Arsip Kategori: Siapa Mengapa

tokoh dan peran di balik dunia logistik

Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

Pelindo siap bahas tarif bongkar muat dengan asosiasi

Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok, berjanji akan mengumpulkan stakeholders serta asosiasi penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan itu sehubungan telah kedaluarsanya tarif layanan bongkar muat kargo non peti kemas (breakbulk) di pelabuhan Priok.

JAKARTA (alfijakarta): General Manager PT.Pelindo II cabang Tanjung Priok, Hendro Haryono mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta untuk membicarakan tarif bongkar muat atau OPP/OPT kargo breakbulk yang sudah kedaluarsa itu.

“Kami segera kumpulkan pihak yang terkait berdasarkan surat usulan APBMI untuk membicarakan tarif bongkar muat itu. Ya, nanti perlu dibicarakan bersama dengan para pengurus asosiasi yang ada di pelabuhan Priok dan melibatkan kanror Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (3/10/2017).

Hendro menyatakan hal itu menanggapi keluhan pemilik barang di Pelabuhan Priok yang diwakili Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) bahwa tarif ongkos pelabuhan pemuatan (OPP) dan ongkos pelabuhan tujuan (OPT) kargo breakbulk/non peti kemas di pelabuhan Priok sudah kedaluarsa lebih dari lima tahun.

Kendati sudah kedaluarsa, namun kegiatan bongkar muat kargo non peti kemas masih menggunakan pedoman tarif tersebut.

Karenanya, dalam hal ini GINSI menilai kegiatan bongkar muat di Priok termasuk kategori ilegal.

“Sampai saat ini, kami masih menunggu kesiapan masing-masing pihak asosiasi untuk duduk bersama. Kalau kita maunya secepatnya, atas dasar kesepakatan para pihak yang terlibat,” paparnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Selasa (3/10/2017), Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan, pihaknya tetap mendesak dilakukan pembahasan ulang terhadap mekanisme dan tarif bongkar muat di pelabuhan Priok.

“Gak bisa dong, kalau maen langsung diperpanjang begitu saja masa berlakunya. Ini tarif sudah kedaluarsa dan ilegal, oleh sebab itu perlu ada pedoman tarif yang baru sebagai legalitas hukumnya. Karenanya perlu pembahasan secara detil,” ujarnya. (bisnis.com/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

Pelni gandeng SIER & Pos garap angkutan logistik di jalur Tol Laut

PT Pelni (Persero) bersindergi dengan dua BUMN logistik yaitu PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan PT Pos Indonesia (Persero).

JAKARTA (alfijakarta): Penandatangan nota kerja sama (MoU) dengan SIER perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Pos Indonesia berlangsung di atas Kapal Motor (KM) Kelud, di Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Para pihak tersebut sepakat mengoptimalkan sarana Tol Laut untuk mengembangkan pengiriman logistik di seluruh pelosok Tanah Air.

Penandatanganan MoO dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelni (Persero) Insan Purwarisya dan Plh Direktur Utama PT SIER Fattah Hidayat. Selain itu PKS ditandatangani oleh Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Boediarto dan Direktur Jasa Kurir PT Pos Indonesia (Persero) Agus F. Handoyo Corporate Secretary PT Pelni (Persero).

Didik Dwi Prasetio mengatakan, penandatangan MoU dengan PT SIER diperlukan dalam pengembanganan angkutan logistik untuk mendukung Tol Laut.

Hampir 80 persen kapal Tol Laut yang dioperasikan Pelni berangkat dari Tanjung Perak Surabaya menuju ke pulau-pulau terluar di Indonesia Timur.

“Ada 6 trayek Tol Laut berangkat dari Tanjung Perak. Kami butuh partner dalam pengembangan bisnis perusahaan,”kata Didik.

Sedangkan PKS dengan PT Pos Indonesia adalah untuk memberikan layanan pengangkutan pos secara menyeluruh kepada PT Pos Indonesia (Persero).

PKS ini akan menjadi payung bagi beberapa kerja sama yang telah dan akan berjalan ke depannya. Beberapa kerja sama yang telah dilaksanakan antara lain pengangkutan benda-benda pos di seluruh kapal Pelni di Nusantara.

Beberapa kerja sama yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat adalah layanan pelayanan angkutan pos terintegrasi dengan sisitem IT yang sedang dibangun PT Pelni (Persero).

Kesepakatan ini merupakan wujud sinergi BUMN serta komitmen kuat PT Pelni (Persero) dalam memberikan produk dan layanan terbaik kepada sesama BUMN.

PT Pelni (Persero) terus meningkatkan produk angkutan, baik dengan kapal penumpang, kapal perintis maupun kapal barang Tol Laut untuk memperkuat layanan, sehingga dapat membantu pelanggan korporasi secara aman, mudah, cepat dan efisien.

Pelni saat ini sedang mewujudkan efisiensi (single treasury account) dalam pengelolaan keuangan, baik sisi penerimaan maupun pengeluaran.

Hal ini perlu dilakukan karena tugas Pelni saat ini tidak hanya mengangkut penumpang saja, tetapi juga mengangkut barang.

“Pelni mendapatkan tantangan baru untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dalam rangka mewujudkan Program Tol Laut. Di sisi lain, Pelni harus tetap memberikan pelayanan transportasi laut kepada para penumpang dan angkutan pos,” tambah Didik. (indopos.co.id/ac)

Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

Tarif breakbulk kadaluarsa, APBMI minta diperpanjang 6 bulan

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengusulkan supaya tarif/biaya layanan bongkar muat atau OPP/OPT kargo non-peti kemas/breakbulk yang berlaku saat ini di dermaga konvensional pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, diperpanjang hingga 6 bulan ke depan.

JAKARTA (alfijakarta): Usulan tersebut mengingat saat ini masa berlaku tarif OPP/OPT di pelabuhan Priok sudah kedaluarsa, dan supaya memenuhi aspek legalitas, agar dilakukan masa perpanjangan saja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Umum DPP APBMI Muhamad Fuadi mengatakan dalam kondisi perekonomian yang belum benar-benar stabil saat ini dan volume kargo juga cenderung menurun, sebaiknya tidak perlu mengevaluasi apalagi menaikkan tarif layanan bongkar muat di pelabuhan.

“Evaluasinya cukup dengan cara memperpanjang masa berlaku tarif OPP/OPT di Priok itu yang saat ini sudah kedaluarsa. Tidak perlu ada perubahan besaran tarifnya. Dilegalkan saja dengan cara memperpanjang masa berlakunya minimal hingga enam bulan kedepan,” ujarnya kepada Bisnis.com pada Senin (2/10/2017).

Fuadi mendorong asosiasi penyedia dan pengguna jasa terkait di Pelabuhan Tanjung Priok bersama-sama dengan PT.Pelabuhan Tanjung Priok-anak usaha Pelindo II untuk memproses perpanjangan masa berlaku tarif OPP/OPT itu serta disaksikan Kantor Otoritas Pelabuhan Priok agar bisa membuat kesepakatan untuk melegalkan tarif tersebut.

Dia berharap semua pihak berkontribusi dalam mendukung program pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional termasuk biaya-biaya yang ada di pelabuhan.

Dikonfirmasi Bisnis, Imanudin, Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok, anak usaha PT Pelindo II, mengatakan pihaknya segera berkordinasi dengan para asosiasi pelaku usaha di Priok untuk memperpanjang masa berlaku tarif OPP/OPT tersebut.

“Menurut kami dilakukan perpanjangan masa berlakunya saja, jadi gak perlu ada perubahan tarif,” ujar Imanudin.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan evaluasi tarif OPP/OPT kargo non peti kemas atau breakbulk di pelabuhan Priok jangan sampai justru menaikkan tarif layanan bongkar muat kargo di pelabuhan itu.

“Harapannya jangan sampai ada kenaikan tarif karena akan mrmberatkan pelaku bisnis ligistik ,” ujarnya.\

Sebelumnya, Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Subandi mengatakan sampai sekarang masih terdapat beberapa biaya di pelabuhan Priok yang sudah kedaluarsa dan perlu di evaluasi, baik struktur maupun besarannya.

Tarif yang dimaksud, imbuhnya, adalah tarif OPP (Ongkos Pelabuhan Pemuatan) dan OPT (Ongkos Pelabuhan Tujuan) untuk kegiatan bongkar muat kargo jenis break bulk di terminal konvensional Priok.

“Tarif OPP/OPT harus benar-benar dihitung secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan, baik dari aspek tata hitungnya maupun struktur dan golongan nya,” ujarnya.

Dia menyebutkan tarif OPP dan OPT yang berlaku namun sudah kedaluarsa saat ini tidak transparan dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mendorong upaya meningkatkan produktifitas yang tinggi karena biayanya sama untuk semua jenis komoditas. Selain itu, jika tetap diberlakukan tarif tersebut dinilai ilegal.

Menurut catatan Bisnis, sejak 2012, biaya OPP/OPT di Tanjung Priok untuk kargo umum menggunakan fasilitas gudang dikenakan Rp. 81.075 per ton per m3 sedangkan untuk pola trucklossing hanya Rp. 57.200 per ton per m3.

Ketua baru

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta akan memilih ketua baru yang siap memimpin organisasi itu untuk periode 2017-2022 dalam Musyawarah Wilayah ke-2 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 26 Oktober 2017.

Berdasarkan penelusuran Bisnis.com, dua calon atau kandidat ketua siap bertarung dalam Muswil APBMI DKI Jakarta 2017 yakni; Juswandi Kristanto, Dirut PT.Daisy Mutiara Samudera yang juga saat ini menjabat Ketua DPW APBMI DKI Jakarta periode 2012-2017 (incumben).

Kemudian, Sahat Simatupang, Komisaris yang juga Direktur PT.Terminal Jasa Maritim yang juga pernah menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok 2009-2014.

Dihubungi Bisnis.com, pada Senin (2/10/2017), Sahat Simatupang yang saat ini juga sebagai Sekjen DPP APBMI menyatakan kesiapannya untuk memimpin APBMI DKI pada periode lima tahun mendatang.

“Saya siap, dan akan membenahi kegiatan bongkar muat di Priok dengan meningkatkan produktivitas seluruh PBM,” ujarnya.

Sahat juga melihat APBMI selaku wadah perusahaan bongkar muat (PBM) perlu menghitung ulang tarif-tarif jasa layanan di pelabuhan untuk dalam mewujudkan biaya logistik nasional yang ideal.

“Jangan menyalahi aturan. APBMI mesti berjuang agar semua PBM harus bisa bekerja di pelabuhan .Jadi jangan ada lagi istilah PBm terseleksi dan tidak terseleksi,” paparnya.

Sahat mengatakan, kinerja PBM semestinya diukur lewat produktivitasnya serta tehnis bongkar muat yang dilakukannya dengan jangan merusak dermaga di pelabuhan.

“Jadi PBM itu diseleksi sesuai dengan kemampuannya sendiri, jangan dikotak kotakkan terseleksi atau tidak terseleksi,” paparnya.

Sahat juga mengatakan, akan berjuang menghapuskan aturan pungutan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pengawasan bongkar muat karena pungutan kegiatan pengawasan itu selama inj sudah dilakukan oleh shipping line,operator terminal, tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan PBM itu sendiri.

Dihubungi terpisah, Ketua DPW APBMI (petahana) Juswandi Kristansto menyatakan siap memimpin kembali APBMI untuk periode lima tahun ke depan.

“Hingga saat ini saya masih dipercaya anggota/PBM untuk memimpin APBMI DKI Jakarta.Silahkan anggota yang akan menilai dan selama diberikan amanah itu saya gunakan untuk kepentingan organisasi (APBMI) bukan kepentingan golongan apalagi pribadi,” ujarnya, Senin (2/10/2017).

Juswandi juga menyatakan akan melanjutkan program yang bermanfaat kepada seluruh PBM di Priok dan meningkatkan kemitraan dengan PT.Pelindo II dan manajemen Pelabuhan Tanjung Priok.

Data yang diperoleh Bisnis.com, peserta Muswil APBMI ke-2 tahun 2017 akan diikuti sekitar 85 perusahaan bongkar muat di DKI Jakarta. Hingga hari ini, Senin siang (2/10/2017), sudah tercatat 71 PBM yang mendaftar untuk mengikuti Muswil tersebut. (bisnis.com/ac)

 

Acara & Kegiatan, Kisah Sukses, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

6 Perusahaan logistik bentuk konsorsium hadapi MEA

Sebanyak enam perusahaan logistik anggota ALFI sepakat membentuk satu konsorsium bernama Transco Logistik guna menghadapi pasar bebas Asia Tenggara atau MEA.

JAKARTA (alfijakarta): Keenam perusahaan itu adalah PT Seacon Logistik, PT Monang Sianipar Abadi (MSA Kargo), PT Jasa Sarana Panji Perkasa (JSPP), PT Jakarta Maju Pusaka (JMP), PT Ganindo Marine Transport, dan PT Utama Kerkecana.

Transco Logistik diluncurkan di sini, Jumat (29/9), dihadiri Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi dan Ketua DPW ALFI Jakarta, Widijanto.

Turut hadir para eksekutif puncak keenam perusahaan itu yakni Janni Wijaya (JSPP), Ida Helida Darnis (JMP), Stanley Lee (Seacon), Sahat Sianipar (MSA), Aiman (Kerkecana) dan Stephen Kanjono (Ganindo) (lihat gambar utama).

Menurut Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, konsorsium itu merupakan langkah strategis untuk menghadapi tekanan persaingan yang semakin ketat pada pasar bebas.

Dengan hadirnya Transco Logistik, jasa logistik Indonesia siap “meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan karena masing-masing perusahaan memiliki kekuatan yang berbeda-beda,” tutur Yukki.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPW ALFI Jakarta, Widijanto yang menyarankan perusahaan-perusahaan lain mengikuti langkah serupa untuk bisa bersinergi membangun jaringan.

“Ini penting agar logistik Indonesia bisa menjadi tuan di rumah sendiri, bahkan jika perlu berekspansi ke luar negeri,” kata Widijanto.

Ketua Umum DPW ALFI Jakarta, Widijanto, bersama Sahat Sianipar (MSA Cargo), Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi (empat kiri) dan anggota Dewan Pembina ALFI Jakarta, Syukri Siregar (dua kanan) berfoto bersama saat peluncuran Transco Logistik di Jakarta, Jumat 29/9.

Menurut Direktur Eksekutif ALFI, Budi Wiyono, anggota-anggota ALFI bisa saling mempelajari kekuatan masing-masing untuk bekerja sama dan disinergikan menjadi satu konsorsium.

Ia mencontohkan PT Persero Batam sebagai salah satu acuan dimana selain sebagai PPJK, ujung tombak bisnis dari BP Batam itu juga memiliki divisi yang mengurusi khusus masalah pergudangan, bandara hingga ke kawasan-kawasan industri. (ac)

 

 

 

Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

Pemerintah dukung PT Pos garap usaha logistik

Tanggal 27 September yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bhakti Postel oleh semua pegawai di jajaran Pos dan Telekomunikasi bertolak dari diambil-alihnya Jawatan PTT dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon yang disingkat AMPTT pada tanggal 27 September 1945.

BANDUNG (alfijakarta.com): Puncak peringatan Hari Bhakti Postel ditandai dengan pelaksanaan upacara yang diikuti oleh seluruh jajaran Pos dan Telekomunikasi di Kantor Pusat PTT (saat ini kantor pusat Pos Indonesia Bandung) yang dipimpin langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI setiap tahun nya,  peringatan Hari Bhakti Postel kali ini mengusung tema “Kerja Bersama Mewujudkan Masyarakat Digital Indonesia”

“Kita bersama-sama telah berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini. Semuanya disebabkan dan menuju ke satu arah, yaitu terbentuknya masyarakat yang digerakan oleh digitalisasi di segala bidang. Kita patut bersyukur karena mendapat amanat jaman menjadi kementerian yang secara langsung bersinggungan dengan segala aspek digitalisasi.” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara dalam sambutannya.

Keseriusan Pemerintah lanjutnya untuk bergerak cepat dalam era digitalisasi ditandai dengan berbagai perangkat strategi dan regulasi.

Salah satunya dalam amanat Perpress Nomor 74 Tahun 2017 PT Pos Indonesia (Persero) didorong untuk melakukan transformasi bisnis menjadi perusahaan yang modern dan berdaya saing tinggi.

“Saya melihat bahwa institusi Pos Indonesia pun memiliki peluang besar untuk ikut terlibat dalam hingar-bingar digitalisasi ini” jelas Rudiantara.

Jaringan luas yang dimiliki oleh Pos Indonesia Rudiantara melanjutkan sangat menguntungkan untuk menggelar layanan transaksi keuangan untuk mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi finansial.

Dengan melayani transkasi keuangan Pos Indonesia diharapkan berkontribusi dalam akselerasi financial inclusion di Indonesia.

Kemitraan

Untuk mewujudkan amanat Pemerintah melalui Perpres Nomor 74 tahun 2017 PT Pos Indonesia (Persero) terus melakukan terobosan dan kerjasama kemitraan.

Bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Postel ke-72 di Graha Pos Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero) melakukan penandatangan kerjasama kemitraan dengan beberapa lembaga dan perusahaan yaitu

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Pelayanan Jasa Pos dalam Mendukung Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan; Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan perikanan Republik Indonesia tentang Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Pos di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar;

2. PT Iforte Global Internet tentang Distribusi Logistik Sarana Telekomunikasi;

3. Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI);

4. PT Satriakarya Adiyudha; PT Telkom tentang Pembangunan Prototipe Sistem Digital Untuk Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik.

5.  PT Citilink Indonesia.

“Kami menyambut baik atas kerja sama yang sebagaimana dituangkan dalam perjanjian. Semangat kerja sama ini dilandasi atas beberapa aspek seperti, mewujudkan sinergi BUMN, meningkatkan pendapatan melalui bisnis layanan baru dengan segmen pasar pelanggan yang datang ke Kantorpos (walk-in customer),membentuk citra positif bahwa Pos Indonesia telah mampu menangani kiriman barang dengan kategori valuable goods, meningkatkan daya saing perusahaan dengan kompetitor, serta turut mengedukasi masyarakat untukberinvestasi atau menabung dengan membeli emas untuk masa depan.” ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W. Setijono. (liputan6.com/ac)

 

Acara & Kegiatan, Siapa Mengapa

Jokowi akui biaya logistik RI 2x lipat lebih mahal

Presiden Joko Widodo meminta model pembiayaan jalan tol Semarang-Solo ditiru untuk diterapkan dalam proyek serupa di tanah air sehingga biaya logistik tidak lagi dua kali lipat lebih mahal dibanding Singapura dan Malaysia.

SALATIGA (alfijakarta): Diakui bahwa selama ini bahwa selain pembebasan lahan, salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan tol adalah masalah pembiayaan yang kerap tidak sejalan dengan percepatan fisik di lapangan.

Karena itu diperlukan terobosan yang lebih menguntungkan dan tidak memberatkan keuangan negara, salah satunya dengan cara membentuk konsorsium antara BUMN, swasta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

“Berkali-kali saya sampaikan, kerjakan seperti ini. Tol Bawen-Salatiga, ini dikerjakan oleh konsorsium, BUMN ada Jasa Marga, swastanya ada Astra Infra, kemudian Pemprov Jawa Tengah juga ada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). Gabungan konsorsium ini mengerjakan bersama-sama. Dimana-mana kita harapkan seperti itu,” kata Jokowi saat meresmikan Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga di Gerbang Tol Salatiga, Senin (25/9/2017) siang.

Melalui model konsorsium ini, lanjutnya, tidak hanya mempercepat konstruksi, akan tetapi mengatasi keterbatasan pembiayaan yang kerap ditemui dalam pengerjaan sebuah proyek.

Terobosan-terobosan semacam ini menurut Jokowi sangat diperlukan untuk mengatasi ketertinggalan pembanguan infrastruktur di Indonesia yang wilayahnya sangat luas.

Sebab akibat infrastruktur yang kurang memadai, harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan dengan negara lainnya.

“Biaya logistik kita masih dua kali lipat, lebih mahal dari Singapura dan Malaysia. Sebabnya apa? Karena jalan-jalan bebas hambatan seperti ini belum selesai. Kalau biaya transportasi lebih mahal, maka rakyat harus membayar mahal harga-harga barang,” jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta kepada para kepala daerah, kepala desa atau lurah yang hadir dalam acara tersebut untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat tentang manfaat keberadaan jalan tol bagi kesejahteraan masyarakat.

Jokowi berjanji pemerintahannya akan mempercepat pembangunan infrastruktur demi kelancaran distribusi logistik. (kompas.com/ac)

Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

Aptesindo dukung sislognas yang efektif & efisien

Para pengusaha yang tergabung dalam  Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Peti Kemas Indonesia (Aptesindo), mendukung program pemerintah dalam sistem logistik nasional yang efektif dan efisien.

JAKARTA (alfijakarta): Untuk merealisasikan hal itu, sejumlah program telah disusun baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Adapun agenda yang menjadi prioritas Aptesindo dalam jangka pendek, pertama meningkatkan soliditas seluruh anggota perusahaan pengelola tempat penimbunan sementara (TPS) peti kemas di seluruh pelabuhan Indonesia. Termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

“Kedua kami juga  mendorong hubungan kemitraan yang harmonis sesama stakeholders. Maupun asosiasi pemilik barang dan pengguna jasa di pelabuhan.  Serta pengelola terminal peti kemas di lingkungan kerja PT.Pelabuhan Indonesia I,II,III, dan IV yang mengantongi izin pengelolaan TPS dari Bea dan Cukai,” ujar  Ketua Umum Aptesindo Muhamad Roy Rayadi, kemarin seperti dilaporkan Indopos.co.id.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) PT. Graha Segara, juga mengajak semua pengelola tempat penimbunan sementara (TPS) di wilayah pabean pelabuhan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota Aptesindo.

Hal itu menurutnya dalam rangka mewujudkan program pemerintah terkait kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan.

“Dan juga untuk menekan ongkos atau biaya logistik,” ujarnya.

Roy yang  dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum Aptesindo  dalam Rapat Kerja Nasional  di Bandung Jawa Barat,  15 September 2017 lalu, optimistis dapat merealisasikan program kerjanya.

Lebih lanjut ia mengatakan izin perusahaan TPS selama ini diterbitkan oleh Kementerian Keuangan cq Ditjen Bea dan Cukai. Dimana TPS sebagai buffer area terhadap barang/peti kemas yang masih memiliki kewajiban kepabeananya kepada Negara atau belum clearance.

“Mekipun perizinan TPS itu seluruhnya sama, namun dalam operasional peruntukannya pemegang izin TPS tersebut ada yang melakukan kegiatan penanganan relokasi. Dan juga penumpukan barang impor yang belum clearance pabean. Serta  pemeriksaaan fisik peti kemas (behandle) maupun layanan kargo berstatus less than container load,” ujarnya.

Roy yang terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum Aptesindo  2014-2019 melalui Rakernas asosiasi tersebut, sekaligus meneruskan kepemimpinan Reza Darmawan yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.

Ia  akan melanjutkan sisa waktu sebagai Ketua Umum Aptesindo yang tinggal 1,5 tahun lagi sesuai AD/ART asosiasi itu. Sebelum kemudian dilaksanakan Musyawarah Nasional (Munas).

Dalam menjalankan roda  epengurusan organisasi Aptesindo, Muhammad  Roy Rayadi (Ketua Umum) didampingi dua Wakil Ketua Umum yakni, Direktur PT Transporindo Lima Perkasa, Ari Awaludin Harahap dan Direktur Utama PT.Air & Marine Supply (Airin) Rudolf Valentino. Adapun Rakernas Aptesindo itu diikuti 12 perusahaan pengelola dan penyedia fasilitas tempat penimbunan sementara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Yakni, PT.Indonesia Air & Marine Supply (Airin), PT.Transporindo Lima Perkasa, PT. Agung Raya Warehouse, PT.Multi Terminal Indonesia (MTI). Kemudian, PT. Dharma Kartika Bhakti, PT.Lautan Tirta Transportama, PT.Berdikari Logistik, PT.Graha Segara, PT. Primanata Jasa Persada, PT.Wira Mitra Prima, PT.Pesaka Loka Kirana, dan PT. Koja Teramarine. (indopos.co.id/ac)

Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

Aptrindo tolak top-up e-money, tambah beban biaya logistik

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan, biaya top-up pada uang elektronika (e-money) di jalan tol akan membuat ongkos transportasi angkutan barang semakin mahal.

JAKARTA (alfijakarta): “Kalau ada biaya top up makin mahal biaya transportasi nantinya, “katanya kepada Bisnis.com, Sabtu (16/9).

Pengusaha truk punya kepentingan terhadap rencana tersebut. Pasalnya, per 31 Oktober mendatang semua kendaraan yang melintas di jalan tol wajib membayar menggunakan e-money.

Menurutnya, biaya tersebut seharusnya jangan diberlakukan dulu karena infrastruktur pendukungnya belum siap. Contohnya untuk mengisi ulang e-money, selama ini supir truk masih kesulitan.

Lebih lanjut, Kyatmaja mengatakan bahwa penggunaan e-money di jalan tol awalnya bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Namun, belakangan justru menjadi lahan bisnis.

Seharusnya, katanya, beban biaya tersebut ditanggung oleh PT Jasa Marga Tbk. selaku pengelola jalan tol.

“Kami kan konsumen kok dibebani demi kemudahan Jasa Marga. Jangan dibuat ajang cari uang dong. Menciptakan bisnis baru dari kemacetan,” imbuhnya.

Jimmy Ruslim, Direktur PT Dunia Express Trasindo (Dunex) memaparkan, dalam satu kali perjalanan (trip) perusahaan pasti mengisi ulang kartu uang elektronik yang dipakai supir.

Oleh karena itu, apabila dikenai biaya otomatis biaya yang dikeluarkan bakal semakin besar.

“Ya sekitar 5%-10% [perkiraan kenaikannya],” katanya.

Meskipun demikian, dia mengaku senang dengan kewajiban menggunakan uang elektronik untuk membayar tol, karena memudahkan pengguna.

Namun, dia berharap pihak bank berinovasi dengan membuatkan akun khusus perusahaan untuk pengisian uang elektronik menggunakan ponsel berteknologi NFC (Near-Field Communication).

Pasalnya selama ini pengisian ulang uang elektronik dilakukan melalui akun perorangan. Jimmy khawatir transaksi tersebut tercatat di SPT pajak.

“Kan repot. Nanti di laporan SPT jadi kelihatan banyak sekali uangnya padahal buat bayar tol, ” imbuhnya. (bisnis.com/ac)

Kisah Sukses, Rilis Media, Siapa Mengapa

ALFI: langkah kontingensi jamin kelancaran lonjakan ekspor akhir tahun

Langkah kontigensi Kementerian Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok pada aksi demonstrasi pekerja PT JICT beberapa waktu lalu mendapat apresiasi para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI.

JAKARTA (alfijakarta): Langkah cepat yang dilakukan pemangku kepentingan di pelabuhan Tanjung Priok tersebut ternyata terbukti memperlancar arus layanan petikemas, sehingga tidak terganggu mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja JICT.

Ketua Umum ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan asosiasi, pengalihan pelayanan terminal petikemas dari JITC ke terminal petikemas Koja, NPCT 1 dan Pelabuhan Jakarta cukup baik.

“Berdasarkan evaluasi dari kami, pengalihan layanan terminal tersebut berjalan lancar, tanpa terkendala. Kami mengapresiasi upaya kontigensi dari semua pihak terutama Kemenhub,” ujar Yukki, dalam siaran persnya yang diterima VIVA.co.id, Kamis 14 September 2017.

Menurut dia, para pengusaha logistik dan forwarder hingga saat ini terus memperhatikan dampak mogok, karena bisa mengganggu kelancaran layanan petikemas. Sehingga, kejadian kemarin perlu mendapat apresiasi.

“Berdasarkan evaluasi kami, sekitar 20 shipping lines (ocean going) beralih dari JICT ke Terminal Petikemas (TPK) Koja, NPCT 1, dan Pelabuhan Jakarta. Dan sekarang jika ada shipping lines yang tidak kembali ke JICT, itu pilihan mereka terkait pelayanan dan kepastian tidak adanya konflik,” katanya.

Yukki mengungkapkan, atas kejadian ini diharapkan pelayanan pelabuhan Tanjung Priok bisa tetap dipertahankan. Sebab, jika kejadian seperti ini terjadi lagi akan sangat memengaruhi arus ekspor-impor.

Terlebih, lanjut dia, traffic arus bongkar muat di terminal petikemas akan meningkat menjelang akhir tahun. Peningkatan traffic itu seiring kenaikan permintaan ekspor terutama di akhir tahun.

“Sebagai ilustrasi, pada akhir tahun biasanya terjadi kenaikan ekspor ke Eropa dan Amerika terutama untuk baju hangat dan produk lainnya. Ini siklus tahunan, biasanya akhir tahun justru terjadi kenaikan arus barang ekspor,” jelasnya.

Perlu diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memerintahkan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Kantor Syahbandar Pelabuhan Utama Tanjung Priok menyelesaikan kemelut JICT, serta menyiapkan tiga opsi antisipasi terkait aksi mogok para pekerja JICT pada 3-10 Agustus 2017 lalu.

“Layanan di pelabuhan tidak boleh terganggu, karena itu mesti ada langkah konkret untuk menjaminnya (contigency plan),” kata Budi, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan instruksi tersebut, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menunjuk sejumlah terminal petikemas untuk pengalihan layanan dari JICT, antara lain TPK Koja, NPCT 1, dan Pelabuhan Jakarta.

TPK Koja diminta untuk menangani dan memastikan atas kegiataan arus barang berjalan dengan lancar di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat OP no: UM.002/17/18/OP.TPK/17. (viva.co.id/ac)