Arsip Kategori: Siapa Mengapa

tokoh dan peran di balik dunia logistik

Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Dwelling time Priok turun, biaya logistik tidak

Pegiat kemaritiman, transportasi & logistik atau Indonesia Maritime Transportation & Logistcs Watch (IMLOW) mengusulkan perlunya transparansi terhadap kegiatan distribusi barang dan logistik yang ditangani oleh pihak asing maupun swasta nasioanal guna menekan biaya logistik di dalam negeri.

JAKARTA (alfijak); Ketua Umum IMLOW, Roely Panggabean mengatakan bentuk transparansi itu bisa dilakukan melalui pengawasan kegiatan logistik dan distribusi barang oleh pihak asing maupun swasta tersebut telah dilaksanakan tender secara terbuka, sepertilazimnya dilakukan oleh BUMN/BUMD di bidang logistik.

“Beban biaya logistik nasional bisa ditekan jika kegiatan logistik yang dilaksanakan oleh perusahaan asing maupun swasta di dalam negeri bisa juga terpantau. Sebab selama ini swasta tidak tersentuh pengawasan,” ujarnya melalui keterangan pers IMLOW, Rabu (1/11/2017).

Roeli mengilustrasikan soal tender angkutan darat melalui trucking dari kegiatan swasta di pabrik atau industri, selama tidak pernah dilakukan secara terbuka, sehigga penentuan biaya angkut dilakukan secara sepihak dan yang akhirnya menanggung beban adalah konsumen atau masyarakat.

“Selama ini, tidak ada satu aturan pun yang bisa menyentuh pengawasan terhadap swasta di sektor logistik. Bahkan mereka sangat tertutup. Ini saya rasakan, karena saya juga orang swasta,” paparnya.

Praktisi kemaritiman, Ahmad Ridwan Tento mengemukakan saat ini justru diperlukan adanya badan independen yang berfungsi mengawasi distribusi barang dan jasa supaya program Pemerintahan Joko Widodo saat ini dalam menekan biaya logistik nasional bisa dimaksimalkan.

Mantan Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) yang kini menjabat Ketua Bidang Kemaritiman Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia itu, juga mengusulkan agar kriteria pelanggaran atas persoalan distribusi barang dan jasa terkait dibidang logistik yang tidak transparan ini dimasukan tindak pidana korupsi.

Pasalnya, imbuh dia, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini, melalui paket kebijakan ekonomi belum mampu menurunkan biaya logistik nasional secara signifikan lantaran kegiatan logistik asing dan swasta di dalam negeri tidak bisa dikontrol dan transparan.

Ridwan mengatakan perlu ditelusuri penyebab utama masih tingginya biaya logistik di Indonesia.

Padahal pemerintah telah membuat beragam terobosan, termasuk menekan waktu tunggu barang di pelabuhan atau dwelling time dari tujuh hari menjadi 2,5 hari, khususnya di pelabuhan Tanjung Priok.

“Misalnya, yang kami rasakan sekarang dwelling time di pelabuhan Priok sudah turun, tapi biaya logistik kok tidak kunjung turun seperti yang diharapkan. Ini ada apa?,” ujar Ridwan.

Model efisiensi…?

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi pelabuhan contoh yang akan menerapkan upaya menekan efisiensi.

Budi seusai rakor tentang efisiensi pengelolaan pelabuhan di Jakarta, Rabu (1/11), mengatakan efisiensi pelabuhan harus dilakukan untuk dua sisi, yakni waktu dan biaya.

“Kementerian Perhubungan akan membuat Priok menjadi satu pelabuhan percontohan. Orangnya mungkin 50-70 persennya kita ganti yang baru,” katanya.

Pihaknya, lanjut Budi, juga akan menginisiasi agar para karyawan yang bekerja di lingkup pelabuhan bisa masuk kerja saat akhir pekan.

“Sekarang ini sudah masuk karyawannya tapi ada beberapa instansi yang belum masuk seperti bank. Kami minta semua masuk supaya arus barang keluar masuk pada Sabtu-Minggu tetap berjalan,” tuturnya.

Dengan upaya tersebut, mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu menyebut akan ada efisiensi 60 persen hingga 70 persen.

“Kita ada waktu 7 hari sampai seminggu, nanti kita putuskan,” ucapnya.

Budi menjelaskan, efisiensi dalam pengelolaan pelabuhan perlu terus ditingkatkan sebagai bagian mendorong daya saing bisnis Indonesia.

Ia menyebut daya tarik suatu negara bisa dilihat dari biaya pelabuhan yang kompetitif dan tidak memakan banyak waktu.

“Semangatnya kita memang berusaha untuk melakukan perbaikan, mengurangi biaya-biaya agar nilainya (biaya) turun tapi volumenya naik.

Oleh karena itu kami identifikasi semua biaya-biaya baik yang ada di pelabuhan maupun biaya yang ada di Kementerian Perhubungan,” tuturnya. (republika.co.id/antaranews.com/bisnis.com/ac)

Acara & Kegiatan, Siapa Mengapa

ALFI & EDII sepakat kembangkan edukasi & kompetensi logistik

Berbagai macam pilihan karir membutuhkan tenaga terampil di masing-masing bidang. Salah satunya dunia industri, penting bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya untuk memahami ilmu logistik. Logistik merupakan ilmu seni dan ilmu barang serta jasa kepada manusia di dalam dunia industri dan manufaktur.

JAKARTA (infolog): Perkembangan ekonomi digital dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menuntut setiap anak muda memahami bidangnya.

Pendidikan di dalam dunia logistik dinilai sangat penting, khususnya bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang ini.

PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengembangkan pendidikan di bidang logistik untuk meningkatkan kompetensi para pelaku usaha.

Logistik merupakan proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari para supplier diantara fasilitas-fasilitas organisasi dan kepada para pelanggan.

Tujuan logistik sendiri adalah untuk menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah tepat pada waktu dibutuhkan.

Selain itu juga mendistribusikan barang atau jasa dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi yang dibutuhkan dan dengan total biaya yang terendah

“Kerja sama ini untuk meningkatkan efektivitas dan kompetensi dari para pelaku usaha untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khususnya dalam bidang logistik,” kata Direktur Utama EDII, E. Helmi Wantono, Sabtu (28/10).

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dilakukan di bidang freight forwarder, logistik dan supply chain management, dan e-commerce logistik. Kesepakatn itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

“Dengan paham dunia logistik drngan baik, maka bisa meningkatkan efektivitas organisasi dan kompetensi pekerja dalam upaya mendukung kemajuan Indonesia di dalam persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” paparnya.

Kemajuan di bidang logistik, memiliki peran strategis di tengah semangat pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur.

Sebab keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran serta aktif sektor infrastruktur dan transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik pertahanan, dan keamanan.

Sebelumnya, dalam Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi  menegaskan SDM logistik Indonesia termasuk agak tertinggal di Asia Tenggara sementara pertumbuhan industri logistiknya termasuk yang tertinggi.

“Kita sangat kekurangan SDM yang berkualitas untuk bidang logistik, karena itu kami (ALFI) gencar menyuarakan perlunya edukasi dan kompetensi bidang logistik ke masyarakat,” tutur Yukki. (jawapos.com/ac)

 

Acara & Kegiatan, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

ALFI dorong anggota garap e-commerce

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pesatnya perkembangan bisnis perdagangan online (e-commerce) menjadi tantangan berat bagi pebisnis logistik dan forwarding di Tanah Air.

Kerena itu, ALFI akan terus mendorong semua anggotanya terutama yang di daerah agar menyiapkan diri dan terus berbenah untuk segera masuk ke sistem perdagangan online.

“Kalau tidak secepatnya masuk bisnis digital, mereka hanya akan menjadi jago kandang. Sementara kandangnya saja sekarang sebagian sudah diambil orang,” kata Yukki di sela seminar bertema Peran dan Fungsi e-Commerce sebagai Media yang Mampu Menopang & Mendorong Bisnis Forwarding/Logistic Indonesia di Surabaya, Rabu (18/10).

Dijelaskan Yukki, dari 3.812 angggota ALFI di Indonesia baru sekitar 10% yang sudah masuk bisnis digital.

Ke depan akan terus didorong agar jumlah anggota yang masuk bisnis digital bertambah.

“Tahun depan kami harap bertambah jumlahnya menjadi 30-34%. Itu pun yang dari lokal juga bertambah, setidaknya 20%,” jelas dia.

Ketua DPW ALFI Jatim Henky Pratoko menyatakan, perubahan yang diakibatkan oleh era digital sudah tak terelakkan.

Dan sebetulnya digitalisasi di ranah perdagangan internasional ini bukan barang baru.

Sebagian anggota ALFI Jatim pun sudah mulai mengalihkan dari perdagangan konvensional ke digital sejak beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, dia berharap, era digital ini benar-benar bisa dimanfaatkan anggotanya.

“Kami ingin dengan 100 anggota ALFI Jatim bisa memanfaatkan perdagangan online yang terus tumbuh seperti sekarang,” kata dia. (beritasatu.com/ac)

Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

BPTJ andalkan KA barang tekan biaya logistik

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 20% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2019 dengan pembenahan sistem logistik di darat.

JAKARTA (alfijakarta): Oleh karena itu, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengungkapkan pihaknya ingin mempercepat proyek pembangunan kawasan pergudangan terintegrasi yang akan dikerjakan PT Lookman Djaja.

“BPTJ ingin segera mencapai target untuk menurunkan biaya logistic menjadi 20 persen PDB pada akhir 2019,” ungkapnya di Jakarta pada Kamis (19/10/2017).

Dia menjelaskan kawasan pergudangan yang terintegrasi dengan moda angkutan kereta barang dapat menurunkan biaya logistik karena sistemnya lebih efisien.

Menurutnya, lebih mahalnya biaya angkut dengan kereta barang yang selama ini terjadi karena ada double handling lantaran sistemnya belum efisien.

Oleh karena itu, sistem pergerakan angkutan barang yang ada harus diperbaiki.

“Iya [bisa menurunkan biaya logistik] target saya dari pembenahan sistem logistic di darat bisa sharing penurunan biaya logistik sebesar 3 persen dari PDB,” paparnya.

Bambang menuturkan angkutan barang dengan menggunakan moda transportasi berbasis rel akan lebih efisien dibandingkan dengan angkutan barang berbasis jalan raya.

“Oleh karena itu, semua pergerakan logistik jarak jauh harus pindah ke moda transportasi berbasis rel dan laut.”

Dia melanjutkan moda transportasi berbasis rel bisa mengangkut hingga 50 kontainer dalam satu kali perjalanan, sementara angkutan barang berbasis jalan raya atau truk hanya bisa mengangkut satu kontainer sekali jalan.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa moda transportasi berbasis kereta jauh lebih efisien dribandingkan dengan angkutan barang truk,” ucap Bambang.

Kawasan pergudangan terintegrasi KA

Sebelumnya, Chief Executive Officer PT Lookman Djaja, Kyatmaja Lookman, mengatakan kawasan pergudangan terintegrasi kereta yang akan dibangunnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, juga merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek.

Dia menjelaskan sebagian arus barang bisa dialihkan dari jalan raya menuju rel dengan terbangunnya kawasan pergudangan terintegrasi kereta api.

Pergerakan arus barang yang dapat beralih dari jalan raya menuju moda transportasi berbasis rel, dia mencontohkan adalah pergerakan barang dari Banten menuju Cikarang atau Bogor – Depok – Cikarang.

Dari Cikarang, lanjutnya, barang-barang tersebut dapat langsung di bawa ke pelabuhan-pelabuhan utama seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Emas, Semarang, dan Patimban, Subang jika sudah selesai.

Nantinya proses pergerakan barang dari gudang diangkut menggunakan truk berlanjut ke kereta lalu ke kapal dan kembali menggunakan truk.

“Kita tawarkan solusi multimoda door to door,” ujarnya. (bisnis.com/ac)

Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Apindo: biaya logistik tinggi ada di pelabuhan

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana mengatakan isu pemangkasan biaya logistik nasional, khususnya biaya double handling di pelabuhan, bukan merupakan hal baru.

JAKARTA (alfijakarta): Sejak ia dulu menjabat sebagi ketua Ombdusman RI isu ini sudah menjadi kajian rapat terbatas bersama Presiden RI.

“Sejak dulu tanggapan serius mengenai sistem dualing time atau sistem biaya logistik sudah ada, terutama di pelabuhan. Lalu sudah ada perbaikan. Lalu, sekarang muncul lagi,” ujar Danang kepada Republika.co.id, Kamis (19/10).

Yang menjadi masalah di pelabuhan untuk saat ini menurut Danang adalah biaya logistik yang menjadi lebih mahal dari sebelumnya.

“Fokusnya jika mau mengurangi biaya logistik, mestinya dilihat dari kemampuan pelabuhan melakukan modernisasi. Karena semakin modern pelabuhan, maka biayanya lebih rendah.” ujarnya.

Lebih lanjut Danang menuturkan, setiap pelabuhan memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti pelabuhan baru di Lamongan yang menurutnya sudah sangat modern.

“Biaya di sana harusnya lebih murah karena sudah menggunakan peralatan yang lebih modern,” ucapnya.

Oleh karena itu, rata-rata masalah di pelabuhan Indonesia yang menyangkut biaya logistik adalah pelabuhan-pelabuhan yang tidak efisien.

Ketidakefisien itu, ungkap Danang, berasal dari peraturan-peraturan yang kurang jelas penerapannya baik di tingkat undang-undang atau peraturan Menteri.

Sebagai contoh untuk menangani kontainer di pelubahan tidak sepenuhnya dilakukan oleh PT Pelindo (Persero). Perusahaan lain yang melakukannya.

“Akibatnya kan biaya-biaya pelabuhan tidak bisa murah karena ditangani oleh operator yang tidak perlu ada (perusahaan lain),” ujarnya. (republika.co.id/ac)

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

INSA: datangkan kapal kargo asing untuk Tol Laut langgar UU

Para pengusaha pelayaran anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA) keberatan dengan rencana pemerintah pusat yang ingin mendatangkan kapal kargo bermuatan besar dari Jepang untuk membantu program Tol Laut.

JAKARTA (alfijakarta): Rencana tersebut dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

“Sesuai dengan undang-undang, kapal asing tidak boleh melayari domestik, kecuali jika kapal di Indonesia tidak ada yang yang serupa. Itu jelas-jelas melanggar undang-undang,” kata Sekretaris Umum INSA Budhi Halim di Jakarta pada Senin (16/10/2017).

Dia menambahkan pemerintah pusat seharusnya melakukan komunikasi dengan pelaku industri pelayaran nasional terlebih dahulu.

“Alangkah lebih baiknya, pengusaha pelayaran nasional yang paling diprioritaskan. Pemerintah itu seperti orang tua, jadi berikan kepada kami anak sendiri. Sewa kapal itu mahal dan tidak efektif, nanti pemerintah sendiri yang rugi,” paparnya.

Dari kaca mata pemerintah pusat, menurut Budhi, ingin muatan logistik murah dengan cara menyediakan kapal besar.

Namun masih ada kendala, mulai dari infrastruktur penunjang hingga tingkat keterisian barang. Dengan begitu, pemerintah berpotensi mengalami kerugian.

“Mesti dilihat, pelabuhan bisa menampung kapal besar atau tidak. Kedua, muatan baliknya ada tidak dari sana? Kapal besar ini bolak-balik dan nantinya subsidi dari pemerintah. Kalau pemerintah yang sewa, nanti pemerintah yang rugi,” tururnya.

Budhi menegaskan pengusaha pelayaran nasional mampu mendukung program Tol Laut. Pemerintah hanya tinggal memberikan subsidi kepada swasta.

“Pengusaha kita bisa. Ingin biaya logistik swasta murah, subsidi tinggal diberikan kepada swasta untuk menutupi biaya.”

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Lenis Kagoyo, dalam kunjungannya ke Manokwari, Papua Barat, menyatakan pemerintah pusat terus berupaya memperbaiki program tol laut dengan menggandeng perusahaan raksasa asal Jepang.

Alasannya, menurut Lenis, harga bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) di Papua dan Papua Barat masih tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kapal kargo bermuatan besar dan berteknologi tinggi sehingga tidak membutuhkan crane untuk proses bongkar muat.

Kapal ini diproyeksikan beroperasi mulai November 2017.

“Meski program sudah memasuki tahun ketiga, masyarakat di Papua dan Papua Barat masih mengkritik. Tol laut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, harga BBM tidak turun-turun sesuai program Nawacita Presiden Joko Widodo,” ujar Lenis.

Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI) Wahyono Bimarso menyatakan pengusaha pelayaran Indonesia memiliki kapal-kapal bermuatan 1.000-2.000 TEUs serta melayani rute-rute besar ke Indonesia bagian barat dan timur.

Swasta, lanjut Wahyono, takutnya ada investor besar khususnya dari asing yang masuk ke tol laut, kemudian mendatangkan kapal 3.000 dan akan mengambil rute-rute yang bersinggungan dengan mereka.

“Karena itu, investor tersebut harus ditahan, tidak boleh. Kita punya azas cabotage, jadi bendera asing tidak boleh masuk ke dalam pelayaran kita,” ujar Wahyono. (bisnis.com/viva.co.id/liputan6.com/ac)

Acara & Kegiatan, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

RI berambisi Priok terbesar Asia, KSOP wajib Inaportnet

Ada tiga hal yang bisa menjadi kunci agar Pelabuhan Tanjung Priok bisa menjadi pelabuhan transhipment terbesar, yakni birokrasi, regulasi, dan tarif.

JAKARTA (alfijakarta): Pemerintah terus berupaya menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menjadi pelabuhan transhipment terbesar di kawasan Asia.

Kementerian Perhubungan menyatakan akan terus mendukung upaya ini dari berbagai hal.

“Konsep Transhipment nantinya memotong jalur ekspor dan impor yang selama ini harus melalui Singapura ataupun Malaysia,” kata Menhub Budi Karya Sumadi, dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Pengiriman barang dari daerah dilakukan menggunakan kapal RoRo (roll on roll off) ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Selanjutnya, pengapalan dapat dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Priok langsung ke negara tujuan.

Dia mengungkapkan saat ini Pelabuhan Tanjung Priok sudah menjadi pelabuhan yang berkembang. Ini bisa dilihat dari sudah masuknya kapal-kapal dengan kapasitas yang besar ke pelabuhan tersebut.

Kemudian pertumbuhan lalu lintas barang kargo dari satu shipping (pelayaran) naik 5% – 10%.

“Bahkan, saat ini (kapal) CMA CGM sudah mulai improve pengiriman bukan hanya ke Amerika tapi juga ke Eropa,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama IPC atau PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Elvyn G. Masassya mengatakan kehadiran kapal raksasa dapat memicu hadirnya kapal-kapal raksasa lainnya singgah di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Agar sesuai dengan harapan Pemerintah, Tanjung Priok benar-benar dapat menjadi pelabuhan transhipment besar di kawasan Asia,” kata Elvyn.

Budi mengungkapkan ada tiga hal yang bisa menjadi kunci agar Pelabuhan Tanjung Priok bisa menjadi pelabuhan transhipment terbesar.

Pertama, dalam hal birokrasi. Budi mengaku sudah menyampaikan agar semua aparat penegak hukum di Tanjung Priok dapat bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam memberikan pelayanan yang baik.

Kedua, dari sisi kebijakan dan regulasi. Budi mengatakan pemerintah siap menampung berbagai usulan dan mendiskusikannya demi kemajuan pelayanan pelabuhan. Tentunya hal ini harus sesuai dengan undang-undang.

“Ketiga adalah tarif, dan kami harus siap untuk dapat kompetitif,” kata Menhub.

Budi juga mengaku pemerintah akan selalu mendorong pelabuhan agar dapat meningkatkan pelayanannya agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dia mengungkapkan sudah ada usulan agar pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok tetap dibuka pada hari Sabtu dan Minggu.

Kemenhub juga telah mengaktifkan layanan kapal berbasis elektronik, yakni Inapornet.

Layanan ini merupakan upaya untuk mengakomodasi pemantauan kegiatan pelabuhan dan perkapalan, menjadi lebih mudah.

Dia berharap kedepannya pelabuhan Indonesia dapat bersaing dalam kancah internasional.

“Harapan saya, kita dapat bersaing secara internasional dengan memberikan pelayanan yang baik, birokrasi yang mudah, murah, aman, dan cepat sehingga semakin banyak investor yang akan berinvestasi di Indonesia,” kata Budi.

Wajib Inaportnet

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mewajibkan seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menggunakan sistem Inaportnet untuk pelayanan kapal di seluruh pelabuhan.

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis Internet, untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan, termasuk sistem layanan badan usaha pelabuhan.

“Sistem ini membantu proses permohonan pelayanan kapal sampai dikeluarkannya izin pengoperasian kapal. Mulai dari kapal masuk, kapal tambat, kapal tunda, hingga kapal keluar termasuk pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Budi di sela video conference di Kantor Pusat PT Pelindo IV Jl Nusantara Makassar, Selasa (10/10/2017).

Tidak hanya itu, Inaportnet juga dapat meminimalisir praktek pungli di lingkungan pelabuhan.

“Penerapan sistem ini juga untuk memaksimalkan pelayanan kapal, serta agar dapat meningkatkan daya saing pelabuhan,” katanya.

Saat ini sudah ada 16 KSOP yang menerapkan sistem ini. Yaitu Pelabuhan Belawan, Palembang, Teluk Bayur, Panjang, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Makassar, Bitung Ambon, Sorong, Banten dan Pelabuhan Gresik.

Dirut PT Pelindo IV, Doso Agung bersyukur Pelabuhan Makassar yang pertama kali melakukan Go Live Inaportnet pada 2016 lalu.

“Bahkan, Pelabuhan Makassar menjadi pilot project penerapan Inaportnet di seluruh pelabuhan di Indonesia, menyusul kemudian Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, dan Tanjung Perak,” katanya.

Pada video conference tutut hadir Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Victor Vikki Subroto, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Rahmatullah, Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelindo IV Farid Padang, GM Pelindo IV Cabang Makassar Aris Tunru, dan GM Pelindo IV Cabang Terminal Petikemas Makassar (TPM) Yosef Benny Rohy. (katadata.co.id/tribunnews.com/ac)

Acara & Kegiatan, Rilis Media, Siapa Mengapa

ALFI Institute & STMT Trisakti teken MOU edukasi logistik

Bisnis logistik dan transportasi merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Perkembangan ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan kemajuan teknologi agar industri logistik di Indonesia menjadi unggul dalam persaingan global.

JAKARTA (alfijakarta): Berdasarkan hal tersebut, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute menjalin kerjasama dengan STMT Trisakti melalui Nota Kesepahaman terkait kolaborasi dan pengembangan pendidikan berbasis industri bidang logistik dan transportasi di Jakarta, Selasa (3/10).

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan dengan adanya sinergi ini diharapkan pihaknya akan terus mengirimkan SDM bidang logistik ke negara lain.

“Kami menyambut baik adanya kerjasama antara industri dengan akademisi dalam mempersiapkan SDM logistik yang terampil dan bisa bersaing di ASEAN dan dunia. Sudah waktunya Indonesia mengirimkan tenaga logistik terampil ke negara lain,” kata Yukki yang juga Chairman ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/10).

Sejalan dengan Yukki, Direktur ALFI Institute, Imam Gandi, mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya meningkatkan kualitas SDM logistik guna mengantisipasi peningkatan demand tenaga kerja terampil agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kancah global.

“Kebutuhan industri untuk mendapatkan SDM Logistik terlatih siap pakai memerlukan pengetahuan yang tepat serta bisa diaplikasikan langsung, dan ALFI institute memiliki pelatihan untuk itu yang divalidasi badan dunia,” jelas Imam.

Ketua STMT Trisakti Tjuk Sukardiman berharap melalui kerjasama ini dapat mencetak mahasiswa dan alumni STMT Trisakti yang berkompetensi dan memiliki daya saing tinggi.

”Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat melahirkan mahasiswa dan alumni STMT Trisakti yang telah siap kerja, berkompetensi, dan dapat bersaing dalam menghadapi persaingan global, selain itu juga dapat membangun jaringan kemitraan dengan para dosen STMT Trisakti yang diharapkan menghasilkan riset yang berguna dalam pembangunan nasional dan internasional,” papar Sukardiman.

Sebagai informasi tambahan, sektor logistik dan transportasi menjadi industri yang cukup menjanjikan di Indonesia. Tahun 2015, pasar logistik Indonesia menembus angka Rp. 2.800 triliun atau tumbuh 14-14,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski sempat terjadi penurunan pada tahun 2016, seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi Indonesia di 2017 sektor logistik kembali tumbuh 12 -14%.

Saat ini pemerintah masih terus melakukan pembenahan dalam infrastruktur logistik dengan beberapa cara seperti membangun pelabuhan baru,pengadaan kapal- kapal penunjang jenis RO- RO (feri) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja logistik membuktikan adanya upaya serius dari pemerintah terhadap sektor logistik. (beritasatu/investordaily/ac)

ALFI Institute & STMT Trisakti teken MOU edukasi logistik
ALFI Institute & STMT Trisakti teken MOU edukasi logistik
Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

Kontribusi sektor logistik tinggi, biaya juga selangit