Arsip Kategori: Bisnis Terkait

Sektor usaha yang terkait dengan asosiasi logistik dan forwarder di Indonesia.

Bisnis Terkait, Rilis Media

Buruknya pelayanan JICT rugikan importir miliaran rupiah

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) meminta tanggung jawab manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) atas peti kemas impor yang terpaksa tidak bisa langsung delivery atau dikeluarkan dari pelabuhan sejak awal bulan ini sampai dengan sekarang.

JAKARTA (alfijak): Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan pelambatan produktivitas layanan JICT itu membuat pihak consignee/impotir mengalami kerugian yang tidak sedikit yang berasal dari biaya storage yang terkena penalti dan biaya penggunaan keterlambatan peti kemas atau demurrage.

“Apa yang akan diberikan JICT kepada importir yang barangnya enggak bisa dikeluarkan dan terkena tarif storage progresif. Bahkan terancam kena demurrage kontainer akibat amburadul serta lambatnya pelayanan di terminal JICT,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (10/1/2018).

Subandi mengatakan biaya tambahan untuk storage jika sudah melewati batas waktu penumpukan dikenakan Rp300.000 per boks/hari untuk ukuran peti kemas 20 feet, dan untuk ukuran 40 feet dikenakan 600 ribu per boks/hari.

Adapun biaya demurrage, mencapai rata-rata US$60 per boks/ hari untuk peti kemas 20 feet dan US$100 per boks/hari untuk ukuran 40 feet.

“Ada ratusan bahkan mungkin ribuan kontener yang mengalami kelambatan proses delvery sejak awal bulan ini.Bisa dibayangkan berapa beban tambahan biayanya. bisa milliaran rupiah,” tuturnya.

Subandi mengungkapkan pelambatan layanan di JICT masih terjadi, bahkan pada Selasa 9 Januari 2018, GINSI masih menerima keluhan perusahaan importir di pelabuhan Priok menyangkut masih terjadi pelambatan layanan peti kemas di terminal JICT.

“Kemarin saya terima keluhan importir untuk kontainer yang hendak periksa melalui alat hi-co scan juga tidak bisa ketarik dan terlayani semuanya di JICT karena volume penarikan padat. Bahkan ada yang sudah dua hari lebih menunggu layanan hi-co scan dengan jumlah 8 kontainer diajukaan, namun baru satu kontainer yang ketarik, sisanya 7 kontainer belum bisa,” ungkapnya.

Subandi mensinyalir, lambannya layanan tersebut akibat ketidakbecusan SDM/operator alat di lapangan. “Lagi-lagi importir menerima imbas buruknya, banyak kontainer enggak bisa diproses lanjut gara-gara keadaan di dalam terminal JICT padat akibat lambannya proses lift on/off oleh operator,” ujar dia.

Hanya sementara

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menyatakan layanan bongkar muat dan arus barang di terminal Tanjung Priok segera berjalan normal. Pelambatan yang saat ini terjadi hanya bersifat sementara.

Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan mengatakan, setelah adanya pergantian supplier dari rubber tired gantry crane (RTGC) ke PT Multi Tally Indonesi (MTI) di terminal JICT, pelayanan akan kembali normal mulai 1 Januari 2018.

“Kepada para pelanggan, kami mohon maaf jika masih terjadi sedikit pelambatan dalam layanan di JICT. Perubahan vendor ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan JICT agar memberikan manfaat yang optimal kepada pelanggan,” kata Riza, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 10 Januari 2018.

enurut Riza, penggantian supplier RTGC merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada para pelanggan. JICT, kata dia, telah beberapa kali mengganti supplier RTGC.

Di awal penggantian, vendor yang baru cenderung melakukan penyesuaian dengan sistem dan ritme kerja di JICT.

Apalagi, sejak akhir 2017 hingga menjelang Imlek tahun ini volume peti kemas di terminal JICT meningkat signifikan.

Penetapan MTI, menurut Riza, juga telah melalui proses lelang terbuka dan sesuai dengan standar kerja di JICT.

Ia meminta JICT terus berkoordinasi dengan MTI agar secepatnya melakukan perbaikan, sehingga kualitas layanan terus meningkat.

“Pemilihan MTI telah melalui proses yang matang dan mempertimbangkan banyak hal. Kami yakin bahwa layanan kepada pelanggan akan secepatnya berjalan normal kembali,” ucapnya. (bisnis.com/tempo.co/ac)

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi

Gakoptindo keberatan keran impor kedelai ditutup

Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) keberatan jika impor kedelai distop total. Pasalnya, produksi dalam negeri tidak akan mampu mencukupi seluruh kebutuhan industri tahu dan tempe.

JAKATA (alfijak): Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin mengatakan pihaknya setuju dengan rencana peningkatan produksi kedelai, tetapi tidak demikian dengan penutupan kran impor sama sekali.

Menurut dia, lebih baik impor kedelai dikurangi secara bertahap, sejalan dengan kenaikan produksi lokal. Gakoptindo mencatat kebutuhan kedelai industri tahu dan tempe berkisar 1,9 juta-2,2 juta ton per tahun. Adapun produksi domestik sekitar 800.000 atau 900.000 ton per tahun.

“Gakoptindo mendukung peningkatan kedelai lokal, tapi tidak percaya dengan kita tahun ini [bisa produksi] 3,5 juta ton,” katanya, Kamis (4/1/2018).

Ketidakyakinan Gakoptindo dilatarbelakangi beberapa hal.

Pertama, yield padi lebih tinggi ketimbang kedelai sehingga petani kemungkinan tetap menjadikan padi sebagai tanaman utama. Dengan produktivitas kedelai paling tinggi 2,5 ton per hektare (ha) dan harga Rp8.000 per kg, pendapatan petani setiap panen Rp20 juta per ha.

Jika menanam padi, dengan produkstivtas 4 ton per ha dan harga Rp8.000-Rp10.000 per kg, pendapatan petani bisa mencapai Rp36 juta-40 juta per ha.

Kedua, kedelai lebih rentan diserang penyakit ketimbang padi.

Ketiga, kedelai tidak semudah padi yang dapat ditanam di mana-mana. Kedelai membutuhkan tanah yang benar-benar subur.

Keempat, kedelai merupakan tanaman sela ketika petani tidak menanam padi.

Aip menuturkan perajin tahu dan tempe pada dasarnya meminati kedelai lokal karena mutunya lebih baik. Kulit kedelai lokal lebih tipis sehingga jika dimasak lebih cepat matang.

Dengan demikian, biaya produksi bisa lebih murah.

Selain itu, tempe atau tahu yang dihasilkan lebih harum, rasanya legit. Kedelai lokal pun non-GMO sehingga bebas dari zat kimia meskipun produktivitasnya rendah.

“Kami itu pembeli kedelai lokal. Kedelai lokal selalu habis terserap perajin tahu dan tempe,” kata Aip.

Meskipun demikian, beberapa kelemahan harus diperbaiki, seperti panen kedelai lokal yang terlalu awal sehingga perajin tempe dan tahu kerap mendapatkan kualitas yang kurang baik karena biji masih muda.

Di samping itu, panen masih dilakukan secara manual sehingga perajin kerap mendapati daun dan batang bercampur dengan biji.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menggagas penutupan kran impor kedelai akhir tahun ini sejalan dengan rencana peningkatan produksi dalam negeri hingga 3,5 juta ton. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait

JICT gandeng MTI, nasib karyawan Empco tak menentu

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) memastikan akan mulai menggunakan jasa PT Multi Tally Indonesia (MTI) sebagai pemasok alat angkut kontainer (Ruber Tired Gantry Crane/RTGC) mulai 1 Januari 2018.

JAKARTA (alfijak): Kerja sama dengan MTI dilakukan untuk menggantikan mitra kerja sama sebelumnya, PT Empco Trans Logistik (Empco), yang telah habis masa kontraknya pada akhir 2017.

Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan mengklaim, perusahaan menetapkan MTI sebagai suplier RTGC setelah melalui proses lelang secara terbuka, transparan dan sesuai standar kerja di JICT.

“Status MTI sama seperti halnya PT Empco, yaitu sebagai vendor pihak ketiga. Jadi, JICT tidak memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap perusahaan tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/12).

Penegasan Riza ini sekaligus menanggapi isu terkait adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh JICT terhadap karyawan PT Empco.

Sebelumnya diketahui, sebanyak 400 karyawan outsourcing Empco terancam PHK setelah sejak 2013 bekerja di JICT. Hal itu merupakan akibat berakhirnya kerja sama antara JICT dan Empco sebagai mitra kerja sama.

Menurut Riza, JICT tidak memiliki hubungan ketenagakerjaan langsung dengan para karyawan PT Empco.

Jadi, apabila para karyawan PT Empco menghadapi masalah, hal ini merupakan persoalan internal yang perlu diselesaikan oleh perusahaan bersangkutan.

“Kami selalu taat dan patuh terhadap setiap ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kami tidak mungkin ikut campur terhadap masalah di perusahaan lain,” tegasnya.

Riza mengatakan, bagi para karyawan PT Empco yang ingin bekerja kembali di JICT, mereka bisa mengajukan lamaran kerja ke MTI.

Perusahaan tersebut saat ini diketahui sedang melakukan rekrutmen tenaga operator RTGC. Namun, sebagai pemberi jasa, JICT tidak menjadi penentu dalam rekrutmen karyawan di MTI.

“Keputusan rekrutmen tentunya ada di manajemen MTI. Tapi, kami yakin setiap orang yang memiliki kualitas dan integritas kerja yang baik akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan,” tegasnya.

Menurut Riza, penggantian suplier itu dilakukan untuk meningkatkan layanan bongkar muat dan arus barang di terminal petikemas di Indonesia pada tahun depan.

“Ini bagian dari evaluasi yang dilakukan direksi dan manajemen terhadap kinerja perusahaan, untuk menjamin tingkat dan kualitas pelayanan JICT setiap tahun,” ujar Riza.

Menurut dia, kompetisi antar operator terminal di pelabuhan Tanjung Priok semakin ketat. Perubahan vendor RTGC hanya bagian dari upaya perbaikan perusahaan agar bisa tetap kompetitif.

Tingkatkan pelayanan

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) optimistis pelayanan kegiatan bongkar muat dan arus barang di terminal petikemas terbesar di Indonesia ini akan terus meningkat di tahun 2018.

Sebagai langkah strategis, mulai 1 Januari 2018 JICT akan mulai menggunakan jasa PT Multi Tally Indonesi (MTI) sebagai suplier RTGC (Rubber Tired Gantry Crane) menggantikan PT Empco Trans Logistik (Empco) yang telah habis masa kontraknya pada akhir 2017.

Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan menegaskan, penggantian suplier RTGC adalah bagian dari evaluasi yang dilakukan direksi dan manajemen terhadap kinerja perusahaan.

Langkah ini juga dilakukan untuk menjamin tingkat dan kualitas pelayanan JICT terus meningkat setiap tahun.

“Kompetisi antar operator terminal di pelabuhan Tanjung Priok semakin ketat. Perubahan vendor RTGC hanya bagian dari berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan JICT agar tetap kompetitif dan menjadi leader di industri ini di Indonesia,” tegas Riza di Jakarta, Rabu (27/12).

PT JICT telah menetapkan PT MTI sebagai suplier RTGC setelah melalui proses tender secara terbuka, transparan dan sesuai standar kerja di JICT.

Riza menambahkan, status MTI sama seperti halnya PT Empco, yaitu sebagai vendor pihak ketiga. Sehingga JICT tidak memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap perusahaan tersebut.

Penegasan Riza ini sekaligus menanggapi tuduhan bahwa JICT telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan PT Empco.

Menurut Riza, JICT tidak memiliki hubungan ketenagakerjaan langsung dengan para karyawan PT Empco.

Jadi apabila para karyawan PT Empco menghadapi masalah, hal ini merupakan persoalan internal yang harus diselesaikan oleh perusahaan bersangkutan.

“Kami selalu taat dan patuh terhadap setiap ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kami tidak mungkin ikut campur terhadap masalah di perusahaan lain,” ujarnya.

Riza mengatakan, bagi para karyawan PT Empco yang ingin bekerja kembali di JICT mereka bisa mengajukan lamaran kerja ke PT MTI.

Perusahaan tersebut saat ini diketahui sedang melakukan rekrutmen tenaga operator RTGC. Namun sebagai pemberi jasa, JICT tidak menjadi penentu dalam rekrutmen karyawan di MTI.

“Keputusan rekrutmen tentunya ada di manajemen MTI. Tapi kami yakin setiap orang yang memiliki kualitas dan integritas kerja yang baik akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan,” tegasnya.

Gabung ke MTI

Manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) mengimbau agar tenaga kerja alih daya atau outsourcing PT.

Empco yang menjadi operator alat bongkar muat di terminal JICT dapat bergabung di PT.Multi Tally Indonesia (MTI) yang mulai Januari 2018 menjadi vendor operator alat di JICT.

Wakil Dirut JICT, Riza Erivan mengatakan pihaknya sudah menyarankan supaya tenaga outsourcing eks Empco  direkrut dan bergabung ke vendor baru tersebut supaya tetap bisa bekerja.

“Sekarang ini kan tergantung dari mereka (outsourching) itu mau bergabung apa tidak?Jangan dipolitisasi, inikan masalahnya sebenarnya sederhana jika mereka ingin tetap bekerja,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (27/12/2017).

Riza menyatakan hal itu menanggapi adanya reaksi dari sejumlah serikat pekerja di Pelabuhan Tanjung Priok, karena ada 400-an tenaga outsourcing yang terancam kehilangan pekerjaannya lantaran perusahaan induknya yakni PT Empco tidak lagi bermitra sebagai vendor operator alat di JICT.

“Setelah melalui lelang terbuka, PT Empco selaku vendor sebelumnya kalah dari PT MTI. Ini proses kemitraan yang sudah dijalankan sesuai aturan perusahaan,” paparnya.

Pada Selasa (26/12), lima elemen serikat pekerja pelabuhan dan transportasi menggelar jumpa pers sekaligus mengecam pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal yang menimpa sekitar 400-an tenaga outsourching atau alih daya di Jakarta International Container Terminal (JICT), di pelabuhan Tanjung Priok.

Kelima elemen serikat pekerja itu yakni; Serikat Pekerja Container (SPC), SP JICT, Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Serikat Pekerja PT.Pelabuhan Indonesia II/IPC (SPPI Pelindo II), dan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI).

PHK massal 409-an tenaga outsourcing di JICT itu, terjadi lantara pada bulan Desember 2017, manajemen PT JICT melakukan tender pemborongan pekerjaan outsourcing, salah satunya untuk penyediaan operator derek lapangan (RTGC).

“Sejak awal, proses dari tender ini kami pertanyakan mengingat adanya permintaan manajemen JICT kepada vendor baru untuk tidak menggunakan ratusan operator eksisting yang telah bekerja di JICT bertahun-tahun,” ujar Ketua SPC Sabar Royani.

Dia mengatakan Serikat Pekerja Container (SPC) yang beranggotakan 480 karyawan outsourcing JICT telah mengabdi bertahun-tahun dan memberikan produktivitas terbaik bagi pelabuhan petikemas terbesar se-Indonesia tersebut.

“Sumbangsih pekerja outsourcing JICT mencapai ratusan milyar rupiah per tahun. Tapi sekarang malah di PHK massal. Dimana rasa kemanusiaan direksi?” tuturnya. (cnnindonesia.com/tribunnews.com/bisnis.com/ac)

 

Bisnis Terkait, Peluang Usaha

Industri pelayaran bakal tumbuh stabil 2018

Industri pelayaran nasional optimistis melihat prospek bisnis tahun depan. Kinerja sebagian besar sektor diyakini akan cerah, kendati terdapat sektor yang belum menunjukkan tren pertumbuhan signfikan pada 2018.

JAKARTA (alfijak): Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2018, mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,4 persen, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, stabil di Rp13.400 dan harga minyak US$48 per barel.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, berdasarkan asumsi ekonomi makro yang tumbuh moderat, industri pelayaran nasional dinilai tidak banyak mengalami pertumbuhan signifikan pada angkutan domestik.

Namun, beberapa sektor pelayaran nasional yang melayani kegiatan ekspor dan impor diyakini akan mengalami pertumbuhan bertahap pada awal kuartal kedua tahun depan. Hal itu tidak terlepas dari membaiknya harga komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) global mulai beberapa waktu belakangan ini.

Pendorong lain membaiknya kinerja sektor pelayaran pada angkutan ekspor impor, adalah dampak positif dari Paket Kebijakan Ekonomi XV terkait, Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional. Dan, Permendag No. 82/2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Permendag itu yang mewajibkan ekspor impor menggunakan kapal yang penguasaannya di bawah perusahaan angkutan laut nasional itu untuk komoditas batu bara, CPO dan beras.

Aturan yang diyakini akan menekan defisit neraca perdagangan jasa Indonesia ini disahkan pada Oktober lalu dan mulai aktif diberlakukan pada Mei 2018.

“Kinerja pelayaran nasional diprediksiakan tumbuh bertahap terutama pada sektor angkutan curah, tongkang atau tug and barge, dan kargo kontainer,” ujar Carmelita dikutip dari keterangan resminya, Rabu 20 Desember 2017.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum III DPP INSA Darmansyah Tanamas menambahkan, kebutuhan kapal tongkang untuk angkutan curah domestik saat ini cukup tinggi, sebagai dampak dari gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.

Banyak kapal tongkang yang melayani pengangkutan material infrastruktur, seperti semen, batu dan pasir untuk pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia.

Rencana beroperasinya beberapa pembangkit listrik di tahun 2018, tentunya akan menambah volume angkutan laut domestik, baik untuk kapal curah maupun kapal tongkang.

Diharapkan tahun 2018, kondisi angkutan laut di sektor angkutan curah domestik mengalami pertumbuhan yang meningkat dibandingkan 2017.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum I DPP INSA Witono Soeprapto mengatakan, sektor angkutan kontainer domestik dinilai masih stabil. Volume kargo nasional diyakini tumbuh 10-20 persen dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan kargo yang relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir masih lebih lamban ketimbang pertumbuhan jumlah ruang muat kapal.

Akibatnya, persaingan angkutan laut sektor kontainer kian ketat kendati masih pada level persaingan sehat dan belum mendorong pelaku usaha melakukan konsolidasi kontainer, seperti yang terjadi di pelayaran kontainer luar negeri.

INSA pun mengapresaisi pemerintah yang telah melibatkan pelayaran swasta nasional dalam Program Tol Laut pada 2017.

INSA juga mengusulkan optimalisasi sinergi antara pelayaran BUMN dan swasta nasional dengan pemanfaatan ruang muat pelayaran swasta nasional. (viva.co.id/ac)

Bisnis Terkait

Biaya tinggi & tarif masih rendah, pengusaha truk mulai gulung tikar

Pengusaha truk angkutan barang merugi karena tak sanggup menanggung beban biaya yang tinggi a.l. harga ban yang terus melambung dan tarif yang belum disesuaikan dengan BBM.

JAKARTA (alfijak): Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan, beberapa pengusaha bahkan terpaksa menjual truk hingga gulung tikar.

“Sekarang, yang terjadi, banyak pengusaha angkutan yang jual truk, tutup, dan lain sebagainya,” katanya kepada Bisnis, Senin (18/12/2017).

Salah satu penyebab tingginya beban biaya adalah harga ban yang terus melambung.

Di sisi lain, pengusaha tak bisa menaikkan tarif lantaran harga bahan bakar minyak belum naik.

Akibatnya, pengusaha harus menutupi kerugian tersebut.

Naiknya harga ban dipicu oleh pembatasan impor ban radial. Akibatnya, harga ban radial naik dan membebani pengusaha truk.

Kyatmaja mengatakan, ban merupakan komponen tertinggi kedua setelah bahan bakar dalam perhitungan tarif.

Ban radial dipilih karena daya jelajahnya dua kali lipat dibanding ban biasa.

“Ban bias itu teknologi lama. Daya jelajahnya cuma 3000 kilometer. Kalau ban radial bisa dua kali lipatnya,” imbuhnya.

Sebagai contoh, untuk rute Jakarta-Surabaya biaya yang dikeluarkan jika memakai ban buatan lokal sekitar Rp1 juta. Sedangkan bila memakai ban radial impor harganya lebih murah 50%.

Selain itu, akibat banyaknya kerugian yang ditanggung, pengusaha kerap mengabaikan perawatan kendaraan yang berujung pada kecelakaan. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait

‘jangan cuma cari untung padahal pelayanan amburadul’

Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) mengharapkan tidak ada wacana kenaikan tarif layanan jasa kepelabuhan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sampai dengan lima tahun ke depan atau hingga 2022.

JAKARTA (alfijak): Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan justru yang saat ini harus dilakukan oleh PT.Pelindo II/IPC selaku operator di pelabuhan Priok yakni membenahi semua jenis pelayanan kapal dan barang agar lebih efisien supaya produktivitas meningkat.

“Kalau layanan efisien dan produktivitas membaik sangat membantu penurunan biaya logistik sebab beban biaya yang ditanggung consigne berangsur berkurang,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (12/12/2017).

Subandi mengatakan Ginsi sudah mendengar adanya wacana untuk menaikkan sejumlah komponen tarif layanan di pelabuhan Tanjung Priok.

“Justru kami inginnya tarif layanan pelabuhan yang ada saat ini dievaluasi dan diturunkan, seperti tarif bongkar muat barang umum maupun peti kemas serta tarif storage-nya dan tidak perlu ada tarif progresif untuk storage itu,” paparnya.

Menurut Subandi, dalam kondisi perdagangan yang belum sepenuhnya membaik saat ini, jika operator/pengelola pelabuhan memaksakan kehendak menaikkan tarif layananannya, sama halnya tidak mempunyai kepedulian terhadap masyarakat luas.

“Pelindo II sebagai BUMN jangan cuma cari untung padahal pelayanan amburadul, biaya logistik tinggi dan keluhan pelanggan dianggap angin lalu. Disisi lain, Pemerintah jangan cuma teriak biaya logistik tinggi tapi membiarkan para operator pelabuhan ber lomba menggenjot keuntungan dengan cara menaikan tarif dan menurunkan pelayanan,” tuturnya.

Pemerintah,imbuhnya, jika sungguh-sungguh mau menurunkan biaya logistik didalam negeri, dapat menginstruksikan kepada BUMN yang mengoperasikan pelabuhan untuk tidak menaikan tarif karena selama ini sudah meraih profit cukup besar.

“Saatnya saat ini operator pelabuhan Priok meningkatkan service kepada pengguna jasa sesuai perannya BUMN juga publuc service, dan jangan selalu berorientasi mengejar keuntungan,” ujar dia (bisnis.com/ac)


Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Kadin: tarif tol mestinya turun, bukan naik

Sejumlah ruas tol mengalami kenaikan tarif pada akhir tahun ini. Kenaikan ini dikatakan didasarkan pada peraturan penyesuaian tarif tiap 2 tahun sekali berdasarkan besaran inflasi. Menghadapi sejumlah kenaikan ruas tol itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani menyambutnya dengan negatif.

JAKARTA (alfijak); Dia berpendapat bahwa pembangunan jalan tol itu termasuk jenis investasi jangka panjang yang harusnya mengalami penurunan tarif.

“Jalan tol kalau sudah jadi, tarifnya bukan naik mestinya malah turun karena posisinya jangka panjang. Pengusaha jalan tol juga mereka ada perencanaannya. Di negara lain tarifnya makin lama makin turun,” katanya.

Rosan juga mengatakan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tol seharusnya melihat dari kepentingan secara luas, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha.

Tarif tol yang makin naik dikatakannya bisa membebani biaya logistik dunia usaha jika frekuensi lalu lintas kendaraan masuk tol tinggi dan berdampak pada kenaikan harga sejumlah barang.

“Tarif makin rendah, dunia usaha yang lewat di situ juga bebannya makin rendah. Orang bilang jalan tol tidak seberapa tapi kalau frekuensinya banyak, lumayan juga,” ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu PT Jasa Marga menaikkan tarif lima ruas tol yang dikelola BUMN tersebut berlaku mulai Jumat, 8 Desember 2017 pukul 00.00 WIB yang lalu. Kelima ruas tol itu diantaranya Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit atau yang dikenal sebagai Tol Dalam Kota Jakarta, ruas Tol Surabaya-Gempol, ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, ruas Tol Palimanan-Kanci dan ruas Tol Semarang (Seksi A, B, C). (otoniaga.com/ac)

Bisnis Terkait, Rilis Media

Okupansi peti kemas impor capai 80%, Priok terancam stagnasi

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mengimbau pengelola terminal peti kemas ekspor-impor untuk segera mengajukan kegiatan relokasi barang atau pindah lokasi penumpukan (PLP) peti kemas impor kepada Bea dan Cukai menyusul kepadatan arus peti kemas di pelabuhan Priok sejak awal pekan ini.

JAKARTA (alfijak): Pantauan dan informasi yang diperoleh Bisnis.com, tingkat isian lapangan penumpukan peti kemas atau yard occupancy ratio (YOR) di Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) rata-rata sejak awal pekan ini mencapai 72% hingga 80%.

Pebisnis di pelabuhan Priok juga mengkhawatirkan kondisi tersebut berpotensi memicu stagnasi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu apalagi jika tidak diantisipasi menjelang libur akhir tahun ini.

“Kami akan komunikasikan dengan pihak pengelola terminal peti kemas di Priok supaya mengajukan PLP segera dan juga dapat disampaikan melalui website Bea dan Cukai,” ujar Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo, Kamis (7/12/2017).

Dwi Teguh mengatakan, kepadatan peti kemas di Pelabuhan Priok kemungkinan terjadi lantaran adanya libur panjang selana tiga hari pada akhir pekan lalu sehingga delivery peti kemas impor oleh pemilik barang sangat minim.

“Padahal kami sudah sampaikan melalui website dan medsos kami bahwa KPU Bea dan Cukai Priok membuka layanan penuh di libur tiga hari kemarin. Dan ternyata tidak banyak (consignee) yang memanfaatkan,” tuturnya.

Dwi Teguh juga menyebutkan untuk kondisi pelabuhan Priok saat ini, layanan Bea dan Cukai sebanyak 80%-nya merupakan jalur hijau.

“Dalam hal kondisi YOR seperti itu dimungkinkan sebagian besar belum submit dokumen. Kalau sudah submit dokumen tentu banyak yang bisa langsung clearance pabean atau mengantongi surat perintah pengeluaran barang,” ujar dia. (bisnis.com/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Rilis Media, Siapa Mengapa

‘Importir agar taati segala regulasi yang ada’

Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta menunjuk Capt. H Subandi sebagai Ketua Umum BPD GINSI DKI Jakarta. Mengemban tugas untuk periode 2017-2022, Subandi bertanggung jawab untuk menjadikan wadah importir nasional untuk wilayah DKI Jakarta ini sebagai organisasi yang lebih solid ke depannya.

JAKARTA (alfijak); “BPD GINSI DKI Jakarta adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah bersatunya para importir nasional yang berlokasi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Keberadaannya sangat penting mengingat semua produk dari luar negeri diimpor secara resmi oleh pengusaha-pengusaha yang bergabung menjadi anggota di GINSI.

Karenanya saya dan seluruh anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) lainnya sangat bersemangat dan ingin segera menyambut kesempatan untuk memimpin GINSI menjadi organisasi yang lebih solid dalam membangun perekonomian negara,” kata Subandi, Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) GINSI DKI Jakarta dalam keterangan yang diterima, Rabu (6/12/2017).

Untuk itu, bertempat di Grand Ballroom Magnolia Grand Mercure Jakarta, GINSI mengukuhkan jajaran kepengurusan BPD GINSI DKI Jakarta sebagai salah satu upaya untuk menunjukkan kepada semua pihak yang berhubungan dengan perdagangan dan perindustrian bahwa para pelaku usaha impor memiliki wadah dalam bentuk organisasi.

Dengan pengukuhan jajaran Badan Pengurus Daerah (BPD) DKI Jakarta yang baru,  GINSI berharap bisa lebih berperan dalam mengatur keanggotaannya.Khususnya dalam hal edukasi dan pengimplementasian peraturan peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi mitra dan kepanjangan tangan regulator.

“BPD GINSI DKI Jakarta akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” jelas Subandi.

Selain itu, GINSI DKI Jakarta juga mengimbau kepada para importir agar bekerja secara profesional dan mentaati segala regulasi yang ada.

Subandi mengatakan, GINSI DKI Jakarta akan lebih sering melakukan sosialisasi kepada para importir yang tergabung dalam GINSI DKI Jakarta agar para anggota dapat mengupdate dan mengupgrade pengetahuan terkait perdagangan luar negeri terutama soal importasi.

Dengan pengukuhan ini pelaku usaha dapat selalu bersinergi dengan para stakeholder baik asosiasi kepelabuhanan, asosiasi komoditi perdagangan maupun pembuat kebijakan.

Sehingga fungsi dari BPD GINSI ini dapat menjembatani para pelaku selaku usaha dalam mengimplentasikan peraturan peraturan yang berlaku dan juga sebagai mitra dan kepanjangan tangan regulator.

Dengan pengukuhan jajaran Badan Pengurus Daerah (BPD) DKI Jakarta yang baru, GINSI bisa lebih berperan mengimplementasian peraturan peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi mitra dan kepanjangan tangan regulator.

Subandi berjanji, BPD GINSI DKI Jakarta akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada.

“Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” jelas Capt. H Subandi.

Para pengurus BPD GINSI yang dikukuhkan Rabu malam oleh Sekjen GINSI Pusat Erwin Taufan antara lain Capt. Subandi Ketua Umum, c Wakil Ketua III Bidang Pelabuhan dan Bandara, Ius Adung Tajudin Bendahara, Hari Notosuprapto Wakil Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Zulfahmi Sekretaris, Alamsjah Wakil Ketua III Bidang Perdagangan dan Perbankan.

Dengan pengukuhan pengurus baru, diharapkan dapat selalu bersinergi dengan para stakeholder baik asosiasi kepelabuhanan, asosiasi komoditi perdagangan maupun pembuat kebijakan, sehingga fungsi dari BPD GINSI ini dapat menjembatani para pelaku selaku usaha dalam mengimplentasikan peraturan peraturan yang berlaku dan juga sebagai mitra dan kepanjangan tangan regulator atau pemerintah.

Pangkas biaya logistik

Perbandingan biaya logistik terhadap gross domestic product (GDP) Indonesia berpeluang bisa dikurangi rata-rata lebih dari 10% setiap tahunnya dengan cara adanya transparansi terhadap proses dan tender kegiatan jasa logistik swasta yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan prinsip Trade Facilitation Agrement (TFA) yang telah diratifikasi sejumlah negara di dunia.

Pengamat Kemaritiman dan Logistik dari Indonesian Maritime, Logistics & Transportation Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tento mengatakan saat ini perbandingan biaya logistik terhadap GDP Indonesia sekitar 23% dan pada 2018 pemerintah menargetkan turun menjadi 21%.

“Penurunan biaya logistik nasional itu semesti bisa lebih besar lagi jika ada transparansi terhadap proses tender atau lelang kegiatan logistik dari seluruh perusahaan swasta khususnya yang berstatus terbuka (Tbk).

'Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas'
‘Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas’

Pemerintah Indonesia sudah semestinya membuat regulasi untuk mewujudkan transparansi logistik sebab ada peluang kita untuk memangkas biaya logistik itu lebih cepat,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (7/12/2017).

Achmad Ridwan mengatakan transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam Trade Facilitation Agrement (TFA) yang memberikan jaminan kepada negara yang meratifikasinya bahwa biaya logistik di negara tersebut akan turun lebih dari 10% per tahun, bahkan TFA menyebutnya di kisaran 14%-17,5%.

Oleh karena itu, imbuhnya, penurunan biaya logistik sulit tercapai sesuai yang diharapkan apabila transparasi bisnis bidang ini tidak diaplikasikan.

“ Walaupun Indonesia belum meratifikasi TFA, akan tetapi sebaiknya prinsip transparansi tersebut dapat diterapkan ke dalam pengadaan jasa logistik oleh pihak swasta, karena dengan prinsip ini biaya logistik menjadi lebih efisien,” tuturnya.

Ridwan menyebutkan jasa logistik yang digunakan oleh consigne atau pemilik barang selama ini meliputi seluruh kegiatan yang dibutuhkan dari mulai pengiriman sampai dengan barang tersebut sampai ke gudang miliknya,mulai dari penanganan di pelabuhan (port handling), transportation (delivery), warehousing (pergudangan) maupun pengurusan dokumen (document clearance).

Dia mengatakan tender atau lelang pada sebuah pengadaan barang/jasa adalah bentuk transparansi didalam sebuah proses. Untuk instansi pemerintah, kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD saat ini sudah melaksanakan proses tender/lelang untuk setiap pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkanya, termasuk di bidang logsitik.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No:54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sudah dilakukan empat kali perubahan.

“Akan tetapi belum berlaku untuk sektor swasta dimana untuk pengadaan jasa logistik masih menggunakan metode tertutup berupa penunjukkan langsung,” paparnya.

Ridwan yang pernah menjabat Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) juga menyatakan, untuk kegiatan logistik yang berhubungan dengan ekspor maupun impor di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta hingga kini didominasi oleh perusahaan dengan kategori jalur prioritas.

Dari 100% kegiatan ekspor/impor Indonesia saat ini, kata dia, sebanyak 65%-70% nya berada di pelabuhan Tanjung Priok, dan dari jumlah itu aktivitas terbesar (lebih dari 70%) dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan jalur prioritas yang sebagian besar adalah perusahaan terbuka (Tbk).

“Dari data yang kami dapat, perusahaan yang mendapat fasilitas jalur prioritas dari Ditjen Bea dan Cukai ada sekitar 100 perusahaan. Sehingga tentunya perusaahaan jalur prioritas tersebutl yang mendominasi kontribusi dalam perhitungan biaya logistik di Indonesia.

Namun, disayangkan, dari sekian banyak perusahaan tersebut tidak melakukan tender/lelang terbuka yang transparan didalam mendapatkan sub kontraktor jasa logistik yang dibutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan kajian Imlow, imbuhnya, pentingnya transparansi dalam kegiatan jasa logistik supaya segala perhitungan menjadi akuntable dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan transparansi maka segala sesuatunya menjadi terpercaya, dan hal ini penting terutama bagi perusahaan yang bersatus terbuka karena kepercayaan investor di bursa saham dapat terjaga. (tribunnews.com/poskotanews.com/bisnis.com/ac)