Arsip Tag: Alamsjah

‘Importir agar taati segala regulasi yang ada’

Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta menunjuk Capt. H Subandi sebagai Ketua Umum BPD GINSI DKI Jakarta. Mengemban tugas untuk periode 2017-2022, Subandi bertanggung jawab untuk menjadikan wadah importir nasional untuk wilayah DKI Jakarta ini sebagai organisasi yang lebih solid ke depannya.

JAKARTA (alfijak); “BPD GINSI DKI Jakarta adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah bersatunya para importir nasional yang berlokasi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Keberadaannya sangat penting mengingat semua produk dari luar negeri diimpor secara resmi oleh pengusaha-pengusaha yang bergabung menjadi anggota di GINSI.

Karenanya saya dan seluruh anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) lainnya sangat bersemangat dan ingin segera menyambut kesempatan untuk memimpin GINSI menjadi organisasi yang lebih solid dalam membangun perekonomian negara,” kata Subandi, Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) GINSI DKI Jakarta dalam keterangan yang diterima, Rabu (6/12/2017).

Untuk itu, bertempat di Grand Ballroom Magnolia Grand Mercure Jakarta, GINSI mengukuhkan jajaran kepengurusan BPD GINSI DKI Jakarta sebagai salah satu upaya untuk menunjukkan kepada semua pihak yang berhubungan dengan perdagangan dan perindustrian bahwa para pelaku usaha impor memiliki wadah dalam bentuk organisasi.

Dengan pengukuhan jajaran Badan Pengurus Daerah (BPD) DKI Jakarta yang baru,  GINSI berharap bisa lebih berperan dalam mengatur keanggotaannya.Khususnya dalam hal edukasi dan pengimplementasian peraturan peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi mitra dan kepanjangan tangan regulator.

“BPD GINSI DKI Jakarta akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” jelas Subandi.

Selain itu, GINSI DKI Jakarta juga mengimbau kepada para importir agar bekerja secara profesional dan mentaati segala regulasi yang ada.

Subandi mengatakan, GINSI DKI Jakarta akan lebih sering melakukan sosialisasi kepada para importir yang tergabung dalam GINSI DKI Jakarta agar para anggota dapat mengupdate dan mengupgrade pengetahuan terkait perdagangan luar negeri terutama soal importasi.

Dengan pengukuhan ini pelaku usaha dapat selalu bersinergi dengan para stakeholder baik asosiasi kepelabuhanan, asosiasi komoditi perdagangan maupun pembuat kebijakan.

Sehingga fungsi dari BPD GINSI ini dapat menjembatani para pelaku selaku usaha dalam mengimplentasikan peraturan peraturan yang berlaku dan juga sebagai mitra dan kepanjangan tangan regulator.

Dengan pengukuhan jajaran Badan Pengurus Daerah (BPD) DKI Jakarta yang baru, GINSI bisa lebih berperan mengimplementasian peraturan peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi mitra dan kepanjangan tangan regulator.

Subandi berjanji, BPD GINSI DKI Jakarta akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada.

“Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” jelas Capt. H Subandi.

Para pengurus BPD GINSI yang dikukuhkan Rabu malam oleh Sekjen GINSI Pusat Erwin Taufan antara lain Capt. Subandi Ketua Umum, c Wakil Ketua III Bidang Pelabuhan dan Bandara, Ius Adung Tajudin Bendahara, Hari Notosuprapto Wakil Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Zulfahmi Sekretaris, Alamsjah Wakil Ketua III Bidang Perdagangan dan Perbankan.

Dengan pengukuhan pengurus baru, diharapkan dapat selalu bersinergi dengan para stakeholder baik asosiasi kepelabuhanan, asosiasi komoditi perdagangan maupun pembuat kebijakan, sehingga fungsi dari BPD GINSI ini dapat menjembatani para pelaku selaku usaha dalam mengimplentasikan peraturan peraturan yang berlaku dan juga sebagai mitra dan kepanjangan tangan regulator atau pemerintah.

Pangkas biaya logistik

Perbandingan biaya logistik terhadap gross domestic product (GDP) Indonesia berpeluang bisa dikurangi rata-rata lebih dari 10% setiap tahunnya dengan cara adanya transparansi terhadap proses dan tender kegiatan jasa logistik swasta yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan prinsip Trade Facilitation Agrement (TFA) yang telah diratifikasi sejumlah negara di dunia.

Pengamat Kemaritiman dan Logistik dari Indonesian Maritime, Logistics & Transportation Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tento mengatakan saat ini perbandingan biaya logistik terhadap GDP Indonesia sekitar 23% dan pada 2018 pemerintah menargetkan turun menjadi 21%.

“Penurunan biaya logistik nasional itu semesti bisa lebih besar lagi jika ada transparansi terhadap proses tender atau lelang kegiatan logistik dari seluruh perusahaan swasta khususnya yang berstatus terbuka (Tbk).

'Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas'
‘Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas’

Pemerintah Indonesia sudah semestinya membuat regulasi untuk mewujudkan transparansi logistik sebab ada peluang kita untuk memangkas biaya logistik itu lebih cepat,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (7/12/2017).

Achmad Ridwan mengatakan transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam Trade Facilitation Agrement (TFA) yang memberikan jaminan kepada negara yang meratifikasinya bahwa biaya logistik di negara tersebut akan turun lebih dari 10% per tahun, bahkan TFA menyebutnya di kisaran 14%-17,5%.

Oleh karena itu, imbuhnya, penurunan biaya logistik sulit tercapai sesuai yang diharapkan apabila transparasi bisnis bidang ini tidak diaplikasikan.

“ Walaupun Indonesia belum meratifikasi TFA, akan tetapi sebaiknya prinsip transparansi tersebut dapat diterapkan ke dalam pengadaan jasa logistik oleh pihak swasta, karena dengan prinsip ini biaya logistik menjadi lebih efisien,” tuturnya.

Ridwan menyebutkan jasa logistik yang digunakan oleh consigne atau pemilik barang selama ini meliputi seluruh kegiatan yang dibutuhkan dari mulai pengiriman sampai dengan barang tersebut sampai ke gudang miliknya,mulai dari penanganan di pelabuhan (port handling), transportation (delivery), warehousing (pergudangan) maupun pengurusan dokumen (document clearance).

Dia mengatakan tender atau lelang pada sebuah pengadaan barang/jasa adalah bentuk transparansi didalam sebuah proses. Untuk instansi pemerintah, kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD saat ini sudah melaksanakan proses tender/lelang untuk setiap pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkanya, termasuk di bidang logsitik.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No:54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sudah dilakukan empat kali perubahan.

“Akan tetapi belum berlaku untuk sektor swasta dimana untuk pengadaan jasa logistik masih menggunakan metode tertutup berupa penunjukkan langsung,” paparnya.

Ridwan yang pernah menjabat Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) juga menyatakan, untuk kegiatan logistik yang berhubungan dengan ekspor maupun impor di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta hingga kini didominasi oleh perusahaan dengan kategori jalur prioritas.

Dari 100% kegiatan ekspor/impor Indonesia saat ini, kata dia, sebanyak 65%-70% nya berada di pelabuhan Tanjung Priok, dan dari jumlah itu aktivitas terbesar (lebih dari 70%) dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan jalur prioritas yang sebagian besar adalah perusahaan terbuka (Tbk).

“Dari data yang kami dapat, perusahaan yang mendapat fasilitas jalur prioritas dari Ditjen Bea dan Cukai ada sekitar 100 perusahaan. Sehingga tentunya perusaahaan jalur prioritas tersebutl yang mendominasi kontribusi dalam perhitungan biaya logistik di Indonesia.

Namun, disayangkan, dari sekian banyak perusahaan tersebut tidak melakukan tender/lelang terbuka yang transparan didalam mendapatkan sub kontraktor jasa logistik yang dibutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan kajian Imlow, imbuhnya, pentingnya transparansi dalam kegiatan jasa logistik supaya segala perhitungan menjadi akuntable dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan transparansi maka segala sesuatunya menjadi terpercaya, dan hal ini penting terutama bagi perusahaan yang bersatus terbuka karena kepercayaan investor di bursa saham dapat terjaga. (tribunnews.com/poskotanews.com/bisnis.com/ac)