Ali 'Mr Alec' Cestar is the webmaster & editor, the one who manages the entire aspect of ALFI Jakarta's website, mailing list and social media. Available at Whatsapp only, no SMS! 0821-55315751
Pemerintah Jepang melalui Japan Internasional Cooperation Agency atau JICA bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan sistem layanan kapal online Inaportnet.
JAKARTA (alfijak): JICA akan memberikan bantuan teknis selama dua tahun dalam proyek bertajuk Port Electronic Data Interchange Enhancement (PEDIE).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan Inaportnet merupakan terobosan yang perlu dilakukan oleh pelabuhan di Indonesia agar lebih kompetitif.
“Ini soal mindset, mau door to door tanda tangan satu per satu atau ingin lompat dengan sistem baru yang menyelesaikan semua hal,” jelasnya di Jakarta, Rabu (24/1/2018).
Budi Karya menambahkan Inaportnet akan membuat layanan kapal lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan sistem konvensional.
Selain itu, Inaportnet juga terhubung dengan sistem Indonesia Nasional Single Window (INSW). Walhasil, arus barang diharapkan bisa berjalan lebih cepat.
Menhub memastikan penerapan Inaportnet secara terpadu akan dimulai pada akhir Februari di Pelabuhan Tanjung Priok.
Seluruh pemangku kepentingan bakal diwajibkan menggunakan sistem ini, mulai dari otoritas pelabuhan, operator pelabuhan, Bea Cukai, dan pihak terkait lainnya. Adapun, saat ini Inaportnet sudah berjalan (go live) di 16 pelabuhan.
Sebagai gambaran, layanan kapal dengan sistem Inaportnet bisa dilakukan hanya 30 menit hingga 60 menit, mencakup seluruh layanan mulai dari kedatangan kapal hingga kapal keluar dari pelabuhan.
Inaportnet bisa melayani tujuh dokumen administrasi, mulai dari Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), Surat Persetujuan Kapal Masuk (SPKM), dan Pemberitahuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (PRKBM).
Selain itu, Inaportnet juga bisa memproses dokumen Perencanaan dan Penetapan Penyandaran Kapal (PPPK), Laporan Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang (LAB), Pemberitahuan Kapal Keluar (LK3), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Inaportnet juga menggabungkan beberapa layanan antara lain Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA),
Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan, dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). (bisnis.com/ac)
Relokasi kontener impor yang telah melewati batas waktu penumpukan (longstay) dan sudah clearance dokumen kepabeanannya diyakini menghemat 60% biaya logistik yang ditanggung consigne di Pelabuhan Tanjung Priok.
JAKARTA (alfijak): Syamsul Hadi, Ketua Umum Forum Pengusaha Depo Kontener Indonesia (Fordeki), mencoba memamaparkan kalkulasinya.
Jika konteiner impor yang sudah clearance pabean dan lebih dari tiga hari tetap menumpuk di terminal peti kemas pelabuhan Priok di atas 7-10 hari, maka consigne harus menanggung biaya mencapai Rp9.094.100/bok.
“Rinciannya adalah storage Rp3.916.800, penalty SPPB Rp4.896.000, dan biaya lift-on Rp281.300,” ujarnya kepada Bisnis hari ini Selasa (23/1/2018).
Sementara itu, jika direlokasi ke buffer area, tumpukan kontainer itu tidak terkena biaya penalty SPPB dan hanya dikenakan Rp3.047.200/bok.
Rinciannya adalah storage di pelabuhan Rp770.900, lift-on Rp281.300, storage di depo selama tujuh hari Rp595.000, lift on-lift off (Lo-Lo) Rp450.000, dan biaya moving Rp950.000.
“Dengan simulasi itu, jika kontener impor longstay yang sudah SPPB atau clearance pabean pada hari keempat langsung direlokasi ke depo buffer maka akan ada penghematan biaya Rp.6.046.900/bok-nya. Atau efisiensi lebih dari 60% dari sebelumnya,” lanjut Syamsudin.
Dia mengatakan, efisiensi biaya yang diperoleh oleh consigne dalam simulasi itu akan berimbas pada penghematan biaya produksi/pabrik yang pada akhirnya menurunkan biaya logistik secara nasional.
Syamsudin menyayangkan hingga saat ini belum ada kontener impor longstay yang di relokasi sebagaimana amanat Permenhub 25/2017 untuk menurunkan dwelling time di pelabuhan Priok itu. (bisnis.com/ac)
Kementerian Perhubungan akan menerapkan sejumlah langkah dalam rangka mengurangi kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek akibat kendaraan pengangkut barang yang melebihi muatan.
JAKARTA (alfijak): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan rencana jangka pendek pertama adalah pemberlakuan tilang terhadap kendaraan barang yang melebihi kapasitas muatan (overload) ataupun yang melanggar dimensi (over dimension).
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengukuran dengan alat timbang portabel akan diberlakukan serentak pada besok, Senin, 22 Januari 2018, di tiga titik, yakni di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, ruas jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi, dan kilometer 68 ruas jalan tol Tangerang. Pengukuran dilakukan pukul 09.00-14.00.
Pengukuran muatan akan dilakukan dengan alat timbang, yakni jembatan timbang dan alat timbang portabel yang terdapat di sejumlah titik jalan.
“Karena efeknya (overload) banyak sekali. Remnya blong. Kecepatan dari biasanya 70 kilometer per jam jadi tidak mungkin lebih dari 40 kilometer per jam,” kata Budi di kantor PT Jasa Marga, gerbang tol Cikarang Utama, Jawa Barat, Ahad, 21 Januari 2018.
Budi akan meminta Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia memberlakukan tilang ini setiap hari mulai besok, Senin, 22 Januari 2018. Dia beralasan, dari uji coba alat timbang portabel yang dilakukan hari ini di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek kilometer 18, kelebihan muatan terjadi pada sekitar lima truk yang melintas yang dia periksa langsung.
“Kendaraan tadi tidak ada yang sesuai, bahkan ada yang dua kali lipat,” ujarnya.
Truk barang overload & overdimension langsung ditilang
Kendati begitu, Budi mengakui denda yang dikenakan dari tilang ini belum memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur denda maksimal kepada kendaraan barang yang overload, yakni Rp 500 ribu. Hakim, kata dia, kerap memutuskan denda lebih kecil dari angka tersebut.
Langkah kedua yang akan dilakukan adalah memberlakukan empat lajur di jalan tol. Lajur satu diperuntukkan untuk bus, lajur dua untuk truk, serta lajur tiga dan empat untuk kendaraan lain.
Budi mengatakan bus mendapatkan prioritas demi menarik penumpang untuk menggunakan moda ini.
Adapun langkah ketiga adalah mengkaji ihwal pembatasan waktu melintas kendaraan barang.
“Kami harapkan (pukul) 6 sampai 8 (pagi) atau 6 sampai 9 (pagi) akan kami larang kendaraan berat melalui jalan ini,” ucapnya.
Budi melanjutkan, Kementerian juga akan memanggil pelaku usaha angkutan barang untuk sosialisasi terkait dengan hal ini.
Dia berujar sejumlah aturan ini diberlakukan bukan untuk menghambat bisnis, melainkan demi menjamin keamanan dan level pelayanan jalan tol (safety and level of service).
Langkah selanjutnya, Budi menambahkan, adalah menegakkan hukum bagi pengendara angkutan barang yang melanggar.
Penegakan hukum di jalan tol akan dilakukan operator, semisal Jasa Marga untuk jalan tol Jakarta-Cikampek, serta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jalan arteri. Selain itu, rencana jangka pendek ini akan dilakukan hingga dua pekan mendatang.
Adapun terkait dengan rencana jangka panjang, Budi mengatakan pihaknya akan mengkaji rencana penerapan nomor polisi ganjil genap di jalan tol. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian ihwal kapasitas produksi ban dalam negeri.
Menurut informasi yang dia terima, kata Budi, ban dalam negeri dibuat sekuat mungkin sehingga memungkinkan kendaraan mengangkut muatan melebihi kapasitas, di antaranya yang digunakan di jalan tol.
Dua langkah lainnya adalah menerapkan uji kir kendaraan pengangkut barang serta membuat sistem logistik nasional yang terintegrasi.
Hati-hati
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung rencana pemerintah menerapkan sanksi bagi kendaraan yang kelebihan muatan.
Namun, di satu sisi pemberian sanksi ini diharapkan tidak asal tebas, tetapi juga mempertimbangkan jenis beban yang dibawa.
Ketua ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi menjelaskan khusus untuk komoditas hasil bumi pemerintah sebaiknya berhati hati dalam menerapkan kebijakan.
Yukki menilai jika sanksi ini tidak dipertimbangkan secara matang maka akan berdampak pada harga akhir masyarakat.
“Kami prinsipnya mendukung segala penindakan pelanggaran. Namun, pemerintah perlu berhati hati dalam menerapkan kebijakan ini terutama terhadap komoditi hasil bumi. Khawatir langsung diterapkan akan berdampak pada harga akhir dari kebutuhan masyarakat tersebut,” ujar Yukki saat dihubungi Republika, Ahad (21/1).
Namun, Yukki menjelaskan untuk barang yang memang diperuntukkan ekspor impor terjamin tidak akan melebihi kuota. Sebab, kata Yukki barang tersebut ditimbang dan dialokasikan sesuai kebutuhan yang ada.
Yukki menjelaskan aturan ini juga sebaiknya disosialisasikan kepada pihak industri juga. Sebab hal ini berkaitan dengan ambang batas dan pengaturan industri dalam mendistribusikan barang.
“Untuk industri perlu disosialisasikan kepada pemilik barang terutama distribusi nasional. Dikarenakan dan dipastikan akan mengalami kenaiikan pada beberapa produk dalam hal angkutan nya bila diterapkan hal ini,” ujar Yukki.
Tindak tegas
Kementerian Perhubungan mulai menindak tegas kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan. Penindakan kali ini dilakukan di ruas Tol Jakarta-Cikampek, yakni di rest area kilometer 19.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung penindakan terhadap kendaraan bermuatan lebih itu.
Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) tersebut datang ke lokasi, dengan mengenakan baju kerja kementerian lengkap.
Menhub sempat menyapa dan berbincang dengan salah satu sopir truk yang tengah ditilang lantaran kendaraannya kelebihan muatan. Menhub menanyakan perihal asal perusahaan angkutan yang mengoperasikan truk tersebut.
Menhub juga sempat menyaksikan penggunaan timbangan portable oleh para petugas Kementerian Perhubungan, untuk memeriksa bobot muatan sejumlah truk.
Terlihat hadir juga di rest area ini, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi.
Seusai meninjau implementasi timbangan muatan portable di Tol Jakarta-Cikampek, Menhub lalu bergegas ke Kantor Cabang Jasa Marga di Cikampek. (tempo.co/republika.co.id/kumparan.com/ac)
Layanan penerimaan dokumen kepabeanan berbasis online untuk ekspor impor melalui Pelabuhan Tanjung Priok terhambat akibat adanya gangguan pada sistem pelayanan dan pengawasan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) milik Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.
JAKARTA (alfijak): Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan gangguan sistem CIESA terjadi sejak Rabu siang (17/1/2018) dan hingga Kamis pagi (18/1/2018) belum bisa diakses.
“Akibatnya pengajuan dokumen ekspor maupun impor tidak bisa terproses dan hal ini sangat merugikan pelaku bisnis sebab barang lebih lama tertahan di pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (18/1/2018).
Dia mengemukakan tidak berfungsinya CIESA juga mengakibatkan tidak bisa terlayaninya penarikan peti kemas impor yang hendak dilakukan pemeriksaan fisik atau behandle dari terminal peti kemas ke lokasi long room behandle.
“Semua proses layanan itu kan melalui sistem. Kalau sistemnya terganggu, layanannya pun mandek.”
ALFI berharap segera dilakukan pemulihan sistem CIESA kepabeanan dan cukai yang saat ini dimiliki Pusintek Kemekeu itu mengingat kejadian gangguan sistem itu sudah beberapa kali terjadi.
“Hal ini membuat pelayanan dokumen ekspor dan impor terganggu dan lambat. Biaya logistik juga bertambah. Ini bukti sistem layanan ekspor impor masih amburadul,” ucapnya.
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo, saat dikonfirmasi masalah ini karena sedang rapat di kantor pusat Ditjen Bea dan Cukai.
“Maaf saya sedang raker di kantor pusat, tetapi kami sampaikan saat ini dalam penanganan perbaikan,” ujarnya lewat pesan singkat.
Penelusuran Bisnis Kamis pagi, puluhan pengguna jasa atau perusahaan forwarder dan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) nampak antre di loket analizyng point KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.
Mereka menunggu kejelasan kapan layanan CIESA bisa normal kembali.
“Saya sedang mengurus dokumen karena tidak bisa diproses Bea Cukai padahak kami ada 30 kontener kami di NPCT-1 mau di pindah lokasi penumpukannya, gimana masa kami harus menanggung biaya tambahan dan sewa lapaangan sangat mahal,” ujar salah satu pelaku usaha forwarder. (bisnis.com/ac)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menerima kunjungan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Pentingnya Jakarta memiliki sistem logistik daerah sebagai bagian dari sistem logistik nasional menjadi pembahasan dalam pertemuan itu.
JAKARTA (alfijak): “Menurut penelitian dan menurut data yang kita miliki, hampir 30 persen biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha di Indonesia dan di Jakarta adalah diserap oleh sektor logistik, sedangkan best practice di dunia itu berkisar 10-15 persen,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).
Karena itu, Sandi melanjutkan, kerja sama Pemprov DKI dengan ALFI akan menyelaraskan berbagai regulasi. Regulasi yang dibuat nanti disebutkan bisa menciptakan 4.000 lapangan pekerjaan.
“Kebetulan sekarang kita sudah punya Komite Harmonisasi Regulasi yang dipimpin oleh Pak Rikrik Rizkiyana. Kita akan memastikan regulasi di DKI mampu untuk sinkron sehingga lebih dari 3.000-4.000 lapangan pekerjaan di sektor logistik ini bisa berkembang,” paparnya.
Sandi kemudian menyebutkan secara natural industri logistik memiliki pertumbuhan sekitar dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Sehingga, lanjutnya, industri logistik diprediksi tumbuh 12-14 persen pada 2018.
“Ini menunjukkan bahwa bukan hanya dari segi transportasinya tapi juga pergudangannya, dari segi IT-nya maupun dari segi teknologi dan digitalnya,” terangnya.
Sandi lalu mengambil contoh kawasan Tanah Abang, yang disebutnya memiliki potensi untuk ladang investasi. Pemilik lahan di Tanah Abang, dikatakannya, bisa menciptakan sistem logistik yang lebih efisien dengan catatan bekerja sama dengan PT KAI.
“Di Tanah Abang kita melihat ada potensi kalau kita bisa melakukan investasi bersama dengan Kereta Api Indonesia. Sehingga lebih sedikit jumlah truk yang masuk ke DKI karena terkonsolidasi dan menggunakan jalur kereta api,” tutur Sandiaga. (detik.com/kumparan.com/ac)
Pemerintah akan menyederhanakan aturan ekspor impor dalam waktu dekat. Sehingga, arus barang akan menjadi lebih cepat.
JAKARTA (alfijak): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya akan mengumumkan penyederhanaan ekspor impor tersebut pada pekan depan.
“Bahkan sebenarnya minggu depan, kita akan umumkan, mudah-mudahan Senin sebelum kita melakukan perjalanan kenegaraan Presiden,” kata dia di Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Darmin menyebutkan, saat ini ada sekitar 11 ribu harmonized system code (HS code). Sekitar 5.000 atau 48 persen merupakan larangan terbatas (lartas).
“Larangan terbatas mulai dari minta rekomendasi, harus minta ini dan itu ke kementerian sampai tata niaga itu karangan terbatas kami sebutnya. Ada 10.900 itu ada berapa larangan terbatas di pemerintahan kita? Lebih dari 5.000, sekitar 48 persen,” kata dia.
Darmin mengatakan, pemerintah akan mengidentifikasi barang-barang apa saja yang perlu pemeriksaan khusus.
“Kita sedang merombak kalau deregulasi semuanya nggak akan sempat. Kita kemudian identifikasi urgent berbahaya sebagainya silakan diperiksa di lartas, di border. Sisanya masuk ke dalam Anda periksa, nggak akan lari perusahaanya. Anda periksa post border,” ujarnya.
“Bahkan, untuk perusahaan belasan puluhan tahun republik ini yang punya reputasi enggak usah periksa. Bikin saja, suruh teken komitmen bahwa dia enggak main-main. Tapi kita post audit. Anda macam-macam izin anda kami cabut. Tapi jangan periksa di pelabuhan. Pusing orang,” sambungnya.
Dengan begitu, pemerintah akan memangkas larangan terbatas menjadi sekitar 20 persen. Angka tersebut turun hampir separuhnya dari 48 persen.
“Sehingga minggu depan akan selesai sehingga Anda tahu berapa lartasnya kira-kira tinggal 20 persen dari yang tadinya 48 persen. Semester pertama tahun ini akan selesaikan semua urusan sehingga nggak ada alasan investor menganggap susah investasi Indonesia,” tutup dia. (liputan6.com/ac)
Di Pelabuhan Tanjung Priok digitalisasi layanan trucking sedang dipersiapkan menyusul banyaknya jumlah truk dan trailer yang beroperasi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
JAKARTA (alfijak): Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis.com, terdapat rata-rata 10.000 unit setiap harinya yang truk pengangkut barang dan peti kemas yang keluar masuk melayani Pelabuhan Tanjung Priok.
Ketua Aptrindo DKI Jakarta Mustadjab Susilo Basuki mengatakan implementasi sistem digitalisasi dalam bisnis angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok dapat dilaksanakan pada triwulan pertama 2018 setelah dirampungkannya kordinasi persiapan dengan seluruh stakeholders dan instansi terkait.
Mustadjab menjelaskan, dengan digitalisasi itu diharapkan dapat menekan biaya logistik dari dan ke Priok di atas 10% sedangkan penghematan biaya operasional pengusaha truk bisa mencapai di atas 25%.
“Sudah saatnya kita siapkan dan implementasikan sistem digital (digitaliasi) bisnis angkutan barang. Apalagi 65% volume ekspor impor nasional dilayani melalui pelabuhan Priok,” ujarnya di sini awal pekan ini.
Mustadjab juga mengatakan dengan digitaliasi bisnis angkutan barang bisa menghilangkan pungli dan adanya keteraturan pergerakan truk sesuai jadwal pengangkutannya/delivery dari dan ke Priok.
“Digitalisasi bisnis angkutan barang juga bisa memperoleh data akurat pergerakan truk dan berapa besar supply dan demand-nya di pelabuhan,” paparnya.
Menurut dia, selama ini di Pelabuhan Priok tidak ada data akurat pergerakan truk dari dan ke pelabuhan tersebut setiap harinya sehingga menyulitkan pihak terkait dan rekayasa lalu lintas. (bisnis.com/ac)
Pelaku usaha menilai pemanfaatan moda transportasi dengan menggunakan kereta barang masih kurang mendukung dari sisi infrastruktur sehingga biayanya cenderung lebih mahal dari angkutan truk.
JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengaku fasilitas untuk kereta penumpang sudah baik. Akan tetapi untuk kereta barang masih jauh dan bayak hal yang harus diperbaiki.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat masih belum bisa diandalkan. “Belum lagi dari sisi cost, kereta jauh di atas angkutan truk,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (15/1/2018).
Meski begitu, ALFI sangat mendorong dan mendukung upaya pemerintah memberikan alternatif pilihan multimoda baik itu angkutan darat, laut dan udara.
Dengan pilihan moda tersebut, Hanafi meyakini akan mempermudah pelaku usaha dalam memilih alternatif sesuai kebutuhkan dengan mempertimbangkan yang lebih efesien dan efektif.
“Jadi bukan hanya kereta api yang kita dorong. Fasilitas masih perlu ditingkatkan dikarenakan masih fokusnya kepada penumpang, khususnya ini untuk kereta api,” tegasnya.
Pemerintah saat ini sedang berupaya menarik minat pengusaha agar beralih mengirim barang dari truk menggunakan kereta. (bisnis.com/ac)
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk menurunkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan. Artinya, sejumlah tarif seperti logistik di pelabuhan akan turun.
JAKARTA (alfijak): Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat koordinasi yang membahas kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (15/1).
“Tarif ini harus dilakukan dengan consider (pertimbangan), bagaimana pun kita harus reduce (kurangi) itu, bagaimana pun kami sudah sepakat untuk turunkan tarif-tarif itu, baik yang menjadi pemasukan korporasi maupun PNBP, sehingga angka itu jadi kompetitif. Kalau ada perbedaan ya tidak perlu banyak,” katanya.
Budi Karya mengatakan, penurunan tarif ini bakal mempengaruhi target PNBP. Namun, dengan turunnya tarif ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah perdagangan di sektor pelabuhan.
“PNBP, nanti untuk angkanya, karena saya harus lapor dulu ke Kementerian Keuangan untuk turunkan itu. Saya bilang dengan PNBP turun, nanti harapannya volume-nya naik, makanya tadi Pak Wakil Menteri Keuangan (Mardiasmo) setuju, tapi prinsipnya saya harus lapor dulu,” katanya.
Saat ini, Budi Karya mengaku masih belum bisa merinci berapa tarif yang diturunkan ini. Dia hanya mengatakan bahwa penurunan ini akan diterapkan pada awal tahun 2018 ini. “Tahun ini. Jadi saya akan ada pengurangan PNBP, makanya mulai tahun ini,” kata dia.
Dengan adanya penurunan tarif ini, dirinya berharap para pelaku usaha akan semakin tertarif untuk berusaha di Indonesia. Dengan begitu, maka peringkat EoDB akan terus naik.
“Yang penting secara kualitas saya berusaha untuk meningkatkan. Kalau itu kita perbaiki, pasti meningkatnya signifikan, seperti yang terjadi di Soekarno-Hatta, kita tidak omong akan naik dari 65 ke 43 tapi kami lakukan semaksimal mungkin dan dia turun. Juga soal level of service di udara, itu kami tingkatkan. Kalau kami targetkan naik dua, naik tiga, dan ini naiknya akan signifikan kalau bisa kami selesaikan,” tukasnya.
Menumpuk
Budi Karya mengatakan pula, pihaknya mencoba untuk terus memberi kemudahan di berbagai hal, di antaranya ialah aturan layanan pengiriman pesanan elektronik (delivery order online/DO online) untuk barang impor di pelabuhan.
Dia mengatakan, walau aturan tersebut telah terbit, tapi masih dinilai belum efektif dalam menekan dwelling time atau waktu bongkar muat.
Dia mengaku, waktu keluar masuk barang di pelabuhan masih menjadi satu masalah yang rumit, walaupun dwelling time sudah ditetapkan untuk di bawah tiga hari.
“Masalah waktu ada sedikit komplikasi, karena ketika kami sudah buat dwelling time tiga hari, sebenarnya (masih) ada 30%-40% barang-barang yang masih ada di pelabuhan dengan berbagai motif. Sebagian besar adalah belum selesai karena pemeriksaan, tapi ada yang karena pemiliknya tidak ada gudang dan pembelinya,” katanya.
Dia menambahkan, masalah penumpukan barang inilah yang disampaikannya kepada Darmin Nasution dalam rapat kemudahan berinvestasi atau EoDB.
“Saya sudah lapor Pak Menko (Darmin Nasution) untuk kolaborasi dengan tim Bea Cukai untuk melakukan kerja bersama, karena nyatanya ada barang-barang tetap di sana. Yang penting kualitas, kualitas 40% setelah dwelling time seperti apa mengaturnya. Jadi sudah ada dwelling time dia masih mau di sana banyak,” katanya.
Budi Karya juga mengatakan, aturan DO Online sendiri sejatinya sudah mulai dijalankan oleh para pelaku usaha di pelabuhan. Hanya saja, efektifnya delivery order online berkaitan dengan masalah waktu, di mana masih banyak barang yang ternyata belum dipindahkan oleh pelaku usaha.
“Sekarang sudah ada online kita buat dan sudah dirasakan oleh shipping line, meski belum semua. Jadi sekarang harus melakukannya lebih baik dan banyak,” pungkasnya. (medanbisnisdaily.com/ac)
Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya
:strip_icc():format(jpeg)/liputan6-media-production/medias/1772156/original/006835900_1510820077-20171116-Nilai-Ekspor-AY5.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/liputan6-media-production/medias/1772155/original/030771300_1510820076-20171116-Nilai-Ekspor-AY4.jpg)
