Semua artikel oleh admin

Rilis Media

Logistik Cold Chain di Indonesia Semakin Tumbuh

ALFIJAK – Aktivitas layanan cold chain atau sistem rantai dingin pada industri logistik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, terlepas dari kondisi Pandemi Covid-19 bahwa pertumbuhan industri cold chain di dalam negeri setiap tahunnya rata-rata mencapai 4% hingga 6%.

Tingkat pertumbuhan itu didorong kian menggeliatnya populasi atau penikmat e-Commerce yang sekarang ini cenderung memilih berbelanja secara online termasuk untuk kebutuhan bahan pokoknya seperti makanan, minuman dan sejenisnya.

“Selain itu, pertumbuhan cold chain juga dipicu meningkatnya kegiatan pengiriman ndustri farmasi, komoditi pertanian dan barang konsumsi,” ujar Yukki dalam Seminar dan Pertemuan Dagang Cold Chain Brands Taiwan-Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan (TAITRA), secara Virtual pada Kamis (18/9/2020).

Dia mengatakan, peningkatan permintaan makanan dan minuman beku serta bangkitnya waralaba di dalam negeri juga menjadi faktor tersendiri dalam berkontribusi menumbuhkan indutri cold chain di Indonesia.

Yukki mengungkapkan, pasar cold chain secara global, khususnya yang diproyeksikan berasal dari kebutuhan konsumen maupun pertanian dan perikanan pada tahun 2030 masing-masing bisa mencapai US$ 1.070 milliar dan US$ 450 milliar. Bahkan pada 2030, Indonesia diproyeksikan menjadi pasar terbesar ke-7 di dunia, lantaran populasi konsumennya yang mencapai ratusan juta jiwa (McKinsey).

Perlu SOP

Tidak bisa dipungkiri bahwa permintaan produk melalui e-commerce juga menopang pasar logistik, sebab dengan permintaan produk yang tinggi maka pengiriman akan meningkat.

Oleh kareana itu, Yukki mengingatkan supaya para pebisnis di industri cold chain dapat melakukan investasi serta perluasan pasar yang lebih luas, salah satunya dengan menambah kantor cabang atau perwakilannya seiring dengan meningkatnya aktivitas industri itu di dalam negeri.

Selain itu, peningkatan permintaan terhadap produk yang mudah rusak dan pengiriman cepat turut mendorong aktivitas logistik ekspres dan cold chain yang mengarah pada tingginya kebutuhan fasilitas pergudangan di Indonesia.

Yukki mengungkapkan pasar logistik cold chain di Indonesia kini digarap oleh beberapa perusahaan terkemuka antara lain; Diamond Cold Storage, Kiat Ananda Cold Storage, MGM Bosco, Dua Putera Perkasa, GAC Samudera, dan Adib Cold Logistics

“Bahkan untuk lima tahun kedepan, pasar cold chain Indonesia diperkirakan akan tumbuh 8-10% lantaran bermunculan permintaan baru,” ucapnya.

Berdasarkan karaktetistik industri cold chain, kata Yukki, pertumbuhan pasar pada industri itu seiring dengan peningkatan barang-barang yang mudah rusak termasuk makanan beku, farmasi, daging, makanan laut dan produk susu.

“Karakter logistik cold chain di Indonesia sebagian besar adalah Business to business (B2B) meskipun permintaan business to customer (B2C) cukup banyak akhir-akhir ini,” paparnya.

Dia juga mengatakan diperlukan standard operasional prosedur (SOP) yang tersistem baik dan perangkat pendukungnya, terutama terhadap komoditi pertanian dan perikanan melalui penyimpanan dan pengiriman yang berkualitas.

Tantangan

Yukki menjelaskan, dibalik potensi bisnis cold chain juga terdapat berbagai tantangan seperti menyangkut teknologi untuk sistem pengiriman, maupun asuransi penyedia layanan, serta terbatasnya platform e-Commerce yang menginformasikan kemampuan cold chain.

“Apalagi, jumlah kegagalan logistik dalam penyimpanan dan distribusi tetap tinggi yakni masing-masing 10% dan 20%,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Yukki, diperlukan kolaborasi dan kemauan yang kuat dari Pemerintah, Industri, serta Lembaga Pendidikan untuk mempromosikan dan meningkatkan keunggulan industri cold chain di Indonesia.

Sebagai solusi, ALFI juga mengusulan ke pemerintah RI untuk mengembangkan cold chain yakni; perbaikan sarana dan prasarana untuk menampung hasil pertanian danperikanan, menyiapkan connected hub and spoke dalam transportasi maupun distribusi untuk menjaga kualitas produk dan efiaiensi.

Selain itu, menyiapkan platform Pendidikan berbasis IT yang lebih kuat, dan adanya regulasi yang mengatur pasar serta industri terhadap pertumbuhan produk pertanian.

Ditataran global, Taiwan telah dikenal sebagai produsen kualitas pertanian dan perikanan yang sukses dengan segudang pengalaman dan teknologi yang handal.

“Kami berharap industri cold chain Indonesia dapat belajar dan mereplikasi kesuksesan tersebut. Melalui seminar ini diharapkan agar kedua belah pihak dapat meningkatkan kerjasama,” ujar Yukki.(red)

Rilis Media

ALFI Institute gelar Diklat Berstandar Unescap

ALFIJAK – Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam bidang Freight Forwarding dan Logistics memiliki peran yang sangat strategis dan penting didalam menunjang kegiatan perekonomian nasional dalam mata rantai transportasi, distribusi industri perdagangan dan Logistik.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melalui ALFI Institute, terus memacu peningkatan kompetensi SDM Logisktik hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Bahkan baru-baru ini, ALFI Samarinda, Gorontalo, Bontang, Balikpapan, Berau, Jakarta, dan Surabaya melaksanakan Pendidikan Basic Logistics & Freight Forwarding Course (UNESCAP Standard) dalam upaya peningkatan SDM dalam bidang Logistik Angkatan 123 dan Angkatan 3 yang dilaksanakan melalui e-learning kerjasama dengan ALFI Institute.

Pembukaan Kursus ini dilakukan oleh Ketua DPC ALFI Samarinda M. Gobel, dengan berfokus pada pembekalan sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan sebagai landasan menghadapi persaingan usaha yang makin ketat agar eksitensi Logistics & Freight Forwarding di Indonesia dapat terus berkembang.

Dengan adanya transformasi dan evolusi saat ini, imbuhnya, unsur SDM berperan strategis mengingat jasa logistik dan freight forwarder berperan sebagai mobilitas pergerakan arus barang dan pengembangannya dipengaruhi tingkat “kualitas SDM” sebagai perencana, pelaksana sekaligus pengawas mata rantai pergerakan arus barang.

“Untuk itu pilar utama untuk membangun dan mengembangkan serta dapat eksis mengikuti perkembangan dinamika terus berubah, sehingga memberikan peluang dan manfaat yang lebih besar, dan upaya ini salah satunya melalui pendidikan,” ujar M Gobel.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan demi efisiensi dan efektivitas pelayanan mengingat Freight Forwarding & Logistik harus dapat memberikan nilai tambah yang reaseneble dan kecepatan “delivery” dan dapat diandalkan dengan dukungan profesionalisme SDM melalui kerja keras dan inovasi agar menemukan langkah maupun strategi yang optimal.

Ketua Umum DPW ALFI Gorontalo Mohammad Jefry Isa menyambut baik kerjasama pendidikan melalui online/ daring ini sehingga pemerataan pendidikan berstandard nasional dan internasional dapat dirasakan berbagai pemangku kepentingan didalam Logistics & Freight Forwarding.

Ketua Tim Pendidikan ALFI DPC Samarinda Bpk. H. Widjanarko menambahkan, Pendidikan dan pelatihan ini dalam rangka mewujudkan kesejajaran maupun pemahaman perkembangan situasi yang cepat berubah/globalisasi.

Dia mengatakqn, kesetaraan SDM melalui pendidikan guna memberikan pemahaman dan keahlian yang sesuai dengan bidang Freight Forwarding & Logistics.

“Dlam situasi pandemi saat ini semangat untuk meningkatkan kualitas SDM penting untuk memperisiapkan nilai-nilai profesionalisme, unggul dalam bersaing dan semakin efisien dengan yang didasarkan atas kaidah profesi, tanggung jawab, etika bisnis dengan dukungan tehnologi dalam bidang Logistik dan Forwarder,” paparnya.

Evolusi

Director Course ALFI Institute, M.Supriyanto mengatakan, bahwa saat ini evolusi logistik itu sudah sampai kepada supply chain.

“Diharapkan dengan bekal pengetahuan dan pelatihan itu mampu mengimplementasikannya dalam rangka pengembangan bisnis logistik dan freight forwarding secara nasional maupun regional,”ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa kompetensi SDM di sektor ini sangat memengaruhi naik dan turunnya perkembangan sektor logistik.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N Hanafi, mengingatkan bahwa tuntutan memiliki sumber daya manusia yang unggul tidak dapat ditunda lagi, memasuki era 5.0 menjadi hal yang mahfum bahwa standarisasi dalam berusaha khususnya industri Freight Forwarding & Logistics mau tidak mau harus siap mengingat perdagangan sudah mengglobal tanpa batas.

Yukki. N. Hanafi yang juga sebagai Chairman AFFA itu mengatakan, digitalisasi pendidikan mutlak diperlukan dan strategis didalam meningkatkan SDM unggul Indonesia dalam pendidikan logistik di tanah air untuk program kedepan.

“Kolaborasi dan digitalisasi akan memberikan kemudahan dan memberikan peran penting untuk perkembangan dan penyamaan wawasan untuk meningkatkan peran dan eksitensi bagi para pelaku logistik salah satunya dengan e-Learning pendidikan logistik,” ucapnya.(red)

Rilis Media

JPT Wajib Patuhi Pergub 46/2018

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta beraudiensi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Audiensi jajaran pengurus DPW ALFI DKI Jakarta itu dipimpin Ketua Umum ALFI DKI Jakarta Adil Karim yang berkesempatan bertemu langsung dengan Kepala Dishub Provinsi DKI Safrin Liputo, pada Jumat (4/9/2020).

“Audensi tersebut dalam rangka rencana sosialisasi virtual Pergub 46/2018 pada tanggal 18 Sept 2020 mendatang. Pada kesempatan itu kita juga sekaligus mendiskusikan tentang aktivitas logistik di Jakarta,” ujar Adil Karim, melalui keterangannya pada Sabtu (5/9/2020).

Dia mengungkapkan, di momen yang baik itu, juga dibahas mengenai kolaborasi antara Pemprov DKI dengan ALFI DKI untuk bersama-sama memikirkan mengenai Smart City 4.0 untuk kegiatan logistik.

“Tentunya ALFI DKI nanti akan menyiapkan konsepnya dan kita buat tim bersama. Jika sudah final, Dishub sebagai triger-nya dalam hal ini akan menyampaikan konsep tersebut ke Pemprov DKI,” ucap Adil.

Adil menyatakan, Pergub 46/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, perlu terus disosialisasikan kepada pelaku usaha terkait di sektor logistik.

Pasalnya, imbuhnya, dalam beleid itu terdapat beberapa kewajiban yang mesti dipatuhi pemegang izin usaha pengurusan jasa transportasi, seperti menyampaikan laporan bulanan tertulis kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya.

“Kita melihatnya aktivitas bisnis logistik berbasis data seperti itu cukup penting, oleh sebab itu kolaborasi ini demi kebaikan bersama untuk menumbuhkembangkan usaha transportasi dan logistik di Ibukota, dan harapannya bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,” tuturnya.

Dalam Pergub 46/2018 disebutkan bahwa kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.

Dalam hal pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara, pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi setempat dimana kegiatan terus dilakukan..

“Beleid itu juga secara rinci mengatur antara lain tentang dokumen angkutan barang, baik domestik maupun internasional, maupun pembukaan kantor cabang usaha forwarder dan logistik,” ujar Adil Karim.

Adapun untuk dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi wajib memiliki izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP setempat untuk jasa pengurusan transportasi penanaman modal dalarn negeri, dan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman. Modal (BKPM) untuk jasa pengurusan transportasi (joint venture) dan penanaman modal asing.(redaksi)

Rilis Media

E-Commerce Jadi Solusi Saat Pandemi

ALFIJAK – Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan perdagangan secara elektronik atau e-commerce merupakan solusi memaksimalkan perdagangan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi.

“Kami menyadari e-commerce adalah salah satu solusi mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Kami mendukung kegiatan e-commerce sebagai solusi agar pedagang bisa meningkatkan pendapatan dan penjualan tanpa harus bergerak secara fisik,” kata Mendag dalam acara daring “Peran E-Commerce Jaga Roda Ekonomi di Tengah Pandemi”.

Mendag Agus menuturkan pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, tidak terkecuali perdagangan yang merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah, dalam hal ini Kemendag, memberikan dukungan terhadap pengembangan e-commerce dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, memfasilitasi promosi produk dalam negeri, menyiapkan database UMKM serta berkolaborasi dengan kementerian/lembaga, asosiasi dan komunitas.

“Kami mengharapkan juga e-commerce dapat mendukung program pemerintah dengan memberikan ruang bagi produk dalam negeri, mengutamakan perdagangan produk dalam negeri serta juga meningkatkan daya saing pelaku UMKM dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga, asosiasi dan komunitas,” katanya.

Kemendag, lanjut Mendag, juga telah memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM berupa bekal teknis, desain hingga kemasan agar produk mereka bisa naik kelas.

“Hingga saat ini sudah 1.564 pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan dan akan terus meningkat jumlahnya,” kata Mendag.

Agus juga mendorong UMKM Indonesia untuk memanfaatkan platform e-commerce guna meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia. UMKM disebut berkontribusi sebesar 61 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan nilai ekspor Rp293,83 triliun atau 14,7 persen dari total ekspor non migas nasional.

UMKM juga merupakan rumah bagi 64 juta usaha yang menyerap lebih dari 120 juta tenaga kerja.

“Sekarang ini kita harus bergerak di era digital, kenapa digital? Karena ke depan yang mendorong perekonomian itu dengan teknologi, dan pandemi COVID-19 mengakibatkan percepatan penggunaan teknologi terutama e-commerce,” pungkas Mendag. (sumber: Antara)

Rilis Media

Besok Ada Maintenance Sistem Billing di CIESA, Ini Himbauan ALFI DKI ke Anggota

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengharapkan kegiatan maintenance sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang terkoneksi dengan Customs-Excise Information System and Automation (CIESA) Kepabeanan dan Cukai, jangan sampai meleset dari jadwal yang telah diumumkan.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, pada prinsipnya pebisnis mendukung adanya perbaikan atau maintenance atas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berbasis Centralized Integrated Inter-Connected Automated itu.

“Yang terpenting jangan sampai meleset jadwalnya. Kami juga telah menghimbau kepada perusahaan anggota ALFI DKI untuk menginformasikan kepada mitra kerjanya yakni eksportir dan importir agar dapat menyelesaikan pembayaran (billing) kegiatannya sebelum jadwal maintenance CIESA dilakukan. Hal ini supaya arus barang gak terhambat,” ujar Adil, kepada pada Jumat (28/8/2020).

Dia menyampaikan hal tersebut menyusul adanya informasi pengumuman (terlampir) mengenai akan dilakukannya maintenance MPN G3 pada sistem CIESA, selama sekitar 9 jam yakni mulai Sabtu 29 Agustus pukul 20.00 Wib s/d Minggu 30 Agustus pukul 05.00 Wib.

“Kami berharap jadwal maintenancenya supaya gak molor karena pada tiap hari Senin awal pekan pada umumnya aktivitas lalu lintas barang ekspor-impor dimulai berjalan. Sebab kalau meleset jadwalnya, sistem bisa berdampak ke yang lain apalagi jika bicara billing,” paparnya.

Menurut Adil Karim, selama ini dan khususnya dimasa Pandemi Covid-19 seperti sekarang, kalangan dunia usaha sangat konsen dengan waktu layanan keluar masuk barang di pelabuhan untuk menghindari terkena biaya kelebihan waktu penggunaan kontainer atau demurage maupun penumpukan atau storage yang membebani.

Adil juga berharap setelah dilakukan maintenance sistem itu, maka kedepannya dicapai kelancaran terhadap respon pengajuan dokumen ekspor (PEB) maupun impor (PIB) yang lebih cepat melalui sistem CIESA.

“Menyangkut billing-kan juga berhubungan dengan importasi. Maka agar disempurnakan juga untuk respon PIB maupun PEB agar bisa lebih cepat. Kedepan kita harapkan paling lama 15 menit selesai sejak dokumen disubmit pengguna jasa lewat pertukaran secara elektronik,” ucapnya.

Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo, mengungkapkan, secara keseluruhan kegiatan importasi pada bulan Agustus ini lebih rendah dibandingkan dari bulan sebelumnya.

Kendati begitu, imbuhnya, untuk mengantisiapasi tidak terjadi masalah saat maintenance sistem tersebut dilakukan, intansinya akan mencoba menugaskan pegawai bagian billing di KPU Bea Cukai Tanjung Priok sehingga yang masih mungkin dikerjakan dapat diupayakan .

“Sebagai pertimbangan kegiatan maintenance terjadi malam hari pukul 20.00 Wib hingga pagi pukul 05.00 Wib, semoga tidak berpengaruh besar karena yang submit dokumen di rentang jam tersebut relatif sedikit sekali,” ujar Dwi Teguh.

Rilis Media

Periode Juli 2020, Ekspor Menguat & Impor Lesu

ALFIJAK – Kementerian Perdagangan mengungkapkan, aktivitas ekspor Indonesia pada periode Juli 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,3% menjadi US$13,7 miliar dibandingkan dengan Juni 2020. Sedangkan impornya justru menurun sebesar 2,7% dibandingkan Juni 2020.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, kenaikan ekspor dan penurunan impor ini disebabkan pelaku ekonomi lebih mengoptimalkan ketersediaan bahan baku dalam negeri untuk berproduksi.

“Kami mulai melihat penguatan rantai nilai domestik di mana para pelaku ekonomi lebih mengoptimalkan ketersedian produk-produk di dalam negeri. Momentum penguatan rantai nilai domestik ini harus dipertahankan sebagai motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Agus di Jakarta, Minggu (23/8/2020).

Agus mengatakan ekspor yang menguat membuat neraca dagang Indonesia surplus US$3,3 miliar atau naik dibandingkan Juni 2020 yang surplus US$1,2 miliar. Menurut Agus, meningkatnya surplus neraca dagang ini berasal dari perbaikan neraca perdagangan nonmigas dengan mitra dagang utama, seperti Amerika Serikat, Jepang, serta Singapura.

“Peningkatan tersebut didorong perbaikan neraca perdagangan nonmigas dengan mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. Bahkan neraca nonmigas Indonesia dengan Singapura pada Juli 2020 kembali surplus, setelah pada bulan sebelumnya mengalami defisit,” jelasnya.

Agus juga mengatakan nerara dagang sepanjang Januari-Juli 2020 juga mengalami surplus US$8,7 miliar atau lebih baik dari periode yang sama pada 2019 defisit US$ 2,2 miliar.

Perbaikan neraca perdagangan ini dikarenakan terjadinya penurunan impor yang lebih tajam dibandingkan penurunan ekspornya,” ucapnya.(sumber: warta ekonomi)

Rilis Media

ALFI Gelar Survey Imbas Pandemi Terhadap Usaha Logistik

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melaksanakan survey dampak Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini terhadap usaha logistik di Indonesia.

Survey tersebut ditargetkan melibatkan seluruh perusahaan forwarder dan logistik anggota ALFI di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, maksud dan tujuan dilakukannya survey itu guna mendata lebih detail dampak Pandemi saat ini sebagai bahan analisis yang akan disampaikan ALFI kepada Pemerintah dan instansi terkait dalam penyiapan kebijakan yang lebih komprehensif di sektor logistik saat ini maupun pasca Pandemi.

Selain itu, kegiatan survey tersebut juga dapat dijadikan bahan rujukan internal anggota dan asosiasi memgenai sejauh mana dampak Pandemi itu, seberapa banyak perusahaan yang kemungkinan berhenti operasional atau berapa banyak perusahaan yang justru alami pertumbuhan.

“Hasil Survey tersebut akan kami rekapitulasi terlebih dahulu sebelum kami sampaikan sebagai masuka ke Pemerintah. Survey ini telah kami lakukan sejak awal bulan Agustus ini dan rencananya berlangsung selama satu bulan. Kami berharap dan mengimbau perusahaan anggota ALFI turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan survey tersebut,” ujar Yukki.

Yukki yang menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA) itu menambahkan, kegiatan logistik sudah dipastikan akan berkontraksi paling dalam secara persentase akibat Pandemi Covid-19, lantaran aktivitaa logistik berkaitan erat dengan hampir semua kegiatan ekonomi.

Kendati begitu, imbuhnya, kegiatan logistik tetap harus jalan dalam kondisi apapu dan idealnya tidak ada pembatasan, namun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan

“Kami bisa lihat di bidang pariwisata saja logistik yang mendukung kegiatan ini bisa dilihat sangat tajam penurunannya, bahkan kedua terbesar setelah bidang transportasi dan pergudangan,”ujarnya.

Dia mengatakan, sektor transportasi menjadi penekan laju pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020, kegiatan transportasi berkontraksi karena menjadi akumulasi dari penurunan seluruh sektor yang menurun.

Disisi lain, moda transportasi angkutan udara yang terbesar diikuti kereta api, angkutan laut, dan darat. Khusus angkutan darat secara persentase mengalami penurunan 35 persen.

Yukki menegaskan bahwa kesehatan memang yang terpenting, tetapi menjaga perekonomian masih tetap berjalan juga penting. Pasalnya, tidak ada jalan lain bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi.

Disisi lain, kata dia, daya beli masyarakat menjadi kunci yang harus dijaga pertumbuhannya. Dengan begitu, efek domino akan terjadi dan seluruh sektor lapangan usaha kembali meningkat.

“Selain itu kemudahan dalam berinvestasi bagi pengusaha nasional perlu dikedepankan,” ucap Yukki.(red)

Rilis Media

291 JPT di DKI Jakarta Telah Terdaftar di AFFA

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkapkan sebanyak 291 perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di DKI Jakarta telah terdaftar di ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) maupun Sekretariat ASEAN.

Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan 291 perusahaan JPT yang terdaftar itu berklasifikasi melayani kegiatan international.

“Comfirm, ada 291 perusahaan yang telah didaftarkan oleh DPP ke sekretariat Asean dan AFFA,” ujar Adil Karim.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Maritim dan Kepelabuhanan Dewan Pengurus Pusat (DPP) ALFI, Harry Sutanto, menyakini bahwa jumlah perusahaan JPT yang didaftarkan ke AFFA dan Sekretariat Asean akan terus bertambah, terutama dari luar Jakarta.

Dia juga mengungkapkan bahwa penggunaan dokumen angkutan barang (DAB) antarpulau atau domestik memungkinkan diterapkannya sistem angkutan multimoda yang menggunakan satu kontrak dan satu dokumen pengiriman.

Wakil Ketua Umum Bidang Maritim dan Kepelabuhanan DPP ALFI, Harry Sutanto, mengatakan, dengan DAB tersebut memungkinkan diterapkannya sistem angkutan multimoda yang menggunakan satu kontrak dan satu dokumen pengiriman.

“Perdagangan antar pulau minimum menggunakan dua sarana angkutan barang, yaitu angkutan darat-laut atau darat-udara,” ujarnya.

Menurutnya, perdagangan antar pulau akan lebih efisien dan efektif bila menggunakan DAB, karena DAB bisa menjadi instrumen pencairan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau dengan istilah kerennya Letter of Credit (L/C) Lokal di lembaga perbankan nasional.

Harry menjelaskan bahwa DAB adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pelaksanaan sistem angkutan multimoda sesuai kesepakatan AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport).

Sesuai dengan AFAMT, kata Harry, operator angkutan multimoda harus didaftar oleh badan otoritas nasional untuk diteruskan ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) dan ke Sekretariat ASEAN.

Dia menambahkan bila sistem perdagangan dalam negeri bisa menggunakan sistem tersebut lalu lintas semua komoditas perdagangan di dalam negeri akan dapat tercatat dengan baik.

“Data perdagangan antar pulau ini sudah pasti akan bermanfaat bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang akurat,” paparnya.

Terlebih lagi dalam suasana pandemi Covid-19 seperti saat ini, kata Harry, penerapan SKBDN dalam perdagangan dalam negeri akan membantu para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).(red)

Rilis Media

Agar Sesuai AFAMT, ALFI Minta Revisi Permendag 29/2017

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau, agar disesuaikan dengan kesepakatan ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport (AFAMT).

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi Lampung, Zamzani Yasin mengatakan, oleh karenanya beleid tersebut perlu direvisi agar angkutan multimoda dapat diterapkan dan perdagangan antar pulau (domestik) mudah diintergrasikan dengan perdagangan internasional atau ekspor dan impor.

Di Pelabuhan Panjang, imbuhnya, sejak Maret 2019 sudah disinggahi kapal berbobot 4.000 twenty foot equivalent units (TEUs) dengan rute Panjang- Tanjung Priok-Intra Asia. Kapal curah sebesar 50.000 Ton dan juga kapal yang membawa sapi sebanyak 13.000 ekor.

“Ini membuktikan bahwa Pelabuhan di Provinsi Lampung ini berpotensi menjadi pusat alih muatan (transshipment) dari pelabuhan di sekitarnya,” ujar Zamzani Yasin, melalui keterangannya pada Jumat (7/8/2020).

Namun, lanjut dia, sistem dokumentasi barangnya masih belum terintegrasi sebagaimana best practice di negara-negara ASEAN , terutama barang- barang komoditas antar pulau yang akan dieskpor. Akibatnya, perusahaan logistik membuat kembali dokumennya, sehingga memerlukan waktu dan biaya.

“Untuk itu, Permendag No.29/2017 tidak perlu mengatur manifest domestik. Kalau manifest kan hanya daftar muatan. Idealnya yang diatur adalah dokumen angkutan perdagangan antar pulaunya, agar sistem angkutan multimoda di daerah-daerah dapat diterapkan,” ucap Zamzani.

Wakil Ketua Umum Bidang Maritim dan Kepelabuhanan DPP ALFI, Harry Sutanto, mengatakan, dengan adanya dokumen angkutan barang (DAB) komoditi antar pulau memungkinkan diterapkannya sistem angkutan multimoda yang menggunakan satu kontrak dan satu dokumen pengiriman.

“Perdagangan antar pulau minimum menggunakan dua sarana angkutan barang, yaitu angkutan darat-laut atau darat-udara,” katanya.

Menurutnya, perdagangan antar pulau akan lebih efisien dan efektif bila menggunakan DAB, karena DAB bisa menjadi instrumen pencairan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau dengan istilah kerennya Letter of Credit (L/C) Lokal di lembaga perbankan nasional.

Harry menjelaskan bahwa DAB adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pelaksanaan sistem angkutan multimoda sesuai kesepakatan AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport).

Sesuai dengan AFAMT, kata Harry, operator angkutan multimoda harus didaftar oleh badan otoritas nasional untuk diteruskan AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Association) dan ke Sekretariat ASEAN.

“Sedikitnya 291 perusahaan JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) di DKI Jakarta telah terdaftar di AFFA maupun Sekretariat ASEAN. Jumlah perusahaan yang didaftarkan akan terus bertambah, terutama dari luar Jakarta,” ujar Harry.

Dia menambahkan bila sistem perdagangan dalam negeri bisa menggunakan sistem tersebut lalu lintas semua komoditas perdagangan di dalam negeri akan dapat tercatat dengan baik.

“Data perdagangan antar pulau ini sudah pasti akan bermanfaat bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang akurat,” paparnya.

Terlebih lagi dalam suasana pandemi Covid-19 seperti saat ini, kata Harry, penerapan SKBDN dalam perdagangan dalam negeri akan membantu para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM.

“Pihak perbankan pun diuntungkan, karena kredit yang disalurkan sudah jelas transaksinya. Dampak selanjutnya perdagangan dalam negeri makin bergairah,” tandasnya.

Surianto, Ketua DPW ALFI Provinsi Sumatera Utara mencontohkan pengiriman jagung dari sentra produksi jagung di Karo, Diri dan Simalungun ke Pulau Jawa tidak dilaksanakan menggunakan sarana terpadu (angkutan darat-laut).

Padahal, imbuhnya, dengan menggunakan sistem angkutan terpadu (darat-laut-darat) biaya pengirimannya bisa lebih murah.

Oleh sebab itu, ALFI Sumatera Utara sangat mendukung bila Permendag No. 29/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan sistem angkutan.

“Hal ini supaya kegiatan perdagangan antar pulau atau domestik dapat tumbuh lebih baik,” ujarnya.