Semua artikel oleh admin

BPTJ Imbau Truk Logistik  Gunakan Gate Koja Barat, Begini Respon ALFI & Aptrindo

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA- Pelaku usaha logistik di pelabuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengaku heran karena pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan edaran supaya angkutan barang menggunakan tol Koja Barat-Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kok edaran BPTJ seperti itu, terus siapa yang membayar tarif tolnya, karena gate Koja Barat belum terintegrasi dengan gate Kebon Bawang.Kalau seperti ini justru biaya logistik jadi bertambah,”ujar Adil Karim, Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta,kepada wartawan, Selasa (9/7/2019).

Adil mengingatkan agar BPTJ tidak mencampuri urusan business to business (b to b) layanan logistik antara penyedia dan pengguna jasa.

“Jangan kebablasan lah, kalau BPTJ mau ngatur kelancaran lalu lintas di jalan raya Jabodetabek boleh-boleh saja namun jangan serta merta menyentuh b to b nya.Kecuali tarif tol Koja Barat mau digratiskan,”ucapnya.

Adil Karim menyatakan hal itu merespon adanya surat edaran Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono melalui suratnya No:AI.3018/1/1/BPTJ.2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditujukan kepada Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Organda.

Surat edaran (SE) kepala BPTJ itu menyebutkan, dalam rangka efektifitas penggunaa jaringan lalu lintas di dalam dan disekitar pelabuhan Tanjung Priok secara terkoordinasi antara Kementerian Perhubungan, BPTJ dan Pemprov DKI Jakarta, bahwa mulai 8 Juli 2019 agar pengemudi angkutan barang golongan III,IV dan V menggunakan gerbang tol Koja Barat.

Untuk itu, Aptrindo dan Organda diminta untuk menghimbau kepada pengusaha angkutan dapat memberikan biaya tambahan kepada transporter guna pembayaran tarif tol sesuai tarif yang berlaku.

SE Kepala BPTJ itu juga ditembuskan kepada Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan.

Saat dikonfirmasi, Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan, asosiasinya sudah mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar gate Koja Barat di integrasikan dengan gate Kebon Bawang, Tanjung Priok.

“Integrasi kedua gate itu agar tidak terjadi dua kali pembayaran dalam jarak hanya sekitar satu kilometer saja,”ujar Gemilang.

Dia mengatakan, selama ini angkutan barang menghindari gate Koja Barat yang terletak tepat di depan pintu keluar/masuk terminal peti kemas Koja karena belum terintegrasi tarifnya dengan gate tol Kebon Bawang yang berada di jalan Yos Sudarso.

“Truk yang hendak masuk gate tol Kebon Bawang dari pelabuhan Priok memilih lewat arteri/non tol ketimbang harus bayar tarif dua kali,”ucapnya.(ri)

Harga Tiket Pesawat Turun 50 Persen

JAKARTA- Dua hari lagi harga tiket pesawat akan turun 50 persen. Pasalnya, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi (rakor) lanjutan tentang kebijakan tiket pesawat murah.

Rapat atau pertemuan itu dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II hingga maskapai penerbangan terkait.

Sebelumnya pada 1 Juli 2019, pemerintah memutuskan tiket penerbangan Low Cost Carrier (LCC) akan diturunkan 50 persen dengan kapasitas 30 seat untuk penerbangan maskapai Citilink dan Lion Air.

Adapun, tiket murah itu khusus untuk hari Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 10.00-14.00 WIB.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, penurunan harga tiket pesawat itu bakal mulai diberlakukan pada hari Kamis 11 Juli 2019. “Kita akan mulai efektif sejak hari kamis 11 juli 2019, karena penyesuaian sistem butuh 2-3 hari,” ujar Kemenko Perekonomian di Jakarta.

Dirincinya, penurunan tarif penerbangan itu akan diberlakukan pada maskapai Citilink untuk 62 penerbangan per hari dengan total kursi sebanyak 3.348 kursi. Sedangkan untuk Lion Air, sebanyak 146 penerbangan per hari dengan total 8.278 kursi.

Sedangkan untuk rute penerbangan pihaknya masih melakukan peninjauan. Ia memastikan, peninjauan rute selesai pada hari Kamis 11 Juli 2019. “Sebelum Kamis kami akan jelaskan, (penurunan harga tiket pesawat) ke mana saja dan jam berapa. Kami akan publish detail sebelum Kamis,” katanya.

Ditambahkannya, upaya pemerintah menyediakan tarif pesawat murah akan terus dievaluasi secara periodik.(egindo.co/ri)

Priok Diminta Optimalisasi Layanan Ekspor

JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan jumlah ekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok, waktu operasional pelayanan pelabuhan akan dilaksanakan setiap hari.

Nantinya Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi, Operator Pelabuhan, Bank dan stakeholder terkait akan melakukan pelayanan optimal secara terus-menerus selama 24 jam 7 hari seminggu.

Menteri Perhubungan menegaskan hal ini usai mengadakan rapat dengan jajaran stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok, di Kantor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Minggu (7/7/2019).

Menhub mengatakan telah menyisir upaya-upaya yang bisa meningkatkan ekspor. Ia mengakui ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah meningkatkan waktu operasional pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Berkaitan dengan jumlah hari produktif pelayanan, sebelum ini 3 hari, sekarang sudah 4-5 hari, kita ingin 7 hari. Artinya 24/7 kita melayani. Agar orang-orang yang melayani di sini waktunya tersebar dan fasilitas tol, truk itu terbagi rata di 7 hari. Sehingga produktivitas itu lebih baik,” ucap Menhub.

Menhub mengilustrasikan dengan waktu pelayanan 3 hari, apabila ada eksportir yang ingin mengirim 14 kontainer barang, maka dalam satu hari harus ada 5 truk kontainer yang berjalan dalam sehari, namun jika waktu pelayanan menjadi 7 hari maka dalam satu hari hanya dibutuhkan 2 truk kontainer saja.

Imbasnya hal ini akan membuat jalanan dari dan menuju pelabuhan menjadi tidak terlalu padat, sehingga efek positifnya dapat mengurangi jumlah kemacetan.

“Jadi jalannya lengang, truknya produktif yang di pelabuhan juga enak mengaturnya. Dengan lengang itu maka kecenderungan untuk melakukan kegiatan ekspor khususnya itu bertambah. Pasti bertambah. Karena kemudahan itu equivalen dengan pertambahan jumlah. Kalau ini semua lancar maka otomatis yang ekspor juga menjadi lebih banyak,” jelas Menhub.

Selanjutnya yang juga menjadi pusat perhatian Menhub adalah empty container (kontainer kosong) dalam impor barang. Menurut Menhub banyak kontainer setelah melakukan proses impor barang, truk-truk kontainer tersebut berjalan dalam keadaan tanpa muatan atau kosong. Karena itu hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut agar truk-truk tersebut tidak berjalan dalam keadaan kosong.

“Truk banyak yang berjalan kosong. Setelah impor, dia kosong, dia dibawa ke Cikarang ke sini (Tanjung Priok) kosong. Kita akan minta kepada cargo owner, atau shipping line untuk menyiapkan supaya jangan ada truk yang kosong. Jadi kita upayakan itu dalam keadaan terisi,” ujar Menhub.

Kemudian yang terakhir yang menjadi sorotan Menhub adalah masalah sistem. Perlu ada satu sistem yang mengatur keseluruhannya.

“Dan terakhir adalah sistem. Kita akan tingkatkan koordinasi INSW, Inaportnet. Dengan Bea Cukai, Pelindo, Syahbandar, OP bersama Ditjen Perhubungan Laut akan kita rapatkan minggu depan agar sistemnya itu menjadi satu. Di sini juga saya sengaja mengundang para banker BNI, BRI dan Mandiri untuk Sabtu Minggu juga masuk. Jadi sekarang Sabtu Minggu masih sepi, jadi nanti akan ramai. Agar mereka juga beroperasi,” pungkas Menhub.(ri)

Yukki : Sistem Digital Security Untuk Pacu Daya Saing Logistik

JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menggandeng salah satu anak Perusahaan Perum Peruri yaitu PT. Peruri Digital Security untuk mengintegrasikan sistem pengamanan (security) dan labelling pada aktivitas logistik berbasis IT/online.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama Pengembangan Sistem Label, Segel Security Terpersonalisasi secara Online di Lingkungan Penyedia Jasa Logistik itu telah dilakukan Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi dengan Direktur Utama PT. Peruri Digital Security, pada 26 Juni 2019.

Yukki mengatakan, ALFI saat ini juga sedang mengembangkan digitalisasi logistik untuk menyongsong era industry 4.0, dengan program Smart Logistics melalui modul – modul impor, ekspor, track and trace, rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery.

“Track and Trace yang saat ini dikembangkan tentunya meliputi transport laut, darat dan udara, IoT, pergudangan, depo dan data exchange atau pertukaran data), sektor Perbankan untuk menunjang Trade Financing, tentunya tidak lepas dari aspek keamanan,”ujar Yukki melalui siaran pers DPP ALFI, pada Selasa (2/7/2019).

Yukki yang juga Chairman Asean Freight Forwarder Association itu, mengatakan kerjasama global terkait platform teknologi yang berbasis communities network akan menumbuhkan keyakinan bagi para anggota ALFI untuk menggunakan platform Smart Logistics tersebut.

“Platform ini diharapkan bisa beroperasi di tingkat Asean, beberapa Negara Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin dengan standar keamanan digital yang mumpuni,”ucapnya.

Keamanan digital tersebut,imbuhnya, tentunya mencakup teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber dan merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data, termasuk cyber-fisik, Internet of Things (IoT).

Selain itu mencakup komputasi awan (cloud-based) dan komputasi kognitif (cognitive computing, self-learning system) dan tentunya community-based, di mana outputnya akan tercipta kolaborasi global dan kemudahan bisnis proses logistik bagi para anggota ALFI.

“Tahap awal sistem ini, kami akan sosialisasikan setidaknya di lima wilayah DPW ALFI meliputi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar dan Belawan,”tuturnya.

Yukki optimis bahwa target integrasi global platform ini bisa terlaksana di quarter ketiga 2019.

Dia mengatakan, ALFI kini terus mengembangkan rantai pasok berbasis digital guna meningkatkan daya saing agar dapat menuju Indonesia yang kompetitif, dinamis dan inovatif.

Yukki menyadari, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan kolaborasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk pengembangan digital platform itu yang meliputi fitur-fitur seperti global manifest, cross border trade connectivity, dan supply chain service orchestration.

“Dengan pengembangan tersebut ALFI ditargetkan menjadi Trade Facilitator, community network di Asean, Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin,”ujar Yukki.(ri)

Bahas Solusi Kemacetan Priok, Ini Pandangan ALFI

JAKARTA – Kementerian Perhubungan menggelar rapat kordinasi dalam rangka menyelesaikan sejumlah persoalan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, pada pekan lalu.

Rapat itu dilakukan sesuai Undangan Sesditjen Hubla Arif Toha melalui suratnya UM 207/27/7/DJPL/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang disampaiakan kepada stakeholders terkait di pelabuhan Tanjung Priok.

Menhub Budi Karya Sumadi memimpin langsung rapat kordinasi itu yang melibatkan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Biro Perencanaan Sekjen Kemenhub, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, dan Manajemen PT.Pelindo II/IPC.

Juga diikuti pelaku usaha yang diwakili Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Indonesia National Shippowners Association (INSA), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Tiga persoalan yang menad agenda dalam pertemuan itu yakni; Rekayasa Lalu Lintas Wilayah pelabuhan Tanjung Priok, Tata Kelola Penumpukan Peti Kemas Ekspor Impor, dan Pengaturan Pergerakan Truk di Pelabuhan.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai tindak lanjut rencana aksi mengatasi kemacetan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Rekomendasi rencana aksi itu disampaikan Kepala BPTJ Bambang Prihartono, melalui surat BPTJ tanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketujuh rekomendasi itu yakni ; pemanfaatan buffer area, otomatisasi gate, optimalisasi depo peti kemas dan kontainer empty, penerapan terminal booking and trucking system (TBRC), batas akhir waktu pengapalan atau clossing time, manajemen rekayasa lalu lintas, dan skema antrian dalam area terminal peti kemas.

Kurang Tepat

Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk yang berkaitan dengan TBRC dan Clossing Time semestiya dilakukan kajian mendalam dan pelibatan stakeholder dalam hal ini pemilik barang/pengguna jasa.

“Sebelum rekomendasi dikeluarkan mestinya ada kajian suatu kebijakannya terlebih dahulu soal TBRC dan clossing time,” ujarnya.

Adil mengatakan pelibatan stakeholders untuk implementasi terminal booking and trucking system (TBRC) sudah semestinya melibatkan pemilik barang yang diwakili Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), maupun ALFI dan seluruh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok.

“Ini supaya pada saat implementasi dapat dilaksanakan dengan baik, dan rekomendasi yang disodorkan ke Menhub tidak salah sasaran,”paparnya.

Menurut Adil, jika berbicara terminal booking terminal system dari jaman Dirut Pelindo II masih di jabat RJ Lino, sudah mulai dibicarakan bahkan ALFI telah melakukan study banding ke Port Botani Sydney Auustralia, prihal implementasi TBRC itu.

“Sejak awal kami katakan jika akan dilakukan penerapan booking terminal system maka Pelindo II harus mempersiapkan buffer area disisi barat dan timur pelabuhan dan terminal juga harus melaksanakan service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) secara transparan supaya tidak ada yang dirugikan karena menyangkut ekspor impor,”ucap Adil.

Sedangkan yang berhubungan dengan clossing time atau batas akhir waktu pengapalan di pelabuhan, pada perinsipnya mengikuti jadwal pelayaran karena pelabuhan kita adalah port of destination.

Oleh karennya, ALFI menilai alangkah bijaksananya jika yang mengusulkan rekomendasi kepada Menhub menyangkut kemacetan Priok adalah Kantor Otoritas Pelabuhan karena sebagai wakil pemerintah.

Rekomendasi kepada Menhub itu, imbuhnya, hendaknya bukan dikeluarkan oleh BPTJ karena kalau dikaitkan dengan kemacetan Jakarta, kurang tepat lantaran arus barang ekspor impor lebih kurang 70% arahnya ke area timur pelabuhan mulai Bekasi hingga Cikampek dansekitarnya.(ri)

ALFI & Organda Kerjasama Digitalisasi Layanan Angkutan Mulimoda

JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) bersinergi dengan Organisasi Perusahaan Angkutan Darat di Jalan Raya (Organda) untuk mewujudkan sistem angkutan multimoda berbasis layanan digital di Indonesia.

Sinergi para pengusaha logistik dengan pengusaha Organda itu tidak hanya terhadap armada trucking atau angkutan barang tetapi mencakup armada/bus penumpang yang membawa barang-barang titipan.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan sinergi dalam rangka mengantisipasi persaingan perdagangan bebas global mulai 2025.

Menurutnya, perusahaan freight forwarding anggota ALFI yang bertindak sebagai operator angkutan multimoda kini tidak seluruhnya memiliki armada trucking sendiri, sedangkan perusahaan angkutan truk anggota Organda juga tidak semuanya dapat bertindak sebagai operator angkutan multimoda.

“Olehkarenanya, sinergi ini untuk mempermudah perusahaan anggota ALFI mendapatkan trucking yang laik jalan dan sesuai standard yang berlaku,”ujar Yukki usai melakukan penantanganan kesepakatan bersama/MoU antara ALFI dan Organda, di Jakarta, pada Rabu (26/6/2019).

MoU tersebut juga menyangkut program sertifikasi kompetensi guna peningkatkan kualitas sumber daya manusia keduabelah pihak, termasuk para pengemudi/sopir truk.

Untuk sertifikati kompetensi profesi, imbuhnya, ALFI telah memiliki lembaga sertifikasi profesi Logistics Insan Prima (LIP) yang telah mensertifikasi sekitar 2.500 pengemudi truk di Indonesia.

Dia mengungkapkan, ALFI juga telah memiliki lembaga pendidikan atau ALFI Institute dengan kurikulum berstandard internasional (UNESCAP maupun FIATA).

Dia menjelaskan, terkait aspek regulasi ditingkat nasional maupun internasional, perusahaan truk anggota Organda belum menggunakan sistem dokumen angkutan barang sesuai standard perdagangan global/trading condition internasional (STC).

Yukki yang juga merupakan Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu mengungkapkan, sejak 1989 eksistensi ALFI sudah mengantongi STC yang dapat diterima pasar domestik maupun regional.

“Kerjasama ALFI dan Organda ini diharapkan dapat mewujudkan sistem angkutan multimoda berbasis digital untuk mendukung kelancaran arus barang dan perdagangan serta meningkatkan daya saing logistik nasional,”ucapnya.

Andre Djokosoetono, Ketua Umum Organda berharap sinergi itu mampu mengefisiensikan kegiatan distribusi barang melalai angkutan darat guna menekan biaya logistik nasional.(ri)

ALFI Ingin Patimban Dikelola Oleh Swasta Ketimbang BUMN

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA- Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan, setuju agar operator pelabuhan Patimban diserahkan kepada perusahaan swasta murni baik dari Indonesia maupun luar negeri, bukan kepada BUMN.

Yukki yang juga merupakan Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu mengapreaiasi pelabuhan Patimban akan dikelola swasta karena perlu adanya kompetisi pelabuhan yang dikelola secara profesional.

“Kita perlu daya saing saat ini untuk industri kita secara nasional yang menyeluruh.Makanya kami sangat setuju jika Patimban dikelola swasta murni ketimbang BUMN. Dengan harapan untuk menurunkan biaya logistik,”ujarnya kepada wartawan, Senin (24/6/2019).

Dia menyampaikan hal itu menanggapi penegasan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai bertemu Presiden Jokowi seperti dikutip Antaranews di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/6).

“Saya kira tidak ada masalah, jadi Patimban yang jelas itu swasta murni, tidak mau lagi ada Pelindo atau BUMN,”kata Luhut usai menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas progres terkini pembangunan Pelabuhan Patimban Jawa Barat.

Sejumlah menteri yang turut dalam rapat tertutup itu antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Untuk membangun daya saing yang sehat di bidang infrastruktur pelabuhan, kata Luhut, operator pelabuhan akan diserahkan kepada perusahaan swasta baik dari Indonesia maupun luar negeri.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan penentuan operator pelabuhan akan melalui proses pelelangan.

“Iya (pemerintah) menyerahkan, kemudian siapa yang paling bagus proposalnya baik pengelolaan maupun income-nya kepada kita itu yang kita pilih untuk experience menjadi satu syarat utamanya,” jelas Budi.

Sebelumnya, Menhub mengungkapkan, progres pembangunan Pelabuhan Patimban di kabupaten Subang Jawa Barat sekarang ini sudah 29%.

Sedangkan progres pembangunan untuk fasilitas car terminal di pelabuhan Patimban telah mencapai 35%.

Menhub memastikan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban berjalan sesuai dengan rencana, dan ditargetkan Pelabuhan itu sudah dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2020.(ri)

Dewata Freightinternational Garap Logistik Pertambangan

JAKARTA- Emiten jasa logistik PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL) menargetkan pendapatannya tahun ini bisa tumbuh 47% secara tahunan menjadi Rp 347 miliar.

Per 2018, Dewata Freightinternational mencatatkan pendapatan sebesar Rp 235,18 miliar atau naik 61,58% dibanding tahun sebelumnya.

Direktur Keuangan sekaligus Sekretaris Perusahaan Dewata Freightinternational Nur Hasanah mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pihaknya akan mengejar kontrak-kontrak baru. Perusahaan ini akan mengekspansi bisnisnya ke ranah logistik pertambangan, seperti pengangkutan mineral dan batubara.

Dari situ, kami berharap ada recurring income(pendapatan berulang) karena kontraknya jangka panjang,” kata dia Jakarta,dikutip dari Kontan.

Ia mengatakan, nilai kontrak ini mencapai Rp 70 miliar untuk tiga tahun ke depan. Kebanyakan kontrak ini adalah untuk pengangkutan hasil tambang di Kalimantan. “Kami masih inisiasi target dapat kontrak untuk jasa logistik energi di darat ini pada kuartal III-2019,” ucap dia.

Dewata Freightinternational  juga berencana menggelar Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issuepada semester 2-2019. Perusahaan yang baru listing pada 9 November 2018 ini akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 280 juta saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Dari aksi korporasi ini, Dewata Freightinternational  berharap dapat memperoleh dana segar sebesar Rp 107,8 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk menambah modal ke anak usahanya, yakni PT Atas Dayana Kapital (ADK) sebesar Rp 97 miliar.

Sementara sisanya yang sebesar Rp 10,86 miliar akan digunakan untuk mengakuisisi 51% saham ADK. Akuisisi ini akan menambah jumlah pendapatan Dewata Freightinternational  karena pendapatan ADK turut dikonsolidasikan ke DEAL.

Per Maret 2019, pendapatan Dewata Freightinternational mencapai Rp 62,45 miliar atau setara dengan 17,87% dari target tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 43,4% secara year on year (yoy). Sebesar 97,45% pendapatan DEAL berasal dari pengiriman barang dan sisanya dari manajemen distribusi.

Kemudian, per Mei 2019, serapan belanja modal atau capital expenditure (capex) perusahaan ini sudah mencapai 25% untuk membeli 16 dump truck. Perusahaan ini menganggarkan capex hingga Rp 100 miliar untuk tahun ini.

Dengan dana tersebut, Dewata Freightinternational  berencana membeli 40 unit dump truck. Dana capex ini berasal dari kas internal perusahaan serta pinjaman multifinance dan bank.(ri)

Lippo Group Gandeng Sumitomo Perkuat Bisnis Logistik

JAKARTA- Lippo Group menggandeng Sumitomo Corporation untuk memperkuat bisnis logistik. Melalui anak usahanya PT Reka Cakrabuana Logistik, keduanya melakukan penetrasi lebih dalam ke sektor logistik end to end logistic solution.

Langkah pertama, PT Reka Cakrabuana Logistik melakukan rebranding dari Red Carpet Logistic menjadi Qrim Express. Selain itu, perusahaan yang sebelumnya menyasar segmen Business to Customer (B2C) mulai mengembangkan Customer to Customer (C2C).

Tetsushi Kuroda, Chief Strategy Officer Qrim Express di Jakarta, menjelaskan, Sumitomo investasi 40 persen saham di Reka Cakrabuana Logistik. “Nantinya, dana yang diinvestasikan itu untuk mengembangkan bisnis C2C di Indonesi,” ujarnya dikutip dari liputan6.com..

Saat ini, untuk pasar logistik sebanyak 80 persen didominasi konsumen ritel. Oleh karena itu, langkah masuk ke sektor C2C ini untuk memperluas pangsa pasar. Qrim Express juga akan memanfaatkan jejaring kekuatan dua koorporasi besar itu sebagai jejaring layanan.

Antara lain memanfaatkan jejaring BTPN yang sudah merger dengan Bank Sumitomo Mitsui pada awal tahun ini. Dengan modal agen BTPN Wow yang mencapai 400.000 outlet di seluruh Indonesia, nantinya Qrim Express bisa memanfaatkan sebagai ritel outlet untuk pengiriman logistiknya.

Kata Tetsushi, Sumitomo sudah lakukan beragam bisnis secara global, di Jepang sendiri layanan mereka sudah memakai pendekatan hi-tech logistic service. Ia optimis, bisnis Qrim Express akan berkembang. “Kami akan kenalkan layanan hi tech logistic service seperti di Jepang di Indonesia,” kata Tetsushi.

Chief Executive Oficer Qrim Express, Abdul Rahim Tahir, menambahkan, langkah bisnis strategis yang dilakukan perusahaan di tengah suasana optimisme industri logistik nasional. Tahun 2019, sektor logistik diprediksi tumbuh 11,56% menjadi Rp 889,4 triliun dan berkontribusi sebesar 5,55% pada GDP nasional.

Untuk pengembangan C2C, Qrim Express manargetkan 700 outlet atau service center yang akan selesai tahun ini dan 1.500 outlet hingga tahun depan. Sementara, saat ini perusahaan sudah memiliki 200 outlet. Selain itu, Qrim Express juga akan berkolaborasi dengan BTPN Wow yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai ritel outlet untuk pengiriman.

Ekpansi juga terus dilakukan dengan memperluas gudang yang ada di Pancoran dari 1.500 meter persegi menjadi 4.500 meter persegi. Menurut Tahir, nantinya gudang tersebut akan memiliki mesin sortir otomatis yang dapat menghandle 6.000 paket per jam.

Untuk mendatangkan mesin tersebut, perusahaan menginvestasikan dana sebesar USD 500 ribu hingga USD 1 juta. “Oktober kita datangkan mesin itu,” ujar Tahir.

Saat ini, Qrim Express telah hadir di 156 kota di seluruh Indonesia yang diperkuat oleh 423 kurir dengan jumlah armada sebanyak 515 unit kendaraan.

Pada September 2019 mendatang, pihaknya akan melakukan grand launching dan mengeluarkan aplikasi untuk konsumen.(ri)