Pengoperasian dermaga utara JICT oleh Koja berakhir tahun ini

Pengoperasian dermaga utara Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh Terminal Peti Kemas (TPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok akan berakhir hingga akhir tahun ini.

Sekretaris Perusahaan TPK Koja Nuryono Arif mengatakan sesuai dengan perjanjian bersama oleh para pemegang saham/pemilik Jakarta International Container Terminal (JICT) dan TPK Koja, pengoperasian dermaga utara JICT sepanjang 720 meter itu hingga 31 Desember 2017.

“Kami menjalankan pengoperasian dermaga utara JICT sesuai dengan keinginan para pemegang saham,” ujarnya dikonfirmasi Bisnis pada Jumat (18/8/2017).

Arif mengatakan selama pengelolaan dan pengoperasian dermaga utara JICT oleh TPK Koja tidak ada hambatan dan kendala yang berarti, bahkan operasional berjalan dengan lancar.

“Kalau ada yang bilang operasional di dermaga utara JICT itu lambat silakan cek sendiri ke lapangan. Semua berjalan sesuai dengan tingkat produktivitasnya,” paparnya.

Pengalihan pengoperasian dermaga utara JICT oleh TPK Koja dilakukan karena adanya aksi mogok Serikat Pekerja JICT pada awal bulan ini.

Arif menegaskan sejumlah kapal berukuran besar pengangkut ekspor impor juga sudah terlayani dengan baik di dermaga utara JICT yang dioperasikan para pekerja TPK Koja yang juga dilengkapi dengan 15 quay cranes dan 34 unit rubber tired gantry crane (RTG).

“Ini menunjukkan komitemen dan loyalitas yang tinggi para pekerja di TPK Koja dalam menjaga kelancaran arus barang di pelabuhan,” ujarnya.

SP untuk TPS Airin sudah sesuai ketentuan

Keputusan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok yang mengeluarkan surat peringatan atas tempat penimbunan sementara (TPS) Indonesia Air & Marine Supply (Airin) di wilayah pabean pelabuhan tersebut dinilai sesuai dengan aturan dan merupakan hasil monitoring internal Bea dan Cukai Pelabuhan Priok.

Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni mengatakan surat tersebut hanya bersifat teguran dan mengacu pada laporan masyarakat pengguna jasa dan Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (Aptesindo) perihal pola pengoperasian fasilitas TPS Airin.

“Itu sifatnya teguran supaya TPS Airin memperbaiki internal pengoperasian fasilitasnya. Jadi, bukan semata hanya karena ada laporan Aptesindo. Ada dari masyarakat pengguna jasa juga,” ujarnya kepada Bisnis.com di Jakarta pada Jumat (18/8/2017).

Fajar mengemukakan hal itu saat dikonfirmasi Bisnis.com terkait dengan keluarnya surat peringatan dari KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok kepada manajemen TPS Airin tertangal 7 Agustus 2017.

Dalam surat Bea Cukai Priok bernomor S-4604/KPU.01/2017 itu disebutkan keputusan Bea Cukai mengacu pada surat laporan Aptesindo agar TPS Airin yang juga merupakan anak usaha BUMN PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) supaya tidak meminjamkan sebagian dari fasilitas TPS-nya ke pihak lain, tetapi mengelolanya sendiri.

Manajemen TPS Airin juga diminta menerapkan single billing pada layanan di TPS-nya dan  mengintegrasikan sistem single billing pada layanan pergudangan atau warehousing manajemen perseroan tersebut.

“Silakan manajemen PT Airin mengklarifikasi kepada kami perihal apa saja pembenahan internalnya yang sudah dilakukan. Yang jelas kami lakukan monitoring secara periodik terhadap semua TPS di wilayah pabean Priok,” paparnya.

Penelusuran Bisnis.com di lokasi TPS PT Airin yang terletak di jalan Cilincing Raya Kalibaru pada JNumat, seluruh fasilitas TPS Airin yang juga berdekatan dengan areal Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) itu dioperasikan langsung oleh BUMN tersebut.

Saat dihubungi Bisnis.com, Direktur Utama PT Airin Rudolf Valentino membantah bahwa pihaknya melakukan pengalihan sebagian operasional TPS kepada mitra kerjanya.

“Semua fasilitas kami operasikan sendiri oleh PT Airin. Segala yang berhubungan dengan layanan juga menjadi tanggung jawab perusahaan kami. Kami juga sudah implementasikan single billing,” ujarnya.

Tidak tebang pilih

Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok agar lebih objektif atau tidak tebang pilih dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional tempat penimbunan sementara (TPS) yang berada di wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok.

Hal tersebut menyusul keluarnya surat peringatan dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok kepada Manajemen TPS Indonesia Air & Marine Supply (Airin) tertangal 7 Agustus 2017.

Dalam surat Bea Cukai Priok bernomor: S-4604/KPU.01/2017 itu, disebutkan mengacu pada surat laporan Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (Aptesindo) agar TPS Airin yang juga merupakan anak usaha BUMN supaya tidak meminjamkan sebagian dari fasilitas TPS nya tetapi mengelolanya sendiri.

Kemudian TPS Airin juga diminta menerapkan single billing pada layanan di TPS nya maupun mengintegrasikan sistem single billing pada layanan pergudangan atau warehousing manajemen perseroan tersebut.

Dikonfirmasi Bisnis, Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Dony belum merespons karena sedang rapat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai Pabuhan Tanjung Priok Hermiyana mengatakan secara garis besar pasti sudah ada report-nya dari mekanisme pemantauan internal Bea dan Cukai.

“Ada hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh Bea Cukai maka perlu bantuan penilaian dari pihak lain, dalam hal ini salah satunya dari keluarganya sendiri (aptesindo),” ujarnya melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada Bisnis (18/8/2017).

Operasional truk sumbang biaya logistik tinggi

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai biaya logistik di Indonesia bisa turun secara berkala jika pemerintah memberikan strategi pemangkasan biaya pada setiap rantai bisnis tersebut.

JAKARTA (alfijakarta); Sugi Purnoto, Wakil Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Aptrindo, mengatakan pelaku usaha truk mengenal physical system distribution yakni menurunnya biaya logistik karena menurunnya biaya distribusi.

“Ini soal biaya dari aspek maintenance yang dipengaruhi infrastruktur. Makin baik jalan, makin rendah biaya maintenance truk. Makin baik jalan, maka main turun biaya operasional,” ujar Sugi kepada Bisnis Selasa (15/7/2018).

Menurutnya, peningkatan utilisasi dari pengusaha truk akan berdampak pada penurunan biaya logistik. Merujuk prediksi dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) bahwa pada 2019, biaya logistik di Indonesia bisa mencapai 19% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia menyebut biaya logistik memang bisa terpangkas dengan perbaikan infrastruktur di Indonesia. Hal ini memang sesuai dengan tolak ukur dari Bank Dunia melalui Logistic Performance Index (LPI) yang dirilis tahun lalu.

Namun lebih dari itu, pemerintah juga perlu melihat supply-chain yang dilakukan para pebisnis logistik.

“Perlu dipikirkan proses-proses yang mendukung utilisasi bukan hanya ekspor dan impor di depo, tetapi seluruh rangkaian sampai akhir, misal jangan ada waiting time di distribusi dan pabrikan,” tuturnya.

Dia menilai prediksi ALFI sesungguhnya baru membaca gambar besar dari proses logistik, namun belum secara terperinci membahas pemangkasan setiap komponennya.

Sebelumnya Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI, mengatakan perbandingan biaya logistik terhadap PDB sejak 2013 hingga 2017 turun 2,2 poin dari 25,7% menjadi 23,5%. Langkah deregulasi pemerintah dan pembangunan infrastruktur menjadi pendorong utama.

“Jadi, kalau tidak ada perbaikan dari segi layanan kepabeanan berbasis digital, posisi Indonesia bisa stagnan, karena perbaikannya hanya didukung dari infrastruktur saja, jadi belum tentu 2019 bisa 19%,” tutur Yukki.

Logistic Performance Index (LPI) tahun lalu memang menunjukkan posisi Indonesia melorot dari posisi 53 dengan skor 3,08 menjadi peringkat 63 dengan skor 2,98.

Penilaian LPI didasarkan pada enam aspek yaitu, efisiensi customs & border management clearance, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu.

Di antara negara-negara Asean, Indonesia berada pada posisi keempat. Peringkat tertinggi adalah Singapura (5), lalu Malaysia (32) dan Thailand (45).

Penurunan skor LPI Indonesia terjadi pada hampir semua aspek kecuali international shipment dan tracking & tracing.

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian adalah infrastruktur yang mempunyai skor terendah yaitu 2,65.

sumber: bisnis.com

Apindo desak BC dukung penyederhanaan ijin Lartas

Program penertiban impor berisiko tinggi yang diinisiasi Bea Cukai dengan menggandeng kementerian dan lembaga (K/L) terkait, serta instansi penegak hukum mendapat sambutan positif.  Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi.

JAKARTA (alfijakarta); Tantangan tersebut disampaikan dalam kesempatan saat diadakan pertemuan antara Bea Cukai dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pekan kemarin.

Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita menyampaikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan terkait program dan identifikasi permasalahan.

“Kami mengapresiasi kebijakan yang saat ini tengah diupayakan. Namun, agar dapat diimplementasikan dalam jangka panjang, pemerintah harus terus menjaga konsistensi. Selain itu, kami juga menginginkan agar penyederhaan izin lartas dapat segera diwujudkan untuk mendukung kelancaran program ini,” katanya, seperti dikutip Sindonews.com Senin (14/8/2017).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknis Kepabeanan, Oza Olavia menyatakan bahwa Bea Cukai telah menerima berbagai masukan dari Apindo yang dirasa perlu untuk segera direalisasikan dalam mendukung kelancaran penerapan program penertiban impor berisiko tinggi.

“Apindo menyampaikan beberapa masukan yang saya pikir baik bagi keberlangsungan program ini, satu di antaranya adalah mengenai penyederhanaan izin lartas,” ungkap Oza.

Penyederhanaan izin lartas merupakan salah satu langkah yang dianggap dapat meningkatkan efektivitas program penertiban impor berisiko tinggi.

Pada pelaksanaannya, penetapan izin lartas melibatkan banyak kementerian dan lembaga dalam menentukan suatu perizinan lartas.

Selain itu, saat ini terdapat lebih dari 5.000 jenis barang yang masih memerlukan perizinan lartas di mana lebih dari 1.000 jenis barang membutuhkan perizinan lebih dari satu kementerian atau lembaga.

Menanggapi hal tersebut, Bea Cukai telah mendorong kementerian dan lembaga terkait dalam proses harmonisasi peraturan lartas guna mendukung tercapainya penyederhanaan izin lartas.

Menurutnya, Bea Cukai tidak ada kata lelah untuk mendorong K/L lain agar segera melakukan penyederhanaan izin lartas.

“Minggu lalu Dirjen kami menghadiri rapat koordinasi percepatan kebijakan penyederhanaan perizinan dan lartas ekspor impor di Kemenko bidang Perekonomian. Jika sinergi antar kementerian dan lembaga terkait dapat berjalan secara konsisten seperti ini maka dampak baiknya akan dapat dirasakan seluruh elemen usaha termasuk bidang IKM,” tutur Oza.

foto: sindonews.com

PMK terbaru tentang Tidak Dipungut Cukai keluar

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru tentang Tidak Dipungut Cukai. Melalui PMK No 59/PMK.04/2017 berlaku 1 Agustus 2017 Kemenkeu melakukan perubahan terhadap beberapa substansi di antaranya memperjelas kriteria cukai tidak dipungut atas barang kena cukai (BKC).

Selain itu, penambahan beberapa materi terkait tanggung jawab terhadap pengeluaran dan pemasukan BKC yang tidak dipungut cukai, dan terakhir menambah materi tentang dokumen dokumen yang digunakan sebagai dasar tidak dipungut cukai.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Robert Leonard Marbun mengungkapkan, untuk mendukung implementasi PMK 59/PMK.04/2017, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No PER-18/BC/2017 tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai yang mulai diberlakukan mulai 6 Agustus 2017.

“Peraturan ini bersifat mengganti peraturan tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai terdahulu. Harapannya dapat semakin memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi di bidang cukai, serta mengakomodir perkembangan industri barang kena cukai,” terang dia.

Selain menambahkan beberapa substansi, dalam peraturan terbaru ini turut disempurnakan materi terkait obyek-obyek cukai yang tidak dipungut cukainya. Di antaranya barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang musnah karena keadaan darurat.

Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa akan diberikan toleransi terhadap perbedaan jumlah ataupun volume sebesar 0,5% dari jumlah barang kena cukai, yang seharusnya dalam beberapa kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan terbaru ini.

Robert menambahkan, dengan terbitnya peraturan terbaru terkait tata cara tidak dipungut cukai diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di bidang cukai. Sehingga terdapat keseragaman dalam pelaksanaan tidak dipungutnya cukai oleh kantor-kantor bea cukai yang melakukan pengawasan terhadap para pengusaha cukai.

“Selain untuk memberikan kepastian hukum, pemberlakukan peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan tata tertib administrasi para pengusaha barang kena cukai,” terang Robert.

Dia menuturkan, agar peraturan ini dapat diimplementasikan dengan baik, diharapkan para pengusaha di bidang cukai dapat terus mengikuti perkembangan terbaru terkait peraturan di bidang cukai.

Selain itu, para pengusaha di bidang cukai dapat berkonsultasi kepada para petugas Bea Cukai baik dengan mendatangi kantor Bea Cukai atau dengan menghubungi pusat kontak layanan Bravo Bea Cukai 1500225.

sumber: sindonews.com

Hutchison: proses perpanjangan kontrak JICT transparan & sesuai ketentuan

Hutchison Ports dan PT Pelindo II mengumumkan selama 18 tahun bermitra sejak 1999 telah melakukan investasi lebih dari 330 juta dolar AS atau sekitar Rp4,4 triliun dalam bentuk peralatan baru, teknologi dan infrastruktur pendukung lainnya di PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

“Berkat investasi tersebut, JICT berubah menjadi terminal petikemas terbaik di Indonesia maupun di Asia,” kata Chief Executive Officer PT Hutchison Port Indonesia (HPI), Rianti Ang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (11/8).

Rianti Ang juga menyampaikan pihaknya kecewa terhadap aksi industrial yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) baru-baru ini. “Akibat mogok kerja selama lima hari, pengoperasian terminal petikemas JICT terhenti, ” katanya.

Padahal, lanjutnya, sebagai mitra PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II pihaknya berhasil mengubah JICT menjadi terminal petikemas kelas dunia. JICT juga telah memberikan peningkatan yang sangat signifikan dalam hal kesejahteraan karyawannya.

“Karena itu, kami sangat percaya kepada manajemen JICT untuk menyelesaikan insiden yang sangat disayangkan ini melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan,” katanya.

Meski begitu, dia menilai kejadian industrial itu terjadi tidak sampai mengganggu kegiatan operasi dan pelayanan pelanggan JICT di Pelabuhan Tanjung Priok.

Mengenai perpanjangan kerja sama antara JICT, Hutchison Ports and PT Pelindo II, Hutchison Ports berpendapat bahwa proses tersebut telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

“Perpanjangan kontrak dilakukan untuk meningkatkan kapasitas JICT dan mendukung visi pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur pelabuhan di Indonesia,” ujarnya.

Tetap berkomitmen

Sebagai investor yang telah lama di Indonesia, ke depan Hutchison Ports, menegaskan tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan keterlibatannya di Indonesia.

Hutchison Ports menilai bahwa apa yang terjadi di JICT tidak dapat disamaratakan atau digeneralisasi sebagai suatu kondisi yang mencerminkan keadaan di Indonesia.

Hutchison Ports tetap yakin bahwa Pemerintah Indonesia akan secara serius menyelesaikan persoalan yang merusak citra Indonesia di dunia internasional.

“Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, Pelindo II dan direksi JICT atas dukungan dan kerja sama selama berlangsungnya aksi industrial yang dilakukan oleh pekerja JICT,” katanya.

PT JICT merupakan perusahaan afiliasi perseroan yang didirikan pada tahun 1999. Sahamnya mayoritas dimiliki Hutchison Port Holding Group (HPH Group) sebesar 51 persen, sisanya 48,9 persen PT Pelindo II dan 0,1 persen dimiliki Koperasi Pegawai Maritim.

Bidang usaha PT JICT adalah pelayanan bongkar muat petikemas baik ekspor maupun impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada awal berdirinya, PT JICT mampu menangani 1,8 juta TEUs dan meningkat hingga 2,4 juta TEUs pada akhir 2007.

Dengan lingkup operasional dan kapasitas yang ada, PT JICT merupakan terminal petikemas terbesar dan tersibuk di Indonesia.

Dengan penambahan dermaga sepanjang 552 m dan lapangan penumpukan seluas 3,5 Ha, kini PT JICT mampu melayani arus petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok hingga tiga juta TEUs per tahun.

sumber: republika/antara

BC & SCI bahas sosialisasi program

Untuk mendapatkan masukan dari para pelaku usaha tentang kondisi terkini perkembangan logistik dan mendengarkan harapan asosiasi yang bergerak di bidang logistik, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengundang anggota forum Supply Chain Indonesia (SCI) dalam acara Breakfast Meeting di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Selasa (8/8/2017).

JAKARTA (alfijakarta): Dalam acara ini, Heru menyampaikan harapan kepada para pelaku usaha untuk dapat lebih memahami program terobosan Bea Cukai.

“Melalui acara ini, anggota Forum Supply Chain Indonesia dapat memahami program-program terobosan, seperti program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai, Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT), progress Pusat Logistik Berikat (PLB), dan e-commerce,” ujarnya, dalam keterangan pers, Rabu (9/8/2017).

“Selain itu, kami harapkan adanya pola komunikasi yang konstruktif antara Bea Cukai, asosiasi, dan para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Bea Cukai dan perekonomian Indonesia,” lanjutnya.

Dia menambahkan, para pengusaha yang tergabung dalam Forum SCI dalam acara ini bebas memberikan masukan atas permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya terkait kepabeanan dan cukai untuk nantinya dijadikan sebagai masukan dan solusi.

Senada dengan Heru Pambudi, Koordinator Supply Chain Indonesia, Setijadi mengungkapkan bahwa dengan adanya pertemuan ini diharapkan anggota asosiasi dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, dalam hal ini Bea Cukai dan Kemenko Perekonomian yang diwakili oleh Asisten Deputi Kemenko Perekonomian, Erwindra, bisa saling berdiskusi untuk memberikan solusi atas permasalahan di lapangan dan membahasa hal-hal yang penting bagi kemajuan Indonesia, khususnya di bidang perdagangan.

Tak hanya mengundang pelaku usaha dan anggota asosiasi logistik dan forwarding, dalam pertemuan ini juga hadir pihak akademisi, seperti perwakilan dari Lab System Modelling, Universitas Pelita Harapan, tim peneliti STMT Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Pos Indonesia, dan Poltek Pos Indonesia.

Salah seorang perwakilan dari pihak akademisi, Didit, mengungkapkan bahwa pembenahan sistem logistik seharusnya dimulai dari pendidikan.

“Setelah 18 tahun berkecimpung di dunia logistik, saya berpendapat bahwa pembenahan sistem logistik kita harus dimulai dari hulu, yang dalam hal ini adalah pendidikan. Konseling pertama terkait logistik harus dimulai dari kampus, dimana di beberapa kampus sudah ada jurusan logistik.

Namun memang kadang agak kesulitan untuk mendapatkan informasi langsung dari praktisi atau pemerintah sebagai penyusun regulasi. Mungkin kami bisa datang ke lapangan sebagai alternatif untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang apa yang dipelajari di kampus,” ujarnya.

Menanggapi usulan ini, Heru mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh program edukasi masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa.

“Hal ini merupakan concern utama Bea Cukai, yaitu dengan mengedukasi pelajar dan mahasiswa akan tugas pokok dan fungsi Bea Cukai, serta prosedur impor dan ekspor yang sesuai dengan aturan. Pendidikan logistik memang harus dilakukan,” pungkas Heru.

sumber: sindonews.com

Bambang ragukan validitas data BPS

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengumpulkan data statistik dengan cara digital. Bambang mempertanyakan kevalidan keseluruhan data BPS dalam menangkap transaksi.

JAKARTA (alfijakarta): Hal tersebut lantaran ada penurunan daya beli masyarakat, yang ditakutkan belum didata oleh BPS. Menurutnya, ini harus disikapi dengan serius.

“Pertanyaanya sekarang BPS sudah menangkap belum semua transaksi konsumsi yang terjadi. Dengan makin besar porsi online, tanpa menyalahkan onlinenya, tapi kalau BPS masih pakai cara lama dan belum bisa masuk data ke digital tadi, saya kok khawatirnya belum semua transaksi tertangkap di data statistik, ya,” kata dia di Gedung BI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Selain itu, jika membicarakan soal pajak transaksi online yang harus dibayarkan.

Menurutnya, saat ini yang terpenting yakni penghitungan data statistik yang benar-benar bisa mencerminkan keadann sebenarnya, lantaran hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang terbentuk dari data yang valid.

“Itu yang paling bagus untuk perencanaan kita. Sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan big data, saya fokus big data untuk kegiatan ekonomi saja,” lanjutnya.

Misalnya, lanjut dia, pemanfaatan data ekspor impor yang ditracking cargo secara real time. Jadi, kapal-kapal yang berada dipelabuhan sekarang, sudah ada datanya.

“Bahkan yang saya tahu di keuangan bea cukai sudah tahu kalau ada kapal cargo, dia berangkat dari Singapura, itu bea cukai sudah punya data. Kemudian ini kapal masuk Jakarta barangnnya apa saja. Tapi kalau ini kita memanfaatkan data ganeric dari perusahaan cargo, nah secara real time semacam proksi perwakilan data ekspor impor,” terang Bambang.

sumber: sindonews.com

ALFI DKI sambut baik SP JICT stop mogok kerja

Kalangan pengusaha dan asosiasi terkait yang berkepentingan langsung dengan Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi penghentian aksi mogok kerja pelabuhan oleh Serikat Pekerja JICT terhitung Senin (7/8/2017) petang.

JAKARTA (alfijakarta): Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI, Adil Karim menungkapkan dampak aksi mogok pekerja JICT sejak 3 Agustus 2017 telah berdampak signifikan pada kegiatan bisnis jasa kepelabuhanan.

“Syukurlah jika aksi mogok itu sudah dihentikan karena dampaknya cukup besar. Bohong kalau ada yang menyebutkan kegiatan di priok normal, faktanya di lapangan banyak masalahnya, terutama kapal yang dialihkan sandar ke dermaga lain banyak yang tidak tertangani dengan baik,” ujar Adil Karim yang menyambut positif sikap SP JICT yang menghentikan aksinya sebelum delapan hari mogok yang direncanakan seperti dikutip Poskotanews.com.

Dengan normalnya kembali layanan di terminal petikemas JICT, kata Adil Karim, diharapkan kegiatan bisnis pelabuhan Tanjung Priok normal dan bisa berjalan seperti biasanya kembali. “Saya juga mengapresiasi semua pihak yang mendorong supaya aksi tidak berlarut-larut,” ujar Adil.

Ahmad Ridwan Tento, pengusaha senior yang juga mantan Sekjen GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia) juga menyambut positif penghentian mogok massal di JICT.

Sebab selain menganggu kegiatan logistik, juga nama Indonesia citranya menjadi tidak baik di luar negeri, sebab hampir semua kapal yang sandar di terminal petikemas tersebut kebanyakan dari luar negeri.

Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI Jakarta Hally juga menanggapi penghentian aksi mogok tersebut, pengguna jasa logistik pelabuhan ataupun anggota pengusaha truk/container bisa kembali dilayani di tempat tersebut.

Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok, M. Qadar Jafar berharap jangan sampai ada aksi mogok lagi. Semua pihak yang terlibat mesti mengedepankan kepentingan nasional. “Intinya semua kan bisa dikomunikasikan,” katanya. (poskotanews.com/ac)