Arsip Tag: Setijadi

Meski indeks naik, logistik masih bekerja terpisah & berjalan masing-masing

Asosiasi Pertekstilan Indonesia meminta pemerintah tidak cepat berpuas diri dengan perbaikan peringkat logistik yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

JAKARTA (alfijak): Ernovian G. Ismy, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), menuturkan dukungan logistik bagi industri manufaktur memiliki peranan penting untuk meningkatkan daya saing. Logistik mendukung bisnis sejak pengadaan bahan baku, kelancaran proses produksi, hingga penjualan akhir.

“Dukungan logistik yang dimaksud mencakup moda transportasi yang meliputi angkutan darat, laut, dan udara, serta dukungan gudang,” ungkapnya di Jakarta pada Rabu (25/7/2018).

Di Indonesia, menurut dia, sistem logistik bekerja dan berjalan terpisah-pisah, masing-masing entitas berusaha mementingkan kepentingan bisnisnya.

“Akibatnya, biaya logistik di Indonesia selain mahal juga lead time-nya masih lama. Akhirnya percepatan lalu lintas arus barang impor dan ekspor tidak terukur. Beban ini akhirnya harus ditanggung industri manufaktur nasional [sebagai komponen harga],” paparnya.

Untuk mempercepat perbaikan bisnis manufaktur nasional dari sisi logistik, dia berpendapat perlu ditetapkan sentral koordinasi sehingga masala logistik terurai.

Pemerintah juga harus menetapkan fokus utama apakah berkutat pada kecepatan dengan membenahi kinerja operator atau berfokus pada biaya dan waktu tunggu yang menuntut perbaikan menyeluruh dalam sistem logistik nasional.

Jangan puas diri

Indonesia belum boleh berpuas diri atas kenaikan peringkat indeks kinerja logistik karena masih kalah dari sejumlah negara Asean.

Berdasarkan Logistic Performance Index (LPI) 2018 yang baru saja dirilis World Bank, Indonesia berada di peringkat 46 dengan skor 3,15 atau naik dari posisi 2016 yang ada di rangking 63 dengan skor 2,98.

Peningkatan tersebut merupakan capaian signifikan meskipun belum dibarengi dengan penurunan ongkos logistik Indonesia yang masih terbilang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain.

Lembaga riset dan pendidikan Supply Chain Indonesia (SCI) menyatakan walaupun secara keseluruhan peringkat LPI Indonesia membaik, tapi di sisi lain posisi Indonesia di antara negara-negara Asean lainnya justru turun dari peringkat 4 menjadi peringkat 5.

“Indonesia tidak bisa berpuas diri atas peningkatan LPI-nya pada 2018. Perbaikan LPI negara-negara Asean lainnya yang lebih baik menunjukkan peningkatan dukungan logistik yang lebih tinggi terhadap daya saing produk dan komoditasnya,” kata Chairman SCI Setijadi kepada Bisnis.com, Rabu (25/7/2018).

Data LPI 2018 menunjukkan Thailand naik 13 peringkat menjadi rangking 32, Vietnam merangsek ke posisi 39 setelah naik 25 peringkat, Filipina berada di posisi 60 setelah naik 11 peringkat, dan Laos naik 70 peringkat ke posisi 82.

Sementara itu, Singapura turun 2 peringkat ke rangking 7, Malaysia turun 9 peringkat ke posisi 41, Kamboja berada di rangking 98 setelah turun 25 peringkat, dan Myanmar turun 24 peringkat ke posisi 137.

Adapun Brunei berada di rangking 80. Pada 2016, negara di utara Kalimantan ini tidak termasuk negara yang disurvei.

Setijadi menuturkan peningkatan skor Indonesia terutama didukung oleh pertumbuhan dimensi pengiriman internasional (international shipments) sebesar 0,33 poin atau 11,4%, infrastruktur 0,25 poin atau 9,4%, dan ketepatan waktu (timeliness) sebesar 0,21 poin atau 6,1%.

Selanjutnya, dimensi pencarian barang (tracking/tracing) sebesar 0,11 poin atau 3,4% serta kualitas dan kompetensi logistik sebesar 0,1 poin atau 3,3%.

“Sementara itu, dimensi kepabeanan mengalami penurunan 0,02 poin atau 0,7%,” sebutnya.

Menurut Setijadi, analisis per dimensi itu menunjukkan dampak positif di sektor logistik dari hasil pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang tengah gencar dilakukan pemerintah. Kendati demikian, perlu adanya sejumlah perbaikan agar kinerja logistik Indonesia bisa bersaing terutama dengan negara tetangga.

“Atas penurunan skor dimensi kepabeanan, perlu dilakukan analisis lebih lanjut sebagai tahap awal upaya perbaikannya,” tegasnya.

LPI 2018 menempatkan Jerman di peringkat pertama dengan skor 4,2. Swedia menyusul di posisi berikutnya dengan 4,05 poin, Belgia dengan 4,04 poin, serta Austria dan Jepang dengan 4,03 poin. (bisnis.com/ac)

BC & SCI bahas sosialisasi program

Untuk mendapatkan masukan dari para pelaku usaha tentang kondisi terkini perkembangan logistik dan mendengarkan harapan asosiasi yang bergerak di bidang logistik, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengundang anggota forum Supply Chain Indonesia (SCI) dalam acara Breakfast Meeting di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Selasa (8/8/2017).

JAKARTA (alfijakarta): Dalam acara ini, Heru menyampaikan harapan kepada para pelaku usaha untuk dapat lebih memahami program terobosan Bea Cukai.

“Melalui acara ini, anggota Forum Supply Chain Indonesia dapat memahami program-program terobosan, seperti program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai, Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT), progress Pusat Logistik Berikat (PLB), dan e-commerce,” ujarnya, dalam keterangan pers, Rabu (9/8/2017).

“Selain itu, kami harapkan adanya pola komunikasi yang konstruktif antara Bea Cukai, asosiasi, dan para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Bea Cukai dan perekonomian Indonesia,” lanjutnya.

Dia menambahkan, para pengusaha yang tergabung dalam Forum SCI dalam acara ini bebas memberikan masukan atas permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya terkait kepabeanan dan cukai untuk nantinya dijadikan sebagai masukan dan solusi.

Senada dengan Heru Pambudi, Koordinator Supply Chain Indonesia, Setijadi mengungkapkan bahwa dengan adanya pertemuan ini diharapkan anggota asosiasi dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, dalam hal ini Bea Cukai dan Kemenko Perekonomian yang diwakili oleh Asisten Deputi Kemenko Perekonomian, Erwindra, bisa saling berdiskusi untuk memberikan solusi atas permasalahan di lapangan dan membahasa hal-hal yang penting bagi kemajuan Indonesia, khususnya di bidang perdagangan.

Tak hanya mengundang pelaku usaha dan anggota asosiasi logistik dan forwarding, dalam pertemuan ini juga hadir pihak akademisi, seperti perwakilan dari Lab System Modelling, Universitas Pelita Harapan, tim peneliti STMT Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Pos Indonesia, dan Poltek Pos Indonesia.

Salah seorang perwakilan dari pihak akademisi, Didit, mengungkapkan bahwa pembenahan sistem logistik seharusnya dimulai dari pendidikan.

“Setelah 18 tahun berkecimpung di dunia logistik, saya berpendapat bahwa pembenahan sistem logistik kita harus dimulai dari hulu, yang dalam hal ini adalah pendidikan. Konseling pertama terkait logistik harus dimulai dari kampus, dimana di beberapa kampus sudah ada jurusan logistik.

Namun memang kadang agak kesulitan untuk mendapatkan informasi langsung dari praktisi atau pemerintah sebagai penyusun regulasi. Mungkin kami bisa datang ke lapangan sebagai alternatif untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang apa yang dipelajari di kampus,” ujarnya.

Menanggapi usulan ini, Heru mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh program edukasi masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa.

“Hal ini merupakan concern utama Bea Cukai, yaitu dengan mengedukasi pelajar dan mahasiswa akan tugas pokok dan fungsi Bea Cukai, serta prosedur impor dan ekspor yang sesuai dengan aturan. Pendidikan logistik memang harus dilakukan,” pungkas Heru.

sumber: sindonews.com

Diversi beban Priok ke Banten terganjal Permendag

Diversi beban Priok ke Banten terganjal Permendag
Aktivitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas Jakarta International Cointainer Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Senin (23/3). Pelindo II mencatat waktu tunggu pelayanan kapal dan barang (dwelling Time) di JITC yang semula tujuh hari menjadi rata-rata 4,9 hari atau sudah mendekati target pemerintah sebesar empat hari. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ed/mes/15

Keinginan pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Waktu Bongkar Muat Barang di Pelabuhan untuk mengalihkan atau diversi beban bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok ke tiga pelabuhan di Banten, terganjal. Ganjalan datang dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu.

Seperti diketahui, pemerintah ingin mengalihkan beban ke Pelabuhan Cigading, Ciwindan dan Merak Mas, sehingga dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok bisa ditekan

Agung Kuswandono, Ketua Satgas tersebut mengatakan, keberadaan peraturan tersebut membuat impor produk tertentu tidak bisa dilakukan secara serampangan. Impor produk tertentu tersebut harus dilakukan melalui pelabuhan besar.

“Pelabuhan di Banten ini ternyata masuk ke dalam pelabuhan yang ditutup, maka itu belum bisa digunakan sebagai penyangga,” katanya, baru- baru ini.

Atas dasar itulah, Agung mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan. Komunikasi dilakukan, salah satunya untuk membicarakan kemungkinan mengenai perlu atau tidaknya aturan tersebut direvisi.

“Kami bicarakan dulu kenapa ini aturan ada, kalau direvisi apa dampaknya dan lain sebagainya itu dibicarakan,” katanya.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengatakan, walau mendapat keluhan dari Satgas, dan pernah didiskusikan dalam rapat tingkat Menko, sampai saat ini diskusi lebih lanjut mengenai keberadaan permendag tersebut belum dilakukan.

“Masih wacana saja, belum rapat lagi,” katanya.

Presiden Jokowi kembali mengeluarkan perintah agar waktu bongkar muat barang di pelabuhan yang saat ini sudah ditekan di bawah empat hari kembali diperbaiki.

Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan, untuk melaksanakan perintah tersebut, pemerintah akan menyatukan standar penilaian barang di pelabuhan.

Dengan penyatuan standar penilaian tersebut, nantinya, kriteria penilaian barang yang akan masuk ke jalur hijau, jalur barang yang gampang dikeluarkan dari pelabuhan dan jalur merah, atau jalur bagi para importir yang memiliki rekam jejak kurang baik akan disamakan antar satu kementerian lembaga dengan kementerian lembaga lainnya.

Agung mengatakan, selain upaya tersebut, pemerintah juga akan mengalihkan bongkar muat barang ke beberapa pelabuhan penyangga Priok.

Selain langkah tersebut, pemerintah, kata Agung, juga akan melihat kembali sejumlah aturan yang sampai saat ini masih memperlambat waktu bongkar muat barang.

“Kemarin kami sudah banyak menderegulasi aturan perijinan di pre clearence area yang selama ini konsumsi waktunya paling tinggi, tapi kami akan lihat lagi untuk melihat mana yang masih bisa diperbaiki lagi,” katanya beberapa waktu lalu.

Yang lain, Satgas juga akan memaksimalkan penggunaan kereta pelabuhan untuk mengangkut barang.

Dibiarkan mangkrak

Terminal halal Hub di Pelabuhan Tanjung Priok yang dibangun PT Pelindo II setahun lebih dibiarkan mangkrak.

“Pelindo II sepertinya tidak memprogram, buat apa pelabuhan khusus dibangun. Kami sebagai pelaku usaha mewakili pengurus barang enggak pernah disosialisasikan kalau di situ mau disiapkan halal Hub,” ujar Widijanto, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto Minggu (19/6).

Menurut Widijanto terminal pelabuhan halal sepi layaknya gedung tak berpenghuni. Hal ini akibat dermaga khusus mengangkut barang-barang halal tersebut tidak beroperasi sehingga fasilitas terminal menganggur dan berpotensi merugikan keuangan Pelindo II.

Seharunya fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan sebagai buffer (penyanggah) penumpukan peti kemas ekspor impor ataupun lokasi parkir truk trailer dari pada mangkrak begitu. “Otoritas Pelabuhan Priok harus berani mengevaluasi peruntukkan fasilitas tersebut,” ujar Widijanto.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Bay M. Hasani mengatakan instansinya akan mengevaluasi kterminal Halal Hub tersebut.

“Memang tidak feasible keberadaan terminal Halal Hub di Priok itu. Tidak boleh ada fasilitas yang idle di pelabuhan,” kata Bay.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni menambahkan lokasi terminal halal hub yang ada saat ini kurang tepat, apalagi perizinannya belum lengkap.

Ganggu pasokan

Supply Chain Indonesia menilai bahwa persoalan ketersediaan dan fluktuasi harga komoditas pangan tertentu, misalnya stock daging sapi saat ini, disebabkan oleh tiga faktor utama yakni; ketergantungan terhadap komoditas tertentu, struktur rantai pasok, dan konektivitas.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan saat ini masyarakat sangat tergantung terhadap komoditas sapi, meskipun terdapat komoditas alternatif seperti ikan.

Komoditas tertentu tersebut berada dalam rantai pasok yang panjang dengan struktur yang tidak tertata baik, sehingga peranan dan keuntungan tidak terbagi secara proporsional di antara para pelaku, serta mempersulit pengawasan dan pengendaliannya.

“Perbaikan struktur rantai pasok untuk daging sapi, misalnya, perlu dilakukan pada semua tingkatan. Pada tingkat produksi, misalnya, lebih dari 90% sapi di tangan para peternak kecil dengan jumlah sapi sangat terbatas, misalnya 5 ekor per peternak, dan belum dikelola secara industrial,” tulis Setijadi melalui siaran pers yang diterima, Minggu (19/6/2016).

Selain biaya operasional pemeliharaan dan pengirimannya menjadi mahal karena tidak memenuhi skala ekonomi, pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah menjadi sulit.

Setijadi menyatakan bahwa persoalan konektivitas terjadi karena sistem logistik yang belum efisien dan terkendala terutama oleh ketersediaan infrastruktur yang belum memadai sesuai dengan karakteristik kondisi geografis Indonesia.

“Persoalan konektivitas bisa dilihat dari biaya pengiriman komoditas yang tinggi. Sebagai contoh, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, biaya pengangkutan komoditas ikan dari Ambon ke Surabaya rata-rata Rp1.800 per kilogram, sedangkan dari China ke Surabaya rata-rata Rp700 per kilogram,” ungkap Setijadi.

Contoh lainnya, biaya pengangkutan sapi dari NTB ke Jakarta 40% lebih mahal daripada dari Australia, sedangkan biaya pengiriman daging sapi dari NTT hampir 4 kali lipat dibandingkan dari Australia.

Apabila rantai pasok komoditas tidak dibenahi, Setijadi menilai bisa terjadi ancaman terhadap ketersediaan dan daya saing komoditas lokal, sehingga akan mengganggu ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Setijadi menyebut, operasi pasar dan impor merupakan solusi jangka pendek yang tidak bisa memecahkan persoalan pangan secara substansial. Keduanya berpotensi merugikan sebagian pelaku dan tidak memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan seperti yang diamanatkan dalam UU UU 18/2012 tentang Pangan.

“Saat ini merupakan momentum tepat perencanaan penyelenggaraan pangan melalui perbaikan rantai pasok dengan mengacu kepada UU Pangan. Penyelenggaraan pangan harus dilakukan secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan,” jelasnya.

sumber: bisnis.com/poskotanews.com/kontan.co.id