Arsip Harian: 19/06/2017

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi

Asperindo kecewa kebijakan agen inspeksi belum disentuh

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Pos dan Logistik kecewa karena pemerintah belum mengakomodasi usulan merevisi kebijakan tentang agen inspeksi atau regulated agent yang dianggap membebani pemerintah.

M. Feriadi, Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Pos dan Logistik (Asperindo) mengatakan pihaknya sangat menyayangkan Paket Kebijakan XV belum fokus pada logistik melalui udara.

Feriadi menilai pemerintah harus segera mengevaluasi tata acara kelola regulated agent (RA) karena penentuan tarif yang tidak jelas dan sangat tinggi.

“Harapan kami tentunya urusan tata laksana RA menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Feriadi kepada Bisnis, Senin (19/6/2017).

Dia menegaskan, Asperindo berharap dengan tata laksana RA yang baik bisa membuat biaya logistik semakin efisien. Penurunan biaya logistik juga pada akhirnya bisa mendorong peningkatan ekonomi.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita juga mengatakan hal yang sama.

Dia menilai RA harus dideregulasi karena memiliki dampak yang besar terhadap biaya logistik. Dia pun menyayangkan pemerintah karena belum mengakomodasi poin itu dalam Paket Kebijakan XV.

“RA seharusnya dikembalikan saja kepada pemerintah, dan tak bisa dikelola oleh swasta,” usulnya.

sumber: bisnis.com

Legal & Regulasi

DPR terima usulan tindak lanjut kasus JICT

Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) secara resmi menyampaikan usulan tindak lanjut kasus perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia, JICT.

Pimpinan DPR yang diwakili Fadli Zon menerima dokumen bukti-bukti dugaan perbuatan melawan hukum dalam kasus perpanjangan JICT yang diberikan oleh Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Sofyan Hakim di Ruang Kerja Fadli Zon, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/6).

“Dengan ini kami sampaikan usulan terkait tindaklanjut kasus JICT. Pertama agar kasus JICT dapat ditingkatkan ke penyidikan karena unsur perbuatan melawan hukumnya jelas. Selain itu kontrak JICT agar tidak diperpanjang dengan Hutchison Hong Kong untuk mewujudkan visi kemandirian nasional,” kata Nova.

Tindaklanjut penyidikan kasus JICT dinilai perlu untuk mengetahui alasan Pelindo II ngotot perpanjang kontrak 5 tahun sebelum privatisasi berakhir dan sampai saat ini Pelindo II serta Hutchison masih bersikeras menjalankan termin-termin perpanjangan kontrak JICT.

Padahal, menurut bukti yang ada, ditambah hasil audit investigatif BPK, perpanjangan kontrak JICT cacat hukum dan merugikan negara Rp 4,08 trilyun.

Selain itu Nova juga mendorong agar Pansus Pelindo II tidak berhenti hanya pada kasus Perpanjangan JICT.

“Selain kasus JICT, ada persoalan lain terkait global bond, Perpanjangan TPk Koja yang dilakukan tanpa valuasi dan pembangunan pelabuhan Kalibaru,” ujar Nova.

Menanggapi usulan ini, Fadli mengatakan, Pimpinan DPR akan menindaklanjutinya kepada pihak-pihak terkait termasuk pemerintah.

“Yang jelas ini akan kami teruskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tentu akan didorong juga ke Pemerintah,” ujar Fadli.

sumber: gatra.com