Rilis Media

Perkuat Ketahanan Rantai Pasok Nasional, Patimban Siap Jadi Gerbang Logistik dan Industri Indonesia

Tinggalkan sebuah komentar

ALFIJAK— Sandarnya kapal peti kemas Mediterranean Shipping Company (MSC) Aria III berukuran panjang lebih dari 200 meter di dermaga Terminal Peti Kemas Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, menandai dimulainya fase baru pembangunan ekosistem logistik nasional yang semakin terintegrasi dengan jaringan perdagangan global.

Kapal yang datang dari Singapura dan melanjutkan pelayaran ke Laem Chabang (Thailand) serta tiga pelabuhan utama di China —Shekou, Ningbo, dan Shanghai— merupakan layanan perdana peti kemas internasional di Pelabuhan Patimban.

Di tengah meningkatnya tren relokasi investasi ke negara-negara mitra strategis, pemindahan basis produksi yang lebih dekat dengan pasar, serta diversifikasi rantai pasok global, keberadaan pelabuhan yang efisien dan terhubung menjadi faktor penting dalam menarik investasi, memperkuat perdagangan internasional, dan meningkatkan daya saing nasional.

Menurut UNCTAD, sekitar 80% volume perdagangan dunia diangkut melalui transportasi laut, sehingga efisiensi pelabuhan menjadi salah satu faktor utama daya saing suatu negara. Hal ini yang menegaskan konteks strategis Pelabuhan Patimban bagi sektor logistik nasional.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Komisaris PT. Pelabuhan Patimban Internasional (PPI), Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai kedatangan layanan kontainer reguler internasional MSC di Patimban bukan sekadar penambahan satu rute pelayaran, melainkan penanda terbentuknya ekosistem logistik baru yang akan menentukan daya saing Indonesia dalam perdagangan global.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pelabuhan besar. Kita memerlukan jaringan pelabuhan yang saling terintegrasi, mampu melayani arus perdagangan internasional secara efisien, sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok nasional di tengah dinamika geopolitik dan disrupsi global. Keberhasilan layanan MSC diharapkan menjadi katalis bagi masuknya pelayaran internasional lainnya sehingga tercipta jaringan layanan yang semakin beragam menuju Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika,” kata Yukki, Rabu (15/7/2026).

Sebagai informasi, Terminal Peti Kemas Patimban yang saat ini seluas 10 hektar mampu melayani 250.000 TEUs per tahun, dengan PT. Patimban Global Gateway Terminal (PGT) sebagai pengelola terminal peti kemas memperluas kapasitas hingga 1,65 juta TEUs per tahun.

Dalam pengembangan jangka panjang, kapasitas Patimban dirancang mencapai 7,5 juta TEUs untuk terminal peti kemas dan 600.000 unit kendaraan per tahun untuk terminal otomotif sehingga menjadikannya salah satu proyek pelabuhan terintegrasi terbesar di Indonesia.
Lebih lanjut, peningkatan kapasitas dilakukan bertahap.

Terminal mulai beroperasi Januari 2026 dengan satu unit Mobile Harbour Crane (MHC), lalu ditambah dua unit MHC pada April 2026. Sesuai jadwal, tiga unit Ship-to-Shore (STS) Crane dan sembilan unit Electric Rubber-Tyred Gantry (E-RTG) ditargetkan terpasang pada Desember 2026, sejalan dengan rencana penambahan sembilan derek kontainer beroda karet (rubber tyred gantry/RTG), tiga alat ship-to-shore, empat reach stacker, dan 16 unit truk pada September 2026.

Setelah seluruh peralatan tersebut beroperasi penuh, kapasitas terminal diproyeksikan melonjak dari sekitar 250.000 TEUs dan diproyeksikan menjadi 800.000 TEUs per tahun.

“Investasi peralatan tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas terminal, tetapi juga memperbaiki produktivitas bongkar muat (box moves per hour), mengurangi waktu sandar kapal (port stay), serta meningkatkan kepastian jadwal pelayaran,” tambah Yukki yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik dan Freight Forwarder Indonesia (ALFI).

Kapasitas dan Konektivitas Terus Tumbuh
Selain terminal peti kemas, Pelabuhan Patimban juga telah mengoperasikan terminal kendaraan sejak 2022 di lahan seluas 22,4 hektare dengan kapasitas 218.000 unit kendaraan bermotor utuh (completely built up/CBU) per tahun, baik untuk kebutuhan ekspor maupun impor.

Menurut PT. Patimban International Car Terminal (PICT), sepanjang 2025 terminal ini menangani 204.774 unit kendaraan CBU, dengan mayoritas untuk tujuan ekspor, sementara 13.381 unit merupakan kendaraan impor dan 65.688 unit dikirim ke pasar domestik.

Hingga Juni 2026, Patimban telah menjadi pintu gerbang ekspor bagi 63.086 unit mobil dan impor 7.262 unit kendaraan, melampaui volume pengiriman domestik via Pelabuhan Belawan dan Batam yang tercatat 37.110 unit.

Selain itu, kedalaman dermaga yang kini mencapai minus 14 meter low water spring (LWS) turut mendongkrak kapasitas angkut kapal, dari sebelumnya maksimal 4.000 unit kendaraan menjadi 5.000-6.000 unit per kapal.

Konektivitas darat juga terus menjadi prioritas utama mendukung Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan kelas dunia. Jalan tol sepanjang 37 kilometer yang menghubungkan Tol Cikopo-Palimanan ke Patimban ditargetkan rampung bertahap hingga akhir 2026 dan sebagian tersambung pada 2027, memangkas waktu tempuh dari kawasan industri Karawang Timur dan pantura Jawa Barat dari 1,5-2 jam menjadi 30-40 menit.

Visi Patimban 2036

Yukki menegaskan, keberhasilan Patimban bukan semata-mata keberhasilan sebuah pelabuhan, melainkan keberhasilan Indonesia membangun fondasi baru bagi perdagangan internasional, daya saing industri nasional, dan ketahanan rantai pasok yang lebih tangguh.

“Dalam kerangka visi Patimban 2036, kedatangan MSC adalah fase pertama. Fase kedua adalah tersedianya infrastruktur dan peralatan kelas dunia. Fase ketiga adalah membangun volume muatan dan jaringan pelayaran global. Ketika ketiga fase itu berjalan beriringan, Patimban akan semakin siap menjadi Integrated Container and Automotive Gateway of Indonesia yang mendukung ketahanan rantai pasok nasional,” tutur Yukki.

Ia menambahkan, visi tersebut hanya dapat terwujud melalui lima pilar utama, yaitu collaboration, connectivity, competitiveness, sustainability, dan supply chain resilience, dimana kelima hal ini menuntut sinergi pemerintah, operator pelabuhan, pelayaran internasional, freight forwarder, industri manufaktur, bea cukai, akademisi, investor, dan asosiasi logistik.

“Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis Patimban akan berkembang menjadi salah satu pelabuhan paling strategis di Asia serta menjadi legacy bagi pembangunan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.” tutup Yukki.[*]

Rilis Media

Perkuat Konektivitas Logistik ASEAN, AFFA Gelar Council Mid-Year Meeting 2026 di Batam

ALFIJAK– ASEAN Federation of Forwarders Associations (AFFA) menggelar Council Mid-Year Meeting 2026 yang berlangsung pada 25-26 Juni 2026, di Marriott Hotel Harbour Bay, Batam. Pertemuan yang dituanrumahi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) bekerja sama dengan AFFA ini mengusung tema “Strengthening ASEAN Logistics Connectivity through Trade Facilitation, Digitalization, Security, and Capacity Development”. Forum ini mempertemukan perwakilan sepuluh asosiasi anggota AFFA dari seluruh negara ASEAN bersama para pemangku kepentingan logistik nasional.

Pertemuan digelar di tengah transformasi besar sektor logistik kawasan Asia Tenggara, dengan pertumbuhan perdagangan intra-ASEAN, diversifikasi manufaktur global, ekspansi e-commerce, serta meningkatnya kebutuhan akan rantai pasok yang tangguh dan berkelanjutan. Pasar freight dan logistik ASEAN diperkirakan bernilai sekitar US$288 miliar pada 2025 dan berpotensi menembus US$390 miliar pada 2030, dengan Indonesia sebagai kontributor terbesar di kawasan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), M. Akbar Djohan, mengatakan forum ini hadir pada momentum yang tepat. “Konektivitas logistik adalah urat nadi integrasi ekonomi ASEAN. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan pergeseran rantai pasok global, kawasan kita harus memperkuat kolaborasi agar tetap kompetitif. Forum ini menjadi ruang bagi para pelaku untuk menyatukan langkah dan merumuskan posisi bersama,” ujar Akbar.

Senada dengan Akbar, Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Penasihat ASEAN Federation of Freight Forwarders Association (AFFA), Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai bahwa pemilihan Batam sebagai tuan rumah sarat makna strategis. “Batam adalah contoh nyata bagaimana konektivitas pelabuhan, fasilitasi perdagangan, transformasi digital, dan infrastruktur logistik dapat menopang daya saing kawasan. Menjadikan Batam tuan rumah adalah penegasan komitmen kita untuk mengangkat simpul-simpul logistik baru yang berkontribusi pada integrasi ekonomi ASEAN,” ujar Yukki.

Sebagai informasi, Batam berada di tepi Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Sepanjang 2025, lebih dari 102.500 kapal melintasi selat ini atau naik dari sekitar 94.300 kapal pada 2024, dimana aktivitas logistik wilayah ini mengangkut sekitar seperempat barang yang diperdagangkan dunia. Berstatus Kawasan Ekonomi Khusus dan Free Trade Zone serta berdekatan dengan Singapura, Batam menjadi gerbang maritim yang menghubungkan Indonesia dengan kawasan dan ekonomi global.

Pertemuan AFFA Mid-Year Meeting akan berfokus pada tiga pilar strategis. Pilar Fasilitasi Perdagangan membahas implementasi ASEAN Single Window, modernisasi kepabeanan, transportasi multimoda, hingga partisipasi UMKM dalam perdagangan kawasan. Pilar Keamanan dan Digitalisasi menyoroti freight forwarding digital, Electronic Bill of Lading (eBL), keamanan siber, serta visibilitas dan ketahanan rantai pasok. Pilar Pengembangan Kapasitas menekankan pengembangan SDM, sertifikasi profesi, serta partisipasi perempuan dan generasi muda di sektor logistik. Selain itu, pertemuan ini juga menyertakan tiga Working Group penting mengenai AFFA Logistics Institute (ALI), Trade Facilitation Working Group, serta Sustainability and Digitalization Working Group.

Yukki menegaskan bahwa ketiga pilar strategis dan working group ini saling terkait dan tak bisa dipisahkan dengan kebutuhan pelaku usaha dalam rantai pasok global. “Fasilitasi perdagangan yang lancar harus ditopang sistem digital yang aman dan SDM yang kompeten. Efisiensi logistik tidak terbatas pada infrastruktur fisik, tetapi juga tata kelola, teknologi, serta investasi pada pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kapasitas talenta yang relevan dengan kebutuhan industri. Di situlah fondasi rantai pasok ASEAN yang tangguh dan adaptif dibangun agar semakin terintegrasi dengan rantai pasok global,” tutur Yukki.

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan sejumlah keluaran konkret, mulai dari AFFA Strategic Priorities 2026–2027, rekomendasi kebijakan fasilitasi perdagangan ASEAN, rekomendasi keamanan dan digitalisasi rantai pasok, hingga peta jalan pengembangan kapasitas kawasan. Agenda lengkap juga turut mencakup country updates, presentasi teknis, diskusi meja bundar, serta adopsi resolusi dan rekomendasi. Selain itu, bergabungnya Timor Leste menjadi bagian AFFA juga masih dalam proses keanggotaan.

Chairman ASEAN Federation of Freight Forwarders Association (AFFA), Chalermsak Karnchanawarin, menutup dengan menegaskan posisi strategis kawasan Asia Tenggara dalam rantai pasok global yang dinamis. “Selat Malaka mengingatkan kita bahwa ASEAN berada di jantung perdagangan dunia. Tugas kita memastikan posisi strategis ini diterjemahkan menjadi manfaat nyata untuk akselerasi arus barang yang efisien, biaya logistik yang kompetitif, dan ekonomi kawasan yang berkelanjutan. Dari Batam, kita perkuat fondasi itu bersama,” tutup Chalermsak.

Rilis Media

Purbaya Tinjau Kontainer Lonsgtay di Priok, ALFI Usul Optimalkan TPP Cikarang

ALFIJAK- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok dan berkesempatan melihat langsung aktivitas di lokasi tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) Graha Segara di kawasan pelabuhan  tersibuk di Indonesia itu.

Dalam kunjungan yang dilakukan pada Sabtu (6/6/2026) itu, Menkeu ingin memastikan perihal adanya ribuan kontainer yang sengaja dibiarkan menumpuk oleh pemiliknya atau longstay di kawasan lini satu pabean Tanjung Priok.

Menurutnya, tumpukan kontainer berisi barang selama berbulan-bulan di Pelabuhan Tanjung Priok sengaja ditinggalkan oleh importir karena biaya denda penumpukan di lini satu pelabuhan dinilai lebih murah dibandingkan mereka harus menyewa gudang di luar.

“Akibatknya kapasitas pelabuhan menjadi penuh dan menurunkan kinerja logistik. Karenanya, akan ada penguatan regulasi yang mengatur berapa lama barang berada di pelabuhan. Namun, aturan yang dimaksud harus tetap adil (fair), tidak serta-merta melipatgandakan denda secara mendadak kepada semua pihak, tetapi ditentukan berdasarkan batas waktu hari yang wajar,” tegas Purbaya kepada awak media, di pelabuhan Tanjung Priok.

Menkeu juga meminta jajaran Ditjen Bea dan Cukai  untuk melihat regulasinya dan dibuatkan regulasi semacam punishment untuk pemilik barang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini atau longstay.

Pasalnya, ujar Menkeu, penumpukan barang yang terlalu lama di pelabuhan juga menjadi keluhan sebagian pelaku usaha lantaran berimbas pada gangguan suplai barang bahan baku dan telah meningkatkan dwelling time atau waktu tunggu mulai kontainer impor di bongkar dari kapal hingga keluar pelabuhan.

Merespon hal itu, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwardee Indonesia (ALFI) Jakarta, Adil Karim mengatakan, asosiasinya sangat keberatan jika regulasi yang bakal diambil untuk mengatasi longstay, adalah melalui pendekatan penambahan atau kenaikan denda penumpukan kontainer.

“Kami gak setuju kalau langsung pendekatannya penambahan denda.Harusnya sanksi dulu kalau terbukti memang sengaja menimbun di dalam pelabuhan,” ujar Adil Karim.

Menurutnya, Ditjen Bea dan Cukai seharusnya mengoptimalkan peran fasilitas Tempat Penimbunan Pabean (TPP) yang berada di Cikarang untuk menampung relokasi kontainer yang menumpuk sudah lebih dari 30 hari di kawasan pabean pelabuhan Priok.

“Karena kalau mengandalkan TPP yang ada di lingkungan Priok sekarang ini tidak cukup, karena jumlah TPP nya terbatas. Kalau gak salah hanya ada dua TPP,” tegas Adil.

Ketua ALFI Jakarta itu juga menyinggung soal telah adanya regulasi yang diterbitkan Kementerian Keuangan guna memperketat pengelolaan barang di kawasan pabean.

Padahal, imbuhnya, aturan yang resmi berlaku mulai 1 April 2026 itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan barang-barang dengan berbagai status hukum di kawasan pabean.

Sebagaimana diketahui, bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.92/2025 yang ditandatangani Menkeu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, itu mengatur  tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Beleid tersebut sekaligus menegaskan dan menetapkan bahwa barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) lebih dari 30 hari dapat dinyatakan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) dan bisa dimusnahkan, dilelang hingga menjadi milik negara.[*]

Rilis Media

FIATA : Pendekatan Multimoda Jadi Solusi

ALFIJAK: Pemerintah telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,61% pada kuartal pertama 2026. Namun, di balik capaian tersebut masih terdapat ruang optimalisasi, khususnya pada sektor logistik dan rantai pasok yang berpotensi menjadi akselelator mesin pertumbuhan.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations(FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan pentingnya hal tersebut lantaran efisiensi sektor logistik Indonesia masih rendah berada pada peringkat ke-6 di level ASEAN.

Yukki mengungkapkan, bahwa pendekatan yang dipakai untuk meningkatkan efisiensi sektor logistik perlu mempertimbangkan posisi geografis Indonesia yang strategis dalam rantai pasok global.

Selain itu, mengarusutamakan perspektif integrasi multimoda, bukan hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur.

Sebagai negara kepulauan, imbuhnya, Indonesia perlu fokus memperhatikan posisi geografisnya yang strategis dalam jalur perdagangan dunia.

Hal ini agar menjadi fokus perhatian supaya pendekatan logistik yang diambil juga berkepentingan mengintegrasikan Indonesia dalam arus perdagangan dan rantai pasok global.

“Dengan begitu, pendekatan multimoda transportasi logistik nantinya juga mengarusutamakan integrasi transportasi laut dan udara, selain mengoptimalisasikan transportasi darat,” ujar Yukki, pada Rabu (6/5/2026).

Dia menilai dengan pendekatan multimoda yang diambil nantinya dapat mengurai komponen biaya logistik dengan lebih efisien dan optimal. Sebab, hampir 90% pergerakan logistik masih didominasi melalui transportasi darat, sedangkan transportasi laut dan udara masing-masing hanya 9% dan 1% dari total pergerakan logistik.

Menurut Yukki, terkonsentrasinya pergerakan logistik pada transportasi darat menyebabkan tekanan pada biaya logistik yang juga terus meningkat, khususnya mengingat hambatan dari sisi kualitas jalan yang belum terstandarisasi bagi angkutan darat, kemacetan dalam kota dan akses menuju pelabuhan yang menyebabkan konsumsi bahan bakar tambahan, maupun belum terkoneksinya akses pelabuhan dengan hinterland.

“Melihat kondisi itu, maka akses logistik yang terkonsentrasi ini perlu di diversifikasi,” paparnya.

Disisi lain, Indonesia masih belum mengoptimalkan posisi strategisnya yang terletak pada choke point atau jalur geografis penting perdagangan global, seperti Selat Malaka ataupun Samudera Hindia dan Pasifik.

Pasalnya, kata Yukki, pada praktiknya Indonesia masih lebih sering berperan sebagai titik transit dibandingkan pusat aktivitas logistik dan rantai pasok pada choke point ini.

Misalnya, kapal-kapal internasional dan kargo udara melintas pada jalur perdagangan strategis kita, tetapi proses konsolidasi, distribusi, hingga nilai tambah logistik justru banyak terjadi di negara lain yang lebih siap.

“Padahal dengan kesiapan sistem logistik dan rantai pasok Indonesia yang lebih efektif, value creation dari integrasi ke perdagangan global akan memperkuat perekonomian nasional. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi hub penting dalam rantai pasok global,” tegas Yukki.

Pendekatan Multimoda Jadi Solusi

Yukki menekankan bahwa persepsi terhadap sistem logistik dan rantai pasok nasional perlu berfokus pada pengembangan dan integrasi transportasi multimoda seiring dengan mengarusutamakan posisi geografis sebagai acuan dalam perumusuan kebijakan dan regulasi.

Dia menilai terdapat solusi jangka pendek dan panjang yang dapat dilakukan. Secara konkret dalam jangka pendek yakni, penyederhanaan perizinan antara K/L (Kementeriandan Lembaga), kemudahan customs clearance, dan percepatan inspeksi, dapat mendorong peningkatan penggunan transportasi multimoda laut dan udara.

Sementara dalam jangka panjang, Indonesia memerlukan pembangunan pelabuhan yang berfungsi menjadi port hinterland connectivity  agar pelabuhan dapat terintegrasi dan efisien dengan transportasi logistik darat, serta penambahan jalur kereta barang yang mengurai hambatan pada transportasi logistik darat.

“Pada saat bersamaan digitalisasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence juga wajib dilakukan.” ucap Yukki.[*]

Rilis Media

Pengurangan Kuota Gate Pass, Langgar SLA/SLG di Priok

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta mendesak semua manajemen Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, segera melakukan normalisasi layanan gate pass sesuai dengan parameter receiving dan delivery (R/D) yang telah di sepakati bersama dengan stakeholders di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Ketua Umum DPW ALFI Jakarta, Adil Karim mengatakan, komitmen terhadap hal itu menjadi bagian dari service level agrement dan service level guarated (SLA/SLG) di pelabuhan Tanjung Priok.

“Jangan mengubah aturan layanan (gate pass)  yang sudah kita sepakati bersama, karena masing-masing terminal peti kemas di pelabuhan Priok  sudah mempunyai parameter perhitungan layanan tersebut yang sudah berjalan selama setahun terakhir. Itu saja yang tetap dilakukan supaya pengguna jasa tidak mengeluh dan ada tambahan biaya bagi dunia usaha,” ujar Adil, pada Kamis (2/4/2026).

Dia mengingatkan hal tersebut, lantaran banyaknya keresahan pelaku usaha logistik anggota ALFI akibat tidak bisa memproses pengeluaran dan pemasukan barang karena layanan gate pass di terminal peti kemas pelabuhan Priok dikurangi kuotanya, sejak dua hari terakhir ini.

“Sekali lagi kita minta dan mendesak, normalisasi layanan gate pass di semua terminal yang ada di pelabuhan Priok,” tegas Adil.

Seharusnya, kata Adil, untuk memitigasi menghindari kemacetan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok yang perlu dilakukan adalah menambah kuota gate pass, bukan justru memangkasnya.

“Semestinya ada diskresi (menambah kuota gate pass) dengan catatan kuota yang sudah habis tetapi pelabuhan masih bisa melayani ini. Bukan justru menguranginya. Regulator di pelabuhan maupun nanajemen terminal peti kemas harusnya berpikir dengan jernih menyikapi hal ini demi kepentingan ekonomi nasional,” papar Adil.

Manajemen Terminal Peti Kemas di Priok, diketahui mengatur kuota gate pass dan kegiatan pelayanan kedatangan kapal di terminal peti kemas tersibuk di Pelabuhan Tanjung Priok itu untuk mengantisipasi kemacetan pasca libur Lebaran 2026/Idul Fitri 1447 H.

Pengaturan itu diberlakukan mulai 30 Maret 2026 hingga 19 April 2026 mendatang (atau selama 21 hari), sebagai langkah mitigasi kemacetan dan pelayanan operasional pasca Libur Lebaran.

Pengaturan gate pass harian itu dibagi dalam beberapa tahapan yakni; 30 Maret s/d 12 April 2026 hanya memberikan maksimal 50% dari kuota gate pass. Kemudian periode 13 April s/d 19 April 2026 maksimal 75% dari kuota gate pass harian. Dan mulai 20 April 2026, kuota gate pass harian  kembali normal 100% dari kuota.

Sedangkan untuk kegiatan pelayanan kapal, yakni sejak 30 Maret s/d 19 April 2026, hanya bisa 50% dari kapasitas. Adapun 100% kapasitas layanan kapal di terminal baru bisa dilakukan pada 20 April 2026.

Untuk itu, kepada seluruh pengguna jasa agar dapat menyesuaikan jadwal pengiriman, pengambilan peti kemas dan jadwal kegiatan penyandaran kapal dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dibuat untuk mencegah kemacetan pasca Libur Lebaran tahun ini di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Antisipasi Macet Horor

Adil mengatakan, parameter gate pass harian di semua terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok itu dibuat setelah terjadinya macet horor pasca Lebaran tahun 2025 lalu.

“Parameter itu-pun sudah dihitung berdasarkan kapasitas dan kemampuan masing-masing terminal sesuai SLA/SLG nya. Sehingga tidak ada alasan apapun membatasi gate pass,” tegas Adil.

Saat ini, parameter harian receiving dan dellivery (R/D) di <span;>Jakarta International Container Terminal (JICT) adalah sebanyak 4.500 bok/hari,  Terminal Petikemas (TPK) Koja 2.000 bok, IPC TPK Internasional (OJA) dan IPC TPK Internasional (TSJ) 1.500 bok.

Adapun parameter R/D harian di IPC TPK Domestik (MSA) dan IPC TPK Domestik (Temas) 2.000 bok, IPC TPK Domestik (009) sebanyak 800 bok, IPC TPK Domestik (Adipurusa) 1.500 bok, dan IPC TPK Domestik (DHU) 1.500 bok.

Selain itu, parameter R/D harian di New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) sebanyak 2.800 bok, Terminal Mustika Alam Lestari (TMAL/NPH) 1.200 bok, PT Pelabuhan Tanjung Priok/PTP Multipurpose 350 bok dan Prima Nur Panurjwan (PNP) 750 bok.

Sedangkan di Terminal Khusus Mobil atau Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) parameter harian R/D-nya sebanyak 1.500 unit..[*]

Rilis Media

Reformasi Rantai Pasok Terintegrasi, Demi Stabilkan Harga Pangan Ramadan & Idul Fitri

ALFIJAK– Stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjadi fokusutama pemerintah dan dunia usaha sepanjang periode Ramadan dan Idul Fitri, dimana hal ini kerap kali memicu tekanan inflasi pangan karena permintaan tinggi pada komoditas volatile food yang menjadi konsumsi utama masyarakat.

Dunia usaha dan pelaku logisik rantai pasok menilai bahwa stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok perlu ditopang dengan reformasi rantai pasok yang terintegrasi.

Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang juga Senior Vice President FIATA, Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai stabilitas harga bahan pangan pada periode musiman Ramadan dan Idul Fitri terus menjadi isu tahunan dan memerlukan pendekatan struktural yang strategis, khususnya dari sisi logistik rantai pasok.

“Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah penting yang sudah dilakukan sebagai bagian intervensi jangka pendek dalam meredam volatilitas harga bahan pokok. Namun secara struktural secara jangka panjang, stabilitas harga juga merupakan hasil dari sistem rantai pasok yang efisien, terintegrasi, dan transparan,” ujar Yukki, pada Senin (23/2/2026).

Diapun melihat pada perspektif makro harga yang stabil menciptakan kepastian usaha, visibilitas permintaan, kepercayaan investor, serta perlindungan daya beli masyarakat.

Sementara pada perspektif logistik rantai pasok, volatilitas harga sering dipicu disrupsi arus perdagangan, ketidakseimbangan supply-demand antarwilayah, bottleneck transportasi dan pelabuhan, serta keterbatasan visibilitas data rantai pasok.

“Pengendalian inflasi pangan tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan trade flows,freight cost, port performance, dan governance. Ke depan, penguatan tata kelola rantai pasok harus menjadi agenda bersama pemerintah melalui penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan berbagai stakeholders relevan pelaku usaha logistik,” ucap Yukki.

Untuk mendorong reformasi struktural agar menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dalam jangka panjang, Yukki menjabarkan tiga rekomendasi kebijakan pada tata kelola reformasi sektor logistik dan rantai pasok nasional, antaralain: Pertama, penguatan konektivitas domestik dan efisiensi pelabuhan. Hal ini penting sehingga pergerakan barang antar pulau harus cepat, terjangkau, dan terprediksi.

“Pelabuhan dan multimoda menjadi tulang punggung stabilitas distribusi,” ujarnya.

Kedua, integrasi data real-time dan early warning system. Hal ini mencakup integrasi data produksi, stok, arus barang, dan harga untuk mencegah kelangkaan serta spekulasi.

Ketiga, penguatan koordinasi pemerintah dan dunia usaha. Kolaborasi menjadi kunci yang menggerakan kebijaakan dalam menjaga keseimbangan pasar, khususnya dari sisi pemerintah dengan pelaku usaha, freight forwarders, operator pelabuhan, dan distributor bahan pokok.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan tiga pendekatan logistik rantai pasok ini untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dalam jangka panjang, sehingga tahan terhadap lonjakan musiman seperti tingginya permintaan dalam periode Ramadan-Idul Fitri. Sebab, sistem logistik yang kuat bukan hanya menggerakkan barang tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional.” jelas Yukki.[*]

Rilis Media

FIATA Apresiasi PMK 86/2025 tentang LNSW

ALFIJAK- Federasi Asosiasi Logistik Global (InternationalFederation of Freight Forwarders Associations /FIATA) melihat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 86 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window (LNSW) yang disahkan pada Desember 2025 lalu dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

FIATA menilai melalui aturan ini nantinya peranan LNSW menjadi lebih adaptif dan inovatif dalam menciptakan nilai tambah bagi ekosistem logistik rantai pasok nasional. Sekaligus sebagai response dalam menavigasi perubahan lanskap perdagangan dan rantai pasok global.

Senior Vice President FIATA yang juga Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, menjelaskan bahwa terbitnya PMK 86/2025 ini sangat strategis pada waktu yang tepat.

Hal ini juga menjadi indikasi keseriusan Pemerintah dalam membangun ekosistem logistik nasional yang lebih baik.

Sebab, kata Yukki, perubahan lanskap perdagangan dan rantai pasok global pasca perang tarif menuntut berbagai negara dunia menjadi lebih kompetitif, dimana pemerintah di berbagai belahan dunia mulai lebih adaptif dan fleksibel dalam menyesuaikan strategi logistik dan rantai pasok mereka, termasuk Indonesia.

“Oleh karena itu, PMK86/2025 ini menjadi indikasi bahwa pemerintah beradaptasi terhadap perubahantersebut,” ujar Yukki, pada Senin (5/1/2026).

FIATA merupakan organisasi non-pemerintah berbasis di Jenewa, Swiss, yang mencakup lebih dari 150 negara anggota, 111 asosiasi logistik global, 6.000 anggota individu, dan lebih dari 40.000 perusahaan multinasional untuk mempromosikan pengiriman barang dan praktik terbaik perusahaan logistik dan forwarder.

Yukki menambahkan bahwa, merujuk pada isi dari PMK 86/2025 maka peranan LNSW semakin berfokus pada harmonisasi dan efisiensi proses bisnis yang mendukung sistem logistik nasional.

Selain itu, LNSW juga memiliki peran spesifik dalam mengembangkan sistem logistik nasional yang terdigitalisasi. Hal ini merujuk dengan pembentukan Subdirektorat Pengembangan Sistem Logistik yang mengamanatkan digitalisasi melalui aplikasi dan infrastruktur IT yang berbasis data, dimana hal ini tidak diamanatkan pada PMK 78/2022 yang lalu.

Dia menegaskan, optimalisasi peranan LNSW pada aspek efisiensi bisnis dan digitalisasi sesuai PMK86/2025 memungkinkan berbagai inovasi digital dilakukan untuk menyederhanakan penanganan dokumen proses perizinan.

“Digitalisasi juga mulai dilakukan dengan integrasi platform tracking online barang secara real-time, membangun databasekargo digital, atau layanan CS berbasis Artificial Intelligence (AI), dimana hal ini tidak hanya membantu memfasilitasi kebutuhan yang efektif, namun juga mengurangi biaya operasional dan penundaan, serta mendorong transparansi dan kolaborasi antar stakeholders,” kata Yukki.

Kemudahan Berusaha

Sebagai informasi, hasil survey Prospera pada tahun 2023 menemukan bahwa implementasi INSW telah membantu penyederhanaan integrasi layanan perizinan ekspor-impor dengan efisiensi waktu sebesar 56,4% dan efisiensi biaya 97,8%.

Namun, para pelaku usaha pengguna INSW juga mengaku adanya kendala pada sistem yang menghambat akses perizinan dan dokumen. Fokus pada efisiensi proses bisnis dan digitalisasi sistem logistik ini merupakan kunci untuk INSW menjadi lebih kompetitif, adaptif, dan inovatif.

Yukki menilai, amanat organisasi dalam PMK baru ini, bahwa pelaku usaha nasional dan internasional berharap tata kelola organisasi LNSW dapat di implementasikan dengan baik, khususnya kendala sistem, koordinasi antar lembaga, serta meningkatkan kemudahan berusaha.

“Sebab, PMK ini sudah memberikan landasan yang baik,namun faktor implementasi yang strategis menentukan hasilnya.” tutup Yukki.[*]

Rilis Media

Ribuan JPT Resah, Akibat Beleid Anyar KBLI 2025

ALFIJAK- Ribuan perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT) di DKI Jakarta mendesak Pemerintah untuk merevisi aturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana yang tertuang melalui Peraturan BPS No 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Desakan itu, lantaran hampir 100% perusahaan JPT anggota ALFI DKI Jakarta yang kini berjumlah 1.600-an perusahaan menggeluti usaha JPT atau freight forwarding dengan kode KBLI sebelumnya 52291, sedangkan KBLI Multimoda 52295.

Namun dengan adanya aturan BPS No 7/2025 yang diterbitkan pada 17 Desember 2025 tersebut, kode KBLI JPT menjadi 52311, sementara KBLI Multimoda menjadi 52291.

Peraturan BPS No 7/2025 itu sekaligus menegaskan, memberikan waktu selama enam bulan kepada badan usaha untuk melakukan penyesuaian dengan KBLI 2025, setelah peraturan tersebut berlaku. Dengan begitu KBLI tahun 2020 juga telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Perubahan pada kode KBLI JPT terbaru itu, sangat memberatkan dunia usaha pengurusan jasa transportasi, karena kepengurusannya sudah pasti mengeluarkan cost tak sedikit. Sedangkan JPT ataupun freight forwarding maupun jasa pengurusan kepabeanan yang notabene banyak yang tergolong UMKM. Namun kalau semua kegiatan usaha JPT itu bisa dilakukan oleh badan usaha Multimoda yang notabene bermodal besar dan didominasi asing, maka habislah usaha logistik lokal tersebut,” tegas Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Adil Karim SE, CPSCM, pada Rabu (24/12/2025).

Adil mengatakan, selama ini peran JPT selain sebagai memindahkan barang yang bersifat end to end, juga dapat mewakili pemilik barang lantaran bekerja dalam satu kontrak. Namun, dengan perubahan KBLI itu selain menimbulkan cost dan proses perubahan perizinan yang ruwet (verifikasi), juga membuka ruang aktivitas multimoda bisa dikuasai asing.

Menurut Adil, eskalasi semakin memanas atas aturan perubahan KBLI JPT itu, lantaran pihak BPS tidak pernah sekalipun melibatkan ALFI sebagai wadah dunia usaha logistik di Indonesia yang juga member KADIN sebelum menerbitkan beleid baru KBLI 2025.

“Seharusnya BPS meminta masukan dengan dunia usaha terkait termasuk ALFI terlebih dahulu, supaya mengetahui proses bisnisnya agar ada sinkronisasi antara target kebijakan pemerintah dan dunia usaha di lapangan,” tegas Adil.

Dia menambahkan, kegiatan multimoda selama ini sudah dilakukan oleh JPT (forwarder) sejak 1926. Bahkan dalam ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) articel 32 menyatakan bahwa Multimoda itu hanya register bukan lisensi (perizinan).

ALFI juga merupakan satu-satunya asosiasi logistik di Indonesia yang berafiliasi dengan International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA).

Apalagi, imbuh Adil, dalam helatan FIATA HQ Meeting di Geneva 20-22 Maret 2023 lalu, ALFI juga melakukan perpanjangan kesepakatan dengan FIATA dalam penggunaan dokumen FIATA bagi seluruh anggota ALFI, termasuk di dalamnya adalah dokumen FIATA B/L sebagai dokumen multimoda yang diakui oleh ICC dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Hal ini, semakin menguatkan posisi ALFI sebagai pelaku jasa logistik dan operator angkutan multimoda di Indonesia yang diakui dunia global.

Konkretnya, kata Adil, semua JPT anggota ALFI bisa menggunakan FIATA B/L ini dalam kegiatan angkutan multimoda, sehingga operasional dan perizinan usaha anggota menjadi lebih efektif dan efisien.

“Dunia internasional saja telah mengakui JPT sebagai pelaku usaha multimoda, lalu kenapa aturan didalam negeri kita dibuat justru berpotensi mengerdilkan usaha logistik lokal dan cenderung memberi ruang lebih besar kepada masuknya asing di sektor ini,” tanya Adil.

Oleh karenanya, ALFI DKI Jakarta meminta Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran saat ini lebih berpihak pada kelangsungan dunia usaha, dengan komitmen penuh dari para pembantunya (Kementerian dan Lembaga) agar tidak membuat aturan yang kontraproduktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kesinambungan usaha di dalam negeri.[*]

Rilis Media

ALFI CONVEX 2025 Sukses, Raup Ratusan Miliar Transaksi Pameran

ALFIJAK– ALFI CONVEX 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) resmi ditutup di ICE BSD, Tangerang, pada Jumat (14/11/2025).

Closing Ceremony ini menandai berakhirnya tiga hari pameran dan diskusi intensif yang berpusat pada tema ‘Indonesia in Motion: Transforming Logistics Toward Golden Indonesia 2045’.

Penutupan acara ditandai dengan kehadiran dan arahan strategis dari dua pilar pemerintahan.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi dan Menteri Koperasi Indonesia Ferry Juliantono. Kehadiran kedua menteri ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan sektor logistik sebagai lokomotif utama pemerataan ekonomi dan konektivitas nasional.

Menteri Dudy menekankan peran krusial ekosistem logistik Indonesia untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional pemerintah.

“Menjadikan Indonesia sebagai pusat logistik modern di kawasan Asia Pasifik adalah misi bersama kita. Karena ekosistem logistik adalah nadi ekonomi,” ucap Dudy.

Forum ini menjadi wadah penting untuk menyampaikan arahan kebijakan strategis dan menyatukan langkah dalam memperkuat daya saing rantai pasok Indonesia. Dengan itu semua, fondasi forum nasional sesuai Asta Cita makin tertopang kuat.

Menteri Ferry juga menyatakan bahwa kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tahun berikutnya akan sangat membutuhkan dukungan dari ALFI karena peningkatan volume usaha yang besar. Beliau menekankan bahwa ini sejalan dengan target Presiden untuk mengejar ketertinggalan koperasi dari BUMN dan perusahaan swasta.

“Presiden ingin disediakan setiap kooperasi desa itu akan ada truk, kemudian kendaraan populasional yang lainnya. Jadi akan ada 80 ribu kendaraan yang ada di desa-desa dan kelurahan yang untuk memperlancar arus barang-barang dari desa keluar ataupun dari luar ke desa-desa,” ucap Ferry.

Dia menambahkan bahwa aset Kementerian Koperasi telah meningkat sebesar Rp 240 triliun setelah dikucurkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kenaikan signifikan ini juga mendongkrak volume usaha di bidang koperasi secara drastis.

Hal ini diharapkan akan diikuti dengan kenaikan partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

Raup Rp 580 Milliar

Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan, mengumumkan bahwa selama acara berlangsung, total nilai transaksi bisnis dicatat mencapai Rp 580 Miliar.

Angka ratusan miliar ini menegaskan vitalitas industri logistik nasional dan keberhasilan acara ini sebagai platform utama untuk pertemuan bisnis dan negosiasi strategis di antara anggota asosiasi dan mitra terkait.

Akbar juga menegaskan, ALFI berkomitmen mendukung program pemerintah berkaitan dengan peniadaan praktik angkuta logistik over dimension dan over load atau Zero ODOL.[*]

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya