SERTIJAB KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK

ALFIJAK- Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (OP) mengadakan acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Dengan terselenggaranya acara tersebut, menandai berakhirnya masa bakti Capt Hermanta, SH, MM, M.Mar sebagai Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang digantikan oleh Ibu Jece Julita Piris yang sebelumnya menjadi Kepala OP Belawan Medan.

Acara serah terima jabatan tersebut juga dibarengi dengan acara syukuran penganugerahan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diperoleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok pada Selasa (10/12/2019).

Dalam sambutannya Capt Hermanta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai OP Tanjung Priok yang selama ini telah mendukung program kerja dan bersama-sama berjuang sampai akhirnya bisa meraih predikat WBBM.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat struktural, pegawai, dan pihak-pihak yang selama ini telah mendukung program kerja saya dan berjuang bersama-sama dalam meraih predikat WBBM”, ujar Capt Hermanta.

Sebagai Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang baru, Ibu Jece Julita Piris menyampaikan apresiasinya kepada Capt Hermanta serta seluruh pegawai yang telah mendapatkan predikat WBBM. Beliau juga menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk mendukung program kerja yang akan dicanangkan nantinya.

“Saya sangat mengapresiasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang telah memperoleh predikat WBBM. Saya berharap seluruh pegawai dapat bersama-sama mempertahankan predikat WBBM ini. Saya juga memohon dukungan dan kerja sama seluruh pegawai dalam mendukung serta menjalankan program kerja yang telah direncanakan” ujar mantan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ir Djoko Sasono MSc, para Kepala Biro, diantaranya Karo Kepegawaian, Karo Keuangan, Karo Umum, Karo Perencanaan, Karo Hukum, Karo KIP, Kapustikom, Ketua Mahkamah Pelayaran, Ketua STIP Marunda, Staf Ahli Menteri bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraah, Sesditjen Darat, Sesditjen Laut, pejabat struktural di lingkungan Kementerian Perhubungan serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam sambutannya, Sekjen Djoko Sasono menyampaikan terima kasih kepada Capt Hermanta serta mengucapkan selamat datang kepada Ibu Jece Julita Piris.

“Kami mengucapkan apresiasi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang telah memperoleh predikat WBBM. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Capt Hermanta atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin OP Tanjung Priok, serta kami juga mengucapkan apresiasi yang sebelumnya berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, kami juga mengucapkan selamat datang di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Ibu Jece Julita Piris. Kami berharap di kepemimpinan Beliau dapat mempertahankan predikat WBBM di OP Tanjung Priok” Pungkas
Sekjen Kemenhub.

Sedangkan Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Kemitraan, Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa Menteri Perhubungan memberikan himbauan agar dengan raihan predikat WBBM ini, OP dapat terus meningkatkan pelayanan sehingga dapat menurunkan biaya logistik.

“Saya dihubungi oleh Pak Menteri untuk menyampaikan himbauan kepada OP Tanjung Priok bahwa pencapaian WBBM ini sebagai pemicu dan penyemangat untuk terus meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok sehingga dapat menurunkan biaya logistik nasional” tutup Staf Ahli.

ALFI : Capaian WBBM Tak Mudah, OP Priok Agar Pertahankan Kinerja

Adil Karim, Ketum DPW ALFI DKI JAKARTA

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengharapkan Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok dapat mempertahankan kinerjanya setelah instansi itu meraih penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan prestasi WBBM merupakan pencapaian yang tidak mudah saat Kantor OP Tanjung Priok dipimpin Capt Hermanta.

“Makanya kami berharap agar Kepala OP Tanjung Priok yang baru dapat mempertahankan capaian prestasi itu atau meningkatkan kinerjanya agar semakin baik lagi dimasa mendatang,” ujar Adil Karim, pada Senin (16/12/2019).

Pada akhir pekan lalu, Kementerian Perhubungan telah merotasi sejumlah pejabat eselon di lingkungan instansi itu, termasuk jabatan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok.

Capt. Hermanta yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, kini menjadi Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan Jece Julita Piris diangkat menjadi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Adil Karim, dengan kepemimpinan Capt Hermanta sebagai Kepala Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok, diyakini juga akan mampu mengantarkan instansi Syahbandar tersebut meraih predikat WBBM.

Adapun, Kantor OP Tanjung Priok yang kini dinakhodai Jece Julita Piris, imbuhnya, dapat melanjutkan hal-hal baik yang selama ini telah dirintis oleh pendahulunya.

“Kami (ALFI) DKI juga berharap Kepala OP Tanjung Priok yang baru saat ini, dapat berkordinasi dan bekerjasama dengan semua stakeholders di pelabuhan Priok,”ucap Adil.

Pada 10 Desember 2019, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok telah menerima penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Cahyo Kumolo yang didampingi oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok saat itu, Capt Hermanta.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

Hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (K/L) yang melakukan percepatan reformasi birokrasi.

“Dengan capaian WBBM oleh Kantor OP Tanjung Priok, artinya wilayah kerja pelabuhan Priok sudah terbebas dari praktik pungutan liar atau pungli. Pelabuhan ini juga berkomitmen melayani sepenuh hati bagi seluruh pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu,”ujar Adil Karim yang kini juga aktif mengajar di ALFI Institute.

Tol Layang Japek Beroperasi, Aktivitas Logistik Lebih Lancar

ALFIJAK : Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan ruas Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) atau tol Japek, pada pekan lalu.

Kendati begitu, pihak Direktorat Jenderal Bina Marga, belum mengungkapkan besaran tarif jalan tol layang 36,4 kilometer itu lantaran instansi masih ingin melihat sejauh mana kendaraan yang melintasi jalan tol layang ini selama uji coba.

Disisi lain, aspek keselamatan menjadi hal yang sangat penting sebelum Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Jakarta-Cikampek Toll Elevated) beroperasi.

Oleh sebab itu, operasional fungsional di saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi bahan masukan sebelum tahapan tol dikomersialkan.

Menurut Djoko Setijowarno Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Trasnportasi Indonesia (MTI), jika publik sudah harus membayar, maka aspek keamanan dan kenyamanan wajib disediakan sesuai standar pelayanan minimal layanan jalan tol.

Rentang waktu satu hingga dua bulan setelah masa Nataru adalah proses penyempuraan dan perapian dalam rangka menuju layanan yang berkeselamatan, aman dan nyaman.

Biaya investasi pembangunan tol layang ini sekitar Rp 16,23 triliun. Biaya konstruksi mencapai Rp 11,69 triliun. Masa konsesi selama 45 tahun dengan sistem operasi tertutup. Untuk rancangan atau desain lalu lintasnya untuk arah Jakarta-Cikampek dari Km 9 hingga Km 20 ruas tol layang ini membentang di median jalan. Dari KM 23 hingga KM 38

Apalagi akhir-akhir ini, di media sosial, publik ramai mendiskusikan jalan tol layang ini bergelombang dan tidak aman. Informasi dari penyelenggara tol, yakni PT Jasa Marga, untuk alinyemen vertikal memang tidak dibuat lurus, agak bergelombang bila dilihat dari kejauhan.

Hal ini dirancang untuk menghemat biaya konstruksi, namun masih mematuhi norma atau aturan pedoman membangun jalan yang berkeselamatan. Di area jembatan penyeberangan orang (JPO) atau overpass, maka elevated naik lebih tinggi. Terus akan kembali lagi ke elevasi normal.

“Karena banyaknya alinyemen vertikal, maka jadinya naik turun. Jika difoto-foto memang kesannya meliuk-likuk, padahal tetap aman,” pungkas Djoko.

Komisi Jembatan dan Terowongan yang dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ikut mengawasi sejak pekerjaan perencanaan atau desain hingga pelaksanaan konstruksi. Selama pekerjaan konstruksi, dapat dikatakan tidak pernah ada kecelakaan kerja yang berakibat fatal.

Kendati begitu, kata Djoko, pelaksanaan pekerjaan ini cukup sulit dilakukan di tengah lalu lintas kendaraan di bawahnya yang harus tetap melaju dan di sisi kanan dan kiri juga ada pekerjaan LRT Jabodebek dan Keretea Cepat Jakarta-Bandung. Meskipun, terkadang sangat menganggu keterlambatan perjalanan waktu tempuh Jakarta-Bandung bisa di atas 5 jam.

Bahkan, imbuhnya, tidak mengherankan, jika sebagian penggunanya beralih menggunakan moda kereta lintas Jakarta-Bandung. Penumpang KA Jakarta-Bandung pernah menyusut sejak beroperasinya Tol Cipularang tahun 2005. Namun dalam kurun kurang dari 10 tahun setelah beroperasi, kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek tidak terelakkan lagi, sehingga perlu menambah kapasitasnya.

“Waktu tempuh antara Jakarta-Bandung idealnya sekitar 3 jam, saat terjadi kemacetan perjalanan dapat ditempuh lebih dari 5 jam. Bahkan, pernah terjadi lebih dari 10 jam menjelang tahun baru beberapa tahun lalu,” ucapnya.

Harus diakui, mobilitas Jakarta-Bandung paling tinggi di Indonesia. Dua kota ini perekonomiannya cukup tinggi memiliki magnet daya tarik yang cukup besar.

Selain ada jalan tol, sebelumnya sejak era Kolonial Pemerintah Hindia Belanda sudah terhubung jalan kereta api yang meliuk-liuk dilereng perbukitan dan lembah antara Jakarta-Bandung. Kala itu, perjalanan KA sudah dapat ditempuh 3 jam, sama dengan dengan sekarang.

Penyempurnaan

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menilai, secara konstruksi kondisi jalan Tol Layang Jakarta-Bandung ini sudah layak digunakan. Namun jika dioperasikan untuk komersial, harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Oleh sebab itu, perlu penyempuraan dan perapian sepanjang ruas tol tersebut.

Dengan difungsikan menjelang Natal dan Tahun Baru, dan saat musim hujan, akan memberikan beberapa keuntungan bagi pengelola jalan tol ini antara lain; dapat mempelajari perilaku pengguna tol.

Selain itu, dapat memeriksa kondisi saluran air yang sudah terpasang, apakah saat hujan, dapat menampung dan menyalurkan air hingga ke arah yang sudah dipasang dan tidak terjadi kebocoran atau sumbatan sepanjang saluran itu.

“Proses penyempurnaan dan perapian akan memakan waktu sekitar 1-2 bulan ke depan. Hal ini penting, mengingat sepanjang perjalanan tidak ada on off ramp dan rest area,” paparnya.

Disisi lain, kata dia, jalur untuk penyelematan emergency juga harus dibangun, berupa tangga turun di delapan lokasi yang dekat dengan loksi putar balik atau U Turn. Juga harus dilengkapi lagi dengan empat lokasi parking bay yang masing-masing lokasi akan dibangun sepanjang 60 meter. Kira-kira dapat menampung sekitar 10-15 kendaraan parkir dalam kondisi darurat.

Kehati-hatian pengguna tol sangat diperlukan. Sesuai himbauan dari PT Jasa Marga selaku penyelenggara.

Setidaknya, menurut Djoko ada delapan hal yang harus diperhatikan ketika melewati Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek.

Pertama, tol ini untuk perjalanan jarak jauh untuk ke arah cikampek, yaitu Karawang Timur, Bandung dan Cikampek dan ke arah Jakarta adalah JORR, Pondok Gede dan Cawang.

Kedua, akses masuk dan keluar jalan tol hanya di Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.

Ketiga, hanya dibolehkan kendaraan kecil golongan 1, yaitu non bus, non truk dengan tinggi maksimum 2,1 meter. Meskipun sebenarnya sudah dirancang untuk semua jenis kendaraan termasuk bus dan truk. Yang dikhawatirkan sebenarnya truk kapasitas lebih (over dimension) dan muatan lebih (over load) dapat mengurangi umur rencana jalan tol ini.

Keempat, batas kecepatan kendaraan antara 60 kilometer per jam – 80 kilometer per jam. Kelima, tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area terdekat adalah Jalan Tol Jakarta-Cikampek bawah di Km 50 dan Km 57 untuk arah Cikampek dan di Km 06 untuk arah Cawang.

Keenam, ada cara untuk mengatisipasi jika dalam kondisi darurat, yaitu disediakan 8 lokasi emergency U Turn atau putar balik berlawanan arah.

Ketujuh, saldo E Toll dan bahan bakar minyak BBM cukup untuk melakukan perjalanan ini.

Kedelapan, memastikan kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima.

Menutnya, jalan tol layang ini menjadi ajang pembelajaran bagi semua, terutama bagi regulator dan operator dalam hal untuk memberikan rasa selamat, aman dan nyaman bagi penggunanya. Persiapan waktu untuk dioperasikan secara komersial harus benar-benar dimatangkan.

Jangan sampai demi memenuhi dan menyenangkan pimpinan mengorbankan aspek keselamatan. Keselamatan di jalan menjadi perhatian semua pihak. Terlebih angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya tidak pernah menurun secara berarti.

“Semoga penambahan kapasitas dan panjang jalan ini tidak akan menambah angka kecelakaan lalu lintas. Pilihan perjalanan tidak hanya dengan jalan tol, masih tersedia KA dan transportasi umum yang lainnya,”ucap Djoko.

BukaLapak Ajak ALFI, Manfaatkan Fitur Pajak & Bea Online

ALFIJAK- Perusahaan e-commerce, BukaLapak dan Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) menggagas kerjasama pemanfaatan fitur berbasis digital untuk pembayaran penerimaan negara (bea)/pajak ekspor impor dalam rangka peningkatan kapasitas ekspor Indonesia.

Fitur yang disiapkan BukaLapak tersebut yakni BukaGlobal, sebagai channel resmi perusahaan e-commerce itu untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota ALFI dalam pembayaran pajak ekspor secara elektronik.

Presiden Direktur BukaLapak, Mohammad Fazrin Rasyid mengatakan kerjasama tersebut untuk memberikan kemudahan para pelaku logistik dan forwarder dalam pembayaran pajak ekspor dan bea masuk.

Namun, imbuhnya, dimasa mendatang tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama kedua belah pihak untuk kegiatan delivery barang pada skala lokal, intetnasional maupun di Asean.

Dia mengatakan, selain di Indonesia, channel BukaGlobal kini telah termanfaatkan di Singapura,Malaysia, Taiwan dan Hongkong.

BukaLapak, kata dia, juga sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI maupun Kementerian Perdagangan sebagai channel resmi secara digital dalam melayani pembayaran pajak dan penerimaan negara atau bea masuk.

“Karenanya pada kesempatan ini kami
mengajak ALFI memanfaatkannya,” ujar Fazrin Rasyid saat penandatanganan Nota Kesepahaman Pemanfaatan Fitur Penerimaan Negara dan BukaGlobal Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Ekspor Indonesia, antara BukaLapak dan DPP ALFI, di Jakarta pada Selasa (10/12/2019).

Penandatanganan kerjasama tersebut turut disaksikan Erwin Raza, Asisten Deputi Bidang Percepatan dan Pengenbangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian RI.

Selain dihadiri manajemen BukaLapak, penandatanganan kerjasama itupun dihadiri pengurus ALFI antara lain; Trismawan Sanjaya Wakil Ketua Umum (WKU) bidang e-commerce dan Multimoda DPP ALFI, Iman Gandi WKU bidang Pendidikan dan Hubungan Internaaional DPP ALFI, dan Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim.

Fazrin mengatakan, hingga kini channel BukaGlobal telah melayani pajak ekspor dan bea masuk secara digital dengan nominal milliaran rupiah, namun dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa ditingkatkan lagi.

“BukaLapak juga sudah ekspansi channel BukaGlobal keluar negeri,” paparnya.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kedepan rencana kerjasama itu juga akan menyentuh soal pendidikan SDM logistik dengan melibatkan ALFI Institute untuk mewujudkan program digatilasi di bidang pendidikan dan pelatihan SDM logistik.

Yukki menegaskan, kerjasama itu merupakan bagian dari komitmen ALFI untuk membangun ekosistem logistik.

Apalagi, ungkapnya, saat ini BukaLapak telah menghandle layanan digital untuk pembayaran pajak-pajak tujuan ekspor terhadap produk/komoditi nasional.

“Makanya, kita dukung kerjasama ini untuk mendorong optimalisasi mewujudkan ekosistem logistik. Sebagai warga negara kita mesti taat pajak, dan selaku pengusaha logistik juga harus taat bayar pajak-pajak ekspor maupun bayar bea masuk sesuai ketentuan,”papar Yukki.

Dia menambahkan, sudah meginstruksikan kepada ALFI Institute untuk mendorong digitalisasi dalam pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM logistik nasional.

Erwin Raza, Asisten Deputi Bidang Percepatan dan Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian, mengatakan untuk meningkatkan daya saing nasional, mesti fokus pada membangun ekosistem dengan cara berkolaborasi antar stakeholders dan pelaku bisnis.

“Kita (pelaku logsitik) jangan bermain sendiri-sendiri. Karean kalau sendiri-sendiri kita akan tetap kecil. Karenanya kita harus terus menggabungkan kekuatan ini di Indonesia untuk bisa berkiprah di Asean,”ujar Erwin.(ri)

Peningkatan Infrastruktur Dorong Performa Logitik RI

ALFIJAK- Peningkatan Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia saat ini sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan.

Pada tahun 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan selama kurun waktu empat tahun terakhir terbukti memberikan dampak yang positif.

“Karena dengan dibangunnya infrastruktur yang handal, merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia, yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Menhub dalam sambutannya pada Rapat Umum Anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA) ke XVII, di Jakarta pada Senin (9/12/2019).

Namun di sisi lain, kata Menhub, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih rendah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15 %, atau hanya sekitar 13,32 persen. Kecilnya kontribusi maritim mengindikasikan bahwa Indonesia belum secara maksimal memanfaatkan potensi maritimnya dengan optimal.

Menhub Budi mengatakan, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah konkrit, untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui transportasi laut.

Hal ini, imbuhnya, dapat terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang melalui 4 Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar yang didukung oleh kebijakan yang menunjang kemudahan dalam berinvestasi.

Kemudahan itu antara lain; deregulasi perizinan dan implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), memberikan kemudahan informasi berbagai institusi yang ada di pelabuhan melalui sistem INAPORTNET yang sudah berjalan di 32 pelabuhan tahun 2019.

Back Bone

Menhub menyampaikan, dalam rangka mendukung pembangunan nasional diperlukan kebijakan integrasi, serta pengembangan kawasan dan infrastruktur, yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6%, memperbaiki konektivitas, dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur.

Integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur dibangun dengan menjadikan konektivitas laut, sebagai “back bone” sistem transportasi untuk menunjang kawasan hinterland.

“Sebagai contoh, dapat kita lihat Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Sei Mangke di Sumatera Utara, yang didukung oleh jaringan rel kereta api dan jalan tol untuk menunjang pergerakan barang, dari pusat industri ke pelabuhan maupun sebaliknya,”ucapnya.

Hal tersebut, menurut Menhub harus didukung oleh program dan kebijakan pembangunan sektor kelautan yang terarah, tepat sasaran, dan kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia yang mampu mengkonsolidasikan program-progam pembangunan kelautan yang telah ada.

Kebijakan tersebut tercermin dalam arah kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana isu infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda masih menjadi fokus kerja Kementerian Perhubungan.

“Isu strategis ini menjadi acuan dan arah kebijakan transportasi laut Tahun 2020-2024 yang berfokus pada infrastruktur, konektivitas dan keselamatan serta upaya optimalisasi penggunaan pembiayaan alternatif dalam membangun infrastruktur,” paparnya.

Peluang

Menhub Budi menambahkan, selain pengembangan kawasan industri, terdapat peluang investasi pada bidang pariwisata, terutama untuk menunjang 10 lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional seperti Danau Toba, Mandalika dan Labuan Bajo.

Hal ini telah didukung oleh kebijakan pembukaan pelabuhan untuk kapal-kapal wisata, sebanyak 18 l pelabuhan sebagai entry dan exit point kapal wisata/yacht dan lima pelabuhan untuk embarkasi dan debarkasi wisatawan menggunakan kapal pesiar/cruise ship.

Tentunya, kata Menhub, peluang ini harus segera dimanfaatkan oleh perusahaan pelayaran nasional khususnya anggota INSA, dengan menambah investasi baik secara mandiri serta tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan investor asing, sehingga pelayaran nasional juga dapat menguasai pangsa wisatawan internasional di 10 lokasi strategis ini.

Menhub juga menyinggung tentang konektivitas dan logistik, yang tidak terlepas dari program angkutan barang tol laut.

Pada tahun 2019, terdapat 20 trayek tol laut, yang diharapkan dapat mengurangi disparitas harga, khususnya di wilayah timur Indonesia.

“Melalui program tol laut ini harga barang pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunjan sebesar 20-30% karena Saudara-saudara kita di pelosok berhak mendapatkan harga yang murah dan wajar,”paparnya.

Pemerintah juga hadir untuk melayani masyarakat yang hampir tak tersentuh kapal komersil, yakni melalui 113 trayek penyelenggaraan angkutan perintis pada tahun 2019, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), atau subsidi bagi kapal penumpang PT. Pelni sebanyak 26 kapal dan penyelenggaraan 6 kapal angkutan ternak yang telah berjalan di 6 trayek.

“Trayek-trayek perintis ini diharapkan dapat segera menjadi komersil dan dilepas ke pihak swasta, sehingga dana subsidi pemerintah dapat dialihkan ke lokasi-lokasi lain yang lebih membutuhkan,”tuturnya.

Selain itu, ujar Memhub Budi, untuk mewujudkan konektivitas negara ASEAN, ditetapkan 3 rute prioritas yakni rute roro Bitung-Davao yang telah dilaunching Presiden Joko Widodo dan Presiden Duterte pada tanggal 30 April 2017, Rute Roro Dumai-Malaka yang direncanakan akan beroperasi pada kwartal ke-3 tahun 2020, serta rute Belawan-Penang-Phuket.

“Tentunya peluang ini harus dapat dimanfaatkan oleh anggota INSA untuk dapat mengembangkan jaringan bisnis ke negara-negara tetangga, berkolaborasi dengan industri pelayaran ASEAN sehingga anggota INSA tidak hanya berjaya di dalam negeri tapi juga dapat menguasai pangsa ASEAN,”ucapnya.(ri)

Syah, Adil Karim Pimpin DPW ALFI Jakarta 2019-2024

Alfijak : President Director PT Trimitra Express, Adil Karim terpilih menjadi Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta masa bakti 2019-2024.

Adil yang merupakan mantan Sekum DPW ALFI DKI Jakarta 2014-2019 itu harus berebut suara dengan tiga calon lainnya pada Muswil ke 5 asosiasi itu.

“Kita harus membekali profesionalisme kita sebagai SDM logistik nasional agar bisa meningkat lagi,” ujar Adil dalam sambutannya usai dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi.

Pemilihan Ketua ALFI DKI Jakarta 2019-2024 dilakukan melalui mekanisme formatur pada rangkaian Musyawarah Wilayah ke 5 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, pada Kamis (5/12/2019).

Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART asosiasi tersebut, rangkaian pemilihan dilaksanakan melalui mekanisme keterwakilan atau formatur dengan anggota formatur sebanyak lima orang yang berasal dari unsur pengurus DPP ALFI, unsur pengurus DPW ALFI DKI Jakarta, dan tiga orang formatur lainnya dipilih dari peserta Muswil melalui pemungutan suara.

Setelah dilakukan penyaringan oleh Sidang Muswil yang dipimpin Anwar Satta, terdapat sebanyak 17 peserta yang mengajukan diri sebagai Formatur.

Sidang Muswil selanjutnya mengumumkan tiga nama Formatur yang dipilih peserta yang meraih suara terbanyak yakni; Ian Sudiana (39 suara), Hery Susanto (63) dan Adil Karim (76).

Kemudian, sidang Muswil mengumumkan Formatur terpilih sebanyak lima orang yakni; Yukki N Hanafi (Ketua Umum DPP ALFI), Widijanto (inchumbent), Adil Karim, Hery Susanto dan Ian Sudiana.

Adapun yang menyatakan bersedia menjadi calon Ketua Umum DPW ALFI periode 2019-2024 sebanyak empat calon yakni; Widijanto (inchumbent), M.Qadar Jafar (mantan pengurus), Sugiyanto (mantan pengurus) dan Adil Karim (mantan Sekjen).

Sebelum dilakukan pemilihan Formatur, masing-masing Calon Ketua ALFI DKI 2019-2024 menyampaikan visi dan misinya selama durasi tiga menit dihadapan seluruh peserta Muswil ALFI DKI Jakarta.

Muswil ke 5 ALFI DKI Jakarta tersebut dibuka resmi oleh Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi.

Sesuai daftar hadir, Muswil itu diikuti sekitar 207 perusahaan anggota ALFI dan sejumlah undangan serta peninjau.(#)

Berikut Susunan Pengurus DPW ALFI DKI Jakarta Periode 2019-2024

Ketua Dewan Kehormatan : Syukri Siregar
Ketua Dewan Pembina : Widijanto
Ketua Umum : Adil Karim
Sekretaris Umum : Fauzan
Wakil Ketua Bidang Kepabeanan dan Kepelabuhanan : Hery Susanto

Muswil ALFI DKI Digelar 5 Des 2019

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, siap menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke V, pada 5 Desember 2019 dengan mengambil tema Meningkatkan Peran ALFI/ILFA Dalam Mewujudkan Ekosistem di DKI Jakarta Guna Mengantisipasi Era Industri 4.0.

Muswil dalam rangka melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) itu merupakan perhelatan tertinggi seluruh anggota di organisasi tersebut untuk memilih Pengurus/Ketua DPW ALFI periode 2019-2024.

Seluruh perusahaan anggota DPW ALFI DKI dihimbau untuk menghadiri Muswil ke V tersebut, mengingat undangan ke masing-masing perusahaan anggota sudah disampaikan oleh sekretariat ALFI DKI.(redaksi)

ALFI Minta Tak Ada Pembatasan Truk Logistik di Jelang Nataru

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA- Pengusaha forwarder dan logistik di DKI Jakarta mengharapkan tidak ada pembatasan operasional truk di ruas jalan tertentu menjelang Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, saat ini pengusaha logistik sedang giat-giatnya memacu aktivitas ekspor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Biasanya delivery kegiatan ekspor itu terjadi di akhir pekan.Jangan sampai ada pembatasan operasional truk logistik di akhir pekan apalagi menjelang Natal dan akhir tahun seperti ini,”ujar Adil Karim pada Senin (2/12/2019).

Sebagaimana diberitakan, menjelang musim Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Kementerian Perhubungan kembali merencanakan pembatasan operasi angkutan barang selama periode puncak Nataru itu.

Rencananya, pembatasan dilakukan selama 5 hari terhadap angkutan barang san logistik di jalan tol dan jalan nasional selama Nataru.

Pembatasan dilakukan pada Jumat–Sabtu, 20-21 Desember 2019; Rabu, 25 Desember 2019; serta Selasa, 31 Desember 2019- Rabu,1 Januari 2020.

Adapun, lokasi pembatasan operasional truk logistik tersebut yakni; pada Rabu, 25 Desember 2019 atau hari Natal berada di ruas Tol Cikampek-Jakarta (arah menuju Jakarta).

Pembatasan berlaku bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandeng, serta mobil barang pengangkutan bahan galian (tanah, pasir, batu), bahan tambang, bangunan.

Sementara itu, pembatasan operasional tidak berlaku bagi mobil pengangkut BBM, barang ekspor dan impor dan dan menuju pelabuhan, air minum dalam kemasan, ternak, pupuk, hantaran pos dan uang, serta barang-barang pokok.

Adil Karim mengungkapkan, sebanyak 22 kawasan industri tersebar di wilayah Jakarta sampai dengan Cikampek.

“Kalau mau membuat kebijakan pembatasan truk logistik, pada ruas Jakarta-Cikampek mesti juga memberikan solusi terhadap keberlangsungan aktivitas industri tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai pembatasan operasi angkutan barang setiap musim Nataru sangat menyulitkan operasional pengusaha truk.

“Kami sudah mengusulkan tidak adanya pelarangan atau pembatasan angkutan barang selama musim puncak Nataru itu. Kita siap tidak beroperasi pada tanggal merah atau waktu libur saja,”ucap Gemilang.

Menurut Gemilang, adanya pembatasan opeasional truk di luar tanggal merah atau hari libur justru membuat pengemudi/sopir truk enggan bekerja.

“Pada akhirnya Sopir enggak mau narik lagi dan memilih libur ketimbang harus masuk selang-seling.Akibatknya pengusaha truk kesulitan cari Sopir pengganti,sehingga pada gilirannya truk pun berhenti tidak operasional,”paparnya.(sumber:beritakapal.com)

RI Butuh SDM Logistik Bertaraf Internasional

ALFIJAK : Indonesia dinilai membutuhkan sumber daya manusia (SDM) di bidang maritim, logistik, dan transportasi bertaraf internasional untuk menunjang kebutuhan industri kepelabuhanan, maritim, dan logistik di tanah air.

Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI), Amri Yusuf, di Jakarta, disalin dari laman kantor berita Antara, mengatakan saat ini peningkatan kapasitas SDM di bidang maritim, logistik dan transportasi semakin menjadi tuntutan.

“Kapasitas kapal-kapal pelayaran semakin besar, dan volume barang yang diangkut juga terus meningkat. Oleh karena itu, kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang maritim, logistik dan transportasi dituntut semakin cepat dan efisien,” kata Amri Yusuf.

Amri mengatakan, PMLI akan terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kapasitas SDM di bidang maritim, logistik, dan transportasi. Peningkatan kapasitas SDM ini sejalan dengan visi Indonesia Maju, yang diusung pemerintah saat ini.

Konkritnya, PMLI  menggandeng Natwide Personnel Australia untuk menandatangani kerja sama pengembangan kapasitas SDM bidang maritim, logistik dan transportasi. Kerja sama ini diharapkan bisa menunjang kebutuhan lisensi bertaraf internasional, khususnya di bidang maritim, logistik, dan transportasi.

Amri menegaskan, dengan ditandatanganinya kesepakatan kerja sama ini, PMLI siap menyelenggarakan pelatihan kompetensi SDM Logistik Indonesia yang bertaraf internasional. “Selain standar ASEAN, PMLI juga sedang dalam tahap untuk mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara pelatihan logistik dari sebuah organisasi pelatihan berskala global,” ujarnya.

Dia menegaskan, sebagai badan usaha yang fokus dalam Pelatihan dan Konsultan, PMLI melihat visi pemerintah lima tahun ke depan ini sebagai momentum untuk aktif ambil bagian sekaligus mewujudkan visi perusahaan menjadi mitra pembelajaran terbaik dalam peningkatan kompetensi SDM pada industri kepelabuhanan, maritim dan logistik di tanah air.

Sementara itu, Chief Executive Officer Natwide Australia, Bernard O’Hara mengatakan, Indonesia yang memiliki wilayah maritim yang sangat luas, membutuhkan SDM yang kompeten, yang ditandai dengan kepemilikan lisensi bertaraf Internasional.

“Indonesia memiliki penduduk dengan usia produktif yang besar, seharusnya bisa mendorong SDM-nya untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Saya membayangkan suatu hari nanti SDM logistik yang kompeten dari Indonesia bisa menguasai pasar tenaga kerja dan bahkan bisa bersaing di mancanegara, dalam menyongsong kebangkitan ekonomi global,” ujar Bernie.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pelayanan bongkar muat (throughput) petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok meningkat menjadi delapan juta TEUs pada 2019 setelah pada  2018 mencapai 7,5 juta TEUs. “Harapannya naik dari 7,5 juta jadi delapan juta dan terus naik. Tentunya kita harus menekan biaya-biaya,” tutur Budi, demikian Antara.

Menhub menjelaskan bahwa peningkatan throughput ini masih dapat terus diupayakan hingga mencapai 10-12 juta TEUs per tahun. “Kalau mau dinaikkan jadi 10-12 juta masih bisa, masih ada kapasitas tak perlu memperbesar pelabuhan. Yang perlu dilakukan bagaimana dari pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, Palembang terkonsolidasi ke sini. Sehingga kapal-kapal besar datang ke sini frekuensinya lebih banyak,” katanya.

Peningkatan throughput akan didukung dengan pelayanan arus bongkar muat yang di maksimalkan pada akhir pekan yaitu Sabtu dan Minggu.

Peningkatan pelayanan ini dilakukan agar arus bongkar muat tidak hanya menumpuk di hari Kamis dan Jumat. “Selama ini barang-barang itu relatif tidak maksimal di Sabtu Minggu, oleh karenanya saya minta ke tim untuk aktifkan Sabtu Minggu. Kita mesti masuk. Terima kasih pihak karantina dan bea cukai datang semua sehingga jadi ada suatu kenaikan,” kata Menhub.

“Kalau ada pelayanan maka ini bisa beroperasi tidak hanya sekali seminggu tapi bisa 2-3 kali, kemacetan juga berkurang. Bayangkan kalau berkumpul di Kamis dan Jumat maka keluar masuk dari sini jadi mengantre,” tambahnya.(ri)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya