Struktur tarif bongkar muat di Priok mendesak dibenahi

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) mendorong adanya single billing atau tarif tunggal untuk layanan di terminal khusus kendaraan dan alat berat yang saat ini dikelola Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) di pelabuhan Tanjung Priok.

JAKARTA (alfijak); Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, selama ini perusahaan bongkar muat (PBM) yang melakukan kegiatan dan layanan bongkar muat di IKT tidak seragam dalam menagihkan tarif jasa layanan ke consignee.

“Akibatnya seringkali timbul masalah dan menyebabkan biaya tinggi karena kepastian tarif tidak sama. Oleh karena itu kedepan manajemen IKT perlu mengawasinya dengan mengeluarkan single billing,” ujarnya kepada Bisnis.com, pada Selasa (5/12/2017).

Widijanto mengatakan, selama ini menagih atau mengeluarkan invoice sendiri kepada consignee teehadap layanan bongkar muat di IKT.

Apalagi, saat ini sedang disiapkan tarif kesepakatan untuk semua jenis layanan di fasilitas IKT termasuk antara lain untuk tarif penumpukan, bongkar muat, repair jika diperlukan atau jika ada permintaan.

“Diharapkan pertengahan Desember tahun ini kesepakatan tarif layanan di IKT Tanjung Priok itu bisa final dan diimplementasikan single billing,” paparnya.

Widijanto mengatakan, komponen dan mekanisme tarif dalam kesepakatan layanan di IKT itu saat ini sedang disusun melibatkan Manajemen IKT bersama ALFI DKI Jakarta, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI, Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta.

“Dengan adanya kesepakatan itu, untuk memastikan cost logistik di Priok khususnya di IKT. Kami juga apresiasi saat ini manajemen IKT lebih cepat merespon aturan PM 72/2017 tentang jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan,”ujar dia.

Kadaluarsa

Widijanto mengatakan, sampai kini tarif breakbulk (non peti kemas) atau ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) di Priok masih menggunakan tarif yang masa berlakunya sudah habis sejak 2014 dan mengarah ke tarif liar.

“Sudah tiga tahun kedaluarsa dan hingga kini belum ada upaya dari manajemen cabang pelabuhan Priok untuk mengevaluasinya dengan pengguna jasa terkait melalui asosiasi di pelabuhan Priok. Karenanya kami mendesak Kantor OP Tanjung Priok untuk turun tangan masalah ini,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (5/12/2017).

Widijanto mengatakan dipakainya tarif OPP/OPT yang sudah kedaluarsa di pelabuhan Priok sama halnya menggunakan tarif liar atau ilegal.

“Untuk kepastian biaya logistik, kami ingin semua tarif dipelabuban itu berpedoman resmi bukan menggunakan pedoman tarif yang sudah kedaluasa,” ujarnya.

Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta, Subandi juga menyesalkan belum rampungnya persoalan tarif OPP/OPT yang sudah kedaluarsa di Priok itu.

“Kok lamban ya, akibatnya banyak kegiatan pelabuhan yang nabrak aturan terutama soal biaya-biaya yang seharusnya ada kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa sebagaimana diatur dalam permenhub 72 tahun 2017,” ujarnya dihubungi Bisnis.com, Selasa (5/12/2017).

GINSI DKI Jakarta menilai tarif OPP/OPT harus benar-benar dihitung secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan, baik dari aspek tata hitungnya maupun struktur dan golongan nya.

Dia menyebutkan, tarif OPP dan OPT yang berlaku namun sudah kedaluarsa saat ini tidak transparan dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mendorong upaya meningkatkan produktifitas yang tinggi karena biayanya sama untuk semua jenis komoditas.

Padahal, kata Subandi, masing-masing komoditas memiliki karakteristik dan produktifitas yang berbeda saat di muat ataupun dibongkar di dermaga pelabuhan. “Kalau pakai tarif yang sudah kedaluarsa bisa dikategorikan kegiatan bongkar muat kargo breakbulk di Priok itu ilegal,” ujar dia.

Dikonfirmasi Bisnis (5/12/2017), Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Arif Toha Tjahjagama mengatakan, pembahasan tarif OPP/OPT pelabuhan Priok yang sudah kedaluarasa itu akan menjadi perhatian instansinya.

“Segera kita tanyakan ke manajemen Priok dan asosisasi di pelabuhan terkait soal tarif yang kedaluarsa itu,” ujar dia.(bisnis.com/ac)

Tarif tol dalam kota naik, faedah tol bebas hambatan disoal

Setelah memberikan keputusan terkait kenaikan tarif empat ruas tol, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam waktu dekat akan menaikkan tarif sembilan ruas tol lainnya akan segera menaikkan kembali tarif tol dalam kota Jakarta.

JAKARTA (alfijak); Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna menyebut, kenaikan sembilan ruas itu paling cepat akhir tahun 2017 ini.

“Kami sedang laporkan ini ke Pak Menteri, setelah sebelumnya sembilan ruas itu memenuhi standar pelayanan minimum (SPM),” kata Herry di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Kesembilan ruas itu yakni Tol Semarang ABC, Tol Palimanan-Plumbon-Kanci, Tol Surabaya-Gempol, dan Tol Cawang-Tomang-Grogol-Pluit.

Selanjutnya, Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol-Pluit, Tol Serpong-Pondok Aren, Tol Ujung Pandang Tahap I dan II, serta Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.

Adapun empat ruas yang telah naik sebelumnya yakni Tol Tangerang-Merak, Tol Cikampek-Palimanan, Tol Gempol-Pandaan, serta Tol Makassar Seksi IV.

Kenaikan tarif masing-masing ruas berkisar antara 6-12 persen tergantung laju inflasi dua tahun terakhir.

“Sekarang tinggal proses administrasi saja,” kata dia.

Untuk diketahui, ada delapan indikator yang harus dipenuhi sebuah tol sebelum mengusulkan kenaikan tarif.

Delapan indikator itu yakni kondisi jalan, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, unit pertolongan, lingkungan, serta tempat istirahat.

“Pemenuhan kriteria minimal 87,5 persen. Jika tidak, ditunda 90 hari. Setelah itu diajukan kembali laporan perbaikan dan dicek ulang oleh BPJT,” kata dia.

Tol Dalam Kota 

Untuk kenaikan tarif tol dalam kota akan mulai diberlakukan mulai tanggal 8 Desember 2017, tepatnya pada pukul 00.00.

Kenaikkan tarif tol
Kenaikkan tarif tol (istimewa)

Tarif tol yang berubah dari semua golongan kendaraan, seperti golongan I yang semulanya adalah Rp 9.000 menjadi Rp 9.500.

Adapula golongan II menjadi Rp 11.500, golongan III menjadi Rp 15.500, golongan IV Rp 19.000 dan golongan V menjadi Rp 23.000.

Faedah tol?

Bulan lalu, Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, perusahaan logistik meminta pembedaan biaya untuk kenaikan tarif.

Maksudnya, lebih banyak pengguna kendaraan golongan I, ketimbang kendaraan logistik di jalan tol.

“Angkutan barang itu rata-rata tidak lebih dari 8%. Di jalur terpadat pun, di ruas Cikampek tidak lebih dari 8%. Selebihnya itu kendaraan sedang,” tuturnya kepada Okezone.

 Data itu, katanya, sebagai petunjuk supaya pemerintah mempertimbangkan kenaikan tarif.

“Sebab jika mengerucut pada faedah bahwa jalan tol harus bebas hambatan, maka bisa dilihat kendaraan mana yang mayoritas menggunakan jalan tol,” kata  Yukki. (okezone.com/tribunnews.com/kompas.com/ac)

Tol Laut kunci turunkan disparitas harga

Memasuki tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK program yang disampaikan pada masa kampaye Pemilihan Presiden (Pilpres) mulai direalisasikan. 

JAKARTA (alfijak): Satu diantaranya pembangunan Tol Laut yang mengangkut aneka barang kebutuhan pokok menuju wilayah Indonesia Timur untuk mewujudkan pemerataan harga antara Indonesia Barat dan Timur.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan sudah saatnya bangsa Indonesia harus kembali melihat laut sebagai potensi besar untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

“Bertahun-tahun kita suka lupa, Indonesia ini terdiri dari lebih 75 persen laut. Sudah berpuluh-puluh tahun kita membelakangi laut,” ujarnya.

Potensi tersebut, akan dikembangkan lebih luas lagi oleh Pemerintah dan saat ini itu akan diwujudkan melalui program Tol Laut.

“Kita lihat kebijakan Tol Laut Presiden Joko Widodo sudah mulai membuahkan hasil-hasil, misalnya perubahan harga di Indonesia timur itu sekarang sudah bisa terkoreksi, membaik 15-20 persen,” jelas Luhut.

Selain membuat jalur pelayaran bebas hambatan untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok,  pemerintah juga telah membangun lebih dari 30 logistic base di daerah terpencil  untuk bisa membuat keseimbangan harga.

Hingga bulan Desember ini, pemerintah sedikitnya telah merencanakan 15 trayek Tol Laut.

“Tol Laut kan sekarang 13 trayek, itu rencananya menjadi 15 trayek,” ungkap Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Budi Sutrisno.

Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemhub) Sugihardjo menyatakan, pihaknya tengah mengevaluasi rute tol laut yang ada saat ini. Evaluasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan frekuensi angkutan barang.

Pemerintah juga mengevaluasi subsidi di Tol Laut. Menurut hitungan, biaya transportasi semestinya bisa lebih murah dalam mengangkut logistik.

“Kami sedang lihat karena dari 13 rute itu, 11 rute berangkat ke timur dari Pelabuhan Tanjung Perak. Nah apakah semua harus berangkat dari sana lagi, itu kita evaluasi,” ujar Sugihardjo.

Dua rute tambahan itu akan menuju ke Pulau Natuna dan Enggano.

“Sasaran Tol Laut menurunkan disparitas harga bisa lebih terjangkau,” kata Sugihardjo. (tribunnews.com/ac)

BC & Polisi amankan 3 kontainer isi kosmetik & seprai ilegal

Aparat kepolisian bersama Bea Cukai mengamankan 3 buah kontainer yang berisi kosmetik dan kain seprai. Barang tersebut diamankan karena diduga ilegal.

JAKARTA (alfijak): “Anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama Bea Cukai Pusat dan Bea Cukai Tanjung Priok melakukan pemeriksaan terhadap 3 kontainer barang dari Pontianak yang dibawa ke Tanjung Priok menggunakan kapal Tasik Mas,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Eko Hadi Santoso lewat keterangan tertulisnya, Jumat (01/12/2017).

Kain seprai yang ditemukan dari kontainer Kain seprai yang ditemukan dari kontainer (Foto: Dok. Polres Pelabuhan Tanjung Priok)

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Dedi mengatakan kontainer berisi kosmetik diamankan polisi. Barang tersebut diduga ilegal karena tak ada keterangan pakai dan bahasa Indonesia.

“Diduga ilegal. Kita mengarahnya masih global seperti nggak ada aturan pakai, nggak ada bahasa Indonesia, dan sebagainya,” kata Dedi melalui pesan singkat.

Dia mengatakan, saat ini belum ada orang yang dimintai pertanggungjawaban terkait barang tersebut.

Di dalam kontainer berukuran 20 kaki tersebut terdapat kosmetik jenis oil for skin dengan merek Astringent yang dibungkus dalam kardus.

Kosmetik yang ditemukan yakni oil for skinKosmetik yang ditemukan yakni oil for skin (Foto: Dok. Polres Pelabuhan Tanjung Priok)

Sementara itu, dua kontainer berisi kain seprai diamankan oleh petugas Bea Cukai.

Kain seprai tersebut ditemukan dalam 2 kontainer berukuran 40 kaki yang dibungkus dalam karung.

“Yang kain kena kepabeanan,” ucap dia.

Dalam pemeriksaan ini, ditemukan juga arang batok kelapa yang dibungkus dalam karung. Arang yang ada dalam kontainer berukuran 40 kaki tersebut tak diamankan. (detik.com/ac)

Yukki: sinergi BUMN & swasta perlu kejar Konektivitas ASEAN 2025

Ketua Umum ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia), Yukki Nugrahawan Hanafi menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi terutama antara BUMN dan swasta untuk mendukung program pemerintah dalam membuat program menuju ‘Konektivitas ASEAN 2025.’

JAKARTA (alfijak): “Konektivitas logistik di kawasan ASEAN hanya dapat terwujud bila kita menjalin sinergitas strategis antara perusahaan logistik BUMN dan Swasta. Akan jauh panggang dari api jika pelaku industri logistik saling mengedepankan ego dan mengesampingkan semangat kolaborasi,” ujar Yukki yang juga merupakan Chairman AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Associations) belum lama ini.

Logistik dikatakan Yukki merupakan bidang yang bersifat multisektoral.

Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak terkait dalam mendorong daya saing industri logistik dalam negeri termasuk para pelaku logistik dan penyedia jasa logistik yang terdiri atas perusahaan- perusahaan swasta dan perusahaan- perusahaan BUMN.

Dalam hal ini, dirinya menyebutkan bahwa ALFI sebagai bagian dari AFFA memiliki peran penting dalam meningkatkan utilisasi aset, optimalisasi rencana investasi (pengembangan fasilitas), dan meningkatkan integrasi pelayanan salah satunya melalui platform “The HiVE.”

“ALFI sebagai bagian dari AFFA telah mengadopsi dan sepakat untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan platform e-connectivity dengan meluncurkan ‘The Hive’ bersama. dengan pelaku logistik di negara-negara ASEAN,” papar Yukki..’

Dalam pidato saat pembukaan acara ini, Menteri Perhubungan RI, Bapak Budi Karya Sumadi mengatakan ASEAN telah menjadi pasar ekonomi terbuka dan terpadu, dimana perdagangan antar negara ASEAN mewakili 24% dari total perdagangan negara-negara ASEAN.

Dalam situasi ini AFFA merupakan aktor penting dalam membuat konektivitas menjadi sukses.

“AFFA harus mempromosikan dan membangun kerja sama yang kuat antar anggota dan membantu pemerintah untuk mewujudkan program konektivitas logistik di kawasan ASEAN,” ujar Menhub.  (tribunnews.com/ac)

 

BC yakin post border bisa turunkan dwelling time di pelabuhan

Pemerintah meyakini pengubahan mekanisme pengawasan terhadap baja impor melalui skema post border dapat menurunkan dwelling time di pelabuhan.

Kepala Seksi Impor Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai Anju Hamonangan Gultom menyatakan pengawasan kesesuaian barang dapat dilakukan di luar pelabuhan.

Postborder itu nantinya dilakukan dalam rangka mempercepat dwelling time. Sama sekali tidak mengurangi pengawasan instansi mana pun, tapi memang mekanismenya saja yang berubah,” ujarnya di dalam gelaran Indonesia Quality and Safety Forum 2017, Rabu (29/11).

Pemerintah tidak serta merta mengalihkan seluruh pemeriksaan kesesuaian barang impor menjadi post border.

Menurutnya, pemerintah mengutamakan pengecekan barang yang terkait  langsung dengan kesehatan dan keselamatan tetap dilakukan di pelabuhan.

“Tidak semua barang menjadi post border, banyak yang tetap dilakukan di dalam port,” ujarnya

Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai, dwelling time pada pelabuhan Tanjung Priok pada November rerata mencapai 3,2 hari.

Angka tersebut mencakup pre-clearance selama 1,8 hari, custom clearance selama 0,4 hari, dan post clearance 1,01 hari. “Targetnya bisa ditekan menjadi sekitar 2 hari,” ujarnya.

Sebelumnya, pebisnis baja domestik mencemaskan skema post border yang berisiko memperlonggar fungsi pengawasan terhadap baja imporPenyesuaian ketentuan pengawasan tersebut rencananya berlaku mulai Februari 2018.

Potensi biaya

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia Hidayat Triseputro menyatakan pabrikan memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan biaya tambahan bagi industri dan memperlambat kecepatan importasi.

“Kalau boleh jujur, sebenarnya kami juga sedang meraba-raba bagaimana dampaknya nanti.  Tapi pertanyaaannya, siapa saja yang terlibat dalam pengawasannya nanti?” ujarnya.

Menurutnya, ketentuan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan di dalam gudang penyimpanan importir memungkinkan barang impor tertahan lebih lama.

“Dan itu juga berkaitan dengan kemungkinan tambahan cost karena bukan tidak mungkin malah mengurangi kecepatan barang masuk. Semakin lambat kecepatan barang keluar masuk, itu yang mengganggu produksi,”ujarnya.

Terlebih, pemeriksaan fisik barang pada skema post border menimbulkan berbagai pertanyaan lain tatkala barang impor tak memenuhi ketentuan pemerintah. Sementara itu, barang tersebut sudah berada di dalam gudang importir.

“Dan  yang terpenting, begitu ada barang yang tidak sesuai ketentuan masuk, lalu barangnya mau diapakan? Dibalikin re-ekspor lagi kan rasanya kan enggak mungkin, sedangkan kalau hanya pengecekan barang sesuai sesuai dokumen, resiko barangnya tidak sesuai itu tinggi sekali,” ujarnya. (bisnis.com/ac)

Aptrindo desak UU Nomor 22 Tahun 2009 segera direvisi

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai sudah waktunya pemerintah merevisi UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika ingin serius melakukan penindakan di jembatan timbang terhadap angkutan barang dengan muatan atau tonase berlebih.

JAKARTA (alfijak): Wakil Ketua Aptrindo Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan pemerintah akan kesulitan menghilangkan muatan atau tonase berlebih jika UU No. 22/2009 tidak direvisi.

UU itu, ungkapnya, baru menyentuh pengemudi angkutan barang truk ketika terdapat pelanggaran muatan atau tonase berlebih.

“Susah [menghilangkan overtonase atau overload tanpa merevisi UU No. 22/2009] karena semua harus dimulai dari aturan tertingginya,” kata Kyatmaja di Jakarta pada Senin (27/11/2017).

Dia menjelaskan muatan atau tonase berlebih dan kemacetan sangat merugikan bagi para pelaku usaha angkutan barang truk. Akibat kedua hal tersebut, lanjutnya utilisasi angkutan barang menjadi sangat rendah.

Saat ini, menurut dia, angkutan barang truk di Thailand bisa 2,5 kali lebih produktif dibandingkan dengan di  Indonesia, Eropa empat kali, dan Amerika Serikat bisa 5 kali lebih produktif. Dia menegaskan muatan berlebih dapat memperpendek umur kendaraan hingga 50%. “Kalau utilisasi, kita lihat konteks daya saing saja.”

Dia menambahkan para pelaku usaha angkutan barang truk pada dasarnya tidak suka dengan muatan atau tonase berlebih.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya setuju dengan penindakan yang dilakukan pemerintah di jembatan timbang terhadap truk bermuatan atau tonase berlebih.

Kemudian, ujar Kyatmaja, UU No. 22/2009 juga perlu direvisi mengingat sudah ada cukup lama dan perlu pembaruan dengan mengacu pada situasi-situasi terkini.

“Kalau pemerintah serius yang diperbaiki, kalau enggak ya biarkan saja.”

Dia mengungkapkan angkutan barang sejak 1993 tidak pernah diatur oleh pemerintah.

Akademisi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan komponen sanksi yang tegas kepada pemilik barang merupakan yang paling penting diatur jika pemerintah  merevisi UU 22/2009 agar tidak ada truk muatan atau tonase berlebih.

Pemerintah, ungkapnya, bisa memberikan sanksi berupa pidana selain administratif terhadap pemilik barang yang kedapatan barang-barang yang diangkutnya melebihi jumlah berat yang diizinkan.

“Sanksi yang lebih tegas kepada pemilik barang. Tidak hanya administratif, tapi juga pidana,” kata Djoko.

Dia menambahkan selama ini pihak yang paling banyak terkena sanksi akibat muatan atau tonase berlebih adalah pengemudi. (bisnis.com/ac)

Diduga monopolistik, ALFI siap gugat CFS ke KPU

Perusahaan forwarder dan logistik yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok keberatan adanya pemusatan kegiatan konsolidasi kargo ekspor impor atau container freight station (CFS) center di pelabuhan itu karena berpotensi monopolistik dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

JAKARTSA (alfijak): kretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim menyatakan asosiasinya akan menyampaikan kepada komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) untuk mempertanyakan pendapat lembaga tersebut perihal adanya CFS center di pelabuhan Priok yang kini disiapkan oleh PT.Pelindo II/IPC.

“Kemarin (27/11), sejumlah perusahaan forwarder mengadukan masalah kehadiran CFS centre di Priok itu kepada ALFI karena berpotensi mematikan kegiatan usaha forwarder yang selama ini berada di luar pelabuhan Priok dalam melayani kargo impor berstatus less than container load. Secepatnya, ALFI akan pertanyakan masalah ini kepada KPPU,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (28/11/2017).

Adil mengungkapkan, selama ini penanganan kargo impor berstatus lesss than container load (LCL) tersebar di sejumlah fasilitas gudang yang ada di dalam pelabuhan Priok maupun gudang di luar pelabuhan yang masih dalam wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok.

“Jika harus dipusatkan di dalam satu lokasi atau CFS centre di dalam pelabuhan apakah hal ini tidak bertentangan dengan UU monopoli dan persaingan usaha?.Sebab Pelindo II sebagai BUMN semestinya juga ikut berperan menumbuhkembangkan usaha swasta dengan cara kemitraan, bukan menciptaka persaingan yang berpotensi tidak sehat,” paparnya.

Dia juga menyatakan fasilitas CFS centre di dalam area Pelabuhan Tanjung Priok berpotensi membuat pelabuhan itu terancam kemacetan dan krodit, lantaran lokasi fasilitasnya tidak tepat.

Lokasi CFS centre Priok saat ini berada di eks gudang Masaji Kargo Tama (MKT) dan Gudang Agung Raya yang saat ini bersebelahan dengan akses masuk utama pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok.

“Mestinya dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum menentukan lokasinya CFS centre, karena sekarang ini saja truk untuk masuk ke gudang Agung Raya bisa memakan tiga lapis lajur jalan dan parkirnya di pinggir jalan dekat pintu masuk gudang itu.Apalagi kalau di gudang itu di jadikan CFS centre akan menjadi masalah baru terkait traffic di dalam pelabuhan,”paparnya.

Adil mengatakan sejak awal ALFI sudah menyampaikan kepada PT.Pelindo II/IPC untuk melakukan simulasi terlebih dahulu soal CFS centre di pelabuhan Priok sebelum dioperasikan termasuk bagaiman sistem tehnologi yang akan diimplementasikannya.

Selain itu, imbuhnya, ALFI juga sudah mengusulkan supaya disiapkan satu lokasi lainnya di luar pelabuhan untuk CFS centre itu yang terintegrasi dengan sistem layanan arus barang berbasis online.

“ALFI juga sudah meminta agar dilakukan kajian supaya tidak terjadi traffic jump di pelabuhan akibat barang impor LCL dikumpulkan hanya di dua fasilitas gudang itu yakni MKT dan Agung Raya. Sebab selama ini saja kondisnya sudah jalan ke lokasi itu macet,” paparnya.

Dia mengatakan Pelindo II hendaknya tidak memaksakan kehendak mengoperasikan fasilitas CFS centre di lokasi fasilitas yang ada saat ini, namun bisa dicarikan solusi alternative lokasi lainnya yang tidak menimbulkan persoalan baru terutama menyangkut kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan Priok.

“Kami melihat CFS centre yang disiapkan Pelindo II saat ini terkesan BUMN itu hanya untuk mengisi fasilitas gudang miliknya yang selama ini kosong sehingga mau dipaksakan dengan dalih CFS centre,” paparnya.

Pada prinsipnya ALFI DKI sangat mendukung program modernisasi pelabuhan Priok namun harus jelas konsepnya dan kajiannya serta jangan hanya sekedar untuk merebut pasar yang sudah ada selama ini untuk dialihkan ke CFS centre tetapi berdampak masalah traffic di dalam pelabuhan sehingga menggangu kelancaran arus barang ekspor impor khususnya yang full container.

Untuk kategori barang LCL, cargo owner-nya itu adalah perusahaan forwarder dan pengirimannya dari negara asal adalah container yard to container yard atau yang sering disebut CY to CY sehingga sampai dipelabuhan atau pun terminal perusahaan forwarder yang melakukan pecah pos status barang itu ke pelayaran pengangkutnya.

“Forwarder punya hak menempatkan di gudang manapun untuk kargo impor berstatus LCL itu bukan harus di dalam pelabuhan. Makanya, jangan sekedar bikin fasilitas CFS center tetapi acuannya juga mesti jelas,”tuturnya.

Fasilitas CFS center di Pelabuhan Priok, saat ini dioperasikan oleh dua perusahaan penyedia logistik di pelabuhan itu yakni PT.Multi Terminal Indonesia (IPC Logistic Services) dan PT.Agung Raya Warehouse. (bisnis.com/ac)

Appkindo bantah jadi penyebab biaya logistik tinggi di bandara

Asosiasi Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (Appkindo) membantah jika pihaknya dianggap sebagai penyebab utama biaya logistik di bandara tinggi.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Appkindo Andrianto Soedjarwo mengatakan pemerintah harus objektif dalam menilai biaya logistik di bandara. Pasalnya, penentuan tarif agen inspeksi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

“Beberapa waktu lalu kami disurvei oleh Kemenko Maritim. Kami dianggap jadi penyebab biaya logistik tinggi. Padahal, biaya kami tinggi juga karena aturan yang dibuat pemerintah,” katanya kepada Bisnis di Jakarta pada Minggu (26/11/2017).

Biaya yang dimaksud Andrianto antara lain pembelian mesin pemindai (x-ray) baru dan biaya sewa gudang dan lahan di sekitar bandara.

Apalagi, baru-baru ini Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017. Dalam aturan baru tersebut regulated agent (RA) diharuskan menggunakan mesin x-ray dual view untuk kargo tujuan internasional.

“Sekarang x-ray harus dual view, mengadopsi standar Eropa dan Amerika. Jadi terpaksa kami harus beli lagi. Artinya kami harus naikkan harga,” ucapnya.

Andrianto menjelaskan harga mesin x-ray teknologi terbaru cukup mahal. Kisaran harganya antara Rp4,5 miliar-Rp6,6 miliar.

Sebelumnya, sejumlah pelaku industri logistik mengeluhkan keberadaan RA yang dinilai membebani biaya pengiriman barang.

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menilai RA sepatutnya dievaluasi karena membuat biaya pengiriman tinggi. (bisnis.com/ac)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya