ALFI Apresiasi Implementasi Manifest Generasi Ketiga oleh Ditjen Bea Cukai

Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA (Alfijak): Dalam rangka mempercepat kelancaran arus barang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengimplementasikan manifest generasi ke III.

Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu mengatakan bahwa menifest generasi ke III merupakan versi paling mutakhir yang mengedepankan prinsip otomasi dan simplifikasi sejalan dengan program reformasi Bea dan Cukai.

Adapun beberapa prinsip yang diusung dalam sistem ini di antaranya advance manifest system 24 jam sebelum kedatangan untuk sarana pengangkut laut sehingga customs clearance bisa dilalukan lebih cepat.

Selain itu, melalui sistem ini otoritas juga menambah non-vessel operating common carrier dan penyelenggara pos agar pengajuan manifest dapat lebih cepat oleh masing-masing penerbit dokumen.

“Bea cukai juga menerapkan prinsip manajemen risiko perubahan manifest di mana perubahan dapat dilakukan secara online dan tidak semua perubahan wajib persetujuan kepala kantor, pencantuman NPWP, dan penutupan pos manifest,” ujarnya, kemarin.

Penerapan Manifest Generasi III telah dilakukan secara bertahap yang dimulai pada tanggal 28 Desember 2017 di Kantor Pabean di Jakarta.

Menurutnya, hingga Agustus 2018, sistem ini telah diterapkan secara bertahap pada 12 Kantor Pabean utama di seluruh Indonesia yang meliputi 6 pelabuhan dan 7 bandara utama di mana secara statistik mewakili lebih dari 80% volume impor dan ekspor nasional.

Pada 26 September 2018, sistem Manifest Generasi III diberlakukan di seluruh pelabuhan dan bandara internasional yang diawasi oleh 104 Kantor Pabean di seluruh Indonesia.

Pengimplementasian Manifest Generasi III telah memberikan dampak positif dan menciptakan berbagai kemudahan di antaranya penurunan dwelling timekhususnya pre-clearance di mana berdasarkan data di pelabuhan Tanjung Priok, terjadi penurunan pre-clearancesebesar 0,81 hari atau 19,69% setelah mandatory sistem Manifest Generasi III.

Widijanto, Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengapresiasi langkah Ditjen Bea dan Cukai tersebut karena manfaat sistem itu sangat dirasakan pelaku bisnis terutama dalam percepatan proses clearance.

“Sangat membantu pelaku usaha mengingat sistem manifest generasi ke tiga ini dapat menghilangkan persyaratan pos manifest lainnya yang berlaku selama ini,”kata Widijanto.

Ditjen Bea dan Cukai menyatakan, manifest Generasi III telah menghilangkan proses perincian pos manifest yang selama ini mencapai 11.500 proses per bulan. Hal ini mengakibatkan proses clearance berkurang sebesar 2 hingga 8 jam atau sebesar 20% – 80% dari sebelumnya, serta mengurangi biaya, dan beban administrasi.

Implementasian Manifest Generasi III juga telah mengurangi proses redress manifest. Pada awal masa pemberlakuan sistem self-correction redress manifest pada sistem Manifest Generasi III, proses redress berkurang sebesar 22,75% dari yang selama ini rata-rata mencapai 550 permohonan per bulan.(adm)

 

 

 

Sambangi Gedung Dewan, Pekerja JICT Ajukan Lima Tuntutan

Serikat Pekerja JICT, Saat Aksi di depan gedung DPR-RI (7/1)

JAKARTA (Alfijak): Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) dan segenap pekerja pelabuhan Indonesia adakan aksi lanjutan gerakan pengembalian aset bangsa JICT dan Keadilan Bagi Pekerja.

Aksi ini dilakukan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin 7 Januari 2019. Dalam aksi tersebut, pekerja membawa payung hitam dan simbol hitung mundur sebagai tanda matinya keadilan bagi pekerja dan berlarutnya proses hukum kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja serta kasus Pelindo II lainnya.

Sekjen SP JICT, M. Firmansyah mengatakan, total kerugian negara kasus Pelindo II mencapai Rp 14,86 triliun. Di antaranya, perpanjangan JICT-Koja, Global Bond dan proyek pembangunan Kalibaru yang dinyatakan gagal kontruksi.

Untuk itu SPJICT bersama pekerja pelabuhan menyampaikan beberapa hal:

Pertama, DPR RI harus segera menindaklanjuti kepada aparat penegak hukum dan melakukan supervisi ketat agar kasus-kasus Pelindo II dengan kerugian negara Rp 14,86 triliun tidak di-peti es-kan. Baik pelanggaran Undang-Undang dan kerugian negara sudah sangat terang benderang. Jangan sampai rakyat Indonesia menanggung beban besar akibat salah kelola pelabuhan nasional.

Kedua, dalam kasus JICT-Koja, kontrak perusahaan asal Hong Kong, Hutchison, di pelabuhan petikemas terbesar se-Indonesia, JICT, habis 27 Maret 2019 dan di TPK Koja telah habis pada Oktober 2018.

Ketiga, audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelanggaran Undang-Undang dalam kasus JICT-Koja seperti tidak ada izin konsesi pemerintah, tanpa tender, tanpa RJPP-RKAP dan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga indikasi kerugian negara mencapai minimal hampir Rp 6 triliun.

“Baik DPR, Pemerintah dan KPK yang sedang menyelidiki kasus ini harus memastikan gerbang ekonomi nasional JICT-Koja bisa kembali ke NKRI pada akhir Maret 2019,”ujar Firmansyah.

Ketiga, Hutchison selama ini menikmati pendapatan rerata 4-5 triliun per tahun dari JICT-Koja. Jika dikelola mandiri, tentu lebih untung.

“Kenapa lagi harus diperpanjang dengan asing? Kecuali ada pemburu rente yang ingin jadi komprador,” kata dia.

Menurutnya, SDM, peralatan dan teknologi sudah sangat mumpuni.Pasar pun tidak bergantung Hutchison karena ekspor impor Indonesia berdasarkan pola perdagangan antar negara.

“Oleh DPR tidak boleh membiarkan manuver hukum Hutchison yang bermain di area abu-abu. Sampai saat ini, Hutchison masih menjalankan perpanjangan kontrak JICT-Koja tanpa alas hukum,” kata Firman.

Keempat, selain itu ada masalah ketenagakerjaan serius di JICT dan Pelindo II.

Di antaranya, pemecatan non prosedural lewat email tengah malam, PHK massal 400 pekerja outsourcing (SPC) JICT, kriminalisasi puluhan aktivis serikat, dan yang paling kontroversial yakni 3 kali penembakan mobil anggota serikat.

“Di Pelindo II sendiri ada 42 pelaut yang dipecat di anak usaha, Jasa Armada Indonesia (JAI) karena berserikat,” ucapnya.

Pekerja pelabuhan juga mendesak, 400 pekerja outsourcing JICT (SPC) dan 42 pelaut PT JAI harus segera dipekerjakan kembali. Selain memiliki pengalaman dan keahlian cukup, para pekerja yang dipecat telah mengabdi bertahun-tahun. Namun malah di-PHK.

“Mereka layak diangkat sebagai pekerja tetap sesuai hasil investigasi alur produksi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara,” tuturnya.

Kelima, Pekerja JICT tegaskan tidak anti investasi asing. Tapi silahkan Hutchison menggarap pelabuhan lain. Bukan aset negara yang untung seperti JICT-Koja dan siap kembali ke negara tahun ini.

Dengan adanya kepastian hukum kasus kontrak JICT-Koja, justru membawa dampak positif terhadap iklim investasi asing. Agar tidak ada lagi yang bermain di area abu-abu hukum dalam kasus penjualan aset negara.

“Karena itu, aset bangsa JICT-Koja harus kembali ke NKRI saat berakhirnya kontrak Hutchison pada 27 Maret 2019,” tegas Sekretaris Jenderal SP JICT,” Firmansyah. (ari)

 

ALFI Tegaskan Layanan CFS Bersifat B to B

Adil Karim, Sekum ALFI DKI Jakarta

JAKARTA: Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menegaskan, kehadiran container freight station (CFS) di pelabuhan Tanjung Priok, tidak ada kaitannya dengan penurunan biaya logistik nasional karena layanan jenis itu bersifat business to business.

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI Jakarta mengatakan, fungsi CFS centre di Priok itu saat ini sama halnya dengan fasilitas pergudangan lainnya di wilayah pabean pelabuhan Priok yang juga menghandle kargo impor berstatus less than container load (LCL).

“Gak ada bedanya, justru kalau di CFS centre itu kan pembayaran receiving divery mekanik (RDM) dilakukan di depan,” ujarnya.

Adil juga mempertanyakan dari mana perhitungannya jika layanan CFS centre itu bisa menekan biaya logistik nasional.

“Hitungannya dari mana jika ada pihak yang mengaitkan dengan biaya logistik nasional. Kami nilai justru sebaliknya dengan adanya CFS centre di dalam pelabuhan berpotensi menambah kemacetan di dalam pelabuhan Priok dan kondisi ini malah berimbas pada perekonomian nasional akibat arus barang terhambat,” tegasnya.

Adil mengungkapkan sejak awal asosiasinya sudah mengingatkan bahwa lokasi fasilitas CFS centre di Priok itu keliru, dan seharusnya kalau mau siapkan fasilitas semacam itu jangan di dalam pelabuhan karena akan menyebabkan kemacetan trafic, tetapi disiapkan di luar pelabuhan.

“Kalau didalam pelabuhan gak efisien karena sekarang saja kondisinya macet apalagi kalau ada CFS centre. Jadi kami rasa para pelaku usaha logistik di Priok juga mempertimbangkan faktor efisiensi itu sehingga masih enggan menggunakan fasilitas CFS centre itu,” ujar Adil.

Menurutnya, layanan kargo impor bestatus LCL saat ini sudah dilayani di sejumlah fasilitas pergudangan di luar pelabuhan yang masih masuk wilayah pabean dan cukai pelabuhan Tanjung Priok.

Pada praktiknya, ujarnya, layanan kargo impor LCL yang ada di luar pelabuhan saat ini tidak ada masalah mengingat layanan ini kan sifatnya business to business  antara forwarder,  pemilik gudang dan pemilik barang.

Sejak Nopember 2017, PT.Pelabuhan Indonesia II/IPC meluncurkan fasilitas CFS centre di pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan bagian program penataan pelabuhan guna mempercepat arus barang impor berstatus less than container load (LCL) dari dan ke pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

BERALIH KE FCL

Sementara itu, pemilik barang impor berstatus less than container load (LCL) mulai beralih dengan menyiasati importasi kargonya menggunakan full container load (FCL) melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Amalia, Ketua Umum Ikatan Importir Eksportir Indonesia (IEI) mengatakan, untuk menyiasati biaya penanganan kargo impor LCL yang masih tinggi saat ini umumnya para importir melakukan kalkulasi secara matang.

“Kita hitung terlebih dahulu mana yang efisien. JIka kargo impor diatas 10 meter kubik (cbm) bahkan ada yang hanya 5-7 cbm, saat ini dikirim dengan status FCL saja untuk mengindari biaya LCL yang tinggi di pelabuhan,”ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, efektifitas keberadaan fasilitas pusat konsolidasi kargo atau container freight station /CFS centre di Pelabuhan Tanjung Priok sangat bergantung keinginan bersama.

Amalia menyarankan PT.Pelindo II Tanjung Priok selaku pengelola fasilitas tersebut mesti mempunyai agent consolidator di luar negeri.

Dia mengungkapkan, dari sisi pengguna jasa pelabuhan atau perusahan importir eksportir tidak punya pilihan layanan karena selama ini cargo LCL nya diserahkan kepada pihak forwarder, sehingga pemilik kargo tidak bisa memilih gudang LCL apakah di strippingnya di gudang dalam pelabuhan atau di CFS Center ataupun gudang luar pelabuhan.

“Soalnya para pengguna jasa beranggpan biaya gudang adalah biaya pelabuhan” ucapnya.

Oleh sebab itu, imbuhnya, idealnya fasilitas CFS Center dapat dimanfaatkan oleh forwarder-forwarder atau CFS Center mempunyai mitra forwarder/konsolidator yang memanfaatkan fasilitas tersebut selain digunakan oleh importir atau eksportir langsung.

Dengan begitu diharapkan para importir punya daftar forwarder yang sudah memanfaatkan CFS center, sama halnya dengan terminal kontainer kapal yang sandar diterminal tersebut kapal apa saja, sehingga pada saat pengiriman cargo bisa merekomendasikan nama forwarder ke pihak.

Berdasarkan data layanan CFS centre Priok, saat ini fasilitas tersebut mampu melayani 6000 s/ 7000 dokumen kargo impor LCL perbulan yang berasal dari muatan kargo 1.300 twenty foot equivalent units (TEUs) setiap bulannya.

PT.Pelindo II mengatakan kendali pengelolaan fasitas CFS Centre kini berada di manajemen cabang Pelindo II Tanjung Priok. (ari)

 

ALFI Dorong RI Siapkan Sistem Suplychain Digital

JAKARTA: Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan, Indonesia perlu membangun sistem rantai pasok berbasis digital guna meningkatkan daya saing agar dapat menuju sistem perdagangan domestik dan internasional yang kompetitif, dinamis dan inovatif.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kemajuan sistem perdagangan dalam kerangka logistik saat ini sangat bergantung pada perkembangan teknologi yang ada sekarang yakni bagaimana semua stakeholders dapat merasakan manfaat teknologi tersebut.

“Marilah kita melihat beberapa perkembangan teknologi yang merubah bisnis, perilaku dan birokrasi. Begitupun Indonesia, kita sedang berusaha berubah menjadi lebih digital dan terintegrasi,” ujar Yukki di Jakarta,kemarin.

Dia mengatakan, seiring dengan perkembangan industri yang memasuki era 4.0, digitalisasi dan logistik menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena cepat atau lambat digitalisasi telah merambah ke semua lini dan salah satunya adalah sektor logistik.

Menghadapi era itu, imbuhnya, ALFI telah melakukan pengembangan digitalisas smart logistics yang dibangun dalam platform khusus (ilfa.or.id) dan pengembangan tersebut telah dilakukan secara bertahap.

“Melalui portal itu, saat ini modul yang siap adalah modul impor, ekspor, track and trace, yang telah mencakup lebih dari 150 negara, selanjutnya pengembangan rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery,” paparnya.

Menurutnya, pada saat ini industri logistik berada di perjalanan atau menuju pada Industri 4.0 dimana pertumbuhan berada pada kecepatan atau dari economy of scale ke economy of speed dan mempengaruhi hampir di semua Industri termasuk di bidang mata rantai pasok (supplychain) maupun e-logistics.

Yukki mengatakan, transformasi digital dari revolusi industri ketig menuju Industri 4.0 adalah gabungan  operasional dengan industri digital. Penggabungan akselerator dalam inovasi itu, salah satunya dengan implementasi IOT (internet of things), dimana ALFI telah memfasilitasi anggotanya untuk menggunakan platform tersebut.

“ALFI akan terus melakukan sosialisasi secara intensive agar platform tersebut dalam dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggotanya,” ucapnya.

Dalam konteks platfrom digital di sektor logistik ini, kata dia, bisnis yang tumbuh harus mencari sesuatu yang berbeda bukan sekedar menjadi lebih baik namun diperlukan inovasi dan kesamaan presepsi dari semua stakeholder dan pemerintah selaku regulator.(ari)

Sri andalkan panas bumi pengganti BBM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung pemanfaatan geothermal atau energi panas bumi sebagai pilihan sumber energi untuk listrik.

“Kami mendukung geothermal, kita akan bisa melihat geothermal mendapat porsi yang signifikan di Indonesia,” kata dia dalam sambutannya di sabutannya di IIGCE 2018, Kamis, 6 September 2018.

Sri Mulyani menuturkan, Indonesia masih mengandalkan minyak sebagai sumber energi. Padahal, cadangan minyak Indonesia tidak banyak, sehingga mengimpor untuk memenuhi stok energi.

Energi yang berasal dari minyak lebih murah, namun tidak ramah lingkungan. Akan tetapi Sri Mulyani memprediksi energi panas bumi mempunyai sangat memiliki prospek ekonomi di masa depan.

Namun proyek panas bumi memiliki kendala di lapangan. Misalnya perizinan yang kompleks dan masalah pembiayaan. Namun, dia yakin hal tersebut sudah dipikirkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari, menargetkan investasi untuk proyek pengerjaan panas bumi mencapai US$ 1,2 miliar.

“Saat ini sudah 59 persen realisasinya, yaitu US$ 643 juta,” ucap dia.

Ida menjelaskan proyek panas bumi pertumbuhannya tidak cepat, dikarenakan untuk eksplorasi dibutuhkan waktu yang lama. Sekitar 3-5 tahun.

Waktu tersebut lebih lama jika dibandingkan dengan pengerjaan sumber energi yang berasal dari batu bara, yang hanya membutuhkan waktu 2 tahun.
Sri Mulyani menuturkan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan sumber energi Indonesia.

“Kami mendukung geothermal, selain untuk lingkungan ini juga bermanfaat untuk perekonomian,” tutur dia. (tempo.co/ac)

Kewajiban B20 rugikan pengusaha logistik

Kewajiban menggunakan bahan bakar biodiesel sebesar 20 persen (B20) dinilai akan merugikan perusahaan transportasi.

JAKARTA (alfijak):Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman kepada Republika.co.id.

“Pertama tambah boros, kedua perawatan butuh lebih sering,” katanya, Senin (3/9).

Performa bahan bakar ini juga tidak lebih baik dari solar. Jika melihat Cetane Number (CN) atau angka setana biodiesel B20 memang lebih baik dari solar. Namun nilai kalornya tidak lebih baik dari solar.

Dengan begitu tenaga akhir yang dihasilkan kendaraan dengan B20 jauh lebih rendah. Bahkan diakui Kyatmaja, ada truk yang mogok di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Timur, setelah menggunakan biodiesel.

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) sebelumnya menegaskan jika kendaraan yang menggunakan biodiesel B20 tidak mengalami gangguan.

Pernyataan Aprobi tersebut menurut Kyatmaja tidak relevan karena bahan bakar yang digunakan bukanlah B20 melainkan B5 dan B10.

Pemerintah telah mewajibkan penggunaan biodiesel kepada pelaku usaha. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Revisi Kedua Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Program Mandatory B20.

Berbagai masalah yang berpotensi muncul karena penggunaan B20 ini diakui Kyatmaja telah disampaikan. Kewajiban pun mau tidak mau akan tetap dijalankan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Untuk itu, pihaknya harus mengeluarkan biaya tambahan dan memikirkan solusi lain demi menjaga performa kendaraan.

“Ya harus ada tambahan komponen,” ujar Kyatmaja. (republika.co.id/ac)

Pemilik barang harus berani tolak kutipan jaminan kontainer

Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan Kementerian Perhubungan sudah membuat regulasi sangat tegas yakni tidak memperkenankan adanya kutipan uang jaminan kontainer impor di seluruh pelabuhan Indonesia dengan alasan apapun, oleh karenanya pemilik barang seharusnya menolak jika ada kutipan itu.

JAKARTA (alfijak): Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Hermanta, mengungkapkan oleh karenanya pebisnis ataupun pemilik barang impor agar tidak mengikuti kemauan sepihak perusahaan pelayaran asing ataupun agennya di Indonesia yang masih mengutip uang jaminan kontainer impor.

“Pelaku usaha atau pemilik barangnya juga harusnya ambil sikap tegas, jangan mau dong dikutip uang jaminan kontainer itu meskipun alasan supply and demand atau lainnya. Jadi, aturannya sudah sangat tegas, bahkan pengusaha/pemilik barang yang dirugikan atas kutipan uang jaminan kontainer itu bisa melaporkannya ke pihak kepolisian,” ujarnya kepada Bisnis pada Senin (27/8/2018).

Hermanta menegaskan hal itu menanggapi keluhan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, yang mengungkapkan bahwa hingga saat ini praktik kutipan uang jaminan kontainer impor oleh pelayaran asing di pelabuhan Priok masih terjadi.

Dia mengatakan Kantor OP Tanjung Priok juga sudah menerima pengaduan dari ALFI DKI Jakarta itu dan sudah memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

“Intinya kita semuanya termasuk pengusaha dan pemilik barang juga harus bersama-sama dalam menghilangkan adanya praktik kutipan uang jaminan kontainer impor itu. Aturannya sudah jelas dan tegas kok, gak ada lagi uang jaminan kontainer, jadi janganlah menyudutkan Kemenhub dan instansi yang bertugas di pelabuhan,” paparnya.

Widijanto, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengatakan Kemenhub perlu membuat regulasi soal sanksi terhadap pelanggar jaminan kontainer karena dalam paket kebijakan ekonomi ke XV, Pemerintah RI telah mengamanatkan untuk menghapuskan kutipan uang jaminan kontainer impor.

“Tetapi sayangnya gak ada sanksi nya bagi yang melanggar, makanya sampai saat ini kutipan uang jaminan kontainer masih terjadi bahkan bisa dimanfaatkan oleh non-vessel operating common carrier atau NVOCC,” ujarnya.

Sesuaikan aturan

Kementerian Perhubungan siap menyesuaikan kebijakan uang jaminan kontainer sesuai masukan dari pelaku usaha.

Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan aturan jaminan kontainer yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut No UM.003/40/II/DJPL-17 bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti usulan di lapangan.

“Sekiranya ada dinamika di lapangan yang diidentifikasi tidak sesuai dengan perkembangan, Kemenhub siap mengkaji kembali,” katanya, Kamis (30/8/2018).

Berbagai usulan mengemuka menyusul keluhan dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) soal praktik kutipan uang jaminan kontainer impor oleh pelayaran asing atau agennya di Pelabuhan Tanjung Priok kendati Kemenhub telah melarang pungutan itu sejak 19 Mei 2017 lewat SE 003.

Larangan hanya dikecualikan bagi barang yang berpotensi merusak kontainer atau penerima barang yang baru menggunakan jasa perusahaan pelayaran.

ALFI DKI Jakarta meminta pemerintah menetapkan sanksi bagi pelanggar jaminan kontainer.

Sementara itu, pelaku usaha pelayaran niaga yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengusulkan mekanisme bank garansi sebagai ganti jaminan uang.

Adapun Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyarankan lebih baik kontainer yang keluar dari terminal peti kemas Priok diasuransikan untuk menutup klaim kerusakan oleh pelayaran sewaktu-waktu.

“Yang melanggar mestinya diberi sanksi. Dan kontainer jika takut hilang atau rusak sebaiknya ya ada garansi atau asuransi,” kata Wisnu menanggapi ketiga usulan itu.

Kemenhub membuka kemungkinan untuk meregulasi usulan-usulan tersebut.

“Mari kita lihat. Saya tidak bisa bicara sekarang. Mungkin iya. Bergantung pada bagaimana publik mengangkat ini sebagai perhatian,” tuturnya.

Tak layak

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sekitar 80 persen kontainer yang digunakan perusahaan pelayaran tidak layak pakai. Kontainer tersebut, selama ini digunakan untuk pengapalan ekspor impor dari dan ke Indonesia maupun untuk kegiatan antarpulau/domestik.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Hermanta mengatakan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub pada periode telah mrlakukan survei pada tahun 2014-2015.

“Berdasarkan survei Ditjen Hubla itu, hanya 20 persen kontener yang lalu lalang di Indonesia yang laik pakai sedangkan 80 persen-nya kondisinya gak laik pakai karena rusak dan tidak standard,”ujarnya.

Hermanta mengatakan, kelaikan kontainer merupakan hal penting untuk menopang kegiatan logistik lantaran sangat erat kaitannya dengan faktor keamanan dan keselamatan.

“Kelaikan kontainer penting karena menopang daya saing, khususnya untuk ekspor. Sebab, barang yang dikirim menggunakan peti kemas atau kontainer tidak layak (rusak dan tidak steril) akan ditolak memasuki pasar negara tujuan,” paparnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah merumuskan peraturan mengenai pengaturan standarisasi yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi.

Dalam aturan itu, standarisasi kontainer mengacu pada aturan International Convention for Safe Containers (CSC) yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO). (bisnis.com/poskotanews.com/ac)

GINSI tolak uang jaminan kontainer, INSA bersikukuh tetap tagih

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) tetap menolak kutipan uang jaminan kontainer eks-impor oleh pelayaran asing karena sangat membebani biaya logistik nasional.

JAKART (alfijak): Isu perlunya transparansi pun mengemuka, sementara di sisi lain muncul pula bahwa kutipan tersebut lazim terjadi di pelayaran internasional.

Sekjen BPP GINSI Erwin Taufan mengatakan jaminan kontainer sudah menjadi persoalan di seluruh pelabuhan Indonesia.

“Kami ingin segera ada solusi karena kutipan jaminan itu sangat membebani pemilik barang,” ujarnya dalam Forum Group Discussion (FGD) Uang Jaminan Kontainer Eks-Impor yang digelar BPD GINSI DKI Jakarta pada Rabu (29/8/2018).

FGD itu dihadiri ratusan perusahaan importir di DKI Jakarta, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, perwakilan manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan manajemen terminal peti kemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, serta asosiasi terkait di Pelabuhan Priok.

Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Subandi mendesak perlunya pihak independen yang menyurvei kerusakan kontainer saat hendak dikeluarkan dari terminal atau pelabuhan.

“Soalnya, alasan pelayaran mengutip uang jaminan kontainer itu kan karena alasan untuk meng-cover kerusakan dan kehilangan, tetapi praktiknya di lapangan kutipan ini cuma jadi bancakan saja karena kontainer tidak rusak juga dianggap rusak. Ini sudah tidak fair bagi iklim usaha,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pelayaran asing dan pengelola depo peti kemas kosong eks-impor harus lebih transparan menyangkut terjadinya kerusakan kontainer pasca-importasi itu.

“Pemilik barang jangan diakal-akali, makanya kami mendesak tak perlu ada uang jaminan dan harus ada surveyor independen untuk menilai kerusakan kontainer. Jangan cuma sepihak,” paparnya.

Subandi mengungkapkan kutipan uang jaminan kontainer yang dipungut pelayaran asing kepada pemilik barang di Indonesia rata-rata Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per boks.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Hermanta mengatakan regulasi penghapusan uang jaminan kontainer eks-impor sudah sangat tegas yakni diatur lewat surat edaran Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub No. UM.003/40/II/DJPL-17 tanggal 19 Mei 2017.

“Terhadap uang jaminan kontainer yang masih berjalan sampai saat ini masuk kategori pelanggaran hukum dan masuk ranah pidana dan perdata,” ujar Hermanta.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Muslan A. R. mengatakan penggunaan uang jaminan kontainer yakni untuk apabila kontainer itu hilang dan apabila terjadi kerusakan.

Dari sisi pengelola depo penyimpanan, tuturnya, pelayaran juga belum meratifikasi aturan sesuai dengan standar internasional menyangkut kriteria kerusakan kontainer sehingga dokumen kerusakan kontainer yang diterbitkan oleh operator depo masih dianggap sebagai dokumen yang lemah.

“Hal ini karena memang pelayaran juga melarang agar dokumen inspeksi/pemeriksaan kontainer (EIR) jangan diberikan kepada forwarder maupun importir,” ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia National Shipowners Association (INSA) menyatakan akan menjembatani dan menyepakati jaminan kontainer terhadap kegiatan impor agar tidak berupa uang, melainkan bank garansi mengingat jaminan kontainer merupakan domain business to business (b-to-b).

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan jaminan kontainer merupakan praktik yang biasa terjadi di pelayaran internasional dan hal itu bersifat b-to-b.

“Untuk anggota INSA, kami akan menjembatani agar bentuk jaminan kontainer itu tidak berupa uang, melainkan berupa bank garansi,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini tidak semua perusahaan pelayaran asing mengutip uang jaminan kontainer kepada pemilik barang impor di Indonesia. (bisnis.com/ac)

Pelayaran asing abaikan aturan pemerintah

Menteri Perhubungan dinilai macan ompong, tidak tegas dalam hal penegakan peraturan terhadap kapal-kapal asing dan agennya di Indonesia.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Widijanto Senin (27/8/2018) mengatakan Menhub memiliki kewenangan dalam bertindak, namun menghadapi pelayaran dan agen kapal asing sepertinya tidur saja seperti macan ompong.

Salah satu contohnya kata Widijanto, kebijakan penghapusan uang jaminan kontainer impor yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub No Um 003/40 /II /DJPL -17, tertanggal 19/5/2017 ternyata tidak jalan.

Padahal SE Dirjen Hubla ini sudah diadopsi dalam paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah No XV tanggal 15 Juni 2017 tapi tidak diindahkan oleh pelayaran asing/agennya.

Widijanto mengungkapkan dalam regulasi disebutkan pemilik barang /importir (consignee) tidak perlu lagi membayar uang jaminan kontainer pada perusahaan pelayaran/ general agent.

Kecuali untuk barang berpotensi dapat merusak petikemas, atau penerima barang (consignee) yang baru menggunakan jasa perusahaan pelayaran.

Pelayaran asing dan agennya tidak menganggap surat edaeran Dirjen Hubla mengenai penghapusan uang jaminan container.

“Aturan itu dianggap angin lalu oleh mayoritas pelayaran asing,” tutur Widijanto.

Menhub Budi Karya Sekarang ini dimata pengusaha pelabuhan terkesan tidak berani bertindak.

“Beda dengan jaman Menhub dijabat Hatta Rajasa , kala itu dia secara tegas dia mengancam pelayaran asing yang tidak mau menurunkan THC (Terminal Handling Charges) tidak diberi Surat Izin Berlayar (SIB). Saat itu pelayaran asing tidak berani macam macam dan patuh,” cerita Widijanto.

Padahal pelayaran asing cari makan di Indonesia namun tidak mau patuhi aturan. Sudah seharusnya dikenakan sanksi.

Akibat ulah pelayaran asing dan agennya, sekarang ini pemilik barang /wakilnya makin menderita.

Bahkan yang terjadi tidak sedikit uang jaminan kontainer tersebut malah digelapkan oleh oknum pelayaran.

“Contohnya, kasus PT OLB dilaporkan oleh Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Ahler Toeng Indonesia dan PT Kumaitu Cargo ke Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI karena diduga menggelapkan atau tidak bersedia mengembalikan uang jaminan container,” kata Ketum ALFI DKI.

Kasus ini tengah ditangani Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. (poskotanews.com/ac)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya