ALFI Jakarta Sosialisasi Sejumlah Aturan Tentang Logistik

JAKARTA-Perusahaan forwarder dan logistik di DKI Jakarta antusias mengukuti sosialisasi sejumlah aturan yang diterbitkan Pemerintah RI disektor itu.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengemukakan selama setahun terakhir ini cukup banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Salah satunya, imbuhnya, yakni hadirnya Lembaga Online Single Submission ( OSS ) di Kemenko Perekonomian dan berbagai kebijakan dari Kementerian Perhubungan serta Kementerian Keuangan.

“Kebijakan OSS yang menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ijin usaha sektoral termasuk di bidang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) telah menimbulkan kebingunan di kalangan pelaku usaha logistik,” ujar Widijanto pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah, pada Kamis (25/4/2019).

Sosialisasi tersebut diikuti lebih dari 400 perusahaan logistik dan forwarder anggota ALFI DKI Jakarta.

Widijanto mengatakan, banyak perusahaan anggota ALFI merasa kebingungan terhadap kebijakan OSS tersebut lantaran di lapangan ada instansi pemerintah yang tidak meminta SIUJPT lagi bila satu perusahaan telah memiliki NIB.

“Pada sisi lain ada instansi pemerintah bahkan BUMN dan perusahaan publik atau multinasional masih minta SIUJPT,”ucap Widijanto.

Sosialisasi tersebut menampilkan pembicara dari Lembaga OSS, Kemenko Perekonomian yang membahas tentang tatacara pengurusan perijinan melalui Lembaga OSS.

Melalui soasialisai dan diskusi ini, kata Widijanto, diharapkan masalah NIB dan SIUJPT yang sering membingungkan pelaku usaha mendapat pencerahan dari Lembaga OSS agar baik pelaku usaha maupun instansi pemerintah di daerah tidak bingung lagi.

Persoalan lainnya yang dihadapi anggota ALFI yaitu pelaksanaan PMK 229/2017 dan revisinya atau PMK11/ 2019 terkait dengan masih sering terjadi pembatalan SKA (Surat Keteragan Asal) dan perusahaan anggota ALFI terkena Nota Pembetulan ( Notul) karena harus bayar bea masuk umum.

Selain itu penerapan PMK 158/2017 terkait inward/outward manifest khususnya di Bandara Soutta yang awalnya untuk kelancaran efisiensi dan efektifitas pengurusan dokumen ekspor /impor, tapi akhir akhir ini menyebabkan logistik biaya tinggi.

Sanksi denda akibat keterlambatan submit dokumen inward/outward (impor/ekspor), forwarding dikenakan denda 10 juta sampai 100 juta. Jika denda tak dibayar Bea dan Cukai tidak mau melayani forwarding dalam mengurus dokumen impor/ekspor.

Widijanto mengharapkan melalui diskusi ini berbagai masalah dapat dicarikan solusi oleh Bea dan Cukai agar proses impor/ekspor berjalan lancar.

Sosialisasi selain menampilkan pembicara dari Lembaaga OSS, juga dari Dinas Penanaman Modal & PTSP DKI dengan topik tatacara pengurusan JPT dan domisili perusahaan.

Pembicara lainnya dari Ditjen Bea Cukai membahas PMK 11 Tahun 2019 dan revisi PMK 229 Tahun 2017 serta implementasi PMK 158 Tahun 2017 & permasalahannya.

“Kegiatan sosialissi peraturan pemerintah merupakan bagian dari program kerja DPW ALFI DKI yang sudah ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Wilayah Asosiasi pada 2018,”ucap Widijanto.(ri)

Kelembagaan Sea and Coast Guard Disusun

Ditjen Hubla Kemenhub berkomitmen untuk mengawal keselamatan dan keamanan pelayaran, salah satunya dengan menyusun kelembagaan penjagaan laut dan pantai atau sea and coast guard.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad mengatakann, kelembagaan sea and coast guard merupakan salah satu rekomendasi hasil rapat kerja Ditjen Perhubungan Laut tahun 2019.

“Kita akan bersama-sama membahas usulan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai,” ujarnya pada pembukaan kegiatan Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai di Tangerang, Selasa (23/4/2019).

Sebelumnya, di bulan Maret 2018 lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai telah menginisasi pelaksanaan Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang telah menghasilkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai yang memuat mengenai kewenangan, identitas serta organisasi dan tata kerja Penjagaan Laut dan Pantai.

“Salah satu hasil rekomendasi kegiatan tersebut adalah percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai dan penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai,” ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, guna menindaklanjuti rekomendasi penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat KPLP menginisasi kegiatan Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang akan membahas kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dalam dua perspektif.

“Satu, penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan kedua, penata kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dengan mengusulkan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai,” ujar Ahmad.

Dia menjelaskan bahwa Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai amanat UU Pelayaran secara legalitas masih harus menunggu penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang secara yuridis dan politik masih memerlukan banyak pembahasan dan pertimbangan.

Pada kegiatan penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai tersebut dihadirkan pula para peserta yang terdiri atas expert dan alumni pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Japan Coast Guard dan US Coast Guard serta perwakilan dari lima Pangkalan PLP yang diharapkan dapat memberikan pandangan dan perbandingan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dalam melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional dan pergaulan internasional.

“Ada lima pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai yang tersebar di wilayah Indonesia untuk bertugas mengawal keselamatan dan keamanan pelayaran yaitu di Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Uban, Tanjung Perak Surabaya, Bitung dan Tual,” jelas Ahmad.

Untuk itu, dia meminta peran aktif dari semua peserta untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk bersama-sama memformulasikan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional yang secara yuridis, politis dan sosiologis.

Hadir pada kesempatan tersebut, praktisi senior di bidang pelayaran yaitu Capt. Albert Lapian, Capt. Djonni Algamar, Capt. Jonggung Sitorus dan mantan Kepala BAIS periode 2011 – 2013, Laksda TNI (Purn) Soleman B Pontoh.(ri)

Perdalam Program Sektor Maritim

JAKARTA-Kalangan usaha sektor kemaritiman berharap pemerintahan terpilih ke depan bisa lebih memperdalam program di sektor transportasi laut.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Carmelita Hartoto mengatakan, pembangunan infrastruktur sektor maritim telah massif dilakukan pada periode 2014-2019. Namun sektor industri masih perlu mendapatkan perhatian yang layak.

”Mengatasnamakan masyarakat maritim, kami berharap agar perhatian terhadap maritim Indonesia agar lebih dalam lagi,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Carmelita mengatakan, sebagai negara kepulauan, pelayaran nasional adalah lokomotif logistik nasional dan moda transportasi nasional massal yang efisien untuk mengangkut berbagai komoditas.

”Jangan sampai lokomotif ini mengalami gangguan dan bisa merusak mata rantai logistik. Sebab, sisi positifnya telah dirasakan meski ada hambatan. Kita berharap program kemaritiman bisa dilanjutkan lebih mendalam lagi,” jelasnya.

Carmelita menambahkan, pemberdayaan pelayaran nasional dibutuhkan mengingat tumbuh atau lesunya pelayaran akan berdampak bagi 18 clusterbisnis lain meliputi logistik, galangan kapal, asuransi, dan pendidikan SDM maritim.

”Karenanya kami mengucapkan selamat kepada calon presiden terpilih supaya bisa melanjutkan program kemaritiman yang lebih dalam lagi,” pungkas Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association ini.

Hal yang sama dituturkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman yang menyebutkan program tol laut harus mampu memadukan program logistik di darat.

”Tidak hanya sektor transportasi laut, namun bagaimana memadukan antara laut, udara dan jalur logistik darat. Ini penting sebab masih merupakan satu mata rantai yang sama,” ungkapnya.

Dia menambahkan, ke depan pemerintah jangan hanya bertumpu pada infrastruktur jalur tol. Namun, harus bisa memberikan jaminan kepada angkutan logistik melalui jalan-jalan nasional milik pemerintah.

”Sedangkan koordinasi dengan pemerintah daerah juga sangat perlu, karena mereka inilah yang berwenang terhadap pengelolaan jalan-jalan daerah,” katanya.(ri)

Ini Usul ALFI Untuk Perbaiki Indeks Performa Logistik

JAKARTA-Asosiasi Pengusaha Logistik Forwarding Indonesia (ALFI) menyatakan, masih cukup banyak pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan disektor logistik seperti memperbaiki indeks performa logistik.

Olehkarenanya, ALFI berharap siapa pun yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia peroide 2019-2024 pascapelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, pada Rabu (17/4/2019) dapat memperbaiki hal tersebut.

Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, asosiasinya sudah mengusulkan sejak lama pembentukan lembaga khusus transportasi dan logistik yang sifatnya berupa adhoc seperti yang Thailand lakukan.

“Pemerintah Thailand 10–20 tahun lalu membentuk badan khusus transportasi dan logistik, badan ini bukan bersifat tetap, bersifat adhoc [sementara]. Logistik itu ada keterkaitan antarlembaga, harus membentuk visi yang sama, mengembangkan mata rantai pasok. Sejak itu, Logistics Performance Index Thailand menjadi nomor dua di Asean dan masuk 20 besar di dunia sementara Indonesia masih tercecer di posisi 46,” terangnya, dikutip dari Bisnis.com,pada Rabu (17/4/2019).

Selain itu, dia menerangkan saat ini Asean dalam kontribusi ekonomi dunia berada di posisi ke-6 dan dalam 10 tahun yang akan datang dapat mencapai posisi 4 besar, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan ‘kue’ ekonomi yang ada.

“Kami harapkan pemilu berjalan dengan lancar aman, itu yang perntama, kedua tentunya untuk presiden terpilih bisa lebih baik lagi. bagaimana bisa mengoptimalisasi infrastruktur yang bisa mendukung kegiatan logistik termasuk sisi moda transportasinya,” ungkapnya.

Menurutnya sejumlah pekerjaan rumah harus segera diselesaikan oleh para pemimpin baru, seperti mata rantai pasok, peningkatan daya saing ekspor, dan menumbuhkan investasi baru.

“Tentunya diharapkan dengan investasi baru ini bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita, dari posisi 5,2% jadi 6% bahkan 7%. Dengan begitu, angka pengangguran semakin berkurang,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait logistik dalam negeri, salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dibangun menjadi lebih bermanfaat. Dia juga mengakui peran pengusaha untuk mengisi ruang-ruang kawasan industri di luar pulau Jawa menjadi salah satu hal yang harus dipacu.(ri)

CBL Inland Waterway Bisa Kurangi Beban Logistik di Darat

JAKARTA- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis serta menaruh harapan besar pada proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway.

Dengan implementasi proyek CBL maka Pemerintah telah berhasil menyediakan moda transportasi alternatif lain selain jalan raya. Proyek CBL akan menjadi pilot project yang mengimplementasikan transportasi multimoda dalam aktivitas logistik nasional.

Cikarang Bekasi Laut -Inland Waterway- adalah proyek strategis nasional yang memanfaatkan kanal banjir sebagai sarana untuk melakukan aktivitas logistik (pendistribusian barang menuju ke tempat tujuan akhir).

“Dengan pemanfaatan kanal tersebut, sebagian kargo yang biasanya ditransportasikan melalui jalan raya menggunakan angkutan darat seperti truk, trailer dan yang lainnya dapat dikirimkan ke kawasan Cikarang dan sekitarnya melalui kanal CBL ini,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Mantan Inspektur Jenderal Kemenhub ini juga mengatakan secara makro, keuntungan dari CBL adalah mengurangi porsi angkutan darat melalui jalan raya dimana beban jalan akibat angkutan logistik ini sudah dalam tahap memprihatinkan.

“Tingginya tingkat penggunaan jalan raya yang diakibatkan tingginya tingkat penggunaan angkutan darat menyebabkan kepadatan jalan raya yang semakin meningkat setiap harinya. Di samping itu, angkutan darat juga merupakan moda transportasi dengan tingkat kecelakaan paling tinggi dan dapat dinilai sebagai moda transportasi yang paling rentan terhadap risiko,” katanya.

Dirinya mengatakan, dengan adanya implementasi CBL Inland Waterway ini diharapkan dapat mengurangi porsi angkutan darat. Dengan begitu, maka tingkat kepadatan di jalan raya dapat dikurangi dan kerusakan jalan akibat angkutan barang dapat diminimalisir.

Selain itu, manfaat lain yang diharapkan bisa didapat dari implementasi CBL ini adalah berkurangnya polusi udara yang diakibatkan angkutan darat, berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak, dan berkurangnya tingkat kecelakaan di jalan raya.

Perlu diketahui, CBL merupakan proyek strategis nasional yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan PP No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pada kesempatan yang sama, Cris mengatakan bahwa CBL diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2020. Namun demikian, sampai dengan saat ini CBL belum dilaksanakan karena menunggu proses persetujuan perizinan dan rekomendasi dari beberapa Kementerian terkait seperti Kementerian ATR / BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta beberapa stakeholder lain yang terlibat. (ri)

Emiten Logistik & Transportasi ini Siap Tambahkan Modal

JAKARTA-Emiten logistik dan transportasi PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL) berencana melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 280 juta saham baru.

Dalam prospektus singkat yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, DEAL belum mengungkapkan harga pelaksanaan rights issue. Perseroan hanya menentukan jumlah saham baru dengan nilai nominal Rp 100/saham. “Harga penawaran [rights issue] akan ditentukan kemudian,” tulis manajemen perseroan, Kamis (11/4/2019).

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, pada perdagangan Kamis ini, harga rata-rata saham DEAL berada di level Rp 1.322/saham dengan kapitalisasi pasar Rp 1,46 triliun.

Dengan asumsi harga rata-rata ini, maka perseroan bisa saja mengantongi dana hingga Rp 370,16 miliar.

“Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB,” tulis manajemen DEAL.

Rencana rights issue ini akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan sekitar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan aksi korporasi ini.

Perseroan bermaksud menggunakan seluruh dana rights issue ini untuk mengakuisisi 51,00% saham PT Atlas Dayana Kapital (ADK) milik Rico Rustombi dan Deddy Happy Hardi, yang telah dikeluarkan dalam ADK.

Akuisisi atas saham ADK dilakukan dengan nilai pasar wajar sesuai dengan penilaian dari pihak penilai independen.

Selain itu, dana rights issue juga akan digunakan sebagai setoran modal ke ADK dan sebagian lagi nantinya digunakan ADK untuk setoran modal ke perusahaan anak yaitu PT Baruna Berkah Adhiguna (BBA).

“Sisanya adakan digunakan untuk modal kerja. Pelaksanaan rights issue ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan pernyataan efektif dari OJK,” tulis manajemen.

Jadwal RUPSLB perseroan akan diadakan pada 15 Mei 2019.

Tahun lalu, manajemen perseroan juga mengungkapkan tengah mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam menggarap proyek logistik dan transportasi untuk minyak dan gas di negara tetangga, Brunei Darussalam. Pengerjaan proyek ini akan dilakukan perusahaan bekerja sama dengan perusahaan milik pemerintah Brunei.(cnbc/ri)

Mewujudkan Transportasi Laut Yang Efektif & Terintegrasi


JAKARTA- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 yang diselenggarakan dari tanggal 8-10 April 2019.

Dalam sambutannya, Menhub meminta agar seluruh jajaran Ditjen Hubla dapat bekerja dengan hati dalam menjalankan tugas dan mengabdi kepada bangsa.

“Ada visi misi yang bagus dari Ditjen Hubla yaitu mereka ingin bekerja dengan hati karena jika kita bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh bisa menyelesaikan pekerjaan,” ujar Menhub dalam Raker Ditjen Hubla yang mengambil tema ‘Transportasi Laut yang Bersih, Efektif dan Terintegrasi’, di Jakarta (8/4/2019).

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Laut atas beberapa capaian pada sektor transportasi laut di tahun 2018.

Beberapa capaian di tahun 2018 di antaranya keberhasilan Indonesia menduduki peringkat ke-III di Asia Tenggara untuk Index Pelayanan di Pelabuhan yang sejalan dengan penurunan Dwelling Time di pelabuhan.

Begitu juga dengan Logistic Performance Index yang telah mengalami peningkatan peringkat yang cukup signifikan dari peringkat 63 di Tahun 2016 menjadi peringkat 46 di tahun 2018.

Apresiasi juga diberikan atas kinerja dan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang pada tahun 2018 telah berhasil menerima Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Menhub berharap pelabuhan-pelabuhan lain dapat mengikuti Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjadi pelabuhan bebas korupsi dan meningkatkan kinerja pelayanan menjadi lebih baik.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo mengatakan bahwa Raker Ditjen Hubla diselenggarakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja sebagai upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan di bidang transportasi laut sekaligus menjawab tantangan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0.

Saat ini Indonesia tengah menyongsong era Industri 4.0 sehingga Ditjen Perhubungan Laut harus segera merespon dan beradaptasi, dengan mengimplementasikan teknologi informasi dalam kegiatan operasional dan pelayanan kepada para stakeholder.

“Dengan adanya digitalisasi pelayanan melalui penerapan Inaportnet dan Delivery Order Online, diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional dan Dwelling Time,” tutur Dirjen Agus.

Selain itu, Dirjen Agus akan terus mendorong agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla dapat melepaskan ketergantungan terhadap APBN. Salah satunya melalui percepatan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga ke depannya dapat meningkatkan daya saing pelayanan dan efisiensi pengelolaan anggaran.

“Begitu juga dalam pembangunan infrastruktur, dapat memanfaatkan pembiayaan dari sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti yang telah diterapkan pada Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau Bau ataupun melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang telah diterapkan dalam Pembangunan Pelabuhan Probolinggo dan Sintete,” jelasnya.

Dirjen Agus menambahkan, tantangan lain yang dihadapi ialah berdasarkan data World Economic Forum pada 2016, tiap tahunnya 8 juta ton sampah plastik mengalir ke laut yang dapat membahayakan ekosistem laut.

“Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025. Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Laut tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018,” imbuh Dirjen Agus.

Adapun dalam raker ini, selain pengarahan dari Menhub, dalam Raker diberikan juga pembekalan dari para narasumber yang berasal dari Bareskrim POLRI, pakar transportasi laut, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan pelaku usaha bidang transportasi laut.

Sedangkan peserta Raker terdiri dari seluruh unit kerja Ditjen Hubla baik di kantor pusat maupun di daerah serta perwakilan dari stakeholder dengan total jumlah peserta sebanyak 309 orang.(ri)

Pengusaha Soroti Akses Pelabuhan Marunda

JAKARTA- Infrastruktur penunjang seperti jalan menjadi poin penting untuk mengembangkan suatu wilayah ekonomi, salah satu pelabuhan. Hal tersebut lah menjadi sorotan pelaku usaha khususnya di pelabuhan Marunda.

Setiap harinya tidak kurang dari 100 truk yang hilir mudik mengangkut berbagai aneka komoditas curah di pelabuhan tersebut. Dari tahun ke tahun, aktivitas bongkar muat curah di pelabuhan Marunda yang semakin meningkat, membuat jumlah kendaraan yang keluar masuk akses jalan itu juga bertambah.

Hingga saat ini, setidaknya ada dua Badan Usaha Pelabuhan yang beroperasi di Marunda yang telah mendapatkan konsesi, yaitu PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan Marunda Center Terminal.

Dikutip dari Vivanews, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, keberadaan Marunda memang menjadi sangat strategis bagi Tanjung Priok. Sebab, letak geografisnya yang tidak terlalu jauh dari Tanjung Priok, memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa berkembang.

Namun, Carmelita menggarisbawahi bahwa salah satu unsur penting bagi pelaku bisnis yang berpotensi memanfaatkan jasa bongkar muat di Pelabuhan Marunda, adalah yang terkait aktivitas distribusi kargo.

“Peningkatan infrastruktur di terminal, juga akses jalan menuju lokasi,” ujar Carmelita dikutip dari keterangan resminya, Senin 8 April 2019.

Kondisi akses jalan pelabuhan Marunda ini jelas tak berbanding lurus dengan ambisi untuk menjadikan Pelabuhan Marunda sebagai penopang Tanjung Priok, khususnya untuk bongkar muat komoditas curah.

Menurut KSOP Marunda, Iwan Soemantri, jalan masuk ke pelabuhan itu bukanlah tanggung jawab pihaknya, melainkan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) selaku pemilik lahan.

Meski demikian, koordinasi dengan pihak KBN selaku penanggung jawab jalan akses tersebut dan juga pihak KCN dan selaku pengelola pelabuhan mengenai permasalahan kondisi akses jalan ke pelabuhan Marunda tersebut.

Situasi jalan akses ke Pelabuhan Marunda, khususnya ke pelabuhan KCN ini bukan kali ini saja bermasalah. Akses jalan itu juga pernah menjadi ‘korban’ konflik Marunda yang terjadi sejak 2012 ini.

Pada 2013, KBN pernah menutup akses masuk ke pelabuhan KCN dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Akibatnya, aktivitas di pelabuhan KCN sempat berhenti selama berbulan-bulan sehingga harus dialihkan ke pelabuhan lain. Tak kurang dari Kementerian Perhubungan turun tangan saat itu, meminta kepada KBN untuk membuka akses.

Kondisi serupa juga pernah terjadi pada 2017. Saat itu, truk-truk yang disewa KCN untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan, sempat dihentikan dan dilarang masuk oleh pihak KBN yang saat itu beralasan bahwa pembangunan tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan. Akibatnya, proses pembangunan sempat terhenti.(ri)

Menhub: Logistik Ujung Tombak Ekonomi

JAKARTA- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar pertemuan dengan pengusaha truk dan pengemudi truk yang tergabung dalam Asosisasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Dalam kesempatan itu, Budi Karya mengungkapkan pentingnya peran mereka dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Mereka yang berprofesi sebagai sopir truk punya peran di sektor logistik. Untuk itu, mereka adalah ujung tombak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor logistik.

“Pengemudi baik secara individu maupun kelompok adalah satu kegiatan yang sangat mendukung logistik. Kita tahu bahwa logistik menjadi ujung tombak kemajuan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Budi karya di Kantor PT IPC, Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Dia menilai, profesi pengemudi truk adalah pekerjaan mulia. Banyak kegiatan yang bergantung pada mereka.

“Kan kita bayangin kenapa mulia, bagaimana mungkin keseharian kita ditentukan dengan kegiatan-kegiatan mereka. Kita makan nasi di piring pun mereka bawa dari tempat yang jauh ke tempat mereka, atau minum teh secangkir dengan manis, gulanya dibawa dari satu tempat oleh pengemudi,” jelasnya.

Untuk itu, perhatian pemerintah harus diberikan ke para pengemudi truk ini, misalnya dari sisi keselamatan.

“Oleh karenanya layak kita sampaikan sebagai profesi mulia dan sebagai upaya kita memuliakan mereka kita perhatikan keselamatan. Keselamatan tidak berdiri sendiri,” sebutnya.(ri)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya