Rilis Media

Yukki Ingatkan Pentingnya Transformasi & Kompetensi Pelaku Logistik

ALFIJAK – Keberadaan dan kondisi infrastruktur provinsi Jawa Barat masih menjadi daya tarik investasi nasional baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Hal tersebut terbukti bahwa saat ini Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam hal Investasi di tahun 2022 dengan besaran Rp. 174,6 Triliun, dimana hampir sepertiga investasi digerakan oleh Usaha Mikro Kecil (Rp. 55,2 Triliun).

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) yang sekaligus Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) ke III ALFI/ILFA DPW Jawa Barat 2023 bertema ‘Keberlanjutan Ekosistem Bisnis Logistik dengan Digitalisasi dan Kolaborasi’ yang digelar di Bekasi Jawa Barat pada Rabu (5/7/2023).

Hadir pada kesempatan itu, KSOP Patimban, Kakanwil Bea dan Cukai Jawa Barat, Dishub Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Bank OCBC NISP, dan para anggota ALFI Jawa Barat. Selain itu, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra, Kadin Jawa Barat dan Kadin Karawang.

Yukki mengatakan, anggota ALFI diseluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 3000-an perusahaan, sejatinya mayoritas adalah kelas usaha kecil menengah (UKM), sehingga anggota ALFI di Jawa Barat bisa mengambil lebih peran untuk mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru di bidang transportasi dan logistik.

“Karena itu, inisiasi DPW ALFI Jawa Barat untuk menyelenggarakan Rapimwil sekaligus FGD pada hari ini perlu kita apresiasi, mengingat Jawa Barat merupakan pilar penting ekonomi nasional, dan menjadi wilayah penopang pusat bisnis dan produksi nasional yaitu Jakarta dan sekitarnya,” ucap Yukki.

Dia juga mengemukakan, bahwa kondisi perekonomian global masih berkontraksi, bahkan menunjukan pertumbuhan negatif dibeberapa negara ekonomi besar dunia. Disisi lain, peta rantai pasok dunia tengah mengalami pergeseran, dimana kawasan Asia Pasifik dan ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi  dan menjadi pusat produksi dan konsumsi sekaligus.

Untuk berbagi pandangan, imbuh Yukki, Vietnam sebagai salah satu negara ASEAN adalah tujuan utama untuk relokasi rantai pasokan (dari cina dan dunia) akibat geopolitik dan dampak pandemi. Akan tetapi pertumbuhan mereka sudah mendekati ambang batas, karena tingkat pengangguran Vietnam sebesar 2,6% pada tahun 2022 kurang dari setengah dari umunya negara di Asia Pasifik yang hanya  5,7%.

“Hal ini menciptakan peluang bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk memfasilitasi investasi melalui pembangunan infrastruktur dan pembuatan kebijakan yang mempermudah melakukan bisnis lintas batas,” papar Yukki.

Digitalisasi Logistik

Ketua Umum DPP ALFI juga mengingatkan soal digitalisasi logistik dan keberlanjutan usaha yang perlu menjadi fokus bersama dalam memenangkan persaingan usaha kedepan, tidak hanya sesama pengusaha lokal tapi kita bicara tentang pengusaha regional dan internasional.

Karena itu, ujar Yukki, perusahaan anggota ALFI perlu punya rencana untuk memastikan kelangsungan usaha nya bisa bertahan dan tidak fokus terhadap kegiatan yang bersifat tradisional dan manual.

Dia juga mengingatkan supaya setiap kegiatan organisasi yang memiliki visi dan mengedepankan pembangunan ekosistem usaha yang berbasis kolaborasi dan inklusifitas.

“Potensi sekaligus tantangan bagi NKRI ke depan adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama dan menanggalkan ego sektoral guna kepentingan lebih besar yang berkelanjutan,” ucap Yukki.

Dua Periode

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi juga menegaskan, dirinya hanya akan memimpin organisasi pelaku usaha itu selama dua periode.

“Saya tegaskan lagi disini, awal tahun depan saya sudah pensiun sebagai Ketum DPP ALFI. Saya ingin organisasi ini terus maju berkesinambungan dengan SDM yang ada. Makanya jangan sampai ada upaya-upaya perubahan-perubahan AD/ART di ALFI. Sudah cukup bagi saya memimpin ALFI ini selama dua periode.

Dia menambahkan, kita semua patut bersyukur lantaran ekonomi RI terus membaik bakhan, pada tahun lalu bisa tumbuh diatas 5% sementara banyak negara lain masih mengalami kendala perekonomian tidak sederhana.

“Kinipun sudah masuk Juli 2023, ternyata ekonomi kita masih tumbuh dan ekspor kita masih surplus,” ujar Yukki sambil menegaskan bahwa ALFI juga mendukung sepenuhnya hilirisasi.

Tantangan Logistik

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPW ALFI Jawa Barat, M Nuh Nasution mengatakan FGD ini diharapkan sebagai ajang berdiskusi menjawab tantangan logistik kedepan.

“Karenanya bisnis logistik harus bertransformasi di era ini bagi pelaku usaha logistik, dengan optimalisasi digitalisasi,” ucap Nuh.

Dia menambahkan, dengan perkembangnan ekonomi di Jawa Barat diatas 5% saat ini, menandakan ada potensi bagi pelaku usaha logistik untuk ikut ambil bagian di bisnis logistik ini.

“Infrastruktur di Jawa Barat ada Patimban dan Bandara Kertajati, dan hal ini mesti menjadi momentum bagi pelaku logistik di Jawa Barat. Kitapun mesti mulai mengoptimalkan dan memanfaatkan pelabuhan Patimban agar bisa lebih maksimal,” ujar Nuh.[*]

Rilis Media

ALFI Dukung Dishub DKI Rekayasa Lalu Lintas Imbas Perbaikan Jembatan Marunda

ALFIJAK – Pelaku logistik di DKI Jakarta mendukung upaya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang melakukan rekayasa lalu lintas sebagai solusi mengurai terjadinya potensi kemacetan sehubungan adanya pengerjaan railing dan perbaikan jembatan Marunda yang alami kerusakan.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, SE.CPSCM mengemukakan, rekayasa lalu lintas tersebut sangatlah diperlukan supaya ada solusi memecah kemacetan akibat rusaknya akses vital (jembatan) menuju dan dari arah Marunda.

“Tetapi yang terpenting pihak Dishub DKI tidak hanya sekedar buat rekayasa, namun juga SDM-nya perlu sinergi dengan instansi terkait (Kepolisian) untuk turun kelapangan guna mengawal rekayasa lalu lintas tersebut. Karena, tidak bisa hanya sekedar dibuatkan rekayasa tapi tidak diatur dan diawasi  di lapangannya,” ujar Adil, pada Minggu (2/7/2023).

Sinergitas antar instansi dilapangan tersebut, imbuhnya, agar arus transportasi dan logistik tetap berjalan dengan baik sehingga bisa meminimalisir kepadatan di jalur distribusi, baik di kawasan Marunda khususnya maupun Pelabuhan Tanjung Priok umumnya.

Pasalnya, kata Adil, saat ini kawasan Marunda menjadi salah satu penopang kegiatan logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok lantaran di kawasan tersebut cukup banyak tersebar fasilitas depo peti kemas (empty), depo umum maupun fasilitas garasi trucking, pusat logistik berikat, industri (pabrik). Bahkan aktivitas di kawasan pelabuhan Marunda juga cukup signifikan sehingga mobilitas diwilayah itu setiap harinya cukup padat.

“Karenanya diperukan sinergi dan harmonisasi semua stakeholders dan instansi terkait dalam kaitan pengaturan rekayasa lalu lintas oleh Dishub DKI sehubungan pekerjaan railing dan perbaikan jembatan Marunda itu. Hal ini agar arus ekspor impor tetap terjaga dan tidak menambah cost pelaku usaha akibat kemacetan di area tersebut,” tegas Adil Karim.

Mulai 1 Juli 2023

Sebagaimana diketahui, sehubungan dengan adanya pekerjaan railing dan perbaikan jembatan Marunda, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas untuk periode tertentu.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo melalui surat pemberitahuannya tanggal 28 Juni 2023 yang beredar dikalangan pelaku usaha menyebutkan bahwa dilakukan penutupan lajur utara tanggal 1 Juli s/d 7 Juli 2023 (railing). Kemudian penutupan lajur selatan tanggal 8 Juli s/d 16 Agustus 2023 (Perbaikan).

Selanjutnya, ditanggal 20 Agustus s/d 10 September 2023 di lajur selatan akan ada penyempitan lajur karena akan dikerjakan bergantian antara lajur 1 dan lajur 2, melanjutkan pekerjaan sisi tengah sampai sisi barat pada lajur selatan.

Selama pengerjaan akan dilakukan rekayasa lalu lintas sesuai pentahapan pekerjaan yakni; Pengalihan arus lalu lintas dari arah timur ke arah barat dapat melalui jalan Sungai Landak kemudian jalan raya Cilincing atau jalan Cakung Cilincing Raya.

Sedangkan pengalihan arus lalu lintas menuju tol dari arah timur ke arah barat dapat melalui jalan Sungai Landak kemudian jalan Raya Cilincing lalu jalan tol akses Tanjung Priok.

Untuk pengalihan arus lalu lintas kendaraan  kecil dari arah timur ke arah barat dapat melalui jalan Sungai Landak kemudian Jalan Kebantenan 1, lalu Jalan Madya Kebantenan.

Untuk kendaraan yang berasal dari sisi timur jembatan yang akan menuju pelabuhan diarahkan melalui Tol Cibitung-Cilincing (Gerbang Tol Tarumajaya) untuk kemudian keluar di akses Tol Pelabuhan atau Jalan Jampea.

Adapun kendaraan besar dan kendaraan berat dari arah Marunda dari arah timur menuju arah utara dialihkan melalui akses jalan Kawasan Berikat Nusantara (KBN)dan untuk kendaraan dari arah Marunda atau Timur menuju arah Selatan dan Timur dialihkan melalui Tol Cibitung-Cilincing.

Untuk itu, kepada pengguna jalan agar dapat menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaian pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan.[*]

Rilis Media

ALFI Mendukung 4 Bandara Terapkan NLE

Alfijak – Empat Bandar Udara (Bandara) di Indonesia akan mulai menerapkan Program National Logistic Ecosystem (NLE) pada tahun ini.

Bandara tersebut yakni, I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Implementasi NLE itu merupakan bagian yang disepakati dalam Leaders Forum Implementasi NLE yang merupakan forum sinergi dan koordinasi para pimpinan Kementerian/Lembaga, perusahaan BUMN/anak usaha BUMN, serta instansi stakeholder anggota National Logistics Ecosystem untuk membahas implementasi pilar Program NLE untuk entitas logistik di pelabuhan laut dan bandara.

Melalui hasil diskusi dalam Leaders Forum, disepakati empat bandara Angkasa Pura I untuk dapat segera mengimplementasikan Program NLE.

“Tentunya kami sangat mendukung implementasi program ini dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi proses distribusi kargo dan logistik nasional, serta mengoptimalkan bisnis yang pada akhirnya akan berbanding lurus terhadap efektivitas layanan kargo secara nasional, peningkatan cargo throughput, dan pendapatan perusahaan,” ujar Direktur Komersial dan Pelayanan Angkasa Pura I Dendi T. Danianto, melalui keterangan resminya dikutip Selasa (30/5/2023).

Ditegaskan, bandara memegang peranan yang cukup krusial dalam ekosistem distribusi kargo dan logistik melalui angkutan udara.

Melalui implementasi empat pilar Program NLE, Angkasa Pura I meyakini sistem distribusi kargo dan logistik melalui angkutan udara akan menjadi semakin optimal dan efisien,” lanjut Dendi.

Empat pilar Program NLE tersebut adalah simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik, kolaborasi sistem layanan logistik internasional dan domestik.

Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik, serta penataan tata ruang kepelabuhan dan jalur distribusi barang.

Program Penataan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE) merupakan program turunan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Dalam mendukung implementasi Program NLE, Angkasa Pura I telah menerapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya adalah implementasi Cargo Integrated System 2.0 yang mendukung digitalisasi proses bisnis di terminal kargo.

Implementasi Cargo Integrated System 2.0 akan memudahkan proses transaksi dan pertukaran data antara stakeholder yang tergabung dalam ekosistem kargo dan logistik, yang pada akhirnya akan mendukung percepatan implementasi Program NLE di bandara-bandara Angkasa Pura I,” ucap Dendi.

Supply Chain

Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), juga diyakini mampu memperbaiki manajemen Supply Chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat. Pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasional mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.

NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Makanya ALFI sangat mengapresiasi dan terus mendorong NLE dapat dilaksanakan selain di Pelabuhan juga di Bandara (airport).

Bahkan dari awal kami mendorong NLE Ini di implementasikan di semua Bandara dan pelabuhan secara bertahap sampai dengan 2024 sesuai dengan Kepres dan masuk kepada ekosistem logistik,” jelas Yukki.[*]

Rilis Media

KJL Gandeng Indika Group, Perkuat Posisi di Patimban & Balikpapan

ALFIJAK- Anak usaha PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), PT Krakatau Jasa Logistik (KJL), telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Indika Multi Niaga (IMN) tentang pemasaran dan penanganan barang di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat dan Pelabuhan Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama IMN Alif Sasetyo dan Direktur Utama KJL Puji Winarto, dan disaksikan langsung oleh hadir dalam acara penandatanganan MoU ini Widjaja S. Sumarjadi President Director Interport, Yukki Nugrahawan Hanafi Vice President Director Interport, Irvan M Jauhari HR & Finance Director KJL.

“MoU ini memantapkan dan sekaligus membuktikan bahwa KJL serius dalam menggarap pasar dan penangangan barang di Pelabuhan Patimban dan Interport Kariangau dengan IMN” ujar Senior Vice President Commercial & Business Development KJL Guntur Arief Budiyanto, melalui keterangan resmo pada Selasa (16/5/2023).

Sebelumnya, KJL sudah menggunakan Pelabuhan Patimban Internasional untuk pengiriman Cargo Project Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Plumpang Raya Anugerah yang dikirimkan ke PT Pertamina Geothermal Energy dari Cilamaya ke Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara dan menjadikan KJL sebagai perusahaan logistik yang pertama kali menggunakan Terminal Multipurpose Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) untuk pengiriman General Cargo.

Dengan ditandatangani MoU ini, KJL kian memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa logistik di Pelabuhan Patimban Internasional dan Terminal Interport Kariangau untuk menggarap bisnis logistik dengan potensi pasar industri di area Subang, Purwakarta, Bandung, Balikpapan dan sekitarnya.

Seperti diketahui pemegang saham konsorsium PPI adalah PT CTCorp Insfrastruktur Indonesia – PT Indika Logistic & Support Services – PT U Connectivity Service – PT Terminal Petikemas Surabaya, sedangkan PT Indika Multi Niaga merupakan bagian dari Interport salah satu pemegang saham PPI.

“Semoga kedepan kerjasama ini sebagai upaya KJL menjadi perusahaan logistik yang terintegrasi sesuai tagline logo KJL : Krakatau Integrated Logistics,” ucap Guntur.(*)

Rilis Media

LPI Indonesia 2023 Merosot versi World Bank, BPS Didorog Berperan Pembading

ALFIJAK – Pelaku transportasi dan logustik nasional mengusulkan perlu adanya political will dari Pemerintah RI untuk menunjuk siapa instansi atau lembaga yang berwenang guna menghitung logistik performance indeks (LPI) secara independen di Indonesia.

Hal itu diperlukan agar ada pembanding terhadap yang dilakukan dan di report oleh bank dunia/World Bank yang secara kontinyu merilis LPI diberbagai negara termasuk Indonesia.

“Dahulu ditahun 2012 ada tim nasional yang di inisiasi Menko Perekonomian yang terdiri dari regulator, pelaku bisnis dan akademisi yang menghitung LPI Indonesia dengan berbagai indikator-indikator perbaikan yang sudah kita lakukan supaya bisa ada chalenge atau pembanding dari hasil report world bank soal itu,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Gemilang Tarigan.

Namun, ujar dia, tim tersebut bubar lantaran kemungkinan tidak ada lagi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah dalam kaitan tersebut.

“Sebetulnya saat ini difungsikan saja peran BPS (Badan Pusat Statistik) untuk mengkolek data dan perkembangan indeks logistik nasional secara kontinyu dengan berbagai perbaikan dan indikator yang sudah kita lakukan. Kalau tidak ada pembanding datanya bagaimana kita bica mengcounter seluruh rilis mengenai LPI Indonesia oleh World Bank tersebut,” ungkap Gemilang.

Dia juga prihatin dengan LPI Indonesia yang terus merosot meskipun berbagai langkah perbaikan infrastruktur dan suprastruktur telah secara masif dilakukan oleh Pemerintah RI selama ini.

Seperti diketahui, peringkat Logistik Performace Index (LPI) Indonesia pada 2023 berada diangka 3.0 atau menempati posisi ke 63 di dunia berdasarkan data laporan World Bank, baru-baru ini.

Berdasarkan data itu, Score LPI Indonesia masih berada di bawah Chile, Vietnam maupun Brazil. Bahkan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura yang menempati urutan score tertinggi LPI versi World Bank yakni 4.3 dan Hongkong dengan score 4.0.

Laporan itu juga merinci mengenai Custom Score, infrastruktur, International Shipments, Logistic Competent & Quality, serta Tracking and Tracing.

Padahal disisi lain, selama hampir 10 tahun terakhir Indonesia sangat masif membangun dan mempersiapkan infrastruktur termasuk untuk kelancaran arus barang dan logistik termasuk jalan tol, pelabuhan dan bandar udara (Bandara).

Bukan cuma infrastruktur, berbagai perangkat digitalisasi berbasis informasi dan tehnologi (IT) juga telah siapkan dan di implementasikan demi mendukung kelancaran arus barang dan logistik dengan harapan bisa mendongkrak performance indeks logistik Indonesia.[*]

Rilis Media

Hambat Logistik, ALFI DKI Desak SKB Angkutan Barang Saat Lebaran Direvisi

ALFIJAK – Pelaku Logistik di Pelabuhan Tanjung Priok ketar-ketir menyusul adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 H.

SKB tersebut di tandatangani Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol.Firman Shantyabudi, dan Dirjren Bina Marga Hedy Rahadian pada 5 April 2023, dimana dalam beleid itu pembatasan truk  beroperasi dimulai Senin 17 April s/d 2 Mei 2023 (atau sekitar 2 minggu).

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, pasalnya beleid itu tidak mengecualikan untuk angkutan ekspor impor atau peti kemas dari dan ke pelabuhan.

“Artinya angkutan ekspor impor atau peti kemas dilarang beroperasi selama periode tersebut. Hal ini tentunya juga berpotensi membuat pelabuhan terancam kepadatan atau kongesti,” ujar Adil Karim, pada Jumat (7/4/2023).

Sebagaimana diketahui, di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yang melayani kegiatan ekspor impor yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Priok yang dioperasikan IPC TPK.

Adil menegaskan SKB itu terkesan hanya mengedepankan kepentingan angkutan penumpang saat Lebaran namun mengabaikan kelangsungan proses bisnis logistik yang notabene tidak boleh terhambat agar kondisi perekonomian nasional tetap stabil.

“Kalau urusan logistik ekapor impor ini terhambat maka multiplier efeknya sangat luas hingga ke hinterland-nya (juga tidak bisa beroperasi). Biaya logistik menjadi melambung dan beban masyarakat sebagai konsumen akhir juga bisa terkerek naik,” ucap Adil.

Dia mengilustrasikan,  kapasitas bongkar muat peti kemas pelabuhan Tanjung Priok kini mencapai 7 juta peti kemas berukuran twenty foot equivalent units (TEUs) pertahun. Jika dibagi dalam setahun atau 52 minggu berarti tiap minggu terdapat rata-rata sekitar 135.000 peti kemas.

“Maka kalau dua minggu tidak ada delivery akibat truk dilarang operasional tentunya bakal ada sekitar 270.000 peti kemas yang mengendap di pelabuhan. Dan hal ini akan menyebabkan yard occupancy ratio di container yard lebih padat sehingga bisa berakibat kongesti  yang dampaknya lebih parah ke ekonomi nasional,” tegas Adil.

Oleh karenanya, ALFI DKI mendesak SKB itu segera direvisi lantaran regulasi arus mudik (penumpang/orang) jangan sampai mengorbankan perekonomian nasional yang saat inipun masih dalam bayang-bayang resesi global.

“Intinya harus ada pengecualian untuk angkutan ekspor impor selama masa Lebaran. Jadi SKB tersebut harus direvisi dan jangan hanya melihat satu sisi mudiknya saja, tetapi juga melihat perputaran ekonomi secara nasional melalui pergerakan barang dan logistik keseluruhan,” papar Adil.

Apalagi, kata Adil, selama ini pelabuhan Tanjung Priok telah beroperasi 24/7, dan bongkar muat peti kemas dari kapal sudah terjadwal sedemikian rupa. Sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi kepadatan di lini satu pelabuhan jika tidak ada trucking yang melayani untuk delivery keluar pelabuhan akibat adanya pembatasan atau larangan sesuai SKB itu.

Pasalnya, dalam SKB itu kegiatan ekspor impor (peti kemas) tidak termasuk yang dikecualikan dalam pembatasan operasional angkutan barang dalam masa angkutan Lebaran 2023.

SKB itu hanya menyebutkan bahwa pembatasan operasional angkutan barang dalam SKB itu, disebutkan tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, sepeda motor, dan bahan kebutuhan pokok (sembako).

Adapun pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana SKB itu berlaku di sejumlah ruas jalan tol mulai dari wilayah Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selain itu, berlaku juga pada ruas jalan non tol yang ada di beberapa wilayah di Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Adil mengaku heran mengapa aturan pengaturan angkutan barang pada musim Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya, untuk angkutan ekspor impor (peti kemas) dikecualikan alias tidak ada pembatasan operasional saat musim angkutan Lebaran,” tutup Adil Karim.[*]

Rilis Media

KADIN Rangkul ALFI Institute &  LIP,  Kolaborasi Program Vokasi & Kompetensi SDM Logistik

ALFIJAK – Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia merangkul Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) maupun ALFI Institute serta Lembaga Sertifikasi Profesi Logistik Insan Prima (LSP LIP) untuk melaksanakan program pendidikan dan pelatihan ataupun vokasi serta kompetensi SDM di bidang logistik.

Selain untuk mendukung pencapaian visi dan misi antar pihak melalui penyelenggaraan berbagai program, kolaborasi tiga pihak itu menargetkan bisa merambah ke 20 Universitas/Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kerjasama tersebut dituangkan dalam naskah mutual of understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, Akbar Djohan dengan Ketua Umum DPP ALFI Yukki N Hanafi, Course Director ALFI Institute M. Supriyanto dan Direktur Utama PT Logistik Insan Prima Henry Ruswoto, di Jakarta (29/3/2023).

Akbar Djohan mengatakan, MoU ini adalah untuk membangun kemitraan dan sinergi antara Kadin dan asosiasi di sektor logitik dan rantai pasok melalui program pengembangan SDM dalam bidang freight forwarding, Logistik dan rantai pasok serta uji kompetensi.

“Dengan ALFI kita akan ada kerjasama platform pelatihan online. Demikian juga dengan ALFI Institute ada kerjasama penyelenggaraan program dukungan ke kampus, seminar, workshop dan pelatihan bidang freight forwarding, logistik dan supply chain management,” kata Akbar.

Sementara itu, MoU Kadin dan PT Logistik Insan Prima ditandatangani untuk kerjasama tentang penyelenggaraan program uji kompetensi sertifikasi profesi bidang logistik, transportasi dan supply chain management.

“Ruang Lingkup kerja sama ini meliputi perencanaan dan persiapan asesmen kompetensi, penyiapan asesor kompetensi BNSP,” terang Akbar.

Dia mengatakan, Kadin dan ALFI memberikan perhatian pada SDM yang handal dan dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan di bisnis logistik dan rantai pasok.

“Kami akan melakukan sosialisasi yang masif dan berekspansi ke dunia pendidikan bekerjasama dengan akademisi, baik dengan perguruan tinggi negeri dan swasta. Demikian juga kita harapkan ini menjadi mitra kerja yang strategis untuk Kadin daerah kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurutnya, masuk ke pasar yang lebih terbuka dan mengupgrade sertifikasi hingga diakui di dunia internasional sangat penting, sehingga memiliki nilai tambah bagi siswa-siswa yang belajar di ALFI Institute.

Dalam sambutannya, Yukki N. Hanafi yang juga merupakan WKU Kordinator Kadin Indonesia, mengatakan edukasi menjadi salah satu pilar yang dijalankan oleh Kadin dan ALFI, melalui program vokasi dan menjadi bentuk nyata dukungan kolaborasi Kadin dengan pemerintah.

Yukki juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk memacu edukasi SDM sektor logistik seperti ini. Karena itu action kerjasama ini pada tahap awal menargetkan bisa merambah ke 20 Universitas atau Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

“Bahkan program edukasi SDM dan vokasi menjadi salah satu dari empat pilar program yang dijalankan oleh kadin indonesia,” ucap Yukki.

Direktur Utama PT Logistik Insan Prima Henry Ruswoto, mengatakan, bahwa regulasi telah menyebutkan dengan jelas bahwa setiap perusahaan harus didukung dengan tenaga ahli bersertifikat agar Indonesia dapat bersaing di kancah internasional.

“Resiko jika tidak dijalankan adalah dikenakan sanksi, bahkan dapat dicabut izin usaha. Sehingga sekarang ini pengetahuan saja tidak cukup, Tapi harus juga disertai dengan keterampilan,” ujarnya.

Dia mengatakan, Logistik Insan Prima adalah lembaga yang khusus memberikan pengakuan atau sertifikasi. Tidak hanya terbatas pada anggota ALFI saja, tetapi berlaku juga untuk di luar anggota ALFI.

Course Director ALFI Institute, M. Supriyanto mengatakan, kerjasama ini memperkuat tatanan pengembangan SDM dan diharapkan dapat menjawab tantangan menjadi bagaimana pengembangan kapasitas sektor logistik dan rantai pasok ini bisa sampai hingga ke hilirnya.

“Ini membuka ruang dan memperkuat tatanan sistem baik pendidikan yang bertaraf nasional maupun untuk yang berstandar global,” jelasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, antaralain; Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim, Anwar Satta dan Harri Sutanto ( Pengurus DPP ALFI), Erwin Raza (Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin), Gemilang Tarigan (Ketum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia/Aptrindo), Wisnu Petalolo (WKU Bid Asosiasi Kadin), Irwandy MA Rajabasa (Ketua Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia/GPEI DKI Jakarta, dan Jhohanes Purba dari LSP LIP.[*]

Rilis Media

ALFI DKI Sosialisasikan PMK 71/2022, Peserta Membludak

ALFIJAK– Dalam rangka menyatukan persepsi antara Petugas Pajak pada kantor Ditjen Pajak Kemenkeu dan Perusahaan Forwarder & Logistik di DKI Jakarta, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No: 71 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

Sosialisasi yang digelar pada Senin (20/3/2023) di Kelapa Gading Jakarta Utara itu mengambil tema ‘<span;>Mungkinkah PM 7/PMK.03/2022 Mengakomodir Pengkreditan Pajak Masukan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)’.

Diikuti sekitar 500-an perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta, sosialisasi itu sangat antusias diikuti para peserta maupun tamu undangan yang hadir.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan persepsi yang sama antara petugas pajak dan pebisnis logistik serta mewujudkan kepastian hukum perpajakan terhadap kegiatan logistik di tanah air,” ujar Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi itu.

Hadir pada kesempatan itu antaralain: Sekjen DPP ALFI Akbar Johan, pejabat dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak (DJP) yakni; KPP Pratama Jakarta Penjaringan, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, KPP Pratama Jakarta Pademangan, KPP Pratama Jakarta Koja, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Pratama Jakarta Pluit, dan KPP Madya Dua Jakarta Utara).

Selain itu, dihadiri instansi dan stakehokders terkait seperti, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,

Adil mengungkapkan Sosialisasi beleid Perpajakan ini merupakan program kerja yang telah ditetapkan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta.

Dia berharap perusahaan anggota ALFI dapat memanfaatkan sosialisasi ini sebaik-baiknya dan memberikan masukkan terhadap implementasi PMK 71/PMK.03/2022 di lapangan.

“Melalui sosialisasi pada hari ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sehingga implementasi PMK 71/PMK.03/2022 dapat diterapkan sebagaimana mestinya, memberikan kepastian hukum perpajakan, terutama bagi pelaku logistik nasional,” ucap Adil Karim.

Adil menambahkan, ALFI akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna membangun negeri untuk bersama-sama taat pajak dan aturan yang berlaku.

“Saya berharap sosiisasi ini dapat dimanfaatkan sebaiknya-baiknya dan agar para anggota tidak meninggalkan acara ini sampai selesai karena akan diisi lonsultasi soal perpakajan oleh Ditjen Pajak sampe sore hari disini. Silahkan manfaatkan sebaik-baiknya jika ada pertanyaan atau masalah dilapangan dapat dikonsultasikan langsung,” ujar Adil.

ALFI DKI Jakarta juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, sehingga sosialisasi perpajakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Sekjen DPP ALFi Akbar Djohan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPW ALFI DKI Jakarta atas penyelenggaraan sosialiasi beleid perpajakan ini. “ALFI sebagai patriot terdepan untuk taat perpajakan di sektor bisnis ini,” ucap Akbar.

Dia mengatakan, kegiatan logistik, perusahaan yang menggunakan izin Jasa Pengurusan Transportasi dengan nomor KBLI 52291, dimana sesuai dengan Permenhub No. 59 Tahun 2021 aktivitas usahanya mencakup 22 subsetor yang saling terkait.

“Karenanya, program Sosialisasi PMK 71/2022 ini sangat penting dan strategis, yang diharapkan dapat mewujudkan persamaan persepsi antara Petugas Pajak dengan Perusahaan JPT, sehingga kita bisa bersama-sama dapat meningkatkan kinerja sektor logistik Indonesia yang lebih baik,” ujar Akbar.

Safrin Liputo, Kadishub DKi Jakarta dalam sambutannya menegaskan sosilisasi beleid perpajakan ini agar bisa membantu dan mengedukasi para anggota ALFI di Jakarta dalam melakukan kegiatan usahanya.

Sedangkan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Subagyo mengingatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari logistik cost-nya.

“Oleh karenanya, peran ALFI dalam sistem logistik nasional sangatlah strategis,” ujar Ka OP Tanjung Priok.[*]

Rilis Media

Implementasi NLE di Pelabuhan & Bandara, Perkuat Supply Chain

ALFIJAK – Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan terus memacu peningkatan performance logistik nasional melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE). Bahkan bukan hanya di Pelabuhan Laut, NLE juga bakal diterapkan di Bandar Udara (Bandara) yang layani internasional maupun domestik.

Pelaku bisnis logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terus mendorong langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah RI dalam rangka memberikan kemudahan berusaha melalui sistem NLE guna mendongkrak kinerja dan performance logistik nasional.

ALFI juga mendorong NLE sebagai program action yang inclusive, collaboratif dan progressive di Indonesia.

“Bahkan sejak tahun 2017, asosiasi kami (ALFI) telah ikut terlibat aktif dalam komitmen dan terus mendorong implementasi NLE di Pelabuhan dan Bandara tersebut,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki mengemukakan, pentingnya peran aktif pelaku usaha dan stakeholders dalam menyukseskan NLE karena pemerintah tidak bisa sendiri dalam mewujudkan penataan ekosistem logistik nasional tersebut.

Oleh karenanya, ALFI terus mendorong pelaku usaha/ perusahan-perusahan logistik nasional dan anggotanya untuk dapat memanfaatkan layanan NLE tersebut.

“Sejauh ini kami rasakan bahwa persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi layanan logistik melalui program NLE itu. Terobosannya cukup signifikan dan menciptakan integrasi yang pada gilirannya menghasilkan efisiensi. Harapannya kedepan lebih masif lagi, termasuk pemanfaatan fasilitas di NLE oleh stakeholders di sektor privat juga perlu didorong,” ucap Yukki.

Menurutnya, secara umum implementasi NLE bertujuan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Aktivitas logistik merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia.

Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), juga diyakini mampu memperbaiki manajemen Supply Chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat. Pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasional mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Yukki menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.  NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Makanya ALFI sangat mengapresiasi dan terus mendorong NLE dapat dilaksanakan selain di Pelabuhan juga di Bandara (airport).Bahkan dari awal kami mendorong NLE Ini di implementasikan di semua Bandara dan pelabuhan secara bertahap sampai dengan 2024 sesuai dengan Kepres dan masuk kepada ekosistem logistik,” jelas Yukki.

Dukungan ALFI DKI 

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim juga mendukung sepenuhnya implementasi NLE di Pelabuhan maupun Bandar Udara.

“Kami akan terus menyosialisasikan implementasi NLE kepada perusahaan anggotanya yang berkegiatan di pelabuhan Tanjung Priok maupun di Bandara Soekarno Hatta,” ujar Adil.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai yang sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Teknis Pengembangan NLE Rudy Rahmaddi mengatakan hngga kini, NLE telah diimplementasikan pada 14 pelabuhan.

“Kedepan, implementasi NLE akan diperluas ke pelabuhan laut dan pelabuhan udara baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Pada 2022, NLE bekerja sama dengan tim survei independen dari Prospera untuk mendapatkan gambaran awal efektivitas NLE.

Secara umum, persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi program NLE, khususnya layanan SSm Perizinan, SSm QC, Delivery Order, Surat Penyerahan Petikemas Online, Autogate, dan Trucking. Efisiensi waktu dan biaya yang berdasarkan laporan survei Prospera berkisar 24,6 persen sampai 49,5 persen.

Berdasarkan data Lembaga National Single Window (LNSW), estimasi penurunan biaya timbun dan biaya penarikan untuk behandle atau pemeriksaan mulai dari awal implementasi SSm Pabean Karantina pada bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar 191,32 miliar atau 33,48 persen. Selain itu, rata-rata efisiensi waktunya sebesar 22,37 persen.

Pada kurun waktu 2023-2024, NLE akan fokus pada tiga aspek, yakni akselerasi penyelesaian target rencana aksi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2020, room for improvement, dan perluasan target pelabuhan implementasi NLE.

Guna mendukung kelancaran implementasi NLE, pemerintah terus menjaring masukan dari semua elemen terkait, baik dari pemerintahan, swasta, maupun pelaku logistik.

Dengan NLE juga diyakini bisa mendongkrak performance logistik nasional sekaligus menargetkan efisiensi biaya logistik di kisaran 60-80%. Target tersebut karena efisiensi NLE saat ini baru di kisaran 50 persen, sehingga belum cukup untuk Indonesia yang secara geografis menantang karena merupakan negara kepulauan.[*]

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya