BKPM Tawarkan Kawasan Industri di MNP

ALFIJAK – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI berkomitmen akan membantu PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk mempromosikan kawasan industri yang nantinya akan berada di dalam Makassar New Port (MNP) kepada investor di luar negeri.

Hal itu ditegaskan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM RI, Achmad Idrus, saat mengunjungi MNP didampingi Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Prasetyadi, Direktur Teknik Pelindo IV, Prakosa Hadi Takariyanto, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo IV, M. Adji, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis (TPB) Pelindo IV, I M. Herdianta, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Rahmatullah, General Manager (GM) Pelindo IV Cabang Makassar, Aris Tunru, GM Pelindo IV Cabang Makassar New Port, Edy D. Nursewan dan Corporate Secretary Pelindo IV, Dwi Rahmad Toto, serta stakeholder dan pejabat dari instansi terkait lainnya, Rabu (14 Oktober 2020).

Menurut Achmad Idrus, dalam Key Performance Indicator (KPI) BKPM, harus ada pemerataan investasi berkualitas untuk di seluruh Indonesia. “Tidak saja di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa. Menurut data statistik, investor asing lebih senang di Pulau Jawa karena infrastrukturnya lengkap. Mengapa di luar Pulau Jawa itu investor enggan atau sedikit ketertarikannya karena infrastrukturnya masih kurang termasuk infrastruktur seperti pelabuhan. Di kawasan Indonesia Timur ini masih pelabuhan-pelabuhan kecil yang sederhana,” terangnya.

Dia berharap ada ekosistem investasi yang menjadi bagian dari kelengkapan infrastruktur. Mulai dari bandara, pelabuhan dan jalan. “Nah, dengan adanya nanti kawasan industri yang akan dibangun di MNP, ini yang akan kita tawarkan ke luar negeri dan [investor] pasti akan cepat merespon karena lahannya telah tersedia,” kata Achmad Idrus.

Dia menuturkan, salah satu faktor penghambat untuk stagnan atau tidak optimalnya investor dari luar itu karena masalah lahan. “Nah di MNP nanti ada kawasan industri, itu pasti akan cepat, rebutan, insya Allah. Kita di BKPM itu ada deputi promosi, nanti kita bantu untuk promosikan itu [kawasan industri]. Akan ditawarkan kepada negara-negara di Asia Timur yang selama ini punya konsen untuk investasi di Indonesia.”

Dia menambahkan, hal mendasar yang sering menghambat investasi di Indonesia adalah, pertama mengenai perizinan, kedua izin lokasi karena berkaitan dengan klaim tanah adat dan lain-lain.

Oleh sebab itu, dia berharap agar pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota harus memiliki RTRW maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga diketahui kawasan mana yang diperuntukkan untuk produksi, mana yang untuk pemukiman dan mana untuk industri.

Achmad Idrus juga mengapresiasi Pelindo IV yang telah berupaya membangun Makassar New Port yang nanti akan ada kawasan industri di dalamnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Prasetyadi mengungkapkan, saat ini pembangunan MNP untuk Tahap 1 A sudah rampung 100%. “Untuk 1 B dan 1 C progressnya sudah mencapai 54,12% posisi per 13 Oktober. Kita harapkan sesuai dengan kontrak, itu akan selesai semuanya pada 2024 mendatang. Jadi kita masih butuh waktu 2 hingga 3 tahun ke depan untuk penyelesaian secara ultimate,” ujarnya.

Dirut Pelindo IV juga mengatakan, nantinya di MNP akan ada kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Nanti MNP akan menjadi integrated port. “Di mana pelabuhan dengan kawasan industri akan menyatu, sehingga nanti seluruh biaya yang terkait dengan barang logistik bisa ditekan lebih rendah karena barang yang keluar dari pabrik bisa langsung masuk pelabuhan, tidak perlu keluar lagi lewat jalan yang di luar pelabuhan.”

Terkait investasi yang akan ditawarkan ke negara-negara di Asia Timur, Prasetyadi berucap bahwa nanti pihaknya akan mencari global partner, salah satunya untuk mengelola MNP.

“Jadi Pelindo IV bersama dengan global partner nantinya akan mengelola terminal peti kemas MNP ini. Tujuannya satu, yaitu kita akan meningkatkan value dari terminal ini,” tukasnya.

Menurut dia, nanti marketnya akan lebih besar kalau pihaknya mengundang investor dari luar karena [investor] akan membawa market yang bisa diharapkan dan tentunya akan berdampak yang signifikan bagi [investasi] di Indonesia, utamanya di Kawasan Timur Indonesia.

Forum Ecoport Tanjung Priok Untuk Fokus Perhatikan Lingkungan

ALFIJAK – Pemangku kepentingan atau stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menyelenggarakan Forum Ecoport, yang di Museum Maritim Indonesia, pada Senin (12/10/2020).

Dengan mengambil tema ‘Mewujudkkan Pelabuhan Tanjung Priok Yang Bersih, Bebas Pencemaran dan Ramah Lingkungan’, Forum Ecoport Tanjung Priok sebagai bentuk kepedulian serta dukungan terhadap mewujudkan pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut menjadi pelabuhan berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tersendiri.

Forum Ecoport tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R Agus H Purjomo dan diikuti secara virtual atau daring melalui zoom meeting dan live streaming youtube.

Dirjen Hubla mengemukakan, penerapan konsep Ecoport di Pelabuhan Internasional dan perubahan kebiasaan yang memerlukan adanya upaya atau sinergitas bersama serta tindaklanjut Forum Ecoport yang dibentuk tahun 2019.

Dia juga menjelaskan tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menerapkan pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport).

Menurutnya, penerapan konsep ecoport di pelabuhan internasional termasuk upaya perlindungan habitat satwa, penggunaan bahan ramah lingkungan, pengurangan limbah, konservasi energi dan antisipasi perubahan iklim melalui penggunaan energi baru dan terbarukan.

Penerapan konsep ecoport, imbuhnya, memerlukan perubahan kebiasaan (habit) sebagai contoh kepedulian setiap individu dalam menjaga kebersihan dan mengurangi sampah plastik dilingkungan pelabuhan. Perubahan kebiasaan (habit) memerlukan sinergi semua pihak dan memerlukan adanya upaya bersama.

Dirjen Hubla menyampaikan, dalam dunia kepelabuhanan, ecoport telah menjadi salah satu tren dunia untuk mendukung kecintaan terhadap lingkungan. Ecoport merupakan konsep pelabuhan yang memperhatikan aspek lingkungan.

Karena itu, kata Dirjen Hubla, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam hal ini menindaklanjuti Forum Ecoport Pelabuhan Tanjung Priok yang telah dibentuk 1 tahun yang lalu, terus berupaya untuk mendukung terciptanya pelabuhan yang ecofriendly.(red)

Ini Yang Menjadi Angin Segar Bagi Pebisnis Logistik

ALFIJAK – Pebisnis Logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan upaya penyediaan vaksin Covid 19 oleh Pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera menghentikan laju Pandemi virus Corona di tanah air, menjadi angin segar bagi dunia usaha.

Disamping itu, komitmen pemerintah dan kementerian maupun lembaga terkait untuk mengimplementasikan National Logistic Ecosystem (NLE) terhadap kegiatan logistik juga menjadi magnet tersendiri guna memacu daya saing nasional.

Sekjen DPP ALFI Akbar Johan mengatakan, kedua aspek upaya pemerintah itu patut di apresiasi lantaran solusi kesehatan sangat penting ditengah Pandemi saat ini, dan mendorong efisiensi logistik serta pertumbuhan ekonomi juga terjaga.

“ALFI mengapresiasi percepatan penyediaan vaksin Covid-19 oleh Menteri BUMN. Begitupun dengan komitmen implementasi NLE yang sejak awal memang kami dukung,” ujar Akbar melalui keterangannya, pada Rabu (30/9/2020).

Menurutnya, apa yang telah dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai upaya memberikan kepastian dunia usaha dan masyarakat ditengah Pandemi sehingga aspek kesehatan bisa tetap terjaga dan harapannya ekonomi mampu segera dipulihkan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, bahwa pada akhir tahun ini Indonesia akan memiliki 30 juta dosis vaksin covid-19. Vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Sinovac dan jika hasil uji klinis fase ketiga berjalan baik, Indonesia juga mendapatkan komitmen tambahan vaksin sebanyak 20 juta pada akhir tahun ini.

Kemampuan PT Bio Farma (Persero) untuk memproduksi vaksin covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun, juga bisa memberikan kepastian dunia usaha untuk mengakselerasi kembali perekonomian di tanah air.

“Pelaku bisnis logistik berharap semua pihak memdukung upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut agar Pandemi ini bisa segera teratasi,” ucap Akbar.

Hambatan

Akbar juga menyinggung soal kemampuan bertahan bisnis perusahaan logistik di Indonesia ditengah Pandemi saat ini, termasuk hambatan yang masih terjadi.

Berdasarkan hasil survey ALFI, yang melibatkan 1.256 responden, sebanyak 12,6% responden menyatakan hanya sanggup bertahan kurang dari tiga bulan kedepan, dan hanya 35,4% responden yang menyatakan sanggup bertahan 3-6 bulan kedepan, serta 51,9% responden menyatakan mampu bertahan dalam kurun waktu 6-12 bulan kedepan.

Survey ALFI yang dilakukan pada periode Agustus s/d September 2020 itu juga menyebutkan, sebanyak 52,9% responden menyatakan mengalami hambatan pengurusan dan pengiriman barang, dan 47,1% menyatakan tidak mengalami hambatan.

Adapun hambatan terjadi di Pelabuhan dan Bandar Udara sebanyak 41,5%, hambatan di jalan raya 21,1% serta hambatan yang menyangkut perizinan dan biaya tambahan 37,4%.

“Hambatan-hambatan semacam inilah yang mesti menjadi perhatian serius untuk segera diselesaikan oleh otoritas di pelabuhan maupun bandar udara,” ungkap Akbar Johan.

Sekjend DPP ALFI itu juga berharap, agar secara paralel hambatan usaha logistik bisa segera diatasi. “Sehingga saat vaksin Covid 19 sudah bisa digunakan di dalam negeri, maka psikologis kesehatan masyarakat dan dunia usaha bisa langsung tancap gas mengejar pemulihan ekonomi terutama yang berasal dari sektor usaha transportasi dan logistik,” ucap Akbar.(redaksi)

ALFI DKI Apresiasi NLE hingga Penyediaan Vaksin Covid 19 oleh Menteri BUMN

ALFIJAK – Dunia usaha didalam negeri secara umum, termasuk sektor usaha logistik mengalami tekanan signifikan akibat wabah virus Corona atau Covid-19 yang kini masih menjadi Pandemi di Indonesia.

Berbagai harapan pelaku bisnis logistik telah disampaikan kepada pemerintah sebagai upaya mempercepat pemulihan usaha di sektor tersebut termasuk UMKM.

Pemerintah RI melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, selama ini dinilai proaktif dalam pencarian dan penyediaan vaksin Covid-19. Sasarannya adalah, untuk segera menghentikan laju Pandemi sehingga memberikan kepastian solusi kesehatan maupun pergerakan perekonomian bagi dunia usaha dan masyarakat.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi usaha di DKI Jakarta mengalami tekanan signifikan selama Pandemi. Apalagi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat masih diterapkan di Ibukota.

Sebagai solusi, ungkapnya, upaya Menteri BUMN Erick Thohir dalam percepatan penyediaan vaksin Covid-19, patut di apresiasi dan diacungi jempol. Sebab selain memberikan angin segar bagi dunia usaha, penyediaan vaksin itu nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian baik secara langsung maupun psikologis terhadap aktivitas perekonomian di dalam negeri.

Disisi lain, kata Adil, terkait dengan aktivitas sektor logistik, bahwa ALFI menilai implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) menjadi solusi ampuh untuk memberikan efisiensi layanan logistik di dalam negeri, baik saat Pandemi saat ini maupun dimasa mendatang.

“Jujur saja, kami harus sampaikan apresiasi mendalam untuk Pemerintah RI melalui Menteri BUMN Erick Thohir yang telah proaktif dalam.penyediaan vaksin Covid 19. Kami berharap hal ini segera terwujud agar tidak ada lagi kegalauan dunia usaha. Dilain sisi komitmen Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengimplementasikan NLE juga menjadi angin segar bagi pelaku logistik.Dan hal ini juga sangat kami apresiasi,” ucap Adil Karim, melalui keterangan pers-nya pada Rabu (30/9/2020).

Sebagai pelaku bisnis, kata Adil menegaskan dan mengakui bahwa langkah Menteri BUMN yang juga selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tersebut sangat serius dan tidak main-main dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 yang belum mereda.

“Pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga kini di Indonesia menjadi cobaan terberat bagi dunia usaha. Apalagi, perekonomian RI saat ini dibayangi resesi lantaran terkontraksi dua kuartal berturut-turut. Oleh karenanya kehadiran vaksin Covid-19 sangat dinantikan masyarakan maupun dunia usaha,” papar Adil.

Dimasa Pandemi ini, kata Adil, Pemerintah juga sedang berusaha untuk menyediakan vaksin Covid-19 supaya ekonomi kembali bergerak dan pada akhirnya program NLE juga bisa berjalan dengan baik agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa terwujud kembali

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, bahwa pada akhir tahun ini Indonesia akan memiliki 30 juta dosis vaksin covid-19, merupakan angin segar bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Sinovac dan jika hasil uji klinis fase ketiga berjalan baik, Indonesia juga mendapatkan komitmen tambahan vaksin sebanyak 20 juta pada akhir tahun ini.

Kemampuan PT Bio Farma (Persero) untuk memproduksi vaksin covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun, juga bisa memberikan kepastian dunia usaha untuk mengakselerasi kembali perekonomian di tanah air.

“Pelaku logistik sangat berharap semua pihak memdukung upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut agar Pandemi ini bisa segera teratasi,” ucap Adil.

Dukungan NLE

Adil mengatakan, sejak awal ALFI berperan aktif terlibat secara langsung mendukung NLE yang diluncurkan pemerintah RI. Program itu dinilai bisa mengatasi berbagai tantangan ke depan di bidang logistik.

“NLE merupakan rangkaian menuju Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar,” tuturnya.

NLE adalah sistem kolaborasi yang mengharmonisasikan agar prosedur ekspor impor logistik dapat berjalan lebih efisien. NLE juga merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang/flow of goods dengan dokumen internasional/flow of documents, sejak kedatangan sarana pengangkut (kapal/ pesawat) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di gudang.

“Semuanya bisa diproses secara digital sehingga memudahkan para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan domestik maupun kegiatan ekspor-impor,” ucap Adil Karim.(redaksi)

ALFI Apresiasi Komitmen KL Terkait NLE

ALFIJAK – Sistem logistik nasional belum kompetitif lantaran biaya logistik Indonesia masih tinggi dibanding dengan 5 negara ASEAN, yaitu sekitar 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional/National Logistic Ecosystem (NLE).

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan sejak awal asosiasinya aktif terlibat mendukung mendukung NLE yang diluncurkan pemerintah RI. Program itu dinilai bisa mengatasi berbagai tantangan ke depan di bidang logistik.

Indonesia, imbuhmya akan memasuki Asean Connectivity pada tahun 2025, sehingga nantinya tidak hanya orang, tapi juga goods yang terhubung dan hal ini merupakan tantangan yang cukup besar.

Berbagai macam survei, kata dia, menyebut Indonesia akan masuk dalam tujuh kekuatan besar ekonomi pada 2030. Maka program NLE menurutnya, merupakan rangkaian menuju Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar.

NLE adalah sistem kolaborasi yang mengharmonisasikan agar prosedur ekspor impor logistik dapat berjalan lebih efisien. NLE juga merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang/flow of goods dengan dokumen internasional/flow of documents, sejak kedatangan sarana pengangkut (kapal/ pesawat) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di gudang.

“Semuanya bisa diproses secara digital sehingga memudahkan para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan domestik maupun kegiatan ekspor-impor. Jadi ini bukan sebuah badan atau organisasi baru,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya pada Jumat (25/9/2020).

Dia memgatakan, adapun pelayanan yang dilakukan oleh NLE mencakup antara lain; Delivery Order Online (DO Online) dan Surat Penyerahan Petikemas (SP2), memfasilitasi penggunaan layanan (pemilik kargo/ penerima barang dan freight forwarder) dalam membuat DO Online dan SP2 maupun informasi kedatangan kapal secara real time dan terintegrasi dalam kegiatan pengiriman barang.

“NLE merupakan hasil kerja sama besar antara Kementerian dan Lembaga (K/L) serta dunia usaha. Hal itu membuktikan, kolaborasi lebih baik dibandingkan kompetisi, makanya kita mempunyai komitmen bersama. Karena itu ALFI mendukung penuh,” ujar dia.

Kementerian & Lembaga

Yukki memyampaikan, ALFI sangat mengapresiasi semua Kementetrian dan Lembaga (KL) yang berkomitmen dalam mendukung untuk mengeksekusi implementasi NLE sesuai Inpres 5/2020 itu.

Sebelumnya, dalam jumpa pers bersama secara virtual soal NLE yang digelar Kamis (4/9), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan mendukung penataan NLE yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dukungan tersebut dilaksanakan melalui konektivitas dan aksesibilitas antar kawasan dengan mengintegrasikan insfrastruktur dengan simpul transportasi, yakni antara pelabuhan, bandara, stasiun kereta apai, terminal, pusat distribusi dan jaringan transportasi.

Dukungan penuh terhadap implementasi Inpres 5/2020 juga disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penataan NLE dalam meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

NLE juga dapat mempercepat proses ekspor-impor sehingga menyelaraskan arus lalu lintas barang dengan arus lalu lintas dokumen.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan masalah logistik nasional ini merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi dari perekonomian Indonesia.

Oleh sebab itu, upaya untuk terus memperbaikinya diperlukan kerjasama dari semua instansi atau institusi yang telah melaksanakan Inpres 5/2020 tentang NLE tersebut.

Menkeu menegaskan, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, melalui penataan ekosistem logistik nasional.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam rangka penataan ekosistem logistik antara lain melalui simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan dupilkasi.

“Sistem NLE ini memungkinkan seluruh proses logistik dapat terintegrasi melalui satu jaringan,” ucapnya.

Menkeu menyebutkan, NLE merupakan bagian dari reformasi logistik yang dilakukan pemeritah sehingga diharapkan kontribusi sektor logistik terhadap daya saing perekonomian Indonesia juga semakin meningkat.

Terkait itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan, pemerintah terus berupaya melakukan pemulihan perekonomian nasional, salahsatunya dengan memperbaiki ekosistem logistik nasional.

“Eksekusi pelaksanaan NLE ini sangat penting. Stakeholders harus duduk bersama, dan monitoring NLE juga agar dilakukan simultan, ” ujar Menko Luhut.

Usaha Logistik Belum Merasakan Relaksasi Imbas Pandemi

ALFIJAK – Pebisnis logistik nasional mengaku belum mendapatkan perhatian pemerintah berupa stimulus maupun fasilitas keringanan kredit, baik berupa perpanjangan waktu kredit maupun pengurangan suku bunga kredit usaha, akibat diterjang Pandemi Covid-19

Berdasarkan rilis hasil survey yang dilaksanakan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terhadap perusahaan logistik dan forwarder di Indonesia anggota asosiasi itu menyebutkan, terdapat 77,7% responden yang menyatakan tidak atau belum menerima fasilitas keringanan kredit usaha maupun relaksasi di sektor tersebut.

Survey yang melibatkan sebanyak 1.256 responden (perusahaan logistik) itu dilaksanakan oleh DPP ALFI berkaitan dengan dampak Pandemi Covid-19 saat ini terhadap sektor usaha logistik.

Adapun dari jumlah yang dilakukan survey tersebut, sebanyak 9,2 % responden menyatakan telah mendapatkan fasilitas perpanjangan waktu kredit atau relaksasi usaha. Sedangkan sisanya menyatakan menerima keringanan suku bunga, dan masih dalam proses.

Survey tersebut telah dilakukan sejak awal bulan Agustus 2020 dan berlangsung selama satu bulan. Adapun saat ini ALFI beranggotakan sebanyak 3.412 perusahaan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari jumlah itu, terdapat 291 merupakan PMA (joint venture) dan selebihnya adalah perusahaan nasional.

Hambatan

Hasil survey itu juga menyebutkan, kemampuan bertahan perusahaan logistik di Indonesia jika Pandemi Covid terus berlangsung, cukup bervariasi.

Sebanyak 12,6% responden menyatakan hanya sanggup bertahan kurang dari tiga bulan kedepan, dan hanya 35,4% responden yang menyatakan sanggup bertahan 3-6 bulan kedepan, serta 51,9% responden menyatakan mampu bertahan dalam kurun waktu 6-12 bulan kedepan.

Dari 1.256 responden itu juga menyatakan bahwa selama masa Pandemi Covid-19 hingga sekarang ini, sebanyak 95,6% responden menyatakan pendapatan usahanya mengalami penurunan, dan hanya 4,4% responden saja mengaku pendapatan usahanya mengalami kenaikan ataupun tetap.

Kendati begitu, hasil survey ALFI juga menunjukkan belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) berskala besar-besaran di sektor usaha logistik nasional tersebut.

Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, usaha logistik yang masih bisa bertahan bahkan cenderung naik selama masa Pandemi Covid-19, yakni; jasa logistik e-commerce, jasa angkutan barang kiriman (courier service), jasa pergudangan bahan pokok dan barang ritel, serta jasa layanan logistik betkaitan dengan transaksi business to consumer (B to C) dan consumer to consumer (C to C).

Dia menegaskan, seluruh perusahaan anggota ALFI telah mematuhi protokol kesehatan dalam berkegiatan usahanya guna memutus perkembangan Covid-19. Bahkan, saat diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di terapkan di oleh sejumlah wilayah/provinsi dalam rangka menekan penularan Pandemi itu.

Namun, imbuhnya, imbas penetapan PSBB juga memengaruhi sebagian industri harus terhenti seperti manufatur, otomotif dan elektronik, tekstil dan sejenisnya kecuali penyedia APD kesehatan akibat terhentinya pasokan bahan baku impor serta terganggunya penjualan ekspor ke beberapa negara.

“Hal ini berdampak pada kegiatan logistik penunjang industri itu meskipun ada kebijakan pengecualian,” ujar Yukki, melalui keterangan pers-nya.

Dia mengatakan, selama masa Pandemi Covid-19, aktivitas logistik juga mengalami hambatan cukup serius.

Berdasarkan hasil survey yang dirilis ALFI yang melibatkan 1.256 responden itu menyebutkan, sebanyak 52,9% responden menyatakan mengalami hambatan pengurusan dan pengiriman barang, dan 47,1% menyatakan tidak mengalami hambatan.

Adapun hambatan terjadi di Pelabuhan dan Bandar Udara sebanyak 41,5%, hambatan di jalan raya 21,1% serta hambatan yang menyangkut perizinan dan biaya tambahan 37,4%.

Yukki mengemukakan, asosiasinya akan menyampaikan hasil survey tersebut kepada pemerintah RI melalui instansi terkait guna sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan fiskal, moneter, perdagangan dan perindustrian maupun kebijakan lainnya.(idp)

Logistik Cold Chain di Indonesia Semakin Tumbuh

ALFIJAK – Aktivitas layanan cold chain atau sistem rantai dingin pada industri logistik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, terlepas dari kondisi Pandemi Covid-19 bahwa pertumbuhan industri cold chain di dalam negeri setiap tahunnya rata-rata mencapai 4% hingga 6%.

Tingkat pertumbuhan itu didorong kian menggeliatnya populasi atau penikmat e-Commerce yang sekarang ini cenderung memilih berbelanja secara online termasuk untuk kebutuhan bahan pokoknya seperti makanan, minuman dan sejenisnya.

“Selain itu, pertumbuhan cold chain juga dipicu meningkatnya kegiatan pengiriman ndustri farmasi, komoditi pertanian dan barang konsumsi,” ujar Yukki dalam Seminar dan Pertemuan Dagang Cold Chain Brands Taiwan-Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan (TAITRA), secara Virtual pada Kamis (18/9/2020).

Dia mengatakan, peningkatan permintaan makanan dan minuman beku serta bangkitnya waralaba di dalam negeri juga menjadi faktor tersendiri dalam berkontribusi menumbuhkan indutri cold chain di Indonesia.

Yukki mengungkapkan, pasar cold chain secara global, khususnya yang diproyeksikan berasal dari kebutuhan konsumen maupun pertanian dan perikanan pada tahun 2030 masing-masing bisa mencapai US$ 1.070 milliar dan US$ 450 milliar. Bahkan pada 2030, Indonesia diproyeksikan menjadi pasar terbesar ke-7 di dunia, lantaran populasi konsumennya yang mencapai ratusan juta jiwa (McKinsey).

Perlu SOP

Tidak bisa dipungkiri bahwa permintaan produk melalui e-commerce juga menopang pasar logistik, sebab dengan permintaan produk yang tinggi maka pengiriman akan meningkat.

Oleh kareana itu, Yukki mengingatkan supaya para pebisnis di industri cold chain dapat melakukan investasi serta perluasan pasar yang lebih luas, salah satunya dengan menambah kantor cabang atau perwakilannya seiring dengan meningkatnya aktivitas industri itu di dalam negeri.

Selain itu, peningkatan permintaan terhadap produk yang mudah rusak dan pengiriman cepat turut mendorong aktivitas logistik ekspres dan cold chain yang mengarah pada tingginya kebutuhan fasilitas pergudangan di Indonesia.

Yukki mengungkapkan pasar logistik cold chain di Indonesia kini digarap oleh beberapa perusahaan terkemuka antara lain; Diamond Cold Storage, Kiat Ananda Cold Storage, MGM Bosco, Dua Putera Perkasa, GAC Samudera, dan Adib Cold Logistics

“Bahkan untuk lima tahun kedepan, pasar cold chain Indonesia diperkirakan akan tumbuh 8-10% lantaran bermunculan permintaan baru,” ucapnya.

Berdasarkan karaktetistik industri cold chain, kata Yukki, pertumbuhan pasar pada industri itu seiring dengan peningkatan barang-barang yang mudah rusak termasuk makanan beku, farmasi, daging, makanan laut dan produk susu.

“Karakter logistik cold chain di Indonesia sebagian besar adalah Business to business (B2B) meskipun permintaan business to customer (B2C) cukup banyak akhir-akhir ini,” paparnya.

Dia juga mengatakan diperlukan standard operasional prosedur (SOP) yang tersistem baik dan perangkat pendukungnya, terutama terhadap komoditi pertanian dan perikanan melalui penyimpanan dan pengiriman yang berkualitas.

Tantangan

Yukki menjelaskan, dibalik potensi bisnis cold chain juga terdapat berbagai tantangan seperti menyangkut teknologi untuk sistem pengiriman, maupun asuransi penyedia layanan, serta terbatasnya platform e-Commerce yang menginformasikan kemampuan cold chain.

“Apalagi, jumlah kegagalan logistik dalam penyimpanan dan distribusi tetap tinggi yakni masing-masing 10% dan 20%,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Yukki, diperlukan kolaborasi dan kemauan yang kuat dari Pemerintah, Industri, serta Lembaga Pendidikan untuk mempromosikan dan meningkatkan keunggulan industri cold chain di Indonesia.

Sebagai solusi, ALFI juga mengusulan ke pemerintah RI untuk mengembangkan cold chain yakni; perbaikan sarana dan prasarana untuk menampung hasil pertanian danperikanan, menyiapkan connected hub and spoke dalam transportasi maupun distribusi untuk menjaga kualitas produk dan efiaiensi.

Selain itu, menyiapkan platform Pendidikan berbasis IT yang lebih kuat, dan adanya regulasi yang mengatur pasar serta industri terhadap pertumbuhan produk pertanian.

Ditataran global, Taiwan telah dikenal sebagai produsen kualitas pertanian dan perikanan yang sukses dengan segudang pengalaman dan teknologi yang handal.

“Kami berharap industri cold chain Indonesia dapat belajar dan mereplikasi kesuksesan tersebut. Melalui seminar ini diharapkan agar kedua belah pihak dapat meningkatkan kerjasama,” ujar Yukki.(red)

ALFI Institute gelar Diklat Berstandar Unescap

ALFIJAK – Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam bidang Freight Forwarding dan Logistics memiliki peran yang sangat strategis dan penting didalam menunjang kegiatan perekonomian nasional dalam mata rantai transportasi, distribusi industri perdagangan dan Logistik.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melalui ALFI Institute, terus memacu peningkatan kompetensi SDM Logisktik hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Bahkan baru-baru ini, ALFI Samarinda, Gorontalo, Bontang, Balikpapan, Berau, Jakarta, dan Surabaya melaksanakan Pendidikan Basic Logistics & Freight Forwarding Course (UNESCAP Standard) dalam upaya peningkatan SDM dalam bidang Logistik Angkatan 123 dan Angkatan 3 yang dilaksanakan melalui e-learning kerjasama dengan ALFI Institute.

Pembukaan Kursus ini dilakukan oleh Ketua DPC ALFI Samarinda M. Gobel, dengan berfokus pada pembekalan sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan sebagai landasan menghadapi persaingan usaha yang makin ketat agar eksitensi Logistics & Freight Forwarding di Indonesia dapat terus berkembang.

Dengan adanya transformasi dan evolusi saat ini, imbuhnya, unsur SDM berperan strategis mengingat jasa logistik dan freight forwarder berperan sebagai mobilitas pergerakan arus barang dan pengembangannya dipengaruhi tingkat “kualitas SDM” sebagai perencana, pelaksana sekaligus pengawas mata rantai pergerakan arus barang.

“Untuk itu pilar utama untuk membangun dan mengembangkan serta dapat eksis mengikuti perkembangan dinamika terus berubah, sehingga memberikan peluang dan manfaat yang lebih besar, dan upaya ini salah satunya melalui pendidikan,” ujar M Gobel.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan demi efisiensi dan efektivitas pelayanan mengingat Freight Forwarding & Logistik harus dapat memberikan nilai tambah yang reaseneble dan kecepatan “delivery” dan dapat diandalkan dengan dukungan profesionalisme SDM melalui kerja keras dan inovasi agar menemukan langkah maupun strategi yang optimal.

Ketua Umum DPW ALFI Gorontalo Mohammad Jefry Isa menyambut baik kerjasama pendidikan melalui online/ daring ini sehingga pemerataan pendidikan berstandard nasional dan internasional dapat dirasakan berbagai pemangku kepentingan didalam Logistics & Freight Forwarding.

Ketua Tim Pendidikan ALFI DPC Samarinda Bpk. H. Widjanarko menambahkan, Pendidikan dan pelatihan ini dalam rangka mewujudkan kesejajaran maupun pemahaman perkembangan situasi yang cepat berubah/globalisasi.

Dia mengatakqn, kesetaraan SDM melalui pendidikan guna memberikan pemahaman dan keahlian yang sesuai dengan bidang Freight Forwarding & Logistics.

“Dlam situasi pandemi saat ini semangat untuk meningkatkan kualitas SDM penting untuk memperisiapkan nilai-nilai profesionalisme, unggul dalam bersaing dan semakin efisien dengan yang didasarkan atas kaidah profesi, tanggung jawab, etika bisnis dengan dukungan tehnologi dalam bidang Logistik dan Forwarder,” paparnya.

Evolusi

Director Course ALFI Institute, M.Supriyanto mengatakan, bahwa saat ini evolusi logistik itu sudah sampai kepada supply chain.

“Diharapkan dengan bekal pengetahuan dan pelatihan itu mampu mengimplementasikannya dalam rangka pengembangan bisnis logistik dan freight forwarding secara nasional maupun regional,”ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa kompetensi SDM di sektor ini sangat memengaruhi naik dan turunnya perkembangan sektor logistik.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N Hanafi, mengingatkan bahwa tuntutan memiliki sumber daya manusia yang unggul tidak dapat ditunda lagi, memasuki era 5.0 menjadi hal yang mahfum bahwa standarisasi dalam berusaha khususnya industri Freight Forwarding & Logistics mau tidak mau harus siap mengingat perdagangan sudah mengglobal tanpa batas.

Yukki. N. Hanafi yang juga sebagai Chairman AFFA itu mengatakan, digitalisasi pendidikan mutlak diperlukan dan strategis didalam meningkatkan SDM unggul Indonesia dalam pendidikan logistik di tanah air untuk program kedepan.

“Kolaborasi dan digitalisasi akan memberikan kemudahan dan memberikan peran penting untuk perkembangan dan penyamaan wawasan untuk meningkatkan peran dan eksitensi bagi para pelaku logistik salah satunya dengan e-Learning pendidikan logistik,” ucapnya.(red)

JPT Wajib Patuhi Pergub 46/2018

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta beraudiensi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Audiensi jajaran pengurus DPW ALFI DKI Jakarta itu dipimpin Ketua Umum ALFI DKI Jakarta Adil Karim yang berkesempatan bertemu langsung dengan Kepala Dishub Provinsi DKI Safrin Liputo, pada Jumat (4/9/2020).

“Audensi tersebut dalam rangka rencana sosialisasi virtual Pergub 46/2018 pada tanggal 18 Sept 2020 mendatang. Pada kesempatan itu kita juga sekaligus mendiskusikan tentang aktivitas logistik di Jakarta,” ujar Adil Karim, melalui keterangannya pada Sabtu (5/9/2020).

Dia mengungkapkan, di momen yang baik itu, juga dibahas mengenai kolaborasi antara Pemprov DKI dengan ALFI DKI untuk bersama-sama memikirkan mengenai Smart City 4.0 untuk kegiatan logistik.

“Tentunya ALFI DKI nanti akan menyiapkan konsepnya dan kita buat tim bersama. Jika sudah final, Dishub sebagai triger-nya dalam hal ini akan menyampaikan konsep tersebut ke Pemprov DKI,” ucap Adil.

Adil menyatakan, Pergub 46/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, perlu terus disosialisasikan kepada pelaku usaha terkait di sektor logistik.

Pasalnya, imbuhnya, dalam beleid itu terdapat beberapa kewajiban yang mesti dipatuhi pemegang izin usaha pengurusan jasa transportasi, seperti menyampaikan laporan bulanan tertulis kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya.

“Kita melihatnya aktivitas bisnis logistik berbasis data seperti itu cukup penting, oleh sebab itu kolaborasi ini demi kebaikan bersama untuk menumbuhkembangkan usaha transportasi dan logistik di Ibukota, dan harapannya bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,” tuturnya.

Dalam Pergub 46/2018 disebutkan bahwa kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.

Dalam hal pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara, pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi setempat dimana kegiatan terus dilakukan..

“Beleid itu juga secara rinci mengatur antara lain tentang dokumen angkutan barang, baik domestik maupun internasional, maupun pembukaan kantor cabang usaha forwarder dan logistik,” ujar Adil Karim.

Adapun untuk dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi wajib memiliki izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP setempat untuk jasa pengurusan transportasi penanaman modal dalarn negeri, dan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman. Modal (BKPM) untuk jasa pengurusan transportasi (joint venture) dan penanaman modal asing.(redaksi)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya