Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ

Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ
Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ

Waktu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat menjadi sorotan tajam oleh sejumlah kalangan. Bahkan Presiden RI Joko Widodo sempat marah dibuatnya. Namun kini pihak terkait di Pelabuhan Tanjung Priok nampaknya terus membenahi pelayanan.

Yang terbaru adalah menerapkan pelayanan sistem online. Kendati relatif tertinggal namun langkah ini patut diapresiasi. Sebab sistem online sudah banyak dilakukan sejumlah instansi ataupun lembaga pemerintahan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa. Serta meningkatkan pelayanan. Menurut

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra, penerapan sistem online saat ini suatu keharusan. Apalagi hal itu juga banyak dilakukan sejumlah instansi. Pihaknya pada 1 November 2016 lalu, telah melakukan ujicoba pelayanan online.

“Cepat atau lambat sistem  akan jalan. Kita sudah lakukan upaya, terkait pelayanan online. Apa saja yang sudah dilakukan. Persiapan-persiapan telah kami lakukan. Sosialisasi sudah kami lakukan bersama stakeholder terkait,” ujarnya Senin kemarin (19/12).

Menurutnya penerapan pelayanan online cukup efektif. Bahkan saat ini dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, sudah 2,91 perhari. Sementara pemerintah menargetkan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok adalah harus 2,5 hari.”Kita terus mendorong pelaksanaan penerapan sistem online. Termasuk DO online dan e-trucking,” jelas Nyoman.

Adapun masih adanya  yang mengeluhkan penerapan online, pihaknya berharap mereka paham tupoksinya. Termasuk pengguna jasa. Berkas persyaratan haruslah lengkap. “Sebab kalau tidak, nanti tertolak oleh sistem online,” pungkasnya.

Sebelumnya, para pengusaha kapal yang tergabung dalam, Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) DKI Jakarta, mengeluhkan adanya denda keterlambatan sandar. Pasalnya, menurut mereka keterlambatan tidak hanya disebabkan oleh pengusaha kapal. Namun juga stakeholder terkait.

“Kalau ada keterlambatan. Dilakukan pihak lain, tapi tetap asosiasi yang dikenakan denda. Misal, jadwal sudah ada, sandar sudah ada. Kalau terlambat di denda,” ujar Ketua INSA DKI Jakarta Alimudin.

Menurutnya, keterlambatan itu bukan hanya dari pengusaha kapal pelayaran saja. Sementara schedule sudah ditetapkan. “Sebelum sandar, ada schedule waktu untuk sandar. Kalau lebih kena denda. Soal itu, banyak pihak terkait. Jangan dendanya dibebankan kepada kami,” ujarnya.

Lebih lanjut Alimudin mengatakan, keterlambatan juga disebabkan implementasi inaportnet yang belum optimal. Menurutnya, kendala di sistem mempengaruhi proses. Seperti saat sandar. Kalau sistem masalah, harus dimanualkan. Namun maksimal 3 jam, hal itu membuat delay.

“Schedule kapal harus sesuai. Dipandu jam berapa, bongkar muat jam berapa. Itu setelah diberlakukannya inaportnet. Kalau sistem bermasalah, satu jam harus manual. Jangan nunggu sampai tiga jam,” pungkasnya.

PriokQ diperkenalkan

Badan Karantina Pertanian (Barantan) meluncurkan pelayanan berbasis situs online yang diberi nama PriokQ Klik. Dengan fasilitas PriokQ Klik, pelayanan waktu Karantina Pertanian di Pelabuhan Tanjung Priok lebih efisien hingga 80% dari sebelumnya.

Dalam keterangan resminya, Barantan menyebut inovasi layanan dari Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok ini diterapkan demi mendukung upaya pemerintah mengakselerasi ekspor produk pertanian yang berkualitas dan bebas dari hama penyakit.

“Balai Karantina Pertanian Tanjung Priok bertugas mengatur dan mengawasi lalu lintas manusia, barang, dan hewan dan tumbuhan. Sebagai salah satu unit pemerintah, BalaiKarantina Pertanian mencegah peluang masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan,” ungkap Widi Hananto, Ketua Pelaksana Sosialisasi PriokQ dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (20/12).

Dia menjelaskan Balai Karatina Priok akan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis sistem informasi guna memperkuat perlindungan sumber daya alam hayati atau bio diversity Indonesia.

Selain itu, Barantan memperketat pengawasan diwilayah kerja baik di pelabuhan internasional, dry port, kantor pos, maupun pelabuhan domestik dan penumpang seiring dengan peningkatan jumlah komoditas pertanian yang dilalulintaskan.

“Layanan ini merupakan bentuk dukungan kami pada para eksportir importir pertanian,” kata Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Purwo Widianto.

PriokQ Klik! adalah layanan inovasi Karantina pertama di Indonesia. Layanan ini memungkinkan bagi eksportir dan importir produk pertanian untuk memonitor proses permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara online.

Q adalah singkatan dari quarantine yang artinya karantina.

Hal ini berbeda dari layanan sebelumnya yang dilakukan secara manual atau antri diloket layanan. Kini pengguna jasa dapat memonitor PPK yang diajukan tanpa harus menunggu, perkiraan biaya yang harus dibayar juga dapat langsung dilihat, pembayaran jasapun dapat dilakukan secara online seperti kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Inovasi pembayaran online ini juga menutup kemungkinan markup biaya karantina yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Aplikasi ini mendukung penuh komitmen stop gratifikasi dan pungli.

Penghematan biaya dan bagi pengguna jasa diperkirakan akan mencapai 80% dalam pengurusan jasa karantina, karena tanpa menunggu dan realtime.

Lima keunggulan PriokQ Klik :

1. Tanpa harus menunggu, hasil verifikasi dokumen dapat dimonitor secara online bahkan dinotifikasikan via email,

2. Perkiraan biaya (PNBP) langsung dapat diketahui realtime online, tanpa was-was, anti gratifikasi dan pungli, dapat diakses kapanpun dan dimanapun, bahkan dinotifikasikan via email,

3. Nomor dokumen yang harus dikirim ke INSW juga bias langsung dicek secara online, tanpa harus menunggu/mengambil hasil print dokumen, ini juga dinotifikasikan via email,

4. Status pengiriman data karantina ke INSW (Indonesia National Single Window) juga dapat dilihat online, tanpa harus menghubungi petugas, sudah bisa di cek kapanpun dimanapun, bahkan notifikasi dikirim via email,

5. Analisis reject INSW, juga dapat dilakukan secara mandiri, agar pengguna jasa dapat memonitor ketika terjadi reject dari INSW.

sumber: indopos.co.id/bisnis.com

 

Aturan kawasan pabean sudah disederhanakan sejak 2015

Timbun petikemas di pelabuhan, 5 pengelola terminal dipanggil
Timbun petikemas di pelabuhan, 5 pengelola terminal dipanggil

Mekanisme penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara, serta pemindahan barang di tempat penimbunan sementara, sekaligus pengenaan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut, saat ini sudah diatur dalam satu peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2015.

Aturan yang ditetapkan pada 6 April 2015 itu mencabut tiga peraturan Dirjen sebelumnya yaitu P-20/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, PER-24/BC/2013 Tentang Penerapan Sistem Pintu Otomatis Tempat Penimbunan Sementara pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan PER-28/BC/2013 tentang Tata laksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya dari Satu Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya.

Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Publikasi Deni Surjantoro mengatakan yang dimaksud dengan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai.

“Kawasan pabean sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai dan untuk memperoleh penetapan sebagai kawasan pabean, pengelola pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama,” ujar Deni.

Pelabuhan laut atau bandar udara, kawasan perbatasan, dry port atau terminal barang, kantor pos, dan kawasan pabean yang berada di kawasan penunjang pelabuhan laut atau bandar udara merupakan lokasi-lokasi yang dapat diajukan sebagai kawasan pabean.

Deni menambahkan bahwa untuk pengajuan sebagai kawasan pabean, permohonan dilengkapi dengan dokumen pelengkap dan pendukung.

“Bea Cukai akan melakukan penelitian untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut. Keputusan akan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan,” katanya.

sumber: viva.co.id

 

 

Biaya logistik RI tertinggi kedua se-Asean

Biaya logistik RI tertinggi kedua se-Asean
Biaya logistik RI tertinggi kedua se-Asean

Ketua Umum DPP Organda, Andrianto Djokosutono mengungkapkan biaya logistik Indonesia yang kini masih mencapai 24 persen dari gross domestic product (GDP) atau biaya produksi. Kondisi ini tergolong terbesar kedua di ASEAN.

“Transportasi darat atau truk kontribusi GDP mencapai 48 persen, membuat moda transportasi ini menjadi target utama pemerintah dalam mengatasi penurunan biaya logistik,” ujar Andrianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Angkutan Barang Organda 2016, Kamis (15/12).

Salah satu solusi pemerintah untuk menurunkan biaya logistik yakni dengan menata keberadaan angkutan mobil (Car Carier) untuk menghindari kemacetan di jalan raya serta mengalihkan sebagian arus pengiriman barang dari darat ke laut melalui program tol laut.

Rakornas tersebut dibuka secara langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Puji Hartanto yang dalam kesempatan itu mewakili Menteri Perhubungan.

Juga dihadiri, General Manager Pelindo II Cabang Tanjung Priok, Hendro Haryono, Dirut PT.Indonesia Kendaraan Termimal (IKT), para pengguna jasa pelabuhan Priok dan asosiasi terkait di pelabuhan Tanjung Priok.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Puji Hartanto mendukung upaya Angsuspel Organda DKI dan Manajemen Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) akan menata keberadaan angkutan mobil (Car Carier) untuk menghindari kemacetan di jalan raya.

Dirut PT IKT Armen Amir mengungkapkan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus mengurangi angkutan kendaraan (car carier) berseleweran di jalan, pihaknya bekerjaaama dengan Angsuspel Organda DKI segera menata operasional armada tersebut.

Tahap pertama semua angkutan kedaraan didaftar di IKT kemudian diberi striker atau TID (Truck Identification Document) yang dapat membuka portal secara otomatis.

“Kami siapkan lahan 1 hektar untuk Car Pooling. Jadi semua car carier berada di IKT dan siap dipanggil melalui sistem berbasis IT jika dibutuhkan,” ujar Armen.

Hub penerbangan

Tak lama lagi 2016 akan berakhir dan berganti memasuki tahun baru 2017. Pekerjaan Kemenhub untuk tahun berjalan ini untuk mewujudkan nawacita yang diimpikan bangsa.

Seperti di sektor Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan reformasi terhadap organisasi untuk memperbaiki kualitas jalur laut melalui program Tol Laut.

“Hasilnya lebih bagus, program ini. membuat bagaimana jalur yang dulu hilang kita temukan lagi bahkan menjadi suatu jalur baru yang dibutuhkan dan menjadi suatu cara baru dan meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan,” papar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Untuk sektor udara, pada 2016 ini menjadi kesempatan di mana Indonesia bisa melakukan penerbangan kembali ke Eropa. Ke depan akan ada penerbangan langsung Rusia menuju Indonesia.

“Ini menunjukkan kinerja di udara yang menunjukkan performa baik di samping menyiapkan Jakarta dan Bali sebagai hub penerbangan nantinya. Untuk laut yang tengah disiapkan jadi hub ialah Pelabuhan Tanjung Priok,” tuturnya.

Kemudian di sektor darat, pada tahun ini lebih banyak perbaikan, di antaranya jembatan timbang, pengelolaan terminal A. Menurut Budi, realisasi sektor darat menjadi suatu tanda bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki mengenai pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

“Sedangkan untuk perkeretaapian, perbaikan dan pengerjaan double-double track terus dikerjakan,” terangnya.

sumber: poskotanews.com/okezone.com

 

Truk dilarang masuk tol 23-25 Desember

Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran
Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran

PT Jasa Marga kembali mengingatkan keputusan Kementrian Perhubungan mengenai larangan truk melintas di jalan tol pada 23-26 Desember 016 untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan bebas hambatan tersebut.

Perusahaan pengelola jalan tol itu terus menginformasikan melalui akun twitter @PTJASAMARTA, seperti malam ini, Rabu (14/12/2016) pukul 19.30 WIB yang isinya “Mulai 23-26 Desember 2016 untuk kendaraan truk barang dilarang melintas, kecuali kendaraan bermuatan BBM/BBG.

Kementrian Perhubungan menyampaikan kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama masa perayaan hari raya Natal 2016, berlaku mulai 23 Desember 2016 pukul 00.00 WIB sampai dengan 26 Desember 2016 pukul 24.00 WIB.

Larangan tersebut berlaku di ruas jalan tol (1) Merak-Cikupa-Kembangan-JORR W, (2) Kembangan Jakarta-JORR W-Cikunir, (3) Cawang-Dawuan-Purbaleunyi, (4) Cawang-Cikarang Utama-Cikopo-Palimanan-Pejagan-Brebes Timur, dan (5) Cawang-Bogor-Ciawi.

Selain itu juga dijelaskan bahwa larangan tersebut berlaku untuk kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari 2, kecuali pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG).

Sumber: bisnis.com

 

Pelindo siapkan interland waterways Priok – Cikarang

Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini
Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini

PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) (Persero) menyiapkan belanja modal sebesar Rp 25 triliun di tahun 2017. Uang yang berasal dari kas perseroan tersebut akan digunakan untuk membangun Pelabuhan Kijing dan Pelabuhan Sorong.

Selain dua pelabuhan tersebut, di tahun 2017, Pelindo II juga berencana membangun Interland Waterways dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok-Cikarang Dry Port.

“Kita akan membangun beberapa pelabuhan baru di Indonesia timur di Sorong, Kalimantan Barat di Kijing juga. Kita akan membangun satu kanal untuk mengatasi masalah kemacetan di interland Tanjung Priok ke Bekasi. Nilai yang kita untuk di tahun 2017 itu lebih kurang sekitar Rp 25 triliun semuanya dari internal,” jelas Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016).

Dengan adanya Interland Waterways dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok-Cikarang Dry Port diharapkan distribusi barang ke daerah industri di Cikarang bisa lebih cepat dan murah. Rencana pembangunan Interland Waterways memanfaatkan jalur sungai yang sudah ada.

“Dengan cara ini maka distribusi barang dari perlabuhan ke pabrikan akan lebih cepat dan ongkosnya bisa lebih murah. Sehingga kemudian daya saing kita bisa lebih baik cost logistik kita juga bisa lebih rendah,” tutur Elvyn.

Selain itu, Pelindo II juga akan mengembangkan New Priok Container Terminal (NPCT) I dan II di tahun 2017. Dalam tahap pertama pengembangan dan pembangunan pelabuhan, Pelindo II menyiapkan dana sebesar Rp 6 triliun.

“Satu pengembangan lebih lanjut Kalibaru akan bangun New Priok Container II dan III. Tahun depan pada tahap pertama alokasikan sekitar Rp 6 triliun,” kata Elvyn.

Pembangunan Pelabuhan Kijing di Pontianak, Kalimantan Barat dan Pelabuhan Sorong ditargetkan selesai di 2019.

“Selesainya 2019 insya Allah,” tutup Elvyn.

Koja menurun

Arus peti kemas melalui terminal peti kemas (TPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok hingga Nopember 2016 mencapai 752.697 twenty foot equivalent units (TEUs) atau turun sekitar 15% dibanding pencapaian pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 902.349 TEUs.

Sekretaris Perusahaan TPK Koja, Nuryono Arif, mengatakan penurunan volume peti kemas di TPK Koja itu selain dipicu belum membaiknya perdagangan global, juga karena bebarapa pelayaran/customer di TPK Koja yang direbut oleh New Priok Container Terminal One (NPC-1).

“Ada beberapa shipping line yang sebelumnya di TPK Koja kini dilayani di NPCT-1. Hal ini juga menyebabkan volume throughput peti kemas di Koja mengalami penurunan,” ujarnya kepada Bisnis disela-sela pelaksanaan kegiatan Donor Darah TPK Koja Peduli, di kantor TPK Koja, Selasa (13/12/2016).

Kegiatan donor darah TPK Koja peduli itu diikuti 99 orang pendonor yang berasal dari karyawan TPK Koja, customer dan instansi terkait di pelabuhan Priok.

Arif mengatakan, rata-rata peti kemas yang dilayani di TPK Koja setiap bulannya pada tahun 2016 mencapai 67.000 s/d 70.000 TEUs, dan pihaknya optimistis pada tahun 2017 akan mampu meningkatkan market dan pertumbuhan volume peti kemas yang dilayani di terminal.

“Meskipun sekarang ini masih pada masa sulit namun tahun depan kami tetap optimistis throughput di TPK Koja akan tumbuh,” paparnya.

Dia mengatakan, sedangkan arus kunjungan kapal di TPK Koja selama periode Januari-Nopember 2016 sebanyak 597 unit. “Kunjungan kapal tiap bulannya di TPK Koja rata-rata mencapai 50 hingga 65 unit,” ujar dia.

sumber: bisnis.com/detik.com

 

Bisnis angkutan tumbuh pesat, terminal buka layanan non-stop

 

Bisnis angkutan tumbuh pesat, terminal buka layanan non-stop
Bisnis angkutan tumbuh pesat, terminal buka layanan non-stop

Bisnis angkutan barang jalur darat atau truk diperkirakan mengalami pertumbuhan volume muatan sebesar 10% hingga 15% pada tahun depan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan maraknya pengembangan infrastruktur dalam negeri.

Sugi Purnoto, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) bidang Sarana dan Prasarana, mengungkapkan pertumbuhan tidak berdampak pada peningkatan pendapatan pengusaha truk.

“Yang pertama, posisi supply saat ini itu masih lebih tinggi dari demand,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/12).

Hal ini disebabkan karena pengusaha banyak melakukan investasi kendaraan beberapa tahun lalu hingga 2014. Sementara itu, pertumbuhan permintaan angkutan barang tidak sesuai harapan pada 2014-2015.

Artinya, lanjut Sugi, pertumbuhan ekonomi dan logistik ini masih lebih rendah dari populasi angkutan barang pada tahun depan. Namun demikian, angkutan barang jalur darat masih mendominasi transportasi barang di Indonesia, terutama untuk pulau Sumatra, Jawa dan Bali.

“Sumatra, Jawa dan Bali memegang lebih dari 70% share distribusi barang,” katanya. Adapun, pertumbuhan pada tahun depan diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini, kendati permintaan armada angkutan truk belum terlalu signifikan.

Banyaknya armada truk saat ini, kata Sugi, masih mampu menutup pertumbuhan volume muatan hingga 20% untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, overcapacity atau kelebihan armada masih ada tahun depan.

Kyatmaja Lookman, CEO PT Lookman Djaja yang juga menjabat sebagai Wakil Letua Umum DPP Aptrindo bidang Distribusi dan Logistik, memprediksikan angkutan truk di sektor infrastruktur akan lebih berkembang tahun depan.

Alasannya, pemerintah masih terus mengenjot pembangunan jalan tol, pelabuhan dan infrastruktur penting lainnya. “Kendaraan sektor infrastruktur masih menjanjikan,” katanya.

Untuk angkutan truk bagi barang konsumen, dia memperkirakan pertumbuhannya tidak akan signifikan. Bahkan, dia mengatakan bisnis angkutan untuk jenis barang tersebut cenderung stagnan.

Hal ini disebabkan oleh dampak perubahan customer behaviour (kebiasaan konsumen) dari dua tahun lalu. Menurutnya, konsumen tidak lagi melakukan kegiatan stocking barang sehingga semua kegiatan distribusi barang dilakukan dengan sistem just in time.

Umumnya, pabrik barang konsumsi, elektronik dan otomotif terutama pabrik Jepang kini mengunakan sistem itu. Tidak hanya pabrik, segmen minimarket yang pertumbuhannya melampaui segmen supermarket besar juga menerapkan sistem yang sama.

“Mereka tidak mau ada uang nyangkut di stocking, sehingga sekarang lebih efisien,” katanya. Dari sistem just in time tersebut, beberapa manufaktur sudah mengurangi pengunaan pusat distribusi atau distribution center di kota besar.

Sekarang ini, lanjut Kyatmaja, industri lebih memilih mengunakan fasilitas stock point. “Stock point ini beda. Jika distribution untuk menyimpang barang, stock point hanya sebagai tempat menampung sementara,” paparnya.

Imbasnya, dia mengatakan perusahaan menerima penawaran dari konsumen untuk menyediakan fasilitas gudang untuk melayani cross docking.

Cross docking yakni transporter mengangkut barang dengan truk besar hingga ke satu gudang sementara, kemudian barang tersebut disebar ke beberapa wilayah dengan mengunakan truk yang lebih kecil.

Sistem ini, menurutnya, akan sangat mengurangi biaya gudang. Alhasil, dia melihat properti segmen pergudangan akan terkena dampak dari berubahnya sistem distribusi logistik tersebut.

Terkait dengan overcapacity, dia mengatakan fenomena ini telah menyebabkan harga jual kembali kendaraan truk semakin jatuh. “Akhirnya harga mobil itu tidak beda dengan harga besi tua. Contohnya, truk tahun 1997 dulu bisa dijual Rp200 juta. Sekarang bisa Rp20-30 juta,” ungkapnya.

Dulu pengusaha bisa mengandalkan keuntungan dari harga jual kembali kendaraan. Kini, dia menuturkan hal tersebut tidak bisa diandalkan karena banjir kendaraan. Banyaknya jumlah kendaraan angkutan barang itu juga menimbulkan dampak lain, yakni penurunan tarif sewa. Sepanjang tahun ini, dia menghitung penurunan tarif trucking sudah mencapai 10%.

“Kalau bicara ongkos logistik mahal. Pasti bukan karena truk. Kita dua tahun belum naikin tarif. Tarif tidak naik, solar turun,” ungkapnya. Dia menambahkan kondisi ini masih terasa hingga akhir tahun ini. Namun, dia berharap kondisi bisnis trucking akan jauh lebih baik pada 2017.

Buka 24 jam

Sementara itu, dari Surabaya dilaporkan, sejak tanggal 1 Desember 2016, PT TPS memberikan layanan pengurusan dokumen dan customer service buka serta siap melayani pengguna jasa selama 24 jam selama 7 hari dalam seminggu.

Di mana sebelumnya loket TPS hanya buka pukul 08.00 hingga 20.00 wib setiap hari. Terobosan layanan tersebut merupakan komitmen nyata dari PT TPS dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa.

“Layanan 24/7 ini adalah komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik, turut mempermudah sekaligus memperlancar kegiatan logistik dengan pelayanan non stop tersebut,” ujar M Solech, Public Relations PT TPS.

Para pengguna jasa tidak perlu menunggu besok hari untuk pengurusan dokumen ekspor-impor atau yang biasa disebut dengan job order. “Kapan saja kami terima dan langsung proses. Selama ini dalam kondisi normal sebelum 24/7 sehari kami melayani sedikitnya 700 job order, dan bulan Desember 2016 ini rata-rata sedikitnya 1.000 pengurusan job order,” tambahnya.

Sebelum pelayanan dokumen 24/7 diberlakukan, sebenarnya arus penerimaan dan pengiriman petikemas yang melalui TPS sudah berjalan dengan baik sesuai standar pengurusan dokumen adalah satu menit untuk satu unit kontainer dengan syarat dokumen-dokumen pendukung ekspor-impor telah lengkap.

“Begitu pula untuk para eksportir kapan pun barang yang akan diekspor siap tidak perlu menunggu lagi di gudang/lapangan penumpukan. Truk yang membawa barang dalam petikemas dapat langsung meluncur ke TPS sambil dokumen job order diurus, dan setelah mendapatkan dokumen job order, truk petikemas yang telah sampai TPS dapat langsung kami layani,” kata Solech.

Menurut Solech, saat ini TPS sedang menyiapkan beberapa program lain sebagai langkah penyempurnaan atas pelayanan kepada konsumen yang ujung-ujungnya adalah demi kepuasan pelanggan, karena throughput di TPS semakin tahun juga semakin meningkat.

Berdasarkan data realisasi petikemas yang melalui TPS ekspor dan impor secara total dalam TEUs sebanyak 1,162,502 atau naik 2,5% dibanding tahun 2015 pada periode yang sama hingga bulan Oktober 2016.

sumber: bisnis.com/beritajatim.com

Operator truk agar manfaatkan IT

Operator truk agar manfaatkan IT
Operator truk agar manfaatkan IT

 

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok mengimbau supaya pengusaha truk memanfaatkan dan menerapkan sistem angkutan barang berbasis informasi dan tehnologi (IT) untuk memudahkan pengawasan muatan dari dan ke pelabuhan Priok.

Kepala OP Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera mengatakan, selain mengimplementasikan sistem IT juga diperlukan manajemen pengelolaan trucking yang profesional.

“Artinya selain adopsi IT yang mumpuni, usaha trucking termasuk SDM nya juga harus profesional dengan menyiapkan armada yang baik dan laik operasi,”ujarnya saat menjadi pembicara pada Rapat Konsolidasi Anggota DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, Rabu (7-12-2016).

Nyoman mengatakan, instansinya juga sudah mewajibkan agar semua truk pengangkut barang dan peti kemas di Priok di pasang sticker khusus setelah dilakukan pendataan oleh kantor OP Tanjung Priok.

“Jadi nanti yang tidak ada sticker di trailler tersebut tidak boleh masuk pelabuhan Priok,”paparnya.

Project Director Probis Miles PT.Telkom, Natal Imam Ginting, mengatakan sudah sejak tahun lalu pihaknya bekerjasama dengan Aptrindo DKI dalam pemanfaatan sistem IT untuk trucking di pelabuhan Priok dengan membuat aplikasi berbasis web Sistem Informasi Angkutan Barang (SIAB).

“Sistem ini sudah dimanfaatkan meskipun belum maksimal.Makanya kedepan terus dilakukan inovasi agar lebih menarik,”ujar dia.

Uji kir

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mensinyalir hanya 57% armada angkutan barang di DKI Jakarta yang secara reguler memanfaatkan dan melakukan uji fisik dan kelaikan operasi atau KIR di fasilitas pengujian kendaraan bermotor (PKB) milik Pemprov DKI Jakarta.

Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta Mustadjab Susilo Basuki mengatakan tidak ada angka pasti jumlah armada angkutan barang (berbagai jenis) yang beroperasi di DKI Jakarta. Namun, katanya, jika jumlah angkutan barang jenis truk kontener di DKI Jakarta mencapai lebih dari 20.000-an

“Data yang kami peroleh, ternyata hanya 57% angkutan barang di DKI yang reguler uji KIR di PKB Pemprov DKI Jakarta, sedangkan sisanya atau 43% tidak jelas melakukan uji KIR di mana?” ujarnya saat berbicara pada Rapat Konsolidasi Anggota DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, bertema ‘Kebijakan Pemerintah Menunjang Angkutan Barang’, yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Rapat Konsolidasi DPD Aptrindo DKI Jakarta itu dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah.

Selain itu juga dihadiri Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Pengelola Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Priok serta Asosiasi Pelaku Usaha terkait seperti Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI dan Dewan Pelabuhan Tanjung Priok.

Mustadjab mengemukakan 43% angkutan barang di DKI Jakarta yang diduga lalai terhadap kewajiban melakukan Uji KIR tersebut sangat rentan terhadap faktor keselamatannya karena kelaikan operasi armadanya patut disangsikan.

Mustadjab mengatakan pihaknya juga mendorong agar setiap kegiatan pengangkutan barang dilindungi oleh asuransi. “Sampai kini kegiatan angkutan barang masih sering alami pencurian dan kecelakaan karenanya perlu di asuransikan untuk memperoleh klaim jika terjadi masalah,” paparnya.

Kadishub Propinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan instansinya mewajibkan seluruh armada angkutan barang di DKI Jakarta untuk lakukan uji KIR. “Tidak ada toleransi semua armada angkutan barang harus uji KIR,” ujarnya.

Dia menegaskan sektor transportasi merupakan urat nadi kehidupan bangsa, baik itu angkutan barang maupun angkutan penumpang. Untuk menggenjot kegiatan Uji KIR angkutan barang di DKI Jakarta Dishub DKI sudah mengizinkan kegiatan uji KIR dilaksanakan oleh pihak swasta.

“Kehadiran fasilitas uji KIR swasta bukan untuk menyaingi fasilitas uji KIR milik Pemprov.Tetapi untuk mensinergikan supaya tetcipta percepatan dalam pelayanan,” ujarnya.

sumber: bisnis.com

 

Tarif gudang RI – Singapura bersaing ketat

Tarif gudang RI - Singapura bersaing ketat
Tarif gudang RI – Singapura bersaing ketat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan Pusat Logistik Berikat (PLB) atau seperti gudang raksasa untuk menimbun barang ekspor dan impor di Indonesia. PLB masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang disebut-sebut paling berhasil.

Direktur Utama Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan, beberapa gudang di Singapura telah pindah ke kawasan Cakung dan Balikpapan, serta Cikarang. Termasuk produk kapas yang selama ini ditimbun di Port Klang atau Pelabuhan Klang, Malaysia kini sudah ada di Indonesia.

“Seumur-umur belum pernah Indonesia menjadi hub untuk kapas. Kapas yang tadinya di Port Klang sudah masuk ke Cikarang, Sritex di Jawa Tengah sudah membeli dari Cikarang,” kata dia di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Heru mengatakan, setelah gudang raksasa diluncurkan Presiden Jokowi, Singapura langsung menurunkan tarif gudang. Alasannya, sambung dia, sebagian besar barang Indonesia yang biasanya ditumpuk di Singapura akan pindah. Sebagai contoh alat-alat berat yang ditumpuk di Singapura sampai dua tahun, sudah pindah ke Cakung.

“Kalau dulu ambil eskavator, dan lainnya dari Singapura, karena bebas Bea Masuk, sekarang sudah ambil dari Cakung. Jadi nanti akan kita perluas ke Sorong, konsep tol laut tidak akan maksimal tanpa kawasan industri,” jelas Heru.

Sistem resi gudang

Demi menjaga pasokan pangan nasional, Kementerian Perdagangan meluncurkan sistem Pasar Lelang Komoditas (PLK) Terpadu yang berbasis internet dan terintegrasi dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, jika diterapkan secara nasional, maka sistem ini dapat membantu pemerintah dalam menjaga pasokan pangan komoditas. Implikasinya dapat menekan tingkat inflasi.

Menurut Mendag Enggar, sistem lelang online yang didukung dengan integrasi Sistem Informasi Resi Gudang dan Sistem Informasi Harga akan menghilangkan batasan-batasan dalam perdagangan komoditas.

“Cakupan pasar lelang menjadi lebih luas dan bersifat nasional dapat memunculkan pembentukan harga yang lebih baik dan transparan serta menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan,” imbuhnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (6/12).

Lebih lanjut, integrasi SRG dan PLK pada dasarnya dapat membangun jaringan di seluruh gudang SRG, memperpendek mata rantai pemasaran yang panjang, dan mengatasi kendala jarak maupun waktu.

“Hal ini akan mengefisiensikan pemasaran dan membuka akses pemasaran bagi petani, dari yang semula lokal menjadi nasional,” ungkap Mendag.

Tak hanya itu, integrasi ini dapat meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar lokal ataupun global, mencukupi kebutuhan pangan antardaerah, serta mengoptimalkan nilai jual komoditas yang ditransaksikan sehingga pendapatan petani/produsen akan lebih meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pentingnya tekanan inflasi. Menurutnya, terintegrasinya SRG dan PLK dapat memperlancar distribusi pangan dan menekan inflasi.

“Implementasi SRG dan PLK secara nasional dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas pangan, sehingga inflasi dapat ditekan,” ujarnya.
Pemerintah berperan mengembangkan SRG danSPLK di daerah karena fluktuasi harga komoditas pangan berkontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi daerah. Tingkat inflasi daerah ini akan menentukan seberapa besar tingkat inflasi nasional.

Menko Darmin juga sangat mendukung dan mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemendag. Ia meyakini Sistem Aplikasi Pasar Lelang Terpadu. Inetgrasi SRG ke dalam kegiatan PLK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Proyek percontohan integrasi SRG dan SPLK telah dilakukan di Jawa Barat, pada gudang-gudang SRG yang terletak di Indramayu, Subang, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Majalengka, dan Bogor.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag juga telah memberikan persetujuan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Pengelola Gudang SRG dan Penyelenggara Pasar Lelang Online.

Bekerja sama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Pos Indonesia bertugas sebagai lembaga kliring dan penjaminan. Sistem Pos2Pay PT Pos Indonesia dapat digunakan sebagai sarana transaksi keuangan dan jaringan logistiknya sebagai sarana pengiriman komoditas.

Selain itu, terdapat beberapa lembaga lain yang terlibat aktif dalam penyiapan dan pelaksanaan integrasi SRG dan SPLK di Jawa Barat, seperti BI, Kantor Perwakilan BI Jabar, Dinas Perindag Jabar, Dinas Perindag Kab. Cianjur, Dinas Koperindag Kab. Tasikmalaya, Bank BJB, dan Perum Jamkrindo.

SRG merupakan instrumen perdagangan dan keuangan baru di Indonesia untuk membantu komoditas pertanian memperoleh pembiayaan tanpa diperlukan agunan lainnya.

Instrumen ini dapat menjadi sarana tunda jual saat panen raya ketika harga komoditas berada pada titik terendah dan membuka akses pembiayaan bagi para petani yang umumnya memiliki keterbatasan aset untuk dijadikan agunan.

SRG tidak hanya sekedar penyimpanan, namun juga pemberian nilai tambah karena komoditas yang disimpan dapat diolah sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Sedangkan SPLK merupakan sarana pemasaran komoditas yang transparan sehingga dapat memotong mata rantai perdagangan menjadi lebih ekonomis dan efisien, serta menjadi sumber pasokan kebutuhan komoditas nasional.

Pada saat yang bersamaan, diluncurkan pula aplikasi SRG Mobile berbasis android. Aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan SRG yang telah terintegrasi dengan kegiatan SPLK.

“SRG Mobile dirancang untuk memudahkan petani pemilik barang/resi gudang. SRG Mobile bisa digunakan untuk simulasi biaya, mengajukan penyimpanan dan pengeluaran komoditas, memperoleh referensi harga komoditas, dan membuat rencana pemasaran melalui PLK,” ujar Enggar.

sumber: liputan6.com/cnnindonesia.com

 

Sri: kami akan terus lakukan pembersihan di dalam

Sri: kami akan terus lakukan pembersihan di dalam
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berada di dalam mobilnya usai diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/6) malam. Sri Mulyani diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kondensat yang melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/15.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno (HS). HS ditangkap setelah terbukti menerima uang senilai Rp1,3 miliar dari salah seorang pengusaha.

Hal ini pun sontak berdampak pada kekecewaan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya, hal ini terjadi pada saat reformasi perpajakan tengah dilakukan.

“Mereka (pegawai pajak yang bersih) luka, mereka kecewa. Saya luka, saya kecewa,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga cukup geram dengan terjadinya OTT ini. Bahkan, dirinya mengatakan bahwa hal ini merupakan wujud ketamakan dari pegawai Ditjen Pajak.

“Saya dalam hal ini sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan baik di Pajak , baik di Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Perimbangan Keuangan, perbendaharaan, bahwa perang terhadap korupsi dan mereka yang memiliki keinginan untuk merusak konstitusi, ini kan ketamakan yang tidak terbatas dalam hal ini,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani hal ini tidak dapat diantisipasi dengan memberikan kenaikan gaji pada jajaran pegawai pajak. Sebab, kenaikan tetap tidak akan mengubah niat oknum pegawai pajak untuk melakukan pungutan liar.

“Kalau mau dinaikkan 1.000 kali lipat pun ini enggak akan pernah cukup untuk ketamakan. Saya enggak akan pernah mampu untuk naikkan gaji Rp1 miliar eselon III,” jelasnya.

Sri pun juga menuliskan kekecewaannya dalam secarik surat. Surat ini ia tulis setelah menggelar konferensi pers di KPK. Dalam surat ini, Sri Mulyani meminta kepada pegawai Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan untuk terus meningkatkan layanannya kepada masyakarat.

“Seluruh jajaran dan staf Kementerian Keuangan yang saya cintai dan banggakan. Hari ini kita semua telah dikecewakan dengan kejadian penangkapan seorang kepala subbit di Direktorat Pajak oleh KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Sebelumnya kita juga mendapat berita penangkapan aparat bea cukai oleh Kepolisan RI di Semarang,” tulis Sri Mulyani

“Kekecewaan kita harus kita salurkan dengan bekerja lebih baik lagi dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Sri Mulyani bahkan juga sempat salah menyebutkan nama Ditjen Pajak menjadi Direktorat Jenderal Korupsi. Disinyalir hal itu dilakukan Sri Mulyani tidak dengan sengaja lantara dirinya terlalu bersemangat dalam berpidato. Meskipun belum lama ini ada satu oknum Ditjen Pajak yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

“Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kemenkeu dan utamanya Direktorat Jenderal Korupsi, eh kok Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak di dalam melawan korupsi selama beberapa tahun terakhir,” ujarnya sembari tersenyum malu.

Namun, ditengah kekecewaannya, Sri Mulyani kembali mengingatkan kepada para pegawai pajak untuk tetap menjaga integritas. Setiap wajib pajak, dilarang menerima apapun dalam bentuk apapun.

Sri Mulyani berharap, jajaran Ditjen Pajak dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh. Reformasi pun perlu dilakukan dengan menggunakan konsep revolusi mental dari Presiden Joko Widodo.

“Tidak boleh beri apapun, dalam bentuk apapun, yang kita perkirakan bahwa dia berhubungan dengan pekerjaan kita. Tidak memberikan atau tidak menerima. Di sesuatu yang kita ucapkan di atas kitab suci, yang ada di samping atau di atas Anda,” imbuhnya.

Pegawai pajak juga diminta untuk mengingatkan layanan kepada para wajib pajak. Meskipun telah menggunakan sistem self assessment, namun peningkatan layanan tetap perlu dilakukan.

Peningkatan layanan ini pun juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang selama ini mulai pudar terhadap Ditjen Pajak. Tak hanya WP, rasa percaya diri pegawai pajak juga harus dipupuk.

“Tidak hanya menunjukkan bahwa Anda punya komitmen, tapi Anda adalah tulang punggung yang luar bias penting bagi republik ini bagi kepentingan nasional,” pungkasnya.

Komitmen internal

Ketika pemerintah tengah gencar melaksanakan program amnesti pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dalam APBN dan menyusun basis data perpajakan yang baru, seorang pejabat pajak ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak urung, penangkapan pejabat pajak ini membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kecewa. Menkeu pun bertekad tidak boleh ada lagi terjadi korupsi di Ditjen Pajak.

Maklum, peristiwa itu terjadi ketika pemerintah tengah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang memang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan.

Apalagi peristiwa penangkapan yang mencoreng pemerintah itu terjadi di tengah seringnya masyarakat mendapat informasi tentang tindakan korupsi oleh aparat pajak seperti kasus yang melibatkan Gayus HP Tambunan.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Handang Soekarno (HS), Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak dan R Rajamohanan Nair (RRN), Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). Dari lokasi diamankan uang sebesar Rp1,9 miliar.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan ia menyambut positif langkah KPK tersebut dan merupakan sinyal jelas pihaknya dalam memerangi praktik pungli dan korupsi.

“Itu sudah disampaikan kepada jajaran di Kemenkeu. Kami sudah sampaikan peringatan bahwa kini saatnya untuk melakukan perbaikan, kalau tidak, akan ada penindakan dari institusi di dalam sendiri atau akan ada institusi di luar yang bertindak,” katanya.

Menkeu juga menegaskan tidak boleh terjadi korupsi lagi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak.

Karena itu, ia akan memperkuat pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap seluruh pegawai sehingga kejadian pegawai yang tertangkap tangan oleh KPK tidak terulang kembali.

Bagi Sri Mulyani, tindakan yang dilakukan oknum Ditjen Pajak itu mencerminkan pengkhianatan terhadap prinsip dan tata kelola yang baik, efektivitas dan kejujuran yang selama ini menjadi nilai-nilai yang dianut oleh Kemenkeu, dalam hal ini Ditjen Pajak.

Menkeu menyebutkan penangkapan pejabat Ditjen Pajak itu merupakan hasil kerja sama KPK dengan Itjen Kemenkeu.

“Informasi awal berasal dari kami, ada unit-unit yang mengawasi di Kemenkeu dan untuk menindak dilakukan kerja sama dengan KPK,” katanya.

Ia menjanjikan pembenahan dalam sistem maupun sumber daya manusia terkait sektor perpajakan, seperti pajak dan bea cukai, agar perilaku korupsi makin berkurang.

Ia mengakui masih ada kerawanan yang terjadi dari sisi penegakan hukum, terutama pegawai yang terlibat dalam pemeriksaan maupun penagihan pajak, karena sebagian besar kasus pelanggaran hukum terjadi dari bagian tersebut.

Untuk itu, ia mengatakan akan ada upaya untuk memperkuat sistem teknologi informasi agar interaksi pegawai dengan wajib pajak (WP) makin berkurang dan tagihan pajak yang disampaikan tidak menimbulkan sengketa maupun persoalan baru.

Namun, ia menegaskan, apabila dibutuhkan interaksi antara pegawai dengan WP terkait pemeriksaan lanjutan, maka diperlukan suatu standar operasi prosedur yang jelas agar proses pengawasan dapat lebih mudah dan berkualitas.

Kaji remunerasi Selain itu, Menkeu juga akan mengkaji ulang Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 mengenai tunjangan remunerasi bagi pegawai pajak yang justru menimbulkan beban tersendiri dan tidak memberikan manfaat kepada kinerja, terutama bagi pegawai lapangan.

“Saya berjanji akan melakukan koreksi terhadap Perpres, sehingga insentifnya tidak seperti sekarang ini, kalau level direktur ke atas aman, tapi eselon III justru mereka itu yang mengalami pendekatan dengan wajib pajak. Jadi, kami sudah mendengar ‘feedback’ dan menjadi bahan bagi kami,” kata Menkeu.

Sri Mulyani siap memberikan “reward and punishment” yang seimbang kepada para pegawai pajak maupun bea cukai bagi yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan mempertimbangkan UU Aparatur Sipil Negara maupun yang berprestasi.

“Saya terus terang tidak pernah segan. Dulu masalah Gayus, bagian unit sampai direkturnya saya copot. Saya tidak akan melakukan hal yang semena-mena. Kita tetap melihat ‘maximum punishment’ dan sinyal yang salah harus ditindak. Tapi jajaran baik harus diproteksi dan ‘reward’ yang sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

Kronologi Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan kronologi OTT pada Senin (21/11) malam di daerah Kemayoran.

OTT dilakukan terhadap R Rajamohanan Nair (RRN), Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) dan Handang Soekarno (HS), Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak.

Turut juga diamankan tiga orang staf RRN, masing-masing di Tangerang Selatan, Jakarta, dan Surabaya serta seorang sopir dan ajudan HS.

Pada Senin (21/11), pukul 20.00 WIB terjadi penyerahan uang dari RRN ke HS di kediaman RRN di Springhill Residences, Kemayoran. Usai penyerahan, penyidik mengamankan HS beserta supir dan ajudan pada pukul 20.30 WIB saat ke luar dari kediaman RRN.

“Dari lokasi diamankan uang sejumlah 148.500 dolar AS atau setara Rp1,9 miliar,” kata Agus.

Setelah itu, penyidik menuju kediaman RRN untuk mengamankan RRN untuk kemudian membawa keduanya untuk dilakukan pemeriksaan. Dua staf RRN diamankan di kediaman masing-masing. Selain itu penyidik juga mengamankan staf lainnya di Surabaya Agus menyatakan uang tersebut diduga terkait dengan sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP antara lain terkait dengan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp78 miliar.

Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam pasca penangkapan, KPK melakukan gelar perkara antara pimpinan dan seluruh penyidik, dan memutuskan meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan dua orang sebagai tersangka.

Sebagai pemberi, RRN disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sebagai penerima, HS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Yakin berintegritas Menkeu Sri Mulyani meyakini masih banyak pegawai yang memiliki integritas dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat.

Ia memastikan langkah-langkah pembersihan terhadap oknum pegawai DJP yang nakal akan terus dilakukan secara konsisten untuk memberikan kepercayaan kepada para pembayar pajak yang patuh.

“Kami akan melakukan secara konsisten, untuk menyampaikan kepada ‘tax payer’ dan masyarakat Indonesia, bahwa kami akan terus melakukan pembersihan di dalam dan kepada pembayar pajak yang tidak membayar pajak,” kata Menkeu.

sumber: okezone,com/netralnews.com

 

 

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya