Arsip Tag: Bay M. Hasani

Kemenhub siapkan sanksi bagi pelanggar beleid

Kementerian Perhubungan bakal menyiapkan aturan berupa sanksi bagi perusahaan pelayaran maupun penerima barang (consigne) yang tidak mematuhi aturan penerapan jaminan peti kemas.

Kemenhub juga meminta Otoritas Pelabuhan maupun Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mengawasi implemtasi aturan jaminan peti kemas impor sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Kemenhub No. UM.003/40/II/DJPL-17 tentang Penerapan Jaminan Peti Kemas.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub Bay M. Hasani mengatakan meskipun dalam SE itu tidak ada sanksi atas pelanggaran aturan tersebut, OP ataupun KSOP bisa berperan aktif ikut mengawasi terkait dengan jaminan peti kemas impor yang dinilai membebani biaya logistik.

“Kita lihat (semoga) efektif SE Dirjen itu, namun bisa saja untuk mempertegas implementasinya nanti, kalau tidak efektif SE itu kita akan buat SK Dirjen dan bila perlu diatur soal sanksinya,” ujarnya kepada Bisnispada Senin (22/5/2017).

Dia mengatakan seharusnya meskipun hanya berupa SE, dapat dipatuhi oleh semua pihak termasuk consigne dan perusahaan pelayaran/agent-nya di Indonesia.

Bay mengatakan bisa saja nantinya dipertegas bagi yang melanggar beleid itu dikenakan sanski administrasi, teguran tertulis sampai tidak diberi pelayanan di pelabuhan, meskipun aktivitas impor itu menganut hubungan business to business antara shipping line dan pemilik barang.

“Kami intruksikan OP maupun KSOP mengawasi dulu implementasi SE Dirjen Hubla itu, sekaligus menampung dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan,” tutur Bay.

Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan agar Kemenhub menindak tegas praktik pelanggaran terhadap aturan jaminan peti kemas impor menyusul terbitnya SE Dirjen Hubla itu.

Dia mengatakan peran wakil pemerintah/Kemenhub di pelabuhan dalam hal ini Kantor Otoritas Pelabuhan ataupun KSOP di seluruh pelabuhan Indonesia yang terdapat kegiatan ekspor impor perlu melakukan pengawasan terhadap beleid tersebut.

“Otoritas pelabuhan maupun KSOP mesti netral menyelesaikan persoalan yang terjadi, jika ada persengketaan menyangkut aturan jaminan peti kemas impor di pelabuhan yang merujuk pada surat edaran Dirjen Hubla tersebut,” ujar Taufan kepada Bisnis pada Minggu (21/5/2017).

GINSI, imbuhnya, juga mengapresiasi langkah Kemenhub itu sebagai kepedulian dalam menurunkan biaya logistik nasional termasuk bagi importir.

Taufan juga mengatakan importir berharap biaya terminal handling charges (THC) di pelabuhan Indonesia yang melayani ekspor impor dapat menggunakan mata uang rupiah, yang saat ini masih menggunakan mata uang dolar AS.

“Kami minta THC juga pakai rupiah sebab kalau pakai kurs dollar menjadi tidak menentu yang mesti dibayarkan pemilik barang. Di samping itu consigne juga menunggu konfirmasi besaran kurs-nya memakan waktu lama,” tuturnya.

Ketika dikonfirmasi Bisnis, Ketua Forum Pengusaha Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok M. Qadar Jafar mengatakan shipping line harus mematuhi beleid jaminan peti kemas tersebut.

Dia mengatakan selama ini perusahaan PPJK selaku kuasa pemilik barang menalangi terlebih dahulu biaya-biaya yang muncul dari kegiatan logistik angkutan laut termasuk biaya jaminan peti kemas impor keagenan pelayaran asing di Indonesia.

“Pengembalian uang jaminan itu juga memakan waktu lama bisa sampai tiga bulan. Kalau sekarang enggak perlu pakai uang jaminan cukup pernyataan diatas materai. Ini akan sangat membantu mengurangi beban biaya logistik dan menggairahkan perdagangan melalui angkutan laut,” ujarnya kepada Bisnis (21/5/2017).

Pada 19 Mei 2017, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Tonny Budiono menandatangani SE tentang Penerapan Jaminan Peti Kemas.

Selama ini pengenaan uang jaminan peti kemas impor oleh perusahaan pelayaran asing/general agen-nya di Indonesia kepada penerima barang (consigne) atau yang mewakilinya dalam hal ini perusahaan forwarder berdampak pada tingginya biaya logistik.

Dengan adanya aturan tersebut, jaminan peti kemas tidak perlu lagi berbentuk uang sebagaimana yang disetorkan consigne atau kuasanya kepada perusahaan pelayaran maupun agennya di Indonesia. Namun hanya cukup dengan surat pernyataan diatas materai cukup.

Dalam beleid itu di tegaskan terkait jaminan peti kemas impor, consigne hanya wajib membuat pernyataan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan peti kemas dengan bermaterai cukup yang disampaikan kepada perusahaan pelayaran.

Surat edaran Dirjen Hubla itu juga di tembuskan kepada sejumlah instansi terkait al; Kemenko Kemaritiman, dan Menko Perekonomian, serta asosiasi pelaku usaha yakni GINSI, Indonesia National Shipowners Association (INSA), serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Sumber: bisnis.com

8 Komoditas dikenakan PNBP, bongkar muat keberatan

Kementerian Perhubungan menetapkan delapan komoditi yang terkena kewajiban PNBP terkait kegiatan pelaksanaan dan pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan.

Kedelapan komoditi itu yakni yang tergolong barang khusus al; kayu gelondongan, barang curah yang tidak tidak menggunakan pipanisasi atau conveyor,rel, dan ternak.
Aktivitas bongkar muat petikemas di pelabuhanTanjung Priok, Jakarta. – JIBI/Nurul Hidayat

Kemudian, komoditi yang tergolong mengganggu al; besi dan baja, scrap/besi tua, alat berat, serta barang logam dan batangan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) M.Fuadi mengatakan, pelaku usaha bongkar muat keberatan dengan adanya kewajiban PNPB sebesar 1% dari ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) itu.

“Perusahaan bongkar muat di pelabuhan sangat keberatan dengan PNBP itu, karena itu nantinya akan dibebankan kepada pemilik barang. Pasti akan menambah tinggi cost logistik,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23-2-2017).

Fuadi mengatakan, APBMI sudah melakukan pembahasan dan kordinasi internal dengan seluruh perusahaan bongkar muat (PBM) di Indonesia yang merupakan anggota APBMI.

“Kami minta tidak perlu ada PNBP bongkar muat sebab selama ini PBM sudah memenuhi semua kewajiban yang berasal dari pajak kepada negara.Ini kan jadi tumpang tindih,” tuturnya.

Pengenaan kewajiban membayar PNBP terhadap bongkar muat komoditi khusus dan dianggap mengganggu tersebut diatur melalui instruksi Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub No:UM.008/3/12/DJPL.17 tentang Pelaksanaan Pengawasan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Terkait Dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Beleid itu ditandatangani Dirjen Hubla Kemenhub Tonny Budiono pada 11Januari 2017, yang sekaligus mengintruksikan pengawasannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Kepala UPT Penyelengara Pelabuhan.

Dalam beleid itu disebutkan, pengawasan bongkar muat barang terkait pungutan PNBP itu berlaku di pelabuhan umum, terminal khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang melakukan kegiatan bongkar muat barang umum, dan tempat alih muat barang antarkapal atau ship to ship.

Ketua DPW APBMI DKI Jakarta, Juswandi Kristanto mengatakan, meminta kejelasan kewajiban PNPB tersebut dibebankan kepada siapa, sebab selama ini PNBP tidak pernah ada dalam komponen OPP/OPT atau tarif bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dikonfirmasi Bisnis, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub, Bay Mohamad Hasani mengatakan, pengenaan PNBP kegiatan pengawasan bongkar muat di pelabuhan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Makanya instruksi Dirjen Hubla itu harus dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta, I Nyoman Gde Saputera mengatakan, sesuai dengan beleid itu barang dalam kontener atau peti kemas domestik maupun internasional yang dibongkar muat di Pelabuhan Priok tidak dikenai PNBP.

“Sampai hari ini di Priok tidak ada kendala soal kewajiban PNBP untuk pengawasan bongkar muat itu,”ujarnya.

Kendati begitu,ujar dia, proses administratif pembayaran PNBP bongkar muat di Priok belum terintegrasikan dengan sistem inaportnet.

“Kalau pembayaran uang jasa labuh di Priok saat ini sudah terintegrasi dengan inaportnet,”ujar dia.

Sumber: bisnis.com

 

Kalibaru siap beroperasi, Makassar luncurkan direct call

Kalibaru siap beroperasi, Makassar luncurkan direct call
Kalibaru siap beroperasi, Makassar luncurkan direct call

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menerima kunjungan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (28/8/2016).

Kunjungan ini didampingi oleh Dirjen Perhubungan Laut, A Tonny Budiono, Direktur Kepelabuhanan, Mauritz Sibarani, Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut, Bay M Hasani, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Victor Vikki Subroto, dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Sugeng Wibowo.

Elvyn G. Masassya, Direktur Utama IPC menyambut dengan baik kunjungan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi beserta jajarannya. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala OP Utama Tanjung Priok, Bapak I Nyoman Gde Saputra, dan Kepala Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok Capt Sahattua P. Simatupang.

Kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok ini sekaligus untuk meninjau New Priok Container Terminal One (NPCT1) yang merupakan fase 1A dari keseluruhan Proyek New Priok Container Terminal yang secara komersial telah beroperasi sejak Kamis, 18 Agustus 2016 lalu. Commercial Operation NPCT1 ini diharapkan dapat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam waktu dekat.

NPCT1 memiliki luas lahan kurang lebih 32 Ha dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. Dengan total panjang dermaga 850 meter pada akhir 2016 dan kedalaman -14 meter LWS (akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter). Terminal baru ini diproyeksikan untuk dapat melayani kapal petikemas dengan kapasitas 13 ribu – 15 ribu TEUs dengan bobot di atas 150 ribu DWT.

Sebagai bagian dari Pelabuhan New Priok atau yang sering dikenal juga sebagai Pelabuhan Kalibaru, terminal ini akan dikembangkan dan dioperasikan oleh salah satu perusahaan IPC Group yaitu PT New Priok Container Terminal One. NPCT1 merupakan terminal petikemas pertama dalam pembangunan Fase 1 Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal petikemas dan dua terminal produk.

Pembangunan Fase 2 Terminal New Priok akan dilaksanakan setelah pengoperasian Fase 1 New Priok. Ketika proyek New Priok telah selesai, akan ada total tujuh terminal petikemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 Ha.

“Saat ini fokus IPC ada pada empat area, yakni meneruskan hal-hal yang baik (going concern), menyesuaikan hal-hal yang perlu disesuaikan (governance), menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan (pending matters), dan memperkenalkan hal-hal baru (business development).

Dalam konteks yang lebih luas, sebagai upaya mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perusahaan terus menggiatkan berbagai program untuk modernisasi pelabuhan-pelabuhan eksisting maupun membangun pelabuhan-pelabuhan baru di berbagai lokasi.

Kedepannya IPC akan terus berkomitmen pada sisi penawaran atau supply kapasitas kepelabuhanan dengan menjalankan berbagai proyek investasi besar sesuai dengan proyeksi permintaan pasar yang disesuaikan dengan kondisi terakhir.

Adapun empat proyek yang telah diinisiasi oleh IPC telah masuk dalam daftar proyek strategis yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tangal 8 Januari 2016, yaitu Inland Waterways (Cikarang-Bekasi-Laut Jawa atau CBL), Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru dan Pelabuhan Kijing,” ujar Elvyn G. Masassya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/8/2016).

Untuk mencapai visi tersebut, manajemen IPC telah menyiapkan roadmap menuju visi yang ditajamkan untuk menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia, unggul dalam operasional dan pelayanan, melalui tiga fase pertama yaitu fit in infrastructure, enhancement dan establishment.

Dimana IPC tahun ini memasuki fase pertama corporate roadmap, yaitu fit in infrastructure, dengan fokus pada penataan tata kelola atau governance yang mencakup proses bisnis, SOP dan struktur; budaya perusahaan; restrukturisasi korporasi dan model bisnis; dan mendefinisikan kembali bisnis; yang disertai dengan penyelarasan (fine-tuning) dalam semua aspek.

“Untuk mencapai hal ini tentu saja perusahaan membutuhkan kolaborasi dan dukungan penuh Pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya, pada kesempatan ini kami berterimakasih pada Kementerian Perhubungan khususnya, atas dukungan yang diberikan pada proyek-proyek kepelabuhanan kami.

Ke depan diharapkan dapat dibangun keselarasan persepsi dalam menangani berbagai isu sektor kepelabuhanan di Indonesia, termasuk kapasitas, kinerja, teknologi informasi, aksesibilitas hinterland, konektivitas antar moda, hingga perencanaan yang belum terintegrasi.

Besar harapan kami bahwa kolaborasi antar institusi dan pelaku usaha di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan dapat membawa kita semua ke langkah-langkah yang mengoptimalkan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia,” pungkas Elvyn.

Direct call tak lewat Priok

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, tokoh nasional Surya Paloh, dan Dirut Pelindo IV Doso Agung melepas Merdeka Ekspor dengan mengapalkan langsung (direct call) 34 komoditi hasil bumi Sulawesi ke 54 negara diangkut 360 kontainer di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Sabtu (27/8).

Soft launching  Merdeka Ekspor 34 komoditas langsung ke negara tujuan tersebut masih dalam rangkaian memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-71 RI.

“Bagi stakeholder yang melakukan ekspor tepat pada hari Sabtu kemarin, pihak Pelindo IV memberikan insentif antara 15 – 50 persen,” terang Corporate Sekretasis Pelindo IV Baharudin, Minggu (28/8).

Pemberian insentif tersebut sebagai bentuk aktualisasi, bagaimana BUMN Pelindo IV  memberikan “kemerdekaan” kepada stakeholder untuk melakukan ekspor langsung/direct call sekaligus sebagai daya rangsang bagi pelaku usaha lainnya.

Tokoh nasional sekaligus ketua umum partai Nasdem, Surya Paloh mengaku sangat terkejut dan baru mengetahui jika Pelindo IV dan Pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mampu atau bisa langsung melakukan ekspor ke negara tujuan tanpa harus melalui Surabaya atau Tanjung Priok Jakarta.

“Ini jelas dapat menghemat biaya dan waktu tempuh,” ujar Surya Paloh.

Dirut Pelindo IV Doso Agung dalam sambutannya menerangkan sejak akhir Desember 2015 BUMN yang dipimpinnya sudah melakukan direct call dari Pelabuhan Makassar, disusul pada bulan September di Balikpapan dan Papua.

Hingga kini, aktivitas pengiriman barang langsung ke luar negeri tersebut terus mengalami peningkatan. Awalnya hanya 48 kontainer per minggu, kini meningkat jadi 350kontainer per minggu dan 60 persen didominasi oleh komoditas rumput laut.

“Di Makassar, selain direct call, kami juga menghimpun kargo dari Papua, Kalimantan, Kendari dan Palu. Jika empat koridor ekspor langsung sudah terbuka semuanya, nantinya kargo tidak hanya melalui Makassar, tetapi juga bisa melalui pelabuhan lainnya,” jelas terang Doso.

Gubernur Sulawesi Selatan yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Sulsel merupakan penyangga bagi daerah lainnya terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan terkenal sebagai penghasil berbagai komoditas seperti beras, gas, emas, timah, kakao, kopi, rumput laut, udang, ikan dan masih banyak lagi.

Syahrul menambahkan, momen “Merdeka Ekspor” ini merupakan terobosan terbesar yang selama ini dilakukan Pemprov Sulsel sejak 71 tahun Indonesia merdeka.

“Saya harapkan momen ini bisa mengulang kejayaan Pelabuhan Makassar di masa lalu, ekspor langsung dari Makassar,” kata Syahrul.

sumber: suara.com/harianterbit.com

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru
A security guard rides a motorcycle inside a container terminal at Tanjung Priok port in Jakarta, Indonesia May 16, 2016. REUTERS/Darren Whiteside

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), operator Pelabuhan Tanjung Priok, diminta segera menyelesaikan persyaratan izin operasi bagi New Priok Container Terminal 1 atau terminal peti kemas Kalibaru.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan izin operasi belum keluar karena masih ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi.

“Saya sudah buat surat ke Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (18/7/2016).

Namun, dia yakin PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II telah memiliki dokumen tersebut, tetapi lupa dilampirkan pada saat pengajuan izin operasi.

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay M. Hasani mengaku telah meminta pihak Pelindo II untuk segera melengkapi syarat-syarat dokumen yang belum dilampirkan secepatnya.

“Kalau tidak dilengkapi nanti untuk full operation saya keberatan. Maksudnya kalau belum dilengkapi, saya tidak akan ajukan izin pengoperasiannya, berarti bisa tertunda lagi,” ungkapnya, Senin (18/7/2016).

Untuk operasi terminal peti kemas Kalibaru, dia menegaskan pihak Pelindo II harus mengajukan kepada Otoritas Pelabuhan untuk selanjutnya diteruskan oleh Kepala OP kepada Dirjen Perhubungan Laut.

Sebenarnya, surat pengajuan izin operasi ini telah dikirimkan pada 3 Juni 2016 oleh Otoritas Pelabuhan. Akibat kekurangan surat kelengkapan, Dirjen Perhubungan Laut melayangkan surat tertanggal 12 Juli 2016 yang meminta Pelindo II melengkapi lampiran beberapa dokumen yang kurang.

Menindaklanjuti hal tersebut, dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Pelindo II. Dalam rapat pada Jumat lalu (15/7), pihak Pelindo II telah berjanji akan segera melengkapi persyaratan dokumen tersebut pada minggu ini.

Adapun syarat yang diminta lampirannya a.l. dokumen berita acara selesainya pekerjaan pembangunan terminal, sistem pengelolaan lingkungan, sistem prosedur pelayanan terminal dan tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang mememenuhi kualifikasi dan potensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Sementara itu, Direksi PT NPCT 1 yang mewakili pemegang saham pemerintah Suparjo mengatakan semua kelengkapan dokumen sudah disiapkan dan akan diserahkan besok kepada Dirjen Perhubungan Laut.

“Kebetulan besok saya dipanggil oleh Dirjen Perhubungan Laut. Sudah ada dan sudah kita lengkapi. Kita siap mengajukan besok,” tegasnya.

Sebelumnya, M Qadar Zafar, Ketua Forum Pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok mengungkapkan, pada hari Jumat hingga Sabtu malam kondisinya di Tanjung Priok sangat parah dan menciptakan kongesti.

Pada hari Minggu (17/7) situasi baru mulai mencair, meskipun kemacetan masih terlihat.

“Lapangan penumpukan di Terminal 3 internasional yang terbatas menimbulkan tumpukan kontainer. Ini yang kemudian menyebabkan macet di Priok semakin parah,” katanya Senin (18/7).

Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok seharusnya mendesak para operator di pelabuhan itu untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Pelayanan di pelabuhan tidak boleh terganggu hanya karena adanya libur bersama, karena dapat mengganggu sistem logistik di Tanah Air.

“Dalam situasi apapun layanan pelabuhan harus tetap optimal. Apalagi Tanjung Priok sebagai gerbang utama perekonomian harus tetap dijaga standar layanannya,” jelas Siswanto (18/7).

Selain jadwal kerja yang belum normal, kongesti (kemacetan) yang terjadi di Pelabuhan Priok akhir pekan ini juga disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal besar yang melakukan bongkar muat kontainer.

Tercatat, sejumlah kapal seperti Maersk Line dan NYK Line tengah melakukan bongkar muatan.

“Pelabuhan tidak boleh libur, apalagi Tanjung Priok yang menjadi pelabuhan ekspor-impor utama di Indonesia. Pelayanannya harus tetap dijaga untuk beroperasi 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari.

Jika operator tidak menjalankan komitmennya untuk beroperasi sesuai jadwal yang ditentukan, Otoritas Pelabuhan, sebagai pemerintah, harus bertindak tegas kepada operator yang belum bekerja penuh,” tutur Siswanto.

Menurutnya, sebagai pemerintah, sudah menjadi ranah OP untuk mengatur operasional di pelabuhan untuk bekerja optimal.

Pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok merupakan wajah dari pelayanan logistik di Indonesia. Dengan demikian, pelabuhan tidak boleh libur atau mengurangi kinerjanya apapun alasannya.

“Pelayanan di pelabuhan itu sudah sama seperti di bandara, rumah sakit, kantor polisi, yang tidak boleh libur. Mall saja buka saat Lebaran, karena harus melayani konsumennya,” tutur Siswanto.

Dia menambahkan, kebijakan pelarangan truk melintas saat musim mudik-balik Lebaran itu tidak lazim di negara-negara lain. Hal ini akan mengganggu pengapalan barang, sehingga dampaknya akan mengganggu jadwal pelayaran.

Dengan kurang optimalnya kinerja di pelabuhan Tanjung Priok selama musim libur ini, Siswanto menambahkan, sudah banyak perusahaan pelayaran (shipping) yang mengeluh karena kurang terlayani ketika tiba di pelabuhan.

Shipping yang paling dirugikan apalagi perusahaan yang berasal dari luar negeri.

“Perusahaan shipping ini berasal dari zona waktu yang berbeda. Jika terhambat di salah satu pelabuhan, akan mengganggu kinerja kapal itu.

Shipping harus tepat waktu, perusahaan pelayaran akan terkena pinalti dari pemilik barang yakni dapat beralih ke perusahaan pelayaran lainnya. Ini tentunya sangat merugikan shipping,” ujar Siswanto.

sumber: bisnis.com/kontan.co.id