Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini, layanan terpadu makin liar

Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini
Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini

Isu stagnasi, biaya logistik tinggi, dan dwelling time masih menjadi masalah klasik pelabuhan di Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II berkomitmen menjadikan pelabuhan sebagai smart terminal yang berbasis IT.

“Untuk saat ini, kami masih berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengaplikasikan Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok. Kami harapkan September sudah mulai beroperasi,” kata Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G. Masassya.

Menurut dia, pengalihan dari sistem manual ke online ini bermanfaat untuk mengurangi banyaknya prosedur birokrasi dan secara bertahap menghilangkan interaksi tatap muka antara pelanggan dan pengelola. Pelindo II juga sedang menggalakkan autogate (gerbang otomatis).

“Untuk masuk terminal sudah harus melewati sistem IT. Sehingga, mengurangi proses kegiatan di terminal dan menjadi lebih singkat,” ujar mantan orang nomor satu di BPJS Ketenagakerjaan ini.

Dia menjelaskan, seluruh hal yang terkait dengan jasa layanan pelabuhan harus memenuhi empat aspek utama. Pertama, kecepatan. Saat kapal datang lebih cepat, proses distribusi barang harus cepat. Kedua, akses. Pelabuhan harus bisa memudahkan kapal untuk merapat. Ketia, physical appearance. Dermaganya harus memadai, peralatan juga harus modern dan kelas dunia.

“Terakhir, friendly. Orang-orang di pelabuhan harus ramah dan ringan tangan. Saya punya obsesi bagaimana mengikis persepsi mengenai pelabuhan di Indonesia yang seram dan sangar,” katanya.

Pada tahun ini, Pelindo II menargetkan EBITA mencapai Rp 3-4 triliun. Hingga kuartal I-2016, realisasi telah mencapai Rp 1 triliun. Sepanjang tahun 2015, EBITDA tumbuh menjadi Rp 3 triliun dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun ini, kami berencana melakukan investasi baru dengan belanja modal sebesar Rp 5,9 triliun. Harapannya, aset IPC bisa mencapai Rp 46 triliun di akhir 2016,” ujar dia.

Elvyn menjelaskan, perusahaan tengah menyusun sejumlah langkah untuk menggenjot pendapatan dan menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Salah satunya, pembangunan Terminal Kalibaru (New Priok Container Terminal One-NPCT1).

“Kami telah melakukan trial operation Terminal Peti Kemas Kalibaru dengan lancar pada Januari-Mei 2016. Rencananya bisa beroperasi komersial penuh pada tahun ini,” katanya.

Kian liar

Pemilik barang meminta kepastian tarif layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) di Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini semakin liar dan membuat biaya logistik meroket bahkan berpotensi menguras devisa negara.

Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Achmad Ridwan Tento mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan rencana PT Pelindo II yang akan menyiapkan fasilitas logistik terpadu yang terintegrasi dengan hinterland/industri pelabuhan Priok. Namun, dia menilai yang mendesak saat ini dilakukan adalah mengatur tarif layanan kargo impor LCL di pelabuhan tersebut.

Dia mengatakan pengaturan tarif kargo impor berstatus LCL di Priok bisa diinisiasi oleh Kemenhub melalui Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo II selaku penyedia fasilitas dan operator di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu dengan melibatkan seluruh unsur pelaku usaha yang diwakili asosiasi terkait.

“Sudah sangat lama pemilik barang impor LCL di Priok itu dikenakan tarif liar di pelabuhan itu karena tidak ada patokannya. Sebab, pedoman tarif LCL yang ada saat ini sudah kedaluwarsa,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/8/2016).

Ridwan mengatakan di tengah gencarnya Pemerintahan Joko Widodo saat ini untuk menurunkan cost logistik dalam rangka meningkatkan daya saing komoditi nasional seharusnya juga dibarengi dengan pengawasan ketat oleh instansi berwenang di pelabuhan terkait tarif khususnya layanan kargo impor LCL tersebut.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan penataan dan pengaturan ulang komponen tarif layanan kargo impor berstatus LCL di Pelabuhan Priok sudah sangat mendesak dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kemenhub melalui OP Priok harusnya segera turun tangan dong. Masalah tarif LCL impor ini sudah waktunya diatur kembali dengan melibatkan asosiasi terkait,” ujarnya kepada Bisnis.

Dalam penelusuran Bisnis, masih ada forwarder konsolidator yang menangani layanan kargo impor LCL di Priok menagihkan sejumlah komponen biaya penanganan barang LCL tersebut di luar batas kewajaran dengan menyantumkan dalam invoice komponen a.l. biaya administrasi, agency fee, container freight station (CFS) charges, CAF, devaning, delivery order (D/O), document fee, biaya handling, dan pecah post umum.

Komponen dalam biaya penanganan kargo impor bersatatus LCL itu muncul diduga karena forwarder konsolidator di dalam negeri harus membayar refund atau pengembalian sejumlah uang kepada mitra forwarder konsolidator di luar negeri yang mengumpulkan kargo untuk diimpor ke Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam dokumen yang diperoleh Bisnis menyebutkan, besarnya refund bervariatif yakni untuk kargo impor LCL dari Shenzen-Jakarta berkisar US$210-US$250/CBM, Dalian-Jakarta US$220/CBM dan Shanghai-Jakarta sekitar US$175/CBM.

Dikonfirmasi Bisnis per telepon, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta I Nyoman Gde Saputra mengatakan instansinya siap menerima seluruh laporan pengguna jasa/pemilik barang yang dirugikan atas mahalnya tarif layanan kargo impor LCL di Priok.

“Silahkan laporkan ke instansi kami, bisa lewat e-mail atau langsung ke kami dan kalau ada data lengkapnya pasti kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Ketua Bidang Multimoda DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gagan Gartika mengatakan, pemerintah melalui OP Tanjung Priok harus turun tangan mengawasi tariff-tarif di pelabuhan Priok.

Dia mengungkapkan soal adanya permainan refund dari forwarder lokal ke forwarder luar negeri dalam layanan kargo impor LCL itu terjadi setelah penanganan kargo impor LCL yang sebelumnya dilakukan langsung oleh perusahaan pelayaran pengangkut barang tersebut, kini dilaksanakan oleh perusahaan forwarder konsolidator.

“Dulu kargo LCL langsung ditangani dalam paket service pelayaran hingga ke gudang, tetapi sekarang kan oleh forwarding konsolidator,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Pengusaha Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok. M.Qadar Djafar mengatakan sampai saat ini tarif layanan barang berstatus less than container load untuk impor di pelabuhan Priok masih liar dan tidak terkendali.

“Kami minta instansi terkait mengawasi soal tarif impor LCL ini sebab banyak komponen tambahan yang ditagihkan ke pemilik barang seperti administrasi fee dan devanning yang di luar batas kewajaran,” ujarnya.

Qadar mengatakan hal itu, sekaligus menanggapi adanya rencana Pelindo II yang akan menyiapkan fasilitas logistik terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok untuk kegiatan konsolidasi kargo ekspor impor yang bakal terintegrasi dengan kegiatan hinterland atau industri pendukung guna menekan biaya logistik dan dwelling time di pelabuhan tersebut.

Direktur Operasi dan Sistem Informasi PT Pelindo II Prasetiadi mengatakan pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Priok terkait penyiapan fasilitas itu yang akan ditargetkan bisa di realisasikan pada kuartal IV/2016.

“Fasilitas logistik yang terintegrasi dengan industri itu akan kita siapkan di dalam areal Pelabuhan Tanjung Priok. Ditargetkan bisa realisasi pada triwulan ke empat tahun ini karena kita butuh renovasi untuk fasilitasnya dan koordinasi dengan OP Priok maupun Bea dan Cukai setempat terkait penetapan zonasi pabeannya,” ujarnya.

Perlu IT handal

Terkait dengan rencana PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk menyiapkan fasilitas logistik terpadu untuk kargo ekspor impor, Supply Chain Indonesia menilai rencana ini perlu didukung dengan sistem informasi teknologi yang sesuai.

Rudy Sangian, Pakar Informasi Kepelabuhanan Supply Chain Indonesia (SCI), memaparkan logistik terpadu yang digadang Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II harus terlebih dahulu menata alur impor dan ekspor.

“Penataan alur impor dan ekspor yang mengandalkan logistik terpadu ini memerlukan MiddleWare Technology yang mampu menterjemahkan aneka ragam pesan elektronik masing-masing para pihak di pelabuhan,” ujarnya, Rabu (24/08).

Oleh karena itu, dia memandang perlu adanya koordinasi para pihak penyedia jasa logistik yang terdiri dari, agen pelayaran, freight forwarder, dan  perusahaan truk beserta pihak sektoral instansi pemerintah yang terkait dalam hal ini, a.l. Bea Cukai, dan Karantina.

Dengan koordinasi dan sistem IT terpadu, maka pertukaran data dimaksud harus dapat dilakukan minimal setiap hari atau 1x 24 jam sebelum fisik kapal tiba di area tambatan.

Dalam kurun waktu 1 x 24 jam, lanjutnya, operator pelabuhan harus mampu mengatur lapangan penumpukannya secara khusus sehingga memudahkan truk untuk mengantarkan barang-barang dari lini 1 ke tempat logistik terpadu.

Dengan demikian, dia menyimpulkan fasilitas logistik terpadu ini dapat efektif dalam menurunkan dwelling time di lini 1.

Namun, dia ragu rencana Pelindo II ini dapat menurunkan biaya logistik yang disebabkan adanya biaya truk khusus untuk memindahkan barang-barang dari lini 1 ke fasilitas terpadu tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yukki N. Hanafi menilai konsep fasilitas logistik terpadu ini lebih menonjolkan kepentingan kargo impor dan masalah dwelling time impor.

“Ini juga harus difokuskan pada kegiatan ekspor, karena ini kegiatan ekspor penting untuk menambah devisa negara,” tegasnya.

Tidak hanya kargo ekspor dan impor, ALFI meminta kargo domestik juga harus disediakan fasilitas serupa.

Senada dengan SCI, dia berpendapat fasilitas logistik terpadu harus diperkuat dengan sistem IT yang terpadu dari semua pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok. “Tidak ada gunanya kalau disitu hanya berdiri sendiri tidak melibatkan stakeholders.”

Menurutnya, dwelling time kargo impor bukan permasalahan utama di Tanjung Priok. Ada masalah lain yang juga perlu mendapatkan perhatian a.l. transhipment, sistem trucking, dan akses multimoda di pelabuhan.

“Jadi harus dibenahi secara menyeluruh. Kita mendukung sepenuhnya, tetapi menyusun rencana tata kelola logistik dan supply chain itu harus by design,” tegasnya.

sumber: bisnis.com/swa.co.id

 

Jabar anggap Kalibaru solusi jangka pendek, Priok siapkan cetak biru

Jabar anggap Kalibaru solusi jangka pendek, siapkan cetak biru Patimban
Jabar anggap Kalibaru solusi jangka pendek, siapkan cetak biru Patimban

Operator Pelabuhan Tanjung Priok, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), menegaskan cetak biru atau rencana induk tata kelola baru pelabuhan dengan volume terbesar di Indonesia ditarget selesai sebelum akhir tahun.

Selain itu, rencana perubahan tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok ini tidak akan menimbulkan perubahan terhadap Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah ditetapkan pemerintah pada 2013.

Saptono Rahayu Irianto, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, mengatakan pihaknya memproyeksikan tata kelola baru ini akan selesai sebelum akhir tahun ini. “Tujuannya, Pelindo II ingin membuat semua fasilitas pelabuhan yang ada lebih efisien,” tegasnya, Selasa (23/8/2016).

Dengan demikian, isu terkait stagnasi, biaya logistik dan dwelling time akan dapat diurai dengan adanya tata kelola baru ini. Adapun rencana ini meliputi klasterisasi dermaga tempat Pelindo II akan menyiapkan dermaga khusus bagi pelayaran domestik dan internasional.

Dari jenis barangnya, dia mengatakan perusahaan juga akan menyiapka dermaga khusus bagi curah cair dan curah kering. Selain itu, bongkar muat bagi kendaraan dan alat berat akan dikhususkan di satu lokasi, yakni PT Indonesia Kendaraan Terminal, anak usaha PT Pelindo II.

Secara rinci, Pelindo II juga akan menyiapkan lapangan penumpuk khusus bagi kontainer impor LCL (less than container load). Dengan demikian, kontainer impor LCL akan dipisahkan dari lapangan bagi kontainer FCL (full container load).

Intinya, tata kelola baru ini disusun dengan mempertimbangkan kapasitas dan arus barang setiap terminal sehingga optimalisasi semua terminal dapat tercapai dan pengelolaan lalu lintas truknya bisa lebih lancar.

Atas rencana ini, dia menegaskan cetak biru (blueprint) tata kelola pelabuhan tidak akan mengubah Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok yang disepakati bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder lain di pelabuhan.

“Di dalam menyusun zona ini, kita tetap berpegang kepada masterplan RIP itu sebagai pegangan, jadi kita tidak akan melanggar itu atau mengubah itu. Jika ada perubahan pun, kita usul dulu kepada Otoritas Pelabuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Nyoman Gede Saputra mengingatkan blueprint tata kelola pelabuhan yang tengah digarap Pelindo II harus sesuai dengan RIP yang ada.

“Jadi harus dikombinasikan karena RIP sudah ada untuk Tanjung Priok. RIP itu disusun berdasarkan masukan stakeholders termasuk pemerintah propinsi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/8).

Jika penataannya tidak sesuai dengan RIP, maka Otoritas Pelabuhan harus merevisi kembali RIP yang ada. “Ingat, merevisi itu tidak bisa seketika begitu saja, karena pada 2013 untuk Tanjung Priok sudah ditetapkan masterplan-nya,” tegasnya.

Perubahan RIP bisa dilakukan dengan cepat hanya untuk kasus tertentu. Misalnya, pemerintah dapat mengubah RIP jika ada bencana alam, misalnya tsunami.

Patimban gelar market sounding

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengidentifikasi kebutuhan para pelaku usaha logistik dan industri yang hendak memanfaatkan Pelabuhan Patimban, Subang.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Deddy Taufik mengatakan pihaknya sudah menggelar market sounding mengundang stakeholder yang tertarik melakukan lalu lintas barang di Patimban.

Pihaknya perlu memaparkan karena para pelaku belum mendapatkan informasi yang jelas soal proyek ini. “Kami identifikasi kebutuhan para pengusaha nanti disesuaikan dengan kapasitas Patimban,” katanya di Bandung, Selasa (23/8/2016).

Hasil identifikasi ini penting karena dalam rencana pembangunan Patimban kebutuhan infrastruktur bisa dari pengguna jasa pelabuhan terukur. Menurutnya Patimban ditargetkan bisa beroperasi pada 2019 dengan menelan investasi sebesar Rp43,22 triliun.

“Pelabuhan yang berlokasi hanya 70 kilometer dari pusat industri Jawa Barat ini diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik di sektor pelabuhan,” ujarnya.

Menurutnya Patimban tak hanya akan menjadi pusat logistik karena dalam pembangunan tersebut akan dilakukan deliniasi kawasan. Deddy memaparkan agar dapat mengakomodasi ultra lage container ships (UCLS) berkapasitas 13.000 Teus pada tahap pertama saja akan dibangun kapasitas troughput petikemas sebesar 3,7 juta teus. “Terminal kendaraan dengan kapasitas 500.000 CBU,” paparnya.

Saat ini Kemenhub terus menggenjot proses pembangunan di lapangan karena sudah didukung oleh Peraturan Presiden terkait proyek strategis nasional di Jabar. Di tataran administrasi ruang, revisi RTRW Subang pun sudah masuk ke provinsi dan dilaporkan ke pemerintah pusat.

“Penting bagi kami melakukan koordinasi dari level pusat sampai ke para pelaku usaha agar ini berjalan,” katanya.

Diakui Deddy meski saat ini tengah pula dikembangkan Terminal Kalibaru, namun hal ini masih dianggap solusi jangka pendek untuk mengatasi kongesti di Tanjung Priok. Saat ini, pelabuhan Patimban yang eksisting sudah terbangun dari 2010-2015 yaitu untuk jalan yang menghubungkan darat dengan dermaga sepanjang 357, 5 meter dan trestle (tempat sandar kapal) 570 meter.

Plt.Bupati Subang Imas Aryumningsih meminta pepres yang sudah ada terus disosialisasikan Kemenhub pada semua aparat yang ada di lingkungan sekitar lokasi pelabuhan. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut supaya tidak terjadi. Salah paham dan hal hal yang tidak diinginkan juga tak terjadi.

Sebelumnya, tim konsultan memaparkan pada 2016 tahapan penyelesaian pembebasan tanah. Kemudian di 2017 pelaksanaan pembangunan dimulai. Kebutuhan area untuk pembangunan pelabuhan patimban ini terdiri dari dua, area pelabuhan seluas 301 hektare, dan backup area pembebasan seluas 250 hektare.

sumber: bisnis.com

 

 

Priok terapkan sistem pengurusan dokumen pelayaran tunggal

Priok terapkan sistem pengurusan dokumen pelayaran tunggal
Priok terapkan sistem pengurusan dokumen pelayaran tunggal

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah menggodok persiapan sistem tunggal pengurusan dokumen pelayaran (Inaportnet) di Pelabuhan Tanjung Priok yang rencananya akan diterapkan pada 1 September 2016.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Bay M Hasani mengatakan, dengan diterapkan sistem inaportnet maka seluruh pengurusan pelayaran dan angkutan barang baik ekspor, impor serta pelayaran domestik sudah bisa dilayani dengan sebuah aplikasi.

Dengan aplikasi tersebut maka akan mempercepat dan mengefisienkan proses perizinan pelayaran di pelabuhan

Hasani mengatakan progres untuk penerapan sistem tersebut saat ini tengah dalam pengintegrasian dengan sistem dari Pelindo II.

“Saat ini masih tahap memadukan sistem yang ada di Pelindo untuk bisa terintegrasi dengan Inaport. Untuk Priok itu September akan kita launching. Ini masih menunggu operasional antar sistem di Pelindo dengan Inaport, saat ini kurang lebih sudah 85 persen,” kata Hasani di Medan, Minggu (21/8)

Selain Tanjung Priok, kata Hasani, pada bulan yang sama juga akan diterapkan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Menurut Hasani, pada tahun ini selain Tanjung Priok dan Tanjung Perak, ada dua pelabuhan lain yang sebelumnya telah menerapkan sistem tersebut yakni, Pelabuhan Belawan – Medan dan Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan.

“Untuk di Makassar sudah jalan (Sistem Inaportnet), sudah sampai ready, mulai dari edukasi, sosialisasi itu sekitar dua bulan, jadi sudah jalan. Di  Belawan juga sudah jalan, hanya butuh waktu dua minggu di Balawan,” ungkap dia.

Sementara Wakil Ketua Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Bidang Hubungan Internasional, Suyono mengatakan dengan diberlakukan sistem Inaportnet, diharapkan dapat minimalisir proses perizinan khususnya ekspor-impor yang selama ini sering bermasalah.

“Sistem itu berguna untuk mempercepat proses pelayanan, mengurangi biaya pelayanan, mengurangi resiko-resiko bisnis, dan itu bisa transferan discreen. Ini sesuatu yang bagus dan menolong proses pelayanan,” kata dia.

Dirinya berharap, sistem Inaportnet maupun perizinan online lainnya, bisa terus dibenahi agar target efisiensi biaya logistik bisa dicapai.

“Sesuatu yang baik-baik, yang membuat efisien, INSA pasti mendukung, kita juga sudah berikan usulan-usulan ke Kemenhub untuk perbaikan,” kata dia.

4 Pelabuhan utama

Hasani  menjelaskan, kehadiran inaportnet mampu mempercepat dan mengefisienkan proses perizinan seluruh pengurusan pelayaran dan angkutan barang baik ekspor, impor, dan pelayaran domestik. Selain itu, penerapan Inaportnet pada keempat pelabuhan yang menjadi pelabuhan utama diharapkan menjadi proyek percontohan  di Indonesia.

Saat ini sistem tunggal pengurusan dokumen di dua pelabuhan yakni Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Belawan sudah berjalan. Dua pelabuhan lain, yakni Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak ditargetkan tuntas pada September 2016.

“Masih menunggu sistem dari Pelindo III itu sendiri. Untuk Tanjung Priok, September akan kita launching. Ini masih menunggu operasional antarsistem di Pelindo dengan Inaport, kurang lebih sudah 85 persen saat ini,” katanya di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatra Utara, akhir pekan kemarin.

Wakil Ketua Indonesian National Shipowner Association (INSA) Bidang Hubungan Luar Negeri Suyono mengatakan, dengan pemberlakuan sistem Inaportnet maupun Indonesia National Single Window (INSW) akan memberikan jaminan kepastian bisnis bagi sektor pelayaran.

“Selain itu, proses perizinan khususnya impor yang selama ini menjadi masalah bisa diredam,” ujarnya di Medan.

Ia menerangkan, untuk proses perizinan ekspor melalui Inaportnet yang saat ini masih perlu dilengkapi, di mana terkadang masih memerlukan tambahan hard copy atau perizinan manual. Sedangkan untuk impor sudah 100 persen mulai pengurusan dokumen sampai Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB).

Ia mengharapkan, sistem Inaportnet maupun perizinan online lainnya seperti Simlala terus diperbaiki agar target efisiensi biaya logistik bisa dicapai.

sumber: tribunnews.com/republika.co.id

Biaya logistik RI tinggi, kinerja masih rendah

Biaya logistik RI tinggi, kinerja masih rendah
Biaya logistik RI tinggi, kinerja masih rendah

Kinerja logistik Indonesia tahun ini turun dibandingkan periode sebelumnya, seiring menurunnya penilaian dunia terhadap bea cukai, infrastruktur, kompetensi logistik, dan aktualitas. Bahkan, peringkat logistik RI jauh di bawah tiga negara ekonomi kuat di Asia Tenggara Atau ASEAN, Sungapura, Malaysia dan Thailand.

Dalam laporan Logistic Performance Index (LPI) 2016 versi Bank Dunia yang dirilis Kamis (18/8), kinerja logistik Indonesia turun sebesar 10 peringkat menjadi rangking ke-63 dari 160 negara. Skor LPI dilihat dari rata-rata enam komponen penilaian, yaitu bea cukai, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi logistik, pelacakan dan pencatatan, dan aktualitas waktu.

Menurut Bank Dunia, penurunan peringkat LPI Indonesia karena penilaian yang menurun dibanding 2014 dalam empat komponen, yaitu bea cukai, infrastruktur, kompetensi logistik, dan aktualitas.

Meski demikian, Bank Dunia menilai penurunan tersebut bukan merupakan faktor yang perlu dikhawatirkan, mengingat reformasi di sektor tersebut baru dimulai dan membutuhkan waktu yang lama untuk membuahkan hasil.

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop menilai perlu waktu lama untuk memecahkan masalah di sektor tersebut. Sebab, pembangunan jalan, infrastruktur, dan moda transportasi membutuhkan waktu lama.

“Dalam upaya mereformasi, dampaknya akan lama karena harus membangun sistem transportasi dan perbaikan regulasi untuk memfasilitasi perdagangan. Investor mengetahui hal tersebut, bahwa kinerja logistik memang tidak bisa cepat, sehingga mereka lebih menginginkan konsistensi dalam proses reformasi tersebut,” kata Ndiame di Jakarta, kemarin.

Ndiame berpendapat pemerintah Indonesia harus fokus dalam menyukseskan pembentukan lingkungan ekonomi yang koheren dengan keinginan investor sehingga dapat berinvestasi dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut Ndiame berpendapat Indonesia perlu memberikan sinyal konsistensi kebijakan reformasi ekonomi untuk menarik minat para investor.

Menurut dia, Indonesia saat ini tengah memasuki jendela reformasi ekonomi melalui deregulasi dan paket-paket ekonomi yang arahnya adalah reformasi struktural yang berdampak jangka panjang.

“Investor menginginkan kejelasan, kepastian, dan konsistensi agenda reformasi ekonomi Indonesia agar bisa mengetahui arah ke depannya,” kata Ndiame.

Manufaktur tiarap

Perkembangan industri manufaktur Indonesia bisa dikatakan ‘tiarap’ dibandingkan era 1990-an. Saat itu, Industri manufaktur Indonesia tumbuh 11% per tahun namun sejak era 2000-an sampai saat ini, industri manufaktur tanah air hanya tumbuh di bawah 5%.

Padahal, industri manufaktur berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mandeknya pertumbuhan industri manufaktur RI, salah satunya dipicu oleh mahalnya biaya logistik sehingga membuat produk manufaktur Indonesia kurang kompetitif.

“Perusahaan-perusahaan Indonesia mengeluarkan biaya yang besar karena buruknya logistik, kesenjangan infrastruktur, prosedur izin, dan lisensi yang membatasi. Ini yang melemahkan perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Indonesia dibandingkan negara pembandingnya yang beroperasi dengan biaya lebih rendah,” ujar  Diop, di Kantor Perwakilan Bank Dunia, Bursa Efek Indonesia, SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (18/8/2016).

Ia mengatakan, biaya logistik merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan produk dalam negeri yang berdaya saing internasional. Biaya logistik di Indonesia berada di kisaran 24% dari PDB, biaya itu dihitung mulai dari pengiriman barang-barang.

Menurut Diop, persentase tersebut relatif tinggi, sementara Thailand berhasil mencatat besaran biaya logistik sebanyak 16% dari PDB.

Survei terbaru Bank Dunia terhadap manufaktur pada aglomerasi utama Indonesia menunjukkan rincian biaya logistik. Jumlah biaya logistik rata-rata mencerminkan biaya transportasi dan penanganan peti kemas (45% dari jumlah biaya logistik), biaya persediaan (26%), pergudangan (17%), dan administrasi logistik (17%). Biaya persediaan di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara pesaing Indonesia, yakni Malaysia hanya 13% dan Thailand 16%.

Ia menyebut tingginya biaya persediaan membuat ketidakpastian dalam mata rantai pasokan.

Sebagai contoh, misalnya biaya membawa peti kemas dari atau ke pelabuhan utama di Tanjung Priuk, di Jakarta Utara dua kali lipat dibanding Malaysia walaupun jaraknya sama. Survei ini dilakukan terhadap 83 perusahaan yang melakukan pengiriman darat dan beroperasi di Jabodetabek. Apa penyebabnya?

“Penyebabnya waktu tunggu dan diam yang berkepanjangan di jalan akibat macet, antrian panjang di pelabuhan, dan rendahnya efisiensi dalam sinkronisasi pengiriman dan pengambilan kargo,” ujar Diop.

Perkembangan industri manufaktur Indonesia bisa dikatakan ‘tiarap’ dibandingkan era 1990-an. Saat itu, Industri manufaktur Indonesia tumbuh 11% per tahun namun sejak era 2000-an sampai saat ini, industri manufaktur tanah air hanya tumbuh di bawah 5%.

Padahal, industri manufaktur berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mandeknya pertumbuhan industri manufaktur RI, salah satunya dipicu oleh mahalnya biaya logistik sehingga membuat produk manufaktur Indonesia kurang kompetitif.

“Perusahaan-perusahaan Indonesia mengeluarkan biaya yang besar karena buruknya logistik, kesenjangan infrastruktur, prosedur izin, dan lisensi yang membatasi. Ini yang melemahkan perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Indonesia dibandingkan negara pembandingnya yang beroperasi dengan biaya lebih rendah,” ujar Diop.

Ia mengatakan, biaya logistik merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan produk dalam negeri yang berdaya saing internasional. Biaya logistik di Indonesia berada di kisaran 24% dari PDB, biaya itu dihitung mulai dari pengiriman barang-barang.

Menurut Diop, persentase tersebut relatif tinggi, sementara Thailand berhasil mencatat besaran biaya logistik sebanyak 16% dari PDB.

Survei terbaru Bank Dunia terhadap manufaktur pada aglomerasi utama Indonesia menunjukkan rincian biaya logistik. Jumlah biaya logistik rata-rata mencerminkan biaya transportasi dan penanganan peti kemas (45% dari jumlah biaya logistik), biaya persediaan (26%), pergudangan (17%), dan administrasi logistik (17%). Biaya persediaan di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara pesaing Indonesia, yakni Malaysia hanya 13% dan Thailand 16%.

Ia menyebut tingginya biaya persediaan membuat ketidakpastian dalam mata rantai pasokan.

Sebagai contoh, misalnya biaya membawa peti kemas dari atau ke pelabuhan utama di Tanjung Priuk, di Jakarta Utara dua kali lipat dibanding Malaysia walaupun jaraknya sama. Survei ini dilakukan terhadap 83 perusahaan yang melakukan pengiriman darat dan beroperasi di Jabodetabek. Apa penyebabnya?

“Penyebabnya waktu tunggu dan diam yang berkepanjangan di jalan akibat macet, antrian panjang di pelabuhan, dan rendahnya efisiensi dalam sinkronisasi pengiriman dan pengambilan kargo,” ujar Diop.

Terkendala logistik

Bank Dunia memandang kondisi logistik Indonesia yang kurang mendukung iklim perdagangan menghasilkan pengaruh negatif terhadap daya saing sektor manufaktur.

“Sektor manufaktur global saat ini membutuhkan pengiriman logistik yang efisien dan dapat diandalkan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa kineja ekspor memerlukan logistik yang baik,” kata Diop, dalam acara pembahasan tantangan dan peluang Indonesia dalam membangun kembali sektor manufaktur di Kantor Bank Dunia, Jakarta, Kamis.

Menurut data yang dipaparkan Ndiame, kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa biaya logistik membutuhkan rata-rata 25 persen dari hasil penjualan produk manufaktur.

Angka 25 persen tersebut lebih tinggi jika dibandingkan Thailand yang 15 persen dan Malaysia dan Vietnam 13 persen.

Tingginya biaya logistik sektor manufaktur di Indonesia merefleksikan beberapa hal, di antaranya pembatasan perdagangan, prosedur izin yang membatasi, dan kesenjangan dalam infrastruktur.

“Hal tersebut memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi biaya logistik,” kata Ndiame.

Selain itu, dia juga memandang bahwa pengoperasian pelabuhan yang tidak efisien dan masih adanya hambatan di pintu masuk sektor logistik turut merugikan daya saing sektor manufaktur.

Bank Dunia menilai ada beberapa langkah reformasi yang perlu diambil oleh Indonesia untuk meningkatkan efisiensi logistik sekaligus menurunkan biayanya.

Pertama, perlu ada pembenahan pada struktur komando pemerintah dalam pengaturan prioritas investasi sektor manufaktur di pelabuhan dan konektivitasnya ke pedalaman.

“Perlu menutup kesenjangan dalam infrastruktur pelabuhan dan meningkatkan konektivitas ke pedalaman melalui investasi di pelabuhan-pelabuhan baru, meningkatkan kinerja pelabuhan yang sudah ada, dan membenahi jalan,” kata Ndiame.

Kemudian, Bank Dunia juga menyarankan perlu adanya pengurangan pemeriksaan prapengiriman dengan menerapkan rezim persetujuan impor berbasis risiko.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyasar enam aspek utama dalam membangun sistem logistik nasional, yaitu perbaikan rantai pasok komoditi utama, infrastruktur transportasi logistik, penyediaan pelaku logistik, pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi, dan harmonisasi regulasi.

Investor khawatir

Ongkos logistik masih menjadi beban utama dalam mengoptimalkan daya saing industri manufaktur di Indonesia. Bank Dunia mencatat, rata-rata 25 persen dari hasil penjualan produk habis, hanya untuk biaya logistik.

Diop, ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia, menuturkan, tingginya biaya logistik juga menghambat bangkitnya manufaktur nasional. Porsi biaya logistik tersebut, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Thailand yang hanya 15 persen, serta Malaysia dan Vietnam yang masing-masing sekitar 13 persen.

“Manufaktur global saat ini membutuhkan logistik pengiriman yang efisien dan dapat diandalkan. Negara lain sudah bisa menekannya, seperti Vietnam. Sedangkan Indonesia belum bisa, karena masih terkendala infrastruktur,” ujar Ndiame di kantornya, Kamis (18/8) kemarin.

Menurut dia, besarnya biaya pengiriman logistik juga membuat sejumlah investor di sektor manufaktur harus menyiapkan cadangan pembiayaan yang tak kalah besar. Sedikitnya dibutuhkan cadangan pembiayaan logistik sekitar 31 persen di Indonesia.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Vietnam yang masing-masing hanya sekitar 22 persen dan 14 persen. “Ini juga karena Vietnam kerap memberikan insentif untuk industri ini,” lanjut Ndiame.

Bila terus dibiarkan, dia menilai, minat investor terhadap sektor industri manufaktur akan semakin surut. Ndiame mengingatkan, investor berpotensi lari ke sektor industri lain yang berbasis komoditas, seperti batu bara dan kelapa sawit.

Padahal, lanjutnya, Indonesia harus bergegas membangunkan sektor industri manufaktur yang tertidur setelah krisis ekonomi 1998. Diop menuturkan, industri manufaktur memiliki potensi sumbangan yang sangat besar terhadap produk domestik bruto (PDB), yang tahun ini ditargetkan tumbuh 5,2 persen.

Bank Dunia, kata Diop, menganjurkan sejumlah cara bagi Pemerintah Indonesia untuk menekan biaya pengiriman logistik. Pertama, pemerintah harus bisa membenahi struktur komando untuk mengatur arah dan prioritas investasi sektor manufaktur. “Misalnya dengan membangun konektivitas pembangunan pelabuhan utama dan pelabuhan pedalaman,” jelas Ndiame.

Tak hanya menggerakkan konektivitas pelabuhan atau pos-pos pengiriman logistik, lanjutnya, pemerintah diharapkan menggenjot pembangunan infrastruktur penunjang, seperti jalan tol dan jalan-jalan penghubung lainnya.

Bank Dunia menilai, tingginya biaya logistik juga dipengaruhi banyak dan rumitnya peraturan pengiriman di Indonesia. Menurutnya, hampir di setiap pos terdapat pemeriksaan atau inspeksi yang terlalu panjang, baik untuk pengiriman ekspor maupun impor.

Terakhir, tambah Diop, pemerintah perlu memberikan insentif yang dapat mendongkrak gairah investor dalam mengalirkan uangnya ke sektor manufaktur di Indonesia. Seperti yang kerap dilakukan Vietnam.

sumber: detik.com/prokal.co/koran-jakarta.com/Antara

Migrasi modul pabean bermasalah, ALFI Jakarta surati Menkeu

BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru
BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta kecewa, karena sudah sepekan proses migrasi dokumen  kepabeanan impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta belum ada perbaikan signifikan.

Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, sudah sepekan proses migrasi modul kepabeanan impor tersebut mengalami masalah yang ujungnya harus di tanggung pelaku usaha akibat biaya logistik membengkak.

“Kami menerima pengaduan,masih banyak forwarder dan PPJK di DKI yang gagal dalan proses pengajuan PIB secara online dengan respon reject dan masih kacau. Herannya, sampai hari ini belum beres juga,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/8/2016)).

Dia mengatakan, ALFI DKI akan kembali menyurati Menkeu Sri Mulyani sebab tidak seriusnya instansi terkait dalam penanganan sistem online kepabeanan melalui pelabuhan Priok itu.

Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok,M.Qadar Djafar mengungkapkan hal yang sama.

“Belum ada perbaikan.Sistem PIB online modul baru masih bermasalah. Sekarang saya sedang mendatangi PT.EDI untuk mengkonfirmasi masalah ini,” ujar  Djafar saat dihubungi Bisnis.

Penerapan modul baru kepabeanan untuk kegiatan pemberitahuan importasi barang (PIB) dari sebelumnya menggunakan versi modul PIB.5.0.7 ke versi PIB.6.0.3 diberlakukan sejak hari Kamis (11/8/2016) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Migrasi yang tidak berjalan mulus itu mengakibatkan ribuan dokumen impor tidak bisa di proses.

Implementasi migrasi modul tersrbut diatur lewat Perdirjen Bea dan Cukai No: PER-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perdirjen BC Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang mengatur perubahan tata laksana pelayanan impor dan format dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, R.Fadjar Dony mengatakan, instansinya bersama-sama dengan tim kantor Pusat Bea dan Cukai  dari Direktorat Teknis Kepabeanan serta tim dari PT EDI terus melakukan monitoring proses migrasi modul kepabeanan di Priok itu.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil monitoring hingga tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan pukul 17.04 WIB, data dokumen PIB yang telah mendapatkan Nopen dari CEISA Impor sejumlah 1.936 PIB.

“KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok sejak tanggal 11 Agustus 2016 juga telah membentuk Posko/Crisis Center, yang bertugas menerima pengaduan, memberikan bimbingan dan mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi,” ujar Fadjar.

sumber: bisnis.com

Garam, gula & kosmetik coba bertahan dari gempuran pesaing impor

Garam, gula & kosmetik coba bertahan dari gempuran pesaing impor
Garam, gula & kosmetik coba bertahan dari gempuran pesaing impor

Indonesia memiliki lautan nan luas, tapi aneh kalau garam saja harus impor dalam jumlah banyak. Hal itu mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membantu pengembangan pabrik garam industri dan farmasi di tanah air.

“BPPT melakukan kontrak kerja sama untuk pelayanan teknologi kepada PT Garam untuk perencanaan dua pabrik garam industri di Sampang, Madura,” kata Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika BPPT, Imam Paryanto di Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Kata Imam, PT Garam (Persero) berencana membangun dua pabrik garam industri khusus untuk pangan olahan. Rencananya, pabrik tersebut berkapasitas 2 ton per jam, dan 10 ton per jam.

Sebelumnya, Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan, kebutuhan garam di Indonesia, mulai dari garam farmasi, industri, hingga makan, cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan garam, Indonesia harus impor dari Cina, India, dan negara-negara lain.

Kebutuhan garam industri di Indonesia, kata Priyanto, mencapai 1,2 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan garam makan, mencapai satu juta ton per tahun.

Sementara kebutuhan garam farmasi untuk infus dan berbagai macam obat-obatan, sebanyak 6 ribu ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, didatangkan garam impor sebesar 90%.

BPPT sebelumnya telah bekerja sama dengan PT Kimia Farma memproduksi garam farmasi sebanyak 2.000 ton per tahun. Produksi garam ini diharapkan dapat ditambah 4.000 ton per tahun, sehingga dengan demikian ketergantungan 95 persen impor akan tergantikan.

“Paling tidak satu atau dua tahun ke depan kebutuhan garam industri yang sampai 1,2 juta ton itu bisa terpenuhi kalau pabrik yang dikembangkan mulai berproduksi,” ujar Unggul

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan garam makan, ia mengatakan BPPT telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Jeneponto untuk membantu meningkatkan produksi pengolahan garam rakyat dengan teknologi.

Menurut Unggul, sejak 1992, BPPT telah melakukan penelitian garam farmasi. Namun tidak dikembangkan lebih lanjut, karena tak ada yang tertarik. Kali ini, prototipe teknologi produksi garam farmasi dibuat lebih besar, dan disertifikasi.

“Baru ditawarkan lagi sekarang, dan akhirnya ada yang tertarik,” pungkasnya.

Cirebon tolak garam impor

DPRD Kabupaten Cirebon menolak kebijakan pemerintah pusat mengenai impor garam. Kebijakan tersebut jelas sangat menyengsarakan para petani garam di Kabupaten Cirebon.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Yuningsih MM kepada Radar mengatakan, pihaknya menolak keras kebijakan impor garam. Baginya, kebijakan itu salah kaprah. Padahal, soal garam Kabupaten Cirebon tidak akan kekurangan. Karena para petani saat ini, punya banyak stok garam.

“Dengan adanya kebijakan garam impor, apalagi garam petani masih banyak tersimpan, maka akan menyengsarakan para petani garam. Tentu dengan adanya garam impor, maka harga garam akan anjlok,” ujar Yuningsih.

Yuningsih pun mengungkapkan, kualitas garam asal Kabupaten Cirebon tidak kalah dengan garam impor. Harusnya, pemerintah pusat teliti sebelum mengeluarkan kebijakan impor garam.

“Apalagi di kita kan sebagian sudah diterapkan teknologi baru dalam pengolahan garam, terutama di Losari saya lihat garamnya jauh lebih putih dan kualitasnya tidak kalah dengan garam impor,” tegas anggota dewan dari PKB itu.

Oleh karena itu, Yuningsih berharap agar kebijakan impor garam dikaji ulang. Jika tidak, maka para petani garam di Kabupaten Cirebon akan gulung tikar, dan pengangguran akan bertambah banyak.

“Kabupaten Cirebon salah satu yang terbanyak memproduksi garam. Jadi jangan sampai para petani merugi. Ini juga tugas besar dari DPR RI untuk mengkritisi kebijakan pemerintah soal impor garam,” pungkasnya.

Petani tolak impor gula

Ribuan petani tebu menggelar aksi menolak impor gula di Jawa Timur dengan berjalan kaki dan orasi dari Gedung DPRD Provinsi Jalan Indrapura menuju Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya.

Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil, mengatakan, “Masuknya gula dari luar negeri membuat petani gula menjerit, karena daya beli masyarakat turun lebih memilih gula impor ketimbang gula local,” beberapa waktu lalu.

Massa yang datang ke lokasi membawa tanaman tebu dan mengibarkan bendera merah putih itu berharap, Gubernur Jatim Soekarwo menjadi pelopor penolakan gula impor ke Jatim, bahkan Tanah Air sesuai janjinya kepada petani tebu Jatim.

ketua umum Majelis Pertimbangan Anggota Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) Pusat, mengatakan, “Kami berharap Gubernur, Kapolda Polda Jatim dan Bea Cukai agar jadi pelopor penolakan masuknya gula mentah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, massa juga meminta Pemerintah menutup pabrik gula PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan, yang disebutnya membuat membanjirnya gula impor di Jatim.

“Atas dasar itulah, para petani tebu bersama pekerja perkebunan meradang dan mendesak gubernur Jawa Timur bisa bersikap tegas pada pabrik gula baru yang diindikasikan sekadar kedok masuknya gula impor ke Jatim,” katanya.

Digempur kosmetik impor

Industri kosmetik lokal melakukan sejumlah upaya untuk bertahan dari gempuran kosmetik impor.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Jateng, Rosid Sujono menuturkan, industri kosmetika lokal bersaing ketat menghadapi pemberlakukan perdagangan bebas ASEAN Economic Community (AEC) 2016.

Pasar tidak hanya diperebutkan oleh sesama industri kosmetika di Indonesia saja, melainkan juga industri kosmetika dari negara ASEAN lainnya.

Menghadapi persaingan tersebut, industri kosmetika utamanya kategori kecil seperti Industri Kecil Menengah (IKM) harus didorong agar mereka siap dan mampu bersaing dalam menghadapi pasar perdagangan bebas tersebut.

Dikatakannya, mau tidak mau industri kosmetik harus siap menghadapi perdagangan bebas. Sebelumnya, para anggota Percosmi sebanyak 30 industri besar, menengah dan kecil di Jateng telah merapatkan barisan. Pertama, para industri kini berupaya untuk meningkatkan kualitas.

”Berupaya mempersiapkan diri secara produksi dan marketing. Bagaimana menjadi penyerang atau bertahan di tengah gempuran produk kosmetik impor,” ujarnya.

Untuk meningkatkan potensi pasar dan nilai penjualan, industri kosmetika harus terus meningkatkan kualitas atas produk yang dihasilkannya. Ia berharap dukungan pemerintah untuk membina usaha-usaha kosmetik.

Baik melalui pelatihan peningkatan kualitas maupun bentuk dukungan dalam kemudahan perijinan serta kemudahan memperoleh bahan baku. Kemudian, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku.

Selama ini pengusaha kosmetik kesulitan mendapatkan bahan baku karena lebih dari 70% bahan baku berasal dari impor.

Pemerintah, kata dia, juga perlu memasarkan produk kosmetik lokal ke luar negeri. Seperti kosmetik asal Tiongkok yang didukung penuh oleh pemerintahnya menjembatani pemasaran hingga ekspor ke sejumlah negara.

Direktur Utama PT Victoria Care Indonesia, Billy Hartono Salim, belum lama ini mengungkapkan, kosmetik impor kini makin mendominasi pangsa pasar industri kosmetik di Indonesia.

Masuknya produk kosmetik impor menghambat penjualan kosmetik lokal. Padahal, kualitas kosmetik dalam negeri tak kalah dengan kosmetik impor.

”Potensi kosmetik lokal sangatlah besar. Tentunya dengan mengembangkan bahan baku alami tradisional yang selama ini menjadi kekayaan alam Indonesia,” terangnya.

sumber: inilah.com/suaramerdeka.com/radarcirebon.com/suaradesa.com

 

 

Impor barang konsumsi melonjak, Cina dominan

Impor barang konsumsi melonjak, migas turun
Impor barang konsumsi melonjak, migas turun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor barang konsumsi sepanjang Januari-Juli 2016 mencapai US$6,88 miliar, meningkat  12,31 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu US$6,13 miliar.

Kepala BPS Suryamin mengingatkan, meskipun pangsa impor barang konsumsi hanya 9,19 persen dari total keseluruhan impor, pemerintah perlu mengantisipasi dampak negatif dari serbuan produk asing.

“Ini harus hati-hati,” tutur Suryamin dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (15/8).

Kendati secara semesteran meningkat, Suryamin mengatakan, impor barang konsumsi pada bulan lalu turun 36,64 persen menjadi US$723,3 juta dibandingkan dengan nilai yang dibukukan pada Juni 2016 sebesar US$1,14 miliar.

Namun, ia menduga, hal ini lebih disebabkan oleh momentum libur lebaran yang menyebabkan importir telah lebih dulu memasok barang pada bulan-bulan sebelumnya.

Ke depan, Suryamin berharap semakin menggeliatnya industri pengolahan dalam negeri bisa mensubstitusi kebutuhan impor barang konsumsi di masa mendatang.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menilai naiknya impor konsumsi mencerminkan turunnya daya saing produk dalam negeri.

Kondisi ini, menurut Enny, berbahaya. Pasalnya, di saat bersamaan, kinerja industri dalam negeri juga menunjukkan indikasi penurunan. Hal itu terlihat dari, impor bahan baku atau penolong dan impor barang modal sepanjang Januari-Juli yang masih negatif.

Impor bahan baku atau penolong tercatat anjlok 12,12 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan perolehan US$55,89 miliar. Impor kategori tersebut masih mendominasi sebesar sebesar 74,61 persen dari total impor.

Sementara itu, impor barang modal yang mengambil pangsa 15,16 persen dari total impor juga tercatat turun 15,16 persen dengan total nilai US$12,13 miliar.

Melihat hal itu, Enny melihat pemerintah harus memastikan 12 paket kebijakan ekonomi yang telat diterbitkan efektif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, impor Januari-Juli 2016 tercatat sebesar US$74,91 miliar atau turun 10,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

China dominan

Sebagian besar, impor barang konsumsi itu berasal dari China. Tercatat, impor barang konsumsi dari China sepanjang tujuh bulan pertama tahun ini mencapai US$1,59 miliar atau naik 8,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Impor barang konsumsi terbesar dari Negeri Tirai Bambu adalah barang konsumsi setengah tahan lama senilai US$572,4 juta, diikuti impor makanan & minuman pokok untuk rumah tangga senilai US$353,6 juta, dan impor barang konsumsi tahan lama senilai US$298,4 juta.

Secara kumulatif, impor dari China sepanjang Januari-Juli  naik tipis sebesar 1,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi US$16,75 miliar.

sumber: cnnindonesia.com/metrotvnews.com

 

BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru

BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru
BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan peraturan untuk memangkas waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time). Hal itu tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) BC Nomor PER-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perdirjen BC Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang ditandatangani Direktur Jenderal Heru Pambudi 13 Juni 2016.

Menurut keterangan resmi DJBC, pekan lalu, beleid ini mengatur perubahan tata laksana pelayanan impor dan format dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Hal ini berdampak pada pembaruan modul PIB dan perubahan software komunikasi data antara pengguna jasa dan sistem yang dimiliki Bea Cukai.

Dengan pembaruan ini, proses pemeriksaan fisik barang dan proses pengajuan PIB menjadi lebih cepat, serta pembayaran dalam rangka voluntary declaration pun dapat terakomodir. Selain itu, khusus untuk importasi jalur hijau, importir tidak perlu menyerahkan dokumen pelengkap pabean.

Jauh sebelum kebijakan ini diterapkan, patch modul PIB yang baru dan software komunikasi tersebut telah dipublikasikan sejak tanggal 4 Agustus 2016 di website www.beacukai.go.id dan website PT EDI.

Revisi aturan terbaru tersebut sudah disosialisasikan kepada importir dan Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) wilayah Jabodetabek pada 22 Juni 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai dan pada tanggal 4 Agustus 2016 di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta. Termasuk pelatihan update modul juga telah dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Halim, Merak, dan Cikarang pada 28-29 Juli 2016.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan migrasi modul impor ini, Bea Cukai akan melaksanakan sosialisasi lagi pada tanggal 18 Agustus 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai.

Ke depan, untuk mempermudah proses update modul PIB tersebut, importir/ PPJK dapat melakukannya secara mandiri berdasarkan petunjuk instalasi yang ada di website Bea Cukai www.beacukai.go.id atau di website PT EDI. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak importir dan PPJK yang memilih untuk melakukan instalasi langsung ke PT EDI ketimbang melakukannya secara mandiri.

“Dari hasil pendampingan implementasi yang kita lakukan pada 11 Agustus 2016 di Tanjung Priok dapat disimpulkan bahwa ketidaklancaran proses migrasi ini karena importir/ PPJK belum bisa submit dokumen atau mengambil respon yang disebabkan komputer mereka dalam antrean untuk di-install langsung di PT EDI,” tutur Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Robert Leonard Marbun dalam keterangan resmi seperti dikutip laman cnnindonesia.com, Jumat (12/8).

Dia menyarankan sebaiknya importir/ PPJK meng-update modul PIB secara mandiri saja, sehingga proses menjadi lebih cepat.

Sistem terbaru ini sudah diimplementasikan dan berjalan lancar di Kantor Bea Cukai Merak, Jakarta, dan Cikarang sejak 1 Agustus 2016. Hingga saat ini dokumen PIB yang sudah diproses di tiga kantor tersebut sebanyak 1.086 dokumen. Sementara implementasi di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok sendiri, mulai 11 Agustus 2016 sampai dengan saat ini telah memproses sebanyak 520 PIB.

Demi lancarnya kebijakan ini, Bea Cukai telah menyiapkan petugas khusus yang dapat ditanya sewaktu-waktu di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok atau importir/ PPJK dapat menghubungi layanan contact center Bravo Bea Cukai 1500225.

sumber: neraca.co.id

Modul baru PIB tak mulus, ribuan dokumen impor tertahan di Priok

Modul baru PIB tak mulus, ribuan dokumen impor tertahan di Priok
Modul baru PIB tak mulus, ribuan dokumen impor tertahan di Priok

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengimbau Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih koordinatif dan responsive melakukan sosialisasi sebelum mengaktivasi modul baru Pengajuan Impor Barang versi 6.0.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan dirinya sudah menerima laporan dari DPW ALFI DKI Jakarta terkait penerapan modul baru ketika sistem belum siap sehingga menyebabkan ribuan dokumen importasi tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Sebetulnya sejak 9 Agustus lalu, DPW ALFI DKI sudah menyampaikan surat ke Ditjen Bea dan Cukai agar ditunda dulu pemakaian modul baru, karena ini perlu transisi, akhirnya malah kejadian sistemnya tidak baik dan menghambat dokumen,” ungkap Yukki kepada Bisnis, Kamis (11/8/2016).

Yukki mencatat modul terbaru Pengajuan Impor Barang (PIB) versi 6.0 ini mengalami sejumlah perubahan sistem dan pengisian form. Setiap anggota ALFI juga membutuhkan pemahaman lebih lanjut terkait isian pajak.

“Tetapi sekarang kondisi di Priok bukan hanya tertunda, bahkan sampai terhenti, ini harus di antisipasi karena modul yang sama juga akan diberlakukan di Bandara Soekarno-Hatta,” tutur Yukki.

Dia menegaskan agar Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, segera mengatasi masalah tersebut dengan mengecek kembali sistem IT yang dioperasikan Ditjen Bea dan Cukai. Yukki merasa heran dengan seringnya kerusakan dalam sistem modul PIB ataupun sistem CEISA.

“Kami mendukung modul baru dilakukan dan kami sudah mengirimkan surat karena sistem ini belum disosialisasikan selalu ingin terburu-buru dan terjadi penumpukkan luar biasa.

Yukki mengusulkan agar lebih baik modul tersebut diintegrasikan secara bertahap dalam kurun waktu satu hingga dua bulan. Sampai sistem cukup kuat barulah migrasi total dari modul lama ke modul baru.

“Mungkin ini evaluasi awal untuk Ibu Menteri ya mengapa ini belum ada penjelasan karena melalui ALFI DKI sudah minta penundaan, belum ada sosialisasi sementara ini di Tanjung Priok kapal sedang ramai keluar masuk,” terangnya.

Bisnis mencatat, sejumlah keluhan akan minimnya sosialisasi modul baru PIB versi 6.0 juga dinyatakan dalam forum milis Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) sejak sepekan lalu. Dalam milis tersebut tertulis beberapa keluhan pelaku usaha angkutan barang karena menerima info mendadak undangan implementasi modul baru PIB dari Ditjen Bea dan Cukai.

Dengan keterbatasan informasi tersebut, importir dan PPJK harus install sendiri sesuai arahan dari Electronic Data Intercahrge Indonesia (EDII) atau harus datang sendiri ke kantor EDII. Sistem tersebut belum bisa berfungsi membuat importir harus bolak-balik ke EDII karena banyak PIB di Tanjung Priok tidak bisa ditransfer.

Migrasi modul kepabeanan untuk kegiatan pemberitahuan importasi barang (PIB) dari sebelumnya menggunakan versi modul PIB.5.0.7 ke versi PIB.6.0.3 yang diberlakukan sejak Kamis (11/8/2016) di Pelabuhan Tanjung Priok tidak berjalan mulus dan mengakibatkan ribuan dokumen impor tidak bisa diproses.

Ketua Forum Pengusaha Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJk) Pelabuhan Tanjung Priok, M.Qadar Djafar mengatakan kondisi ini menyebabkan ribuan dokumen PIB yang disampaikan melalui elektronic data interchange (EDI) atau yang ditransfer oleh perusahaan pengurusan jasa transportasi dan kepabeanan (PPJK) yang mewakili importir di Pelabuhan Priok tidak bisa direspons dalam sistem kepabeanan online Bea dan Cukai Pelabuhan Priok.

“Persoalannya ada pada fasilitas EDI-nya yang tidak mampu menampung untuk menginstal seluruh data yang ada pada PPJK agar bisa menyesuaikan dengan siatem modul baru itu. Bahkan untuk menginstal secara manual pun harus mengantre sejak pagi. Akibatnya barang impor tertahan lebih lama di pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (11/8/2016).

Dia mengatakan perubahan versi modul PIB itu sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. Per-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor.

Dalam beleid itu disebutkan PIB dengan versi modul baru mulai di terapkan di Pelabuhan Priok pada 11 Agustus 2016,sedangkan di Bandara Soekarno Hatta pada 18 Agustus 2016.

“Perdirjen itu pun belum pernah disosialisasikan kepada PPJK di Pelabuhan Priok, sehingga saat diterapkan hari ini kami kaget kok dokumen impor tidak bisa di submit setelah di transfer melalui sistem EDI,” paparnya.

Qadar mendesak instansi terkait segera membenahi masalah ini agar kelancaran importasi melalui pelabuhan Priok bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya, lantaran pengusaha dirugikan atas kondisi ketidakyamanan dalam proses importasi tersebut.

Pasalnya, kata dia, dengan diterbitkannya Perdirjen tersebut pihak PPJK maupun importir harus menggunakan modul software baru, sehingga untuk instalasi dan pengintegrasiannya atau konektivitasnya memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar.

“Sudah pasti importir rugi karena barangnya tidak bisa diurus oleh PPJK yang menjadi kuasanya di Pelabuhan Priok. Kerugian bisa berupa bertambahnya masa penumpukan barang impor di pelabuhan hingga tersendatnya kegiatan industri di pabrik karena bahan baku impor terlambat sampai pabrik,” paparnya.

Qadar mengatakan jika masalah tersebut tidak ditangani secara cepat dan tepat maka akan terjadi penumpukan barang impor dalam skala besar di pelabuhan Priok yang berpotensi menimbulkan kepadatan di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Selain itu juga membuat dwelling time di Pelabuhan Priok ikut naik dari yang saat ini sudah rata-rata kurang dari 4 hari.

Dia menyebutkan jumlah perusahaan PPJK yang beroperasi di Priok saat ini mencapai 1.200 perusahaan. “Apalagi besok itu sudah mendekati akhir pekan dan biasanya closing time diberlakukan di pelabuhan. Kalau masalah ini berlarut-larut akan menimbulkan ancaman kongesti di pelabuhan,” tuturnya.

Ketua Bidang Multimoda DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Gagan Gartika menyatakan meskipun sudah ada beberapa perusahaan logistik di Priok yang menginstal sesuai dengan sistem modul versi terbaru PIB itu tetapi dalam praktiknya tetap gagal untuk transfer dokumen PIB.

Dia juga mengaku armada truk tidak bisa melayani order pengangkutan barang impor sejak pagi hari ini (11/8) akibat kacau balaunya sistem transfer dokumen kepabeanan di pelabuhan Priok.

“Gak tahu lagi harus bagaimana. Yang jelas truk kami belum narik hari ini padahal ada order dari pagi. Info yang kami dapat sistem penerimaan dokumen eror,”ujar Gagan kepada Bisnis.

sumber: bisnis.com

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya