Menyoal tarif progresif & dwelling time

Oleh Effnu Subiyanto

Setelah diberlakukan di pelabuhan Tanjung Priok Januari lalu, tarif progresif juga akan diberlakukan di Tanjung Perak, Surabaya. Gabungan importir Seluruh Indonesia (Ginsi) keberatan karena justru akan memicu biaya ekonomi tinggi baru. Jika ingin menyelesaikan dwelling time (waktu tunggu) bukan menaikkan tarif penggudangan pelabuhan.

Hal yang sama diberlakukan di Belawan, Tanjung Emas, dan pelabuhan Sukarno-Hatta Makassar. Berturut-turut angka dwelling time di Tanjung Perak adalah 7-8 hari, Belawan 7-8 hari), Tanjung Emas 4-5 hari dan Sukarno-Hatta 6-7 hari. Di Tanjung Priok memang sangat drastis karena mengenakan free of charge sehari setelah tanggal Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari semula tiga hari.

Lepas 24 jam barang tidak dikeluarkan dari gudang, kontainer 20 feet membayar 244.000 rupiah/hari. Dasar perhitungannya: bea 27.200 rupiah per boks dikalikan 900 persen. Besaran tarif progresif ini ditetapkan dalam Permenhub No 117/2015.

Banyak sekali upaya pemerintah menyelesaikan dwelling time. Tahun lalu dibentuk Single Risk Management (SRM), kini tidak terdengar kabarnya. Kebijakan SRM jika satu institusi yang terkait di pelabuhan berjumlah 21 kementerian/lembaga hijau maka hijau seluruhnya. Artinya pemprosesan dokumen kepabeanan lebih cepat. Setelah SRM, pemerintah meluncurkan tarif progresif.

Sungguh, persoalan dwelling time aktivitas bongkar muat di pelabuhan utama dikeluhkan para pengguna jasa kepelabuhanan. Tidak hanya eksportir dan importir, namun jasa broker, agen inklaring, jasa perusahaan bongkar muat (PBM) dan perusahaan inland trucking juga mengeluhkan kinerja lamban proses rilis kargo kapal.

Menaikkan tarif penggudangan secara spektakuler justru memicu ekonomi biaya tinggi baru. Di Tanjung Priok kini dipasangi rel kereta dengan kapasitas 18 kontainer sekali angkut. Ujung-ujungnya tambahan biaya baru. Sejauh ini dwelling time paling minim 7 hari. Ini masih kalah jauh dengan rekor pelabuhan Singapura, 4 jam.

Memang ada 21 instansi terkait pelabuhan, namun yang paling dapat disorot Direktorat Jenderal Bea Cukai. Akhirnya yang terjadi kinerja Bea Cukai selalu disorot negatif karena dianggap penyebab utama persoalan waktu tunggu. Rata-rata dwelling time jalur hijau 7 hari kerja, jalur kuning 9 hari kerja dan akan mencapai 30 hari. Jika terkena jalur merah tidak menentu.

Singkat dan lamanya kargo di pelabuhan amat tergantung jumlah kontainer yang harus diperiksa dan jumlah tenaga inspeksi Bea Cukai.

Memahami proses di pelabuhan sebetulnya tidak sulit. Kawasan pelabuhan berada di bawah otoritas BUMN Pelindo. Sementara formalitas pabean wewenang Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Seluruh instansi yang menitipkan regulasi berjumlah 21, tidak semuanya terlibat dan diperlukan dalam satu kegiatan di pelabuhan. Jika kargonya berhubungan dengan obat tentu saja hanya BPOM dan karantina yang diperlukan.

Jika dalam bentuk mesin biasa, sama sekali tidak diperlukan izin instansi karena diwakilkan sistem harmonisasi (HS code). Namun jika memiliki fasilitas impor tentu saja ada beberapa dokumen instansi lain yang diperlukan.

Tidak Tahu

Persoalannya, tidak semua pemilik barang mengetahui memproses kargonya agar segera bisa dikeluarkan dari kawasan pabean. Studi Subiyanto, E (2015) 100 persen importir tidak mengetahui jadwal kedatangan kapal. Bahkan sangat minim yang memahami mekanisme perdagangan internasional. Seluruh pengurusan dilakukan agen, broker atau perusahaan freight forwarder. Beban importir akan semakin berat jika agen kongkalikong dengan oknum petugas depo maskapai pelayaran dan gudang pelabuhan.

Regulasi sebetulnya perlu direlaksasi yang pro pemilik barang. Otoritas pelabuhan Pelindo dan Bea Cukai (BC) dapat menginformasikan kedatangan kapal kepada pemilik barang dan perlu dinotifikasi kesiapan dokumen untuk formalitas pabean. Submit dokumen dalam bentuk penyampaian dokumen BC1.0 atau Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dapat lebih dini dilakukan. Syukur sebelum kapal sandar, begitu kapal sandar submit BC2.0 dapat segera dilakukan untuk mendapat Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB).

Relaksasi kedua dapat dilakukan dalam kondisi emergensi seperti tahun lalu. BC dapat segera merilis SPPB khusus, diikuti pemeriksaan lokasi gudang pemilik barang. Importir tertentu yang reputasi baik, taat pajak, dan kooperatif layak mendapat relaksasi khusus tersebut berupa langsung pengeluaran barang.

Kedatangan barang diinformasikan dan importir hanya menyediakan peralatan angkut keluar wilayah pelabuhan. Importir dengan kualifikasi jalur merah tentu saja tidak layak terima relaksasi.

Kebijakan relaksasi dibarengi kebesaran jiwa otoritas pelabuhan Pelindo yang merelakan sebagian profitnya karena kargo kapal sebentar di pelabuhan. Namun ketika kinerja pelabuhan meningkat dan kepercayaan kapal internasional tumbuh, frekuensi lalu lintas kargo internasional akan meningkat yang menguntungkan Pelindo.

Sebagai ilustrasi, di Teluk Lamong, Jatim, memiliki kawasan 38 hektare. Ternyata hanya mampu memberi throughput 700 ribu kontainer per tahun. Luas lahan sebetulnya mampu diisi 12.667 kontainer ukuran 40 feet dan akan berjumlah 4,6 juta FEUs per tahun. Namun apa daya, kapasitas throughput hanya dipasang 1,5 juta TEUs. Artinya 12.667 kontainer itu dalam siklus setiap 45 hari.

Jadi rata-rata setiap kontainer mengendap di pelabuhan selama 45 hari. Sebab realisasinya setengah dari kapasitas terpasang. Maka, siklus kontainer bahkan mengerikan sampai 90 hari. Pelabuhan Singapura berkinerja mengesankan. Kapasitas lahan pelabuhan hanya mampu menampung 30 juta TEUs dalam setahun. Namun tahun lalu kinerjanya mencapai 64,10 juta TEUs per tahun. Artinya pelabuhan Singapura menyingkatkan waktu penggudangan agar lalu lintas kargo internasional lancar menuju pelabuhan akhir.

Para awak kapal menjadi betah berlama-lama di kota Singapura, sehingga banyak memberi devisa. Pendapatan pelabuhan mungkin lebih kecil, namun pendapatan dan ekonomi negara secara keseluruhan mendapat manfaat.

Persoalannya akankah Pelindo rela membiarkan uang sewa gudang 45 hari atau 90 hari hilang demi menekan dwelling time. Pendapatan Pelindo minimal 22,5 juta rupiah per kontainer dalam kurun waktu itu. Sebetulnya penyelesaian dwelling time mudah jika dibarengi niat jernih. Kebijakan sekarang dengan menaikkan tarif gudang progresif di pelabuhan justru memunculkan ekonomi biaya tinggi baru.

Penulis doktor ekonomi Unair

Sumber: koran jakarta

 

 

tmp_2613-screen-shot-2016-10-16-at-11-51-32-pm-1225648016

 

 

Pengusaha desak birokrasi perijinan eksim dipangkas

JICT & TPK Koja kutip jasa timbang kontainer ekspor
JICT & TPK Koja kutip jasa timbang kontainer ekspor

Pelaku usaha logistik di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta optimistis masa inap barang atau dwelling time di Pelabuhan Priok bisa kurang dari 3 hari.

Pengurangan itu bisa dilakukan dengan cara memangkas birokrasi perizinan ekspor impor melalui pemberdayaan portal Indonesia National Single Window (INSW) secara menyeluruh.

Sekretaris Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan, untuk menekan dwelling time hendaknya pemerintah fokus mengimplementasikan INSW, sehingga seluruh dokumen perizinan ekspor impor dilayani pada sistem layanan tunggal berbasis IT tersebut.

Dia juga mengatakan, pelabuhan Priok sebagai port of destination yang juga berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat seharusnya di topang dengan kesiapan seluruh instansi terkait atau kementerian dan lembaga (K/L) dalam proses percepatan perizinan untuk menekan dwelling time.

Adil menyatakan, saat ini justru terjadi salah tafsir jika ada yang menganggap sebagai upaya menurunkan dwelling time di Priok itu dapat dilakukan dengan mengalihkan tujuan akhir barang impor ke lokasi pelabuhan darat seperti Cikarang Dry Port (CDP) Jawa Barat.

“Tidak ada kaitannya keberadaan pelabuhan darat seperti halnya CDP itu untuk menekan dwelling time di Pelabuhan Priok. Sebab CDP itu kan juga sebagai port of destination (POD) dan dalam hal ini penetapan POD itu tertuang dalam kesepakatan pengangkutan antara pemilik barang impor dan perusahaan pelayaran pengangkutnya,”ujarnya kepada Bisnis, Kamis (13/10/2016).

Adil mengatakan, salah satu pemangkasan proses birokrasi dan perizinan terkait ekpor impor itu al; dokumen perizinan komoditi yang terkena aturan larangan dan pembatasan (lartas) yang masih harus berurusan dengan banyak instansi, serta belum adanya sistem delivery order (DO) online yang di terbitkan oleh perusahaan pelayaran asing melalui keagenannya di dalam negri.

“Jadi menyoroti soal dwelling time itu jangan hanya soal bongkar muat karena kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di Priok itu sudah ada service level agreement (SLA)-nya,” tuturnya.

Dwelling time,imbuhnya lebih menyangkut soal perizinan yang masih berbelit sehingga barang menumpuk lama di pelabuhan padahal barang/kontener sudah di bongkar dan berada di di container yard namun tidak bisa keluar pelabuhan.

Karena itulah, ujar Adil, Kemenhub menerbitkan Permenhub 116/2016 yang membatasi paling lama kontener menumpuk di pelabuhan Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar hanya tiga hari.

“Seharusnya Permenhub ini juga menjadi acuan instansi yang terlibat dalam proses perizinan ekapor impor supaya bisa mempercepat pelayananannya.Makanya INSW harus dijalankan oleh seluruh instansi tersebut,”tuturnya.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera mengatakan, instansi sudah mengumpulkan seluruh stakeholder dan asosiasi pengguna jasa di pelabuhan Priok untuk mendorong penurunan dwelling time kurang dari 3 hari.

“Hari ini (Kamis,13/10/2016) sudah dilakukan pertemuan kordinasi dengan stakeholder sebagai upaya menurunkan dwelling time di Priok,” ujarnya.

Dikatakan, terkait implementasi DO online pelayaran juga menjadi perhatian serius yang mendesak dilaksanakan.

“Penerapan DO online itu merupakan salah satu poin penting yang dibahas agar dwelling time bisa kurang dari tiga hari di Priok

Dihubungi Bisnis, Ketua Forum Pengusaha Jasa Kepabeanan Pelabuhan Tanjung Priok, M.Qadar Djafar mengatakan,selama ini untuk menyelesaikan dokumen DO online di pelayaran saja menghabiskan waktu rata-rata satu hingga dua hari karena agen pelayaran belum beroperasi .

Sumber: bisnis.com

 

 

 

Dwelling time Priok terkendala pre-custom clearance

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, salah satu faktor yang membuat waktu tunggu di pelabuhan atau dwelling time menjadi lama adalah pada proses pre custome clearance. Di mana, pada proses ini bongkar muat barang mesti mendapat restu dari beberapa lembaga atau instansi.

Pada proses ini izin mesti mendapat restu dari pejabat setingkat eselon I.

Yang jadi masalah di pre custome di mana ada 8 instansi di situ dan sebagian ditandatangani eselon I. Bagaimana mungkin satu hari ribuan dokumen eselon I harus tanda tangan,” kata dia dalam acara Forum Diskusi Publik Sektor Transportasi di Thamrin Nine Jakarta, Senin (10/10/2016).

Namun berkat koordinasi yang baik, kini perizinan tersebut mulai dipermudah. Salah satunya, di Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memberlakukan izin secara online.

“Alhamdulillah dengan koordinasi yang baik, Departemen Perhubungan dari 74 izin, 60 sudah online. 14 sudah lakukan satu klarifikasi,” kata dia.

Tak hanya itu, pemerintah juga menerapkan ketentuan supaya barang di pelabuhan tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari.

Dari situ, pemerintah meminta operator untuk memberikan tempat supaya ada penampungan di luar pelabuhan.

“Pelindo I-IV sudah menyiapkan di luar akan memberikan ruang. Tempatnya lebih lega kalau nggak ada, 30 hari di situ,” ujar dia.

Terkait dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, pemerintah menargetkan menjadi 2,5 hari.

Dia mengatakan, dwelling time di pelabuhan tersebut kini mengalami perbaikan.

“Dwelling time hal yang banyak dibicarakan. Saya apresiasi Pelindo II yang melakukan perbaikan dulu 5,7 hari menjadi 3,2 hari. Kita minta kurang 2,5 hari,” tandas dia.

Sumber: liputan6.com

tmp_11461-081134200_1455780195-20160218-kereta-logistik-jakarta-ff3-233172407

 

Barang lambat keluar karena ijin bermasalah

Lamanya pengurusan izin di pelabuhan, kini tengah menjadi sorotan serius bagi pemerintah. Apalagi, Presiden Joko Widodo menegaskan, untuk terus mempercepat dwelling time, atau waktu bongkar muat barang di pelabuhan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Doddy Edward meminta, agar pengusaha menyelesaikan dulu izin impor, sesuai aturan sebelum melakukan impor.

Aturan tersebut, tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015.

“Itu sesuai dengan amanah Permendag Nomor 48. Jadi, segala persyaratan, segala rekomendasi, dan lain-lainnya itu itu harus di-clear-kan dulu, baru dia lakukan proses importasi,” kata Doddy, ditemui usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin 10 Oktober 2016.

Selama ini, kata Edward, tak jarang para pelaku usaha melakukan importasi sebelum menyelesaikan izin-izin yang diperlukan.

Sehingga, ketika barang telah sampai di pelabuhan akan memakan waktu yang lama untuk mengeluarkannya.

“Sedapat mungkin, pada saat mereka melakukan proses meminta izin, jadi ini izinnya diproses dulu, baru mereka melakukan impor,” kata Doddy.

Doddy mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai hal ini.

Sehingga, waktu bongkar muat di pelabuhan dapat dipercepat sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan itu juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Antonius Tonny Budiono.

Sumber: viva.co.id

tmp_32422-65756_ilustrasi_peti_kemas_ekspor_impor_pelabuhan_663_382-233172407

 

 

Luhut sinyalir dry port siap dibangun di Tangerang

Pemerintah terus berupaya memangkas waktu bongkar muat alias dwell time di pelabuhan. Salah satunya di Pelabuhan Tanjung Priok, pengelolaan peti kemas akan disinergikan dengan pelabuhan darat milik swasta.

Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan salah satu caranya dengan memaksimalkan pelabuhan darat (dry port) di Cikarang yang dikelola PT Jababeka Tbk.

“Tadi malam, (manajemen) Jababeka ke saya. Dry port mereka di Cikarang bisa mengakomodasi 2 juta sampai 10 juta TEUs,” kata Luhut, usai rapat di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Sinergi ini dimungkinkan lantaran antara Pelabuhan Tanjung Priok dan Dry Port Cikarang saat ini telah terkoneksi dengan kereta.

“Jalan (lintasan) kereta api sekarang sudah nyambung. jadi mestinya 2 juta TEUs itu bisa. nanti mau kita kembangkan sampai 10 juta TEUs. Karena dia (PT Jababeka) punya tanah sampai 200 hektar (ha) lebih,” jelas Luhut.

Selain dengan Jababeka, pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok juga akan disinergikan dengan pihak lain di Tangerang dengan membuka fasilitas dry port serupa.

“Kita mau bikin 1 dry port lagi di sebelah barat, di Tangerang. Kalau masing-masing bisa 10 juta TEUs, sekarang Priok itu 5 juta TEUs, tentu kita bisa mencapai 30 juta Teus dalam 5-6 tahun ke depan,” tandasnya.

Dengan demikian, diharapkan daya tampung peti kemas yang masuk lewat Pelabuhan Tanjung Priok bisa lebih besar lagi. Hal ini akan membantu percepatan proses bongkar muat.

Bila hanya mengandalkan Dray Port Tanjung Priok yang hanya berkapasitas 5 juta TEUs, maka saat kapasitas penuh, petikemas yang baru datang tidak bisa diproses perizinannya lantaran harus menunggu proses bongkar muat peti kemas yang lebih dahulu datang.

Dengan sinergi ini, bila Dry Port Tanjung Priok penuh, peti kemas yang baru masuk bisa dialihkan ke dry port di Cikarang dan Tangerang. Sehingga proses perizinan bisa tetap dilakukan dan membuat proses bongkar muat lebih cepat.

Sumber: detik.com

 

tmp_12386-8f80dac4-c0ae-495b-be33-b5bf5e7887c7_169-1323221836

 

 

Permen 116 pertegas batas waktu longstay

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Untuk menekan masa inap barang di empat pelabuhan utama, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan PM.No. 116/2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (long stay).

Keempat pelabuhan itu adalah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Pelabuhan Makassar. Beleid tersebut ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 21 September 2016.

Beleid yang sudah diundangkan setelah ditandatangani Kemenkum HAM pada 22 September 2016 itu diterbitkan guna menjamin kelancaran arus barang di seluruh pelabuhan utama tersebut.

Beleid itu juga menugaskan Kantor Otoritas Pelabuhan di empat pelabuhan utama tersebut melakukan kordinasi dengan instansi terkait demi kelancaran arus barang.

Sebelumnya, terkait perpindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok sudah diatur lewat Permenhub 117/2015.

“Namun sesuai beleid baru itu, maka Permenhub 117/2015 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi,” ujar Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, I Nyoman Gede Saputera kepada Bisnis, Selasa (4/10/2016).

Dia juga mengatakan sedang mengoordinasikan dengan Pelindo untuk guna menyiapkan fasilitas pusat layanan satu atap yang melibatkan instansi lain, kementerian dan lembaga (KL) di Pelabuhan Priok untuk menekan dwelling time agar mencapai target kurang dari 3 hari.

Sesuai dengan beleid tersebut, batas waktu penumpukan untuk barang di terminal peti kemas atau lini satu pelabuhan paling lama tiga hari sejak barang ditumpuk di container yard.

Beleid itu juga menegaskan lapangan penumpukan terminal lini satu bukan merupakan tempat penimbunan barang tetapi sebagai area transit untuk menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Namun,ketentuan batas waktu penumpukan sebagaimana disebutkan dalan beleid itu tidak berlaku terhadap tiga kondisi. Pertama, barang yang wajib tindakan karantina dan telah diajukan permohonan karantina.

Kedua. barang yang sudah maju pabean tetapi belum dapat surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Ketiga, barang yang terkena nota hasil intelijen (NHI) atau nota informasi penindakan (NIP) yang dikeluarkan Bea dan Cukai.

Sumber: bisnis.com

 

 

 

 

Pelindo agar ajak swasta bantu dwelling time

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), tidak akan bisa lagi berbohong mengenai dwelling time, atau waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan.

Luhut mengatakan, sudah mengirim tim. Sehingga, tim ini yang akan menyaksikan situasi di pelabuhan-pelabuhan yang dwelling time-nya masih lama yakni 6-7 hari.

“Jadi, enggak boleh lagi orang-orang Pelindo bilang enggak seperti kemarin,” kata Luhut, usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin 3 Oktober 2016.

Ada tiga pelabuhan yang menjadi sorotan Presiden Joko Widodo, terkait persoalan dwelling time. Yakni Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Pelabuhan Makassar.

Luhut mengatakan, ia juga sudah mengirim tim ke Belawan pada Sabtu 1 Oktober 2016. Ada antrean panjang kontainer. Itu disebabkan, banyak kendala.

“Kemudian, mekanisme kerja yang di dalam harus diperbaiki. Kemudian, double crane itu harus dibuat, kalau memang Pelindo kesulitan, ajak swasta. Supaya kelihatan lebih transparan,” tuturnya.

Persoalan-persoalan ini, diminta dilakukan secepatnya oleh pihak pelabuhan.

Pemerintah pusat mewanti-wanti, agar masalah dwelling time tidak lama diselesaikan.

“Karena, dwelling time itu bagian daripada pemotongan cost transportasi kita yang sangat mahal,” katanya.

Saat meresmikan Pelabuhan Petikemas Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa 13 September 2016, Presiden mengatakan, tidak boleh lagi menunda-nunda untuk memperbaiki pelayanan dan mempercepat waktu bongkar muat itu.

Dia pun menginstruksikan, waktu bongkar muat di pelabuhan itu maksimal hanya dua hari.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengaku kecewa. Pada awalnya dia berharap, dengan memperbaiki dwelling time di Tanjung Priok, akan berefek pada yang lain seperti Tanjung Perak Surabaya dan Belawan Medan, tetapi kenyataannya hal itu tidak terjadi.

Sebab, hingga kini di Tanjung Perak misalnya, waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan mencapai enam hari. Bahkan, di Belawan, dwelling time bisa mencapai delapan hari.

Sumber: viva.co.id

Apindo butuh kapal direct call AS hindari Singapura

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berharap PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang membuka rute pelayaran ke Amerika Serikat tanpa harus terlebih dahulu transit di Singapura.

“Kami akan menggunakan Tanjung Emas dari pada pelabuhan lain. Namun nyatanya pengiriman barang kemanapun saat ini harus melalui Singapura, jadi kalau kita ekspor barang pasti singgah di Singapura. Nah ini yang kita harapkan kedepannya ada kapal dari Tanjung Emas yang langsung menuju Amerika,” kata Ketua Apindo Jateng Frans Kongi di Semarang, Rabu (29/9).

Frans menceritakan pihaknya pernah mengekspor barang seberat 500 ton. Namun tidak melalui Pelabuhan Tanjung Emas, dan dirinya diarahkan harus mengirimkan melalui Tanjung Perak Surabaya.

Meski demikian, pihaknya menjanjikan terus mendorong anggota Apindo untuk sepakat melakukan pengiriman barang melalui Pelabuhan Tanjung Emas yang sedang dikembangkan menjadi pelabuhan modern di Indonesia.

“Akan didorong, nanti 90 persen pengusaha akan pakai Tanjung Emas,” umbarnya.

Ketika, lanjutnya, semua pengusaha khususnya di Jawa Tengah mengirim barang melalui Pelabuhan Tanjung Emas maka diharapkan akan ada kapal yang siap bersandar untuk mengangkut barang.

Kondisi tersebut sebenarnya akan menguntungkan bagi pengusaha karena lebih hemat biaya dengan tidak perlu jauh-jauh mengirim barang melalui pelabuhan lain seperti Tanjung Perak dan Tanjung Priok.

Sumber: radioidola.com/tribunnews.com

 

tmp_11278-images824442667

 

 

Peti kemas menumpuk karena dibiarkan importir

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan proses bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak tak bermasalah meski ada penumpukan peti kemas.

Ketua DPW ALFI Jawa Timur Hengky Pratoko mengatakan Yard Occupancy Ratio (YOR) alias Rasio Keterisian Lapangan di Tanjung Perak rata-rata baru 60 persen.

“Masih ada 40 persen yang kosong,” ucapnya dalam acara diskusi soal dwelling time di Hotel Ibis Surabaya, Selasa, 27 September 2016.

Sebelumnya, ratusan peti kemas yang menumpuk di terminal peti kemas ditengarai sebagai salah satu penghambat upaya pemangkasan sistem bongkar muat di Tanjung Perak. Temuan ini hasil Satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Presiden Joko Widodo meminta pelabuhan Tanjung Perak dan Belawan mengkloning penerapan pemangkasan dwelling time seperti halnya di Tanjung Priok.

Adanya upaya pemangkasan waktu bongkar muat di Priok membuahkan hasil menjadi hanya 3,2 hari saja. Inilah yang ingin diterapkan di pelabuhan-pelabuhan lain.

Namun kebijakan itu menuai reaksi. Kondisi menumpuknya ratusan peti kemas di Priok dan Perak, menurutnya berbeda.

“Priok sudah over capacity, YOR-nya melebihi 80 persen,” tuturnya. Sedangkan di Perak, dia klaim masih tak masalah. “Masih luas.”

Hengky menambahkan, waktu bongkar muat di Tanjung Priok itu bisa 3,2 hari karena barang dikeluarkan dari lapangan penumpukan sebelum SPPB atau Surat Perintah Pengeluaran Barang dikeluarkan oleh Bea Cukai.

SPPB adalah tanda barang impor dapat dibawa keluar terminal pelabuhan. Proses pembayaran dan pajak-pajak belum termasuk hitungan.

Selain itu, kata dia, Tanjung Priok menghitung dwelling time tanpa memasukkan komponen pemenuhan pembayaran jasa terminal dan pajak-pajak.

Padahal menurutnya, pengurangan dwelling time ditujukan agar biaya logistik rendah.

“Ini yang saya khawatirkan. Mereka melakukan modified storage strategy dan itu dijadikan pembenar untuk mempercepat dwelling time,” tuturnya.

Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur Bambang Sukardi menambahkan, pemberlakuan tarif progresif dengan persentase sama seperti di Tanjung Priok dapat menimbulkan masalah baru bagi importir yang masih bermasalah dalam pengurusan dokumen.

“Kasihan nanti, dia harus dipaksa karena nggak bisa keluar sebelum SPPB keluar. Kalau yang sudah selesai SPPB kan nggak masalah, tinggal ditarik,” tuturnya.

Dia berpendapat upaya pemangkasan dwelling time yang diharapkan dapat menyelesaikan satu masalah rentan menimbulkan masalah baru.

“Pemerintah harus mengetahui dulu akar permasalahannya apa,” ujarnya.

Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menduga salah satu faktor penghambat pemangkasan proses bongkar muat (dwelling time) berasal dari importir.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pelabuhan Tanjung Perak, Ajun Komisaris Besar Takdir Mattanete menemukan ratusan peti kemas belum dikeluarkan atau diambil oleh importir. Menurutnya hal itu rentan menyebabkan penumpukan peti kemas di TPS.

Sumber: tempo.co

 

 

tmp_21540-494274_620-1895212196

 

 

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya