Arsip Kategori: Kisah Sukses

lika-liku & kisah sukses berbisnis logistik

6 Perusahaan logistik bentuk konsorsium hadapi MEA

Sebanyak enam perusahaan logistik anggota ALFI sepakat membentuk satu konsorsium bernama Transco Logistik guna menghadapi pasar bebas Asia Tenggara atau MEA.

JAKARTA (alfijakarta): Keenam perusahaan itu adalah PT Seacon Logistik, PT Monang Sianipar Abadi (MSA Kargo), PT Jasa Sarana Panji Perkasa (JSPP), PT Jakarta Maju Pusaka (JMP), PT Ganindo Marine Transport, dan PT Utama Kerkecana.

Transco Logistik diluncurkan di sini, Jumat (29/9), dihadiri Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi dan Ketua DPW ALFI Jakarta, Widijanto.

Turut hadir para eksekutif puncak keenam perusahaan itu yakni Janni Wijaya (JSPP), Ida Helida Darnis (JMP), Stanley Lee (Seacon), Sahat Sianipar (MSA), Aiman (Kerkecana) dan Stephen Kanjono (Ganindo) (lihat gambar utama).

Menurut Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, konsorsium itu merupakan langkah strategis untuk menghadapi tekanan persaingan yang semakin ketat pada pasar bebas.

Dengan hadirnya Transco Logistik, jasa logistik Indonesia siap “meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan karena masing-masing perusahaan memiliki kekuatan yang berbeda-beda,” tutur Yukki.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPW ALFI Jakarta, Widijanto yang menyarankan perusahaan-perusahaan lain mengikuti langkah serupa untuk bisa bersinergi membangun jaringan.

“Ini penting agar logistik Indonesia bisa menjadi tuan di rumah sendiri, bahkan jika perlu berekspansi ke luar negeri,” kata Widijanto.

Ketua Umum DPW ALFI Jakarta, Widijanto, bersama Sahat Sianipar (MSA Cargo), Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi (empat kiri) dan anggota Dewan Pembina ALFI Jakarta, Syukri Siregar (dua kanan) berfoto bersama saat peluncuran Transco Logistik di Jakarta, Jumat 29/9.

Menurut Direktur Eksekutif ALFI, Budi Wiyono, anggota-anggota ALFI bisa saling mempelajari kekuatan masing-masing untuk bekerja sama dan disinergikan menjadi satu konsorsium.

Ia mencontohkan PT Persero Batam sebagai salah satu acuan dimana selain sebagai PPJK, ujung tombak bisnis dari BP Batam itu juga memiliki divisi yang mengurusi khusus masalah pergudangan, bandara hingga ke kawasan-kawasan industri. (ac)

 

 

 

ALFI: langkah kontingensi jamin kelancaran lonjakan ekspor akhir tahun

Langkah kontigensi Kementerian Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok pada aksi demonstrasi pekerja PT JICT beberapa waktu lalu mendapat apresiasi para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI.

JAKARTA (alfijakarta): Langkah cepat yang dilakukan pemangku kepentingan di pelabuhan Tanjung Priok tersebut ternyata terbukti memperlancar arus layanan petikemas, sehingga tidak terganggu mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja JICT.

Ketua Umum ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan asosiasi, pengalihan pelayanan terminal petikemas dari JITC ke terminal petikemas Koja, NPCT 1 dan Pelabuhan Jakarta cukup baik.

“Berdasarkan evaluasi dari kami, pengalihan layanan terminal tersebut berjalan lancar, tanpa terkendala. Kami mengapresiasi upaya kontigensi dari semua pihak terutama Kemenhub,” ujar Yukki, dalam siaran persnya yang diterima VIVA.co.id, Kamis 14 September 2017.

Menurut dia, para pengusaha logistik dan forwarder hingga saat ini terus memperhatikan dampak mogok, karena bisa mengganggu kelancaran layanan petikemas. Sehingga, kejadian kemarin perlu mendapat apresiasi.

“Berdasarkan evaluasi kami, sekitar 20 shipping lines (ocean going) beralih dari JICT ke Terminal Petikemas (TPK) Koja, NPCT 1, dan Pelabuhan Jakarta. Dan sekarang jika ada shipping lines yang tidak kembali ke JICT, itu pilihan mereka terkait pelayanan dan kepastian tidak adanya konflik,” katanya.

Yukki mengungkapkan, atas kejadian ini diharapkan pelayanan pelabuhan Tanjung Priok bisa tetap dipertahankan. Sebab, jika kejadian seperti ini terjadi lagi akan sangat memengaruhi arus ekspor-impor.

Terlebih, lanjut dia, traffic arus bongkar muat di terminal petikemas akan meningkat menjelang akhir tahun. Peningkatan traffic itu seiring kenaikan permintaan ekspor terutama di akhir tahun.

“Sebagai ilustrasi, pada akhir tahun biasanya terjadi kenaikan ekspor ke Eropa dan Amerika terutama untuk baju hangat dan produk lainnya. Ini siklus tahunan, biasanya akhir tahun justru terjadi kenaikan arus barang ekspor,” jelasnya.

Perlu diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memerintahkan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Kantor Syahbandar Pelabuhan Utama Tanjung Priok menyelesaikan kemelut JICT, serta menyiapkan tiga opsi antisipasi terkait aksi mogok para pekerja JICT pada 3-10 Agustus 2017 lalu.

“Layanan di pelabuhan tidak boleh terganggu, karena itu mesti ada langkah konkret untuk menjaminnya (contigency plan),” kata Budi, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan instruksi tersebut, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menunjuk sejumlah terminal petikemas untuk pengalihan layanan dari JICT, antara lain TPK Koja, NPCT 1, dan Pelabuhan Jakarta.

TPK Koja diminta untuk menangani dan memastikan atas kegiataan arus barang berjalan dengan lancar di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat OP no: UM.002/17/18/OP.TPK/17. (viva.co.id/ac)

Hutchison: proses perpanjangan kontrak JICT transparan & sesuai ketentuan

Hutchison Ports dan PT Pelindo II mengumumkan selama 18 tahun bermitra sejak 1999 telah melakukan investasi lebih dari 330 juta dolar AS atau sekitar Rp4,4 triliun dalam bentuk peralatan baru, teknologi dan infrastruktur pendukung lainnya di PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

“Berkat investasi tersebut, JICT berubah menjadi terminal petikemas terbaik di Indonesia maupun di Asia,” kata Chief Executive Officer PT Hutchison Port Indonesia (HPI), Rianti Ang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (11/8).

Rianti Ang juga menyampaikan pihaknya kecewa terhadap aksi industrial yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) baru-baru ini. “Akibat mogok kerja selama lima hari, pengoperasian terminal petikemas JICT terhenti, ” katanya.

Padahal, lanjutnya, sebagai mitra PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II pihaknya berhasil mengubah JICT menjadi terminal petikemas kelas dunia. JICT juga telah memberikan peningkatan yang sangat signifikan dalam hal kesejahteraan karyawannya.

“Karena itu, kami sangat percaya kepada manajemen JICT untuk menyelesaikan insiden yang sangat disayangkan ini melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan,” katanya.

Meski begitu, dia menilai kejadian industrial itu terjadi tidak sampai mengganggu kegiatan operasi dan pelayanan pelanggan JICT di Pelabuhan Tanjung Priok.

Mengenai perpanjangan kerja sama antara JICT, Hutchison Ports and PT Pelindo II, Hutchison Ports berpendapat bahwa proses tersebut telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

“Perpanjangan kontrak dilakukan untuk meningkatkan kapasitas JICT dan mendukung visi pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur pelabuhan di Indonesia,” ujarnya.

Tetap berkomitmen

Sebagai investor yang telah lama di Indonesia, ke depan Hutchison Ports, menegaskan tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan keterlibatannya di Indonesia.

Hutchison Ports menilai bahwa apa yang terjadi di JICT tidak dapat disamaratakan atau digeneralisasi sebagai suatu kondisi yang mencerminkan keadaan di Indonesia.

Hutchison Ports tetap yakin bahwa Pemerintah Indonesia akan secara serius menyelesaikan persoalan yang merusak citra Indonesia di dunia internasional.

“Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, Pelindo II dan direksi JICT atas dukungan dan kerja sama selama berlangsungnya aksi industrial yang dilakukan oleh pekerja JICT,” katanya.

PT JICT merupakan perusahaan afiliasi perseroan yang didirikan pada tahun 1999. Sahamnya mayoritas dimiliki Hutchison Port Holding Group (HPH Group) sebesar 51 persen, sisanya 48,9 persen PT Pelindo II dan 0,1 persen dimiliki Koperasi Pegawai Maritim.

Bidang usaha PT JICT adalah pelayanan bongkar muat petikemas baik ekspor maupun impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada awal berdirinya, PT JICT mampu menangani 1,8 juta TEUs dan meningkat hingga 2,4 juta TEUs pada akhir 2007.

Dengan lingkup operasional dan kapasitas yang ada, PT JICT merupakan terminal petikemas terbesar dan tersibuk di Indonesia.

Dengan penambahan dermaga sepanjang 552 m dan lapangan penumpukan seluas 3,5 Ha, kini PT JICT mampu melayani arus petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok hingga tiga juta TEUs per tahun.

sumber: republika/antara

Direct call dari Priok terus meningkat, transhipment via Singapura anjlok 15%

Tren perdagangan ekspor Indonesia via transit di Singapura (transhipment) terus mengalami penurunan dan hal tersebut diakui Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri sebagai hal baik.

JAKARTA (alfijakarta): “Karena ketergantungan ekspor kita transit melalui Singapura turun,” ujar Kasan kepada wartawan saat ditemui di gedung Kementerian Perdagangan, Rabu (26/7).

Ia mengatakan, penurunan ekspor yang terjadi ke Singapura hampir 15 persen pada semester satu tahun 2017 ini. Hal tersebut dikarenakan membaiknya infrastruktur pelabuhan di tanah air.

Upaya pemerintah memperluas pelabuhan di tanah air seperti di Sumatera, Tanjung Priok di Jakarta dan pelabuhan lainnya diakui Kasan akan membuat Indonesia mampu melakukan ekspor langsung ke negara tujuan, tanpa menjadikan Singapura sebagai negara transit.

Hal tersebut tentunya akan membuat Indonesia memperoleh nilai ekspor yang lebih berkualitas. “Maka infrastruktur punya dampak lebih baik kepada ekspor,” katanya.

Ia menambahkan, pada 2005 ekspor non migas Indonesia ke Singapura sebesar 11 persen dengan nilai 7,1 miliar dolar AS. Sementara ekspor non migas pada semester satu 2017 ini sebesar 4,2 persen.

Diperkirakan, tren ini akan terus menurun dan bahkan menggeser posisi Singapura yang saat ini masuk di jajaran lima besar tujuan ekspor.

“Singapura turun sekali, tapi justru kita tidak risau. Dari tahun 2005 sampai tahun 2017 ketergantungan ekspor non migas kita ke Singapura terus berkurang,” kata Kasan.

Menurut Kasan, Singapura memegang porsi sekitar 15% pada 2005 dari total ekspor non migas Indonesia. Namun pada 2016 dan semester I-2017, persentasenya melorot hanya sekitar 6% dari total ekspor non migas Indonesia.

Lebih jauh kata Kasan, penurunan ekspor ke Singapura tersebut sebenarnya justru kabar baik bagi Indonesia. Turunnya ekspor ke negara tetangga tersebut terjadi karena ekspor langsung Indonesia (direct call) tanpa lewat Singapura (transit) semakin bertambah.

“Ini bagus, kaitannya dengan fungsi infrastruktur pelabuhan kita yang semakin diperbaharui,” ujarnya.

Seperti Tanjung Priok diperluas sehingga kapal-kapal besar bisa masuk, mengurangi transit feeder Jakarta-Singapura, atau direct export jauh lebih besar, ini sesuatu yang positif.

Dia menuturkan, ekspor Indonesia pada tahun 2005 ke Singapura memegang porsi 15% dari seluruh ekspor Indonesia dengan nilai US$ 7,1 miliar.

Rata-rata barang yang diekspor ke Singapura dikirimkan kembali ke negara tujuan akhir. Seperti Tanjung Priok diperluas sehingga kapal-kapal besar bisa masuk, mengurangi transit feeder Jakarta-Singapura, atau direct export jauh lebih besar, ini sesuatu yang positif.

Sementara untuk ekspor Indonesia ke Singapura tahun 2016 yakni sebesar US$ 9,34 miliar dengan porsi 7% dari keseluruhan ekspor non migas Indonesia.

Kemudian di periode Januari-Mei 2017 nilai ekspor Indonesia ke negara itu sebesar US$ 3,72 miliar dengan porsi 6% dari keseluruhan ekspor non migas.

Diungkapkannya, ekspor ke Singapura akan semakin turun jika pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia sudah terbangun, sehingga bisa langsung melakukan ekspor tanpa melewati negara tersebut.

“Kalau di ujung Sumatera sudah ada pelabuhan baru yang dibesarkan, kita bisa melupakan Singapura. Maksudnya kita bisa semakin banyak direct export,” ujar Kasan.

Pada tahun 2016 lalu, negara tujuan eskpor non migas Indonesia terbesar yakni China sebesar US$ 15,11 miliar, diikuti Amerika Serikat US$ 15,3 miliar, Jepang US$ 13,2 miliar, India US$ 9,93 miliar, dan Singapura US$ 9,34 miliar.

sumber: republika.co.id/beritamoneter.com

 

ALFI targetkan biaya logistik di bawah 20% dari PDB pada 2019

Perbaikan dan proyek-proyek pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia mulai melihatkan hasil, terbukti ekonomi bisa tumbuh stabil di atas lima persen dan diharapkan usaha logistik bisa tumbuh hingga 11 persen pada 2018.

JAKARTA (alfijakarta): Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan secara teoretis jika ekonomi tumbuh 5,5% maka pertumbuhan usaha logistik bisa mencapai dua kali lipat, atau hingga 11% pada tahun depan.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugarahawan Hanafi berbincang-bincang dengan sejumlah pengurus DPW usai acara HUT ALFI ke-28 di Hotel Borobudur, Jakarta (25/7)
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugarahawan Hanafi berbincang-bincang dengan sejumlah pengurus DPW usai acara HUT ALFI ke-28 di Hotel Borobudur, Jakarta (25/7)

“Karena itu kami berani pasang target Indeks Kinerja Logistik atau LPI (Logistics Performance Index dari Bank Dunia, red) Indonesia yang saat ini berada di urutan ke-63 bisa membaik hingga dibawah 50 pada 2018 dan menjadi dibawah urutan ke-40 pada 2019,” kata Yukki usai acara HUT ALFI ke-28 di Hotel Borobudur, Selasa (25/7) seperti dikutip Infologistic.id.

Ia memperkirakan, pada 2018 biaya logistik bisa ditekan hingga 23,3% dan optimis pada 2019 biaya logistik RI mencapai 19% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan 27% pada 2016.

Dalam acara yang sama, Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan pemerintah sangat mengharapkan dukungan positif dari dunia usaha dan terbuka menerima setiap kritikan dan masukan para pengusaha terutama di daerah-daerah yang disparitas harga konsumen masih tinggi dibanding di Pulau Jawa.

Sejumlah pengurus DPW ALFI asyik membahas langkah-langkah organisasi ke depan usai acara HUT ALFI ke-28 di Hotel Borobudur, Jakarta (25/7)
Sejumlah pengurus DPW ALFI asyik membahas langkah-langkah organisasi ke depan usai acara HUT ALFI ke-28 di Hotel Borobudur, Jakarta (25/7)

Menhub meminta pelaku usaha khususnya anggota ALFI bisa menerapkan smart logistics system yang memanfaatkan teknologi informasi (TI) agar sektor logistik berkontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.

“Dengan terwujudnya sistem logistik pintar, tentunya akan lebih efisien, praktis, efektif dan produktif sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional,” kata Menhub.

Menhub menjelaskan, pemerintah saat ini mempunyai banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi terhadap apa yang terjadi di masyarakat dan meminta ALFI dapat melaporkan kepada Kemhub hal-hal yang menghambat selama ini.

“Menhub pertama di awal dengan gamblang menyatakan sangat terbuka dan menampung setiap masalah dan semua kendala yang terjadi daerah terutama di bagian Tengah dan Timur Indonesia dan DPW-DPW juga tanpa kendala bisa langsung menyampaikan segala keluhan dan masalah yang ada,” kata Yukki.

Yukki mengakui ada beberapa komoditas yang hingga kini disparitas harganya masih tinggi antara Indonesia bagian Barat dibanding Tengah dan Timur.

“Saya sebagai Ketua Umum hanya bisa menyoroti secara chopper view (pandangan dari helikopter). Kalau masalah yang lebih teknis, tentu kawan-kawan DPW di daerah yang lebih paham,” lanjutnya.

Dia menambahkan, iklim usaha logistik di Tanah Air juga sudah mulai kondusif bagi investor asing untuk menekuni bidang tersebut, meski yang besar-besar telah lebih dulu masuk. “Usaha logistik tumbuh hingga 11% tahun depan itu sangat masuk akal.”

Ketu Umum DPP ALFI/ILFA Yukki Nugarahawan Hanafi (kiri), Sekretaris Umum ALFI Jakarta Adil Karim dan Sekretaris Eksekutif ALFI Budi Wiyono usai acara HUT ALFI ke-28 di Hotel Borobudur, Jakarta (25/7)
Ketu Umum DPP ALFI/ILFA Yukki Nugarahawan Hanafi (kiri), Sekretaris Umum ALFI Jakarta Adil Karim dan Sekretaris Eksekutif ALFI Budi Wiyono usai acara HUT ALFI ke-28 di Hotel Borobudur, Jakarta (25/7)

“Sekarang asing sudah bebas masuk ke bidang logistik. Kita sendiri harus segera berbenah diri terutama empat hal yakni harmonisasi regulasi, infrstruktur, fiskal moneter dan SDM. Masalah SDM ini juga sangat krusial,” paparnya.

Saat ini, lanjutnya, ALFI tengah melakukan persiapan untuk membenahi kesiapan SDM logistik terutama untuk pasar ASEAN, dan selanjutnya menyusul ke Cina, Korea, India, Jepang dan Eropa. (ac)

Foto-foto: infologistic.id/ac

PTI mulai operasikan Terminal Marunda Center

PT Pelabuhan Tegar Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian konsesi untuk Terminal Marunda Center sebagai terminal umum pada wilayah Pelabuhan Marunda dengan pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, Kementerian Perhubungan.

JAKARTA (alfijakarta): Terminal Marunda Center (MCT) berlokasi di dalam Kawasan Industri Marunda Center di Bekasi, Jawa Barat dan merupakan terminal serbaguna (multi purpose terminal) untuk melayani beberapa jenis kargo yaitu antara lain kargo Curah Cair, kargo Curah Kering, Kargo Umum dan kargo RoRo.

Terminal Marunda Center terdiri dari Terminal 1A dan Terminal 1B. Terminal 1A telah di operasikan sejak Q3 tahun 2014 dengan panjang dermaga 600 meter, kedalaman kolam pelabuhan 6.5 meter LWS, dan mampu melayani sandar kapal sampai dengan ukuran 10.000 DWT.

Terminal 1B saat ini sedang dalam proses pembangunan dan akan siap dioperasikan pada awal kuartal III tahun 2017 dengan panjang dermaga 1.020 meter, kedalaman kolam pelabuhan 9.5 meter LWS, dan mampu melayani sandar kapal sampai dengan ukuran 40.000 DWT.

Selain fasilitas dermaga, juga memiliki fasilitas lainnya yaitu fasilitas Rack Pipa yang dapat digunakan untuk kargo jenis curah cair, fasilitas penyimpanan barang yang memadai sesuai dengan jenis kargo.

Terminal Marunda Center juga telah memiliki sertifikasi international yaitu International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Fasilitas lainnya yang tersedia adalah SMART Gate system, CCTV monitor, dan Pengawasan udara tanpa awak (Drone Surveillance).

Seluruh kegiatan operasional terminal dilakukan oleh sumber daya manusia yang professional dan bersertifikasi serta di dukung oleh sistem operasi terminal yang bernama sistem Marunda On Line.

Dengan berlokasi di bagian timur dari area JABODETABEK (greater Jakarta area), maka dapat mendukung para pengguna jasa pelabuhan yang ada di dalam Kawasan Industri Marunda Center dan juga diharapkan berfungsi sebagai salah satu pilihan akses/pintu gerbang terhadap kawasan industri di wilayah Bekasi, Cibitung, Cikarang, Karawang, dan lainnya. Dengan demikian terminal Marunda Center memiliki peranan penting untuk mendukung program Tol Laut.

Dhrubajyoti Das, Direktur Utama Pelabuhan Tegar Indonesia mengungkapkan pihaknya ingin fokus
pada keselamatan, produktivitas penanganan barang dan pendekatan berbasis pelanggan

“Kami selalu secara terus-menerus berusaha untuk menawarkan usulan yang baik kepada seluruh pelanggan agar tetap selalu memberikan dukungan dan pada akhirnya berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap sector logistics di Indonesia agar lebih efisien dan efektif,” kata Dhrubajyoti dalam keterangan resminya, Rabu (24/5).

PT Pelabuhan Tegar Indonesia adalah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang memiliki dan mengoperasikan Terminal Marunda Center. BUP ini dibentuk berdasarkan hasil kerjasama antara pemilik Kawasan Industri Marunda Center dengan Jurong Port Singapore sebagai operator terminal multi purpose terbaik di Asia Pasifik selama 6 tahun berturut-turut.

Terminal Marunda Center adalah terminal umum milik swasta yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Dengan adanya penandatanganan Perjanjian Konsesi pada hari ini maka telah menunjukkan bukti nyata keterlibatan korporasi swasta di dalam bidang kepelabuhanan di Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kantor KSOP Marunda, Anggiat Douglas Silitonga dengan Direktur Utama PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI), Dhrubajyoti Das, di Kantor KSOP Marunda, Rabu (24/05/2017), dengan disaksikan Kasubsit Pelayanan Jasa dan Usaha Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Ciptadi.

Terminal Marunda Center (TMC) merupakan terminal serba guna (multi purpose) yang melayani beberapa jenis kargo, diantaranya curah cair, kargo curah kering, kargo umum, dan RoRo.

Menurut Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, A Tonny Budiono, posisi Terminal Marunda Center (TMC) yang hanya 9 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok itu, diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan dan menjadi akses pintu gerbang kawasan industri di wilayah Bekasi, Cibitung, Cikarang, Kerawang.

“TMC memiliki peran penting dalam mengurangi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama dan pendukung tol laut,” jelasnya.

Direktur Utama PTI Dhrubajyoti mengemukakan, keselamatan, produktivitas penanganan barang, dan pendekatan berbasis pelanggan menjadi fokus utama dalam melayani.

“Kami secara terus menerus berusaha untuk menawarkan usulan kepada pelanggan agar senantiasa memberikan dukungan sebagai kontribusi positif terhadap sektor logistik menjadi lebih efisien dan efektif,” tuturnya.

Dirjen Tonny menambahkan, TMC memiliki dua terminal 1A dan 1B. Terminal 1A telah dioperasikan sejak 2014 dan memiliki panjang dermaga 600 m, kedalaman kolam pelabuhan 6,5 LWS, dan mampu melayani sandar kapal hingga berkapasitas 10.000 DWT.

Sedangkan Terminal 1B saat ini sedang dalam proses finalisasi pembangunan dan ditargetkan rampung pada kuartal 3 tahun ini. Nantinya Terminal 1B ini mampu melayani sandar kapal sampai dengan ukuran 40.000 DWT. (kontan.co.id/krjogja.com/ac)

Tol laut & gudang logistik genjot volume pelabuhan

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyebut bahwa volume pelabuhan menjadi salah satu indikator utama kinerja. Pengukuran secara volume paling mudah untuk melakukan komparasi kinerja antar satu pelabuhan dengan yang lainnya.

“Pelabuhan suatu konektivitas, komparasinya dapat terlihat dari peningkatan volume. Jika pelabuhan dikatakan baik tetapi tidak ada peningkatan volume (itu) omong kosong,” ujar Budi Karya dikutip dari keterangannya saat menghadiri Konferensi Pelabuhan Dunia yang berlangsung di Bali.

Peningkatan volume menurut Budi harus didorong dengan meningkatkan berbagai pelayanan pelabuhan seperti peningkatan keamanan, pelayanan kepada stakeholder. Budi menegaskan pentingnya meningkatkan pelayanan kepada shipping line dan produsen agar dapat meningkatkan volume.

“Ada shipping line dari Prancis datang ke Pelindo II (IPC). Ini merupakan lompatan pelayanan priok kepada masyarakat,” lanjutnya.

Dalam pandangan Budi, kedatangan kapal tersebut sebagai wujud kemampuan pelindo II meningkatkan kualitas layanan Priok. Ke depannya, pelabuhan diminta membuat layanan alternatif agar shipping line asing semakin tertarik untuk datang. Salah satu terobosan lain yang diapresiasi oleh Menhub adalah waterway yang dirancang oleh Pelindo II.

“Waterway merupakan proyek dari Pak Elvyn (Pelindo II), saya pikir ini proyek yang bagus. Membantu mengurai permasalahan (transportasi) di jalan darat karena kemacetan, sehingga memberikan alternatif kemacetan dengan jalan yang bagus.”

Aspek legal dari proyek waterway harus diperhatikan agar legitimasi proyek dapat diandalkan sehingga investor dapat mendapatkan return. Aspek penting dari proyek tersebut adalah peningkatan pengiriman logistik yang jauh lebih cepat daripada menggunakan jalur di darat.

“Saya ke sana kemarin cuma 30 menit, padahal kalau lewat darat bisa satu setengah hari. Bisa dibayangkan kalau biasanya satu setengah hari sekarang bisa lebih cepat. Jadi transportasi lain harus juga berkompetisi,” cerita Menhub.

Terbukanya jalur transportasi lewat laut akan membuka jalur ekonomi. Prinsip trade follow the ship diyakini Menhub sebagai salah satu upaya untuk menggairahkan perekonomian Indonesia. Peningkatan volume di pelabuhan merupakan salah satu indikator berjalannya perekonomian di suatu daerah.

Menhub meminta dukungan dari Pelindo I,II,III, dan IV, PELNI, dan ASDP untuk bekerjasama membangun Rumah Kita dengan mengumpulkan barang dan logistik. Dia juga mencontohkan gudang logistik dapat mengumpulkan produk lokal seperti ikan dan rumput laut dari Saumlaki atau Kopra dari Sulawesi.

“Tol laut dengan dukungan gudang logistik dapat meningkatkan volume perdagangan di Indonesia timur. Peningkatkan volume pelabuhan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, harapannya peningkatan ekonomi bisa menjadi 5,7 persen atau 5,8 persen,” katanya.

Kontrak swasta

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan tengah mengejar perjanjian kontrak pada Juni untuk pengoperasian empat dari tujuh trayek tol laut yang diberikan kepada swasta.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub A Tonny Budiono usai Uji Petik Kelaiklautan Kapal di Peabuhan Merak, Merak, Banten, Senin, mengatakan tiga trayek telah dikontrak pada April lalu.

“Tiga swasta yang sudah jalan itu sejak April, rencananya swasta itu tujuh dengan tiga yang sudah berjalan, masih butuh empat lagi, diharapkan Juni sudah ada penyedia layanannya,” ucapnya.

Tonny mengatakan saat ini tiga trayek yang dioperasikan oleh swasta sudah berjalan selain trayek yang dioperasikan oleh PT Pelni.

“Mungkin ada satu yang kita negosiasi, sebab mereka menawarkan lebih dari harga, diharapkan rampung akhir bulan ini,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pusat logistik di wilayah Timur atau Rumah Kita juga sudah berjalan tiga Rumah Kita oleh tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pelni, ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelindo II.

“20 sisanya (Rumah Kita) sedang persiapan, waktunya tergantung dari masing-masing BUMN, sebab mereka menyiapkan gudang dan konsolidasi bersama,” tuturnya.

Dalam pengoperasian trayek tol laut oleh swasta, pemerintah telah menyiapkan subsidi sebanyak Rp200 miliar.

Penyerahan pengoperasian sebagian trayek tol laut tersebut sebagai upaya pelibatan swasta dalam proyek-proyek pemerintah.

Tujuh trayek yang akan dioperasikan oleh swasta, di antaranya Trayek 7: Tanjung Priok – Enggano – Mentawai – Pulau Nias – Sinabang – Pulau Nias – Mentawai – Enggano – Tanjung Priok, Trayek 8: Tanjung Perak – Belang Belang – Sangatta – Nunukan – Sangatta – Belang Belang – Tanjung Perak, Trayek 9: Tanjung Perak – Kisar – Namrole – Gebe – Maba – Gebe – Namrole – Kisar – Tanjung Perak.

Kemudian, Trayek 10: Makassar – Tidore – Tobelo – Maba- Tobelo – Tidore – Makassar, Trayek 11: Makassar – Dobo – Merauke – Dobo – Makassar, Trayek 12: Makassar – Wassior – Nabire – Serui – Biak – Serui – Nabire – Wasior – Makassar dan Trayek 13: Tanjung Perak – Fakfak – Kaimana – Timika – Kaimana-Fakfak – Tanjung Perak.

Sumber: merdeka.com/antaranews.com

ALFI: mogok buruh ancam aktivitas pelabuhan

Sekretaris Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim menyayangkan jika mogok benar-benar terjadi. Karenanya, imbuhnya, pemerintah mesti mampu menyelesaikan kemelut hubungan industril yang terjadi di TPK Koja maupun JICT.

Sebab, kata dia, jika JICT dan TPK Koja mogok berpotensi melumpuhkan aktivitas di pelabuhan Tanjung Priok. Pasalnya saat ini, JICT dan TPK Koja menangani sekitar 70% volume bongkar muat peti kemas ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami pelaku usaha logistik butuh kepastian dalam pelayanan di pelabuhan, kalau ancaman mogok terus terjadi bagaimana kami bisa usaha,” ujarnya.

Pekerja pelabuhan yang tergabung dalam serikat pekerja terminal peti kemas (SPTPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ikut mengancam melakukan aksi mogok kerja.

Rencana aksi ini dilakukan setelah sebelumnya pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menyatakan akan melakukan aksi mogok pada 15-20 Mei 2017.

Ketua Umum Serikat Pekerja TPK Koja, Joko Suprayitno dan Sekretaris Umum M.Susrya Buana melalui suratnya Nomor:244/SP-TPKK/E/V/17 tanggal 5 Mei 2017, menyebutkan terdapat dua alasan krusial yang memicu aksi mogok pekerja pada salah satu terminal peti kemas ekspor impor di pelabuhan Priok itu.

Surat pemberitahuan mogok kerja SPTPK Koja itu ditujukan kepada General Manager TPK Koja dan ditembuskan kepada Direksi Pelindo II, Direktur Hutchison Port Indonesia (HPI), Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Sudinakertrans Jakarta Utara.

“Sejumlah pengguna jasa dan asosiasi pelaku usaha di pelabuhan Priok juga sudah menerima surat pemberitahuan mogok kerja SPTPK Koja yang akan di lakukan pada 15-20 Mei 2017 tersebut,” ujar Ketua TPK Koja Joko Suprayitno dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (5/5/2017).

SPTPK Koja menyatakan, mogok itu dilakukan karena dimasukkannya rental fee ke dalam perhitungan Jaspro/Bonus 2016 KSO TPK Koja sehingga hak para pekerja mengalami penurunan signifikan.

Ia juga menambahkan selain itu belum dilaksanakannya upaya peningkatan hubungan pelanggan sesuai dengan berita acara kesepakatan bersama No: UM.339/27/4/2/PI.II-17 dan No: 114/SKB-HPI/IV/17 tanggal 27 April 2017 antara Pelindo II dengan Direksi HPI.

Pemberitahuan mogok kerja pada 15-20 Mei 2017 juga sudah dilayangkan sebelumnya oleh Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) melalui suratnya No:SPJICT/PBT/11/IV/2017 tanggal 28 April 2017.

sumber: sindonews.com

 

RI siap jadi poros maritim dunia

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar seluruh instansi dan stakeholder terkait dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangun sektor maritim.

Partisipasi itu bisa melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, seperti program Tol Laut, Pemanduan di Selat Malaka, serta direct call atau pelayaran langsung kapal besar dengan tujuan internasional.

“Hal tersebut tentu akan membuktikan bahwa secara bertahap dan step by step, Indonesia bisa meraih kemandirian sebagai negara maritim yang besar,” ujar Budi Karya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/4/2019).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mencatat kemandirian maritim Indonesia dimulai dari program tol laut yang saat ini telah memasuki tahun ketiganya.

Pelaksanaan Tol Laut sedikit banyak telah memberikan kontribusi dan manfaat, khususnya dalam menekan angka disparitas harga serta meningkatkan pemerataan ekonomi.

Sehingga tol laut menjadi tonggak baru menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A Tonny Budiono menyebutkan bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang. Hal itu ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada tahun 2017, dengan rincian sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT.

Pelni melalui penugasan, dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum.

“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN telah menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut yang dinamakan ‘Rumah Kita’,” kata Tonny.

“Hadirnya tol laut di tengah-tengah masyarakat akan semakin menjamin ketersediaan barang melalui angkutan barang yang terjadwal, sehingga akan semakin meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia,” lanjutnya.

Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.

Menurut Tonny, pelaksanaan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan hasil perjuangan panjang Pemerintah Indonesia.

Permasalahan ini selalu menjadi isu utama yang dibahas oleh 3 (tiga) Negara Pantai (The Littoral States) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam kurun dasawarsa.

Pada kesempatan itu Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan kesanggupan untuk melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun 2017.

“Dengan melakukan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas Tonny.

Selanjutnya, dari sisi pengangkutan laut, Indonesia telah berhasil mendatangkan kapal petikemas terbesar pertama di Pelabuhan Tanjung Priok dengan rute pelayaran langsung Jakarta – Los Angeles, Amerika.

Dengan adanya pelayanan langsung ke Amerika Serikat dengan kapal berkapasitas besar, akan meningkatkan efisiensi logistik yaitu dari segi harga akan mengalami penurunan sebesar 20% hingga 30% dan dari segi waktu mencapai 10 hari.

Tonny menyebutkan dengan kehadiran kapal-kapal raksasa ini menunjukkan kepada masyarakat transportasi laut bahwa sekarang Pelabuhan Tanjung Priok sudah dapat melayani kapal dengan kapasitas besar.

Dengan begitu akan membuat efisiensi logistik Indonesia menjadi lebih baik dan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kalah bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Dengan adanya pelayaran langsung ini, akan memberikan keuntungan khususnya kepada para eksportir yang dapat melakukan penghematan biaya (cost saving) karena tidak harus transit di negara lain (double handling) seperti Singapura, sehingga pada akhirnya biaya logistik akan semakin kompetitif sehingga Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi transshipment di Asia Tenggara,” tutup Tonny.

Dengan pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara yang ‘Mandiri’ di bidang maritim sebagaimana perwujudan cita-cita Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden Joko Widodo juga memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.

Saat ini Pemerintah memiliki fokus untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat. Termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat sehingga nantinya kemandirian maritim dapat terwujud.

Adapun kemandirian bangsa menurut visi Presiden dapat dilihat dari kemampuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sumber: detik.com