Arsip Kategori: Bisnis Terkait

Sektor usaha yang terkait dengan asosiasi logistik dan forwarder di Indonesia.

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

Yukki: praktik monopoli BUMN ancam swasta

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, praktik monopoli membuat pelaku usaha swasta khawatir akan adanya persaingan tidak sehat yang berpotensi “mematikan” usaha perusahaan swasta. Selain itu, hal ini juga menyurutkan minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia.

“Monopoli BUMN yang terjadi untuk kesekian kalinya membuat iklim usaha menjadi tidak sehat, mengancam kelangsungan usaha swasta, dan tidak berkeadilan. Lebih lagi, praktik kartel dan monopoli ini tidak menarik untuk investor menanam modal di Indonesia,” ujar Yukki dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis.

Pernyataan Yukki tersebut menyusul rencana sinergi yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia bersama Angkasa Pura II untuk mengintegrasikan kargo pada lima bandara terbesar di Indonesia antarala lain Jakarta, Surabaya, Medan. Makassar, dan Denpasar.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Arif Wibowo mengatakan, kerja sama antara Garuda Indonesia Cargo dengan PT Angkasa Pura Kargo akan diberlakukan pada empat bandara tak hanya di Bandara Soekarno-Hatta. Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo, Denny Fikri, menyatakan kerjasama ini bisa mendogkrak pendapatan perusahaan yang baru berusia satu tahun tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Yukki menilai adanya kecenderungan monopoli yang dilakukan kedua BUMN tersebut. Kendati demikan ia mengaku ikut berbangga bila perusahaan-perusahaan BUMN bisa tumbuh besar.

“Kami terus terang ikut berbangga bila perusahaan- perusahaan BUMN tumbuh besar. Namun, kami meminta kepada pemerintah agar memperhatikan juga keseimbangan dan kelanjutan sektor usaha yang dimiliki pihak swasta. Sebab, perusahaan swasta juga memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing,” ungkap Yukki yang juga Ketua Umum AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Association) tersebut.

Selain berpotensi “mematikan” usaha sektor swasta, sambung Yukki, praktik monopoli juga memberi efek buruk terhadap iklim investasi dan performa logistik di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Syarkawi Rauf mengatakan berjanji akan melakukan kajian terkait sinergi antara PT Garuda Indonesia dan PT Angkasa Pura Kargo dari segi hukum maupun dampak yang ditimbulkan.

“KPPU akan melakukan kajian terhadap sinergi tersebut terkait dasar hukum dan dampaknya terhadap praktik monopoli,” ujar Syarkawi.

Disparitas
Kasus monopoli pun turut memicu reaksi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Bahlil Lahadalia. Ia meminta agar peran KPPU diperkuat untuk mencegah disparitas yang terlalu besar di dalam dunia usaha itu sendiri. Disparitas antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga usaha besar di Tanah Air sangat besar.

Ia mengatakan, UMKM di Indonesia terus bertambah bahkan diperkirakan mencapai 56 juta pelaku usaha. Herannya, pelaku UMKM ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari segi aset dan kapasitas usaha. Sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler.

“Ini yang membuat disparitas di dunia usaha itu kian complang. Ada yang kurang sehat di kebijakan dan struktur industri kita. Dari puluhan juta usaha kecil yang ada, rata-rata usaha kecil itu mentoknya nanti di menengah saja. Seperti ada kekuatan besar yang menghalangi dia naik ke atas. Ini yang harus kita perangi untuk pemerataan,” tandas Bahlil.

sumber: beritasatu.com

 

Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

AP II siapkan PLB di Soetta

PT Angkasa Pura II (Persero) (AP II) melalui anak usahanya PT Angkasa Pura Kargo bakal membangun kawasan pusat logistik berikat (PLB) di Bandara Internasional Soerkarno-Hatta, Tangerang.

PLB dibangun utuk mendukung kinerja bisnis sektor angkutan kargo.

President Director AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, pembangunan PLB juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia di industri kargo udara global.

Selain itu, pembangunan PLB juga untuk mendukung program pemerintah terkait penghematan biaya logistik oleh pelaku usaha.

Pembangunan PLB, kata Awaluddin, terbagi dalam tiga tempat terpisah yang diantaranya Gudang 1 seluas 1.500 meter persegi yang dibangun pada tahun ini.

Kemudian, Gudang 2 dibangun pada 2018 seluas 10.000 meter persegi, dan Gudang 3 yang akan dibangun di Cargo Village Bandara Soekarno-Hatta pada 2019 dengan luas yang sama yakni 10.000 meter persegi.

“Letak Bandara Internasional Soekarno-Hatta cukup dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok sehingga tepat apabila dibangun kawasan pusat logistik berikat di bandara,” ujar Awaluddin dalam keterangan resminya, Sabtu (1/4/2017).

Awaluddin menuturkan, potensi pasar dari pusat logistik berikat di Bandara Soekarno-Hatta yakni suku cadang pesawat.

Sebab, suku cadang impor dapat disimpan di gudang PLB dan dilakukan clearance jika suku cadang impor tersebut digunakan keluar dari gudang PLB.

“Adanya pusat logistik berikat di bandara akan memberikan manfaat bagi maskapai yakni dapat menyimpan suku cadang di gudang PLB, waktu perbaikan pesawat dapat dipersingkat, membuat sederhana kontrol terhadap perbaikan dan penyimpanan spare parts, serta pengembangan atau perbaikan bisa dilakukan di lokasi PLB di bandara,” jelasnya.

Adapun kelebihan lain dari PLB di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini adalah lokasi yang berada di kawasan bandara.

Sehingga, mempersempit waktu transit untuk proses pengiriman ekspor-impor melalui udara serta adanya pengamanan internal selama 24 jam dan diawasi langsung oleh kepolisian.

Dalam membangun kawasan PLB ini perseroan akan bekerjasama erat dengan pihak terkait diantaranya Bea dan Cukai, maskapai, forwarder, serta pihak-pihak lain seperti perbankan dan sebagainya.

Secara bisnis, pusat logistik berikat ini berpotensi menghasilkan pendapatan dari aktivitas pemanfaatan pergudangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sedikitnya Rp 2,5 triliun dalam satu tahun apabila pergudangan spare parts dilakukan di Indonesia,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pembentukan PLB merupakan salah satu amanat dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada awal tahun lalu, Presiden RI telah meresmikan 11 PLB yang beroperasi.

Adapun digitalisasi juga akan diterapkan di dalam pengoperasian gudang PLB di Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui aplikasi di smartphone yang disediakan oleh Angkasa Pura Kargo.

Sumber: kompas.com

 

Bisnis Terkait, Kisah Sukses, Legal & Regulasi, Peluang Usaha

Pengusaha keluhkan regulasi impor ban truk

Terkait diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban yang berlaku mulai 1 Januari lalu, ternyata dikeluhkan oleh para pengusaha truk ekspedisi, dan ditengarai kontra produktif.

Kyatmaja Lookman, salah satu pengusaha truk ekspedisi menjelaskan, dengan diterbitkannya peraturan tersebut, jelas sangat merugikan para pengusaha truk yang ada di Indonesia.

“Karena selama ini para produsen ban lokal hanya memproduksi ban bias saja, sementara untuk truk di Indonesia yang dipakai bukan hanya ban bias saja, dan bagi para pengusaha truk logistik biasanya juga menggunakan ban radial,” paparnya.

Kyatmaja juga bercerita, saat rapat dengar pendapat di Kementerian Perindustrian mengenai pemberlakuan peraturan tersebut beberapa waktu lalu, muncul dua kubu yang berselisih, yakni antara produsen ban lokal (Perusahaan yang memproduksi ban di dalam negeri) dan importir ban.

Di mana, terangnya, kalau produsen ban lokal saat ini menggunakan aturan Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) dalam menjalankan bisnisnya, sedangkan yang dipakai importir ban adalah Angka Pengenal Impor Umum (API-U).

“Masalahnya, produsen ban lokal menggunakan APIP ini untuk mengimpor ban utuh dengan alasan sebagai sample, padahal APIP ini hanya dipergunakan untuk impor ban setengah jadi atau bahan baku saja,” paparnya kepada Dapurpacu.com lewat sambungan telepon, Kamis (30/3).

Atas penyalahgunaan itulah, akhirnya pihak importir ban merasa keberatan.

“Impor sample ban kok sampai 10 kontainer, itu kan jumlahnya banyak sekali. Apa mau dijual di sini sample ban impornya,” terang Kyatmaja menceritakan keluhan para importir.

Jika membaca rincian aturan yang tertulis di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban, di Pasal 4-5 disebutkan, bahwa Perusahaan pemilik API-P merupakan perusahaan yang mengimpor ban hanya untuk digunakan dalam menunjang atau melengkapi proses produksi barang yang dihasilkan.

Kemudian, perusahaan pemilik API-P dilarang untuk memperdagangkan dan/atau memindahtangankan ban yang diimpor kepada pihak lain.

Kondisi itu terjadi, lanjutnya, karena memang perusahaan yang memproduksi ban di dalam negeri belum memiliki teknologi untuk membuat ban radial khusus truk.

Selain itu, alasan produsen masih belum mau membuat ban radial khusus truk karena menganggap permintaan pasar masih banyak untuk ban bias, sementara ban radial khususnya truk sedikit.

Bagi Kyatmaja sendiri sebagai konsumen, dengan pembatasan impor ini ketersediaan ban radial yang mereka butuhkan jadi terbatas, dan efeknya adalah kenaikan harga.

Bahkan, para pengusaha angkutan truk jadi seperti dipaksa untuk memakai ban bias yang performanya tidak lebih baik dari ban radial.

Sumber: dapurpacu.com

Bisnis Terkait, Peluang Usaha

Pelindo dituding tak akurat soal dwelling time

Ketua Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Nova Sofyan Hakim menilai Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, menyampaikan data yang tidak akurat kepada publik.

Direksi Pelindo II dinilai Nova membuat pernyataan yang tidak tepat mengenai waktu pengeluaran petikemas dwelling time impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Pelindo II bilang dwelling time sudah 2,7 hari ternyata faktanya masih 3,9 hari. Kemudian akan ada perbaikan dwelling time lagi, tapi sejak 2016, sampai sekarang belum ada,” ujar Nova di Jakarta, Rabu (22/3).

Ia menyayangkan data dwelling time 2,7 hari yang sempat dikutip Elvyn sebagai pencapaian sangat fatal mengingat angka itu merupakan dwelling time petikemas ekspor tanpa menyertakan data impor.

“Petikemas ekspor kan hampir tidak pernah bermasalah. Dwelling time ekspor rendah karena pelabuhan ada waktu tenggat petikemas masuk terminal atau closing time,” tuturnya.

Menurut Nova, mengutip kajian world bank, salah satu komponen dwelling time yaitu post clearance atau proses di pelabuhan.

Dalam fase ini dwelling time dihitung saat kapal ditarik ke dermaga sampai petikemas keluar dari pelabuhan.

“Ambil contoh di JICT, bulan Oktober sampai November 2016, rata-rata waktu penarikan kapal sampai pelabuhan mencapai 4,6 jam. Ini tidak pernah diperhitungkan sebelumnya padahal ada ranah Pelindo II di sana,” kata Nova.

Nova menyayangkan waktu penarikan kapal yang terhitung masih sangat lama dan menyumbang waktu tunggu cukup tinggi.

“Data faktual belum 2,7 hari. JICT yang sudah tersistem dan modern saja masih di atas 3,5 hari. Lalu bagaimana pelabuhan lainnya? Apakah alat-alatnya handal seperti JICT? Ini tidak menjadi perhatian Pelindo II,” jelas Nova.

Nova ragu informasi Elvyn sudah sesuai dengan fakta lapangan. Hal ini fatal terhadap perbaikan dwelling time.

“Setahun terakhir tidak ada progres pembenahan. Buktinya dwelling time masih tinggi. Dirut Pelindo II harus melakukan tindakan yang berbeda. Pelabuhan tidak dapat disamakan dengan sektor keuangan tempat dia (Elvyn) sebelumnya,” kata Nova.

Sumber: gatra.com

 

Bisnis Terkait, Kisah Sukses, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

Cara Hino jemput bola ke pelabuhan

Tingginya biaya logistik masih menjadi hantu bagi para pelaku usaha di tanah air. Bank Dunia pernah mencatat, biaya logistik di Indonesia rata-rata membutuhkan 25% dari hasil penjualan produk manufaktur. Angka ini lebih tinggi dibandingkan biaya logistik di Thailand yang hanya 15% atau di Malaysia dan Vietnam yang cuma 13%.

Kenyataan ini rupanya menjadi celah bisnis bagi yang jeli. Salah satunya seperti yang dilakukan PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI). Penjual kendaraan truk ini berhasil menggandeng Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, khususnya Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) untuk melakukan peremajaan truk angkutan pelabuhan.

Senin dua pekan silam (6/3), di Hotel Grand Melia Jakarta, Hino dan Organda DKI pun meneken perjanjian kerjasama pendistribusian truk untuk peremajaan angkutan pelabuhan Tanjung Priok. Santiko Wardoyo, Direktur Penjualan & Promosi HMSI mengatakan, kerja sama peremajaan truk pelabuhan akan dilakukan bertahap.

Pada tahap awal, Hino akan mendistribusikan 85 unit truk angkutan pelabuhan yang dimiliki oleh PT Iron Bird sebanyak 55 unit dan truk PT Samudera Indonesia 30 unit. Dia berharap kerjasama ini dapat bertambah dan meluas hingga keluar Jakarta.

“Tidak hanya untuk angkutan di pelabuhan, tapi semua jenis angkutan, karena mengikuti regulasi pemerintah,” ujar Santiko kepada Tabloid KONTAN, Senin dua pekan lalu (13/3).

Regulasi pemerintah yang dimaksud Santiko adalah pembatasan usia kendaraan angkutan barang. Asal Anda tahu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi. Perda ini, tentu, bakal mengancam keberlangsungan armada truk pengangkut barang di wilayah Jakarta dengan usia di atas 10 tahun.

Berdasarkan catatan Angsuspel Organda DKI, kini jumlah armada truk yang melayani angkutan barang maupun peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai lebih 16.000 unit.

Dari jumlah itu, sekitar 43% usia kendaraan trailer di atas 15 tahun, 16% untuk di atas 10 tahun, dan 41% usia kendaraan antara 1-10 tahun. “Jadi, yang paling mendesak dilakukan peremajaan armada ialah angkutan pelabuhan,” kata Santiko.

Untuk peremajaan unit angkutan pelabuhan, Hino akan mendistribusikan sejumlah model truk. Antara lain Hino New Generation Ranger Tractor Head yang memiliki konfigurasi mulai dari 4×2 dengan tipe Hino New Generation Ranger FG dan SG series serta 6×2 dengan tipe Hino New Generation Ranger FM series. Model truk ini memiliki pilihan tenaga beragam mulai dari 235 PS hingga 350 PS dan daya tarik beban 31 ton sampai 46 ton.

Target 28.000 unit

Dengan banyaknya model pilihan, kata Santiko, pengusaha pelabuhan dapat menyesuaikan dengan bisnis yang mereka geluti. Selain produk yang berkualitas Hino juga mendukung produk ini dengan layanan purna jual yang prima seperti Free Service Program (FSP). Konsumen dapat menikmati layanan servis berkala gratis hingga 2 tahun atau 60.000 kilometer.

Sebagai main dealer Hino di Indonesia, HMSI turut memberikan garansi selama setahun untuk produk tersebut. Santiko berharap, adanya peremajaan unit truk di pelabuhan Tanjung Priok, bisa menekan biaya logistik bagi sejumlah pelaku usaha di dalam negeri. Sebab, kata dia, biaya perawatan kendaraan baru jauh lebih hemat dibandingkan yang sudah uzur.

“Dengan truk baru, running cost pengusaha lebih kecil. Kalau truk tua, sudah banyak belanja onderdil,” katanya.

Apalagi, berdasarkan hitungan Organda, biaya logistik nasional masih sangat tinggi, yaitu 24% dari gross domestic product (GDP) atau biaya produksi.

Kontribusi terbesar berasal dari transportasi darat dengan truk mencapai 48%. Jadi, moda transportasi pelabuhan menjadi target utama pemerintah mengatasi penurunan biaya logistik.

Hiroo Kayanoki, Presiden Direktur Hino Motor Sales Indonesia menimpali, pihaknya mengapresiasi langkah Angsuspel Organda DKI yang menggandeng HMSI dalam upaya mendukung program pemerintah menurunkan biaya logistik yang masih tinggi.

“Dengan kerja sama ini Hino akan memberikan best fit product kepada anggota Angsuspel Organda DKI, sehingga target biaya logistik yang rendah dapat tercapai,” tutur Kayanoki.

Ke depan, boleh jadi, bukan hanya Organda DKI yang menjalin kerjasama peremajaan unit angkutan. Pasalnya, DPD Organda Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan sinyal ke arah sana.

Kamis dua pekan silam (9/3), Organda Yogyakarta dan sejumlah pengusaha bus yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Angkutan Pariwisata Yogyakarta (Palapawijaya) mengunjungi pabrik Hino di Purwakarta, Jawa Barat.

Sebagai catatan, pabrik Hino di Purwakarta menempati area seluas 296.000 meter persegi dengan jumlah pekerja sebanyak 2.202 orang.

Pabrik Hino ini memproduksi kendaraan truk dan bus dengan kadar kandungan lokal sekitar 54% untuk model Hino500 Series New Generation Ranger yang merupakan market leader di kelasnya.

Selain itu, ada Hino300 Series Dutro untuk kelas light duty truck dengan kandungan lokal sebanyak sekitar 65%, dan bus untuk berbagai kebutuhan baik itu bus dalam kota, antarkota maupun pariwisata.

Tidak hanya bus bermesin diesel, pabrik Hino memproduksi bus berbahan bakar compressed natural gas (CNG) ramah lingkungan.

Santiko mengatakan, pada tahun 2017, Hino menargetkan penjualan seluruh jenis kendaraan mencapai 28.000 unit.

Target volume penjualan ini naik dibandingkan realisasi penjualan tahun 2016 sebanyak 22.306 unit dan 2015 22.014 unit.

Dari target penjualan di tahun ini, Hino memasang target penjualan truk segmen medium duty truck sebanyak 14.000 unit dan menguasai 65% pangsa pasar.

Sedangkan untuk light duty truck ditargetkan juga dapat terjual 14.000 unit atau menguasai 25% market share.

“Kami menargetkan untuk tahun 2017, jumlah penjualan keseluruhan unit bisa meningkat 25% dari tahun lalu,” kata Santiko dalam keterangan tertulisnya yang diterima KONTAN, Jumat (3/3).

Untuk mencapai target tersebut, pada tahun ini Hino bakal menggenjot penjualan unit heavy duty truck.

Itu sebabnya, di awal tahun, Hino telah merilis produk terbarunya di segmen heavy duty truck, yakni Hino700 Series Profia SS1E Tractor Head.

Truk yang dilengkapi mesin common rail ini memiliki tenaga 480 PS dengan daya angkut atau Gross Combination Weight (GCW) 55 ton.

Santiko menegaskan, seiring dengan gencarnya pemerintah membangun infrastruktur, maka dibutuhkan unit truk yang tangguh dengan tenaga besar dan daya angkut beban yang kuat.

“Truk ini sangat sesuai untuk transportasi angkutan berat dan muatan khusus di jalan raya,” imbuh Santiko.

Fokus ke purnajual

Santiko mengklaim, model truk terbaru biasa digunakan untuk industri seperti industri baja, industri minyak dan gas, alat berat, dan konstruksi.

Selain itu juga dilengkapi anti lock brake system (ABS) yang berfungsi untuk mengendalikan kendaraan lebih stabil pada saat mengerem. Hal ini untuk mengantisipasi agar roda tidak terkunci saat rem terus menerus diinjak, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan.

Selain mengeluarkan produk anyar, pada tahun ini Hino juga berencana untuk memperluas jaringan penjualannya di seluruh Indonesia.

“Tahun 2016, Hino telah memiliki 166 outlet jaringan penjualan. Sedangkan tahun ini, kami menargetkan jaringan penjualan bisa lebih dari 170 outlet,” kata Santiko.

Selain itu, guna mempermudah pelanggan untuk mencari ketersediaan dan mendapatkan suku cadang, Hino juga meningkatkan jaringan toko suku cadangnya.

“Saat ini, Hino memilki 2.873 toko suku cadang dan ditargetkan tahun 2017 ini dapat tumbuh menjadi 3.073 toko suku cadang,” beber Santiko.

Tidak hanya itu, tahun ini Hino tetap fokus memberikan layanan purna jual yang prima. Hino menyediakan layanan purna jual truk dan bus Hino seperti layanan express maintenance, yaitu perawatan berkala hanya dilakukan dalam 59 menit.

Selain itu, mengusung prinsip total support, Hino ingin memaksimalkan operasional kendaraan dan meminimalkan biaya perawatan. Salah satunya melalui jaringan diler dan cabang, Hino menggelar service campaign “engine overhaul”.

Pada layanan ini, Hino akan memberikan potongan harga khusus untuk jasa over haul dan suku cadang seperti piston, bearing, crankshaft, bearing conrod, bearing camshaft, liner cylinder, ring piston, dan pin kit piston. Layanan purna jual ini akan berlangsung mulai dari Maret sampai Mei 2017.

Untuk suku cadang, Hino memiliki Hino Genuine Part (HGP) yang merupakan suku cadang asli dari dari Jepang dan HMSI Original Parts (HOP) atawa suku cadang lokal yang dibuat dengan kualitas standar Hino di bawah pengawasan Hino Motors ltd Japan.

Untuk menjamin ketersediaannya di seluruh Indonesia, Hino memiliki 5 part depo yang tersebar di Medan, Tangerang, Surabaya, Banjarmasin dan Balikpapan.

Sumber: kontan.co.id

 

 

Bisnis Terkait

Ginsi tagih janji Priok sediakan buffer area

Gabungan importir nasional Indonesia (GINSI) menagih adanya buffer /area khusus di pelabuhan Tanjung Priok untuk menampung peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan.

Buffer area itu untuk menyimpan peti kemas impor yang telah mengantongi dokumen surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari Bea dan Cukai Priok namun tidak segera dikeluarkan pemiliknya dari lini satu pelabuhan/ terminal peti kemas.

“Seharusnya peti kemas impor yang sudah SPPB itu jangan lagi dibiarkan menumpuk di container yard termimal peti kemas atau lini satu supaya yard occupancy ratio (YOR) terminal tidak padat,” ujar Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi kepada Bisnis, Kamis (16-3-2017).

Dia mengatakan, hingga saat ini pengelola terminal peti kemas ekpor impor di Priok belum memiliki fasilitas buffer area tersebut, sehingga banyak pemilik barang impor yang harus menanggung tarif progresif penumpukan yang cukup mahal di terminal lini satu.

Sementara disisi lain,imbuhnya peti kemas impor yang masih dalam pengawasan custom terkena aturan relokasi atau over brengen ke buffer atau tempat penimbunan sementara jika melewati batas penumpukan lebih dari tiga hari di terminal lini satu sebagaimana diatur lewat Permenhub 116/2016 tentang batas waktu penimbunan barang di pelabuhan.

“Sementara peti kemas yang sudah SPPB dibiarkan mengendap di lapangan lini I berminggu-minggu bahkan ada yang ber bulan-bulan karena tidak disiapkan buffer-nya oleh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok,”paparnya.

Seharusnya,kata dia, sebagaimana yang tertuang dalam Permenhub 116/2016 itu semua barang yang sudah melewati batas waktu penumpukan atau lebih dari tiga hari dikeluarkan dari lini satu pelabuhan,termasuk barang yang belum maupun yang sudah SPPB sepanjang barang impor itu tidak terkena nota hasil intelijen (NHI) kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan catatan Bisnis, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sudah menyutujui agar Pelindo II menyediakan fasilitas konsolidasi barang ekspor impor atau container freigh station (CFS) centre serta fasilitas buffer area peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan dalam rangka pengawasan satu atap layanan logistik di Pelabuhan Priok.

Bahkan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera sudah menerbitkan surat persetujuan penyiapan kedua fasilitas itu pada 28 Nopember 2016.

Dukungan Kantor OP Tanjung Priok untuk penyiapan kedua fasilitas tersebut dalam rangka mendorong Pelindo II mensukseskan program menurunkan biaya logistik dan efisiensi jasa kepelabuhanan di Priok.

Sumber: bisnis.com

Lanjutkan membaca Ginsi tagih janji Priok sediakan buffer area →

Bisnis Terkait

Truk agar manfaatkan SIAB

Operator angkutan barang di seluruh Indonesia dihimbau memanfaatkan sistem informasi angkutan barang (SIAB) sehingga tercipta data base tunggal truk yang beroperasi di dalam maupun di luar pelabuhan, dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas angkutan barang.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan, dengan sistem data base tunggal tersebut diharapkan data pengusaha truk, data pengemudi, dan data kendaraan secara detail dapat terverifikasi.

“Sistem database tunggal ini akan sangat membantu Pemerintah dalam mengawasi sekaligus yang terkait dengan program peremajaan truk di seluruh Indonesia. Sayangnya saat ini sistem itu baru diimplementasikan di Pelabuhan Priok. Kita harapkan juga di terapkan di seluruh pelabuhan Indonesia,” ujarnya saat deklarasi Truk Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, yang digelar di lapangan parkir Jakarta International Container Terminal (JICT)-Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13-3-2017).

Deklrasi Truk Pelopor Keselamatan terselenggara atas kerjasama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan PT.Jakarta International Container Terminal (JICT).

Turut hadir pada kesempatan tersebut, perwakilan pengusaha dari Kadin Indonesia, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), INSA, serta dihadiri Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,I Nyoman Gde Saputera.

Dia mengatakan, sistem database tunggal itu dibangun oleh PT.Telkom Indonesia bekerjasama dengan Aptrindo sejak 2015.

Untuk meningkatkan visibilitas dalam operasional truk, imbuhya, pengembangan SIAB tidak berhenti hanya sebagai data tunggal tuk dalam bentuk database, melainkan dilanjutkan kedalam bentuk ID card truk berupa sticker berbasis tehnologi radio frequency identification (RFID) yang ditempel di truk.

”Sehingga semuanya bisa dimonitor, sebab sistem itu menggunakan could Telkom yang dijamin availability-nya,” paparnya.

Gemilang juga mengatakan, sistem berbasis IT itu juga bersifat netral dan tidak memonopoli oleh pihak tertentu serta mudah digunakan dan diintegrasikan dengan sistem lainnya.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto, meyambut positif sudah adanya sistem SIAB tersebut sehingga bisa memudahkan dalam pengawasan oleh instansi terkait dilapangan.

Namun, kata dia, kegiatan uji berkala atau KIR Truk menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan keselamatan transportasi angkutan barang.

“Salah satu pilar dalam mendorong terciptanya keselamatan dalam transportasi truk adalah uji berkala truk. Karena itu Kemenhub akan terus mengawasi kewajiban uji berkala truk ini,” ujarnya.

Sementara itu, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) berkomitmen mendukung gerakan keselamatan pengemudi truk yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan, gerakan yang diinisiasi Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dapat mendukung keselamatan dan kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Tentu kami sangat mendukung program ini. Sebelumnya JICT dan Aptrindo telah menandatangani nota kesepahaman terkait pemasangan sensor ID kepada sopir truk untuk kemudahan tracking barang,” ujar Riza.

Dia mengatakan, JICT terus berupaya menciptakan pelayanan terminal petikemas yang handal melalui penguatan sistem sekaligus produktivitas.

“JICT telah melakukan berbagai macam inovasi. Diantaranya penggunaan sistem operasi Next, E Billing sistem dan JICT New Autogate dengan teknologi Weight In Motion serta penambahan alat-alat modern serta perluasan area penumpukan,” paparnya.

Sumber: bisnis.com

 

Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

IKT lirik ekspansi ke Patimban

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbesar nilai ekspor, salah satunya sektor ekspor mobil. Hingga saat ini pengiriman ekspor dan impor mobil di Indonesia harus melalui pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT).

Direktur Utama PT IKT, Armen Amir, menjelaskan bahwa saat ini ekspor impor mobil di Indonesia sudah di atur secara khusus. Industri otomotif memiliki pelabuhan khusus yang menjadi gerbang ekspor dan impor sejak 2007.

“Dahulu ekspor dan impor mobil masih disatukan di pelabuhan utama Tanjung Priok, bareng dengan barang-barang lainnya. Namun Saat ini ekspor dan impor mobil dilakukan melalui pelabuhan khusus ini,” ucap Armen Rabu (8/3/2017) di Tanjung Priok Jakarta.

Saat ini PT IKT mengelola area pelabuhan seluas 24 hektar, dengan kapasitas tampung 750 ribu unit per tahun.

Namun anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia Dua (Pelindo) tersebut berencana untuk memperbesar area pelabuhan di 2022.

“Pada 2022, pelabuhan ini akan memiliki area 89,5 hektar dengan kapasitas tampung hingga 2,5 juta unit per tahun. Ini akan menjadi terminal kendaraan terbesar kelima di dunia,” bebernya lagi.

Saat ini pelabuhan PT IKT di Tanjung Priok mengurusi distribusi mobil untuk internsional, domestik, dan keperluan Landing Craft Tank (LCT). Namun ke depannya PT IKT berencana untuk menambah pelabuhan khusus untuk mobil di Patimban Subang.

“Kami menunggu pemerintah, nanti 2018 akan di mulai dibangun. Kalau sekiranya pemerintah berketetapan hati menyerahkan Pelindo membangun dan mengoperasikan Patimban, maka kami akan desain Patimban untuk melayani kegiatan internasional dan transit,” ucap Armen.

Dipilihnya Patimban juga bukan tanpa pertimbangan. Patimban dipilih karena melihat pabrikan otomotif mulai mulai merakit produknya di sekitar wilayah tersebut. Sehingga diharapkan dengan dekatnya pabrik dan pelabuhan ini akan membuat distribusi semakin efisien.

Sumber: metrotvnews.com

 

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

DPR desak BKP perluas kerjasama antarlembaga

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki mega biodiversity, dimana kekayaan sumber alam hayati merupakan yang terbesar ke dua di dunia setelah Brazil.

Wakil Ketua Komisi IV DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke Banten, Herman Khaeron mengatakan Indonesia memerlukan pertahanan karantina pertanian yang ekstra untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan ekonomi di Tanah Air.

Hal ini sebagai antisipasi masuknya hama dan penyakit tumbuhan atau hewan ke wilayah Indonesia.

“Untuk itu perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan Karantina Pertanian terhadap potensi ancaman tersebarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan,” kata Herman Khaeron, usai acara pemusnahan berbagai komoditas pertanian yang masuk ke Indonesia secara ilegal bersama Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini, di Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (01/3/2017).

Antisipasi Badan Karantina Pertanian terhadap peningkatan tren perdagangan komoditas pertanian secara online menurut data transaksi e-commerce tahun 2016 telah mencapai angka Rp 319,8 triliun.

Herman berharap Karantina Pertanian terus meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti dengan Kantor Pos di seluruh wilayah Indonesia.

Selain dari aspek pencegahan, dia mengatakan pihaknya juga mendorong Badan Karantina Pertanian untuk terus mengembangkan sistem layanan elektronik guna mengakselerasi layanan publik di bidang perkarantinaan, khususnya ekspor produk pertanian, salah satunya melalui PriokQ Klik.

Sistem layanan ini memungkinkan pengguna jasa Karantina Pertanian di Pelabuhan Tanjung Priok dimana sebagian besar layanan ekspor produk melalui pintu ini, dapat memproses, memonitor dan mendapatkan layanan Karantina Pertanian secara mudah, cepat dan bahkan tidak perlu melalui kantor, cukup melalui gawai pribadi.

“Saat ini, PriokQ Klik mendapat sambutan yang cukup baik dengan telah diakses oleh 44.970 pengguna dengan rata-rata 400 akses per hari. Dari sisi manajemen pun kini telah mampu mengevaluasi SLA secara real time. Ke depan inovasi ini akan terus dievaluasi dan diduplikasi pada unit kerja teknis lain,” ujar dia.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini mengatakan, pentingnya kesehatan tumbuhan sebagai mata rantai dasar penciptaan pangan dan pakan.

Tanpa produksi tumbuhan maka tidak ada pangan bagi manusia dan juga pakan bagi hewan. Oleh karenanya penyakit pada tumbuhan perlu diantisipasi agar tidak merugikan kesehatan manusia juga perekonomian bangsa.

Banun memberi contoh, wabah penyakit pada tumbuhan yang baru saja merebak di tahun 2013 yakni Cylella Fastidiosa.

Wabah penyakit tersebut menyerang sentra kebun zaitun di Italia yang telah merusak mata pencaharian petani, pemilik pembibitan, para pedagang karena kualitas dan fluktuasi harga minyak zaitun yang tidak stabil.

Juga terjangkitnya nematoda pada pohon Pinus di Portugal yang telah menyebabkan kekrugian ekonomi yang signifikan bagi industri kayu lokal sejak tahun 1999.

Jutaan pohon Pinus hancur, industri pengolahan kayu terkena dampak negatif dan kita tetap berimbas terhadap meningkatkan biaya karena semua kayu Pinus harus dilakukan heat treatment sebelum dapat meninggalkan wilayah Portugal.

“Ke depan peningkatan kesadaran masyarakat, terutama pada penumpang moda lalulintas baik darat, laut dan udara perlu terus ditingkatkan guna menjamin kesehatan dan keamanan rantai manakan juga stabilitas perdagangan komoditas pertanian kita,” ujar Banun.

Sebagaimana diketahui, acara pemusnahan pelbagai komoditas tumbuhan ilegal asal 20 negara ini merupakan hasil sitaan Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang yang bekerjasama dengan pihak Kantor Pos Besar Jakarta, pada periode triwulan akhir tahun 2016.

Pemusnahan ini bersamaan juga dengan pemusnahan bawaan para penumpang berupa hewan, tumbuhan dan produknya dilakukan dengan cara dibakar pada alat incinerator di Instalasi Karantina Hewan (IKH) Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Perdagangan komoditas pertanian asal manca negara melalui online menunjukan tren yang meningkat. Namun, sayangnya belum dibarengi dengan kesadaran untuk memeriksakan kesehatan tumbuhan dan hewan dari negara asal.

Untuk komoditas tumbuhan 20 negara asal komoditas tersebut masing-masing diantaranya, Amerika Serikat, Spanyol, Cekoslovakia, Thailand, Cina, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Singapore, Malaysia, Inggris, Prancis, Filiphinna, Rusia, Australia, Belgia, Brazil, Italia, Saudi Arabia, dan Selandia Baru. Sementara, untuk komoditas hewan berjumlah 242,55 Kg, masing-masing 211 Kg asal China dan sisa dari 4 negara yakni Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Malaysia, dan Taiwan.

Sumber: republika.co.id