Arsip Kategori: Bisnis Terkait

Sektor usaha yang terkait dengan asosiasi logistik dan forwarder di Indonesia.

Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

BPTJ andalkan KA barang tekan biaya logistik

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 20% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2019 dengan pembenahan sistem logistik di darat.

JAKARTA (alfijakarta): Oleh karena itu, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengungkapkan pihaknya ingin mempercepat proyek pembangunan kawasan pergudangan terintegrasi yang akan dikerjakan PT Lookman Djaja.

“BPTJ ingin segera mencapai target untuk menurunkan biaya logistic menjadi 20 persen PDB pada akhir 2019,” ungkapnya di Jakarta pada Kamis (19/10/2017).

Dia menjelaskan kawasan pergudangan yang terintegrasi dengan moda angkutan kereta barang dapat menurunkan biaya logistik karena sistemnya lebih efisien.

Menurutnya, lebih mahalnya biaya angkut dengan kereta barang yang selama ini terjadi karena ada double handling lantaran sistemnya belum efisien.

Oleh karena itu, sistem pergerakan angkutan barang yang ada harus diperbaiki.

“Iya [bisa menurunkan biaya logistik] target saya dari pembenahan sistem logistic di darat bisa sharing penurunan biaya logistik sebesar 3 persen dari PDB,” paparnya.

Bambang menuturkan angkutan barang dengan menggunakan moda transportasi berbasis rel akan lebih efisien dibandingkan dengan angkutan barang berbasis jalan raya.

“Oleh karena itu, semua pergerakan logistik jarak jauh harus pindah ke moda transportasi berbasis rel dan laut.”

Dia melanjutkan moda transportasi berbasis rel bisa mengangkut hingga 50 kontainer dalam satu kali perjalanan, sementara angkutan barang berbasis jalan raya atau truk hanya bisa mengangkut satu kontainer sekali jalan.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa moda transportasi berbasis kereta jauh lebih efisien dribandingkan dengan angkutan barang truk,” ucap Bambang.

Kawasan pergudangan terintegrasi KA

Sebelumnya, Chief Executive Officer PT Lookman Djaja, Kyatmaja Lookman, mengatakan kawasan pergudangan terintegrasi kereta yang akan dibangunnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, juga merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek.

Dia menjelaskan sebagian arus barang bisa dialihkan dari jalan raya menuju rel dengan terbangunnya kawasan pergudangan terintegrasi kereta api.

Pergerakan arus barang yang dapat beralih dari jalan raya menuju moda transportasi berbasis rel, dia mencontohkan adalah pergerakan barang dari Banten menuju Cikarang atau Bogor – Depok – Cikarang.

Dari Cikarang, lanjutnya, barang-barang tersebut dapat langsung di bawa ke pelabuhan-pelabuhan utama seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Emas, Semarang, dan Patimban, Subang jika sudah selesai.

Nantinya proses pergerakan barang dari gudang diangkut menggunakan truk berlanjut ke kereta lalu ke kapal dan kembali menggunakan truk.

“Kita tawarkan solusi multimoda door to door,” ujarnya. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

INSA: datangkan kapal kargo asing untuk Tol Laut langgar UU

Para pengusaha pelayaran anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA) keberatan dengan rencana pemerintah pusat yang ingin mendatangkan kapal kargo bermuatan besar dari Jepang untuk membantu program Tol Laut.

JAKARTA (alfijakarta): Rencana tersebut dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

“Sesuai dengan undang-undang, kapal asing tidak boleh melayari domestik, kecuali jika kapal di Indonesia tidak ada yang yang serupa. Itu jelas-jelas melanggar undang-undang,” kata Sekretaris Umum INSA Budhi Halim di Jakarta pada Senin (16/10/2017).

Dia menambahkan pemerintah pusat seharusnya melakukan komunikasi dengan pelaku industri pelayaran nasional terlebih dahulu.

“Alangkah lebih baiknya, pengusaha pelayaran nasional yang paling diprioritaskan. Pemerintah itu seperti orang tua, jadi berikan kepada kami anak sendiri. Sewa kapal itu mahal dan tidak efektif, nanti pemerintah sendiri yang rugi,” paparnya.

Dari kaca mata pemerintah pusat, menurut Budhi, ingin muatan logistik murah dengan cara menyediakan kapal besar.

Namun masih ada kendala, mulai dari infrastruktur penunjang hingga tingkat keterisian barang. Dengan begitu, pemerintah berpotensi mengalami kerugian.

“Mesti dilihat, pelabuhan bisa menampung kapal besar atau tidak. Kedua, muatan baliknya ada tidak dari sana? Kapal besar ini bolak-balik dan nantinya subsidi dari pemerintah. Kalau pemerintah yang sewa, nanti pemerintah yang rugi,” tururnya.

Budhi menegaskan pengusaha pelayaran nasional mampu mendukung program Tol Laut. Pemerintah hanya tinggal memberikan subsidi kepada swasta.

“Pengusaha kita bisa. Ingin biaya logistik swasta murah, subsidi tinggal diberikan kepada swasta untuk menutupi biaya.”

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Lenis Kagoyo, dalam kunjungannya ke Manokwari, Papua Barat, menyatakan pemerintah pusat terus berupaya memperbaiki program tol laut dengan menggandeng perusahaan raksasa asal Jepang.

Alasannya, menurut Lenis, harga bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) di Papua dan Papua Barat masih tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kapal kargo bermuatan besar dan berteknologi tinggi sehingga tidak membutuhkan crane untuk proses bongkar muat.

Kapal ini diproyeksikan beroperasi mulai November 2017.

“Meski program sudah memasuki tahun ketiga, masyarakat di Papua dan Papua Barat masih mengkritik. Tol laut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, harga BBM tidak turun-turun sesuai program Nawacita Presiden Joko Widodo,” ujar Lenis.

Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI) Wahyono Bimarso menyatakan pengusaha pelayaran Indonesia memiliki kapal-kapal bermuatan 1.000-2.000 TEUs serta melayani rute-rute besar ke Indonesia bagian barat dan timur.

Swasta, lanjut Wahyono, takutnya ada investor besar khususnya dari asing yang masuk ke tol laut, kemudian mendatangkan kapal 3.000 dan akan mengambil rute-rute yang bersinggungan dengan mereka.

“Karena itu, investor tersebut harus ditahan, tidak boleh. Kita punya azas cabotage, jadi bendera asing tidak boleh masuk ke dalam pelayaran kita,” ujar Wahyono. (bisnis.com/viva.co.id/liputan6.com/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait

Pengurusan dokumen online, Priok konsisten dwelling time di bawah 3 hari

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan waktu tunggu petikemas di pelabuhan atau dwelling time saat ini sudah dibawah tiga hari. Pasalnya, kapal-kapal yang tiba di pelabuhan tak lagi menggunakan dokumen fisik dalam proses pengeluaran barang.

JAKARTA (alfijakarta): “Pelabuhan Tanjung Priok sudah beroperasi inaportnet sejak akhir tahun lalu sehingga pengurusan barang semuanya online. Kita jadi bisa memangkas dwelling time,” ujar Elvyn dalam acara ‘Power Talk: Indonesia as the World’s Maritime Axis’ di  Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Selain itu, sistem pembayaran juga tidak menggunakan uang tunai. Para pengguna jasa pelabuhan bisa memanfaatkan layanan e-billing yang dapat di cetak di kantor masing-masing.

“Sudah ada sistem pembayaran yang terintegrasi dengan 18 kementerian/lembaga serta Indonesia Nasional Single Window (INSW),” imbuhnya.

Lebih lanjut Elvyn mengatakan bahwa perseroan membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola pelabuhan sehingga dwelling time dapat dipangkas lebih signifikan.

Apalagi, pemerintah menargetkan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menjadi pelabuhan transhipment terbesar di kawasan Asia.

Harus konsisten

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, meminta dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, benar-benar riil 3 hari. Menhub menginstruksikan jajarannya untuk bekerja lebih maksimal.

Hal itu supaya tidak ada lagi kontainer yang terlalu lama (long stay) berada di pelabuhan. Sistem Inaportnet yang saat ini sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok, harus benar-benar dimanfaatkan.

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan).

”Aplikasi itu disatukan semua stakeholder. Menghemat waktu. Itu tanpa orang hadir di situ bisa. Seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu-Minggu saya menginstruksikan pegawai untuk masuk. Kita minta inventarisir apa yang harus dilakukan,” ujar Budi Karya, usai meresmikan sistem Inaportnet Pelabuhan Gresik, Sorong dan Banten, di Command Center Kementerian Perhubungan, kemarin.

”Dengan demikian, pelayanan di pelabuhan yang buka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu dapat terjadi,” imbuhnya.

Pihaknya meminta semua pihak untuk konsisten dengan sistem yang telah diterapkan. Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, saat ini sebanyak 16 pelabuhan yang ditargetkan go live Inaportnet hingga akhir tahun 2017 sudah tercapai.

Hal itu supaya tidak ada lagi kontainer yang terlalu lama (long stay) berada di pelabuhan. Sistem Inaportnet yang saat ini sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok, harus benar-benar dimanfaatkan.

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan).

”Aplikasi itu disatukan semua stakeholder. Menghemat waktu. Itu tanpa orang hadir di situ bisa. Seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu-Minggu saya menginstruksikan pegawai untuk masuk. Kita minta inventarisir apa yang harus dilakukan,” ujar Budi Karya, usai meresmikan sistem Inaportnet Pelabuhan Gresik, Sorong dan Banten, di Command Center Kementerian Perhubungan, kemarin.

”Dengan demikian, pelayanan di pelabuhan yang buka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu dapat terjadi,” imbuhnya.

Pihaknya meminta semua pihak untuk konsisten dengan sistem yang telah diterapkan. Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, saat ini sebanyak 16 pelabuhan yang ditargetkan go live Inaportnet hingga akhir tahun 2017 sudah tercapai.

”Sekarang semua teman-teman di daerah bekerja dengan template yang sama dan saya harap ada kreatifitas sehingga selalu berkembang dan dapat sesuatu yang baru,” ujarnya.

Budi Karya menambahkan, dalam penerapan aplikasi Inaportnet yang harus dijunjung tinggi adalah komitmen, yaitu bagaimana seluruh stakeholder yang terlibat dapat patuh terhadap standar operasional prosedur yang berlaku.

Tanpa komitmen yang kuat dari seluruh pihak, maka aplikasi Inaportnet tidak akan bisa menjadi sistem yang menjadi rujukan utama untuk pelayanan kapal di pelabuhan.

”Harus ada analisis terhadap kecenderungan barang yang mengalami kenaikan dan penurunan serta apa yang harus dikembangkan,” ujarnya.

Adapun keenam belas pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet tersebut adalah Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Gresik, dan Pelabuhan Sorong. (industry.co.id/radartegal.com/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait

Performa logistik RI turun di bawah Thailand

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat indeks performa logistik (Logistics Performance Index/LPI) Indonesia mengalami penurunan.

JAKARTA (alfijakarta): Dalam data LPI 2016, Indonesia berada pada peringkat 63 atau turun dibandingkan 2014 yang berada di peringkat 53.

Kasubdib Perencanaan Strategis dan Manajemen Tranformasi Hermiama mengatakan, LPI dihitung berdasarkan enam aspek. Seperti, efisiensi custom dan border management clearance dengan indeks 2,69. Kemudian, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi dengan indeks 2,65.

Kemudahan pengaturan pengiriman internasional, di mana indeks kita mendapat nilai 2,90.

Kompetensi dan kualitas jasa logistik dengan nilai 3,0, kemampuan melakukan tracking nilainya 3,19 dan frekuensi pengiriman tepat waktu.

“Dari hitungan LPI ini, indeks logistik kita nilainya 2,98. Kita berada di peringkat 63,”ujarnya dalam acara Jakarta International Summit & Expo (JILSE) 2017, di JIXPO, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Dari penilaian itu, lanjut dia, logistik Indonesia juga ternyata peringkatnya masih berada di negara-negara Asean.

Singapura menempati peringkat 5, Malaysia peringkat 32, Thailand 45 dan Indonesia peringkat 63.

“Jadi kita berada di posisi empat. Di bawah kita ada Vietnam, Brunei Darussam, Filipina, Kamboja, Myanmar dan Laos,” tuturnya.

Efisiensi

Pemerintah terus memacu efisiensi prosedur perizinan untuk memacu industri nasional sekaligus meningkatkan logistic performance index yang sampai sekarang masih menduduki posisi ke lima di Asia Tenggara.

Hermiana, Kepala Sub Direktorat Perancanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Ditjen Bea dan Cukai, mengatakan, dari sisi pemerintah sebenarnya sudah berkomitmen untuk mempermudah alur logistik melalui serangkaian program deregulasi.

“Dari sisi bea cukai, kami juga membantu untuk meningkatkan dwelingtime, simplifikasi prosedur, dan efisiensi biaya logistik,” kata Hermiana di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Di samping terus memberikan fasilitas kepada pelaku usaha. Otoritas kepabeanan juga tengah terus memburu para importir berisiko tinggi.

Penertiban tersebut untuk penguatan reformasi kepabeanan dan cukai yang tengah berlangsung.

Ada dua isu dalam penertiban importir tersebut, pertama soal fiskal.

Keberaraan importir bermasalah itu memiliki risiko fiskal karena tidak memberitahukan dokumen mereka sebagaimana adanya, sehingga para importir kategori ini membayar lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan.

Kedua, isu soal lessens, apabila dibiarkan hal itu akan sangat tidak fair dengan pelaku bisnis sehingga akan menganggu perdagangan dan ekonomi Indonesia. (okezone.com/bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait

INSA naikkan tarif muatan bingungkan ALFI

Kenaikan tarif pengiriman peti kemas 20 feet khususnya untuk rute Indonesia Timur oleh Indonesian National Shipowners Association (INSA ) membingungkan sejumlah pihak termasuk para pedagang dan pengusaha logistik.

JAKARTA (alfijakarta): Ketika dikonfirmasi,  pihak Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang mewakili para saudagar dan pemilik barang mengaku  belum mengetahui kejelasan terkait informasi kenaikan tarif ini.

“Kami yang mewakili para pedagang tidak mengetahui yang jelas. Mungkin baiknya dijelaskan saja secara terbuka agar semua pihak dapat melihat secara transparan,” kata Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua umum Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia. Minggu (8/10/2017).

Sebelumnya Ketua DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Camelita Hartoto mengumumkan bahwa INSA memutuskan untuk menaikkan tarif pengiriman peti kemas ukuran 20 feet, unutk rute Surabaya-Ambon.

Saat ini harga dinaikkan menjadi Rp 7 juta hingga Rp 8 juta, sebelumnya pengiriman peti kemas 20 feet dikenakan biaya sebesar Rp 4,7 juta hingga Rp 5,5 juta.

Dengan kenaikan tarif yang sangat signifikan ini Yukki mengatakan pihak ALFI cukup kaget dengan jumlah kenaikan tarif dan hal ini menjadi pembahasan dari anggota ALFI khususnya yang berada di wilayah Timur.

“Kenaikan tersebut sangat mengagetkan kami pelaku logistik karena tidak ada sosialisasi dan kenaikkan secara persen sangat tinggi,” jelas Yukki.

Yukki juga mengatakan pada kenyataannya hampir semua pengiriman yang bertujuan Indonesia bagian Timur, mengalami kenaikkan tarif dengan persentase kenaikkan yang hampir sama. Pengiriman ke Indonesia bagian Timur biasanya memuat kebutuhan pokok dan sandang serta electrinic maupun otomotif.

Jika melalui alasan adanya kenaikan harga Marine Fuel Oil (MFO) seperti yang dikatakan Carmelita Hartoto, Yukki menjelaskan bahwa kenaikkan bahan bakar minyak (BBM) tersebut harus dihitung terlebih dahulu.

“Kenaikkan BBM harus dicari berapa persen masuk dalam struktur biaya di pelayaran,” ucap Yukki.

“Kami menghargai adanya kenaikkan, tetapi tidak sebesar yang telah diputuskan. Harusnya PLT Dirjen Perhubungan Laut dapat mengevaluasi hal ini dan kami juga telah sampaikan,” tutur Yukki. (medantoday.com/ac)

INSA naikkan tarif muatan bingungkan ALFI
INSA naikkan tarif muatan bingungkan ALFI
Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

Kontribusi sektor logistik tinggi, biaya juga selangit

Bisnis Terkait

Pengusaha truk pilih roro swasta karena tarif lebih murah

Pengusaha truk lebih memilih menggunakan jasa kapal roll on-roll off (roro) milik swasta untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Surabaya.

JAKARTA (alfijakarta): Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan, hingga saat ini belum ada kemajuan mengenai skema tarif roro milik PT ASDP Indonesia Ferry.

Sedangkan swasta dipilih karena harganya untuk saat ini lebih terjangkau.

“Belum ada progres [soal tarif]. Perusahaan truk langsung ke perusahaan swasta dengan harga lebih murah,” ujarnya kepada Bisnis.com di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Anggota Aptrindo yang menggunakan jasa roro swasta ada tiga yaitu PT Siba Surya, PT Dunia Express Transindo dan PT Bina Sinar Amity.

Kyatmaja menerangkan harga yang ditawarkan roro swasta sekitar Rp4 juta. Saat ini juga tengah ada promo sehingga pengusaha truk berminat. Harga tersebut lebih murah dibanding yang ditawarkan ASDP yakni di kisaran Rp5,7 juta.

Meskipun demikian, harga Rp4 juta sebenarnya masih di atas keinginan pengusaha truk. Mereka ingin harga roro Jakarta-Surabaya Rp2,5 juta – Rp3 juta mengingat besarnya komponen operasional lain seperti supir dan bahan bakar.

Sebelumnya, Direktur Utama ASDP Faik Fahmi mengatakan tarif yang dipatok pihaknya lebih mahal karena masih dibebani oleh ongkos operasional.

Pasalnya, kapal yang mereka miliki tidak ada yang khusus untuk mengangkut barang.

“Spesifikasi kapal kami selama ini roro penumpang. Kalau mau murah harus pakai kapal khusus logistik,” katanya.

Oleh karena itu, mulai tahun ini ASDP berencana membeli kapal roro khusus logistik. Jika kapal tersebut sudah beroperasi dia menjanjikan tarif yang lebih terjangkau.

Spesifikasi yang dibutuhkan ASDP adalah kapal yang bisa mengangkut truk barang sedikitnya 200 unit dengan kecepatan di atas 15 knot.

Saat ini ASDP punya kapal Port Link III yang bisa dioperasikan, tetapi spesifikasinya lebih cocok untuk angkutan penumpang.

Oleh karena itu, ASDP tengah menjalin komunikasi dengan Polandia dalam rangka rencana pembelian kapal.

Faik telah bertemu dengan Menteri Maritim, Ekonomi dan Pedalaman Republik Polandia Marek Grobarcyzk.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa alasan ASDP ingin fokus ke logistik karena ingin mengembangkan bisnis komersial dan berkontribusi pada program pemerintah.

Menurutnya, selama ini kapal-kapal swasta hanya fokus di rute-rute gemuk seperti Merak-Bakauheni atau Ketapang-Gilimanuk.

Faik juga pernah mengusulkan ke pemerintah agar memberikan subsidi terhadap perbedaan harga yang diinginkan antara para pelaku usaha truk dan tarif yang dimiliki oleh perusahaan.

Pengoperasian feri jarak jauh ini diperkirakan bisa memangkas waktu tempuh Jakarta-Surabaya dari sekitar tiga hari via jalan raya menjadi satu hari dengan kapal feri.

Selain dari biaya supir dan biaya tol, ada pula penghematan yang diperoleh dari penurunan biaya bahan bakar dan biaya pemeliharaan armada yang pada saat ini sekitar 29-32% dan 12% dari total biaya truk.

Manfaat lainnya adalah, penurunan risiko kecelakaan dan keamanan. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait

20 Pelayaran hengkang dari JICT

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung upaya kontigensi (contingency plan) dari Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL dalam rangka pengalihan layanan terminal petikemas  karena terbukti telah memperlancar arus layanan petikemas tanpa terganggu mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja JICT di Awal bulan agustus tahun 2017 .

JAKARTA (alfijakarta): “Sejauh ini, berdasarkan evaluasi dari kami, pengalihan layanan terminal petikemas dari JICT ke Terminal Petikemas (TPK) Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL berjalan lancar, tanpa terkendala. Kami mengapresiasi upaya kontigensi dari semua pihak terutama Kemenhub,” ujar Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi.

Dia menilai perhatian utama dari para pengusaha logistik dan forwarder adalah kelancaran layanan petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut dia, semua pihak yang terlibat tersebut telah menunjukkan upaya Perhatian yang Tinggi dan kerja  ekstra guna mendukung kelancaran arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Berdasarkan evaluasi kami, sekitar 20 shipping lines (ocean going) beralih dari JICT ke TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL.

Dan sekarang jika ada shipping lines yang tidak kembali ke JICT, itu pilihan mereka terkait pelayanan dan kepastian tidak adanya konflik,” kata Yukki. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

Pelindo siap bahas tarif bongkar muat dengan asosiasi

Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok, berjanji akan mengumpulkan stakeholders serta asosiasi penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan itu sehubungan telah kedaluarsanya tarif layanan bongkar muat kargo non peti kemas (breakbulk) di pelabuhan Priok.

JAKARTA (alfijakarta): General Manager PT.Pelindo II cabang Tanjung Priok, Hendro Haryono mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta untuk membicarakan tarif bongkar muat atau OPP/OPT kargo breakbulk yang sudah kedaluarsa itu.

“Kami segera kumpulkan pihak yang terkait berdasarkan surat usulan APBMI untuk membicarakan tarif bongkar muat itu. Ya, nanti perlu dibicarakan bersama dengan para pengurus asosiasi yang ada di pelabuhan Priok dan melibatkan kanror Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (3/10/2017).

Hendro menyatakan hal itu menanggapi keluhan pemilik barang di Pelabuhan Priok yang diwakili Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) bahwa tarif ongkos pelabuhan pemuatan (OPP) dan ongkos pelabuhan tujuan (OPT) kargo breakbulk/non peti kemas di pelabuhan Priok sudah kedaluarsa lebih dari lima tahun.

Kendati sudah kedaluarsa, namun kegiatan bongkar muat kargo non peti kemas masih menggunakan pedoman tarif tersebut.

Karenanya, dalam hal ini GINSI menilai kegiatan bongkar muat di Priok termasuk kategori ilegal.

“Sampai saat ini, kami masih menunggu kesiapan masing-masing pihak asosiasi untuk duduk bersama. Kalau kita maunya secepatnya, atas dasar kesepakatan para pihak yang terlibat,” paparnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Selasa (3/10/2017), Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan, pihaknya tetap mendesak dilakukan pembahasan ulang terhadap mekanisme dan tarif bongkar muat di pelabuhan Priok.

“Gak bisa dong, kalau maen langsung diperpanjang begitu saja masa berlakunya. Ini tarif sudah kedaluarsa dan ilegal, oleh sebab itu perlu ada pedoman tarif yang baru sebagai legalitas hukumnya. Karenanya perlu pembahasan secara detil,” ujarnya. (bisnis.com/ac)