Arsip Kategori: Peluang Usaha

Segala peluang usaha yang terkait dengan logistik

Luhut: penurunan biaya logistik atasi kesenjangan & picu pertumbuhan ekonomi

Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik sebagai solusi mengatasi kesenjangan dan meningkatkan perekonomian.

JAKARTA (alfijakarta): Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin menuturkan, bahwa pemerintah akan terus mendorong program-program pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Adapun fokus pembangunan ini akan berimbang antara pembangunan fisik dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berupa pendidikan dan kesehatan, serta pemberian bantuan bagi masyarakat tidak mampu.

“Fokus pembangunan infrastruktur pemerintah dilakukan untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia agar meningkatkan daya saing ekonomi kita,” ujar Menko Luhut melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Minggu (27/8/2017).

Pada sektor pembangunan infrastruktur, Menko Luhut mengatakan sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, melalui program tol laut. Oleh sebab itu, kini pembangunan infrastruktur tersebut terus digencarkan, terutama Kawasan Indonesia Timur (KIT), salah satunya di Wamena, Papua.

“Kalau dulu buang dana yang tidak pas, sekarang efisiensi dan pas untuk bangun infrastruktur, karena disadari hanya 20% dari dana APBN yang bisa mendanai infrastruktur,” jelas Luhut.

Tol Laut

Program tol laut itu sendiri telah dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat Papua. Pasalnya, oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, papua tidak diperhatikan.

“Baru pada pemerintahan sekarang Papua dibangun,” lanjutnya.

Menko Luhut menambahkan, keinginan Presiden Jokowi yang menginginkan adanya pemerataan ekonomi di Indonesia telah dibuktikan. Salah satunya adalah pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 1.070 kilometer.

“Hal ini diwujudkan Presiden Jokowi bukan hanya sebatas bicara saja, ini merupakan pembuktian perkataannya,” tuturnya.

Menurut Menko Luhut kepercayaan dunia kepada Indonesia terus meningkat. Berdasarkan hasil polling institusi bergengsi dunia, saat ini Indonesia berada di posisi pertama dunia ‘Gold’.

Tentunya, kondisi ini didukung dengan survei rata-rata tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, bahwa semua lini berjalan dengan baik.

Dia menggambarkan bahwa perkembangan di bidang infrastruktur, penurunan angka kemiskinan dan juga investment grade dalam kepercayaan investasi di Indonesia itu semakin baik.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berpacu di 5,1–5,2 %, namun dalam upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan.

Dari sisi komoditas ekspor misalnya, pemerintah telah menekankan untuk melakukan pengolahan, tidak lagi dalam bentuk raw material atau bahan baku.

Sementara, dari investment grade terkait dengan kepercayaan investasi di Indonesia sudah dinilai aman untuk berinvestasi, karena hal ini telah memicu suku bunga turun menjadi 25 basis poin.

sumber: bisnis.com

Peran logistik dalam anomali perekonomian Indonesia

Saat ini kita menyaksikan sebuah anomali antara indikator-indikator ekonomi makro yang bisa dibilang bagus dengan apa yang dirasakan di oleh masyarakat.

Ketika kita melihat media sosial, kita melihat banyak keluhan dari masyarakat. Selain itu ada beberapa indikator ekonomi mikro, seperti sepinya ritel di beberapa pusat perbelanjaan.

Tapi kita juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita cukup stabil, rasio hutang Indonesia, meskipun diasumsikan akan meningkat, masih cukup aman.

Oleh karena itu, anomali ini perlu menjadi hal yang perlu diantisipasi pemerintah karena dalam jangka panjang, hal ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi.

Oleh karena itu, kita perlu menelaah mengapa anomali itu terjadi.

Pertama adalah perubahan prioritas anggaran.

Pemerintah mengalihkan banyak anggaran ke pembangunan infrastruktur, sehingga banyak anggaran yang dipangkas.

Ketika anggaran dialihkan ke infrastruktur, manfaatnya baru akan bisa dirasakan ketika infrastruktur sudah selesai.

Salah satu pengalihan anggaran yang berdampak paling besar adalah pengalihan subsidi, yang cukup banyak dirasakan oleh masyarakat.

Ketika pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pokok seperti listrik bertambah, maka masyarakat harus mengurangi konsumsi sekunder dan tersier (sehingga akan berpengaruh terhadap sektor yang terkait).

Selain itu, beberapa anggaran instansi pemerintah yang dipotong, meskipun seringkali merupakan pemborosan, ada trickel down effect yang banyak ke masyarakat, misalkan anggaran rapat. Itu sangat berpengaruh terhadap penyedia jasa makanan, transportasi dan penginapan.

Kedua adalah perubahan pola perilaku konsumsi, misalnya maraknya toko-toko online, menekan ritel-ritel tradisional. Permasalahannya adalah, ritel tradisional memperkerjakan banyak orang.

Sementara, toko online lebih bisa efisien secara kebutuhan sumber daya manusia,  ketika ritel tradisional kalah bersaing, akan mengurangi banyak lapangan kerja.

Hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah. Pemerintah bisa mendorong revitalisasi sektor ritel.

Salah satu peluang adalah mendukung sektor logistik dan transportasi.

Perkembangan pembelanjaan online akan mendorong berkembangnya sektor logistik yang akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja.

Ketiga adalah Inovasi yang belum teregulasi dengan baik. Munculnya provider transportasi online. Belum ada kejelasan tentang regulasi dengan pajak.

Selain itu, dulu sopir atau pengemudi transportasi umum (taksi atau ojek tradisional) adalah masyarakat yang bisa dibilang miskin dan rentan.

Sekarang dengan adanya transportasi online, banyak masyarakat dengan strata yang lebih tinggi ikut juga jadi pengemudi online (orang kantoran, dll) dan menjadi pesaing transportasi tradisional.

Keempat adalah Perkembangan perkotaan Seiring dengan berkembangnya kawasan perkotaan, terutama metropolitan, peran pusat kota dalam aktivitas ekonomi berkurang.

Sekarang muncul pusat-pusat ekonomi di pinggir kota, sehingga pusat-pusat ekonomi, misal pusat belanja di pusat kota mulai tergerus.

Misal beli elektronik. dulu glodok adalah pusatnya, sekarang, untuk apa ke glodok kalau bisa beli di ITC dekat rumah dengan harga hampir sama? Ini adalah tantangan untuk retail untuk berinovasi

Kelima kurang jelasnya aturan dan aplikasinya. Contoh kasus beras yang selama ini terjadi. Dan juga terkait dengan terkait impor dan ekspor.

Ketika seluruh dunia mulai transformasi ekspor import dari sekala besar yang berbasis industri dan korporate menjadi eksport import berbasis retail, di Indonesia belum jelas.

Sebagai contoh, ketika berada di sebuah negara yang memiliki aplikasi yang baik terkait ekspor dan impor, maka akan sangat mudah untuk melakukan ekspor dan impor pada tingkatan retail.

Bila anda di UK (Inggris Raya) dan hendak beli barang lewat ebay dan hendak membeli barang dari amerika, akan mendapat informasi langsung yang jelas dan transparan tentang harga, biaya transfer dan pajak yang harus dibayar.  Kemudian pajak bisa langsung dibayar lewat ebay (bersamaan dengan bayar barang itu) dan ebay yang akan bayarkan pajak kita.

Kemudian, penjual di Amerika akan mengirimkan barang langsung dengan slip pembayaran pajak yang akan di cek oleh bea Cukai di Inggris dan akan kemudian langsung dikirim ke rumah oleh jasa pos.

Keenam adalah belum optimalnya pengolahan dan nilai tambah. Salah satu contoh adalah kurang optimalnya produksi garam.

Belum lama ini masyarakat dirisaukan dengan langkanya garam sehingga memunculkan kritik karena garam langka meskipun garis pantai Indonesia adalah salah satu yang terpanjang di dunia.

Yang perlu disadari bahwa garam laut adalah produk yang cukup premium dibandingkan garam tambang. tapi potensinya kurang dikembangkan dengan baik sehingga seringkali terjadi kelangkaan garam.

Padahal ini adalah peluang, termasuk bagi swasta, karena bila dioptimalisasi, produksi garam laut bisa menjadi produk unggulan Indonesia dan menjadi sumber pemasukan dari ekspor.

 Sumber:

*Erlangga Agustino Landiyanto, SE, MA. Penulis adalah alumnus FE Universitas Airlangga tengah menempuh studi doktoral di University of Bristol, Inggris / tribunnews.com

 

Patimban segera dibangun bantu urai kepadatan Priok

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan Pelabuhan Patimban di utara Jawa Barat dapat dilakukan pada Januari 2018. Dengan begitu. pelabuhan ini bisa selesai dibangun dan mulai beroperasi secara bertahap pada 2019.

“Kami berharap 2019 bisa beroperasi, paling tidak untuk car terminal-nya (terminal kendaraan),” kata Budi usai acara diskusi di Jakarta, Kamis (27/7).

Budi mengatakan saat ini pihaknya masih menyelesaikan beberapa hal untuk memulai proses pembangunan pelabuhan tersebut. Langkah awal yang dimaksud adalah finalisasi desain rekayasa terperinci atau Detail Engineering Design (DED), pinjaman, hingga siapa yang akan jadi operator.

Pelabuhan Patimban akan memiliki terminal kontainer berkapasitas 7,5 juta TEUs dan terminal kendaraan sebesar 600 ribu unit. Dengan kapasitas ini, Pelabuhan Patimban akan banyak membantu mengurai kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok.

“Selain itu diharapkan pelabuhan ini akan berkolaborasi dengan bandara Kertajati yang selesai Mei tahun depan,” ujarnya. (Baca: Topping Off, Budi Karya Targetkan Bandara Kertajati Beroperasi 2018)

Mengenai skema pengusahaan pelabuhan ini, Budi mengatakan pihaknya akan segera merumuskan hal ini. Dia menjanjikan bahwa pelabuhan ini akan memiliki standar internasional dengan proses pembangunan yang cepat dan mengurangi birokrasi.

Pemerintah dan pihak Jepang juga telah sepakat mengenai porsi kepemilikan saham pada Pelabuhan Patimban. Indonesia akan menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 511 persen. Sedangkan sisanya dipegang Jepang sebesar 49 persen.

Proyek Pelabuhan Patimban ini sempat dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden JICA Shinichi Kitaoka. Selain proyek ini, infrastruktur lain seperti Mass Rapid Transit(MRT) hingga kereta cepat Jawa bagian Utara juga dibahas.

“Lalu penting juga untuk mempercepat proyek yang saat ini (untuk direalisasikan),” kata Kitaoka.

Sumber: katadata.co.id

Direct call dari Priok terus meningkat, transhipment via Singapura anjlok 15%

Tren perdagangan ekspor Indonesia via transit di Singapura (transhipment) terus mengalami penurunan dan hal tersebut diakui Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri sebagai hal baik.

JAKARTA (alfijakarta): “Karena ketergantungan ekspor kita transit melalui Singapura turun,” ujar Kasan kepada wartawan saat ditemui di gedung Kementerian Perdagangan, Rabu (26/7).

Ia mengatakan, penurunan ekspor yang terjadi ke Singapura hampir 15 persen pada semester satu tahun 2017 ini. Hal tersebut dikarenakan membaiknya infrastruktur pelabuhan di tanah air.

Upaya pemerintah memperluas pelabuhan di tanah air seperti di Sumatera, Tanjung Priok di Jakarta dan pelabuhan lainnya diakui Kasan akan membuat Indonesia mampu melakukan ekspor langsung ke negara tujuan, tanpa menjadikan Singapura sebagai negara transit.

Hal tersebut tentunya akan membuat Indonesia memperoleh nilai ekspor yang lebih berkualitas. “Maka infrastruktur punya dampak lebih baik kepada ekspor,” katanya.

Ia menambahkan, pada 2005 ekspor non migas Indonesia ke Singapura sebesar 11 persen dengan nilai 7,1 miliar dolar AS. Sementara ekspor non migas pada semester satu 2017 ini sebesar 4,2 persen.

Diperkirakan, tren ini akan terus menurun dan bahkan menggeser posisi Singapura yang saat ini masuk di jajaran lima besar tujuan ekspor.

“Singapura turun sekali, tapi justru kita tidak risau. Dari tahun 2005 sampai tahun 2017 ketergantungan ekspor non migas kita ke Singapura terus berkurang,” kata Kasan.

Menurut Kasan, Singapura memegang porsi sekitar 15% pada 2005 dari total ekspor non migas Indonesia. Namun pada 2016 dan semester I-2017, persentasenya melorot hanya sekitar 6% dari total ekspor non migas Indonesia.

Lebih jauh kata Kasan, penurunan ekspor ke Singapura tersebut sebenarnya justru kabar baik bagi Indonesia. Turunnya ekspor ke negara tetangga tersebut terjadi karena ekspor langsung Indonesia (direct call) tanpa lewat Singapura (transit) semakin bertambah.

“Ini bagus, kaitannya dengan fungsi infrastruktur pelabuhan kita yang semakin diperbaharui,” ujarnya.

Seperti Tanjung Priok diperluas sehingga kapal-kapal besar bisa masuk, mengurangi transit feeder Jakarta-Singapura, atau direct export jauh lebih besar, ini sesuatu yang positif.

Dia menuturkan, ekspor Indonesia pada tahun 2005 ke Singapura memegang porsi 15% dari seluruh ekspor Indonesia dengan nilai US$ 7,1 miliar.

Rata-rata barang yang diekspor ke Singapura dikirimkan kembali ke negara tujuan akhir. Seperti Tanjung Priok diperluas sehingga kapal-kapal besar bisa masuk, mengurangi transit feeder Jakarta-Singapura, atau direct export jauh lebih besar, ini sesuatu yang positif.

Sementara untuk ekspor Indonesia ke Singapura tahun 2016 yakni sebesar US$ 9,34 miliar dengan porsi 7% dari keseluruhan ekspor non migas Indonesia.

Kemudian di periode Januari-Mei 2017 nilai ekspor Indonesia ke negara itu sebesar US$ 3,72 miliar dengan porsi 6% dari keseluruhan ekspor non migas.

Diungkapkannya, ekspor ke Singapura akan semakin turun jika pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia sudah terbangun, sehingga bisa langsung melakukan ekspor tanpa melewati negara tersebut.

“Kalau di ujung Sumatera sudah ada pelabuhan baru yang dibesarkan, kita bisa melupakan Singapura. Maksudnya kita bisa semakin banyak direct export,” ujar Kasan.

Pada tahun 2016 lalu, negara tujuan eskpor non migas Indonesia terbesar yakni China sebesar US$ 15,11 miliar, diikuti Amerika Serikat US$ 15,3 miliar, Jepang US$ 13,2 miliar, India US$ 9,93 miliar, dan Singapura US$ 9,34 miliar.

sumber: republika.co.id/beritamoneter.com

 

ALFI, EDII & GeTS Asia gelar seminar tentang XBS, Trade2gov & Hive di Jakarta

DPP ALFI bekerjasama dengan PT EDII siap menggelar seminar dengan tema “Menjadi Penyedia Jasa Layanan Kepabeanan Terdepan dengan Peningkatan Nilai Tambah Layanan Forwarder Indonesia” pada 10 Agustus 2017 di Hotel Mercure, Jakarta.

JAKARTA (alfijakarta): Menurut rilis yang dibagikan ALFI yang diterima AlfiJakarta kemarin, topik yang akan dibahas adalah khusus mengenai Cross Border System (XBS), yakni satu solusi otomatisasi untuk memenuhi pelaporan deklarasi kepabeanan guna mempercepat proses pengeluaran barang, yang disampaikan oleh pihak GeTS Asia.

Selain itu, juga akan dibahas tentang Trade2Gov, satu layanan aplikasi yang mempermudah dan mempercepat penyampaikan dokumen kepabeanan dan perijinan, disampaikan oleh pihak PT EDII.

Dari pihak ALFI sendiri akan disampaikan topik mengenai Hive, satu medium untuk membangun kerjasama baru di antara sesama freight forwarder se-ASEAN.

Sebagai informasi, PT EDII adalah pelopor penyedia jasa pertukaran data elektronik satu-satunya di Indonesia.

Sementara GeTS Asia adalah penyedia jasa layanan global trade yang berbasis di Singapura.

Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi:

Sekretariat DPP ALFI/ILFA (Ibu Titie)
E-mail: titie@infa.or.id, nuryawatie@gmail.com
Telpon: 0818-9744-06

Impor merosot karena daya beli domestik rendah?

Pemerintah diminta waspada atas kinerja ekspor-impor Indonesia pada Juni 2017 yang angka impornya menurun lebih tajam dibanding ekpsornya. Meski surplus perdagangan tetap terjadi, namun penurunan impor memberikan sinyal rendahnya daya beli di dalam negeri.

JAKARTA (alfijakarta): Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) M Faisal menilai kinerja perdagangan pada Juni 2017 terbilang tidak sehat lantaran penurunan nilai impor jauh lebih tajam.

Sebelumnya kalangan ekonom sempat memperkirakan penurunan impor lebih karena penurunan permintaan barang konsumsi lantaran pola tahunan di mana pascalebaran memang biasanya konsumsi menurun.

“Tetapi ternyata penurunan impor yang terbesar bukan pada barang konsumsi, tapi dari bahan baku/penolong dan barang modal. Ini kurang sehat karena berarti industri di dalam negeri sedang menahan aktivitasnya, bukan melakukan ekspansi,” jelas Faisal, Senin (17/7).

Sementara itu, Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi menambahkan bahwa penurunan nilai ekspor pada Juni 2017 lebih karena faktor penurunan harga komoditas yang belum pulih sepenuhnya. Hanya saja, menurutnya, penurunan impor bahan baku dan barang modal perlu diwaspadai.

Eric menilai bahwa penurunan impor bisa saja terjadi karena selama periode Ramadhan, ada kecenderungan industri mengerem pembelian mesin dan peralatan mekanik, serta pembayaran listrik. Pembelian mesin produksi biasanya sudah dilakukan di bulan-bulan sebelumnya. Hal ini membuat aktivitas produksi di peiode Ramadhan hingga Lebaran biasanya lebih rendah dibandingkan bulan-bulan lain karena faktor musiman.

“Tapi kita mesti cermati juga apakah penurunan impor ini akan berlanjut pada bulan-bulan selanjutnya. Kalau iya ini bisa jadi indikasi perlambatan produksi dan investasi. Tapi kalau ini hanya sementara, berarti memang karena tren musiman,” kata Eric.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merilis, kinerja perdagangan (ekspor-impor) Indonesia pada Juni 2017 kembali mencatatkan surplus, melanjutnya tren surplus neraca dagang yang sudah terjadi sejak akhir 2016 lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, surplus perdagangan pada Juni 2017 tercatat sebesar 1,63 miliar dolar AS.

Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan bahwa capaian positif kinerja perdagangan ini bisa berlanjut hingga akhir tahun 2017, melihat tren perbaikan yang terus terjadi. Sementara itu, secara kumulatif sejak Januari hingga Juni 2017, nilai surplus perdagangan Indonesia tercatat 7,63 miliar dolar AS.

Suhariyanto menyebutkan, angka ini merupakan yang tertinggi sejak 2012 lalu di mana nilai surplus sempat tembus 15 dolar AS.

Lebih rinci lagi, kinerja surplus bisa dicapai dengan nilai ekspor Indonesia pada Juni lalu sebesar 11,64 miliar dolar AS dan impornya sebesar 10,01 miliar dolar AS.

Raihan kinerja ekspor dan impor pada Juni 2017 sebetulnya mengalami penurunan dibanding capaiannya pada Mei 2017 atau bahkan bila dibandingkan Juni tahun lalu.

Nilai ekspor Juni 2017 mengalami penurunan 18,82 persen dibanding Mei 2017 dan turun 11,82 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara nilai impornya juga menurun sebesar 27,27 persen dibanding Mei 2017 dan turun 17,21 persen dibanding Juni 2017.

sumber: republika.co.id

Roro Priok-Gresik kurangi beban jalan raya oleh truk

Layanan perdana angkutan barang menggunakan kapal jenis roll-roll off (Ro-ro) rute Pelabuhan Tanjung Priok-Gresik Jawa Timur dilakukan melalui dermaga Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) pada hari ini, Kamis (13/7/2017) pukul 01.00 WIB.

JAKARTA (infologistic): Kepala Otoritas Pabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera dan Presdir PT.Arpeni, Oentoro Surya turut hadir saat dimulainya service yang dilayani KM.Roro Sawitri eks MV Calista itu.

Nyoman mengatakan, layanan tersebut menandakan komitmen perusahaan pelayaran dan pemilik truk/pemilik barang dalam mengurangi tingkat kemacetan dan beban jalan raya.

“Yang penting layanan ini berjalan dahulu.Layanan ini sudah sesuai dengan program pemerintah untuk menekan cost logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (13/7/2017).

Dia mengatakan, angkutan barang menggunakan kapal ro-ro tersebut diharapkan bisa lebih efisien ketimbang menggunakan moda darat.

“Kami harapkan layanan ini mendapat dukungan dari semua pihak agar harapan biaya logistik turun bisa dicapai,” paparnya.

Berdasarkan data Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, angkutan ro-ro Priok-Gresik itu dilayani KM.Roro Sawitri yang merupakan eks MV.Calista.

Kapal tersebut sudah tiba/sandar di Pelabuhan Priok pada 7 Juli 2017 pukul : 05:40 WIB, dari pelabuhan asal Hong Kong.

Dalam layanan perdana KM Sawitri di dermaga IKT Pelabuhan Priok tujuan Gresik itu mengangkut (muat) 13 unit kendaraan, sedangkan kegiatan bongkarnya nihil.

sumber: bisnis.com

Hubla kerahkan Roro ke Priok dukung logistik antarpulau

Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diunggulkan saat kampanye pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, yakni tol laut mulai direalisasikan. Hal ini, lantaran Kementerian Perhubungan menargetkan layanan kapal roll on roll off (roro) ke Tanjung Priok, Jakarta Utara meningkat 9 juta TEUs dari 6 juta TEUs.

Untuk itu, Ditjen Perhubungan Laut akan fokus pengembangan program tol laut dengan menargetkan pembangunan pelabuhan laut sebanyak 15 lokasi dan pembangunan kapal perintis sebanyak 65 unit.

“Kami mau agar kapal RoRo efisien agar supply ke Tanjung Priok banyak. Sekarang baru 6 juta, kami targetkan kapasitas jadi 9 juta TEUs di Tanjung Priok agar ada efisiensi dan daya saing meningkat,” terang Menteri Perhubungan Budi Karya dikutip dari kontan.co.id pada Jumat (7/7/2017).

Untuk merealisasikan program tersebut, Ditjen Perhubungan Laut menggelontorkan anggaran sebesar Rp 11,6 triliun. Tol Laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara.

Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.

Tak hanya program tol laut saja, Ditjen Perkeretaapian, akan membangun moda transportasi yang saling terintegrasi, terutama yang dapat terhubung dari dan menuju bandara serta pelabuhan agar mampu mengurangi beban jalan raya untuk angkutan peti kemas.

sumber: infonitas.com

Luhut minta Rini copot Elvyn jika ongkos logistik Priok masih mahal

Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, untuk mencopot Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Elvyn G Masassya, jika tidak bisa membenahi sistem logistik di pelabuhan Tanjung Priok.

Pasalnya, kata Luhut, hingga saat ini ongkos logistik di pelabuhan internasional tersebut masih tinggi. Dia mengungkapkan, waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok memang sudah diturunkan menjadi tiga hari.

Meski demikian, mantan Menkopolhukam ini mengaku belum puas dengan capaian tersebut, karena ongkos logistik masih tetap mahal.

“Dwelling time memang berhasil diturunkan tiga hari sekian itu. Tapi saya pribadi belum puas. Karena ternyata kami cek cost-nya masih tinggi,” katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Awalnya, dia mengira ongkos logistik akan turun seiring dengan dwelling time yang mulai terpangkas. Ternyata, meski dwelling time sudah turun tapi ongkos logistik masih tetap tinggi. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di pelabuhan seakan menikmati hal tersebut.

“Jadi, mereka enggak mau keluar dari comfort zone. Orang menikmati ketidakteraturan di situlah jadi bisa macam-macam,” imbuh dia.

Sebab itu, jenderal bintang empat ini meminta agar ongkos logistik di pelabuhan dapat dituruunkan. Sebab, hingga saat ini inefisiensi di pelabuhan mencpai Rp720 triliun.

“Jadi saya sudah bilang Bu Rini, kalau (Pelindo II) macam-macam ganti saja. We have to make choice,” ujar Luhut.

Penyimpangan manajemen lama

Di tempat terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 4,08 triliun atas perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal atau JICT antara PT Pelindo II dan PT Hutchinson Port Holding (HPH).

“Berdasarkan hasil investigasi, BPK menyimpulkan adanya berbagai penyimpangan dalam proses perpanjangan kerja sama,” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat ditemui di ruang pimpinan DPR, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.

Moermahadi menuturkan indikasi kerugian yang dialami negara berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 2 Juli 2015, yaitu Rp 13.337 per US$.

“BPK menyimpulkan ada penyimpangan dari proses perpanjangan kerja sama yang ditandatangani 5 Agustus 2014.”

Adapun rincian penyimpangan-penyimpangan tersebut yang pertama adalah rencana perpanjangan kerja sama itu tak pernah dibahas dan dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), serta tak dimasukkan ke Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Padahal rencana perpanjangan ini telah diinisiasi oleh Direktur Utama PT Pelindo II saat itu sejak 2011. “Serta tidak diinformasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan dalam laporan tahunan 2014,” ujar Moermahadi.

Lalu penyimpangan kedua adalah perpanjangan perjanjian kerja sama tersebut terjadi tanpa adanya izin konsensi ke Menteri Perhubungan. Kemudian penunjukkan PT Hutchinson Port Holding oleh Pelindo II sebagai mitra juga dilakukan tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang seharusnya.

Penyimpangan keempat adalah perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT ditandatangani oleh Pelindo II dan HPH, meski belum ada persetujuan di dalam rapat umum pemegang saham dari Menteri BUMN.

Terakhir penunjukkan Deutsche Bank sebagai financial advisor oleh Pelindo II dinilai dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

Pekerjaan DB berupa valuasi nilai bisnis perpanjangan perjanjian kerja sama itu diduga dipersiapkan untuk mendukung tercapainya kerja sama dengan PT HPH.

sumber: sindonews.com/tempo.co