Semua artikel oleh admin

ALFI & Bank Danamon Tbk Kerjasama Layanan Logistik

JAKARTA (Alfijak): Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menggandeng PT.Bank Danamon Indonesia Tbk, untuk kerjasama pengembangan layanan pembayaran kegiatan bidang logistik dan kepelabuhanan atau smart port.

Herman Savio, Kepala Keuangan dan Pengembangan Bisnis PT.Bank Danamon Tbk, mengatakan perseroan kini terus mengembangkan dan mensupport kegiatan pembayaran secara online di ekosistem pelabuhan dan logistik.

“Dengan kerjasama ini merupakan awal untuk bisa melakukan sistem pelayanan delivery order (DO) pelayaran dari manual ke digital,”ujarnya.

Kerjasama dituangkan melalui MoU antara Bank Danamon & ALFI/ILFA dalam Strategic Partnership For Logistics & Port Solution, di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Dia mengungkapkan, perseroan sebelumnya banyak bergerak di bidang multifinance dan saat ini fokus pada inovasi pengembangan layanan digita dan online finance.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, pelaku bisnis logistik tetap optimistis tranformasi digital di Indonesia meskipun ditengah isue pemilu dan perang dagang China dan Amerika.

“Transformasi digital kita lakukan saat ini, kalau kita gak mau ketinggalan dengan negara-negara lainnya,”ujarnya.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation Forwarder Association (AFFA) itu juga mengatakan,pembangunan sektor logistik tidak terlepas dari empat hal yang perlu diperhatikan.

Pengembangan logistik, kata dia, bergantung pada pembangunan infrastruktur, suprastruktur, fiskal dan moneter, serta pendidikan.

“Kerjasama AlFI dan Bank Danamon ini dalam kaitan pengembangan suprastruktur logistik itu,”ujar Yukki.

Ini Sejumlah Persoalan Yang Masih Disoroti ALFI

Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA (Alfijak): Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengharapkan pembayaran uang jaminan kontainer melalui  asuransi dapat terwujud.

“Kami sudah mengirim surat kepada Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut (Lala)  Kemenhub Wisnu Handoko  menayakan tindak lanjut soal uang jaminan kontainer melalui  asuransi tersebut,” kata Ketum DPW ALFI DKI, Widijanto, baru-baru ini.

Widijanto mengatakan akhir Desember 2018 lalu, sempat digelar Focus Group Discussion (FGD) dipimpin Wisnu Handoko membahas  uang jaminan kontainer  dengan sistem asuransi.

Dalam rapat yang dihadiri ALFI, INSA, GINSI, Indonesia  Shipping Agency Association (ISAA) dan surveyor tidak ada pihak yang tidak setuju dengan usul ALFI pembayaran uang jaminan kontainer melalui  asuransi.

Widijanto mengatakan  ALFI sangat berharap  pembayaran uang jaminan kontainer dengan asuransi dapat terlaksana khususnya untuk meringankan beban Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai wakil pemilik barang.

Menurut Widijanto, pembayaran uang jaminan kontainer secara tunai sebesar Rp 1 juta  untuk 20 feet dan Rp 2 juta (40 feet) sangat memberatkan bagi PPJK sebagai wakil pemilik barang yang umumnya pengusaha UKM.

“Anda bayangkan  kalau PPJK menangani 100 kontainer berarti perlu disiapkan uang jaminan kontainer 100-200 juta. Ini cukup mengganggu perputaran modal PPJK. Karena pengembaliannya cukup lama sampai sebulan lebih,” katanya.

Tumbuh 30%

Asosiasi itu meyakini prospek bisnis forwarder dan logistik pada 2019 masih bergairah.

Menurut Widijanto, kecenderungan kegiatan logistik pada tahun depan akan tetap tumbuh, seiring bertambahnya perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Di Jakarta saja hingga Nopember 2018 ini terdapat 1.800 perusahaan forwarder dan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) yang aktif. Jumlah ini naik ketimbang tahun lalu sebanyak 1.400-an perusahaan,”ujarnya.

Widijanto mengatakan, tumbuhnya jumlah perusahan di sektor logistik, forwarder maupun PPJK di DKI Jakarta itu belum tentu sebanding dengan pertumbuhan arus kargo yang di tangani melalui pelabuhan Tanjung Priok.

“Kalau dari jumlah perusahaan logistiknya di DKI ada pertumbuhan hingga lebih 30%, namun volume kargo di Priok berdasarkan data yang kami peroleh hanya tumbuh 6% untuk peti kemas dan sekitar 12% untuk non kontainer,”paparnya.

Dia mengatakan, dengan kondisi itu, saat ini persaingan bisnis logistik maupun forwarder di DKI semakin ketat, sedangkan disisi lain ‘kue’ kargonya hanya naik tipis.

“Pada akhirnya, perusahaan forwarder dan logistik yang berkompetisi itu harus mengedepankan service, efisiensi dan customer oriented,” ucapnya.

Widijanto juga mengatakan, ALFI sudah menyampaikan tiga persoalan krusial di bisnis logistik yang mesti ditindaklanjuti implementasinya oleh Kementerian Perhubungan guna meningkatkan daya saing.

Ketiga persoalan itu yakni; pertama, terkait masih ditariknya uang jaminan kontainer oleh perusahaan pelayaran asing untuk kegiatan import.

Kedua, implementasi permenhub No:25/2017 tentang batas waktu penumpukan petikemas maksimal tiga hari secara konsisten dan konsekwen di empat pelabuhan utama yaitu Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak dan Makassar.

Ketiga, agar ada mandatori terhadap pelayaran asing untuk melakukan pertukaran data secara elektronik dengan customernya agar implementasi dokumen delivery order (DO) secara elektronik di pelabuhan-pelabuhan utama itu bisa dilaksanakan. (ri)

Keagenan Kapal Agar Manfaatkan Digitalisasi

JAKARTA (Alfijak): Usaha keagenan kapal didorong memanfaatkan digitalisasi dalam peningkatan pelayanan angkutan laut agar lebih efektif, efisien, cepat dan bermutu.

Perusahaan keagenanan kapal yang tergabung dalam Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) untuk meningkatkan peran dan fungsi keagenan kapal lebih profesional dan berdaya saing global.

Rakernas ISAA tersebut dibuka Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub, Wisnu Handoko, di Jakarta pada Jumat (25/1/2019).

Rakernas yang menjadi ajang konsolidasi dan dikemas dengan dialog interaktif yang menghadirkan nara sumber kompeten itu dihadiri seluruh perwakilan wilayah (DPW/DPC) ISAA yang ada di Indonesia.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan pemerintah akan terus mendukung pengembangan industri pelayaran di Indonesia, salah satunya jasa keagenan kapal.

“Tentunya untuk era saat ini, pengembangan bidang keagenan kapal harus disertai pemanfaatan teknologi agar hasilnya menjadi lebih baik dan memiliki nilai competitiveness yang mampu bersaing di level Internasional,” ujarnya.

Wisnu berharap Indonesia Ship Agencies Association (ISAA) dapat mendorong anggotanya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sehingga memberikan kemudahan informasi dan layanan.

Ditjen Perhubungan Laut, lanjut dia, mendapatkan mandatori pengembangan Inaportnet secara nasional dan mendorong enforcement delivery order (DO) online dengan bekerja sama dengan Ditjen Bea dan Cukai.

“DO online harus bisa terintegrasi antarinstitusi di kepelabuhanan. Ditjen Perhubungan Laut akan berkerja sama dengan Ditjen Bea dan Cukai untuk enforcement DO online. Bagaimana di era digital ini, kita bisa menangkap peluang. Dan ini menjadi tantangan usaha keagenan di sini,” tutur Wisnu.

Menurut data Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Simlala), sejak 2017 hingga kini sudah ada 297 surat izin usaha perusahaan keagenan kapal (SIUPKK) yang telah diterbitkan. Adapun jumlah pemberitahuan keagenan kapal asing (PKKA) yang telah diterbitkan pada 2018 sebanyak 12.772 PKKA.

Wisnu menuturkan efisiensi pelaksanaan kegiatan keagenan kapal sangat menentukan kelancaran pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Oleh karena itu, manajemen usaha keagenan kapal harus dikelola secara optimal agar tidak menjadi hambatan dalam kelancaran lalu lintas kapal dan barang serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang akhirnya membebani dunia usaha dan masyarakat.

Ketua Umum DPP ISAA Juswandi Kristanto mengatakan perjuangan asosiasi dalam mendorong pemerintah untuk menerbitkan perizinan usaha keagenan kapal di Indonesia cukup panjang.

“Alhamdulillah, saat ini pemegang SIUPKK sudah mencapai 303 perusahaan sejak mulai diterbitkan pada 2017. Artinya, perkembangan usaha keagenan kapal cukup pesat,” ujarnya.

Usaha keagenan kapal merupakan amanat UU Pelayaran dan PP No 20/2010 tentang Angkutan di Perairan yang pelaksanaannya diatur dalam PM No 11/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.(ri)

Dukung Industri Logistik, Isuzu Luncurkan Head Truck Varian Baru

JAKARTA (Alfijak): Guna mendukung industri logistik nasional, produsen otomotif PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) meluncurkan model baru New Isuzu Giga Tractor Head yang terdiri empat varian.

Dikutip dari gatra.com, keempat varian itu yakni, Isuzu Giga GXZ 60 K ABS, Isuzu Giga GVZ 34 K HP ABS, Isuzu Giga GVR 34 J HP ABS, Isuzu Giga FVR 34 P TH.

“Isuzu Giga menyasar pasar truk rigid yang beralih ke tractor head karena dapat mengangkut beban lebih besar,” kata GM Sales Division PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Yohanes Pratama di Jakarta, Kamis (24/1/2018).

Yohanes menjelaskan, berdasarkan peraturan titik sumbu beban yang diizinkan, maka sebuah tractor head dapat menanggung beban 32,7 ton hingga 46,1 ton.

Selain itu, jelang Euro 4 mesin diesl pada 2021, Isuzu yang mengadopsi teknologi common rail yang lebih ramah lingkuungan. IAMI belum merilis harga tractor head ini. Namun dijanjikan akan kompetitif.

Model baru ini menjadi salah satu senjata IAMI untuk meningkatkan penjualan tahun ini. Sejumlah indikator ekonomi yang bergerak positif mendorong pabrikan ini optimis memasang target penjualan 21,6 persen lebih tinggi dari tahun 2018 lalu atau mencapi 30.750 unit.

Pada 2018, Isuzu mencatat penjualan sebesar 25.286 unit. Angka ini meningkat 23 persen dibandingkan penjualan Isuzu pada tahun 2017. Pencapaian ini lebih banyak disumbangkan Isuzu Elf, GIGA dan mu-X.

Selain menghadirkan model-model baru, Isuzu juga akan meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan penjualan dan layanan purna jual.

Saat ini Isuzu memiliki 107 oulet, 28 satellite dan 950 mekanik, 2.384 part network yang terbesar di 355 kota di seluruh Indonesia, 12 part Depo di Medan, Pekanbaru, Surabaya, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Lampung, Semarang, Palembang, Manado, dan Bali.(ri)

Bantuan Kemanusiaan Li Ka Shing Foundation & Hutchison

Rianti Ang CEO HPI (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA (Alfijak) : Dana bantuan kemanusiaan senilai US$5 juta atau setara Rp75 miliar yang disalurkan Li Ka Shing Foundation-CK Hutchison Holdings untuk korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, telah terpakai lebih dari 90%.

Pada Oktober 2018, Li Ka Shing Foundation-CK Hutchison Holdings, melalui Chief Executive Officer (CEO) Hutchison Port Indonesia (HPI) Rianti Ang telah menyerahkan bantuan itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani bersamaan dengan acara peluncuran Sustainable Development Goals (SDG) Indonesia One .

SDG sebuah platform kerjasama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari private, filantrofi, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor.

Laporan per Desember 2018 menyebutkan sekitar Rp63 miliar di antaranya digunakan untuk membangun hunian sementara (huntara) yang tersebar di tiga lokasi di Palu, yakni di Petobo, Pacuan Kuda, dan Universitas Tadulako.

Sebagian dana lainnya dipakai untuk pengadaan fasilitas kesehatan di rumah sakit di Palu dan fasilitas pengolahan air bersih berkapasitas 10 liter per detik di Kawatuna, Palu.

Adapun sisa dana bantuan kemanusiaan akan digunakan a.l. untuk pembentukan kerja sama dengan pemerintah daerah atau lembaga lain untuk penyusunan studi kelayakan dan detail engineering design untuk penyiapan rekonstruksi infrastuktur serta rekonstruksi fasilitas umum dan fasilitas sosial di daerah terdampak bencana.

“Kami mendapat laporan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI sebagai pengelola dana bantuan Li Ka Shing-CK Hutchison bahwa penggunaan dananya sudah terserap dengan baik. Semoga fasilitas hunian sementara dan beberapa fasilitas kesehatan dapat membantu masyarakat Palu-Donggala untuk bangkit menjalani hidup yang lebih baik,” kata Rianti Ang dalam siaran pers, Rabu (23/1/2019).

Pengadaan huntara ditargetkan 48 unit yang 35 unit di antaranya saat ini hampir rampung. Sebagian besar huntara berada di site Petobo, yakni sebanyak 33 unit. Sisanya sebanyak 10 unit berada di Pacuan Kuda dan 5 unit di Universitas Tadulako.

Wilayah Petobo merupakan salah satu daerah terparah yany menjadi korban gempa dan tertimbun lumpur (likuifaksi). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 744 unit rumah di Petobo tertimbun lumpur akibat gempa bumi pada 28 September 2018.

Hutchison Holdings sejauh ini telah mengembangkan sejumlah usaha di Indonesia, a.l. bisnis pengelolaan terminal peti kemas melalui PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Koja, bisnis telekomunikasi melalui Hutchison 3 Indonesia (Tri), dan Watsons CK, perusahaan ritel yang fokus pada produk kesehatan dan kecantikan.

CK Hutchison Holdings (CKHH) adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di lebih dari 50 negara dengan karyawan melebihi 300.000 orang di seluruh dunia. Adapun Li Ka Shing Foundation (LKSF) yang didirikan pada 1980 telah menginvestasikan lebih dari 20 miliar dolar Hong Kong untuk inisiatif pendidikan, layanan kesehatan dan penelitian secara global.(ri)

Mendorong Digitalisasi Layanan Angkutan Laut & Kepelabuhanan

Hasil gambar untuk port digitalisation photos

JAKARTA (Alfijak): Kementererian Perhubungan (Kemenhub) mendorong stakeholders (pemangku kepentingan) angkutan laut dan kepelabuhanan memanfaatan perkembangan teknologi informasi atau digitalisasi dalam layanannya.

Dirjen Perhubunagan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo megemukakan bahwa layanan berbasis digital harus terus dilakukan guna memperkuat layanan online yang sudah ada dan secara bertahap menggantikan proses-proses pelayanan yang saat ini masih dilakukan secara manual.

“Saya selalu meminta kepada seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk terus memperbaiki dan meningkatkan digitalisasi layanan di Pelabuhan,” ujar Dirjen Agus Selasa (22/1/2019) dalam Seminar Inaportnet di Le Meridien Hotel, Jakarta.

Menurutnya,  salah satu kunci mendorong pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dapat bersaing secara global adalah dengan cara memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah dan transparan yang tentunya harus didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Digitalisasi pelabuhan yang sudah dilakukan melalui Inaportnet,  tuturnya,  hanyalah salah satu segmen untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan national competitiveness.

Dengan penerapan Inaportnet, lanjut Agus, proses-proses di Pelabuhan menjadi lebih cepat, efisien, transparan dan kompetitif, yang tentunya dapat menurunkan cost.

“Ayo kita bersama bicara tentang competitiveness negeri kita. Bagaimana mewujudkan cost nasional yang kompetitif supaya ekspor kita bisa bersaing dengan dunia internasional,” kata Agus.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko, menambahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom) Perhubungan telah menerapkan Inaportnet secara bertahap di enam belas) Pelabuhan sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017.

“Inaportnet versi 1.0 ini kita terapkan untuk memberikan layanan kapal di Pelabuhan yang lebih transparan, cepat, mudah dan murah,” ungkap Capt. Wisnu.

Ditjen Perhubungan Laut dan Pustikom kembali melakukan pengembangan Inaportnet dan berhasil meluncurkan Inaportnet versi 2.0 pada tanggal 29 Juni 2018. Inaportnet versi kedua ini digunakan untuk layanan barang, khususnya peti kemas, serta penerapan Delivery Order (DO) Online di 10 terminal peti kemas internasional yang terdapat di lima pelabuhan, yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Tanjung Emas.

“Penerapan Inaportnet 2.0 ini memberikan manfaat dalam penghematan biaya operasional dan mempersingkat waktu pelayanan kapal dan barang di pelabuhan,” jelas Wisnu.

Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2016 sampai dengan saat ini Inaportnet telah membawa cukup banyak perubahan yang bermanfaat dalam pelayanan pelabuhan. (ri)

 

 

BGR Logistics Optimalisasi Lahan Strategis

JAKARTA (Alfijak) : Dalam rangka optimalisasi lahan startegisnya, perusahaan plat merah penyedia jasa logistik, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan Perum Perumnas.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama BGR Logistics, M. Kuncoro Wibowo, dan Direktur Utama Perum Perumnas, Bambang Tri Wibowo, pada Senin (21/1/2019).

Dalam kesempatan yang sama Kuncoro menjelaskan bahwa salah satu aset lahan strategis yang dimiliki oleh BGR Logistics adalah komplek pergudangan BGR Logistics Regional DKI Jakarta yang berada di kawasan Kelapa Gading.

Pada lokasi tersebut BGR Logistics memiliki luas lahan sekitar 21 hektare yang direncanakan akan dibangun kawasan logistik terpadu, yang juga terdapat hunian dan kawasan komersial.

Kuncoro mengungkapkan supaya dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, BGR Logistics dan Perum Perumnas dapat segera merealisasikan kerjasama untuk bentuk pengembangan aset lahan milik BGR Logistics.

“Tentunya pengembangan ini akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh kedua belah pihak nantinya,” jelas Kuncoro dalam keterangannya, Senin (21/1).

Lebih lanjut, Kuncoro mengungkapkan bahwa penandatangan kesepahaman ini juga merupakan bentuk sinergi BUMN.

Selain itu, BGR Logistics juga mempercayai bahwa Perum Perumnas telah terbukti berpengalaman dalam hal pengembangan lahan agar lebih optimal.

“Dengan sinergi ini, nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi BGR Logistics dan Perumnas, dan juga bagi negeri dalam hal ini masyarakat nantinya,” terangnya.

Sementara itu Direktur Utama Perum Perumnas, Bambang Triwibowo, menjelaskan bahwa sinergi BUMN ini merupakan salah satu upaya Perumnas dalam mengurangi angka backlog.

Selain itu juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat menengah bawah di area dengan serapan pasar yang tinggi sehingga produk yang kami hasilkan adalah tepat sasaran.

Inisiasi sinergi BUMN ini dengan mengoptimalkan lahan idle akan terus kami garap kedepannya, seperti layaknya dengan KAI dengan konsep terintegrasi transportasi yang telah kami gaungkan di tahun sebelumnya,” urainya.

Lokasi yang akan dikerjasamakan dengan BGR Logistics ini sudah melalui beberapa kajian hingga pada tahapan hasil bahwa feasible untuk dikembangkan.

“Jadi kami tidak asal mengembangkan, sudah melalui beberapa tahap kajian, dan terdapat potensi pasar yang baik pada lokasi ini,” terang Bambang.

Perumnas berencana membangun hunian, lengkap dengan area komersial sebagai sarana pendukung kegiatan perekonomian di kawasan hunian ini, sehingga nantinya dapat difungsikan berbagai macam usaha oleh para penghuni. Adapun backlog tertinggi terdapat di area Jakarta, sekitar 52%. (ri)

 

Aju Dokumen Ekspor Impor Via PDE Internet Berjalan Mulus

JAKARTA (Alfijak) : Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan selama dua pekan implementasi pertukaran data elektronik (PDE) internet untuk kegiatan impor dan ekspor berjalan lancar.

Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, mengatakan hingga saat ini belum ada keluhan terhadap PDE internet yang mulai diterapkan sejak 1 Januari 2019 itu.

“Alhamdulillah kami (ALFI) DKI belum mendengar adanya keluhan. Ini artinya PDE internet berjalan lancar,” ujarnya kepada Tabloid Maritim, Jumat (18/1/2019).

PDE internet bukan hal baru sebab sudah dijalankan sejak 2016 bersamaan dengan PDE EDI. Sehingga sebelum 1 Januari 2019, ada dua opsi memasukan data ekspor-impor ke Bea Cukai.

Namun mulai 1 Januari 2019, Bea Cukai hanya menerima submit data ekspor-impor melalui PDE internet. Dengan kebijakan itu maka importir dan eksportir bisa submit data dimana pun dan kapan pun selama ada akses internet.

Menurut Adil, transformasi dari PDE  Electronic Data Interchange (EDI) ke PDE internet pada kegiatan ekspor impor telah disosialisasikan Ditjen Bea dan Cukai, sehingga para pelaku usaha logistik telah mempersiapkannya.

Adil mengungkapkan bahwa jauh hari sebelum hal itu diimplementasikan, ALFI sudah mensosialisasikan kepada perusahaan forwarder maupun PPJK anggota asosiasi itu di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu di sejumlah pelabuhan.

“Makanya saat implementasi PDE internet per 1 Januari 2019 tidak ada masalah dan berjalan lancar,” ucapnya.

Pegiat logistik ekspor impor dari PT. Tender Marine Indonesia (TMI)  mengatakan implementasi PDE internet tidak ada hambatan sampai saat ini.

“Gak ada masalah, pengajuan dokumen lewat PDE internet berjalan lancar,” ujar Dirut TMI, Tjejep Zahrudin, dikonfirmasi Tabloid Maritim.

Dia mengatakan, PDE via internet memudahkan pelaku usaha dalam memasukan atau submit dokumen ekspor-impor melalui modul Bea Cukai secara online. Selain itu tidak berbayar alias gratis.

GENERASI 3

Sebelumnya, Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu mengatakan bahwa telah diimplementasikan menifest generasi 3 dalam kegiatan ekspor impor yang merupakan versi paling mutakhir yang mengedepankan prinsip otomasi dan simplifikasi sejalan dengan program reformasi Bea dan Cukai.

Adapun beberapa prinsip yang diusung dalam sistem ini di antaranya advance manifest system 24 jam sebelum kedatangan untuk sarana pengangkut laut sehingga customs clearance bisa dilalukan lebih cepat.

Selain itu, melalui sistem ini otoritas juga menambah non-vessel operating common carrier (NVOCC) dan penyelenggara pos agar pengajuan manifest dapat lebih cepat oleh masing-masing penerbit dokumen.

“Bea cukai juga menerapkan prinsip manajemen risiko perubahan manifest di mana perubahan dapat dilakukan secara online dan tidak semua perubahan wajib persetujuan kepala kantor, pencantuman NPWP, dan penutupan pos manifest,” ujarnya.

Penerapan Manifest Generasi 3 telah dilakukan secara bertahap yang dimulai pada tanggal 28 Desember 2017 di Kantor Pabean di Jakarta.

Menurutnya, hingga Agustus 2018, sistem ini telah diterapkan secara bertahap pada 12 Kantor Pabean utama di seluruh Indonesia yang meliputi enam (6) pelabuhan dan tujuh (7) bandara utama di mana secara statistik mewakili lebih dari 80% volume impor dan ekspor nasional.

Pada 26 September 2018, sistem Manifest Generasi 3 diberlakukan di seluruh pelabuhan dan bandara internasional yang diawasi oleh 104 Kantor Pabean di seluruh Indonesia.

Pengimplementasian Manifest Generasi 3 telah memberikan dampak positif dan menciptakan berbagai kemudahan di antaranya penurunan dwelling time khususnya pre-clearance di mana berdasarkan data di pelabuhan Tanjung Priok, terjadi penurunan pre-clearance sebesar 0,81 hari atau 19,69% setelah mandatori sistem Manifest Generasi 3. (ri)

Program Tol Laut Diklaim Perkuat Jalur Pelayaran & Logistik

SURABAYA (Alfijak): Program tol laut yang menjadi salah satu program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diyakini dapat memperlancar dan mengefisienkan angkutan barang secara rutin, terjadwal, dari Barat sampai ke Timur Indonesia.

Pemerintah mengklaim program ini juga untuk memperkuat jalur pelayaran dan logistik.

“Kendati dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, namun secara bertahap nantinya bisa terselesaikan,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko , saat jadi pembicara kunci pada Focus Group Discussion (FGD) Tol Laut dengan tema “Melanjutkan Konektivitas, Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga di Hotel Garden Palace Surabaya, Kamis (17/1/2019).

Menurutnya, sejak program tol laut dicanangkan pada 2015, pelaksanaan program itu masih harus terus dioptimalkan agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung, yakni mampu menurunkan biaya logistik dan menekan angka disparitas harga barang.

“Dari tahun ke tahun penyelenggaraan angkutan barang di laut (tol laut) terus ditingkatkan. Ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah trayek, yang pada 2018 dan 2019 mencapai 18 trayek dilayani oleh 19 kapal,” kata dia.

Dari total 18 trayek pada 2019, sebanyak lima (5) trayek diopersikan oleh PT. Pelni, dua (2) trayek PT. ASDP dan empat (4) trayek oleh Djakarta Lloyd melalui penugasan. Sedangkan tujuh (7) trayek lainnya dioperasikan oleh perusahan pelayaran swasta melalui mekanisme pelelangan umum.

Kapal-kapal tol laut tersebut akan menyinggahi empat (4) pelabuhan pangkal, enam (6) pelabuhan transshipment dan 66 pelabuhan singgah.

Pada tahun 2019, subsidi angkutan tol laut mengalami penurunan sekitar 50 persen, dari 2018 sebesar Rp. 447,6 miliar jadi Rp. 222 miliar tahun 2019.

Kendala lain dalam program tol laut yakni masih minimnya fasilitas bongkar muat di beberapa pelabuhan singgah dan belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam tata kelola operasional tol laut.

“Ke depan Pemerintah bersama pihak terkait berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang yang profesional serta transparan melalui digitalisasi sistem pelayanan pelabuhan,” ujar Wisnu.

Hal lain yang harus dilakukan, imbuhnya, yakni dengan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan peralatan dalam mendukung pelayanan serta mengoptimalkan pelabuhan sebagai lokasi transhipment petikemas, baik domestik maupun internasional.

Dari data realisasi muatan berangkat tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 229.565 ton dengan 239 voyage. Sedangkan untuk realisasi muatan balik tercatat sebesar 5.502 ton sehingga harus terus ditingkatkan.

“Kurang optimalnya muatan balik juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dicari solusinya,”jelasnya.(ri)