Semua artikel oleh admin

Rilis Media

ALFI : 3.887 Pelaku Logistik Telah Tersertifikasi BNSP

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), mengungkapkan hingga saat ini terdapat sebanyak 3.887 pelaku jasa transportasi dan logistik Indonesia yang direkomendasikan kompeten dan telah mendapat sertifikat kompetensi dari badan nasional sertifikasi profesi (BNSP) RI.

Sejak dicanangkan pada tahun 2015 tentang sertifikasi kompetensi terutama di sektor transportasi dan logistik, ALFI/ILFA sangat mendukung langkah tersebut.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ,Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan program ini sangat penting mengingat pelayanan jasa logistik sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kompetensi para SDM di industri ini.

Sebagai perusahaan jasa, imbuhnya, para penyedia jasa logistik harus bisa memberikan layanan yang cepat, tepat, akurat, modern, terintegrasi dan kualitas layanan yang efektif dan efisien.

“Hal ini tidak hanya bisa didukung oleh pengetahuan para SDM yang bekerja di dalamnya, tetapi juga terkait keahlian (skill) dan sikap (attitude) di dalam melayani pelanggan,” ujarnya.

ALFI/ILFA mengambil langkah cepat bekerjasama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) Republik Indonesia mendidik para asesor di sektor transportasi dan logistik.

Bersama dengan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki), ALFI/ILFA bersama-sama mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi bernama LSP Logistik Insan Prima dengan didukung asesor yang lulus dan mendapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI.

“Proses uji kompetensi terus dilakukan sejak tahun 2015 sampai saat ini dengan menghasilkan sertifikasi sebanyak 3,887 pelaku jasa transportasi dan logistik yang direkomendasikan kompeten dan mendapat sertifikat kompetensi dari BNSP RI,” ujar Yukki.

Kompetensi yang diujikan termasuk skema warehouse operator, warehouse supervisor, logistik administrative officer, freight forwarder dan supply chain manager.

Selain staff dan pelaku operasional lapangan di gudang serta jabatan manajerial seperti tersebut, dilakukan juga uji kompetensi terhadap pengemudi angkutan barang yang terdiri dari pemgemudi angkutan peti kemas dan pengemudi angkutan  angkutan barang berbahaya.

Adapun jumlah pengemudi yang dilakukan uji kompetensi baru sebanyak 444 orang dinyatakan kompeten.

“Uji kompetensi ini sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan pengangkutan barang dan keselamatan angkutan di jalan,” papar Yukki.

Oleh karena itu, tambahnya, dorongan Pemerintah untuk memastikan dilakukannya pembekalan berupa pelatihan dan uji kompetensi bagi para pengemudi, sangat diperlukan.

“Sebab, pelatihan dan uji kompetensi sektor transportasi dan logistik akan memberikan support yang besar di dalam.menciptakan operasi logistik yang handal dan berkualitas demi logistik yang baik dan maju di Indonesia,” jelas Yukki.

Direktur Eksekutif ASEAN AFFA, Suprapto Suwaji mengatakan, sertifikasi kompetensi juga sangat diperlukan untuk mengakomodasi kualitas standard pelayanan sektor transportasi dan logistik di tingkat ASEAN guna menyambut inisiatif kemudahan transportasi dan logistik di kawasan termasuk AFAMT (sektor Multimoda) dan ACTS (kemudahan  lalu lintas barang transit antar negara ASEAN ).

Menurutnya, dengan dilakukan sertifikasi kompetensi sektor transportasi dan logistik, kualitas pelayanan perusahaan penyedia jasa logistik akan menjadi meningkat demi mencapai kelancaran arus barang dan kepuasan pelanggan.

“Peluang kerja juga terbuka tidak hanya di Indonesia tetapi juga di perusahaan penyedia jasa logistik di  kawasan ASEAN,” ujar Suprapto.(*)

Rilis Media

Kompetensi SDM, Kunci Utama Layanan Logistik & Rantai Pasok untuk Kemajuan Industri

ALFIJAK – Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan logistik dan rantai pasok nasional.

“Kami sangat meyakini bahwa SDM menjadi kunci logistik dan rantai pasok, Oleh karenanya ALFI akan terus fokus untuk hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap kemajuan Industri,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, pada Selasa (4/10/2022).

Dia juga menegaskan, selain pengembangan kompetensi SDM, adaptasi terhadap perubahan atau tranformasi bidang logistik dan rantai pasok dibutuhkan kreatifitas berfikir dan membuat inovasi/terebosan baru jika ingin mewujudkan efisiensi serta efektifitas layanan logistik dan rantai pasok.

Yukki mengingatkan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), SDM yang kompeten dan profesional, mulai dari tingkat operasional sampai manajerial, menjadi salah satu kunci penggerak perbaikan logistik nasional.

Selain itu, imbuhnya, pengembangan SDM  juga selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang jasa, harus memiliki tenaga teknis kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Yukki menjelaskan, kompetensi SDM yang mumpuni berperan vital lantaran terdapat banyak kegiatan dalam proses logistik dan rantai pasok, yakni mulai dari asal barang (hulu) sampai ke konsumen akhir (hilir),

“Makanya dalam hal ini, sudah sejak lama kami (ALFI) terus mendorong peningkatan kualitas SDM logistik dan rantai pasok di tanah air melalui ALFI Institute yang telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga pendidikan ataupun politeknik, perusahaan swasta maupun BUMN hingga masyarakat pelaku usaha logistik nasional dalam mengakomodir peningkatan kualitas SDM logistik dan rantai pasok tersebut,” ucapnya.

Yukki menambahkan, ALFI juga berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Logistik Insan Prima/LIP sebagai lembaga sertifikasi yang independen.

Sebelumnya, Kemenko Perekonomian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kadin Indonesia sepakat untuk mengesahkan Peta Okupasi Nasional Bidang Logistik dan Supply Chain yang disaksikan wakil dari asosiasi di bidang logistik maupun perwakilan pelaku logistik dari industri manufaktur.

Peta okupasi tersebut diharapkan menjadi referensi nasional bagi Kementerian/lembaga teknis dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang logistik, maupun dunia usaha dalam pengembangan karier profesional SDM logistik dan supply chain  serta proses perencanaan/rekrutmen SDM berbasis kompetensi.

Selain itu ditujukan untuk Lembaga pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran agar menghasilkan output sesuai kebutuhan industri, maupun  Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam mengembangkan skema sertifikasi yang akan digunakan sebagai rujukan untuk menyusun materi uji kompetensi, menyediakan tenaga penguji (assessor), dan melakukan asesmen.

Peta okupasi nasional ini disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri atas perusahaan manufaktur, asosiasi usaha, penyedia jasa logistik, akademisi, lembaga pelatihan dan sertifikasi.

Peta okupasi nasional diharapkan sebagai informasi jabatan-jabatan pekerjaan di bidang logistik dan rantai pasok, dapat menjadi instrumen dan sumber informasi untuk mendukung berjalannya proses link and match antara kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi dengan skill yang dibutuhkan industri.

Hal ini kemudian dituangkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Logistik, serta dapat menjadi dasar dalam perumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang logistik.[*]

Rilis Media

PIP Semarang & ALFI Institute, Kolaborarasi Diklat FIATA Diploma-Geneva

ALFIJAK– Peran dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang logistik dan rantai pasok, sangatlah vital.

Untuk menciptakan kualitas SDM yang mumpuni dan berkelanjutan di bidang tersebut, telah dilakukan k<span;>erjasama pendidikan dan pelatihan (diklat) antara Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia /ALFI Institute.

Hal ini juga sekaligus sebagai implementasi MoU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI dengan ALFI dan ALFI Institute melalui Pendidikan FIATA Diploma in Freight Forwarding & Logistik yang berstandar sertifikat global.

Pendidikan yang diikuti para Pengajar di lingkungan PIP Semarang itu digelar secara daring (online) yang dilaksanakan mulai 3 Oktober 2022.

Dalam sambutannya, Direktur PIP – Semarang Capt. Dian Wahdiana,  M.M yang diwakili oleh Capt. Anugrah Nur Prasetyo. M.Si, M.Mar selaku Pembantu Direktur 3, menyampaikan pentingnya pemahaman lebih jauh tentang perkembangan logistik dan rantai pasok di dalam negeri maupun internasional.

Dengan pendidikan itu diharapkan nantinya dapat mempersiapkan para Taruna PIP Semarang menjadi generasi penerus dengan pemahaman logistik yang lebih luas dan terintegrasi

“Harapannya, sehingga para lulusan dari PIP – Semarang  memiiliki nilai tambah dan dapat terbuka peluang masuk dalam industri logistik nasional maupun global. Pendidikan itu juga membekali profesionalisme sebagai tenaga ahli angkutan laut dan kepelabuhanan serta logistik termasuk pemahan soal digitalisasi logistik bagi para Taruna untuk kemajuan logistik di tanah air dan  internasional,” ucap Capt Anugrah, pada Senin (3/10/2022).

Kerjamasa Diklat antara PIP Semarang dan ALFI Institute secara berkelanjutan, juga untuk memberikan manfaat dalam mempersiapkan pelaku-pelaku industri dan generasi masa depan logistik Indonesia guna mendorong  perkembangan logistik yang lebih dinamis.

“Pembangunan SDM yang berkualitas di mulai melalui penddikan yang berbasis melalui pemahaman kegiatan logistik dan rantai pasok yang terintegrasi, memiliki inovasi dan profesionalisme. Institutusi pendidikan Politeknik sebagai langkah awal memahami industi logistik yang berkelanjutan tersebut,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, M. Supriyanto selaku Direktur ALFI Institute menyampaikan pesan dan arahan dari Chairman FIATA Regional Asia Pasifik sekaligus Chairman AFFA dan Ketua Umum DPP ALFI Yukki N Hanafi.

Standar FIATA

M Supriyanto mengemukakan, peran SDM sangatlah penting guna memperkuat basis industri logistik dan rantai pasok melalui capacity building.

Dia mengatakan, berdasarkan  Federasi Internasional Asosiasi Freight Forwarders (FIATA) World Congress di Korea – Busan beberapa waktu lalu, agar pelaku logistik global yang melayani seluruh ekosistemnya dapat mempercepat kompetensi seluruh SDM nya untuk memastikan industri logistik dan rantai pasok yang tangguh dan berkelanjutan melalui Pendidikan,  serta strategi prioritasnya melalui Pelatihan yang diterima secara global.

Dia menjelaskan, sertifikat pendidikan FIATA Diploma dalam bidang Freight Forwarding & Logistik ini dikeluarkan oleh FIATA- Geneva, yang tentunya dapat membangun perkuatan ekosisitem yang terintegrasi.

Melalui Pendidikan vokasi termasuk kolaborasi PIP Semarang yang mengembangkan kurikulum logistik, sekaligus sebagai bagian penting untuk pengembangan pendidikan dibidang logistik tersebut.

“Tentunya kerjasama program pendidikan ini dapat diikuti dengan penelitian, pengembagan serta pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal dalam upaya perkuatan logistik di tanah air. Sehingga outputnya SDM Logistik Indonesia menjadi unggul dan kompetitif,” ujar Supriyanto.[*]

Rilis Media

ALFI Logistic Ecosystem Diluncurkan

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) membangun wadah digital layanan logistik berbasis IT yang disebut ALFI Logistic Ecosystem dan akan terintegrasi dengan National Logistic Ecosystem (NLE).

ALFI Logistic Ecosystem itu diluncurkan pada Kamis (22/9/2022) di Bekasi Jawa Barat dan turut dihadiri para pelaku usaha logistik anggota DPW ALFI Jawa Barat dan DPW ALFI DKI Jakarta, maupun DPP ALFI.

Ketua Pelaksana Harian Tim Tehnis Pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE), Agus Sudarmadi, juga turut hadir pada kesempatan itu dan memberikan pemaparan mengenai perkembangan digitalisasi dan tehnologi dalam dunia logistik saat ini.

Wakil Ketua Umum DPP ALFI bidang Logistik dan Rantai Pasok, Trismawan Sanjaya mengatakan  ALFI Logistic Ecosystem itu saat ini berbasis website (www.ilfa.or.id) yang teritegrasi dengan berbagai platform logistik untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha forwarder dan logistik mengenai transporter/trucking, pergudangan, freight kapal, kepelabuhanan dan lainnya.

“Kedepannya juga akan diintegrasikan dengan NLE. Selain itu seluruh DPW ALFI di daerah-daerah juga akan kita upgrade websitenya dengan sistem ALFI Logistic Ecosystem tersebut,” ujar Trismawan.

Sementara itu, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim mengatakan saat ini s<span;>udah saatnya kita berkolaborasi dalam menyiapkan ekosistem logistik guna mendukung dan melengkapi program NLE yang sdang digalakkan Pemerintah RI.

“Gunanya membangun ekosistem itu untuk memudahkan anggota kita agar dapat terhubung secara digital dengan NLE demi kelancaran usahanya dan percepatan pengurusan arus barang,” ujar Adil.

Adil Karim mengungkapkan, ALFI Logistic Ecosystem itu saat ini berbass website yang terkoneksi langsung dengan berbagai platform antara lain; andalin, i-truck dan tera marketplace. Bahkan kedepannya, akan terintgrasi dengan layanan perbankan maupun asuransi.

Adil mengemukakan, kolaborasi dengan platform andalin yakni bagaimana memudahkan kita (pelaku logistik) dapat boking space dengan perusahaan pelayaran. Sedangkan tera marketplace untuk memudahkan layanan kerjasama agent pergudangan di dalam maupun di luar negeri. Dan dengan i-truck untuk memudahkan boking layanan trucking tujuan pelabuhan dalam kegiatan ekspor impor maupun antarpulau/domestik.

“Pada prinsipnya semua itu sifatnya untuk membetikan kemudahan bagi perusahaan logistik anggota ALFI,” paparnya.

Dia juga mengatakan, piloting ALFI Logistic Ecosystem, saat ini dilakukan di Jawa Barat dan DKI Jakarta, namun nantinya akan menyebar ke seluruh DPW di seluruh Indonesia.

“Bagi anggota ALFI yang hendak menggunakan platform di website tersebut dengan fitur yang sudah tersedia saat ini, gratis. Selain itu bisa menjadi ruang promosi bagi perusahaan anggota,” tutur Adil.

NLE (National Logistic Ecosystem) adalah suatu hubungan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen international sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.

“Penerapan NLE merupakan salah satu upaya nyata pemerintah dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional,” ucap Adil.[*]

Rilis Media

Pertemuan G20: RI-AS Siap Pacu Industri Semikonduktor

ALFIJAK – Indonesia dan sejumlah negara anggota G20 terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif, termasuk di sektor industri. Hal ini tercermin dari hasil pertemuan bilateral pada Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) dalam rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia di Bali.

Salah satu pertemuan bilateral tersebut, yakni antara Delegasi Indonesia yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan U.S Trade Representative, Ambassador Katherine Tai yang mewakili Pemerintah Amerika Serikat.

Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kerja sama melalui Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Kerangka kerja sama IPEF dinilai dapat menjadi respons yang tepat dalam mengaddress kondisi dan dinamika global saat ini, di mana semua negara harus mengedepankan kerja sama yang lebih erat di dalam menciptakan keseimbangan, kemakmuran, dan pembangunan yang berkeadilan, terutama di kawasan Indo-Pacific.

“Menindak lanjuti apa yang sudah disepakati pada IPEF Ministerial Meeting di Los Angeles beberapa waktu lalu, Pemerintah Indonesia menyampaikan kesiapan dan menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh Pilar IPEF,” kata Menko Airlangga di Bali, Kamis (22/9/2022).

Hal tersebut disambut positif oleh Ambassador Tai, dan menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang tinggi atas engagement dan keterlibatan Indonesia yang serius dan terbuka, guna mendorong hasil konkret dari kerja sama di IPEF.

“Berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, diharapkan akan menjadi kesempatan dan peluang dalam membangun kerja sama multilateral yang lebih baik, dan mampu berkontribusi besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, terdapat beberapa potensi kerja sama di sektor industri yang perlu direalisasikan. Misalnya memacu investasi di sektor industri semikonduktor. Sebab, ada produsen semikonduktor yang cukup besar berlokasi di AS, antara lain Intel, Micron Technology, Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments, dan NVIDIA.

“Indonesia memiliki sumber daya bahan baku seperti pasir silika yang melimpah di beberapa wilayah Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Investasi yang akan hadir nanti diharapkan dapat memperkuat rantai nilai di sektor-sektor industri lainnya, seperti otomotif, komunikasi, dan elektronik,” papar Agus.

Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan jangka menengah (tahun 2022-2030) untuk pengembangan industri semikonduktor di Indonesia. “Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada investor industri semikonduktor,” imbuhnya.

Investasi AS di Indonesia selama tahun 2021 mencapai USD2,54 miliar yang terdiri dari 824 proyek. Sementara itu, total perdagangan nonmigas Indonesia dengan AS pada 2021 sebesar USD37 miliar, naik 36% dibanding tahun 2020. Berikutnya, total perdagangan Indonesia-AS sepanjang Januari-Juni 2022 sekitar USD20,3 miliar, meningkat 19% dari periode yang sama tahun 2021.(*)

Rilis Media

Kinerja Logistik Alami Tekanan, Namun Optimistis Masih Tumbuh

ALFIJAK – Pelaku usaha logistik menyatakan, kenaikan biaya logistik nasional tidak bisa dihindari lantaran efek domino bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar yang mengalami kenaikan.

Pasalnya, mayoritas pelaku logistik nasional termasuk operator truk pengangkut barang dan logistik selama ini menggunakan BBM bersubsidi karena tuntutan pasar/konsumen yang tinggi atas biaya logistik yang rendah.

“Kami memahami adanya potensi kenaikan cost logistik terutama yang behubungan dengan aktivitas truk barang dan logistik akibat kenaikan BBM Solar bersubsidi tersebut. Namun berapa persen besaran idealnya kenaikan tarif angkutan barang itu mesti dinegosiasikan secara bersama,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.

Dia menjelaskan, efek langsung terhadap komponen BBM dalam formula hitungan biaya angkutan darat (trucking) merepresentasi 35-40%. “Sehingga berapapun koofisien kenaikan BBM akan berdampak besar,” ucap Yukki.

Sedangkan efek tidak langsungnya, imbuhnya, yang berkaitan dengan biaya lain seperti harga maintenance dan sparepart juga akan terdongkrak naik akibat tidak langsung dari ongkos produksi dan pengiriman spare part kepada pengusaha/pemilik truk.

Kinerja Logistik

Yukki mengungkapkan, imbas penaikan harga BBM bersubsidi akan berpotensi menekan kinerja logistik nasional.

“Kinerja logistik akan alami tekanan sangat besar, karena saya sampaikan tadi komponen BBM dalam  angkutan darat cukup tinggi. Apalagi, distribusi barang dengan moda trasnportasi darat secara nasional masih didominasi angkutan darat,” ujarnya.

Disisi lain, kata Yukki, belum lagi respon pasar pengguna angkutan, yang pada dasarnya free market, seakan tidak peduli dan membebankan pergeseran harga akibat kenaikan harga BBM kepada pelaku penyedia jasa angkutan.

“Hal ini karena mereka mengangap dasar kenaikan hanya harga BBM sebagai akibat langsung tersebut,” tuturnya.

Menurut Yukki, kondisi industri logistik diitengah momentum pemulihan ekonomi sekarang ini cukup baik, volume sudah berangsur naik dan mobilitas semakin longgar.

Hanya saja, imbuhnya, industri logistik masih memerlukan dukungan pemerintah guna memastikan agenda pemerintah bisa terealisasi.

Untuk itu ALFI menilai perlu kepastian mengenai ketersediaan supply BBM tanpa henti secara nasional. Fenomena antrian pengisian BBM di SPBU yang kita lihat akhir akhir ini cukup masif dan memprihatinkan dan sudah berdampak kepada kinerja logistik, karena produktifitas barang modal(truck) tidak optimal.

“Supply chain itu bicara reliability and sustainability yg predictable sesusai forecast, pun demikian dalam hal BBM dari supply dan demand,” paparnya.

Persoalan ketidakseimbangan supply and demand pada BBM Solar bersubsidi untuk angkutan barang dan logistik menjadi masalah serius hingga ke daerah-daerah.

Bahkan, ujar Yukki, di daerah-daerah yang mengalami persoalan itu ALFI sduah menginisiasi untuk mengambil peran dan berinovasi dalam membantu PT Pertamina (Persero) untuk mengurai masalah ini.

ALFI juga mendorong terwujudnya ecosystem logistik sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan logistik sebagai bagian dari supply chain.

Komitmen dalam efisiensi layanan logistik menjadi tolok ukur efektifnya kinerja logistik dan dukungan industri lainnya.

“Jadi bisnis kami sangat bergantung juga terhadap industri lain yang menggunakan jasa kami. Efisiensi di sisi produsen sebagai konsumen kami berarti efisiensi di dalam bisnis kami. Sehingga perlu multi sektor dan kelembagaan ini memastikan bisnis logistik berkelanjutan (misal tidak hanya Kemenhub, tapi ada kemendag, kemenperin, kemenkeu, dll),” jelas Yukki.

Yukki juga mengatakan, efek domino BBM subsidi naik akan mengerek harga barang konsumsi, dan hal ini yang terberat, apalagi inflasi menjadi perhatian khusus pemerintah untuk tetap ditekan. Belum lagi jika merembet pada sentimen negatif luar negeri, seperti kurs.

“Namun ALFI masih tetap meyakini proyeksi pertumbuhan bisnis logistik 2022 dan 2023 tetap tumbuh positif, karena masih didukung kekuatan konsumsi domestik,” ucap Yukki.[*]

Rilis Media

Ekspor Nasional Diproyeksi Melejit Tahun Ini

ALFIJAK – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sangat optimistis ekspor nasional akan melejit tahun ini. Keyakinan ini mengemuka setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ‘Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP)’ dan ‘Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK–CEPA)’ menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan kedua RUU tersebut menjadi payung hukum bagi kedua perjanjian yang sama-sama ditandatangani pada 2020 tersebut untuk segera diimplementasikan oleh Indonesia. Pengesahan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (30/8/2022).

“Implementasi Persetujuan RCEP sebagai Mega Free Trade Agreement (Mega-FTA) akan mendatangkan manfaat bagi Indonesia seperti meningkatkan produk domestik bruto sebesar 0,07 persen atau setara Rp38,33 triliun dan penanaman modal asing (FDI) sebesar 0,13 persen atau setara Rp24,53 triliun pada 2040,” tegas Mendag Zulkifli Hasan.

Persetujuan RCEP yang merupakan konsolidasi dari kelima ASEAN+1 FTA diharapkan mampu memberikan kepastian dan keseragaman aturan perdagangan serta meningkatkan akses pasar ekspor untuk barang dan jasa. Implikasi lainnya adalah memperkuat iklim investasi, mendorong peningkatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berorientasi ekspor, meningkatkan berbagai bentuk kerja sama dan alih teknologi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok di kawasan.

Sementara itu, perjanjian IK–CEPA akan berperan sebagai wadah kerja sama yang strategis dan komprehensif antara Indonesia dan Republik Korea. Melalui perjanjian itu, penguatan ekonomi kedua negara dapat diwujudkan melalui peningkatan perdagangan barang, jasa, dan investasi; perluasan lapangan kerja; peningkatan kemampuan dan kapasitas teknologi nasional; serta pendalaman kerja sama ekonomi kedua negara di berbagai sektor.

“IK–CEPA, yang kami targetkan dapat diimplementasi pada Januari 2023, akan menyediakan kerangka kelembagaan yang komprehensif bagi kerja sama Indonesia dan Korea Selatan yang mencakup berbagai sektor seperti perdagangan barang, jasa, investasi, dan kerja sama ekonomi, termasuk usaha kecil menengah (UKM),” lanjut Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan juga mengatakan, penyelesaian ratifikasi Persetujuan RCEP dan IK–CEPA menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja sama ekonomi di tengah situasi global yang penuh tantangan, terutama pascapandemi Covid-19.

“Dengan disahkannya kedua RUU ini, maka persetujuan RCEP dan IK–CEPA dapat diimplementasikan. Kami berkeyakinan bahwa perekonomian nasional akan mendapatkan tambahan stimulus dalam proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, serta akan ada peningkatan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi utama di kawasan,” tutup Mendag Zulkifli Hasan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan dalam Rapat Paripurna, Indonesia memandang penting semua negara anggota RCEP untuk memperluas jangkauan Indonesia ke rantai nilai global.

“Bagi Indonesia, seluruh negara anggota RCEP merupakan mitra strategis perdagangan yang berpotensi besar untuk memperluas jangkauan Indonesia memasuki rantai nilai global. Selain itu, RCEP diharapkan dapat menciptakan kerja sama yang intens dan efektif untuk memberikan kepastian dan keseragaman aturan perdagangan, menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peluang usaha, barang, jasa, dan investasi ke dalam rantai nilai regional,” kata Aria Bima.

Terkait pengesahan RUU IK–CEPA, optimisme dan harapan juga disuarakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dalam Rapat Paripurna. Dia menyampaikan, IK–CEPA juga harus melindungi kepentingan nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.

“Implementasi perjanjian kemitraan ekonomi dengan Pemerintah Republik Korea akan memberi manfaat lebih bagi Indonesia, di antaranya perluasan akses pasar dan akses produk barang dan jasa ke Republik Korea, peningkatan produk domestik bruto dan daya saing produk Indonesia, penguatan industri dalam negeri, peningkatan arus investasi ke Indonesia, pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19, dan peningkatan neraca perdagangan Indonesia,” kata Martin Manurung.

Data Perdagangan RCEP Persetujuan RCEP diinisiasi oleh Indonesia dan ditandatangani pada 15 November 2020 oleh seluruh kepala negara anggota RCEP, yang terdiri atas 10 negara anggota ASEAN dan 5 negara mitra FTA ASEAN.

Persetujuan ini merupakan persetujuan modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan.

Mendag Zulkifli Hasan berharap persetujuan ini dapat memperluas kerja sama, memperkuat rantai nilai kawasan dan berkontribusi positif dalam pemulihan ekonomi.

Total perdagangan Indonesia dengan 14 negara RCEP pada 2021 sebesar USD 263,2 miliar, dengan ekspor senilai USD 121,45 miliar atau sebesar 55,40 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia dan impor senilai USD 118,00 miliar atau sebesar 69,14 persen total impor nonmigas Indonesia dari dunia.

Sementara itu, 59,63 persen dari nilai penanaman modal yang masuk ke Indonesia berasal dari negara anggota RCEP yaitu Singapura, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia sebagai investor utama.[red]

Rilis Media

ALFI DKI, APBMI DKI & INSA Jaya Sepakati Penyesuaian Tarif B/M Petikemas Domestik di Pelabuhan Priok

ALFIJAK – Setelah melalui proses pembahasan secara intensif, pada Selasa 16 Agustus 2022, bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, DPW APBMI DKI Jakarta, DPC INSA Jaya dan DPW ALFI DKI Jakarta menandatangani kesepakatan penyesuaian tarif pelayanan bongkar muat (B/M) petikemas domestik di dermaga konvesional Pelabuhan Tanjung Priok.

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Ketua DPW APBMI DKI Jakarta, H. Sodik Harjono, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim dan Ketua DPC INSA Jaya, Capt. Alimudin.

Nota kesepakatan juga diketahui oleh Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Dr. Capt. Wisnu Handoko dan General Manager PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, M. Hadi Syafitri Noor. Turut pula menyaksikan Ketua Umum DPP APBMI H. Juswandi Kristanto.

Beberapa point kesepakatan tarif Layanan bongkar muat petikemas:

FCL -Full ukuran 20’ Rp750.000,- tarif sebelumnya Rp.650.000,-

FCL -Full ukuran 40’ Rp1.121.000,- tarif sebelumnya Rp.975.000,-.

FCL- Empty ukuran 20’ Rp.405.000,-tarif sebelumnya Rp.405.000,-

FCL Empty ukuran 40’ Rp.607.000,-tarif sebelumnya Rp.607.000,-

Transhipment 20’ (Full) Rp403.846,- tarif sebelumnya Rp.350.000,-

Transhipment 40’ (Full) Rp605.769,- tarif sebelumnya Rp.525.000,-

Trucklossing 20’ full Rp525.000,- tarif sebelumnya Rp.455.000,-

Trucklossing 40’ full Rp787.500,- tarif sebelumnya Rp.682.500,-

Trucklossing 20’ empty Rp283.000 tarif sebelumnya Rp.283.000,-

Trucklossing 40’ empty Rp425.250 tarif sebelumnya Rp.425.250,-

Shifting 20’ (full) Non Landed Rp264.500,- tarif sebelumnya Rp.230.000,-

Shifting 40’ (full) Non Landed Rp396.750,-tarif sebelumnya Rp.345.000,-

Shifting 20’ (full) landed Rp830.300,- tarif sebelumnya Rp.722.000,-

Shifting 40’ (full) landed Rp1.245.450,- tarif sebelumnya Rp.1.083.000,-

Buka tutup Palka per unit ( 20’ /40’) Landing Rp461.538,- tarif sebelumnya Rp.400.000,-

Buka tutup Palka per unit ( 20’ /40’) Non Landing Rp346.154,-tarif sebelumnya Rp.300.000,-

Lift on/Lift off- Receiving Delivery -20’ full Rp215.625,- tarif sebelumnya Rp.187.500,-

Lift on/Lift off-Receiving Delivery – 40’ fullRp323.438,- tarif sebelumnya Rp.281.250,-

Lift on/Lift off 20’ Empty Rp118.000,- tarif sebelumnya Rp.118.000,-

Lift on/Lift off 40’Empty Rp177.000,- tarif sebelumnya Rp.177.000,-

Alat Dermaga Full 20 Rp.287.500 tarif sebelumnya Rp.250.000,-

Alat Dermaga Full 40 Rp431.250 tarif sebelumnya Rp.375.000,-

Alat Dermaga Empty 20’Rp.169.000,- tarif sebelumnya Rp.169.000,-

Alat Dermaga Empty 40’ Rp.253.000,- tarif sebelumnya Rp253.000,-

Dangerous Cargo Full 20 ‘ Rp.1.500.000,- tarif.sebelumnya RP.1.300.000,-

Dangerous Cargo Full 40’ Rp.2.250.000,- tarif sebelumnya RP1.950.000,-

Over Dimension & Out of Gauge (full) 20’ Rp.1.875.000,- tarif sebelumnya Rp1.625.000,-

Over Dimension & Out of Gauge (full) 40’ Rp. 2.812.500,- tarif sebelumnya Rp2.437.000,-

Batal Muat & Alih Kapal setelah Stack In 20’Rp.250.000,- tarif sebelumnya Rp.250.000,-

Batal Muat & Alih Kapal setelah Stack In 40’Rp.375.000,- -tarif sebelumnya Rp375.000,-

Petikemas 45 Feet Full Rp.1.406.250,- tarif sebelumnya Rp.1.218.750,-

Petikemas 45 Feet Empty Rp.759.375,- tarif sebelumnya Rp759.375,-

Tarif tersebut berlaku efektif  mulai pukul 00:00 WIB tanggal 15 September 2022.

Rilis Media

Bank Mandiri & ALFI Jakarta, Teken MoU untuk Manfaatkan Kemudahaan Fasilitas Layanan Perbankan

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) atau Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA) DKI Jakarta melakukan Nota Kesepahaman Bersama/MoU dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Perbankan.

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Adil Karim, SE, CPSCM selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI/ILFA Provinsi DKI Jakarta dengan Area Head Bank Mandiri Tanjung Priok  Nanang Wisnugroho, serta disaksikan Dewan Pembina ALFI DKI Jakarta Widijanto dan I Gede Raka Arimbawa selaku RCEO Regional 3/Jakarta 1.

Pada kesempatan itu, turut hadir antara lain Dewan Pembina ALFI DKI Jakarta Syukri Siregar, Wakil Ketua Umun (WKU) bidang Organisasi DPP ALFI Anwar Sata, Sekretaris Umum Fauzan Musa, dan Jajaran Pengurus ALFI DKI antara lain: Hary Soputan, Jusril Yusuf, serta yang mewakili kesekretaritan ALFI DKI Jakarta.

Adapun manajemen Bank Mandiri di hadiri oleh I Gede Raka Arimbawa (RCEO Regional 3/Jakarta 1), Fitri Handayani (RCBDH), Goverment Business Head  Ahadi Subri dan Area Head Tanjung Priok  Nanang Wisnugroho, dan jajaran staf Bank Mandiri.

Dalam sambutannya, RCEO Regional 3/Jakarta 1, I Gede Raka Arimbawa menyampaikan atas nama manajemen Bank Mandiri menyampaikan terimakasih kepada ALFI DKI Jakarta yang telah memercayakan kepada bank mandiri untuk kebutuhan dalam mendukung kegiatan jasa kepelabuhanan, transportasi, kepabeanan maupun logistik.

“ALFI memiliki peran strategis dalam merumuskan kegiatan jasa logistik dan Bank Mandiri sebagai jasa layanan perbankan nasional akan selalu mendukung hal itu dan kami sudah menyiapkan aplikasi layanan khusus untuk mendukung kebutuhan industri pelabuhan, logistik dan supply chain,” ujarnya.

I Gede mengungkapkan, terkait dengan kerjasama ini pihak Bank Mandiri  menyiapkan kebutuhan modal kerja dalan pengurusan jasa logistik dan forwarder, dan saat ini sudah ada dua perusahaan anggota ALFI DKI yang telah memanfaatkan fasilitas Bank Mandiri serta ada tujuh perusahaan lagi yang progres.

“Kita berkolaborasi dengan ALFI untuk fasilitas-fasilitas kemudahan ini dan ini hanya untuk perusahaan yang memiliki KTA atau anggota ALFI DKI. Kedepannya layanan fasilitas Bank Mandiri ini akan terus kami tingkatkan,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, ALFI DKI menfasilitasi agar anggota bisa terbantu demi kelangsungan bisnis san kegiatan usahanya.

“Ini salah satu bentuk kepedulian ALFI DKI dalam memerhatikan kelangsungan bisnis anggota dan membantu memfasilitasi kebutuhan mengatasi cash flow prusahaan anggota,” ujar Adil.

Nantinya, pasca MoU ini ALFI DKI Jakarta akan segera mensosialisasikan kepada seluruh anggotanya agar dapat memanfaatkan fasilitas MoU antara ALFI DKI dan Bank Mandiri.

“Ini pilihan anggota untuk mengatasi cash flow nya. Kami mengajak anggota ALFI DKI untuk memanfaatkan hal ini,” ucapnya.

Adil juga menyampaikan ALFI DKI Jakarta mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Bank Mandiri dalam hal ini.

“Pada dasarnya perusahaan-perusahaab anggota ALFI DKI selama ini cukup survive dan tidak cengeng meskipun diterpa Pandemi Covid-19 dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini,” paparnya.

Adil Karim juga mengatakan, dengan MoU antara ALFI DKI dan Bank Mandiri tersebut diharapkan bisa sebagai pilotting untuk melangkah kedepannya untuk kolaborasi dengan DPP ALFI sehingga bisa berjalan dengan perusahaan-perusahaan anggota ALFI diseluruh Indonesia.(*)