Semua artikel oleh admin

Ekspor Kendaraan CBU, Kini Lebih Mudah

JAKARTA (Alfijak): Kegiatan ekspor kendaraan melalui Penerapan Sistem Pintu Otomatis Tempat Penimbunan Sementara (Auto Gate System), kini lebih mudah.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) melaunching Simplifikasi Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (CBU), pada Selasa, 12 Februari 2019 di pelabuhan Tanjung Priok.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Darmin Nasution.

Sistem Auto Gate tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER – 56 / BC / 2012 tentang Ujicoba Penerapan Sistem Pintu Otomatis Tempat Penimbunan Sementara (Auto Gate System).

Terkait dengan aturan tersebut, IPCC merupakan bagian dari tempat penimbunan sementara (TPS), khususnya TPS untuk kendaraan dan sejenisnya. Dalam aturan tersebut, Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Dengan adanya aturan tersebut maka pemasukan barang ke TPS dilakukan melalui Sistem itu setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai atau sistem komputer pelayanan.

Adapun persetujuan yang dimaksud diantaranya meliputi Nota Pelayanan Ekspor (NPE); Persetujuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE); persetujuan pemasukan barang asal dalam daerah pabean yang dikirim ke tempat lain dalam daerah pabean melewati tempat di luar daerah pabean atau persetujuan pemasukan lainnya.

Di sisi lain, sehubungan dengan pelayanan dan pengawasan kepabeanan ekspor, diatur bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dapat disampaikan paling lama 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean.

Terkait dengan jumlah dan jenis barang serta nomor peti kemas/ VIN Barcode Kendaraan dapat dilakukan perubahan sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean pelabuhan muat.

Eksportir produk otomotif berupa kendaraan bermotor CBU mengusulkan adanya relaksasi terkait ketentuan pengajuan PEB dan perubahan data PEB sebelum masuk ke kawasan pabean.

Usulan tersebut berdasarkan pada proses bisnis perdagangan otomotif yang memerlukan proses grouping atau pengelompokan ekspor yang sangat kompleks, seperti berdasarkan waktu keberangkatan kapal, negara tujuan, vehicle identification number (VIN), jenis transmisi, sarana pengangkut, waktu produksi, dan lain-lain.

Usulan tersebut sangat didukung oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) yang merupakan Terminal Kendaraan terbesar ke-3 se-Asean, dan 27 Dunia.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mengatakan, layanan itu untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan ekspor kendaraan bermotor CBU sehingga membantu menurunkan biaya logistik secara langsung dengan mengakomodasi kebutuhan perusahaan untuk dapat menggeser lokasi penumpukan barang ekspor ke kawasan pelabuhan atau terminal kendaraan.

Selain itu, dapat mengurangi kerusakan kendaraan yang diekspor akibat double handling car carrier serta membantu peningkatan ekspor Kendaraan.

“Ini bisa mendorong menjadikan Indonesia sebagai negara produsen kendaraan terbesar di Asia Tenggara dan 12 besar dunia yang menjadi basis ekspor kendaraan ke seluruh dunia,”ujar Menkeu

Hingga awal tahun 2019, IPCC memiliki luas lahan penampungan sebesar 34 ha dengan kapasitas penuh sebanyak 780 ribu unit. Saat ini, kapasitas atau utilisasi lahan telah terpakai 521.064 unit.

Direktur Utama IPCC, Chiefy Adi K mengatakan, dengan adanya sistem ini akan memberikan keuntungan bagi perseroan berupa peningkatan kapasitas muat di tempat kami yang merupakan TPS bagi kendaraan.

“Penerapan Auto Gate System ini merupakan upaya untuk memudahkan proses bongkar muat kendaraan,”ucapnya.(ri)

Dewata Ekspansi Bisnis Logistik Energi

JAKARTA (Alfijak): Resmi menjadi perusahaan terbuka pada awal November 2018, PT Dewata Freight International Tbk (DEAL) yang bergerak dibidang jasa transportasi (freight forwarding) akan siapkan ekspansi dengan mengembangkan bisnis logistik energi seiring dengan anak usaha yang akan membangunIndependent Power Producer (IPP) yang berbasis gas di tahun 2019 ini.

Dari hajatan initial public offering, DEAL berhasil meraup dana segar, sebesar Rp 45 miliar. Berdasarkan prospektus dana sebesar Rp 16 miliar akan digunakan untuk penyertaan modal pada anak perusahaan DEAL, yang bernama PT Dewata Makmur Bersama (DMB). Kegiatan usaha DMB adalah perdagangan,tetapi ke depan akan fokus pada kegiatan usaha EPC (Engineering Procurement, dan Construction).

DEAL juga memiliki anak perusahaan yang bernama PT Arrow Chain Management Logistics dan memiliki kegiatan usaha jasa transportasi. Kelak, dana Rp 16 miliar yang disuntikkan ke DMB akan digunakan untuk membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang berada di Tulang Bawang, Lampung dan Tarakan.

Sedikit gambaran, sinergi DEAL dengan DMB terjadi dimana DMN mengerjakan EPC dan perseroan melalukan pengangkutan alat-alat beratnya. DMB sendiri fokus dalam kegiatan usahanya di sektor penyedia jasa listrik sebagai bagian dari industri logistik.

Direktur Keuangan DEAL Nurhasanah mengatakan jika proyek Independent Power Producer (IPP) rampung maka DEAL akan menjalankan usaha logistik energi seperti batubara dan gas dari DMB. “Di tahun ini ekspansi DEAL adalah masuk ke logistik energi,” kata Nurhasanah.

Presiden Direktur DEAL Bimada menambahkan di tahun ini DEAL akan mengembangkan bisnis logistik di sektor transportasi pertamabangan. Dengan adanya IPP yang berbasis gas maka DEAL jadi memiliki peluang untuk mengangkut transportasi gas.

Sekedar informasi, DMB telah menyelesaikan proyek EPC penyediaan listrik di Jailolo dan Bacan di Provinsi Maluku. DMB juga telah menandatangani MoU pembangunan PLTMG Tulang Bawang, Lampung dengan perkiraan perkerjaan dimulai di tahun ini dan selesai di 2020.

Selama ini DEAL telah menyediakan usaha logistik berskla besar seperti pengiriman pembangkit listrik, petrokimia, dan industri berat lainnya. Selain itu, DEAL juga melakukan pengiriman kargo berukuran besar dan berat dengan memanfaatkan kapal, truck, tongkang, LCT, serta kereta api multi gandar.

Pengiriman domestik antar pulau, ocean freight service, air cargo service, customs clearance dan manajemen pergudagangan dan distribusi pun DEAL siap layani.

Untuk capex di tahun ini, Nurhasanah mengatakan jumlahnya sebesar Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk menambah armada DEAL.

Nurhasanah mengatakan prospek industri logistik tidak akan pernah mati karena selama ada manusia maka kegiatan perpindahan pasti akan terjadi.

Dalam prospektus dijelaskan pertumbuhan perseroan tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi global maupun domestik. Pulihnya ekspor impor mendorong laju permintaan terhadap jasa freight forwading yang disediakan DEAL.

DEAL berencana meningkatkan utilitas dalam pengelolaan dana. Beberapa proyek yang sedang dijalankan DEAL adalah proyek LRT, SSP, serta proyek fleet yang akan dijalankan perseoran di tahun ini. Proyek fleet merupakan investasi untuk pembelian fleet trailer untuk mengirim kontainer dari dan ke pelabuhan dan gudang importir maupun eksportir.

DEAL menargetkan di tahun ini pendapatan bisa tumbuh 84% menjadi Rp 347 miliar dari estimasi pendapatan di tahun lalu yang mencapai Rp 187 miliar.

Target tersebut diproyeksikan akan terdorong dari diversifikasi pendapatan transportasi sebesar 71%, logistik dan pergudangan 20% serta lain-lain sebanyak 9%.

Pendapatan lain-lain sebagian besar berasal dari kegiatan EPC perusahaan DMB sebesar 25 miliar.(sumber:Kontan.co.id)

Kemendag Rilis Izin Impor 1,4 Juta Ton Gula Mentah

JAKARTA (Alfijak): Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan izin impor 1,4 juta ton gula mentah untuk keperluan industri rafinasi periode semester I 2019 pada 4 Februari lalu.

Volume izin impor itu mencakup separuh dari total kuota 2,8 juta ton impor gula mentah yang dialokasikan tahun ini.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor industri makanan dan minuman (mamin) serta industri farmasi tumbuh 5-6 persen tahun ini. Peningkatan ini mengikuti pertumbuhan kedua sektor industri tersebut yang stabil di atas 7 persen per tahun.

“Pada Januari-September 2018 industri mamin tumbuh 9,74 persen, sementara industri farmasi tumbuh 7,51 persen pada kuartal I tahun lalu. Kami perkirakan tahun ini kedua sektor itu akan tumbuh 7-8 persen,” ujar Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono, seperti dikutip siaran pers, Sabtu (9/2).

Kemendag juga mencatat ada 11 perusahaan yang terdaftar memiliki izin untuk melakukan impor. Namun, dalam laman inatrade Kemendag, tercatat baru terdapat sembilan perusahaan yang memberi laporan impor.

Mereka adalah Medan Sugar Industry, Angels Products, Sentra Usahatama Jaya, Andalan Furnindo, Sugar Labinta, Jawamanis Rafinasi, Makassar Tene, Duta Sugar International, serta Dharmapala Usaha Sukses.

Sementara perusahaan lain yang belum memberikan laporan adalah Permata Dunia Sukses Utama dan Berkah Manis Makmur.

Tahun ini, pemerintah memberikan kuota impor gula mentah mencapai 2,8 juta ton. Gula mentah ini selanjutnya akan diolah menjadi gula rafinasi bagi kebutuhan industri makanan dan minuman serta industri lainnya atau bukan konsumsi rumah tangga.(ri)

Bappenas Usulkan Tarif Khusus Truk Logistik di Tol Trans Jawa

JAKARTA (Alfijak): Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan operator tol memberi tarif khusus untuk angkutan logistik, menyusul enggannya truk logistik melintas tol itu karena tarifnya dianggap mahal.

Bambang mengatakan, jalan tol dibangun agar bisa memudahkan angkutan logistik.”Paling penting nanti hitung-hitungan operator tol dengan potensial usernya, berapa harga yang bisa..atau mungkin ada harga khusus barangkali yang diberikan kepada angkutan truk. Karena jalan tol dibikin untuk memudahkan angkutan barang,” katanya di Kementerian PPN Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Menurutnya, jalan tol menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dengan transportasi yang lancar maka akan menurunkan biaya logistik.

“Saya melihat jalan tol justru sumber pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya jalan tol kelancaran transportasi menjadi lebih baik, biaya logistik bisa turun, tentunya kita tidak bisa bergantung pada jalan arteri,” katanya.

Selain itu, jalan arteri tidak bisa terus-menerus untuk angkutan logistik. Sebab, jalan tersebut akan rusak dan menimbulkan beban ke pemerintah.

“Jalan arteri memang bebas, problemnya itu akan menimbulkan beban biaya ke pemerintah karena setiap tahun jalan tersebut akan rusak dilewati truk-truk besar sehingga harus ada biaya perbaikan, ada porsi besar anggaran untuk pembangunan jalan di Indonesia untuk maintenance,” terangnya.

KUMPULKAN STAKEHOLDERS

Sebelumnya, Pemerintah bersama pelaku usaha di bidang logistik berupaya untuk menyusun grand design sistem logistik nasional. Hal ini dikarenakan masih tertinggalnya kualitas logistik dalam negeri jika dibandingkan dengan negara kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution pun mengumpulkan para pelaku usaha untuk membicarakan soal tantangan yang dihadapi dunia logistik, termasuk Asosisi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Pasalnya, logistik merupakan salah satu kunci untuk mendorong kuantitas sekaligus kualitas ekspor dan impor Indonesia. Meskipun, jika dilihat dari skala internasional, sudah terjadi peningkatan kualitas logistik dalam negeri. Dalam dua tahun, Indonesia sudah mencatatkan kenaikan peringkat Logistic Performance Index sebanyak 17 peringkat dari posisi 63 di 2016 menjadi peringkat 46 di 2018.

“Walaupun begitu kalau dibandingkan dengan negara ASEAN utama kita belum lebih baik. Kita masih peringkatnya lebih rendah dari Malaysia, Thailand dan bahkan Vietnam,” ujar Darmin .

Dia mengatakan upaya perbaikan kinerja logistik telah dilakukan pemerintah dengan pembangunan infrastruktur. Namun, hal itu tak cukup lantaran peningkatan di aspek digital juga penting untuk meningkatkan kinerja logistik yang bisa mendorong ekspor nasional.

Adapun hal penting yang akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi penerapan sistem Delivery Order Online, sistem InaPortNet, relaksasi prosedur ekspor otomotif, dan pembangunan otomotif center.(ri)

Manajemen  JICT  Tak  Toleransi Pelanggaran Hukum Oleh Pekerjanya

JAKARTA (Alfijak): PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak akan pernah memberi toleransi terhadap tindakan pelanggaran hukum para karyawannya.

“Kami tidak akan menoleransi kejahatan yang dapat merusak perusahaan dan mental profesional yang selalu menjadi standar kerja di JICT,” kata Wakil Direktur JICT Riza Erivan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis yang dikutip Antara.

Penegasan tersebut menanggapi keputusan penolakan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Jakarta Utara, Rabu (6/2) terhadap seluruh gugatan mantan eks anggota Serikat Pekerja (SP) JICT, Dadi Maudi Yusuf.

Majelis hakim yang diketuai Eko Sugianto dengan hakim anggota Lita Sari Seruni dan Purwanto, menolak seluruh gugatan Dadi.

“Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya dan juga menyatakan sah PHK yang dilakukan oleh manajemen JICT terhadap Dadi,” kata Eko Sugianto dalam amar putusan sidang PHI nomor nomor: 221/Pdt. Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Setahun lalu, Dadi seorang senior manajer HRD di JICT diPHK oleh manajemen karena telah memanipulasi gaji tanpa sepengetahuan manajemen JICT.

Dadi diketahui menambah gajinya sendiri dan beberapa karyawan lain tanpa persetujuan manajemen perusahaan. Aksinya ini diduga telah dilakukan cukup lama dan baru ketahuan ketika manajemen melakukan audit internal.

Manajemen JICT langsung melakukan PHK terhadap Dadi sehingga membuat sejumlah pengurus SP JICT protes dan membela kecurangan Dadi.

Riza melanjutkan, sebagai operator terminal petikemas terbesar di Indonesia, tingkat kesejahteraan di JICT sudah sangat tinggi dan melebihi standar di industri.

“Karena itu menjadi sebuah kejahatan jika ada pekerja yang merusak perusahaan sendiri, apalagi ia seorang anggota serikat pekerja,” ujar Riza.

Sejumlah Gugatan

Sebelum gugatan Dadi ditolak hakim, sejumlah gugatan pekerja JICT terhadap perusahaan juga ditolak hakim, seperti gugatan lima pekerja JICT terhadap manajemen terkait kenaikan gaji yang tidak sesuai ketentuan direksi.

Dalam putusan No 233/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst majelis hakim yang diketuai Wiwik Suharsono menolak seluruh gugatan para pekerja tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan, bahwa kenaikan gaji secara sepihak yang dinikmati oleh lima penggugat tidak sesuai dengan ketentuan direksi.

Kenaikan gaji pokok sebesar 14,26-36,82 persen pada 2017 yang dilakukan juga oleh Dadi Maudi Yusuf melebihi ketentuan direksi dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebesar 4,53 persen. Dalam kasus ini, Dadi diketahui telah menaikkan gaji pokok 73 pekerja JICT, sebagian besar merupakan anggota SP JICT, yang tidak sesuai ketentuan direksi JICT.

Gugatan SP JICT terkait perjanjian perpanjangan kontrak JICT antara PT Pelindo II dan Hutichison juga ditolak hakim di PN Jakarta Utara. Hakim berpendapat bahwa PN Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 312/Pdt.G/PN.Jkt.Utr.

Menurut Riza, hal itu membuktikan perpanjangan kontrak JICT antara Pelindo II dan Hutchison telah ditandatangi secara sah dan telah melalui mekanisme yang transparan sesuai aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, Riza menegaskan, berbagai aksi yang dilakukan SP JICT semata hanya untuk mencari sensasi demi kepentingan segelintir orang. Selain merugikan perusahaan, berbagai tindakan memaksakan diri yang dilakukan SP JICT selama ini juga menjadi ancaman bagi perekonomian.

“Aksi-aksi yang terus dilakukan beberapa orang anggota SP hanya upaya mencari perhatian dan sensasi. JICT dan seluruh pemegang saham telah menjalankan aturan dengan sangat tegas dan transparan. Semua proses hukum juga telah dilakukan manajemen dan terbukti setiap gugatan SP selalu ditolak hakim,” demikian Riza.(ri)

Pelabuhan Tanjung Emas Sediakan Sambungan Listrik Untuk Kapal Sandar

SEMARANG (Alfijak): PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menyiapkan fasilitas sambungan listrik dari darat atau shore power connection untuk memenuhi kebutuhan listrik kapal yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Sekretaris Perusahaan Pelindo III Faruq Hidayat menyebut untuk tahap awal pihaknya akan melakukan uji coba dengan penyiapan fasilitas sambungan listrik tersebut di Terminal Dwimatama yang dioperasikan oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Menurut Faruq, fasilitas yang disiapkan di Terminal Dwimatama akan memiliki daya sebesar 1 mega watt dengan 1 unit shore power connection.

“Kami sudah menandatangani kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik yang merupakan bagian dari PIHC. Sementara kami siapkan terlebih dahulu untuk kepentingan PIHC, tidak menutup kemungkinan akan kami siapkan di Terminal Peti Kemas Semarang maupun terminal lainnya di Pelabuhan Tanjung Emas,” jelas Faruq, Rabu (6/2/2019).

Penggunaan shore power connection dapat menekan biaya operasional kapal sekitar 25-40 persen. Hal tersebut didapat dari penurunan penggunaan bahan bakar minyak karena kapal tidak perlu lagi menyalakan mesin saat sedang bersandar di dermaga pelabuhan.

“Selama ini kapal jika bersandar mesin mereka tetap menyala untuk memenuhi kebutuhan listrik. Dengan shore power connection selain lebih efisien karena hemat BBM tentunya juga lebih ramah lingkungan karena emisi gas buang di pelabuhan juga berkurang,” lanjutnya.

Saat ini beberapa terminal yang dikelola oleh Pelindo III telah dilengkapi denganshore power connection diantaranya BJTI Port, Terminal Teluk Lamong,dan Pelabuhan Benoa Bali. Pelindo III menunjuk dari grup usahanya, PT Lamong Energi Indonesia (Legi) sebagai operator pelaksana penyediaan shore power connection.

Direktur Utama PT Lamong Energi Indonesia (Legi) Purwanto Wahyu Widodo mengatakan permintaan sambungan listrik melalui shore power connection di beberapa terminal pelabuhan di lingkungan Pelindo III cukup tinggi. Pihaknya tengah mengkaji kemungkinan untuk mengaplikasikan shore power connectiondi seluruh terminal pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III di tujuh provinsi.

“Saat ini kami tengah melakukan kajian untuk penyiapan di seluruh pelabuhan, kami menghitung kebutuhan daya di masing-masing daerah karena kebutuhan listrik untuk kapal ini masih menggunakan dipenuhi oleh PLN,” kata Purwanto.

Purwanto menambahkan permintaan kebutuhan sambungan listrik melalui shore power connection saat ini lebih banyak diminta oleh pelayaran peti kemas domestik.

Beberapa operator pelayaran nasional seperti Meratus, Tempuran Emas, dan SPIL sudah menggunakan layanan sambungan listrik tersebut. Selain itu, perusahaan pelayaran lainnya saat ini masih proses untuk mencapai kesepakatan.(ri)

Penguatan Peran Asuransi di Industri Logistik

 

JAKARTA (Alfijak): Pemerintah RI terus mengupayakan peningkatkan kelancaran lalu lintas perdagangan luar negeri melalui jalur laut, melalui asuransi pada industri logistik.

Untuk mendorong hal tersebut, Kementerian Perdagangan telah menggelar pertemuan dengan Consultative Shipping Group (CSG).

Tujuannya untuk persiapan implementasi ketentuan wajib asuransi nasional dan angkatan laut nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017.

Adapun, undangan Consultative Shipping Group (CSG) yang hadir diantaranya Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen selaku Ketua CSG, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Jari Sinkari, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale

Pertemuan itu dihadiri pula beberapa perwakilan kedutaan negara yang tergabung dalam CSG, seperti Spanyol, Selandia Baru, Jepang, dan Komisi Uni Eropa selaku observer pada CSG.

“Kami tekankan bahwa Indonesia tidak akan menghambat, serta terbuka bagi perusahaan-perusahaan asuransi dan angkatan laut asing yang ingin berinvestasi dan berkolaborasi dengan perusahaan lokal,” ujar Oke di Jakarta,baru-baru ini.

Melalui pertemuan ini, CSG menyampaikan hal-hal yang menjadi fokus perhatian CSG adalah potensi Permendag No. 82/2017 dalam menghambat perdagangan jasa angkutan laut asing di Indonesia serta komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional dan bilateral, termasuk menjaga harga logistik transportasi dan asuransi.

Adapun, implementasi asuransi nasional telah tertuang dalam petunjuk teknis Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang diterbitkan pada 16 Januari 2019 dan diimplementasikan pada 1 Februari 2019, sekaligus dengan pelaksanaan pilot project-nya.

Sedangkan, implementasi angkutan laut nasional masih dalam tahap penyusunan petunjuk teknis dan rencana implementasinya adalah 1 Mei 2020 mendatang.

“Kegiatan asuransi yang dimaksud mencakup ekspor untuk dua produk ekspor, yakni batubara dan sawit (CPO), serta impor untuk beras dan pengadaan barang Pemerintah. Sedangkan, pelaksanaan angkutan laut nasional juga difokuskan pada kegiatan ekspor dan impor produk-produk tersebut,” kaya Oke, dikutip dari Jawapos.com.

Oke menegaskan, hal-hal yang menjadi fokus perhatian para duta besar yaitu kepatuhan Indonesia pada ketentuan GATTs dan GATS WTO terkait dengan Permendag No. 82 Tahun 2017 dan komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional, seperti Indonesia-EFTA CEPA yang sudah ditandatangani pada 16 Desember 2018 di Jakarta, Indonesia-Jepang EPA, serta Indonesia-Uni Eropa CEPA yang masih dalam tahap perundingan.

Indonesia, lanjut Oke, tentu juga fokus pada peningkatan kapasitas atau kemampuan Indonesia dalam menjalankan bisnis dan industri angkutan laut dan asuransi, serta bagaimana Indonesia menjaga kegiatan ekspor dan tidak terjadinya kenaikan harga di sektor logistik.

Oke meyakinkan bahwa penetapan kebijakan asuransi dan angkutan laut nasional oleh Pemerintah Indonesia tersebut telah dilakukan dengan penuh pertimbangan, antara lain kondisi ekonomi global yang sulit, terjadinya defisit neraca perdagangan pada sektor jasa.

“Kebijakan asuransi dan angkutan laut nasional juga mendukung rencana penguatan perdagangan dan industri jasa asuransi dan laut. Saat ini tercatat kegiatan logistik di Indonesia yang mencapai Rp 2.400 triliun, untuk perdagangan dan industri sektor transportasi laut maupun asuransi Indonesia hanya memegang porsi kurang dari 1 persen,” ungkap Oke.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag, Olvy Andrianita, menambahkan, Indonesia tidak akan membatasi dan menghambat perusahaan asing untuk berperan dalam perdagangan, bahkan Indonesia juga berkeinginan belajar dan memperkuat kompetensi angkutan laut nasional dari Denmark, Finlandia, Norwegia, dan anggota CSG sebagai pemimpin industri angkutan laut di pasar global.

“Satu hal penting yang perlu digaribawahi yaitu Indonesia juga tidak akan menjadikan kebijakan Permendag No. 82/2017 tersebut sebagai hambatan perdagangan untuk kegiatan ekspor. Bersama negara-negara CSG, Indonesia akan mengawal pasokan ekspor batubara dan sawit dapat berjalan tepat waktu dan berkesinambungan juga untuk beras,“ ujarnya.(ri)

Realisasi Investasi Sektor Transportasi & Pergudangan Tumbuh 58%

JAKARTA (Alfijak): Realisasi investasi sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi tumbuh 58,6% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp94,9 triliun pada 2018, dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang senilai Rp59,8 triliun.

Pertumbuhan ini jauh berbeda dengan realisasi investasi secara keseluruhan pada 2018, yang hanya meningkat 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi Rp721,3 triliun.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukan capaian investasi tersebut ditopang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp328,6 triliun atau tumbuh 25,3% dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menciut 8,8% menjadi Rp392,7 triliun.

Jika diperinci, PMDN di sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi tercatat mencapai Rp58,73 triliun atau meningkat 70,38% secara yoy, dari sebelumnya Rp34,47 triliun. Sementara itu, PMA naik 59,78% dari yang hanya US$1,89 miliar menjadi Rp3,02 miliar pada 2018.

Pemerintah RI menilai, dengan adanya infrastruktur, indeks logistik menjadi lebih baik, biaya juga turun, dan distribusi industri tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) sepakat akan menghentikan pengiriman kargo lewat jalur udara untuk sementara waktu.

Langkah ini diambil merespon adanya kenaikan tarif Surat Muatan Udara (SMU) yang diberlakukan maskapai penerbangan.

“Kondisi kita, Asperindo sekarang ini tengah menghadapi tsunami. Tsunami-nya itu adalah adanya kenaikan tarif SMU,” kata Ketua Umum Asperindo, Mohamad Feriadi (4/2/2019).

Feriadi mengungkapkan, kenaikan tarif itu ditetap maskapai secara tiba-tiba tanpa ada aba-aba. Sehingga, pihaknya bersama anggota Asperindo kaget dengan adanya kebijkan baru itu.

Sejauh ini, rencana penghentian pengiriaman barang via kargo oleh anggota Asperindo ini akan dilakukan pad 7-9 Februari mendatang. Namun, keputusan ini belum resmi karena masih dalam tahap pembahasan.

“Itu belum officially now. Karena ada kewenagannya di bawah tim kami, tim pokja, untuk aksi itu,” jelasnya.(ri)

Rintisan usaha berbasis aplikasi mulai masuk ke layanan logistik truk

JAKARTA (Alfijak) : Respon pasar terhadap aplikasi berbasis IT untuk layanan logistik terus berkembang.

Iman Kusnadi, CEO PT Digital Truk Indonesia mengungkapkan, setelah meluncurkan aplikasi ritase.com pada Mei 2018, respon pasar yang dibidik juga cukup positif.

“Itulah yang membuat tahun ini kami agresif masuk ke pasar layanan logistik truk. Termasuk di wilayah Surabaya dan Jawa Timur ini, yang potensinya sangat besar,” ujarnya saat meresmikan smart shelter atau garasi singgah di kawasan jalan lingkar timur, Desa Kemiri, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (2/2/2019).

Aplikasi ritase.com ini merupakan partner digital untuk membantu pengemudi maupun pengusaha truk untuk meningkatkan pendapatan, melalui manajemen pengiriman barang yang praktis, terintegrasi, dan transparan.

“Sejak diluncurkan Mei lalu di Jakarta, kami sudah ada kerjasama dengan sekitar 250 sampai 300 perusahaan truk logistik dan sekitar 5.000 driver truk,” tambah Iman.

Dari jumlah tersebut, mereka yang pemilik perusahaan truk logistik, dan pemilik barang yang menggunakan jasa perusahaan truk logistik tersebut, mengaku mendapatkan manfaat informasi yang pasti terkait harga pengiriman, truk yang menjadi transportasi pengiriman, proses pengiriman seperti sampai mana barang yang mereka kiriman.

Sementara bagi driver truk, mereka juga mendapatkan manfaat, informasi arus lalu lintas, waktu buka tutup tempat pengambilan maupun tujuan, dan lokasi-lokasi yang bisa mereka manfaatkan sebagai tempat singgah, secara nyaman, aman dan mendukung kegiatan para driver saat di tempat singgah.

Seperi toilet, bahan bakar, tempat istirahat, tempat parkir truk yang aman dan nyaman.

Mengingat beban driver tidak hanya membawa atau mengemudi truk saja, tapi juga menjamin truk dan barang yang mereka bawa juga aman selama perjalanan.(ri)