Semua artikel oleh admin

ALFI Desak Integrasikan Dokumen DO Online

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA (ALFIJAK): Dokumen Delivery Order (DO) online, selama ini masih mengambil ke pelayaran atau belum online secara terintegrasi. Dampaknya, kurang efektif dalam upaya strategi penurunan dwelling time dan biaya logistik pelabuhan.

Demikian disampaikan oleh Adil Karim, Sekretaris ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia) DKI Jakarta, melalui keterangan persnya.

Dia berharap, agar DO online segera terintegrasi dalam satu sistem. Mengingat selama ini masih mengambil ke pelayaran atau belum online secara terintegrasi.

Adil Karim, menambahkan bahwa dari hasil hitungan dan survei internal ALFI, jika menggunakan platform yang dibuat ALFI sistem terintegradi bisa menurunkan biaya pengambilan DO untuk impor sebesar 75%. Untuk antrian di loket pelabuhan bisa 50% dan post clearance bisa mencapai 75%.

Dengan demikian, DO online yang terintegrasi dalam satu sistem benar-benar bisa memangkas dwelling time.

Adil karim menbahkan bahwa “platform yang sudah kami kembangkan untuk ekspor sudah terhubung lebih dari 120 ribu pelabuhan, di lebih dari 150 negara”.

Sudah masuk pada kegiatan pelayaran ocean going serta koneksi manifest langsung ke 4 negara yakni USA, Canada, Jepang dan china.

Saat ini ALFI sedang mengembangkan PDE mandiri yang nantinya dimasukkan dalam platform tersebut. “Saat ini kami lagi mengembangkan yang namanya PDE mandiri yang akan kami masukkan dalam platform tersebut”.

Hal ini memudahkan sistem dimana nantinya dokumen ekspor dari negara asal yang sudah selesai customs menjadikan dokumen impor dan tidak perlu mengetik lagi karena ada engine data dalam sistem.

Sistem tersebut akan memangkas waktu bagi PPJK maupun importir dalam pengeluaran barang impor. Pun sebaliknya dokumen ekspor yang sudah melalui proses bea cukai menjadikan dokumen impor negara tujuan.

ALFI untuk sementara mengambil sample negara tetangga Malaysia. Yang paling penting di dalam sistem PDE mandiri tersebut ada juga pengawasannya atau intelijennya.

Nantinya pelaku usaha tidak bisa lagi merubah dokumen atau nilai transaksi atau juga mengubah post tarif. ALFI mendukung pemerintah dalam hal pendapatan negara melalui bea masuk, PPN PPH ataupun bea keluar.

Ini yang dinamakan competitive dynamic inovative, Adil karim SE, CPSCM menyebutnya.(sumber: kliksaja.co)

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Bawang Merah Ilegal

ACEH (Alfijak): Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Aceh, BC Langsa, dan BC Tanjung Balai Karimun, Senin (11/3/2019) malam menggagalkan penyelundupan bawang merah ilegal dari luar negeri.

Kali ini petugas gabungan Bea Cukai Aceh dan Sumatera Utara berhasil menyita sekitar 30 ton lebih bawang merah ilegal yang diangkut menggunakan KM Anak Kembar.

Selain itu 5 anak buah kapal (ABK) dan tekong kapal ikut diamankan, dan Senin (11/3/2019) malam langsung diamankan ke Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Kuala Langsa, untuk proses lebih lanjut.

Sedangkan sekitar 30 ton lebih bawang merah ilegal yang dibawa dari Penang, Malaysia tujuan Pantai Seping, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, malam itu juga langsung dibawa ke Banda Aceh menggunakan truk tronton.

Sebelumnya KM Anak Kembar bermuatan bawang merah ilegal ini ditangkap di posisi 20 mil laut dari Pelabuhan Kuala Langsa memasuki waktu malam hari, dan selanjutnya langsung ditarik ke Pelabuhan Kuala Langsa.

‎Kasie Penindakan dan Penyelidikan KPBC Tipe B Kuala Langsa, Zaky, kepada Serambinews.com, Selasa (12/3/2019), membenarkan penangkapan KM Anak Kembar berbuatan 30 ton lebih bawang merah ilegal asal Penang, Malaysia yang hendak diselendupkan ke Pantai Seping, Kecamatan Banda Mulia, Aceh Tamiang.

Menurut Zaky, barang bukti (BB) bawang merah ilegal tersebut malam itu juga telah dibawa ke Banda Aceh, sedangkan 5 tersangka telah diamankan di KPBC Tipe B Kuala Langsa, dan untuk kapal KM Anak Kembar diamankan di Pelabuhan Kuala Langsa.(serambinews/ri)

Kapal Pelni & Kapal Tol Laut Terkoneksi

JAKARTA (Alfijak): PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni meningkatkan pelayanan dalam muatan balik kapal tol laut dengan mengkonektivitaskan kapal tol laut dengan kapal penumpang dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, sejak kemarin, Minggu (10/3/2019).

Plh Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni, Yahya Kuncoro mengatakan, upaya konektivitas kapal tol laut dengan kapal penumpang merupakan terobosan perseroan untuk mempersingkat waktu pelayanan tol laut.

“Dengan konektivitas kapal penumpang dan kapal tol laut feeder Kandhaga Nusantara I yang dioperasikan Pelni, pemilik barang bisa menikmati waktu lebih cepat tiba di tujuan,” terang Yahya Kuncoro, Senin (11/3/2019).

Pelni saat ini melayani rute H1+T-10 dari Tanjung Perak-Makassar-Bitung-Tidore-Morotai-Buli-Maba-Gebe-Tidore-Tanjung Perak dengan KM Logistik Nusantara 2 dan KM Logistik Nusantara 3 untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dan barang penting.

“Kapal tol laut tidak langsung ke Tahuna. Bitung menjadi penguhubung untuk selanjutnya barang dipindahkan dengan KM Kandhaga Nusantara I dengan rute Bitung-Tagulandang-Tahuna-Melanguane-Miangas-Bitung,” lanjut Yahya Kuncoro.

Muatan balik dari Tahuna dan pulau-pulau sekitarnya diangkut dengan Kandhaga Nusantara I, setiba di Bitung Pelni dapat mengalihkan muatan ke KM Labobar, Dorolonda, Sinabung, KM Logistik Nusantara 2 atau  KM Logistik Nusantara 3.

“Mana yang lebih dulu, Logistik Nusantara atau Labobar tiba di Bitung, muatan akan diangkut sesuai kedatangan kapal. Ini menjadi nilai tambah bagi pemilik barang,” tegas Yahya.

Konektivitas perdana Kandhaga Nusantara I dengan KM Labobar dilakukan mulai Minggu (10/3/2019). Sebanyak 25 teus kontainer berisi batang pohon kelapa dari Tahuna yang diangkut KM Kandhaga Nusantara I dimuat ke KM Labobar dari Bitung, Sulawesi Utara menuju Surabaya.(ri)

Dwelling Time & Biaya Logistik Jadi  Penentu Daya Saing

JAKARTA (Alfijak): Kepastian waktu/masa inap barang atau dwelling time di pelabuhan serta mahalnya komponen biaya logistik saat ini, kembali menjadi sorotan.

Kedua hal itu dinilai menyebabkan daya saing logistik Indonesia tertinggal dibanding Vietnam dan Malaysia.

Padahal, saat ini Indonesia sedang bersiap menghadapi era Revolusi Industri ke-4 atau Revolusi Industri 4.0 yang bertujuan meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional.

Kehadiran revolusi industri 4.0 ditandai dengan otomatisasi dan digitalisasi. Hal ini akan membuat dampak yang berarti bagi masa depan industri di Indonesia.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Prof. Wihana Kirana Jaya mengatakan, hampir semua industri mengharapkan adanya otomatisasi guna mendorong bisnisnya, termasuk industri di pelabuhan.

Maka dari itu revolusi industri 4.0 di sektor pelabuhan merupakan hal baik untuk menuju smart port dan smart supply chian.

Dia mengungkapkan, pada tahun 2023, pasar Logistik akan menjadi salah satu industri terbesar di dunia, namun pelabuhan di Indonesia masih memiliki daya saing yang rendah dibandingkan negara lain.

“Penyebabnya adalah biaya logistik yang masih mahal dan dwelling time yang masih tinggi,” ujarnya baru-baru ini.

Mengutip data World Bank, imbuhnya, pada 2018 biaya logistik Indonesia kurang lebih 25 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan masih berada di bawah Vietnam dan Malaysia yang mana biaya logistiknya hanya sekitar 13-15 % dari PDB.

Oleh karenanya, menurut Wihana, kita harus menjadi pemain utama dalam industri pelabuhan dan pelayaran lantaran Indonesia adalah negara maritim di mana 40 % perdagangan logistik dunia melewati perairan Indonesia.

“Hal ini menunjukkan bahwa kita telah unggul, maka dari itu kita harus dapat memanfaatkan potensi maritim tersebut dengan cara menguasai teknologi dan digitalisasi,”ucapnya.

Kementerian Perhubungan sendiri telah memulai upaya-upaya digitalisasi, seperti melakukan Transhub Challenge untuk mendorong start-up digitalisasi di bidang transportasi hingga mengembangkan sistem inaportnet versi 2.0.

“Pemerintah berharap perkembangan revolusi 4.0 di industri pelayaran semakin cepat sehingga mampu mewujudkan sistem logistik Indonesia yang lebih efisien dan berdaya saing,”paparnya.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan Baitul Ihwan menekankan pentingnya penerapan teknologi informasi di sektor transportasi laut.

“Penerapan teknologi informasi menjadi salah satu grand strategy dan kebijakan umum di sektor transportasi laut yang mendasari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah termasuk dalam bidang kepelabuhanan,” tutur Baitul.

Dalam konsep pelabuhan modern, sebuah pelabuhan tidak hanya menjadi transportation center, tetapi juga menjadi sebuah logistic & service center di mana banyak transaksi ekonomi dan administrasi yang dilakukan.

Disinilah teknologi informasi berperan untuk membuat proses transaksi ekonomi dan administrasi bisa dilakukan lebih cepat, murah, dan transparan.

“Penerapan digitalisasi di pelabuhan nasional yang kami laksanakan saat ini adalah untuk mewujudkan 4th generation port, di mana seluruh proses di pelabuhan bisa saling terintegrasi, diakses, dan diawasi dalam satu sistem yang terpadu melalui sistem inaportnet,” jelasnya.

Saat ini, inaportnet telah diterapkan pada 16 pelabuhan strategis dan digunakan secara daily basis untuk mengelola layanan pelabuhan mulai dari kedatangan dan keberangkatan kapal, proses bongkar muat, hingga pemantauan proses keluar masuk barang.

Di samping tengah mempersiapkan penerapan inaportnet pada 16 pelabuhan lain di tahun 2019, Kemenhub juga telah menyusun rencana penerapan jangka panjang hingga tahun 2024.(ri)

Eks Terminal 2 JICT Bakal Diaktifkan Lagi, Ini Pandangan ALFI DKI

JAKARTA (Alfijak) : Pelaku bisnis yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta menyambut baik rencana pengoperasian kembali eks Terminal 2 Jakarta International Container Terminal (JICT) yang telah lama idle.

Namun, pengaktifan kembali sebagai terminal transshipment kontainer domestik diharapkan tidak menimbulkan biaya tinggi.

Kendati begitu, Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta Adil Karim mengingatkan agar biaya-biaya yang muncul sebagai konsekuensi pergerakan peti kemas dari lokasi bongkar domestik ke pelabuhan tujuan ekspor, dihitung dengan cermat.

Apalagi, tutur dia, dermaga eks JITC 2 tidak menyambung dengan terminal internasional, baik JICT, Terminal Peti Kemas Koja, Pelabuhan Tanjung Priok, New Priok Container Terminal 1 (NPCT1), maupun Mustika Alam Lestari (MAL).

Di samping itu, langkah tersebut memunculkan konsekuensi pemenuhan terhadap aturan-aturan kepabeanan. Sebagai contoh, pergerakan truk kontainer dari terminal domestik membutuhkan dokumen pabean untuk masuk ke dalam pelabuhan internasional. Di dalamnya, ada biaya yang harus ditanggung pemilik barang.

“Bagi kami, yang pasti jangan ada penambahan cost jika pelabuhan tersebut diefektifkan kembali karena lay out-nya setahu saya [kontainer] keluar dulu dari Pelabuhan Eks JICT 2,” kata Adil.

Dalam catatan ALFI, eks Terminal 2 JICT dahulu digunakan untuk melayani kapal-kapal feeder berkapasitas 200 TEUs dengan draft sekitar 8 meter.

Sejak 2012, terminal internasional dengan kapasitas lapangan penumpukan 9 hektare itu tidak digunakan lagi untuk aktivitas komersial. Dermaga hanya dipakai untuk sandar kapal-kapal tamu TNI Angkatan Laut dan kapal angkut sapi.

Pelindo II berencana mengoperasikan kembali eks Terminal 2 JICT sebagai terminal transshipment peti kemas domestik selambat-lambatnya awal semester II/2019.

Terminal nantinya dapat digunakan untuk sandar kapal domestik dengan muatan ekspor. Muatan itu diturunkan, kemudian dipindahkan ke terminal internasional.

Sebaliknya, bisa pula dari terminal internasional, kargo impor dipindahkan ke JICT 2, lalu diangkut oleh kapal domestik ke pelabuhan lain di dalam negeri.(ri)

KADIN : SISTEM TRANSPORTASI MESTI EFISIEN

JAKARTA (Alfijak) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mendorong percepatan dan penyelarasan antara program pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan bersama dengan para pelaku usaha harus sejalan untuk menciptakan konsistensi implementasi sistem transportasi yang handal, efisien dan berdaya saing.

Untuk itu, Kadin Indonesia mengusulkan untuk memperoleh zero subsidi BBM dan mengalihkannya menjadi subsidi biaya transportasi langsung ke masyarakat. Alokasi subsidi dapat diarahkan kepada pengembangan sistem transportasi nasional.

Hal ini untuk mendukung pengembangan sistem transportasi yang efektif dan efisien, melalui subsidi penyelenggaraan angkutan. “Ini sebagai cara mendorong masyarakat mengubah pola transportasi dari kendaraan pribadi menuju transportasi masal atau angkutan umum,” katanya, seperti dikutip dari siaran persnya.

Adrianto Djokosoetono, Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Darat  sekaligus Ketua Umum DPP Organda, mengatakan zero subsidi BBM maksudnya dengan menghapus subsidi BBM bagi angkutan jalan raya dan menggantinya dengan mensubsidi masyarakat dalam penggunaan angkutan umum jalan raya. Caranya dengan otoritas membeli jasa angkutan publik kepada operator.

Juga perlunya dukungan pemerintah dalam memberikan pembiayaan yang murah kepada bidang usaha angkutan darat, laut dan udara, serta fasilitas lainnya seperti jalur khusus angkutan umum, biaya tol khusus angkutan umum dan lainnya

Usulan ini selaras dengan sosialisasi peningkatan penggunaan angkutan umum, mengurangi kemacetan jalan raya dan meningkatkan keselamatan di jalan.

Lain itu, pengembangan transportasi nasional juga membutuhkan pendekatan keterpaduan seluruh moda transportasi, dari angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan udara hingga kereta api, baik pendekatan kesiapan infrastruktur maupun pembinaan penyelenggaraannya.

“Dengan begitu, konektifitas inter dan antar moda dalam satu pengaturan, sehingga akan menghasilkan percepatan transportasi yang efisien.” katanya.

Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Laut Darmansyah Tanamas mengatakan para pelaku usaha pelayaran masih dihadapkan tantangan dari sisi kebijakan moneter.

Para pelaku usaha transportasi laut membutuhkan  dukungan dari perbankan nasional dalam pengadaan kapal dengan bunga yang kompetitif dan tenor panjang. Dengan begitu pengadaan kapal baru dapat lebih efisien.

“Kita membutuhkan skema pendanaan infrastruktur dengan bunga yang setara dengan obligasi negara, dan  jangka waktu pinjaman yang panjang.”tambahnya.

Selain itu juga diperlukan “equal threatment” dalam kebijakan fiskal sebagaimana yang diberikan oleh negara lain kepada sektor pelayaran.

Adanya deregulasi kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih yang berdampak kepada inefisiensi, terutama pada sektor keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sedangkan Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Udara, Denon Prawiraatmadja mengatakan bahwa di tahun ini transportasi udara sedikit menghadapi tantangan yang cukup berat yang diawali dengan kenaikan kurs dimana nilai rupiah melemah karena kondisi ekonomi dunia dan berdampak pada dunia penerbangan kita yang saat ini sedang dalam keadaan berhati-hati untuk tetap bertahan.

Masalah-masalah yang masih memberatkan juga adalah masalah pajak yang hubungannya dengan lease pesawat udara.

Di lain pihak kemajuan di bidang infrastruktur seperti Bandara terus berkembang untuk kepentingan masa depan. Juga munculnya moda transportasi di luar pesawat terbang yaitu moda helikopter yang akan membantu untuk mempersingkat perjalanan dalam kota di area jabotabek dan sekitarnya yang saat ini terkendala oleh macetnya jalan darat.

Infrastruktur lainnya yang saat ini terus berkembang adalah pembangunan jalan tol yang menghubungan satu kota dengan kota lain untuk mempersingkat waktu perjalanan dimana hal ini juga akan terasa pengaruhnya untuk dunia penerbangan dengan berkurangnya penumpang pesawat.(ri)

Platform Logistik ‘My Cargo’, Akomodir Pebisnis & Stakeholders

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA-Platform digital logistik bernama Smart Port atau sering disebut My Cargo, yang merupakan karya anak bangsa kini mencuri perhatian para pelaku bisnis di tanah air.

Berdasarkan kalkulasi dan survey Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), penggunaan platform itu dalam kegiatan logistik nasional saat ini dapat menurunkan biaya pengambilan dokumen delivery order (DO) untuk impor sebesar 75%, antrian diloket pelabuhan 50% dan post clearance 75%.

“Sehingga kita benar-benar dapat memangkas dwelling time. Artinya DO online harus terintegrasi dalam satu sistem karena selama ini masih mengambil ke pelayaran lantaran belum online secara terintegrasi,”ujar Adil Karim, Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta,seperti dikutip dari betitakapal.com, Kamis (7/3)

Dengan menggunakan platform my cargo, sekaligus memfasilitasi pengguna jasa melakukan permohonan dokumen delivery order DO secara online tanpa harus datang ke perusahaan pelayaran (shipping line).

Olehkarenanya, ALFI mencatat penurunan biaya logistik setelah digitalisasi secara integrasi itu diterapkan.

Pasalnya, pola manual/konvensional untuk pengurusan delivery order (DO) payment di lingkup Pelabuhan Tanjung Priok saja harus merogoh kocek pebisnis hingga Rp187 miliar per tahun. Pengeluaran itu hanya untuk kurir, belum termasuk uang bensin dan uang makan.

“Kami prihatin, makanya butuh sistem digital logistik yang terintegrasi semua pihak bisa. Ekosistem logistik di Malaysia saja berencana akan implementasikan platform my cargo yg notabene karya anak bangsa kita itu, sementar kita masih berpolemik pada ego sektoral di dalam negeri kita sendiri,”ucapnya.

Adil mengungkapkan, pada platform itu juga sudah dikembangkan untuk kegiatan ekspor yang terhubung lebih dari 120 ribu pelabuhan, lebih dari 150 negara dan pelayaran ocean going serta koneksi manifest langsung ke 4 negara yakni USA, Canada, Jepang dan China.

“Saat ini kami sedang mengembangkan yang namanya pertukaran data elektronik (PDE) mandiri yang akan kami masukkan dalam platform tersebut,” tandasnya.

Dengan memasukkan PDE Mandiri dalam platform my cargo, imbuh Adil, nantinya dokumen ekspor dari negara asal yang sudah selesai customs menjadikan dokumen impor dan tidak perlu mengetik lagi karena ada engine data dalam sistem.

Dengan begitu, akan memangkas waktu bagi perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) maupun importir dalam hal pengeluaran barang impor.Begitupun sebaliknya terhadap dokumen ekspor yang sudah melalui proses bea cukai menjadikan dokumen impor negara tujuan.

“Untuk sementara kita ambil sample malaysia dan yang paling penting di dalam sistem PDE mandiri tersebut ada juga pengawasannya atau intelijennya sehingga pelaku usaha tidak bisa lagi merubah dokumen atau nilai transaksi atau juga merubah post tarif. Artinya kita mendukung pemerintah dalam hal pendapatan negara melalui bea masuk, ppn pph ataupun bea keluar,”paparnya.

Konkretnya, kata Adil, dalam platform my cargo itu juga telah mengakomodir kepentingan proses bisnis yang berkaitan dengan flow of dokumen, flow of barang dan flow of financing didalam nya, sehingga memudahkan untuk pengguna platform itu men-tracking and tracing.(ri)

TINGKATKAN KINERJA LOGISTIK, DIGITALISASI DI PACU

JAKARTA-(Alfijak) : Peningkatan teknologi informasi menjadi salah satu arah kebijakan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya modernisasi pelabuhan berbasis teknologi informasi dalam mendukung logistik nasional atau yang sering kita sebut sebagai Digitalisasi Logistik.

Demikian sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut, Sukirno Dwi Susilo saat membuka acara Diskusi Media yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) di Hotel Swiss-Bel Inn Kemayoran, hari ini (5/3).

Pada kesempatan tersebut, Sukirno mengatakan berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) tahun 2018, indeks kinerja logistik Indonesia menempati peringkat ke-46 atau naik dari peringkat sebelumnya tahun 2017 yaitu posisi ke ke-63.

“Untuk mencapai indeks kinerja yang baik, Pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan sistem logistik yang efektif, transparan dan efisien melalui berbagai upaya, mulai dari penataan birokrasi, peningkatan kapasitas SDM di pelabuhan serta pemanfaatan Teknologi Informasi yang terintegrasi,” ujar Sukirno.

Salah satu bentuk nyata dari digitalisasi pelabuhan ialah melalui penerapan sistem Inaportnet versi 2.0 dan Delivery Order Online di pelabuhan.

Saat ini Kementerian Perhubungan telah mengembangkan sistem inaportnet di 16 pelabuhan dan ke depan sistem inaportnet juga akan diterapkan secara bertahap di pelabuhan-pelabuhan lain.

“Misalnya pada tahun 2019 ini, kami tengah mempersiapkan penerapan inaportnet pada 16 pelabuhan lain, yang terdiri dari dua pelabuhan kelas I, sebelas pelabuhan kelas II, dua pelabuhan kelas III dan satu pelabuhan kelas IV,” jelas Sukirno.

Pemerintah berharap dengan diterapkan sistem inaportnet dapat dapat menurunkan biaya logistik di pelabuhan, meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, meningkatkan transparansi pelayanan, mempercepat waktu pelayanan sehingga pelayanan menjadi lebih murah dan mudah.

“Saat ini kami juga tengah melakukan sinergi pertukaran informasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait dengan mengintegrasikan semua sistem berbasis IT yang dimiliki oleh masing-masing sektor ke dalam satu aplikasi yang terintegrasi dengan semua sistem tersebut,” imbuhnya.

Pihaknya menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk selalu mendukung tumbuh kembang industri logistik nasional, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha serta melakukan perbaikan sistem layanan dan kinerja di pelabuhan berbasis IT.

“Kami yakin digitalisasi bisa mendorong percepatan layanan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas di pelabuhan, bongkar muat kapal, maupun transparansi bagi para pemilik barang,” tutup Sukirno.

Sebagi informasi, acara Diskusi Media yang mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Digitalisasi Logistik di Indonesia” ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja (Raker) Forwami tahun 2019. Selain dihadiri oleh para wartawan media massa, turut hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Capt. Hermanta, ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ISAA Juswandi Kristanto, dan Ketua Umun DPP APTRINDO Gemilang Tarigan.

MV Pacific Monaco Perkuat Layanan Rute Intra Asia di JICT

JAKARTA- Kapal kontainer Pacific Monaco yang sandar di dermaga PT Jakarta International Container Terminal (JICT), pada akhir pekan lalu menambah layanan intra Asia dari dan ke terminal peti kemas tersibuk di Indonesia itu.

Kapal dengan berat bobot mati 8,772 ton dan panjang 130 meter ini merupakan salah satu dari rangkaian Butterly Service atau TF1, sekaligus memperkuat layanan rute itu melalui dermaga JICT.

Berdasarkan jadwal yang disepakati, service ini akan sandar di terminal JICT satu kali setiap minggunya (Weekly Service).

Dengan demikian jumlah layanan kapal di JICT menjadi 17 service dengan total sandar dan bongkar muat sebanyak 150 kapal setiap bulannya.

Servis baru TF1 ini siap melayani rute Jakarta – Pelabuhan Tanjung Pelepas-Singapura- Laem Chabang International Terminal dan Sahatai Terminal (BKK). Sebagai awal Kapal ini akan melakukan kegiatan bongkar muat sebesar 700 TEUs di terminal 1 JICT.

Wakil Presiden Direktur JICT Riza Erivan menyatakan, dibukanya layanan baru ini, menunjukkan bukti bahwa JICT masih merupakan Terminal pilihan Pelanggan di Indonesia.

Riza menambahkan, ditahun 2014, JICT pernah memecah rekor nasional dengan pelayanan tercepat dan terbaik saat dengan total bongkar muat 192 gerakan perjam (mph) saat melayani kapal MV Northern Genius di Terminal 1 JICT.

“Tekad kami saat ini bukan hanya meraih kepercayaan pelanggan, tapi juga memenuhi bahkan melampau ekspektasi mereka,”ucapnya.

Riza menambahkan, seiring dengan tekad baru sebagai terminal dengan pelayanan terbaik, maka JICT berkomitmen terus mengembangkan fasilitas yang dimiliki.

JICT telah memperbaiki terminal dan investasi dalam infrastruktur, peralatan, dan teknologi terkini. Saat ini, sisi dermaga JICT telah memiliki kedalaman 12 hingga 16 meter.

Menurutnya, hampir seluruh Crane telah menggunakan teknologi elektricity yang ramah lingkungan, aplikasi mobile untuk Kemudahan pembayaran kegiatan terminal Petikemas dan rencana rencana e-commerce yang akan menjadi startup di rantai logistik Indonesia.

Dengan pengembangan yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengukuhkan JICT sebagai terminal dengan kualitas pelayanan Internasional, kebanggaan Indonesia.(ri)