Arsip Tag: ALFI Jawa Barat

Patimban Dikelola Swasta, Pebisnis Logistik Mengapresiasi

ALFIJAK –  Pelaku usaha logistik di Jawa Barat mengapresiasi penyerahan pengelolaan aset Pelabuhan Patimban oleh Kementerian Perhubungan kepada pihak swasta yakni PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI).

Ketua DPW ALFI Jawa Barat, M Nuh Nasution mengatakan, dengan pengelolaan oleh swasta, pengembangan pelabuhan Patimban diharapkan bisa lebih optimal dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta menekan biaya logistik nasional.

“Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini sedang fokus upaya membuat biaya logistik nasional bisa lebih efisien sehingga komoditi nasional mampu berdaya saing. Untuk itu stakeholder harus mendukung upaya pemerintah tersebut,” ujarnya, Jumat (17/12/2021).

M.Nuh menegaskan, ALFI Jawa Barat mengapreaiasi pelabuhan Patimban yang kini dikelola swasta karena perlu adanya kompetisi pelabuhan yang dikelola secara profesional.

“Kita perlu daya saing saat ini untuk industri kita secara nasional yang menyeluruh. Makanya kami sangat setuju jika Patimban dikelola swasta murni ketimbang BUMN. Dengan harapan untuk menurunkan biaya logistik,” ucapnya.

Hal senada dikemukakan, Wakil Ketua Umum DPP ALFI, Trismawan Sanjaya.

Menurutnya, secara umum infrastruktur pelabuhan Patimban sudah baik, namun masih memerlukan akses jalan ke pelabuhan tersebut yang mumpuni (langsung) sehingga tidak lagi melalui jalur Pantura untuk menghindari kemacetan yang kadan masih terjadi.

“Kalau bicara Pelabuhan Patimban itu industri pendukungnya (hintetland) ada di Jawa Barat dan sekitarnya. Hinterland ini juga yang selama ini merupakan kontribusi terbesar di Pelabuhan Tanjung Priok. Intinya kedepan soal hinterland ini perlu ada kolaborasi karena berkaitan dengan pergeseran prilaku kegiatan logistik yang sebelumnya di Priok ke Patimban yang tentunya tidak sederhana,” ucap Trismawan.

Pelabuhan Patimban merupakan Pelabuhan Utama dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang direncanakan untuk melayani kegiatan bongkar muat kendaraan dan petikemas yang diselenggarakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021.

Bahkan pada Jumat (17/12) Pelabuhan Patimban langsung melayani ekspor perdana sebanyak 1.209 unit kendaraan ke Filipina, menggunakan Kapal MV. Fujitrans berbendera Liberia berukuran 27.286 Gross Ton (GT). Kapal ini telah bersandar di Pelabuhan Patimban sejak Kamis (16/12) pukul 10.00 WIB. Kapal tersebut membawa sebanyak 84 unit kendaraan impor dari Jepang. Direncanakan Kapal akan berangkat pada Jumat malam ini pukul 20.00 WIB.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan secara resmi menyerahkan pengelolaan Terminal Kendaraan (Car Terminal) kepada PT. Pelabuhan Patimban International (PPI), setelah sebelumnya dioperasikan sementara oleh Kemenhub melalui penugasan kepada PT Pelindo.

Penyerahan tersebut ditandai dengan acara Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara Melalui Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) Proyek KPBU Pelabuhan Patimban.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Patimban Internasional, yang dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Aset KPBU Pelabuhan Patimban antara Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Patimban Internasional.

Kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Tanggal Efektif KPBU antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Patimban.

Serah terima aset ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban antara Kementerian Perhubungan sebagai Penanggungjawab Proyek dengan PT. Pelabuhan Patimban Internasional sebagai Badan Usaha Pelaksana yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2021 lalu.(*)

Perlu Konektivitas Logistik Untuk  Daya Saing Industri Jawa Barat

KARAWANG- Propinsi Jawa Barat merupakan wilayah penopang Ibu Kota NKRI Jakarta lantaran merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap kegiatan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara melalui industri manufaktur, pergerakan manusia, dan pertanian maupun perkebunan.

Yukki Nugrahawan Hanafi selaku Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), mengatakan oleh sebab itu penataan dan pengembangan wilayah maupun konektivitas logistik menjadi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi dimana khususnya menjadi tujuan investasi.

Dia berharap Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan dukungan Pemerintah Pusat dapat mengambil peran penting untuk menindaklanjuti secara nyata perbaikan pertumbuhan ekonomi maupun konektivitas logistik yang terintegrasi.

“Sehingga dapat menciptakan Ekosistem Industri yang kondusif, sustain serta berdaya saing global,” ujar Yukki dalam rangkaian Seminar & Rapat Pimpinan Wilayah ALFI DPW Jawa Barat di Kawasan Industri Suryacipta, Karawang Timur, pada Selasa (11/2/2020).

Menurutnya, Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam hal ini melalui Kantor Wilayah DJBC Propinsi Jawa Barat perlu mengimbangi program yang dikembangkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan memberikan layanan kemudahan kepabeanan maupun cukai serta fasilitas yang akan mendorong komoditas ekspor menjadi berdaya saing baik nasional maupun Global.

Disisi lain, imbuhnya, diperlukan perhatian Gubernur Pemerintah Propinsi Jawa Barat terhadap pembangunan pelabuhan Laut Patimban maupun bandara Kertajati yang dapat dijadikan kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi daerah Jawa Barat melalui kegiatan logistik yang menunjang industri secara aktif dalam berdaya saing global.

Kolaborasi

Dalam agenda Seminar dan Rapimwil DPW ALFI Jawa Barat tahun 2020 ini sengaja menggandeng Kawasan Industri Suryacipta City Of Industry dengan tujuan untuk mulai melakukan kolaborasi dengan industri manufaktur dan bagaimana menciptakan ekosistem logitik yang efektif dan efisien.

Sehingga, kata dia, dengan kolaborasi tersebut kawasan industri manufaktur mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan kawasan industri di daerah lain yang tidak didukung oleh logistik secara optimal.

Yukki menyatakan, dengan dukungan penuh pelaku logistik pastinya ratio biaya logistik terhadap nilai produk di Propinsi Jawa Barat akan sangat kompetitif dibandingkan dengan Thailand sesuai yang dideklarasikan oleh World Bank.

“Sehingga wilayah Jawa Barat tetap menjadi daya tarik tujuan investasi asing. Serta perlu dimanfaatkan situasi ini untuk lebih mendorong peningkatan ekspor produk-produk unggulan Jawa Barat yang berdaya saing global,” ucap Yukki.(ri)