Semua artikel oleh admin

Rilis Media

ALFI Mendukung Pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa & Bali 3 s/d 20 Juli

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah RI mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali yang berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

PPKM Darurat diputuskan Presiden RI Joko Widodo, untuk menekan tingkat penyebaran virus Covid-19, dengan cara membatasi mobilitas masyarakat.

Dukungan ALFI tersebut juga sejalan dengan himbauan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kepada semua pihak termasuk para pengusaha untuk mendukung pemberlakuan PPKM Darurat tersebut.

Ketua DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengemukakan semua pihak kini berikhtiar, dengan PPKM Darurat diharapkan penyebaran virus bisa ditekan, hal itu bisa menjadi modal yang sangat berharga untuk memulihkan kondisi ekonomi bangsa.

“Marilah bersama-sama kita sukseskan PPKM Darurat 3 s/d 20 Juli. Hal ini menjadi bagian penting di tengah menghadapi dua peperangan sekaligus yakni perang di bidang ekonomi yang antara lain diakibatkan oleh pandemi Covid-19, dan perang di bidang kesehatan yang ke duanya saling terkait,” ujar Yukki, melalui siaran pers-nya, Senin (5/7/2021).

Dia juga mengimbau kepada seluruh perusahaan anggota ALFI di seluruh Indonesia untuk menyukseskan PPKM Darurat selama dua pekan kedepan tersebut.

Yukki mengakui, sektor logistik juga merupakan salah satu sektor yang turut terdampak akibat Pandemi yang telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun ini.  “Marilah kita berupaya bersama-sama untuk bisa mengatasi masalah ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi dua peperangan sekaligus yakni perang di bidang ekonomi yang antara lain diakibatkan oleh pandemi Covid-19, dan perang di bidang kesehatan yang ke duanya saling terkait.

“PPKM Darurat adalah bagian dari kita perang melawan Covid-19. Untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia kita juga harus menang dalam perang tersebut,” ucapnya.

Oleh karena itu Kadin  mengimbau semua pihak, termasuk pengusaha yang merupakan pejuang ekonomi untuk bersatu dan bergotong royong ikut mensukseskan PPKM Darurat.

Rasjid mengatakan, semua usaha yang terkait dengan kesehatan mari kita ambil bagian nyata dalam perang ini, memastikan semua kebutuhan kesehatan masih dalam harga yang wajar sehingga masyarakat dapat membeli.

“Masyarakat  juga diharapkan membeli semua barang sesuai kebutuhan,” ujar Arsjad Rasjid, Minggu (4/7/2021).

Dia meyakini, jika tingkat penyebaran virus sukses ditekan serendah-rendahnya, maka kedepannya kita bisa lebih maksimal lagi bekerja di bidang kita masing-masing. Pada akhirnya, kita bisa lolos dari keadaan ekonomi saat ini.

Arsjad Rasjid mengakui, bahwa tidak mudah untuk menjalani PPKM Darurat, sebagai pengusaha, ia mengaku juga merasakan dampak dari pandemi termasuk PPKM Darurat yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali saat ini.

“Kita semua merasakan dampaknya. Pengusaha besar, pengusaha kecil, termasuk para karyawan, juga merasakan dampaknya. Kami akui, hal ini tidak mudah. Tapi ini adalah bagian perjuangan kita, untuk sama sama berusaha agar kita semua bisa hidup normal, agar ekonomi Indonesia bisa seperti sedia kala,” terangnya.

Namun demikian, ia mengimbau agar para pengusaha walaupun ikut merasakan dampak dari PPKM darurat untuk tidak mengabaikan kesejahteraan karyawan. Menurutnya biar bagaimanapun juga karyawan harus tetap sejahtera agar bisa maksimal ikut membantu perekonomian bangsa.

“Saya juga mengimbau kepada para pengusaha, agar hak-hak karyawan tetap dipenuhi. Biar bagaimanapun, kita butuh kontribusi dari semua pihak, termasuk para karyawan, untuk sama-sama membawa Indonesia keluar dari situasi ekonomi saat ini,” tegasnya.

Arsjad Rasjid menyampaikan, Kadin Indonesia akan membantu pengusaha, agar pemerintah bisa memberikan vaksin ekonomis bagi pengusaha berupa stimulus yang dapat meringankan beban mereka sesuai dengan industri dan kondisi daerah masing-masing.

Untuk itu, Kadin Indonesia juga tetap mendukung program vaksinasi Gotong Royong.(**)

Rilis Media

ALFI Jakarta Beberkan Solusi Menghindari Praktik Pungli di Priok

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan solusi perbaikan layanan jasa kepelabuhanan di Tanjung Priok guna menghindari terulangnya praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, solusi perbaikan masalah pungli mesti komprehensif, tidak melihat satu sisi saja (SDM) namun perlu melihat sisi pengawasan yang melekat dari manajemen operator terminal yang ada di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Solusi yang diusulkan ALFI tersebut, yakni;
Pertama, terhadap service level agreement/service level guarante (SLA/SLG) receiving dan delivery kontainer yang telah disepakati bersama pihak terminal dengan otoritas pelabuhan setempat dan pengguna jasa mesti betul-betul dijalankan serta transparan.

“Jika diperlukan dipasang pengumuman ditempat-tempat yang bisa dilihat publik terkait SLA/SLG itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghandle pergerakan perkontainer baik ekspor maupun impor,” ujar Adil Karim, pada Rabu (16/6/2021).

Kedua, adanya kepastian waktu action operator terminal pasca submit data yang sudah dilakukan oleh pengguna jasa.

“Misalnya saat pengguna jasa sudah melakukan submit data/dokumen impor-nya melalui sistem dan terbit pemberitahuan terkena jalur merah /PJM, seharusnya sudah dapat langsung direlokasi ke tempat yang telah ditentukan, supaya tidak terjadi antrean untuk proses pemeriksaan barang selanjutnya,” ucapnya.

Ketiga, mengoptimalkan fungsi fasilitas control tower room yang ada di masing-masing terminal guna lebih mendeteksi gerakan-gerakan yang terjadi dilapangan.

“Jika fasilitas alat pemantau nya dirasa kurang agar ditambah lebih banyak lagi sehingga dapat memonitor keseluruhan titik-titik di terminal,” paparnya.

Keempat, memanfaatkan kontak pengaduan atau call centre yang ada di terminal/pelabuhan termasuk untuk pengaduan jika pelayanan tidak sesuai dengan SLA/SLG.

Kelima, penyeragaman sistem digitalisasi untuk pelayanan pembuatan kartu import (SP2) atau kartu eksport untuk mengurangi antrean di kantor masing-masing terminal pelabuhan Tanjung Priok.

Keenam, mempercepat implementasi single Truck Identity Document (TID) dan menyiapkan terminal booking system (TBS) serta fasilitas buffer truk yang memadai di sisi Timur Pelabuhan Tanjung Priok.

“Soalnya saat ini buffer truk baru tersedia di sisi barat Tanjung Priok. Tambahan Buffer truk disisi Timur yang tujuannya untuk mengurai kemacetan di jalur arteri ke dan dari pelabuhan Priok sehingga diharapkan bisa menekan tingkat premanisme di jalan raya dari dan ke Priok,” tegas Adil Karim.

Ketujuh, khususnya untuk mengatasi  persoalan praktik pungli di depo kontainer yang ada di luar pelabuhan, agar operator depo membuat SLA/SLG pelayanannya dan wajib dipublikasikan kepada customernya serta dilakukan pengawasan yang melekat oleh manajemen depo.

“Juga perlu standarisasi fasilitas depo yang disesuaikan antara luasan lahan yang dioperasikan dengan jumlah peralatan dan fasilitas pendukungnya,” ujarnya.

Adil mengatakan, pada prinsipnya asosiasi pelaku usaha logistik sangat mendukung perubahan-perubahan ataupun perbaikan pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok.

“Momentum ini agar dijadikan introspeksi oleh semua stakeholders demi mewujudkan pelayanan jasa kepelabuhaan yang lebih baik lagi, sehingga meningkatkan daya saing produk nasional, menarik investasi dan mampu mendongkrak logistik performance indeks (LPI) RI,” paparnya.

Adil mengatakan, Indonesia akan masuk pada conectivity Asean pada 2025, oleh karenanya semua pihak mesti menyiapkan diri untuk itu.

Rilis Media

Bikin Efisien, Reaktivasi Layanan KA Logistik Priok-Surabaya Didukung

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung pengaktifan kembali (reaktivasi) angkutan logistik kereta api (KA) yang terintegrasi dengan terminal petikemas, yakni dari Tanjung Perak Surabaya tujuan Terminal Pasoso, Tanjung Priok Jakarta.

Selain dapat mengefisiensikan proses bisnis logistik layanan tersebut diyakini dapat mendukung kelancaran arus barang serta mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi di jalur distribusi dari dan ke kawasan Tanjung Priok.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, dengan reaktivasi tersebut maka pengguna jasa atau pebisnis logistik disajikan pilihan moda  yang terintegrasi dan diharapkan dapat memberikan efisiensi waktu.

“ALFI sangat mendukung langkah tersebut, sebab bagi pebisnis logistik layanan ini bisa menjadi pilihan moda transportasi barang terutama untuk tujuan Tanjung Priok, termasuk juga seperti ke Cilegon,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya.

Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu juga mengemukakan, kolaborasi BUMN antara PT PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai langkah konkret dalam mewujudkan program Pemerintah terkait kelancaran arus barang dan memacu kinerja logistik performance Indonesia (LPI).

Dia mengatakan dengan adanya reaktivasi jalur KA Logistik itu biaya logistik yang kini berkisar 21- 23% dari Produk Domestik Bruto atau PDB dapat ditekan hingga 17-20% secara nasional, dan layanan itu sebagai alternatif pilihan untuk pengguna jasa.

“Angkutan logistik melalui KA dapat memberikan nilai lebih untuk industri logistik dan kepelabuhanan nasional maupun industri pendukungnya (hinterland) sehingga terwujud konektivitas layanan logistik yang lebih baik,” ucap Yukki.

Sebagaimana diketahui, Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) meresmikan konektivitas rute KA angkutan petikemas dari Tanjung Perak Surabaya tujuan Terminal Pasoso, Tanjung Priok.

Hal itu ditandai dengan diberangkatkannya 10 rangkaian gerbong berkapasitas 20 TEUs dari pelabuhan Tanjung Perak menuju Tanjung Priok, pada Kamis (3/6/2021).

Layanan kereta api logistik menuju terminal petikemas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terakhir kali dioperasikan pada 30 Maret 2016. Dalam pengoperasian kembali, PT KAI telah melakukan sejumlah persiapan, seperti pengadaan material hingga penggantian jalan rel.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, reaktivasi jalur kereta api yang terintegrasi dengan Terminal Petikemas Surabaya selaras dengan visi KAI yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia.

Pengaktifan kembali angkutan kereta api logistik terintegrasi dengan terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya itu terjadi berkat kolaborasi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI beserta PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III dan anak usahanya PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS).

Melalui reaktivasi ini, kegiatan muat dan bongkar barang yang sebelumnya dilakukan di Stasiun Kalimas, maka jalur untuk proses bongkar/muat barang bisa juga lewat Terminal Petikemas Surabaya.

Integrasi jalur KA dan pelabuhan ini merupakan salah satu wujud implementasi MoU antara KAI dan Pelindo III pada November 2020 lalu.

“Kami atas nama KAI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pelindo III dan TPS atas semangat kolaborasi ini mewujudkan sinergi dalam bentuk konektivitas antara angkutan kereta api dan pelabuhan,” ungkap Didiek dalam keterangannya kepada pers, Jumat (4/6/2021).

Didiek menyatakan, reaktivasi angkutan logistik ini merupakan batu loncatan yang sangat penting. Sebab dengan diaktifkannya kembali pengoperasian angkutan logistik kereta api dari dan menuju terminal petikemas ini dapat memberikan nilai lebih untuk industri logistik dan kepelabuhanan nasional sebagai value creator dan membuat lebih kompetitif.

Usai dilakukan proses reaktivasi, Terminal Petikemas Surabaya, kini memiliki 2 jalur kereta api yang masing-masing mampu mengakomodir angkutan KA Barang Petikemas dengan rangkaian 10 GD, sehingga total kapasitas muat Terminal Petikemas Surabaya adalah 20 GD berkapasitas 40 twenty foot equivalent units (TEUs). Adapun komoditi yang dilayani di Terminal Petikemas Surabaya yaitu petikemas multikomoditi ekspor-impor.

Dengan terintegrasinya angkutan kereta api dengan pelabuhan ini, maka para mitra angkutan barang KAI kini dapat melakukan bongkar muat di Terminal Petikemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak.

Potensi angkutan barang dari wilayah Industri di Jawa Timur diharapkan juga dapat diangkut menggunakan kereta api karena sudah terintegrasi dengan pelabuhan. Misalnya dari Gresik, dimana jumlah potensi angkutan barang menggunakan kereta api dalam 1 tahun mencapai 377 ribu ton barang.

“Angkutan barang (petikemas) menggunakan kereta api juga dilakukan dari Cilegon Banten tujuan Surabaya, dan ini pun sudah berjalan,” ucap Didiek.

Dengan terintegrasinya jalur kereta api dengan pelabuhan, maka diharapkan dapat membuat para pelaku logistik semakin tertarik untuk mengangkut barang dengan kereta api karena angkutan barang dengan kereta api memiliki keunggulan seperti kapasitas, ketepatan waktu, keselamatan, dan keamanan.

“Kami berharap semangat sinergi, kolaborasi, dan konektivitas yang terintegrasi ini dapat sustain untuk membangun value added bagi industri logistik dengan cara lebih efisien. Sehingga biaya logistik nasional yang masih sekitar 23-26% secara nasional dapat mendekati negara-negara maju antara 8-12%,” ucap Didiek.(**)

Rilis Media

Penyiapan Infrastruktur Logistik Mesti Didukung Semua Pihak Terkait

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai bahwa sorotan Presiden Jokowi terhadap akses infrastruktur yang tidak mendukung kinerja pelabuhan sudah tepat.

Pasalnya, menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki N. Hanafi, kondisi yang disampaikan Presiden itu juga tidak hanya dialami oleh pelabuhan tetapi juga bandar udara (bandara) terkait akses jalan dan pengelolaanya yang belum baik.

Kendati begitu, ujar Yukki,  tanggung jawab akses jalan ke infrastruktur logistik itu bukan cuma menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan saja tetapi melibatkan instansi terkait lainnya.

Dia juga menepis bahwa sorotan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu berkaitan dengan akses ke pelabuhan Patimban.

“Sesuai informasi yang saya peroleh dari media masa, akses Patimban akan mulai dibangun tahun ini,” ucap Yukki dalam Power Lunch, CNBC Indonesia, pada Rabu, (02/06/2021).

Dia juga menyebutkan kelangkaan kontainer khususnya yang berukuran 40 feet menjadi salah satu persoalan industri logistik yang terjadi di masa pandemi, akibatnya ongkos logistik meningkat hingga 200%-300%.

“Saat ini eksportir UMKM seperti furniture dan tekstil menjadi sektor yang maling merasakan dampak dari langkanya kontainer utamanya untuk pengiriman jarak jauh,” jelas Yukki.

Rilis Media

Layanan Logistik Efisien, Ekspor Impor Tumbuh

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkapkan kinerja layanan logistik yang semakin efisien saat ini turut mendongkrak tumbuhnya aktivitas ekspor impor RI pada April 2021.

Pertumbuhan tersebut juga ditopang kian efisiennya layanan ekspor impor di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia.

“Kita harapkan kondisi seperti ini bisa terus berlangsung sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai Pemerintah pada tahun ini bisa terwujud,” ujar Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki juga menegaskan bahwa kinerja logistik nasional akan semakin meningkat dimasa mendatang dengan adanya Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) yang akan juga membuat proses delivery order atau DO kegiatan ekspor impor akan semakin cepat.

“Karenanya, sejak awal ALFI tetap berkomitmen mendukung sepenuhnya implementasi NLE karena dengan platform logistik terpadu seperti itu semua layanan proses bisnis logistik ekspor impor dapat terintegrasi dengan semua pihak terkait.Dan tentunya hal ini akan meberikan efisiensi layanan logistik ekspor impor,” ucapnya.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu menegaskan, komitmen Pemerintah RI yang saat ini terus mengupayakan delapan pelabuhan di Indonesia dapat segera terintegrasi dengan sistem NLE, patut di apresiasi dan didukung oleh semua stakeholders.

Kedelapan pelabuhan itu di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Patimban (Jawa Barat), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Tanjung Perak (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Belawan Medan, Sumatera Utara.

“Melalui implementasi NLE, layanan di pelabuhan ekspor impor tersebut bisa efisien karena dwelling time lebih cepat,” tuturnya.

Sebagaiamana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka ekspor maupun impor pada bulan April 2021 mengalami peningkatan signifikan.

Kepala BPS, Suhariyanto mengungkapkan, secara year on year (yoy), ekspor tumbuh 51,94% menjadi US$ 18,48 miliar. Adapun ekspor migas pada April 2021 mencapai US$ 0,96 miliar dan non-migas US$ 17,52 miliar yang berasal dari Pertanian US$ 0,34 miliar, Industri Pengolahan US$ 14,92 miliar, dan Pertambangan Lainnya  US$ 2,27 miliar.

Sedangkan untuk impor barang konsumsi pada bulan April 2021, BPS mencatat sebesar US$ 1,63 miliar atau naik 12,89% month to month (mom) dan secara tahunan juga naik 34,11% <span;>year on year (yoy).

“Bila dilihat, memang barang-barang konsumsi yang meningkat adalah barang yang dibutuhkan pada Ramadan. Jelang Idul Fitri,” ucapnya.

Suhariyanto merinci beberapa importasi yang mengalami peningkatan, seperti contohnya raw sugar dari India, bawang putih dari China, anggur segar dari China, juga daging tanpa tulang beku dari Australia.

Impor barang konsumsi ini memberikan kontribusi sebesar 10,00% pada nilai impor bulan April 2021 secara keseluruhan. Dengan demikian, nilai impor pada bulan April 2021 tercatat sebesar US$ 16,29 miliar.(*)

Rilis Media

KIP Targetkan Jadi Hub Port General Cargo

ALFIJAK – Instrumen penting untuk pengembangan logistik suatu negara adalah keberadaan pelabuhan hub internasionalnya, karena merupakan pusat yang mengontrol arus barang nasional dan internasional.

Dengan konfigurasi geografis dari negara Indonesia yang berkepulauan dengan banyak penduduk yang hidup pada bagian daerah barat, khususnya bagian Jawa dan sumatera, Indonesia sangat berpeluang untuk mewujudkan Hub Port International khususnya untuk layanan kargo umum atau breakbulk.

Disisi lain, kendati Indonesia saat ini memiliki beberapa Pelabuhan utama, tetapi hanya sedikit Pelabuhan Hub Internasionalnya, meskipun disisi lain banyak negara di Asia yang memiliki hubungan erat dengan Pelabuhan Hub yang ada di negaranya.

“Pelabuhan internasional menggambarkan sebuah peluang untuk kapitalisasi lingkungan dari sumber daa alam yang berlimpah, dan potensi pasar global di masa yang akan datang,” ujar Dirut PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) Akbar Djohan.

Oleh sebab itu, pihaknya terus melakukan pengembangan untuk mewujudkan Krakatau International Port (KIP) sebagai International Hub Port dan sekaligus biggest dry bulk port in Indonesia.

KIP dikelola PT KBS yang notabene anak perusahaan Krakatu Steel itu kini menjadi p<span;>elabuhan terbesar dan  curah kering terdalam di Indonesia (market leader). Pelabuhan ini juga didukung dengan fasilitas yang canggih, sehingga telah mampu mengakomodasi berbagai jenis kapal mulai dari 10.000 – 200.000  DWT (super capsize vessel). Fasilitas lainnya yakni,  tersedia gudang terbesar yang terintegrasi food grade (IWH) dengan tingkat pemakaian yang tinggi.

Berlokasi pada jalur Golden Sunda Strait, Sea Lane of  Communication (SLoC), ALKI 1,  Krakatau International Port juga dilengkapi fasilitas pelabuhan yang lengkap dan pelayanan logistik yang terintegritas dan terintegrasi.

“Kami juga mendukung program National Logistic Ecosystem (NLE) yang dicanangkan Pemerintah RI untuk mewujudkan layanan logistik yang lebih efektif serta efisien,” tuturnya.

Akbar Djohan yang juga menjabat Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menjelaskan, keberadaan pelabuhan hub internasional ini merupakan peluang nyata bagi pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah & potensi untuk perdagangan global lebih lanjut.

Dia mengatakan, Krakatau International Port yang berlokasi di Golden Sunda Strait dan terhubung dengan Jalur 21st Century Maritime Silk akan menjadi hub industry yang paling strategis di  Indonesia & Asia Pasifik.

“Positioning ini akan berkontribusi dalam menekan biaya logistik nasional untuk rantai pasok raw material maupun finished products melalui pemanfaatan konektivitas tiga moda transportasi laut dan darat,” paparnya.

KIP juga telah melakukan bongkar muat kargo mineral antara lain batubara, klinker, semen, kokas, GBFS, GGBFS, gypsum, bijih besi, slag cement, split stone, dolomite, limestone, manganese ore lump, sand, & silica stone.

Pada tahun 2020, Pelabuhan Internasional Krakatau melayani ekspor kargo mineral dengan komoditas batubara, kokas, bijih besi, GGBFS (Ground Granulated Blast Furnace Slag), ke lima negara yakni;  China, India, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Vietnam.

“KIP juga telah melakukan 20 jalur jalur domestik untuk pengiriman kargo mineral di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Akbar Djohan.

Rilis Media

ALFI Dukung Konsep Kawasan Industri Terpadu di KEK Sei Mangkei

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung konsep kawasan industri terpadu (KIT) Batang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, konsep tersebut selain dapat memberikan akselarasi bagi pelaku usaha industri juga mengintegrasikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung logistik dan transportasi di wilayah itu.

“Termasuk bakal lebih mendorong volume angkutan kargo melalui Pelabuhan Kuala Tanjung ,” ujar Yukki, melalui keterangan pers-nya pada Sabtu (1/5/2021).

Yukki menyakini konsep KTI di KEK Sei Mangkei yang dicanangkan Pemerintah itu bisa lebih memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi di Sumut maupun secara nasional.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ingin menerapkan konsep Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Bahlil saat melakukan peninjauan langsung ke KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, pada Jumat (30/4).

“Hari ini saya datang ke KEK Sei Mangkei untuk melihat lebih dekat dan melihat apa yang perlu diperbaiki, bagaimana mempercepat tenant-tenant ini bisa terisi. Ini kawasan yang kurang lebih hampir 2.000 hektare, ternyata baru 5 tenant yang ada dan baru menempati 10 persen lahan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/5/2021).

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan KEK Sei Mangkei antara lain belum selesainya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, akses kereta api, serta harga lahan dan harga gas yang tidak kompetitif.

Bahlil menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), administrator KEK diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan perizinan, namun datanya ada dalam sistem Online Single Submission (OSS). Bahlil menegaskan pentingnya melakukan percepatan perizinan investasi sehingga dampak ganda akan diperoleh.

“Mungkin kita akan mencari cocoknya apa di sini. Karena kita ingin juga perputaran ekonomi di Simalungun ini bisa berjalan dengan baik. Penciptaan lapangan kerja hanya bisa terjadi dengan adanya investasi,” kata Bahlil.

Kesiapan Pemda

Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam membantu mengatasi kendala yang dihadapi KEK Sei Mangkei.

“Kami siap mendukung penuh perkembangan KEK Sei Mangkei ini. Ketika ini berkembang, maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dan juga serapan tenaga kerjanya,” kata Radiapo.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengapresiasi kehadiran Menteri Investasi/Kepala BKPM ke KEK Sei Mangkei sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membantu percepatan investasi.

Harapannya agar KEK Sei Mangkei dapat berkembang seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah, di mana fase pertama seluas 450 hektare sudah berhasil terisi dalam waktu hanya sembilan bulan.

“Sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dengan investasilah kita bisa menumbuhkan ekonomi. Harapan kami kalau industri tumbuh, maka puluhan ribu orang menjadi karyawan kemudian menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami akan ikut arahan Pak Menteri, seperti di Batang,” kata Gani.

KEK Sei Mangkei dikelola PT Kawasan Industri Nusantara yang merupakan anak usaha dari PTPN III. KEK Sei Mangkei memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata dan logistik.

Jika berjalan sesuai rencana, KEK Sei Mangkei diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp129 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 orang pada tahun 2031 mendatang.(*)

Rilis Media

UNESCAP – ALFI Institute, Tingkatkan Kompetensi SDM Logistik

ALFIJAK – United Nations Economic and Social Commission for Asia and tha Pacific (Uneccap) bekerjasama dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) serta ALFI Institute untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha logistik di Indonesia dan Asean.

Kerjasama tersebut diwujudkan dengan menggelar seminar secara virtual selama dua hari, yakni pada 12 s/d 13 April 2021.

Kegiatan secara virtual itu juga didukung para anggota Asean Federation of Forwarders Association (AFFA), anggota ALFI maupun alumni ALFI Institute di seluruh Indonesia serta para pemangku kepentingan di bidang logistik /stkeholders.

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum DPP ALFI/AFFA Chairman Yukki Nugrahawan Hanafi, dengan menampilkan Pembicara dari UNECSAP/Chairman AFFA Logistics Institute Mr. Somsak Wisetruangrot.

Pada kesempatan itu, Yukki Nugrahawan Hanafi menyampaikan bahwa dalam skala pembangunan ekonomi secara utuh khususnya terhadap pergerakan barang antar negara di Asean perlu dukungan antar negara dikawasan itu yang lebih efektif dan efisien.

Menurutnya, Asean mengembangkan dan mendorong Perusahaan Logistik Services Providers agar terus tumbusuh dan berkembang walupun dalam situasi sulit imbas Covid-19 yang masih melanda didunia global saat ini.

“Harus kita akui, bahwa dampak Covid-19 mengakibatkan berbagai perubahan ekonomi yang signifikan di hampir semua negara di dunia. Begitupun imbasnya terhadap kegiatan logistik yang mengalami perubahan hampir disemua moda transportasi (darat, laut dan udara) serta shortage container maupun perilaku konsumen,” ujar Yukki.

Untuk itulah, imbuh Yukki, UNESCAP, ASEAN Secretariat, AFFA dan ALFI memiliki tanggung jawab yang besar dan berupaya berjuang semaksimal mungkin mendukung upaya pengembangan kapasitas & kapabilitas pelaku logistik melalui peningkatan kualitas SDM.

Dia menegaskan, pengembangan kompetensi SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pelaku Logistik yakni salah satunya melalui training dan seminar ataupun webinar.

Yukki berharap dengan diselenggarakan kegiatan ino oleh UNESCAP dan ALFI, maka pelaku logistik dapat lebih beradaptasi dan mengambil langkah dalam perubahan dan dinamika yang cukup signifikan dalam kegiatan Logistik.

Peserta seminar juga diharapkan dapat mengupdate perkembangan di AFFA melalui working group yang telah dilaksanakan bulan Desember 2020 lalu yang melakukan inisiatif dan agreement dalam percepatan pergerakan barang di Asean serta mengadopsi adanya AFFA STC (Standard Trading Condition) bagi Penyedia jasa logistik anggota Asean.

Direktur ALFI Institute, M Supriyanto mengatakan, sebagai penyelenggara acara tersebut pihaknya sangat memperhatikan upaya pemerataan dan informasi yang up-date terhadap perkembangan logistik khususnya di Asean.

Dia berharap melalui program ini dapat memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan dan pengetahuan sehingga memberikan optimalisasi dalam perkembangan pelaku Logistics Services  Provider di Indonesia melalui perkuatan SDM dalam bidang Logistik dan supply chain.

Acara ini diikuti oleh lebih dari 120 peserta dari AFFA member state, AFFA TOT, Anggota ALFI sebagai pelaku logistik di seluruh Indonesia dan Pengajar dan Alumni ALFI Institute di seluruh Indonesia.

“Usai webinar ini para peserta akan mendapatkan e-certificate dari UNESCAP,” ujar M. Supriyanto.(*)

Rilis Media

Sektor Logistik Bakal Tumbuh 7% Tahun ini

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengestimasi aktivitas bisnis logistik pada tahun 2021, diharapkan bisa tumbuh mencapai 7 persen.

Kendati begitu, estimasi pertumbuhan tersebut tentunya masih belum sesuai yang diharapkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tahun-tahun sebelum adanya Pandemi Covid-19 yang rerata bisa diatas 10 persen.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengungkapkan kondisi bisnis logistik pada triwulan pertama tahun 2021 ini mengalami pertumbuhan terutama ditopang oleh Konsumsi. Kitapun melihat Investasi sudah masuk kembali karena ada rasa optimistis dimana vaksinasi Covid 19 sudah berjalan.

“Sebagai pelaku bisnis logistik, kita berharap hal ini dapat terus ketingkat yang lebih baik.Tentunya belum sesuai yang kita harapkan tapi pertumbuhan di Logistik kita harapkan di akhir tahun 2021 bisa sekitar 7℅,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pada hakekatnya bahwa pertumbuhan industri logistik ditopang oleh konsumsi dan investasi. Oleh karenanya, meskipun kondisi Pandemi belum juga usai sampai sekarang ini, namun sektor logistik masih bisa bergerak tumbuh lantaran masuk dalam 11 sektor yang diijinkan tetap berjalan.

“Kecenderungan tumbuhnya bidang Logistik telah terlihat di semester akhir tahun 2020 lalu. Kendati pastinya belum kembali kepada titik sebelum Pandemi terjadi. Disisi lain kitapun masih menghadapi  permasalahan sulitnya mendapatkan kontainer 20 feet khususnya untuk eksport yang bukan saja Indonesia tapi terjadi hampir di seluruh dunia,” ucap Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Freigt Forwarders Association (AFFA).

Dia mengemukakan, optimismtis pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini, juga menjadi angin segar bagi pelaku usaha logistik.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah mengeluarkan proyeksi optimistis untuk perekonomian nasional di Triwulan I tahun 2021 meskipun pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2020 terkontraksi sebesar (minus) 2,19% (y-on-y) dan membaik dari pertumbuhan Triwulan III 2020 sebesar (minus) 3,49% (y-on-y).

Seperti dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menargetkan perekonomian RI akan tumbuh 4,5 – 5,5% tahun ini. Dengan proyeksi Triwulan I tahun 2021 diperkirakan tumbuh 1,6% sampai 2,1%.

Reboundnya ekonomi Indonesia setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019 karena didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.

Proyeksi ini sejalan dengan outlook beberapa lembaga internasional, seperti World Bank, OECD, ADB dan IMF. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan atau logistik pada Triwulan IV 2020 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar (minus) 13,42 persen.

Yukki mengatakan, berbagai capaian program dalam sistem logistik nasional (Sislognas) juga perlu diapresiasi, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi Sislognas tersebut dilapangan.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan adanya usulan untuk menaikkan payung hukum Sislognas menjadi Undang-Undang dan pembentukan Kelembagaan Logistik Nasional. Alasannya, Sistem National Logistic Ecosystem (NLE) juga diharapkan dapat memicu perbaikan sektor logistik nasional kedepan.

Namun, kata dia, berdasarkan hasil evaluasi Kemenko Perekonomian baru-baru ini, tidak bisa dipungkiri bahwa sudah terdapat sejumlah capaian Sislognas antara lain; terbitnya Perpres No 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang sudah diubah dengan Perpres No:59 tahun 2020.

Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat 46 proyek strategis nasional (PSN) telah dibangun meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik dan rel Kereta Api dengan investasi mencapai Rp.159 Triliun.

Capaian lainnya, sampai dengan 1 Februari 2021,telah ada 187 Pusat Logistik Berikat di 187 lokasi. Selain itu, indikator kinerja logistik yang membaik juga bisa dilihat dari dwelling time di pelabuhan yang semakin baik yakni pada Februari 2021 hanya 2,68 hari.

Namun, imbuh Yukki, kunci sukses dalam Sislognas masih perlu dikelola secara akurat, cepat serta terintegrasi melalui Badan Independen (Adhoc) yang berperan secara aktif dan terkoordinir dibawah kepemimpinan dan kewenangan khusus sehingga mampu melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam menentukan kebijakan tehnis yang komprehensif.

“Karena itu, ALFI menilai sudah saatnya Indonesia memerlukan leading sector yang ngurusin soal logistik nasional,” ucap Yukki.(*)