Kutipan liar atas breakbulk resahkan pengusaha

Kutipan biaya penggunaan alat bongkar muat terhadap layanan kargo umum nonpeti kemas atau breakbulk di dermaga 201-203 Pelabuhan Tanjung Priok meresahkan.

JAKARTA (alfijak): Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta Subandi memprotes melambungnya pengenaan kutipan tersebut.

“Kami menerima keluhan pemilik barang breakbulk di Priok terkait dengan tingginya biaya itu yang dipungut oleh perusahaan bongkar muat (PBM) untuk penggunaan alat bongkar muat tersebut yang mencapai Rp22.500/metrik ton (MT),” tutur Subandi.

Sesuai dengan kesepakatan asosiasi penyedia dan pengguna jasa dengan manajemen Pelindo II Tanjung Priok, tarif yang disepakati untuk penggunaan alat bongkar muat termasuk untuk alat jenis gantry lufting crane (GLC) hanya Rp11.500/MT.

Dia menyayangkan lemahnya pengawasan dari manajemen Pelindo II [PT Pelabuhan Indonesia II] terhadap kegiatan di lapangan. Menurutnya, adanya pungutan di luar kesepakatan oleh PBM, itu namanya pungli dan perlu dievaluasi.

Kutipan sepihak tarif jasa alat bongkar muat di pelabuhan oleh PBM, dapat meningkatkan biaya logistik dan memengaruhi daya saing produk dalam negeri. “Ini harus ditertibkan, jangan dibiarkan berlarut-larut,” pinta Subandi.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto, mengatakan tidak menoleransi pelanggaran terhadap tarif jasa kepelabuhanan di Tanjung Priok yang sudah disepakati, antara penyedia dan pengguna jasa bersama manajemen Pelindo II Tanjung Priok.

“Namanya tarif liar, harus dihentikan. ALFI siap berjuang terhadap kepentingan pemilik barang yang dirugikan kalau ada yang dikenakan tarif penggunaan alat di luar tarif kesepakatan,” katanya.

Widijanto mengingatkan, tarif kesepakatan pemakaian alat bongkar muat jenis GLC di Priok sudah diteken oleh General Manager Pelindo Tanjung Priok, GINSI, ALFI, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), dan Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) pada September 2017.

Berdasarkan kesepakatan tarif, untuk penggunaan GLC meliputi jika kapal dilengkapi derek (ship’s gear) dan bisa beroperasi, maka penggunaan GLC hanya 25 persen dari volume barang dengan tarif hanya Rp11.500/MT.

Turun dari kapal, peti kemas impor wajib langsung behandle

Namun, jika kapal tidak ada alat dereknya, maka tarif pemakaian GLC Rp20.000/MT, dan kalau karena sesuatu hal crane/derek kapal rusak, dikenai tarif GLC Rp17.500/MT.

Direktur Operasi dan Sistem IT PT Pelindo II, Prasetyadi, berjanji mengecek kondisi di lapangan dan meminta agar pemilik barang dapat menyampaikan keluhannya secara langsung kepada manajemen Pelindo II Tanjung Priok agar bisa segera ditindaklanjuti. (poskotanews.com/ac)

CORE: postborder picu lonjakan impor

Implementasi kebijakan postborder selama 6 bulan terakhir terbukti berbanding lurus dengan pembengkakan impor produk lartas.

JAKARTA (alfijak): Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia M. Faisal mengatakan, sejak postborder diberlakukan pada 1 Februari 2018, dia memprediksi kebijakan tersebut akan lebih mengakselerasi arus impor alih-alih menopang ekspor.

“Saya cek beberapa produk larangan dan terbatas [lartas] yang masuk daftar postborder seperti daging sapi dan plastik, semua mengalami kenaikan impor yang signifikan sejak Feburari 2018,” ujarnya kepada Bisnis.com.

Dia menjabarkan, impor daging sapi dari Australia meroket setelah Februari 2018, bukan hanya secara month to month (mtm) tetapi juga secara year on year (yoy). Hal tersebut membuktikan lonjakan impor bukan sekadar dipicu oleh faktor musiman.

Selain itu, lanjutnya, kondisi serupa terjadi pada impor produk plastik. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, impor plastik sepanjang Januari—Mei 2018 mencapai US$3,73 miliar, naik 17,5% secara yoy.

“Pada dasarnya permintaan di dalam negeri memang sangat tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan ada kebocoran impor. Sebab sebelum ada kebijakan postborder saja sudah sering terjadi praktik seperti itu. Apalagi permintaan di dalam negeri memang tinggi.”

Dari kalangan pelaku industri, Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) Azis Pane mengatakan, kebijakan postborder yang diterapkan terhadap ban menciptakan banjir produk impor di dalam negeri.

Pasalnya, para importir akan memiliki celah untuk mengakali pengadaan luar negeri pada komoditas tersebut.

“Saat ini, perang dagang antara AS-China membuat produk ban China lari ke negara seperti Indonesia. Sudah harganya [ban China] lebih murah, importir jadi lebih mudah memasukkan barang dulu ke dalam negeri melalui postborder. Banyak yang pakai dokumen palsu juga.”

Pernyataannya tersebut dibuktikannya dengan data Kemendag periode Januari-Mei 2018, yang menunjukkan lonjakan impor karet dan barang dari karet sebesar 30,77% secara yoy menjadi US$1,00 miliar.

Kontainer impor antre behandle di Priok

Azis mengaku, produsen ban domestik sejatinya masih mampu memenuhi kebutuhan domestik lebih dari 70% sekaligus memenuhi pasar internasional. Namun, dengan masuknya produk impor, porsi permintaan domestik terhadap ban dalam negeri berkisar pada level 50%, dan berdampak penuruna pendapatan hingga 15% pada tahun ini.

Hal serupa diungkapkan oleh Koordinator Ekonomi Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Troy D. Soputro, yang berpendapat pemindahan pengawasan impor semen dari border ke postborder akan semakin mendukung kelebihan pasokan di dalam negeri.

Dia mengatakan pasokan semen dalam negeri pada tahun ini diperkirakan mencapai 110 juta ton dengan permintaan domestik 70 juta ton.

Dengan demikian, dia merasa bertanya-tanya ketika pemerintah menggeser pengawasan impor semen dari border ke postborder menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan No.7/2018.

“Lalu untuk apa digeser dari border ke post border kalau di dalam negeri saja over supply,” katanya.

Permintaan tinggi

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik Indonesia (Inaplas) Budi Susanto Sadiman mengatakan, kenaikan impor plastik via postborder disebabkan oleh kuatnya konsumsi dalam negeri.

Terlebih, permintaan bahan baku plastik tahun ini diperkirakan naik 6%.

“Sebanyak 40% bahan baku plastik kita masih impor. Lalu ada kenaikan permintaan. Di satu sisi pada awal tahun ini ada satu perusahaan pemasok bahan baku plastik dalam negeri sedang perawatan alatnya. Jadi wajar jika impornya naik,” katanya.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, kenaikan impor sejumlah komoditas seperti baja dan produk baja lebih disebabkan oleh meningkatnya aktivitas infrastruktur dalam negeri.

BC: relokasi barang longstay tekan dwelling time Priok

Dia pun menilai, kebijakan postborder justru akan semakin mempermudah arus perdagangan dan daya saing Indonesia di tengah tren globalisasi.

“Zaman sekarang, pengusaha di mana pun akan mencari kebutuhan untuk usahanya dari berbagai tempat. Jika dinilai lebih murah dari impor maka mereka lebih baik impor, sehingga wajar jika ada impor yang naik,” katanya.

Menurut catatan Kemendag, total nilai impor komoditas lartas melalui skema postborder pada Januari—April 2018 mencapai US$13,02 miliar, atau 21,66% dari total nilai impor pada periode tersebut. Nilai tersebut naik 32,12% dari periode yang sama tahun lalu. (bisnis.com/ac)