ALFI: beleid peti kemas long stay jangan hanya formalitas

Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menerbitkan aturan tentang tata cara pemindahan barang impor yang melewati batas waktu penumpukan atau long stay dan sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang/clearance pabean di pelabuhan Tanjung Priok.

JAKARTA (alfijak): Beleid itu tertuang dalam peraturan kepala kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor:UM.008/8/6/OP.TPK.18 yang ditandatangani Kepala OP Tanjung Priok Arif Toha Tjahjagama pada 14 Maret 2018.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widiyanto mengharapkan agar beleid yang sudah diterbitkan oleh Kantor OP Tanjung Priok itu dapat diimplementasikan dan dipatuhi semua entitas bisnis maupun stakeholder di pelabuhan Priok.

“Kami harapkan beleid itu betul-betul bisa diimplementasikan jangan cuma menjadi formalitas saja, dalam upaya menurunkan dwelling time dan efisiensi biaya logistik di pelabuhan Priok,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (26/3/2018).

Widijanto mengatakan permasalahan barang long stay di pelabuhan Priok selama ini menjadi persoalan yang tidak bisa teratasi di pelabuhan itu sehingga dwelling time Priok sulit untuk bisa diturunkan kurang dari tiga hari.

Pelaku usaha logistik banyak menjerit, Permenkeu 229 perlu direvisi
Pelaku usaha logistik banyak menjerit, Permenkeu 229 perlu direvisi

Menurutnya, pemindahan barang long stay di pelabuhan sudah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan No.116/2017 yang berlaku di empat pelabuhan utama yakni; Tanjung Priok, Belawan Medan Sumut, Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Makassar.

“Di Pelabuhan Priok selama ini aturan Permenhub itu enggak berjalan, saya juga heran mengapa dan apa kendalanya.Padahal aturan itu kan dibuat untuk diimplementasikan. Kalau enggak bisa dijalankan cabut saja Permenhub yang mengatur barang long stay itu,” tegasnya.

Dalam aturan Kepala Kantor OP Tanjung Priok Nomor: UM.008/2018 yang terbit 14 Maret 2018 itu pada pasal 4 ayat (1) disebutkan,terhadap barang impor yang sudah memperoleh surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dan surat penyerahan peti kemas (SP2) atau sudah clearance kepabeanannya wajib diambil pemiliknya paling lambat 1 x 12 jam sejak batas waktu penumpukan terlewati.

Apabila pemilik barang atau kuasanya tidak mematuhi sebagaimana pasal 4 ayat (1) itu maka operator terminal peti kemas wajib mengeluarkan barang ke lapangan penumpukan non-TPS (tempat penimbunan sementara) yang ditunjuk sebagai mitra operator terminal peti kemas paling lambat 1 x 24 jam sejak batas waktu penumpukan terlewati.

Adapun batas waktu penumpukan di kawasan lini satu pelabuhan atau terminal peti kemas sebagaimana beleid itu yakni maksimal tiga hari.  (bisnis.com/ac)

ATI siap pangkas tarif tol 50% tapi belum berdampak signifikan

Wakil Ketua Umum Aptrindo, Kyatmaja Lookman mengatakan, penurunan tarif jalan tol yang dilakukan pemerintah belum secara signifikan menekan biaya logistik, sebab hanya sekitar 1-5 persen saja alami penurunan.

JAKARTA (alfijak): “Itu ada paling cuma 1-5 persen lah, paling banyak juga itu kalau buat biaya tol. Paling banyak,” ujar Kyatmaja, saat dihubungi VIVA, Senin 26 Maret 2018.

Menurut dia, saat ini, para supir truk juga belum secara penuh menggunakan jalur tol, karena belum terhubung seluruhnya.

Di mana, saat ini yang dilalui hanya jalur-jalur lama seperti Tol Jakarta-Merak, Jakarta-Bandung, Jakarta-Bogor, Jakarta-Cikampek, Semarang-Ungaran, Surabaya-Gersik, Surabaya-Porong. Sehingga, umumnya para supir lebih melalui jalur pantura, yang memakan waktu lebih banyak.

“Tetapi, di luar itu kita enggak pakai tol loh. Pakainya itu jalur pantura. Nah, ketika ada penurunan biaya untuk semua, baru ada dampaknya. Karena, tolnya belum nyambung. Masih patah-patah. Nanti, kalau sudah nyambung, Jakarta-Surabaya mungkin itu baru ada dampak yang cukup signifikan,” ujarnya.

Ilustrasi truk dan kendaraan berat melintas di jalan raya.

Selain itu, lanjut Kyatmaja, penurunan tarif tol ini juga tidak akan berimplikasi banyak terhadap biaya logistik, karena banyak biaya lain atau biaya utilitas yang masih membebani biaya logistik seperti biaya pergudangan, administrasi dan transportasi lainnya.

“Namun, pada dasarnya biaya peningkatan utilitas kendaraan, enggak bisa kalau penurunan biayanya itu enggak berimbang dari tol saja. Enggak ada bedanyan juga buat kita, kalau biayanya itu lebih tinggi loh dari utilisasi yang kita dapat,” tegasnya.

Selain itu, dia juga menyayangkan sikap Presiden yang hanya menyerap aspirasi supir truk saja tanpa mengajak para pengusaha atau asosiasi logistik dalam mengelaborasi penurunan tarif tol, sehingga dampaknya tidak terlalu signifikan.

“Selama ini kan, manajemen uang jalan itu kan di supir. Namanya manajemen uang jalan. Mereka dikasih uang buat dikelola sendiri, gitu kan, supir-supir itu. Kalau dari sisi kita, selama supir itu biayanya enggak membengkak dia naik tol, ya dia oke naik. Selama biayanya naik, ya dia enggak mau,” ungkapnya.

Karenanya, dia berharap, agar bisa menekan biaya logistik lebih efektif dan lebih efisien, pemerintah sudah seharusnya melibatkan para pelaku usaha yang bergerak di bidang logistik.

“Nah, ini ujung-ujungnya bagaimana meningkatkan utilisasi dan mengakomodir biaya tol. Itu presiden enggak cuma bisa dengarin supir itu, harus mengundang pengusahanya,” ujarnya.

Siap diskon 50%

Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rahman mengumpulkan para pelaku usaha jalan tol di Jakarta, Senin (26/3/2018) siang.

Langkah ini diambil setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan wacana untuk menurunkan tarif tol guna menekan biaya distribusi logistik.

Menurut Fatchur, asosiasi siap mendukung langkah yang digagas Presiden. Pasalnya, kehadiran tol diyakini turut berperan dalam menekan biaya distribusi logistik ke masyarakat.

“Kami sendiri sangat mendukung kalau negara ini melakukan upaya agar (harga) barang semakin kompetitif,” kata Fatchur kepada Kompas.com.

Ia pun memastikan, asosiasi siap memberikan diskon atau potongan tarif 50 persen lebih murah bagi truk Golongan 3, 4, dan 5 yang mengangkut sembilan bahan pokok (sembako).

Namun, hal serupa tidak berlaku bagi truk yang mengangkut barang lain, seperti kendaraan bermotor, mobil, atau barang komersial lainnya.

“Jadi kita, kalau boleh usulkan ke pemerintah, bagi Golongan 3, 4, dan 5 yang mengangkut sembako akan diberi diskon,” sebut Fatchur.

Demikian pula, kebijakan ini juga tidak akan diberlakukan bagi kendaraan Golongan I dan II.

Soal realisasi, Fatchur mengaku, tidak akan terlalu sulit. Sepanjang, usulan dari asosiasi tersebut diterima oleh pemerintah.

“Nanti dalam pelaksanaannya kita taruh kit tersendiri. Dia (supir) ngetap, tapi nanti ada orang (yang menandai) oh ini logistik, (tinggal) pencet. Saya kira pelaksanaannya mudah,” tutup dia.

Menteri berkumpul

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyambangi Kementerian Koordinator (Kemenko Perekonomian) untuk membahas soal penurunan tarif tol untuk transportasi logistik.

Basuki bersama rombongan hadir di Gedung Kemko Pereknomian pada pukul 14.20 WIB.

“Ya, ini mau laporan soal tarif tol,” ungkapnya singkat kepada wartawan, Senin (26/3).

Adapun pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Selain Basuki, hadir juga Direktur PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani dalam pertemuan itu.

Sekadar tahu saja, sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat memanggil Basuki untuk mengkaji tarif tol untuk transportasi logistik yang dinilai terlalu mahal.

Setidaknya terdapat tiga hal yang bisa dilakukan agar tarif tol logistik saat turun.

Ketiganya yakni memperpanjang konsesi, menggabungkan golongan kendaraan, dan memberikan insentif tax holiday.

Menurut Jokowi, pemberian insentif tax holiday terhadap proyek pioner itu bisa menekan biaya tarif tol.

“Banyak jalan yang bisa ditempuh kalo dilihat secara detail,” ungkapnya pekan lalu.

Adapun menurut perhitungannya, dengan ketiga opsi itu setidaknya tarif tol untuk logistik bisa turun kisaran 15-30%.

Ia pun mengaku saat ini pengkajian itu dilakukan satu per satu ruas tol di Indonesia.

“Baru dihitung satu-satu jangan minta cepetlah,” tegasnya.

Adapun nantinya peraturan terkait hal ini akan di atur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait.

Tak ganggu iklim investasi

Asosiasi Tol Indonesia (ATI) mengimbau pemerintah untuk tidak mengganggu iklim industri dalam penyusunan skema penurunan tarif tol transportasi logistik.

Ketua ATI Fatchur Rohman mengaku, hingga saat ini pihaknya belum diajak bicara oleh pemerintah terkait usulan penurunan tarif tol ini. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini sudah mengintervensi dan cukup mengganggu iklim investasi.

Pasalnya, tarif tol sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. UU tersebut menyebutkan, tarif tol dapat naik selama dua tahun sesuai dengan inflasi.

“Jadi, kalau sampai diturunkan apa tidak menyalahi UU? Itu sudah bentuk dari intervensi. Padahal, UU bersifat eksekutif yang patut dijalani,” ungkapnya saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (26/3).

Apalagi, dia menilai para investor baik asing maupun lokal sangat rentan dengan hal tersebut. Sehingga ditakutkan, kepercayaan investor akan turun dan berimbas sangat besar. Terlebih, Indonesia masih butuh investasi khususnya di sektor infrastruktur.

Fatchur juga menyampaikan, jika ingin memberi kemudahan bagi industri logistik jangan dilihat dari satu sisi saja yakni dari tarif tol, tapi juga secara keseluruhan mulai dari tarif tol dan harga truk.

“Tapi ini kenapa efeknya juga sampai ke kendaraan pribadi yang sebetulnya, mereka masih mampu untuk membayar,” tambahnya.

“Kalau memang fokusnya ke logistik ya fokus saja, misal kendaraan membawa beras bisa diberikan potongan 50% dong,” sambungnya.

Untuk itu, pemerintah juga diimbau untuk tidak terburu-buru dalam menyusun aturan ini.

Pasalnya, dampak dari penurunan ini akan luas hingga ke perbankan, karena 70% dari dana investasi tol berasal dari perbankan.

Sehingga jika konsesi diperpanjang, maka akan timbul kecenderungan gagal bayar ke bank. Insentif cash deficiency support (CDS) yang dicanangkan pemerintah pun juga dinilai belum jelas.

“Maka dari itu harus adanya suatu pertemuan untuk ini, karena investasi di jalan tol itu tidak murah dan berefek jangka panjang, jadi tolong dipikirkan juga kami ini,” tutup Fatchur.

Bertemu ATI

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, akan bertemu dengan ATI besok, Selasa (27/3).

“Karena semuanya harus sudah selesai sebelum laporan ke Presiden,” ungkapnya di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian siang ini.

Dia mengatakan, cash deficiency support (CDS) ditawarkan pemerintah untuk memberikan pinjaman bagi BUJT. Pinjaman itu pun akan dilakukan lewat PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur Indonesia.

Meski begitu, terkait nilainya, Basuki bilang masih disusun oleh Kementerian Keuangan.

“Yang pasti kami dari pemerintah tidak mungkin membiarkan investor kesulitan,” tambahnya.

Sekadar tahu saja, CDS merupakan insentif dari pemerintah untuk menambal adanya kelebihan dalam menanggung biaya karena konsesi diperpanjang.

Wakil Menteri Keuangan Madiarsmo pun bilang, terkait insentif terkait masalah keuangan akan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Nanti akan ada PMK, masih disusun, karena nantinya bukan hanya tax holiday ada instrumen baru,” ujar dia.  (kompas.com/viva.co.ic/kontan.co.id/ac)