Arsip Tag: Angkutan Multimoda

INGAT, Pemegang Izin JPT Sudah Layani Multimoda

ALFIJAK – Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi Bali, A.A. Bayu Bagus Saputra, menyatakan kegiatan pengiriman barang ekspor, impor dan antar pulau dalam negeri dengan berbagai moda angkutan (darat, laut dan udara) adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan perusahan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding.

Oleh karenanya, perusahaan dengan izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) tidak perlu membuat izin lagi untuk bertindak sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM).

Menurutnya, menggunakan sistem angkutan dengan satu moda (unimoda) maupun memakai sarana banyak moda angkutan (multimoda) adalah pekerjaan sehari-hari perusahaan JPT anggota ALFI.

“Jadi JPT atau freight forwarding di sini sudah sesuai dengan kebiasaan aturan bisnis yang berlaku secara global,” ujarnya, pada Minggu (19/7).

Menurut Bayu, perusahaan JPT di Bali pada umumnya ekspor komoditi kerajinan yang dibeli langsung para turis ke berbagai kota di dunia secara door to door sedikitnya menggunakan dua moda angkutan, yaitu darat dan udara.

“Komoditas ekspor perikanan (ikan hidup) juga banyak yang ditangani freigt forwarding di sini. Sebab, jaringan rute angkutan udara internasional di Bali paling banyak,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal DPP ALFI Akbar Djohan membenarkan bahwa banyak perusahaan JPT sebagai perusahaan yang sudah bertindak sebagai MTO (Multimodal Transport Operator).

Menurut Akbar, sesuai dengan SK Menteri Perhubungan No: KP.781/2012 tentang ALFI/ILFA ditegaskan bahwa ALFI/ILFA wadah pembinaan perusahaan di bidang Jasa Pengurusan Transportasi atau freight forwarding atau Pengelola Logistik, Ekspedisi, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan badan usaha angkutan Multimoda (BUAM).

“Jumlah perusahaan yang menerapkan sistem angkutan multimoda cenderung meningkat. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang meningkatkan klasifikasi keanggotaan mereka dari klas domestik menjadi klas internasional,” ucapnya.

Akbar mengatakan bahwa dalam satu semester pertama tahun 2020 ini, meski masih ditengah pandemi Covid-19, jumlah perusahaan anggota ALFI yang mendaftarkan usahanya menjadi anggota langsung FIATA (Federasi Internasional Asosiasi Freight Forwarder) juga terus
bertambah.

“Untuk menjadi anggota FIATA harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari ALFI, sehingga kami tahu perkembangan perusahaan anggota yang ingin menjadi pemain global,” katanya.

Dijelaskan Akbar, bahwa perusahaan JPT nasional yang bergabung dengan FIATA secara individu perusahaan tersebut bertujuan agar mereka dapat menggunakan dokumen barang yang diterbitkan oleh FIATA.

Sebab, lanjut dia, tidak semua dokumen angkutan bisa masuk ke 158 negara di dunia. “Namun FIATA B/L, termasuk FIATA Multimodal Transport Document dapat diterima di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat yang terkenal sangat sulit ditembus.” ujar Akbar.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan bahwa pengaturan mengenai angkutan multimoda pada RUU Revisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) agar di hapuskan karena dinilai tidak efektif, bahkan telah menambah perizinan birokrasi dan menjadikan mahalnya biaya operasional.

“Definisi multimoda itu merupakan service atau bentuk pelayanan dalam angkutan, sehingga tidak diperlukan badan hukum khusus untuk menjalankan layanan tersebut,” ujarnya.

Pengaturan operator angkutan multimoda (MTO) didalam negeri dinilai pelaku usaha tumpang tindih sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 kemudian turunannya melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2012, lantaran bertentanga dengan kesepakatan AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport).

Izin Multimoda Tuai Kontroversi, RI Agar Taati Regulasi Internasional

ALFIJAK – Perizinan khusus terhadap layanan angkutan multimoda di Indonesia, terus menuai kontroversi lantaran dinilai bertentangan dengan kesepakatan internasional mengenai multimoda transportation operation (MTO) khususnya kesepakatan pimpinan negara anggota ASEAN dalam AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport ).

Achmad Ridwan Tentowi, Pengamat dan pegiat Kemaritiman dan Logistik dari Indonesia Maritme, Logistic & Transportation Watch (IMLOW) mengatakan, sesuai kelaziman yang berlaku secara internasional, angkutan multimoda tidak memerlukan izin tersendiri karena selama ini layanan itu sudah digeluti oleh perusahaan freight forwarding atau pemegang izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di Indonesia.

“Apa yang di inginkan ALFI saya fikir sudah tepat bahwa Multimoda tidak perlu izin khusus untuk itu, karena layanan tersebut telah banyak dilakukan anggota ALFI pemegang SIUP JPT,” ujar Achmad Ridwan melalui keterangannya, pada Kamis (16/7/2020).

Ridwan yang juga telah mengikuti Training Multimoda and Economic and Social Commision Tingkat Asia Pasific pada tahun 1999 itu, mengingatkan perizinan khusus terhadap multimoda berpotensi tumpang tindih terhadap aturan lainnya yang berlaku di sektor transportasi.

“Sistem angkutan multimoda itu hanya cukup dengan kebijakan registrasi. Sebab layanan MTO bisa dilakukan perusahaan forwarding, trucking, train company, shipping dan airline yang memberikan layanan dari awal sampai akhir (door to door),” tutur Ridwan yang juga pernah menjad Peserta Workshop Multimoda Transport Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub pada 1997.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, menegaskan bahwa sesuai ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport, semestimya Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi negara-negara anggota ASEAN yang telah bersepakat dalam AFAMT itu dalam implementasi sistem angkutan multimoda.

Apalagi, kata dia, bukan hanya negara-negara anggota ASEAN, bahkan hampir semua negara di dunia telah mengado sistem angkutan multimoda sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu handbook of multimodal transport operation yang diterbitkan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik/UNESCAP.

Terkait Multimoda, RI Agar Adopsi Kesepakatan Asean

ALFIJAK – Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim menegaskan, kegiatan multimoda hanya cukup di registrasi sesuai dengan kesepakatan pimpinan negara anggota ASEAN dalam AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport ).

Jika harusnya cuma diregistrasi kalau mau melayani multimoda. Lalu siapa yang meregistrasi ?

“Ya Asosiasi yang mewadahinya seperti di ALFI karena mayoritas perusahaan anggota ALFI telah melayani kegiatan multimoda, sehingga asosiasilah yang mendata para perusahaan anggotanya, mana yang berkegiatan di moda Laut, Udara ataupun di Darat. Atau seluruh moda (multimoda),” ujarnya.

Melalui pendekatan registrasi itulah, imbuh Adil, makanya tidak diperlukan perizinan khusus apalagi hingga pemerintah menerbitkan izin baru atau harus berbadan hukum baru untuk melakukan kegiatan angkutan multimoda.

Sesuai ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport, semestimya Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi negara-negara anggota ASEAN yang telah bersepakat dalam AFAMT itu dalam implementasi sistem angkutan multimoda.

Apalagi, kata dia, bukan hanya negara-negara anggota ASEAN, bahkan hampir semua negara di dunia telah mengadopsi sistem angkutan multimoda sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu handbook of multimodal transport operation yang diterbitkan UN-ESCAP.

Adil menambahkan bahwa di dalam AFAMT, disyaratkan bahwa siapapun MTO yang telah didaftarkan di satu negara anggota ASEAN, maka tidak perlu lagi mendaftar di 9 negara anggota ASEAN lainnya. Tentunya ini sangat terbuka untuk asing masing tanpa control, dan dipertanyakan sejauh mana kesiapan pemain MTO Indonesia bersaing di pasar ASEAN.

Intinya, kata dia, Pemerintah RI melalui kementerian dan lembaga (K/L) terkait tidak perlu menerbitkan izin khusus untuk angkutan multimoda, sebab hal ini selain memperpanjang mata rantai birokrasi juga berpotensi masuknya pemain logistik asing di dalam negeri yang ingin menguasai dari hulu hingga hilir.

“Kita tidak alergi dengan investasi asing, namun memproteksi dan mengembangkan kepentingan usaha logistik nasional untuk bisa bersaing secara global merupakan hal mesti terus ditingkatkan dan di pacu secara berkesinambungan,” tandas Adil Karim.

Sebelumnya, Chairman AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Associations) Yukki N Hanafi mengatakan, sebaiknya Indonesia mencontoh negara di Asia yang paling awal membuat regulasi angkutan multimoda yakni India.

Sebab, lanjutnya, sejak tahun 1992 India telah menerbitkan Registration of Multimodal Transport Operators (MTO) Rules. “Jadi bukan izin baru lagi seperti di Indonesia,” tegasnya.

AFFA adalah mitra Sekretariat ASEAN di dalam Transport Facilitation Working Group dan implementasi AFAMT di kawasan. Sebagai informasi, ALFI/ILFA juga sebagai member aktif dari FAPAA ( Federation of Asia Pacific AIrcargo Association) dan FIATA (International Federation of Freight Forwarders Association).

Perbaiki Regulasi

Yukki menegaskan sistem angkutan multimoda itu hanya cukup dengan kebijakan registrasi lantaran siapa saja bisa bertindak sebagai MTO seperti perusahaan forwarding, trucking, train company, shipping dan airline yang memberikan layanan dari awal sampai akhir (door to door)

“Maka kita harus memahami bahwa angkutan multimoda adalah salah satu sistem yang biasa digunakan forwarding dalam memberikan layanan door to door,” ucapnya.

Yukki menilai permasalahan di Indonesia saat ini adalah terjadinya kesalahan kebijakan mulai dari Undang-Undang, termasuk di Pelayaran, Penerbangan, Perkeretaapian dan Lalu Lintas Angkutan di Jalan.

“Dari definisinya sudah tidak tepat, atau tidak sesuai dengan konvensi internasional, sehingga peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah dan Pereaturan Menteri) akan semakin bias,”paparnya.

Menurutnya, apabila kebijakan yang ada saat ini dipaksakan berlaku (Permenhub No.8/2012) akan ada dualisme kebijakan, karena sejak perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) ada pada tahun 1988 hingga terbit Permenhub No.49/2017, perusahaan JPT adalah pelaku angkutan multimoda.

Sedangkan apabila mengubah empat Undang-Undang (Pelayaran, Penerbangan, Perkeretaapian dan Lalu Lintas Angkutan di Jalan) dan Peraturan Pemerintah (PP No. 8/2011) memerlukan waktu yang lama.

Makanya, Kementerian Perhubungan diharapkan bisa tegas untuk menggabungkan dua peraturan tersebut atau menghapus kebijakan yang tumpang tindih.

Yukki menegaskan, bila tidak segera diselesaikan, Indonesia akan ketinggalan dengan negara tetangga yang sudah siap membangun konektivitas angkutan di ASEAN pada 2025.

“ini menunjukkan aturannya menyimpang dan pengusahanya tak paham konsep multimoda AFAMT itu. Lalu bagaimana kita bisa berkompetisi nantinya,” ucap Yukki.

ALFI & Organda Soroti Peran Angkutan Multimoda

ALFIJAK – Kesiapan pelaku logistik nasional dalam berdaya saing global akan semakin berat seandainya pembentukan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM) dilakukan secara tidak tepat fungsi dalam perannya.

“Jika itu yang terjadi maka pastinya akan menggerus kelangsungan usaha UMKM bidang forwarding dan angkutan barang darat yang selama ini telah berikan sumbangsih besar terhadap ketahanan ekonomi negara atas serangakaian resesi yang terjadi,” ujar Wakil ketua umum DPP ALFI bidang Supply chain dan multimoda – Trismawan Sanjaya, melalui keterangan pers-nya pada Jumat (10/6/2020).

Dia mengatakan, kebijakan penerapan Multimoda Transport Operator (MTO) yang salah justeru akan buka peluang tata laksana single dokumen dikuasai oleh pelaku usaha asing semakin besar lagi karena mereka yang telah kuasai pasar dan punya jaringan usaha secara global.

Lebih mengkhawatirkan lagi, imbuhnya, jika BUAM hanya sebagai agen dari pelaku logistik asing tersebut untuk dapat berkegiatan di Indonesia tanpa harus buka perusahaan di Indonesia (non permanent establishment) dimana seandainya single dokumen yang digunakan berasal dari negara asal barang.

“Sebab, ini pasti bisa jadi peluang perusahaan asing dengan memanfaatkan situasi perdagangan bebas seperti AFTA, GATT dan GATS dalam menguasai kendali logistik dalam negeri semakin luas tanpa harus lakukan investasi langsung di dalam negeri,” ucapnya.

Trismawan mengatakan, saat ini biaya logistik nasional masih sangat tinggi dimana salah satu faktornya akibat lemahnya grand design logistik nasional dan sangat sedikit sekali pelaku usaha serta juga lembaga pemerintahan yang memiliki kompetensi untuk membangun ekosistem logistik yang berkeadilan bagi masyarakat luas.

Sehingga kebijakan dan prosedur yang terbentuk hanya fatamorgana tanpa bisa memberikan kepastian kegiatan usaha bagi pelaku usaha nasional secara luas apalagi terhadap UMKM.

Oleh karena itu, ALFI mengingatkan agar tidak terjebak lagi dalam kebijakan penerapan single dokumen yang akan diterapkan oleh BUAM ( Badan Usaha Angkutan Multimoda) maka perlu di evaluasi kembali peraturan tata laksana pembentukan operator angkutan multimoda (BUAM).

“Hal ini agar dapat lebih fokus mengurangi resiko populasi pelaku usaha lain yang akan jadi korban apalagi jika harus perekonomian negara juga yang bisa menjadi korban,” paparnya.

Usul Organda

Hal senada dikemukakan Ketua Umum DPP ORGANDA , Adrianto Djokosoetono. Menurutnya hingga kini kegiatan usaha dibidang Logistik sangat memberatkan bagi pelaku usaha nasional.

Disisi lain, imbuhnya, ada ketidakadilan apabila dibandingkan dengan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha PMA ( Penanaman Modal Asing) seperti terkait proses perijinan usaha, fasilitas Master list dan sejenisnya. Tidak luput tumpang tindihnya kebijakan dan birokrasi antar lembaga/instansi antar pemerintah pusat dengan daerah.

Dia mencontohkan mengenai pengaturan operator angkutan multimoda (MTO) yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 kemudian turunannya melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2012 RUU masih perlu ditinjau kembali agar bemanfaat bagi pelaku usaha nasional serta sejalan dengan kesepakatan AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport).

Namun, dia menyayangkan lantaran yang terjadi saat ini ketentuan tata laksana MTO dalam peraturan yang ada bahwa sangat memberatkan dan menyulitkan bagi pelaku usaha yang sudah menerapkan pola kegiatan layanan multimoda (door to door), diantaranya adalah pengusaha truk angkutan barang.

Adrianto mengusulkan menyederhanakan ketentuan layanan Multimoda dengan menggabungkan dalam peraturan terkait jasa pengurusan transportasi barang yang sudah ada sehingga tidak perlu membuat peraturan dan birokrasi baru yang terpisah dengan kegiatan usaha bidang logistik yang telah berjalan saat ini.

“Kemudian pemerintah dapat lebih fokus untuk mendorong serta mengembangkan pelaku usaha nasional bidang logistik dan angkutan barang agar dapat semakin berdaya saing global melalui kebijakan kemudahan berkegiatan usaha, kepastian dalam investasi usaha, kemudahan permodalan dan sebagainya,” ucapnya.(red)

ALFI & Organda Kerjasama Digitalisasi Layanan Angkutan Mulimoda

JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) bersinergi dengan Organisasi Perusahaan Angkutan Darat di Jalan Raya (Organda) untuk mewujudkan sistem angkutan multimoda berbasis layanan digital di Indonesia.

Sinergi para pengusaha logistik dengan pengusaha Organda itu tidak hanya terhadap armada trucking atau angkutan barang tetapi mencakup armada/bus penumpang yang membawa barang-barang titipan.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan sinergi dalam rangka mengantisipasi persaingan perdagangan bebas global mulai 2025.

Menurutnya, perusahaan freight forwarding anggota ALFI yang bertindak sebagai operator angkutan multimoda kini tidak seluruhnya memiliki armada trucking sendiri, sedangkan perusahaan angkutan truk anggota Organda juga tidak semuanya dapat bertindak sebagai operator angkutan multimoda.

“Olehkarenanya, sinergi ini untuk mempermudah perusahaan anggota ALFI mendapatkan trucking yang laik jalan dan sesuai standard yang berlaku,”ujar Yukki usai melakukan penantanganan kesepakatan bersama/MoU antara ALFI dan Organda, di Jakarta, pada Rabu (26/6/2019).

MoU tersebut juga menyangkut program sertifikasi kompetensi guna peningkatkan kualitas sumber daya manusia keduabelah pihak, termasuk para pengemudi/sopir truk.

Untuk sertifikati kompetensi profesi, imbuhnya, ALFI telah memiliki lembaga sertifikasi profesi Logistics Insan Prima (LIP) yang telah mensertifikasi sekitar 2.500 pengemudi truk di Indonesia.

Dia mengungkapkan, ALFI juga telah memiliki lembaga pendidikan atau ALFI Institute dengan kurikulum berstandard internasional (UNESCAP maupun FIATA).

Dia menjelaskan, terkait aspek regulasi ditingkat nasional maupun internasional, perusahaan truk anggota Organda belum menggunakan sistem dokumen angkutan barang sesuai standard perdagangan global/trading condition internasional (STC).

Yukki yang juga merupakan Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu mengungkapkan, sejak 1989 eksistensi ALFI sudah mengantongi STC yang dapat diterima pasar domestik maupun regional.

“Kerjasama ALFI dan Organda ini diharapkan dapat mewujudkan sistem angkutan multimoda berbasis digital untuk mendukung kelancaran arus barang dan perdagangan serta meningkatkan daya saing logistik nasional,”ucapnya.

Andre Djokosoetono, Ketua Umum Organda berharap sinergi itu mampu mengefisiensikan kegiatan distribusi barang melalai angkutan darat guna menekan biaya logistik nasional.(ri)