Bisnis Terkait, Legal & Regulasi

Pengusaha mengeluh pembatasan truk hambat arus barang dari Priok

Pembatasan kendaraan di ruas Tol Jakarta Cikampek berdampak kepada sektor industri di Kabupaten Bekasi. Adanya pelarangan kendaraan berat, maka truk yang menuju ke kawasan industri menjadi terlambat.

JAKARTA (alfijak); ”Sudah pastinya terlambat. Karena, mereka tertahan adanya aturan pembatasan melintas di Tol Jakarta-Cikampek ini,” ungkap Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi Sutomo pada wartawan Senin, 6 November 2017 kemarin.

Menurut Sutomo, keterlambatan kedatangan kendaraan itu justru membuat jam kerja berkurang. Seharusnya, sehari delapan jam, kini berkurang dua jam, yakni menjadi enam jam kerja.

Sejauh ini, lanjut dia, perusahaan yang ada di kawasan industri Kabupaten Bekasi memiliki gudang di luar daerah. Sehingga, untuk bisa memproduksi mereka harus membawa bahan baku dari gudang ke tempat pengolahan.

Sutomo menuturkan, perusahaan yang merasakan akibat pembatasan kendaraan adalah di bidang automotif. Selain hasil produksi yang harus dikirim, ternyata pengiriman bahan baku ke menjadi terlambat.

Padahal, perusahaan sudah mengubah jam kerja untuk para karyawan yang mendapat fasilitas antarjemput.

Sehingga, mereka terpaksa dimajukan jam kerjanya, dari pukul 07.30 WIB menjadi 07.00 WIB.

Untuk itu, Tomo meminta ke depan pemerintah bisa mencari solusi atas pembatasan kendaraan. Misalkan, pembatasan itu tidak mengorbankan perusahaan maupun tidak menabrak aturan yang sudah ada.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kyatmaja Lookman mengaku keberatan dengan uji coba yang mengarah ke Cikampek.

Sebab, jam tersebut waktunya truk mengirim barang dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju ke kawasan industri di Bekasi, Cikarang, maupun Karawang.

”Kalau dibatasi, nantinya menghambat pengiriman,” katanya.

Menurutnya, jadwal pabrik buka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Biasanya, pada jam itu truk dari Tanjung Priok sudah tiba di pabrik. Namun, dengan adanya pembatasan jam, dipastikan menghambat pengiriman.

”Kawasan industri ini kan memerlukan barang material untuk produksi dari impor. Juga barang-barang hasil produksi ini mereka juga ekspor,” ujar.

Dengan adanya pengaturan itu, ada waktu tiga jm terbuang ketika jam produksi karena pembatasan tersebut.

Karena, truk baru bisa masuk tol Jakarta-Cikampek pukul 9.00 WIB, dan akan tiba pada pukul 12.00 WIB.

Dengan begitu, bakal ada waktu lembur untuk menggantikan tiga jam yang hilang. Untuk itu,Kyatmaja menyarankan dua solusi, yaitu melakukan pengaturan di simpang susun Cikunir.

Sebab, di titik itulah yang menjadi sumber kepadatan, lantara pertemuan ruas Tol JORR dan Jakarta-Cikampek.

”Kami juga menyarankan pembatasan kendaraan pribadi, karena jumlah truk besar hanya 3% dari volume kendaraan di Tol Cikampek,” tegasnya.

Pembatasan kendaraan pribadi dengan cara menaikkan tarif tol, dan memberikan subsidi bangi angkutan massal.

Soalnya, kata dia, kendaraan pribadi terus tumbuh, berbeda dengan truk besar.

”Tapi ini hanya sebatas uji coba, belum final,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, BPJT melakukan uji coba pembatasan kendaraan golongan IV dan V untuk masuk ke ruas Tol Jakarta Cikampek.

Mereka dilarang melintas di ruas tol mulai pukul 06.00 sampai pukul 09.00 WIB. (sindonews.com/ac)

Bisnis Terkait

Pemerintah suntik Pelni Rp500 miliar beli 6 kapal peti kemas bekas

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni membeli enam kapal untuk melayani trayek Tol Laut. Pelni merogoh kocek hingga Rp500 miliar untuk penambahan armada tersebut di mana sumber dana berasal dari penyertaan modal negara (PMN).

JAKARTA (alfijak): Direktur Angkutan Barang & Logistik Pelni, Harry Boediarto mengatakan sebanyak empat kapal bakal datang di sisa dua bulan terakhir tahun ini sedangkan dua kapal lain diharapkan datang pada awal 2018.

“Kami beli used [bekas], umurnya di bawah 10 tahun,” jelasnya kepada Bisnis.com, dikutip Senin (6/11/2017).

Dia menuturkan, kapal yang dibeli Pelni berkapasitas beragam, mulai dari 200 TEUs–300 TEUs dan 350 TEUs–400 TEUs.

Menurut Harry, kapal dilengkapi dengan crane agar memudahkan proses bongkar muat kontainer di pelabuhan-pelabuhan yang minim alat bongkar muat.

Sebagaimana diketahui, Pelni mendapat penugasan untuk melayani tujuh rute Tol Laut yakni T-3, T-5, T-6, T-9, T-11, T-12, dan T-13.

Trayek yang dilayani Pelni sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Tahun depan, Pelni juga menyatakan siap mendapat penugasan lanjutan untuk menggarap trayek baru.Manager PR & CSR Pelni sebelumnya mengatakan tambahan kapal baru membuat frekuensi pelayaran atau voyage bertambah.

Saat ini, satu trayek Tol Laut baru dilayani satu kapal sehingga frekuensi pelayaran terbatas mengingat jarak tempuh yang panjang.

 Di sisi lain, Pelni juga akan menambah fasilitas pendingin untuk menggenjot muata balik.

Harry mengatakan fasilitas pendingin itu antara lain reefer container atau kontainer yang suhu udaranya bisa diatur sesuai kebutuhan.”Kami memang terlambat, swasta itu sudah punya,” tukasnya.

Dia menjelaskan, teknologi pendingin memungkinkan kualitas hasil bumi, perikanan, maupun produk industri bisa terjaga dalam waktu panjang.

Dia menggambarkan, hasil perikanan di  Kawasan Timur Indonesia (KTI) berpeluang mendapat nilai tambah yang lebih tinggi bila diangkut dalam keadaan segar ke Pulau Jawa.

Sebaliknya, kualitas produksi hasil industri dari Jawa seperti produk farmasi juga akan lebih terjaga dengan teknologi pendingin ini.

Harry menuturkan, bila kualitas barang bisa dijaga dengan prima, arus barang akan tercipta secara alamiah.

Walhasil, neraca angkutan antara Jawa dengan KTI yang selama ini timpang secara bertahap bisa menjadi setara. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait

Importir belum optimalkan 76 Pusat Logistik Berikat

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pelaku usaha dalam negeri, khususnya para importir, mengoptimalisasi penggunaan Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk menjadi hub logistik regional yang saat ini dinilai masih rendah.

JAKARTA (alfijak): Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berharap PLB menjadi tempat pergudangan untuk bahan baku impor kebutuhan industri. Pihaknya akan mendorong sosialisasi penggunaan PLB bagi pengusaha dalam negeri.

“Seharusnya itu menguntungkan, saya akan ajak bicara dunia usaha, mengapa dan apa masalahnya karena saat ini masih rendah,” kata Enggartiasto di Jakarta, Senin (6/11).

Ia menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong pemanfaatan PLB tersebut dalam waktu dekat sekaligus memperbaiki kekurangan yang ada.

Pusat Logistik Berikat dapat dipergunakan sebagai tempat pergudangan oleh para importir dan mengalihkannya dari gudang dan pusat logistik di luar Indonesia.

Saat ini terdapat 45 PLB di 76 lokasi di Indonesia.

PLB tersebut untuk menjadi tempat pergudangan bahan baku impor, seperti otomotif, pertahanan, tekstil, komoditas, bahan kimia, alat berat, serta industri kecil dan menengah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, rata-rata tingkat kegunaan PLB tahap pertama periode Maret 2016 s.d. Oktober 2017 mencapai 68 persen dan pada tahap kedua periode Oktober 2016 s.d. Oktober 2017 sebesar 32 persen.

Hingga akhir Oktober 2017, nilai inventory yang disimpan di PLB tersebut mencapai Rp920 triliun.

Sementara pelaku usaha yang memanfaatkan PLB juga mulai meningkat. Tercatat 500 pemasok, 107 distributor internasional, dan 458 distributor lokal telah menggunakan PLB.

Selain itu, kontribusi PLB terhadap fiskal juga menunjukkan adanya pertambahan.

Tercatat selama 2016 s.d. 2017, kontribusi PLB terhadap bea masuk impor Rp373,79 miliar, Pajak Penghasilan (PPh) impor Rp223,96 miliar, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) impor Rp 684,84 miliar. (republika.co.id/ac)

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Peluang Usaha

Budi lirik Enggartiasto agar bantu muatan balik Tol Laut

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyoroti angkutan balik tol laut dari wilayah Timur Indonesia menuju wilayah Barat Indonesia.

JAKARTA (alfijak): Budi mengklaim, program tol laut pemerintah telah membuat perbedaan harga antara wilayah Timur dan Barat Indonesia berkurang.

“Saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan policy pemerintah khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur bahwasanya kita sudah ada tol laut.  Melalui tol laut saat ini sudah terjadi disparitas harga berkurang,” kata Budi, dalam siaran pers yang dikirim pada Kamis malam (2/11/2017).

Setelah menurunkan perbedaan harga antara wilayah Timur dan Barat Indonesia, dia menambahkan langkah selanjutnya adalah mengangkut barang-barang dari Indonesia timur menuju barat.

Dia menambahkan, pemerintah akan membuat masyarakat di wilayah timur Indonesia memiliki kepastian berdagang dan industri tertentu.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan yang dipimpin Mendag Enggartiasto Lukita.

“Sekarang ini kita punya PR (pekerjaan rumah) adalah bagaimana mengangkut barang-barang dari indonesia timur ke barat. Yang pertama efisiensi pengiriman dan pendistribusian logistik melalui tol laut, yang kedua membuat mereka punya kepastian berdagang dan industri tertentu. Kita akan create tentunya bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan,” paparnya.

Budi Karya Sumadi menghadiri Rapat Koordinasi Hari besar Keagamaan 2017 dan Tahun Baru 2018 serta Sosialisasi kebijakan Perdagangan Dalam Negeri 2017.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Budi menyampaikan beberapa arahan kepada perwakilan Dinas Perdagangan dari seluruh Indonesia.

“Saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan policy pemerintah, khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur bahwasanya sudah ada tol laut. Melalui tol laut saat ini sudah terjadi disparitas harga berkurang,” ujar Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (2/11).

Budi menambahkan, ada beberapa tugas selanjutnya yaitu bagaimana mengangkut barang-barang dari Indonesia Timur ke Barat melalui tol laut.

Dalam kesempatan itu, mantan dirut AP II ini juga menerima masukan dari perwakilan Dinas Perdagangan di wilayah Indonesia di antaranya Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, Makassar, Bangka Belitung, Kalimantan Utara. (bisnis.com/jpnn.com/ac)

Bisnis Terkait

Bongkar muat barang non-peti kemas di Priok anjlok

Jelang triwulan ke-4, Bongkar muat barang non-peti kemas (general cargo, bag cargo, curah cair, curah kering, kendaraan/ alat berat dan hewan) di Pelabuhan Tanjung Priok menurun drastis dibanding tahun lalu.

JAKARTA (alfijak): Data yang diperoleh, bongkar muat general cargo sampai Oktober 2017 sebesar 4.238.594 ton atau turun 18,6 persen dibanding periode sama tahun lalu 5.209.045 ton.

Bag cargo 158.075 ton turun 73 persen dibanding tahun sebelumnya 589.059 ton.

Sedangkan bongkar muat curah cair 1.328.310 ton turun 14,6 persen dibanding tahun lalu 1.555.527 ton.

Bongkar muat curah kering sampai Oktober 2017 sebesar 3.737.951 ton atau turun 31,9 persen dibanding periode sama rahun sebelumnya 5.491.412 ton.

Adapun bongkar muat kendaraan/alat berat tercatat 226.859 unit atau turun 31 persen dibanding periode sama tahun lalu 329.128 unit.

Sementara bongkar muat hewan 221.121 ekor turun 35,2 persen dibanding tahun sebelumnya 341.627 ekor.

Mengenai penyebab turunnya bongkar muat tersebut belum diperoleh informasi dari PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) sebagai operator Pelabuhan Tanjung Priok apa.

Namun Febrianto Zen, Asisten CSR dan Humas PTP menjelaskan khusus bongkar muat steel product seperti coil terjadi penurunan dikarenakan pabriknya di Tiongkok banyak tutup akibat permintaan berkurang setelah negara pengimpor coil sudah produksi sendiri.

Namun ada pula sumber menyebut importir steel product mengalihkan bongkar muatnya ke pelabuhan lain di luar Pelabuhan Tanjung Priok.

Kontainer agak meningkat

Namun untuk bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok sampai Oktober 2017 mengalami sedikit kenaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (2016).

Arus petikemas sampai Oktober 2017 tercatat 1.656.979 box atau 2.088.799 TEUs atau naik 5,1 persen dalam (box) dan 4,7 persen dalam (TEUs) dibanding periode sama tahun 2016 sebesar 1.576 554 box atau 1.994.090 TEUs. (poskotanews.com/ac)

Legal & Regulasi

Pemerintah tetapkan tarif batas atas angkutan peti kemas

Pemerintah akan membahas penetapan batas tarif angkut kontainer ke wilayah timur Indonesia. Sebab, kenaikan harga yang ditentukan oleh pengusaha kapal dinilai terlalu tinggi.

JAKARTA (alfijak): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menduga ada praktik monopoli yang ditentukan pelaku usaha.

“Biaya angkut kontainer mahal sampai Rp 10 juta, kami akan tentukan tarif batas atas,” katanya di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (2/11).

Budi Karya menilai peningkatan biaya angkut kontainer dianggap bakal meningkatkan harga-harga bahan pokok di Indonesia bagian timur. Padahal, pemerintah sudah berupaya untuk mengurangi disparitas harga antara Indonesia bagian barat dan timur melalui tol laut.

“Kami tidak berambisi tapi pengurangan 20% hingga 30% sudah bagus,” ujarnya.

Selain penentuan batas atas, Kementerian Perhubungan juga bakal menggunakan jalur Roll-on Roll-out (RoRo) dan jembatan timbang untuk menjaga volume pengiriman barang antarpulau. Dampaknya, harga akan lebih kompetitif.

Untuk antisipasi Hari Raya Natal, pemerintah akan melakukan pemindahan kapal dari daerah yang padat logistik ke titik pengiriman di Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Maluku.

“Kalau logistik di Pulau Jawa malah cenderung overload, Jakarta ke Surabaya sampai 12 ribu kontainer per hari,” ujar Budi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Elvis Pattiselano menyatakan masalah yang dihadapi tol laut adalah tarif kontainer mengalami kenaikan. “Tarif bongkar muat juga masih tinggi,” tambahnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan pemerintah ingin meningkatkan sistem perdagangan antarpulau supaya bisa berkembang secara nasional.

Menjelang Natal, tepatnya bulan Desember, akan terjadi peningkatan aktivitas pemenuhan kebutuhan yang tinggi di wilayah timur.

“Target kami, awal tahun depan ini sudah bisa berjalan dengan keterjangkauan yg lebih luas,” kata Enggar.

Sebelumnya, para pengusaha pelayaran menaikkan tarif angkut peti kemas rute Surabaya-Ambon.

Indonesian National Shipowners Association (INSA) menyatakan, penyesuaian tarif itu dipicu oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Komponen biaya BBM cukup besar pada operasional pelayaran. Ketika harga BBM naik, maka pelayaran melakukan penyesuaian,” kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, beberapa waktu lalu.

Catatannya, harga Marine Fuel Oil (MFO) naik 47% dari Rp 3.800 menjadi Rp 5.600 per liter dalam beberapa bulan.

Maka, pengusaha pun menaikkan tarif peti kemas ukuran 20 kaki dari sebelumnya Rp 4,7-5,5 juta menjadi Rp 7-8 juta.

Beralih ke KA

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bakal memulai proyek percontohan atau pilot project hub truk di dekat stasiun sebagai upaya untuk mengalihkan angkutan truk ke moda kereta api.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono mengatakan saat ini pergerakan barang menggunakan truk tidak efisien.

Oleh karena itu, moda angkutan berbasis rel perlu dikembangkan karena dinilai bisa.

Sebagai gambaran, kereta api bisa mengangkut 50 kontainer dalam satu kali perjalanan.

Sementara itu, moda angkutan jalan raya hanya bisa mengangkut satu kontainer dalam satu kali perjalanan.

“Di negara lain pergerakan itu rail-based, bukan road-based. Di sini, 98% [angkutan barang] malah road-based,” ujarnya di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Menurut Bambang, truk-truk dengan rute lebih dari 30 km bakal menjadi sasaran pengalihan.

Sementara itu, pergerakan truk dengan radius kurang dari 30 km bakal diarahkan bergerak di dalam kota.

Bambang mengatakan, untuk memuluskan pengalihan angkutan truk ke moda berbasis kereta diperlukan hub truk di dekat stasiun sebagai sarana intermoda truk dan kereta.

Saat ini, PT Lookmand Djaja tengah membangun hub truk di dekat Stasiun Kedunggedeh, Karawang.

Secara keseluruhan, BPTJ meyakini rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa turun 3% bila pergerakan barang di matra darat dibenahi.

Bambang mengatakan, pihaknya telah meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk merumuskan kendala apa yang perlu ditangani agar pengalihan angkutan truk ke moda kereta api bisa berjalan lancar.

Angkutan massal barang

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menginginkan adanya transportasi massal yang bisa digunakan untuk angkutan barang logistik.

Ia mengatakan hal tersebut sudah saatnya dipikirkan oleh pemerintah karena sudah semakin banyak angkutan logistik menggunakan truk.

Meskipun pemerintah menyarankan untuk adanya pengalihan menggunakan kareta api untuk angkutan logistik namun menurut Kyatmaja hal tersebut masih sulit.

“Total biasa pakai kereta api lebih mahal dari truk,” kata Kyatmaja di kantor Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kamis (2/11).

Di sisi lain, ia juga tak memungkiri menggunakan truk untu angkutan logistik juga akan semakin mahal jika jaralk lebih jauh.

Untuk itu ia mengharapkan pemerintahbisa memberikan solusi yang tepat baik untuk angkutan logistik ataupun industri dengan menggunakan transportasi massal.

Kyatmaja mengungkapkan permasalahan saat ini terlihat dari pengiriman darat di Pulau Jawa sudah mencapai 98 persen menggunakan truk.

Sementara, yang menggunakan kereta api hanya dua persen saja.

Begitu juga dengan area indusri yang mau tidak mau berhubungan langsung dengan jalan tol.

“Area insdustri ini semua terkoneksi dengan jalan tol sehingga menjadi truk sentris,” ujar Kyatmaja.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono berupaya saat ini tengah berencana untuk melakukan pengalihan angkutan logistik dari truk menjadi kereta api.

Hal itu juga akan berdampak baik untuk Kereta Api Indonesia (KAI) yang memiliki dua juta penumpang perharinya pada akhir 2019.
(republika.co.id/katadata.co.id/bisnis.com/ac)

Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Dwelling time Priok turun, biaya logistik tidak

Pegiat kemaritiman, transportasi & logistik atau Indonesia Maritime Transportation & Logistcs Watch (IMLOW) mengusulkan perlunya transparansi terhadap kegiatan distribusi barang dan logistik yang ditangani oleh pihak asing maupun swasta nasioanal guna menekan biaya logistik di dalam negeri.

JAKARTA (alfijak); Ketua Umum IMLOW, Roely Panggabean mengatakan bentuk transparansi itu bisa dilakukan melalui pengawasan kegiatan logistik dan distribusi barang oleh pihak asing maupun swasta tersebut telah dilaksanakan tender secara terbuka, sepertilazimnya dilakukan oleh BUMN/BUMD di bidang logistik.

“Beban biaya logistik nasional bisa ditekan jika kegiatan logistik yang dilaksanakan oleh perusahaan asing maupun swasta di dalam negeri bisa juga terpantau. Sebab selama ini swasta tidak tersentuh pengawasan,” ujarnya melalui keterangan pers IMLOW, Rabu (1/11/2017).

Roeli mengilustrasikan soal tender angkutan darat melalui trucking dari kegiatan swasta di pabrik atau industri, selama tidak pernah dilakukan secara terbuka, sehigga penentuan biaya angkut dilakukan secara sepihak dan yang akhirnya menanggung beban adalah konsumen atau masyarakat.

“Selama ini, tidak ada satu aturan pun yang bisa menyentuh pengawasan terhadap swasta di sektor logistik. Bahkan mereka sangat tertutup. Ini saya rasakan, karena saya juga orang swasta,” paparnya.

Praktisi kemaritiman, Ahmad Ridwan Tento mengemukakan saat ini justru diperlukan adanya badan independen yang berfungsi mengawasi distribusi barang dan jasa supaya program Pemerintahan Joko Widodo saat ini dalam menekan biaya logistik nasional bisa dimaksimalkan.

Mantan Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) yang kini menjabat Ketua Bidang Kemaritiman Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia itu, juga mengusulkan agar kriteria pelanggaran atas persoalan distribusi barang dan jasa terkait dibidang logistik yang tidak transparan ini dimasukan tindak pidana korupsi.

Pasalnya, imbuh dia, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini, melalui paket kebijakan ekonomi belum mampu menurunkan biaya logistik nasional secara signifikan lantaran kegiatan logistik asing dan swasta di dalam negeri tidak bisa dikontrol dan transparan.

Ridwan mengatakan perlu ditelusuri penyebab utama masih tingginya biaya logistik di Indonesia.

Padahal pemerintah telah membuat beragam terobosan, termasuk menekan waktu tunggu barang di pelabuhan atau dwelling time dari tujuh hari menjadi 2,5 hari, khususnya di pelabuhan Tanjung Priok.

“Misalnya, yang kami rasakan sekarang dwelling time di pelabuhan Priok sudah turun, tapi biaya logistik kok tidak kunjung turun seperti yang diharapkan. Ini ada apa?,” ujar Ridwan.

Model efisiensi…?

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi pelabuhan contoh yang akan menerapkan upaya menekan efisiensi.

Budi seusai rakor tentang efisiensi pengelolaan pelabuhan di Jakarta, Rabu (1/11), mengatakan efisiensi pelabuhan harus dilakukan untuk dua sisi, yakni waktu dan biaya.

“Kementerian Perhubungan akan membuat Priok menjadi satu pelabuhan percontohan. Orangnya mungkin 50-70 persennya kita ganti yang baru,” katanya.

Pihaknya, lanjut Budi, juga akan menginisiasi agar para karyawan yang bekerja di lingkup pelabuhan bisa masuk kerja saat akhir pekan.

“Sekarang ini sudah masuk karyawannya tapi ada beberapa instansi yang belum masuk seperti bank. Kami minta semua masuk supaya arus barang keluar masuk pada Sabtu-Minggu tetap berjalan,” tuturnya.

Dengan upaya tersebut, mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu menyebut akan ada efisiensi 60 persen hingga 70 persen.

“Kita ada waktu 7 hari sampai seminggu, nanti kita putuskan,” ucapnya.

Budi menjelaskan, efisiensi dalam pengelolaan pelabuhan perlu terus ditingkatkan sebagai bagian mendorong daya saing bisnis Indonesia.

Ia menyebut daya tarik suatu negara bisa dilihat dari biaya pelabuhan yang kompetitif dan tidak memakan banyak waktu.

“Semangatnya kita memang berusaha untuk melakukan perbaikan, mengurangi biaya-biaya agar nilainya (biaya) turun tapi volumenya naik.

Oleh karena itu kami identifikasi semua biaya-biaya baik yang ada di pelabuhan maupun biaya yang ada di Kementerian Perhubungan,” tuturnya. (republika.co.id/antaranews.com/bisnis.com/ac)

Legal & Regulasi

‘Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas’

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, membantah menghambat pelaksanaan aturan relokasi barang impor yang sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) atau longstay di Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana diamanatkan dalam Permenhub No:25/2017.

JAKARTA (alfijak): Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Dwi Teguh Wibowo, mengatakan instansinya justru sangat mendukung beleid itu, karena barang impor yang sudah clearance kepabeanan bisa dikeluarkan/relokasi merupakan kegiatan business to business (B to B) antara pengelola terminal peti kemas dan pemilik barangnya.

“Itu kan B to B antara terminal dengan pemilik barangnya. Pada prinsipnya, bagi kami silakan saja, namun sisdur kita yang belum mengatur itu, makanya perlu didiskusikan lagi dengan stakeholders terkait agar lebih matang. Kalau importir dan terminal sudah terminal kuat b to b nya itu monggo saja sepanjang tidak ada tuntutan di kemudian hari dari pemilik barang terhadap Bea dan Cukai. Jadi jangan dibilang kami menghambat, ” ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (31/10/2017).

Menurut dia, dalam kaitan siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan relokasi barang impor longstay di Pelabuhan Priok itu, pihak pengelola terminal peti kemas ekspor impor di mesti menyampaikan dokumen pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bea dan Cukai.

“Harus ada surat dulu ke Bea dan Cukai sehingga barang itu dikeluarkan oleh terminal sehingga ada klausul tanggung jawab itu di terminal,” paparnya.

Di sisi lain, kata dia, sebenarnya masih ada barang impor yang meslipun sudah mengantongi SPPB namun masih mesti diawasi oleh Bea dan Cukai seperti barang impor dengan criteria BC.2.3 yang mesti direlokasi ke kawasan berikat.

Dwi Teguh juga mengungkapkan KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok sedang menyiapkan jawaban atas surat Asosiasi Pengelola Terminal Peti Kemas Indonesia (APTPI) di Pelabuhan Priok terkait dengan relokasi barang impor sudah SPPB atau longstay tersebut.

Dia menyebutkan karekteristik barang impor yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini, terdapat sekitar 60% peti kemas impor yang belum diketahui apakah sudah SPPB/Clearance pabean atau belum SPPB namun sudah menumpuk satu hingga tiga hari di lini satu pelabuhan.

“Sedang saya susun untuk menjawab surat APTPI itu, pada prinsipnya Bea dan Cukai mendukung regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kami menghambat beleid itu,” tuturnya.

Dikonfirmasi Bisnis.com, Wakil Dirut PT.Jakarta International Container Terminal (JICT) Riza Erivan mengatakan pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Priok sudah menyampaikan surat kepada Bea dan Cukai Pelabuhan Priok melalui APTPI untuk meminta pendapat Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan relokasi barang longstay di pelabuhan itu.

“Melalui APTPI kami sudah kirimkan surat ke Bea dan Cukai Priok. Kami masih menunggu responnya terkait hal itu,” ujarnya.

Tindak Tegas

Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta Subandi mengatakan harus ada tindakan tigas terhadap siapapun penghambat aturan yang sudah diterbitkan pemerintah.

Pasalnya, menurut dia, sudah sangat jelas disebutkan bahwa dalam PM 25/2017 ditegaskan peti kemas yang sudah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bea dan Cukai setelah 3 hari harus direlokasi ke luar pelabuhan.

'Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas'
‘Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas’

“Kalau aturan setingkat Permenhub tak bisa dijalankan, ada apa ini? Siapa yang menghambat perlu diberi tindakan. Jangan sampai ada konspirasi dan bila perlu tim saber pungli turun tangan ke pelabuhan Priok.

Sebab, menurut saya, penjelasan dan diskusi soal PM 25 /2017 dengan Terminal Petikemas di Priok sudah cukup dilakukan. Ini cuma soal ketidak taatan pada aturan,” tuturnya.

Subandi juga mengatakan terminal peti kemas di Priok saat ini sudah sangat menikmati pendapatan dari biaya storage atau sisi darat karena pendapatan sisi lautnya tidak bisa diandalkan lagi menyusul merosotnya arus kapal dan bongkar muat.

“Padahal bisnis inti terminal itu kan mestinya bongkar muat atau layanan kapal sisi laut, bukan dari storage yang saat ini berlaku progresif atau penalti.”

Saat ini di Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, New Priok Container Terminal, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Adapun relokasi peti kemas longstay yang sudah mengantongi SPPB atau sudah clearance sudah diatur melalui Permenhub No: 25 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 116 tahun 2016 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan utama belawan, pelabuhan utama Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.

Beleid itu juga diperkuat dengan adanya peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok No:UM.008/27/11/OP.TPK.2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan atas peraturan kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok No:UM.008/31/7/OP.TPK.2016 tanggal 10 november 2016 tentang tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan Tanjung Priok. (bisnis.com/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait

Kebutuhan truk logistik di Priok semakin besar

UD Trucks melakukan seremoni menyerahkan unit Quester GWE 280 sebanyak 55 unit kepada PT Kaluku Maritima Utama di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (26/10) lalu.

JAKARTA (alfijak): Valery Muyard, Presiden Direktur UD Trucks Indonesia menuturkan pihaknya melihat kebutuhan logistik melalui pelabuhan ini sangat besar, terlebih dengan desain New Priok yang dibangun membuat potensi pasar logistik semakin ramai.

“Sudah jelas bahwa kebutuhan sarana angkutan akan semakin meningkat, dan potensi inilah yang diambil oleh partner kami, PT Kaluku Maritima Utama,” jelas Valery, dalam keterangan resminya, Sabtu (28/10) lalu.

Sebagai informasi, dibangunnya pelabuhan-pelabuhan besar akan menjadi salah satu magnet singgahnya kapal-kapal raksasa di Indonesia.

Salah satunya Pelabuhan Kalibaru atau yang lebih dikenal dengan New Priok yang diperuntukkan untuk jalur pelayaran dengan kedalaman 20 meter, sehingga bisa menampung kapal bermuatan hingga 18.000 TEUs.

Pelabuhan tersebut sudah lama digadang-gadang sebagai pesaing Singapura.

PT Kaluku Maritima Utama sebagai perusahaan bongkar muat yang telah berdiri sejak 1997, dengan nama brand pertama adalah PT Kaluku, telah mempercayakan lini produk UD Trucks sebagai armadanya, dan UD Trucks Legacy CWA 260HT menjadi unit pertama yang dibelinya.

Lewat unit inilah maka berdirilah PT Kaluku Transport Utama yang menjadi sarana transportasi guna mendukung kegiatan bongkar muat PT Kaluku Maritima Utama di Pelabuhan Tanjung Priok dermaga 201, 202, serta 203, dan membuat mereka yakin untuk menekuni bisnis tersebut dengan lebih serius lagi.

PT Kaluku Transport Utama berupaya menjawab permasalahan biaya logistik yang cukup tinggi dan waktu tunggu (dwelling time) yang cukup lama, dengan memberikan pelayanan ‘One Stop Logistic Service’ kepada semua pelanggan.

Menurut Epyardi Asda, Komisaris PT Kaluku Maritima Utama, keperluan dalam pengadaan transportasi yang prima guna menghadapi tantangan yang cukup berat agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai perusahaan logistik, menjadikan UD Trucks Quester diklaim sebagai pilihan yang tepat bagi perusahaannya.

“Ini terlihat dari ketangguhan, keunggulan serta daya tahan produk yang jauh lebih baik, teknisi yang cepat mengatasi kebutuhan spare parts, dan customer service UD Trucks yang ramah dan sangat membantu komunikasi dengan perusahaan kami,” cetus Epyardi.

Disisi lain, Winarto Martono, Chief Operating Officer Astra UD Trucks Sales Operations, mengatakan selain didukung produk yang baik, tentunya tenaga ahli yang profesional seperti pelayanan dari mitra UD Trucks yakni Astra International UD Trucks pun menjadi solusi yang sangat efektif dalam membantu mereka.

“Kami percaya melalui UD Trucks Quester ini, upaya untuk menjangkau para pelaku bisnis dan memperluas kebutuhan akan pasar logistik di Indonesia merupakan solusi yang sangat tepat,” pungkas Winarto. (gatra.com/ac)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya