Rilis Media

LPI Indonesia 2023 Merosot versi World Bank, BPS Didorog Berperan Pembading

ALFIJAK – Pelaku transportasi dan logustik nasional mengusulkan perlu adanya political will dari Pemerintah RI untuk menunjuk siapa instansi atau lembaga yang berwenang guna menghitung logistik performance indeks (LPI) secara independen di Indonesia.

Hal itu diperlukan agar ada pembanding terhadap yang dilakukan dan di report oleh bank dunia/World Bank yang secara kontinyu merilis LPI diberbagai negara termasuk Indonesia.

“Dahulu ditahun 2012 ada tim nasional yang di inisiasi Menko Perekonomian yang terdiri dari regulator, pelaku bisnis dan akademisi yang menghitung LPI Indonesia dengan berbagai indikator-indikator perbaikan yang sudah kita lakukan supaya bisa ada chalenge atau pembanding dari hasil report world bank soal itu,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Gemilang Tarigan.

Namun, ujar dia, tim tersebut bubar lantaran kemungkinan tidak ada lagi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah dalam kaitan tersebut.

“Sebetulnya saat ini difungsikan saja peran BPS (Badan Pusat Statistik) untuk mengkolek data dan perkembangan indeks logistik nasional secara kontinyu dengan berbagai perbaikan dan indikator yang sudah kita lakukan. Kalau tidak ada pembanding datanya bagaimana kita bica mengcounter seluruh rilis mengenai LPI Indonesia oleh World Bank tersebut,” ungkap Gemilang.

Dia juga prihatin dengan LPI Indonesia yang terus merosot meskipun berbagai langkah perbaikan infrastruktur dan suprastruktur telah secara masif dilakukan oleh Pemerintah RI selama ini.

Seperti diketahui, peringkat Logistik Performace Index (LPI) Indonesia pada 2023 berada diangka 3.0 atau menempati posisi ke 63 di dunia berdasarkan data laporan World Bank, baru-baru ini.

Berdasarkan data itu, Score LPI Indonesia masih berada di bawah Chile, Vietnam maupun Brazil. Bahkan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura yang menempati urutan score tertinggi LPI versi World Bank yakni 4.3 dan Hongkong dengan score 4.0.

Laporan itu juga merinci mengenai Custom Score, infrastruktur, International Shipments, Logistic Competent & Quality, serta Tracking and Tracing.

Padahal disisi lain, selama hampir 10 tahun terakhir Indonesia sangat masif membangun dan mempersiapkan infrastruktur termasuk untuk kelancaran arus barang dan logistik termasuk jalan tol, pelabuhan dan bandar udara (Bandara).

Bukan cuma infrastruktur, berbagai perangkat digitalisasi berbasis informasi dan tehnologi (IT) juga telah siapkan dan di implementasikan demi mendukung kelancaran arus barang dan logistik dengan harapan bisa mendongkrak performance indeks logistik Indonesia.[*]

Rilis Media

Hambat Logistik, ALFI DKI Desak SKB Angkutan Barang Saat Lebaran Direvisi

ALFIJAK – Pelaku Logistik di Pelabuhan Tanjung Priok ketar-ketir menyusul adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 H.

SKB tersebut di tandatangani Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol.Firman Shantyabudi, dan Dirjren Bina Marga Hedy Rahadian pada 5 April 2023, dimana dalam beleid itu pembatasan truk  beroperasi dimulai Senin 17 April s/d 2 Mei 2023 (atau sekitar 2 minggu).

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, pasalnya beleid itu tidak mengecualikan untuk angkutan ekspor impor atau peti kemas dari dan ke pelabuhan.

“Artinya angkutan ekspor impor atau peti kemas dilarang beroperasi selama periode tersebut. Hal ini tentunya juga berpotensi membuat pelabuhan terancam kepadatan atau kongesti,” ujar Adil Karim, pada Jumat (7/4/2023).

Sebagaimana diketahui, di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yang melayani kegiatan ekspor impor yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Priok yang dioperasikan IPC TPK.

Adil menegaskan SKB itu terkesan hanya mengedepankan kepentingan angkutan penumpang saat Lebaran namun mengabaikan kelangsungan proses bisnis logistik yang notabene tidak boleh terhambat agar kondisi perekonomian nasional tetap stabil.

“Kalau urusan logistik ekapor impor ini terhambat maka multiplier efeknya sangat luas hingga ke hinterland-nya (juga tidak bisa beroperasi). Biaya logistik menjadi melambung dan beban masyarakat sebagai konsumen akhir juga bisa terkerek naik,” ucap Adil.

Dia mengilustrasikan,  kapasitas bongkar muat peti kemas pelabuhan Tanjung Priok kini mencapai 7 juta peti kemas berukuran twenty foot equivalent units (TEUs) pertahun. Jika dibagi dalam setahun atau 52 minggu berarti tiap minggu terdapat rata-rata sekitar 135.000 peti kemas.

“Maka kalau dua minggu tidak ada delivery akibat truk dilarang operasional tentunya bakal ada sekitar 270.000 peti kemas yang mengendap di pelabuhan. Dan hal ini akan menyebabkan yard occupancy ratio di container yard lebih padat sehingga bisa berakibat kongesti  yang dampaknya lebih parah ke ekonomi nasional,” tegas Adil.

Oleh karenanya, ALFI DKI mendesak SKB itu segera direvisi lantaran regulasi arus mudik (penumpang/orang) jangan sampai mengorbankan perekonomian nasional yang saat inipun masih dalam bayang-bayang resesi global.

“Intinya harus ada pengecualian untuk angkutan ekspor impor selama masa Lebaran. Jadi SKB tersebut harus direvisi dan jangan hanya melihat satu sisi mudiknya saja, tetapi juga melihat perputaran ekonomi secara nasional melalui pergerakan barang dan logistik keseluruhan,” papar Adil.

Apalagi, kata Adil, selama ini pelabuhan Tanjung Priok telah beroperasi 24/7, dan bongkar muat peti kemas dari kapal sudah terjadwal sedemikian rupa. Sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi kepadatan di lini satu pelabuhan jika tidak ada trucking yang melayani untuk delivery keluar pelabuhan akibat adanya pembatasan atau larangan sesuai SKB itu.

Pasalnya, dalam SKB itu kegiatan ekspor impor (peti kemas) tidak termasuk yang dikecualikan dalam pembatasan operasional angkutan barang dalam masa angkutan Lebaran 2023.

SKB itu hanya menyebutkan bahwa pembatasan operasional angkutan barang dalam SKB itu, disebutkan tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, sepeda motor, dan bahan kebutuhan pokok (sembako).

Adapun pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana SKB itu berlaku di sejumlah ruas jalan tol mulai dari wilayah Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selain itu, berlaku juga pada ruas jalan non tol yang ada di beberapa wilayah di Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Adil mengaku heran mengapa aturan pengaturan angkutan barang pada musim Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya, untuk angkutan ekspor impor (peti kemas) dikecualikan alias tidak ada pembatasan operasional saat musim angkutan Lebaran,” tutup Adil Karim.[*]

Rilis Media

KADIN Rangkul ALFI Institute &  LIP,  Kolaborasi Program Vokasi & Kompetensi SDM Logistik

ALFIJAK – Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia merangkul Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) maupun ALFI Institute serta Lembaga Sertifikasi Profesi Logistik Insan Prima (LSP LIP) untuk melaksanakan program pendidikan dan pelatihan ataupun vokasi serta kompetensi SDM di bidang logistik.

Selain untuk mendukung pencapaian visi dan misi antar pihak melalui penyelenggaraan berbagai program, kolaborasi tiga pihak itu menargetkan bisa merambah ke 20 Universitas/Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kerjasama tersebut dituangkan dalam naskah mutual of understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, Akbar Djohan dengan Ketua Umum DPP ALFI Yukki N Hanafi, Course Director ALFI Institute M. Supriyanto dan Direktur Utama PT Logistik Insan Prima Henry Ruswoto, di Jakarta (29/3/2023).

Akbar Djohan mengatakan, MoU ini adalah untuk membangun kemitraan dan sinergi antara Kadin dan asosiasi di sektor logitik dan rantai pasok melalui program pengembangan SDM dalam bidang freight forwarding, Logistik dan rantai pasok serta uji kompetensi.

“Dengan ALFI kita akan ada kerjasama platform pelatihan online. Demikian juga dengan ALFI Institute ada kerjasama penyelenggaraan program dukungan ke kampus, seminar, workshop dan pelatihan bidang freight forwarding, logistik dan supply chain management,” kata Akbar.

Sementara itu, MoU Kadin dan PT Logistik Insan Prima ditandatangani untuk kerjasama tentang penyelenggaraan program uji kompetensi sertifikasi profesi bidang logistik, transportasi dan supply chain management.

“Ruang Lingkup kerja sama ini meliputi perencanaan dan persiapan asesmen kompetensi, penyiapan asesor kompetensi BNSP,” terang Akbar.

Dia mengatakan, Kadin dan ALFI memberikan perhatian pada SDM yang handal dan dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan di bisnis logistik dan rantai pasok.

“Kami akan melakukan sosialisasi yang masif dan berekspansi ke dunia pendidikan bekerjasama dengan akademisi, baik dengan perguruan tinggi negeri dan swasta. Demikian juga kita harapkan ini menjadi mitra kerja yang strategis untuk Kadin daerah kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurutnya, masuk ke pasar yang lebih terbuka dan mengupgrade sertifikasi hingga diakui di dunia internasional sangat penting, sehingga memiliki nilai tambah bagi siswa-siswa yang belajar di ALFI Institute.

Dalam sambutannya, Yukki N. Hanafi yang juga merupakan WKU Kordinator Kadin Indonesia, mengatakan edukasi menjadi salah satu pilar yang dijalankan oleh Kadin dan ALFI, melalui program vokasi dan menjadi bentuk nyata dukungan kolaborasi Kadin dengan pemerintah.

Yukki juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk memacu edukasi SDM sektor logistik seperti ini. Karena itu action kerjasama ini pada tahap awal menargetkan bisa merambah ke 20 Universitas atau Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

“Bahkan program edukasi SDM dan vokasi menjadi salah satu dari empat pilar program yang dijalankan oleh kadin indonesia,” ucap Yukki.

Direktur Utama PT Logistik Insan Prima Henry Ruswoto, mengatakan, bahwa regulasi telah menyebutkan dengan jelas bahwa setiap perusahaan harus didukung dengan tenaga ahli bersertifikat agar Indonesia dapat bersaing di kancah internasional.

“Resiko jika tidak dijalankan adalah dikenakan sanksi, bahkan dapat dicabut izin usaha. Sehingga sekarang ini pengetahuan saja tidak cukup, Tapi harus juga disertai dengan keterampilan,” ujarnya.

Dia mengatakan, Logistik Insan Prima adalah lembaga yang khusus memberikan pengakuan atau sertifikasi. Tidak hanya terbatas pada anggota ALFI saja, tetapi berlaku juga untuk di luar anggota ALFI.

Course Director ALFI Institute, M. Supriyanto mengatakan, kerjasama ini memperkuat tatanan pengembangan SDM dan diharapkan dapat menjawab tantangan menjadi bagaimana pengembangan kapasitas sektor logistik dan rantai pasok ini bisa sampai hingga ke hilirnya.

“Ini membuka ruang dan memperkuat tatanan sistem baik pendidikan yang bertaraf nasional maupun untuk yang berstandar global,” jelasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, antaralain; Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim, Anwar Satta dan Harri Sutanto ( Pengurus DPP ALFI), Erwin Raza (Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin), Gemilang Tarigan (Ketum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia/Aptrindo), Wisnu Petalolo (WKU Bid Asosiasi Kadin), Irwandy MA Rajabasa (Ketua Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia/GPEI DKI Jakarta, dan Jhohanes Purba dari LSP LIP.[*]

Rilis Media

ALFI DKI Sosialisasikan PMK 71/2022, Peserta Membludak

ALFIJAK– Dalam rangka menyatukan persepsi antara Petugas Pajak pada kantor Ditjen Pajak Kemenkeu dan Perusahaan Forwarder & Logistik di DKI Jakarta, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No: 71 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

Sosialisasi yang digelar pada Senin (20/3/2023) di Kelapa Gading Jakarta Utara itu mengambil tema ‘<span;>Mungkinkah PM 7/PMK.03/2022 Mengakomodir Pengkreditan Pajak Masukan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)’.

Diikuti sekitar 500-an perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta, sosialisasi itu sangat antusias diikuti para peserta maupun tamu undangan yang hadir.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan persepsi yang sama antara petugas pajak dan pebisnis logistik serta mewujudkan kepastian hukum perpajakan terhadap kegiatan logistik di tanah air,” ujar Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi itu.

Hadir pada kesempatan itu antaralain: Sekjen DPP ALFI Akbar Johan, pejabat dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak (DJP) yakni; KPP Pratama Jakarta Penjaringan, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, KPP Pratama Jakarta Pademangan, KPP Pratama Jakarta Koja, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Pratama Jakarta Pluit, dan KPP Madya Dua Jakarta Utara).

Selain itu, dihadiri instansi dan stakehokders terkait seperti, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,

Adil mengungkapkan Sosialisasi beleid Perpajakan ini merupakan program kerja yang telah ditetapkan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta.

Dia berharap perusahaan anggota ALFI dapat memanfaatkan sosialisasi ini sebaik-baiknya dan memberikan masukkan terhadap implementasi PMK 71/PMK.03/2022 di lapangan.

“Melalui sosialisasi pada hari ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sehingga implementasi PMK 71/PMK.03/2022 dapat diterapkan sebagaimana mestinya, memberikan kepastian hukum perpajakan, terutama bagi pelaku logistik nasional,” ucap Adil Karim.

Adil menambahkan, ALFI akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna membangun negeri untuk bersama-sama taat pajak dan aturan yang berlaku.

“Saya berharap sosiisasi ini dapat dimanfaatkan sebaiknya-baiknya dan agar para anggota tidak meninggalkan acara ini sampai selesai karena akan diisi lonsultasi soal perpakajan oleh Ditjen Pajak sampe sore hari disini. Silahkan manfaatkan sebaik-baiknya jika ada pertanyaan atau masalah dilapangan dapat dikonsultasikan langsung,” ujar Adil.

ALFI DKI Jakarta juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, sehingga sosialisasi perpajakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Sekjen DPP ALFi Akbar Djohan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPW ALFI DKI Jakarta atas penyelenggaraan sosialiasi beleid perpajakan ini. “ALFI sebagai patriot terdepan untuk taat perpajakan di sektor bisnis ini,” ucap Akbar.

Dia mengatakan, kegiatan logistik, perusahaan yang menggunakan izin Jasa Pengurusan Transportasi dengan nomor KBLI 52291, dimana sesuai dengan Permenhub No. 59 Tahun 2021 aktivitas usahanya mencakup 22 subsetor yang saling terkait.

“Karenanya, program Sosialisasi PMK 71/2022 ini sangat penting dan strategis, yang diharapkan dapat mewujudkan persamaan persepsi antara Petugas Pajak dengan Perusahaan JPT, sehingga kita bisa bersama-sama dapat meningkatkan kinerja sektor logistik Indonesia yang lebih baik,” ujar Akbar.

Safrin Liputo, Kadishub DKi Jakarta dalam sambutannya menegaskan sosilisasi beleid perpajakan ini agar bisa membantu dan mengedukasi para anggota ALFI di Jakarta dalam melakukan kegiatan usahanya.

Sedangkan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Subagyo mengingatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari logistik cost-nya.

“Oleh karenanya, peran ALFI dalam sistem logistik nasional sangatlah strategis,” ujar Ka OP Tanjung Priok.[*]

Rilis Media

Implementasi NLE di Pelabuhan & Bandara, Perkuat Supply Chain

ALFIJAK – Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan terus memacu peningkatan performance logistik nasional melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE). Bahkan bukan hanya di Pelabuhan Laut, NLE juga bakal diterapkan di Bandar Udara (Bandara) yang layani internasional maupun domestik.

Pelaku bisnis logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terus mendorong langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah RI dalam rangka memberikan kemudahan berusaha melalui sistem NLE guna mendongkrak kinerja dan performance logistik nasional.

ALFI juga mendorong NLE sebagai program action yang inclusive, collaboratif dan progressive di Indonesia.

“Bahkan sejak tahun 2017, asosiasi kami (ALFI) telah ikut terlibat aktif dalam komitmen dan terus mendorong implementasi NLE di Pelabuhan dan Bandara tersebut,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki mengemukakan, pentingnya peran aktif pelaku usaha dan stakeholders dalam menyukseskan NLE karena pemerintah tidak bisa sendiri dalam mewujudkan penataan ekosistem logistik nasional tersebut.

Oleh karenanya, ALFI terus mendorong pelaku usaha/ perusahan-perusahan logistik nasional dan anggotanya untuk dapat memanfaatkan layanan NLE tersebut.

“Sejauh ini kami rasakan bahwa persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi layanan logistik melalui program NLE itu. Terobosannya cukup signifikan dan menciptakan integrasi yang pada gilirannya menghasilkan efisiensi. Harapannya kedepan lebih masif lagi, termasuk pemanfaatan fasilitas di NLE oleh stakeholders di sektor privat juga perlu didorong,” ucap Yukki.

Menurutnya, secara umum implementasi NLE bertujuan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Aktivitas logistik merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia.

Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), juga diyakini mampu memperbaiki manajemen Supply Chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat. Pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasional mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Yukki menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.  NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Makanya ALFI sangat mengapresiasi dan terus mendorong NLE dapat dilaksanakan selain di Pelabuhan juga di Bandara (airport).Bahkan dari awal kami mendorong NLE Ini di implementasikan di semua Bandara dan pelabuhan secara bertahap sampai dengan 2024 sesuai dengan Kepres dan masuk kepada ekosistem logistik,” jelas Yukki.

Dukungan ALFI DKI 

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim juga mendukung sepenuhnya implementasi NLE di Pelabuhan maupun Bandar Udara.

“Kami akan terus menyosialisasikan implementasi NLE kepada perusahaan anggotanya yang berkegiatan di pelabuhan Tanjung Priok maupun di Bandara Soekarno Hatta,” ujar Adil.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai yang sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Teknis Pengembangan NLE Rudy Rahmaddi mengatakan hngga kini, NLE telah diimplementasikan pada 14 pelabuhan.

“Kedepan, implementasi NLE akan diperluas ke pelabuhan laut dan pelabuhan udara baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Pada 2022, NLE bekerja sama dengan tim survei independen dari Prospera untuk mendapatkan gambaran awal efektivitas NLE.

Secara umum, persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi program NLE, khususnya layanan SSm Perizinan, SSm QC, Delivery Order, Surat Penyerahan Petikemas Online, Autogate, dan Trucking. Efisiensi waktu dan biaya yang berdasarkan laporan survei Prospera berkisar 24,6 persen sampai 49,5 persen.

Berdasarkan data Lembaga National Single Window (LNSW), estimasi penurunan biaya timbun dan biaya penarikan untuk behandle atau pemeriksaan mulai dari awal implementasi SSm Pabean Karantina pada bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar 191,32 miliar atau 33,48 persen. Selain itu, rata-rata efisiensi waktunya sebesar 22,37 persen.

Pada kurun waktu 2023-2024, NLE akan fokus pada tiga aspek, yakni akselerasi penyelesaian target rencana aksi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2020, room for improvement, dan perluasan target pelabuhan implementasi NLE.

Guna mendukung kelancaran implementasi NLE, pemerintah terus menjaring masukan dari semua elemen terkait, baik dari pemerintahan, swasta, maupun pelaku logistik.

Dengan NLE juga diyakini bisa mendongkrak performance logistik nasional sekaligus menargetkan efisiensi biaya logistik di kisaran 60-80%. Target tersebut karena efisiensi NLE saat ini baru di kisaran 50 persen, sehingga belum cukup untuk Indonesia yang secara geografis menantang karena merupakan negara kepulauan.[*]

Rilis Media

ALFI: Ada Peluang Sektor Logistik Jelang Pemilu 2024

ALFIJAK – Mobilisasi dan distribusi barang maupun logistik untuk kebutuhan Pemiihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi salah satu peluang yang bisa diserap perusahaan logistik nasional.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim berharap Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan logistik nasiomal bisa berperan dalam layanan distribusi logistik Pemilu seperti kotak suara, surat suara dan berbagai kebutuhan barang/sarana lainnya guna mendukung suksesnya pesta demokrasi lima tahunan di tanah air, dari awal hingga akhir.

“Pesta demokrasi lima tahunan mesti kita sambut dengan suka cita. Dan yang kami lihat dari sisi bisnis bahwa hal itu juga merupakan salah satu peluang bagi usaha logistik untuk mengembangkan marketnya, perluas networkingnya dalam memberikan layanan logistik, mulai dari tahapan Kampanye hingga pelaksanaan Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.

ALFI berharap dalam tahun dinamika perpolitikan nasional saat ini, semua elemen bangsa termasuk kalangan dunia usaha dapat sama-sama menciptakan kondisi damai dan aman, sehingga program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus tumbuh.

Adil juga menyampaikan optimisme proyeksi pertumbuhan sektor logistik pada tahun 2023 dan dimasa-masa mendatang, mengingat Pemerintah juga optimistis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 sebesar 5,1%-5,3% atau lebih tinggi dari proyeksi  perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2% hingga 2,7%.

Adil mengemukakan perkuatan lini domestik dan program hilirisasi industri di dalam negeri akan mendorong, sekaligus menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri yang menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penguatan industri domestik, termasuk menjaga konsumsi didalam negeri juga sangat berperan dalam menangkal isue ancaman resesi perekonomian global saat ini,” ucapnya.

Selain itu, imbuh Adil,  pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang masif dilakukan saat ini untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik perlu terus betkelanjutan guna efisiensi dan meningkatkan daya saing produk nasional.

“Pelaku logistik tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus membaik kedepannya. Karena itu, semua pihak perlu sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di 2022 lalu sehingga diharapkan bisa terus berlanjut pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, meskipun dinamika perpolitikan nasional di tahun ini lebih dinamis mengingat kita akan menghadapi Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.[*]

Rilis Media

Perkuatan Domestik, Bikin Aktivitas Logistik Tumbuh

ALFIJAK – Situasi ekonomi nasional yang tumbuh positif di 2022 diharapkan akan terus berlanjut di 2023. Untuk itu program hilirisasi industri di dalam negeri akan mendorong, sekaligus menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri.

Hal tersebut di kemukakan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, di Jakarta.

Menurutnya, penguatan industri domestik juga sangat berperan dalam menangkal isue ancaman resesi perekonomian global pada tahun ini.

“Penguatan lini domestik industrinya, menjaga konsumsi domestiknya juga perlu dijaga, termasuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang masif dilakukan untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik perlu terus dioptimalkan guna efisiensi dan meningkatkan daya saing produk nasional,” ujar Adil.

Dia juga mengatakan, dengan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,31% pada tahun 2022 lalu, saat ini aktivitas dunia usaha termasuk sektor bisnis logistik di Indonesia kembali bergerak tumbuh.

“Di DKI Jakarta saja, mulai tumbuh dan bermunculan perusahaan-perusahan baru di sektor logistik sejak awal tahun 2023 ini. Fenomena itu dapat kami lihat dengan bergabungnya sejumlah perusahaan forwarder dan logistik di DKI tersebut menjadi anggota ALFI,” ucap Adil.

Dia mengatakan, DKI Jakarta merupakan barometer perekonomian nasional lantaran perputaran pergadangan dan jasa banyak dilakukan. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarra menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia yang notabene menghandle lebih dari 65% aktivitas perdagangan ekspor maupun impor serta domestik.

“Pelaku logistik tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus membaik kedepannya. Karena itu, semua pihak perlu sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di 2022 lalu sehingga diharapkan bisa terus berlanjut pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, meskipun dinamika perpolitikan nasional di tahun ini lebih dinamis mengingat kita akan menghadapi Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Januari 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 5,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,98. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dengan IHK sebesar 119,97 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,23 persen dengan IHK sebesar 112,02.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,82 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,62 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 13,91 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,87 persen.

Kemudian, kelompok pendidikan sebesar 2,80 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,46 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,15 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,22 persen.

Adapun tingkat inflasi month to month (m-to-m) Januari 2023 sebesar 0,34 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Januari 2023 sebesar 0,34 persen.[*]

Rilis Media

Optimistis Kinerja Ekspor 2023 Tumbuh

Jakarta – Pelaku ekspor di tanah air tetap optimistis kinerja ekspor pada tahun ini bisa tumbuh positif, meskipun ditengah isue ketidakpastian (resesi) ekonomi global maupun dinamika tahun perpolitikan nasional saat ini.

Pemerintah RI juga telah memproyeksikan nilai ekspor pada 2013 bakal naik di 12,8 persen dan nilai impor di 14,9 persen.

Ketua Gabungan Perusahan Ekspor Indonesia (GPEI) DKI Jakarta, Irwandy MA Rajabasa mengemukakan, proyeksi itu  menurutnya  terlalu tinggi, apalagi jika merujuk pada kinerja ekspor tahun-tahun sebelumnya.

“Namun bagi kami (pelaku usaha ekspor) harus tetap optimistis kinerja ekspor tahun ini bisa tumbuh, meskipun mungkin sedikit melambat lantaran faktor eksternal (ekonomj global) dan perpolitikan di dalam negeri. Kalau proyeksi kami selaku pelaku ekspor, pertumbuhan tahun ini masih dibawah 10 persen,” ujarnya.

Irwandy menjelaskan, peningkatan ekspor yang terjadi pada tahun lalu (2022) ditunjang hanya oleh sejumlah komoditas utama seperti hasil tambang dan sejenisnya yang diserap di berbagai negara di dunia. Namun untuk barang-barang industri hasil pabrikan, pertumbuhan ekspornya relatif belum signifikan.

“Kendati begitu, GPEI juga terus mendorong pertumbuhan ekspor dengan berbagai upaya, salah satunya yakni memacu kompetensi para eksportir nasional melalui pendampingan, pembekalan informasi ekspor dan memperluas pasar ekspor di kancah global kepada perusahaan anggota,” ucapnya.

Bahkan, imbuhnya, GPEI mendukung sepenuhnya pemanfaatan platform layanan ekspor one-stop service InaExport, dalam rangka memacu kegiatan ekspor nasional dan menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di dalam negeri agar mampu berorientasi ekspor.

Dia mengatakan, InaExport menawarkan keuntungan tidak hanya membantu penjualan dan promosi ekspor tapi juga pengembangan UMKM untuk siap menghadapi pasar global.

Sebagaimana diketahui, nilai perdagangan ekspor Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai ekspor mencapai Rp 268 miliar.

Peningkatan ekspor tersebut ditunjang oleh berbagai komoditas utama seperti besi baja, bahan bakar fosil, dan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers,  usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Capaian Ekspor Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengatakan,  komoditi batu bara bisa mengompensasi impor dari minyak sehingga kita di bidang energi ini positif sebesar hampir USD6,8 billion secara year to date, sedangkan iron and steel USD29 billion, dan CPO sekitar USD30 billion.

Pemerintah pun memproyeksikan pertumbuhan ekspor pada tahun 2023 ini akan tetap tumbuh positif meski lebih melambat daripada tahun lalu.

Airlangga menuturkan, pemerintah memproyeksikan nilai ekspor naik di 12,8 persen dan nilai impor di 14,9 persen.

“Tahun 2022 ekspor kita tumbuh 29,4 persen, impor tumbuh 25,37 persen. Tahun depan [2023] diproyeksikan ekspornya, karena kita basisnya sudah tinggi, itu ekspornya naik di 12,8 [persen], impornya 14,9 persen,” ujarnya.[*]

Rilis Media

ALFI: TBS Pelabuhan Priok Perlu Siapkan Buffer

ALFIJAK – Implementasi Terminal Booking System (TBS) di Jakarta International Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok masih membutuhkan dukungan buffer sebagai tempat menungu trucking sebelum masuk ke dalam terminal peti kemas yang telah terkoneksi dengan sistem TBS.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, jika tidak buffer yang mumpuni dalam mendukung TBS itu maka trucking masih bisa terjebak kemacetan atau berputar-putar disekitar pelabuhan lantaran menunggu jadwal masuk yang sudah di booking di terminal.

“Jadi TBS itu mutlak memerlukan buffer truck. Saat ini hanya ada buffer di sisi barat pelabuhan Priok yakni di lapangan eks Inggom Jln Martadinata. Namun yang disisi timur belum ada buffernya. Padahal 60-70% pergerakan trucking dari dan ke Priok berasal dari sisi Timur seperti hinterland di Bekasi, Karawang, Cibitung, Cikampek, Bandung Jawa Barat dan Sekitarnya,” ujar Adil Karim.

Dia menegaskan, bahwa fasilitas buffer yang disiapkan tersebut untuk menunggu sementara trcking yang dokumen ekspor-impornya yang belum siap sementara waktu. Buffer juga sebagai sarana untuk mengurai kemacetan.

“Di buffer tersebut ada informasi juga secara real time mana yang sudah masuk atau belum ke dalam terminal sehingga semuanya transparan. Pasalnya, ada konsekuensi kalau trucking telat masuk ada demurage yang ditanggung pemilik barang.Makanya soal TBS juga bicarakanlah dengan pemilik barang, karena trucking hanya sebagai pengangkut jika dikasih order oleh pemilik barang,” tegas Adil.

Dia juga megatakan, konektivitas TBS harus menyeluruh dengan sistem digital berbasis website maupun Apps yang bisa di akses secara transparan oleh pengelola terminal peti kemas, pemilik barang, perusahaan truck maupun pihak industri (hinterland).

“TBS juga bisa melihat bagaimana service level agreement dan service level guaranted (SLA/SLG) diterminal peti kemas sehingga layanannya lebih terukur,” papar Adil.

Dia mengatakan, integrasi sistem TBS secara menyeluruh itu juga hendaknya diterapkan terhadap layanan peti kemas domestik, bukan hanya internasional.

“Intinya semuanya harus lewat sistem. Jangan dianaktirikan domestiknya,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, TBS di JICT sudah mulai diujicobakan pada 2 Januari 2023, namun baru terhadap perusahaan trucking tertentu saja.[*]

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya