Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru
A security guard rides a motorcycle inside a container terminal at Tanjung Priok port in Jakarta, Indonesia May 16, 2016. REUTERS/Darren Whiteside

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), operator Pelabuhan Tanjung Priok, diminta segera menyelesaikan persyaratan izin operasi bagi New Priok Container Terminal 1 atau terminal peti kemas Kalibaru.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan izin operasi belum keluar karena masih ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi.

“Saya sudah buat surat ke Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (18/7/2016).

Namun, dia yakin PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II telah memiliki dokumen tersebut, tetapi lupa dilampirkan pada saat pengajuan izin operasi.

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay M. Hasani mengaku telah meminta pihak Pelindo II untuk segera melengkapi syarat-syarat dokumen yang belum dilampirkan secepatnya.

“Kalau tidak dilengkapi nanti untuk full operation saya keberatan. Maksudnya kalau belum dilengkapi, saya tidak akan ajukan izin pengoperasiannya, berarti bisa tertunda lagi,” ungkapnya, Senin (18/7/2016).

Untuk operasi terminal peti kemas Kalibaru, dia menegaskan pihak Pelindo II harus mengajukan kepada Otoritas Pelabuhan untuk selanjutnya diteruskan oleh Kepala OP kepada Dirjen Perhubungan Laut.

Sebenarnya, surat pengajuan izin operasi ini telah dikirimkan pada 3 Juni 2016 oleh Otoritas Pelabuhan. Akibat kekurangan surat kelengkapan, Dirjen Perhubungan Laut melayangkan surat tertanggal 12 Juli 2016 yang meminta Pelindo II melengkapi lampiran beberapa dokumen yang kurang.

Menindaklanjuti hal tersebut, dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Pelindo II. Dalam rapat pada Jumat lalu (15/7), pihak Pelindo II telah berjanji akan segera melengkapi persyaratan dokumen tersebut pada minggu ini.

Adapun syarat yang diminta lampirannya a.l. dokumen berita acara selesainya pekerjaan pembangunan terminal, sistem pengelolaan lingkungan, sistem prosedur pelayanan terminal dan tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang mememenuhi kualifikasi dan potensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Sementara itu, Direksi PT NPCT 1 yang mewakili pemegang saham pemerintah Suparjo mengatakan semua kelengkapan dokumen sudah disiapkan dan akan diserahkan besok kepada Dirjen Perhubungan Laut.

“Kebetulan besok saya dipanggil oleh Dirjen Perhubungan Laut. Sudah ada dan sudah kita lengkapi. Kita siap mengajukan besok,” tegasnya.

Sebelumnya, M Qadar Zafar, Ketua Forum Pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok mengungkapkan, pada hari Jumat hingga Sabtu malam kondisinya di Tanjung Priok sangat parah dan menciptakan kongesti.

Pada hari Minggu (17/7) situasi baru mulai mencair, meskipun kemacetan masih terlihat.

“Lapangan penumpukan di Terminal 3 internasional yang terbatas menimbulkan tumpukan kontainer. Ini yang kemudian menyebabkan macet di Priok semakin parah,” katanya Senin (18/7).

Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok seharusnya mendesak para operator di pelabuhan itu untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Pelayanan di pelabuhan tidak boleh terganggu hanya karena adanya libur bersama, karena dapat mengganggu sistem logistik di Tanah Air.

“Dalam situasi apapun layanan pelabuhan harus tetap optimal. Apalagi Tanjung Priok sebagai gerbang utama perekonomian harus tetap dijaga standar layanannya,” jelas Siswanto (18/7).

Selain jadwal kerja yang belum normal, kongesti (kemacetan) yang terjadi di Pelabuhan Priok akhir pekan ini juga disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal besar yang melakukan bongkar muat kontainer.

Tercatat, sejumlah kapal seperti Maersk Line dan NYK Line tengah melakukan bongkar muatan.

“Pelabuhan tidak boleh libur, apalagi Tanjung Priok yang menjadi pelabuhan ekspor-impor utama di Indonesia. Pelayanannya harus tetap dijaga untuk beroperasi 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari.

Jika operator tidak menjalankan komitmennya untuk beroperasi sesuai jadwal yang ditentukan, Otoritas Pelabuhan, sebagai pemerintah, harus bertindak tegas kepada operator yang belum bekerja penuh,” tutur Siswanto.

Menurutnya, sebagai pemerintah, sudah menjadi ranah OP untuk mengatur operasional di pelabuhan untuk bekerja optimal.

Pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok merupakan wajah dari pelayanan logistik di Indonesia. Dengan demikian, pelabuhan tidak boleh libur atau mengurangi kinerjanya apapun alasannya.

“Pelayanan di pelabuhan itu sudah sama seperti di bandara, rumah sakit, kantor polisi, yang tidak boleh libur. Mall saja buka saat Lebaran, karena harus melayani konsumennya,” tutur Siswanto.

Dia menambahkan, kebijakan pelarangan truk melintas saat musim mudik-balik Lebaran itu tidak lazim di negara-negara lain. Hal ini akan mengganggu pengapalan barang, sehingga dampaknya akan mengganggu jadwal pelayaran.

Dengan kurang optimalnya kinerja di pelabuhan Tanjung Priok selama musim libur ini, Siswanto menambahkan, sudah banyak perusahaan pelayaran (shipping) yang mengeluh karena kurang terlayani ketika tiba di pelabuhan.

Shipping yang paling dirugikan apalagi perusahaan yang berasal dari luar negeri.

“Perusahaan shipping ini berasal dari zona waktu yang berbeda. Jika terhambat di salah satu pelabuhan, akan mengganggu kinerja kapal itu.

Shipping harus tepat waktu, perusahaan pelayaran akan terkena pinalti dari pemilik barang yakni dapat beralih ke perusahaan pelayaran lainnya. Ini tentunya sangat merugikan shipping,” ujar Siswanto.

sumber: bisnis.com/kontan.co.id

 

Priok makin padat, subsidi agar dialihkan dari penumpang ke kargo

Priok makin padat, subsidi agar dialihkan dari penumpang ke kargo
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Dirut Pelindo II R.J. Lino (kanan) menjelaskan soal perkembangan pembangunan tol laut di ruang Planning and Control Tower, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6). Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan tol laut selesai dalam waktu empat tahun dengan terkoneksinya lima pelabuhan besar di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Rei/kye/15.

Pelaku usaha forwarder dan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mendesak Otoritas Pelabuhan dan Manajemen PT Pelindo II/IPC melakukan pengaturan/tata kelola operasional yang ideal di Pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Ketua Forum Pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok M.Qadar Zafar mengatakan telah terjadi kepadatan parah atau kondisi nyaris kongesti di pelabuhan Priok pada akhir pekan ini atau tepatnya pada Jumat hingga Sabtu Malam, pekan ini (15-16 Juli 2016) dan kondisi baru bisa mencair pada Minggu pagi hari ini (17/7).

“Banyak forwarder mengeluh karena pengurusan untuk barang ekspor terlambat masuk pelabuhan begitupun pengeluaran barang impor mampet karena kondisi dilapangan padat dan truk trailer tidak bisa keluar masuk sehingga kongesti tidak bisa dihindari. Pengusaha dirugikan atas kondisi tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (17/7).

Qadar mengatakan salah satu penyebab kongesti di Priok selain mulai aktifnya kegiatan ekspor impor pascalibur lebaran juga membeludaknya kegiatan penanganan peti kemas internasional di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok.

“Setahu saya akses dan lapangan penumpukan di terminal 3 Priok itu terbatas kapasitasnya sehingga banyak barang yang harus dipindah lokasi penumpukan.Kondisi ini berpotensi menimbulkan kemacetan apalagi jika berbarengan dengan waktu akhir pengapalan ekapor atau closing time,” paparnya.

Pelaku usaha logistik di Priok, kata dia, berharap ada ketegasan dari OP Tanjung Priok dan Manajemen Pelindo II mengenai fasilitas terminal mana saja yang melayani kegiatan ekspor impor dan domestik.

Direktur Eksekutif The Maritim National Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok seharusnya mendesak para operator di pelabuhan itu untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Pelayanan di pelabuhan tidak boleh terganggu hanya karena adanya libur bersama, karena dapat mengganggu sistem logistik di Tanah Air.

Pernyataan Siswanto tersebut menanggapi kemacetan total yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok di akhir pekan ini.

Akibat belum normalnya jam kerja para operator pelabuhan, banyak terjadi penumpukan kontainer yang mengakibatkan pelayanan menjadi semakin semrawut.

“Dalam situasi apapun layanan pelabuhan harus tetap optimal. Apalagi Tanjung Priok sebagai gerbang utama perekonomian harus tetap dijaga standar layanannya,” ujar Siswanto.

Selain jadwal kerja yang belum normal, kongesti (kemacetan) yang terjadi di Pelabuhan Priok akhir pekan ini juga disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal besar yang melakukan bongkar muat kontainer.

Tercatat sejumlah kapal seperti Maersk Line dan NYK Line tengah melakukan bongkar muatan.

“Pelabuhan tidak boleh libur, apalagi Tanjung Priok yang menjadi pelabuhan ekspor-impor utama di Indonesia. Pelayanannya harus tetap dijaga untuk beroperasi 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari.

Jika operator tidak menjalankan komitmennya untuk beroperasi sesuai jadwal yang ditentukan, Otoritas Pelabuhan, sebagai pemerintah, harus bertindak tegas kepada operator yang belum bekerja penuh,” tutur Siswanto.

Menurutnya, sebagai pemerintah, sudah menjadi ranah OP untuk mengatur operasional di pelabuhan untuk bekerja optimal. Pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok merupakan wajah dari pelayanan logistik di Indonesia. Dengan demikian, pelabuhan tidak boleh libur atau mengurangi kinerjanya apapun alasannya.

“Pelayanan di pelabuhan itu sudah sama seperti di bandara, rumah sakit, kantor polisi, yang tidak boleh libur. Mall saja buka saat Lebaran, karena harus melayani konsumennya,” tutur Siswanto.

Dia menambahkan, kebijakan pelarangan truk melintas saat musim mudik-balik Lebaran itu tidak lazim di negara-negara lain. Hal ini akan mengganggu pengapalan barang, sehingga dampaknya akan mengganggu jadwal pelayaran.

Dengan kurang optimalnya kinerja di pelabuhan Tanjung Priok selama musim libur ini, ujarnya, sudah banyak perusahaan pelayaran yang mengeluh karena kurang terlayani ketika tiba di pelabuhan.

Shipping yang paling dirugikan apalagi perusahaan yang berasal dari luar negeri. “Perusahaan shipping ini berasal dari zona waktu yang berbeda. Jika terhambat di salah satu pelabuhan, akan mengganggu kinerja kapal itu. Shipping harus tepat waktu, perusahaan pelayaran akan terkena finalti dari pemilik barang yakni dapat beralih ke perusahaan pelayaran lainnya. Ini tentunya sangat merugikan shipping,” ujar Siswanto.

Sementara itu, Kepala OP Tanjung Priok Bay Hasani mengatakan instansi dan stakeholder terkait sudah melakukan pengaturan dilapangan demi kelancaran layanan ekspor impor pasca lebaran.

“Saya memang dapat informasi terjadi kepadatan namun tidak sampai terjadi kongesti.Ini karena kondisi pasca libur lebaran,mudah-mudahan awal pekan depan sudah normal kembali,” ujarnya.

Subsidi agar dialihkan ke barang

Asosiasi Logistik Indonesia mengimbau pemerintah untuk serius mengoperasikan tol laut dan menyarankan agar subsidi jalur tersebut lebih dioptimalkan guna menurunkan biaya logistik.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan keputusan pemerintah tidak menaikkan subsidi untuk tol laut menunjukkan minimnya dana infrastruktur yang dimilikin pemerintah. Hal itu berbanding terbalik dengan banyaknya proyek infrastruktur yang disusun oleh pemerintah.

“Sekarang pemerintah tidak menaikkan subsidi atau bahkan mencabut subsidi tol laut, itu menunjukkan postur pendanaan proyek infrastruktur kita sebenarnya terbatas, sementara pemerintah tidak menyusun program prioritas untuk perbaikan logistik secara matang,” ungkap Zaldy kepada Bisnis, Minggu (17/7).

Di lain pihak, Zaldy menyatakan banyak investor asing yang menahan investasi pada sektor kepelabuhanan karena masih menunggu arah prioritas pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Sekarang pemerintah harus jelas memilih mau membangun logistik di darat atau di laut, kalau mau semua sektor dibangun sia-sia, karena realistis saja uangnya tidak ada,” jelas Zaldy.

Sebelumnya, dalam rapat evaluasi tol laut di Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI menegaskan pemerintah ingin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) untuk subsidi dan bantuan dana program Tol Laut lebih tepat sasaran.

“Terkait subsidi pengadaan kapal yang sesuai dengan kebutuhan dan tren pengangkutan di masa depan dan juga kebutuhan kita untuk mengurangi harga di wilayah Timur atau wilayah yang sulit dijangkau, maka kami lebih ingin atau lebih tepat bukan menambah subsidinya,” ujar Bambang dalam konferensi pers Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Tol Laut, Mei 2016 lalu.

Bambang mencontohkan, dukungan dana untuk angkutan laut sebagian besar masih dialokasikan ke angkutan laut penumpang. Padahal saat ini peran transportasi udara dan angkutan barang melalui moda laut semakin besar. Hal itu mendorong pemerintah mengurangi porsi dana bantuan atau subsidi angkutan penumpang serta mengalihkan dananya ke angkutan barang dan ternak.

sumber:  bisnis.com

BPS yakin harga daging tak akan turun meski impor kerbau India

Pemerintah berencana akan melakukan impor daging kerbau dari India. Apabila tak ada hambatan, bulan ini daging kerbau impor akan mulai dijual dengan harga Rp60 ribu per kg.  Pemerintah pun telah menugaskan Perum Bulog mendatangkan 10.000 daging kerbau impor dengan tujuan mampu menekan lonjakan harga daging sapi. Pasalnya, harga daging sapi saat ini masih bertengger di atas Rp100.000 per kg.  Namun, kebijakan ini diyakini tidak akan berdampak pada penurunan harga daging sapi. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo, impor daging kerbau ini tidak akan berdampak langsung terhadap penurunan harga daging sapi. Penyebabnya adalah tidak banyak masyarakat yang mengonsumsi daging kerbau ini.  [Baca juga: Bulan Ini, Daging Kerbau Impor Mulai Dijual Seharga Rp60 Ribu]  "Konsumsi kerbau kan enggak banyak, paling hanya di Jawa Tengah. Jadi enggak signifikan," kata Sasmito di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (15/7/2016).  Menurut Sasmito, pemerintah seharusnya harus lebih mewaspadai daging ayam dibandingkan daging sapi. Sebab, konsumsi daging ayam ini selalu meningkat pada setiap daerah di Indonesia. Sehingga, fokus pemerintah tidak hanya tertuju pada daging sapi.  "Kita yang paling besar itu konsumsi ayam. Ayam ini juga banyak dari luar seperti Thailand. Ini juga harus diperhatikan harganya," tutupnya.

Pemerintah berencana akan melakukan impor daging kerbau dari India. Apabila tak ada hambatan, bulan ini daging kerbau impor akan mulai dijual dengan harga Rp60 ribu per kg.

Pemerintah pun telah menugaskan Perum Bulog mendatangkan 10.000 daging kerbau impor dengan tujuan mampu menekan lonjakan harga daging sapi. Pasalnya, harga daging sapi saat ini masih bertengger di atas Rp100.000 per kg.

Namun, kebijakan ini diyakini tidak akan berdampak pada penurunan harga daging sapi.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo, impor daging kerbau ini tidak akan berdampak langsung terhadap penurunan harga daging sapi. Penyebabnya adalah tidak banyak masyarakat yang mengonsumsi daging kerbau ini.

“Konsumsi kerbau kan enggak banyak, paling hanya di Jawa Tengah. Jadi enggak signifikan,” kata Sasmito di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (15/7/2016).

Menurut Sasmito, pemerintah seharusnya harus lebih mewaspadai daging ayam dibandingkan daging sapi. Sebab, konsumsi daging ayam ini selalu meningkat pada setiap daerah di Indonesia. Sehingga, fokus pemerintah tidak hanya tertuju pada daging sapi.

“Kita yang paling besar itu konsumsi ayam. Ayam ini juga banyak dari luar seperti Thailand. Ini juga harus diperhatikan harganya,” tutupnya.

Usul revisi UU

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Amran ingin agar revisi UU itu membolehkan impor sapi siap potong.

“Kami usulkan UU ini direvisi,” ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (14/7/2016).

Saat ini, UU itu tidak memperbolehkan pemerintah mengimpor sapi siap potong. Pemerintah hanya boleh mengimpor sapi bakalan atau sapi yang mesti melalui proses penggemukan terlebih dahulu di dalam negeri.

Awalnya, tujuan UU itu dibuat adalah untuk menjaga harga daging sapi tetap terjangkau. Selain itu, agar impor sapi tidak mematikan peternak lokal.

Namun, menurut Amran, yang terjadi kini, sapi-sapi bakalan malah lebih mahal daripada sapi siap potong.

“Tapi yang terjadi malah sebaliknya,” ujar Amran.

Amran memastikan, jika UU tersebut direvisi dan pemerintah diperbolehkan mengimpor sapi siap potong, kebijakan itu tidak akan mematikan peternak lokal.

“Kami akan tetap melindungi peternak kecil. Impor itu diisi di Jabodetabek dulu, jumlahnya itu 90 persen. NTT dan NTB tidak mungkin kami kirimi sapi impor, di sana lumbung sapi kok. Jadi impor ini diprioritaskan di Jabodetabek,” ujar Amran.

Amran menegaskan, pemerintah tengah berupaya mewujudkan swasembada protein. Oleh sebab itu, impor sapi siap potong sekaligus menggenjot konsumsi protein selain daging, merupakan aksi jangka pendek.

Presiden geram

Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram terhadap satu undang-undang dan satu peraturan menteri pertanian yang dinilai menghambat perkembangan peternakan, serta memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu sehingga menyebabkan harga daging di pasar menjadi lebih mahal.

“Ini tidak betul, ada peraturan seperti ini, dan harus segera direvisi. Kalau tidak, kita akan terus-menerus membeli daging dengan harga mahal dan tidak kompetitif,” kata Presiden Jokowi sambil menunjukkan dua foto kopi peraturan itu kepada pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertatap muka dengan sejumlah redaktur media massa, yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan juru bicara Johan Budi.

Presiden tidak bersedia menyebutkan peraturan apa yang dimaksud. “Nanti biar Pak Menteri Pertanian yang menjelaskan,” katanya.

Dikatakannya, saat ini penguasaan peternakan, khususnya sapi dan daging sapi, sangat luar biasa karena sudah dikuasai oleh sejumlah pihak mulai dari hulu ke hilir hingga ke kapal.

Saat ini banyak peraturan, menurut Presiden Jokowi, sangat tidak masuk akal, seperti adanya ketentuan larangan impor sapi siap potong, sementara sapi bakalan siap impor.

“Harusnya kan sapi bakalan dan sapi siap potong boleh diimpor. Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu?,” kata Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan, dirinya dalam waktu dekat akan merevisi peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan peternakan di Indonesia sehingga untuk mencegah monopoli pihak tertentu sehingga bisa terjadi suatu persaingan yang adil.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mempertanyakan alasan dilarangnya impor jeroan sapi karena dianggap berasal dari ternak sapi yang tidak sehat di negara asalnya.

Lha wong jeroan yang diimpor juga berasal dari sapi yang kita impor dari negara sama. Masa’ di negara asal jeroan mengandung penyakit lalu tiba di Indonesia tidak mengandung penyakit? Aneh-aneh saja,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/PK.210/11/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Amran, apabila dua peraturan tersebut direvisi, maka sejumlah harga sapi, daging dan jeroan bisa alami penurunan cukup signifikan.

Dia memperkirakan, dampak adanya revisi, maka harga sapi siap potong yang saat ini senilai Rp27.000 per kilogram dan sapi bakalan yang saat ini Rp40.000 per kilogram akan turun masing-masing 33 persen.

Demikian juga harga daging sapi dipasaran yang saat ini mencapai Rp90.000 per kilogram hingga Rp120.000 per kilogram, dengan adanya revisi dua peraturan bisa turun menjadi Rp75.000 per kilogram, ujarnya.

Untuk harga jeroan yang sekarang ini harganya Rp60.000 per kilogram bisa turun menjadi Rp20.000 per kilogram hingga Rp30.000 per kilogram, jika peraturan itu aturannya direvisi, demikian Amran Sulaiman.

Feedloter perlu dicarikan saingan

Pemerintah telah membuka ‘keran’ impor daging sapi beku untuk memangkas turun harga daging sapi, namun harga daging sapi segar rupanya belum juga bergeming dan tetap di atas Rp 100.000/kg.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, menyebut harga daging segar yang masih tinggi dipicu oleh tidak efisiennya industri penggemukan sapi (feedloter).

“Kenapa tidak efisien, bagaimana bisa turun kalau harga sapi hidup dari feedloter masih Rp 43.000/kg, karena feedloter yang banyak jumlahnya ini sebenarnya mengerucut hanya dikuasai segelintir pemain. Nggak ada pesaing ini feedloter,” ujarnya kepada detikFinance, Jumat (15/7/2016).

Menurut Syarkawi, kebijakan pemerintah dinilai sangat tepat untuk melakukan impor daging sapi beku secara luas, kemudian daging kerbau India, jeroan, sampai yang terbaru berupa revisi UU Nomor 41 Tahun 2014 yang akan mengizinkan impor sapi siap potong.

“Ada sapi siap potong, daging beku, dan kerbau ini menciptakan pesaing bagi feedloter. Supaya mereka juga terdorong lebih efisien dalam proses penggemukan. Kalau andalkan kondisi saat ini tanpa impor, mimpi daging bisa turun. Orang Presiden bilang sendiri swasembada paling cepat 9-10 tahun, itu juga kalau konsisten programnya,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut dia, pengusaha juga tak bisa disalahkan sendiri atas ketidakefisienan proses penggemukan sapi di dalam negeri.

“Banyak pungutan buat feedloter sejak dari pelabuhan seperti bea masuk, karantina, dan sebagainya. Kemudian aturan kuota impor ditetapkan per tiga bulan, harusnya setahun sekali, sehingga feedloter bisa fleksibel mengimpor sapi dari luar,” ungkap Syarkawi.

Selain itu, sambungnya, utak-atik aturan impor tak akan sukses jika kemudian tata niaga yang terbentuk baru dengan daging impor masih dikuasai pemain-pemain lama.

“Nah ini yang kita juga akan awasi, pemain-pemain yang dapat kuota harus fair. Jangan seperti sekarang, beda perusahaan pemilik sama, atau owner beda dan perusahaan beda, tapi yang modalin orangnya sama. Akhirnya kuota hanya dikuasai segelintir pemain. Itu yang kita amati dari sidang kartel yang lalu,” kata Syarkawi.

sumber: okezone.com/detik.com/kompas.com/Antara

 

Kebijakan impor jeroan sapi ditolak, aturan masih bisa dirubah

Kebijakan impor jeroan sapi ditolak, aturan masih bisa dirubah
Kebijakan impor jeroan sapi ditolak, aturan masih bisa dirubah

Kementerian Pertanian (Kementan) memutuskan untuk mengimpor daging sapi kategori secondary cut dan jeroan. Impor ini dilakukan untuk menekan harga daging sapi yang tak kunjung turun. YLKI menolak  keputusan impor jeroan  itu.

“Impor dilakukan tidak lagi menggunakan pola country base tapi zona base. Karena itu, kami menolak impor jeroan,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, kepada Pos Kota, Rabu (13/7).

Selain merugikan konsumen,  impor daging jenis jeroan juga adalah bentuk kebijakan yang merendahkan martabat masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebab, jeroan di negara Eropa justru untuk pakan anjing, dan tidak layak dikonsumsi untuk manusia.

Impor daging jenis jeroan merugikan konsumen, karena kandungan residu hormon pada jeroan sapi di negara yg membolehkan budidaya sapi dengan hormon sangat tinggi. Sehingga, tidak layak untuk konsumsi, karena membahayakan kesehatan manusia.

Apalagi di beberapa negara jerohan sapi diperlakukan sebagai sampah dan hanya membolehkan ekspor jeroan sapi hanya untuk keperluan konsumsi non manusia (do not human consumtion). Jadi, silakan pemerintah impor jeroan tapi bukan untuk konsumsi manusia.

Yang terpenting diketahui, lanjut Tulus, impor jeroan sapi berpotensi menimbulkan masalah bagi konsumen berupa pertumbuhan tidak normal, karena kandungan hormannya sangat tinggi.

Ia meminta pemerintah jangan mengalihkan ketidakmampuannya menurunkan harga daging sapi dengan cara impor jeroan! “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membeli/mengonsumsi jeroan sapi yang berasal dari impor karena membahayakan kesehatan manusia,” ujarnya.

Tak relevan

“Dulu dilarang impor jeroan alasannya karena jeroan makanan anjing dan kucing, bukan makanan manusia, impor jeroan dilarang karena dianggap merendahkan martabat dan harga diri bangsa, kok sekarang dibuka?” Ketua umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi), Thomas kepada detikFinance, Rabu (13/7/2016).

Menurut Thomas, selama ini pemerintah melarang impor jeroan karena alasan harga diri bangsa. Padahal, menurutnya, hal tersebut tak ada kaitannya.

“Mana ada harga diri bangsa diukur dari apa yang kita makan. Itu nggak ada kaitannya harga diri jatuh karena makanan yang dimakan,” tambahnya.

Dia mencontohkan, orang Perancis terkenal hobi mengonsumsi bekicot. Namun, di Indonesia, bekicot jarang peminatnya.

“Anda mau makan daging bekicot? Nggak mau kan? Orang sini tak mau makan bekicot, lah di supermarket Perancis bekicot jadi barang mahal. Berarti orang Perancis makan bekicot harga dirinya jatuh dong?” tandas Thomas.

“Orang China apa saja jadi makanan, toh martabat dan harga diri mereka nggak jatuh. Malah kita yang menghina bangsa sendiri, kaya dulu ada kebijakan raskin, beras buat orang miskin,” lanjutnya.

Sebelumnya, jeroan sapi jadi salah satu komoditas yang bisa diimpor menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2011.

Namun kemudian jeroan dilarang diimpor pada tahun lalu oleh Menteri Perdagangan saat itu, Rachmat Gobel, dan juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Alasan keduanya, karena impor jeroan dianggap menjatuhkan harga diri bangsa karena jeroan merupakan makanan hewan.

Hanya sementara

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi, mengatakan pembukaan ‘keran’ impor jeroan merupakan kebijakan sementara. Program jangka panjang berupa swasembada daging, menurutnya, masih tetap sesuai koridor.

“Pertimbangannya, tentu setiap aturan bisa diubah sesuai situasi dan kondisi. Dulu (jeroan) dibatasi, bahkan tidak diizinkan. Dengan dibuka (impor) karena memang kenyataan daging nggak bisa dipenuhi,” ujarnya kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Sebagaimana keluarnya larangan impor jeroan pada tahun lalu, jelas Agung, jeroan impor bisa dilarang kembali jika kebutuhan daging sapi, baik beku maupun segar sudah tercukupi.

“Yang jelas aturan bisa berubah sesuai kondisi. Bisa saja tahun depan kita larang lagi sesuai situasional. Seperti jagung tahun lalu kita tak bisa larang impor, sekarang kita bisa katakan untuk menutup impor karena produksi cukup,” ucap Agung.

Dia mengungkapkan, program swasembada dalam jangka panjang masih terus dikebut, seperti inseminasi buatan, impor indukan sapi, dan sentra peternakan rakyat (SPR).

“Siapa yang mau impor kalau bisa mencukupi sendiri, kebijakan impor kita tetap akan mengurangi kuota setiap tahun. Inseminasi buatan, SPR, dan pulau karantina untuk impor indukan tetap sesuai target 2019. Semua tetap jalan terus,” pungkas Agung.

sumber: poskotanews.com/detik.com

 

INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup

INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup
INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup

PT Pelabuhan Tanjung Priok mengimbau  semua pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok agar memastikan kecukupan dana untuk keperluan jasa kepelabuhanan seperti auto collection, EDC, Net OFF, CMS dll pada waktu Cuti Bersama dan Libur Nasional  yang jatuh mulai awal-awal  bulan ini.

JAKARTA (alfijakarta): Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, Arif Suhartono dalam Surat Edaran yang diterima ALFI pekan ini menyebutkan pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok wajib memastikan status rekening untuk bertransaksi dalam status aktif (tidak dormant).

“Pengguna jasa wajib memastikan tidak ada piutang jatuh tempo pada PT Pelabuhan Tanjung Priok,” katanya dalam SE tersebut.

Ia menambahkan pengguna jasa juga wajib menyesuaikan jam dan hari operasional Bank-bank sehingga transaksi perbankan dapat berjalan lancar dan tidak terpengaruh terhadap pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Priok.

Selain itu, pengguna jasa juga wajib memastikan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

“Terhadap hal-hal yang terjadi karena kelalaian sebagaimana poin di atas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan,” terang Arif.

 

Priok wajibkan dokumen VGM untuk petikemas ekspor

http://beritatrans.com/cms/wp-content/uploads/2016/05/kapal-terbalik.jpg
http://beritatrans.com/cms/wp-content/uploads/2016/05/kapal-terbalik.jpg

Terhitung mulai 1 Juli 2016, pihak otoritas pelabuhan Tanjung Priok memberlakukan persyaratan berat kotor petikemas terverifikasi sebagaimana diatur dalam Amandemen SOLAS 1974 BAB VI Pasal 2 tentang Berat Kotor Terverifikasi atau Verified Gross Mass  of Container (VGM) yang mengatur perlunya penimbangan terhadap petikemas tujuan ekspor.

JAKARTA (alfijakarta): Dalam surat edaran yang diterima ALFI  minggu ini yang diteken Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Bay Mokhamad Hasani, disebutkan tentang, “Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK 103/2/4/DJPL-16 tanggal 1 Juni 2016 tentang Berat Kotor Terverifikasi Yang Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass of Container / VGM).

“Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan Surat Edaran Kepala Kantor Kesyahbandaran  Utama Tanjung Priok dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor UM 003/17/8/OP TPK-16 dan UM 003 /25/7/SYB TPK-16 tanggal 29 Juni tentang Pelaksanaan Penimbangan Berat Kotor Petikemas Terverifikasi (Verified Gross Mass of Container / VGM) di Pelabuhan Tanjung Priok,” bunyi surat tersebut.

Dalam SE itu dijelaskan;

a. Setiap terminal yang melayani petikemas ekspor wajib menyediakan fasilitas penimbangan untuk petikemas isi (ekspor) baik yang belum dilengkapi VGM maupun yang sudah dilengkapi VGM.

b. Jika petikemas yang belum masuk terminal telah dilengkapi dengan VGM dan pada saat dilakukan penimbangan di terminal terjadi perbedaan berat kotor petikemas isi yang signifikan, maka akan diterbitkan VGM baru oleh terminal atas persetujuan dari pengirim barang (shipper) untuk di-declared  kembali berdasarkan toleransi yang disepakati antara pengguna dan penyedia jasa pada masing-masing terminal atau fasilitas penimbangan.

c. Untuk akurasi berat kotor petikemas terverifikasi,  disampaikan juga bahwa setiap kendaraan pengangkut petikemas / trailer / chasis tidak diijinkan mengangkut 2 (dua) petikemas secara bersamaan dengan menggunakan satu (satu) kendaraan bermotor pengankut sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

d. terminal tidak diperkenankan memberikan pelayanan terhadap kendaraan pengangkut petikemas / trailer / chasis yang mengangkut 2 (dua) petikemas secara bersamaan sebagaimana dimaksud huruf c di atas.

Surat Edaran tersebut ditandatangai oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Capt. Sahattua P. Simatupang, MM, MH dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Bay Mokhamad Hasani, tertanggal 29 Juni 2016 di Jakarta.

 

Biaya logistik melonjak, akses waterway ke & dari Priok perlu

Biaya logistik melonjak, akses waterway ke & dari Priok perlu
Biaya logistik melonjak, akses waterway ke & dari Priok perlu

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tetap melayani aktivitas bongkar muat peti kemas selama musim Lebaran. Artinya, pelabuhan internasional ini tetap beroperasi nonstop selama 24 jam. Jelang Lebaran, pelabuhan pelat merah ini mengklaim ada peningkatan bongkar muat kargo sekitar 10 persen jika dibanding bulan-bulan biasanya.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II Saptono Irianto mengatakan, saat ini memang peningkatannya belum terlalu signifikan. Menjelang Lebaran, terutama satu minggu sebelumnya, kata Saptono, peningkatannya banyak karena ada ketentuan lima hari sebelum hari H.

“Untuk kargo peningkatannya belum banyaklah, tapi sudah mulai meningkat bicara kargo ya bicara jutaan ton bicara kontainer juga bicara jutaan TEUs. Kita siap, dari dulu tidak Lebaran juga 24 jam karena international ports itu harus open 24 hours 24/7,” ungkap Saptono di kantor JIEP, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (27/6).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan lamanya waktu bongkar muat untuk barang atau peti kemas (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dapat dipangkas menjadi 2 hari.

“Praktik di lapangan tak mudah untuk mengurangi dwell time. Meski begitu, dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok sudah membaik menjadi 3,4 hari. Membaik lah mendekati 3 hari sudah di bawah 4 hari ini, fluktuatif jadi kalau bulan kemarin ya kira-kira 3,4 hari.

Berbagai cara ditempuh untuk menekan dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok, seperti menghidupkan kembali jalur kereta ke Pelabuhan Tanjung Priok. Ada juga pengenaan tarif progresif untuk peti kemas yang telah lolos tahapan customs clearance.

Intinya gini distribusi barang keluar masuk pelabuhan itu bisa dicapai melalui moda transportasi, moda transportasi apa saja? Yaitu highway jalan raya, railway kereta api, maupun water way melalui sungai itu harusnya ada semuanya nanti tinggal tingkat efisiensi efektivitasnya mana yang paling unggul,” tepisnya.

Kembangkan Pulogadung

Di bagian lain, lima BUMN; PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), PT PP, PT Telkom, Pelindo II, dan PT Nindya Karya bersinergi menandatangani kerja sama pengembangan kawasan industri di Pulogadung, Jakarta Timur.

“Sinergi ini akan membantu upaya kami untuk mewujudkan target transformasi kawasan industri di Pulogadung yang bernilai tambah tinggi, mandiri, berstandar internasional, dan berwawasan lingkungan,” ujar Direktur Utama PT JIEP Rahmadi Nugroho.

‪Kerja sama JIEP dengan Telkom, rinci Rahmadi, meliputi pengelolaan pusat kesehatan dan penggunaan kartu pintar (smart card), pengelolaan media luar ruangan, serta cross selling product dan joint marketing.

Sementara dengan BUMN konstruksi, lanjut dia, PP dan Nindya Karya, kerja sama pengembangan dan optimalisasi lahan di kawasan JIEP, khususnya di Blok I.

Sedangkan dengan Pelindo II, kerja sama ini akan menjadi awal transformasi kawasan JIEP untuk mendukung sistem logistik nasional menjadi lebih baik.

“Saat ini Pelindo II dan JIEP juga tengah merintis adanya Internasional Halal Hub serta The International Logistics and Supply Chain Management Centre. JIEP masih memiliki lahan dengan luas sekitar 500 hektare yang akan dikembangkan.

Dalam rencana jangka panjang karena lokasi kita di tengah Jakarta kita tingkatkan daya gunanya salah satunya space sempit dengan basic IT kawasan ini 500 hektare kenapa nggak dikembangkan jadi kawasan kreatif based IT maupun budaya ada di sini salah satunya kuliner contohnya masih ada lagi lainnya,” ucap Rahmadi.

Namun Rahmadi enggan membeberkan nilai investasi pengembangan dan sistem pembiayaan pengembangan kawasan industri Pulogadung. “Saat ini masih dikaji pendanaan juga masih dikaji,” pungkasnya.

Biaya meroket

Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, sejak terminal operator (TO) 3 pelabuhan Priok melayani kegiatan peti kemas internasional seringkali menimbulkan kemacetan dan kepadatan di pelabuhan Priok.

“Mesti diatur kembali tata ruang pelabuhan Priok oleh Pelindo II agar arus barang bisa lebih lancar,”ujarnya kepada Bisnis, Rabu (29/6/2016).

Adil mengatakan, Alfi mendukung rencana Manajemen Pelindo II untuk menata ulang terminal Priok menjadi dedicated area.

“Pak Elvyn Dirut Pelindo II pernah menyampaikan akan tata kembali fungsi terminal di Priok menjadi dedicated area.Makanya kami dukung hal tersebut,”tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan, bahwa pengoperasian terminal operator (TO) 3 di Tanjung Priok sebagai terminal petikemas internasional sangat membebani pengusaha.

Selain biayanya mahal,kata dia, terbatasnya lahan di area terminal membuat pemilik barang harus mencari lahan lain untuk penempatan kontainer.

“Area yang terbatas membuat terminal 3 belum layak untuk melayani petikemas internasional. Karena secara biaya juga semakin memberatkan pemilik barang,” kata ketua Depalindo Toto Dirgantoro.

sumber: bisnis.com/indopos.co.id

Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran

Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran
Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran

Guna meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan, sebagian kendaraan angkutan umum barang dilarang beroperasi mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Juli 2016.

Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, pelarangan angkutan umum barang itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 22 tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016, tentang pengaturan lalu lintas larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang dan penutupan jembatan timbang pada masa angkutan lebaran tahun 2016/1437 Hijriah.

“Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta peningkatan keselamatan pada masa angkutan lebaran, mulai tanggal 1 Juli (H-5) pukul 00.00 WIB sampai dengan 10 Juli 2016 (H+3) pukul 00.00 WIB, kendaraan angkutan umum barang dilarang beroperasi,” ujar Budiyanto kepada Beritasatu.com, Senin (27/6).

Dikatakan Budiyanto, larangan pengoperasian angkutan umum barang meliputi, kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandeng), kendaraan kontainer, dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua.

Ia menyampaikan, larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang dikecualikan bagi pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG); pengangkut bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabai, bawang, kacang tanah, kedelai, daging, ayam, ikan segar, serta telur); pengangkut pupuk; susu murni; barang antaran pos; barang ekspor-impor dari dan ke pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok; serta pengangkut motor mudik gratis.

“Pengangkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak, melalui moda darat diberikan prioritas,” ungkapnya.

Budiyanto menambahkan, pengakutan air minum dalam kemasan dilakukan pada waktu sebelum pelaksanaan pelarangan. “Atau tetap dapat dilakukan pengangkutan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang yang bersumbu tidak lebih dari dua sumbu,” katanya.

Ia menegaskan, diharapkan perusahaan atau pengusaha, dan pengguna jasa angkutan mentaati aturan itu.

“Diharapkan supaya mempedomi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengoperasionalkan kendaraannya dan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

sumber: beritasatu.com

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya