JICT tambah autogate, Sumba Voy uji New Priok

JICT tambah autogate, Sumba Voy uji New Priok
JICT tambah autogate, Sumba Voy uji New Priok

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) melengkapi pintu otomatis atau joint autogate dengan fasilitas jembatan timbangan atau weight in motionsebagai persyaratan International Maritime Organization (IMO).

Hal ini dilakukan dalam memenuhi aturan keselamatan pelayaran sesuai dengan amendemen Safety of Life at Sea (SOLAS) 1972 Bab IV Pasal 2 tentang Keselamatan Kapal dan Berat Kotor Peti Kemas yang Diangkut mulai 1 Juli 2016.

Wakil Dirut PT JICT Riza Erivan mengatakan rencananya pada besok, Jumat (27/5/2016), manajemen JICT akan melakukan preview kepada seluruh stakeholders dan shipping line bahwajoint gate JICT dan TPK Koja di Pelabuhan Tanjung Priok sudah hampir selesai dan fasilitas tersebut juga memenuhi persyaratan SOLAS IMO tersebut.

“Rencananya besok kita adakan preview joint gate JICT dan Koja yang sudah hampir jadi itu dan ada fasilitas baru buat keperluan timbangan kontainer atas requirement aturan IMO tersebut yang mulai berlaku 1 Juli 2016,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/5/2016).

Riza mengatakan peresmian pengoperasian joint gate tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan Juni 2016 setelah segala sesuatunya komplet. Fasilitas gate baru JICT dan Koja seluas 6,5 hektar itu juga dilengkapi jembatan weight in motion dan merupakan fasilitas gateterminal yang pertama di Indonesia.

Dengan inovasi ini, pengelola kedua terminal peti kemas tersibuk di pelabuhan Tanjung Priok itu berharap dapat meningkatkan sistem logistik nasional dan mempercepat arus barang di pelabuhan. Hal ini lantaran fasilitas Joint in Gates JICT dan Koja ini juga tidak terlepas dari akses jalan tol Tanjung Priok, Seksi E2A yang terkoneksi dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR).

Uji coba New Priok

PT New Priok Container Terminal One (NPCT1) melaksanakan Uji Coba Operasi (Trial Operation) untuk Pelayaran lnternasional di New Priok Container Terminal One (NPCT1) yang mendatangkan Kapal Sinar Sumba Voy 400 (Samudera Indonesia Shipping Line Ltd) dengan GRT 18 ribu ton.

Uji coba ini merupakan tindak ianjut dari uji coba operasi pelayaran domestik yang dilaksanakan pada 27 Januari 2016 lalu, yang melayani MV Selat Mas dengan GRT 14 ribu ton.

Uji coba operasi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional terminal petikemas, baik dari sisi infrastruktur, suprastruktur, maupun sistem informasi di sisi dermaga, lapangan dan gate.

Uji coba sekaligus dilakukan untuk sinkronisasi proses pelayanan antara terminal dengan instansi-instansi pemerintah lain seperti Bea Cukai dan Karantina, maupun dengan para pelaku usaha logistik dan pemilik barang.

Dihadiri oleh mitra kerja sama PT Pelabuhan lndonesia II (Persero) ; IPC melalui PT IPC Terminal Peti Kemas (lPC TPK) dalam pengoperasian NPCTi yang terdiri atas Mitsui & Co, Ltd. (“Mitsui”), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK Line”) dan PSA International Pte Ltd (“PSA”).

Turut hadir pula Plt. Walikota Jakarta Utara Wahyu Haryadi, Komisaris PT Pelabuhan lndonesia II (Persero) Montty Girianna, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kepala Kantor Bea Cukai Pelayanan Kelas Utama Tanjung Priok, wakil dari instansi-instansi pemerintah, asosiasi-asosiasi pengguna jasa dan stakeholders kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok pada uji coba operasi kedua ini.

NPCTl ini memiliki luas lahan kurang lebih 32 Ha dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. Dengan total panjang dermaga 450 meter saat ini (850 meter pada akhir 2016) dan kedalaman -14 meter LWS dan akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter.

Terminal baru ini diproyeksikan untuk dapat melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 13 ribu – 15 ribu TEUs dengan bobot di atas 150 ribu DWT.

Terminal baru ini akan dikembangkan dan dioperasikan oleh salah satu perusahaan lPC Group yaitu PT New Priok Container Terminal One. NPCTl merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan Fase 1 Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk.

Pembangunan Fase 2 Terminal New Priok akan dilaksanakan setelah pengoperasian Fase 1 New Priok. Ketika proyek New Priok telah selesai. akan ada total tujuh terminal peti kemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 Ha.

“Sesuai rencana, Perusahaan melaksanakan pembangunan proyek New Priok secara bertahap. Trial Operation dilaksanakan untuk memastikan bahwa terminal betul-betul siap untuk melayani para pengguna jasa. Trial Operation pertama telah dilaksanakan dengan mendatangkan kapal domestik pada bulan Januari 2016. Hari ini trial operation dilakukan untuk melayani kapal internasional. Direncanakan pelaksanaan full commercial operation sekitar akhir Juli 2016,” ujar Saptono R. Irianto, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha IPC, di Terminal Tanjung Priok, Jumat (27/6/2016).

“Pemerintah Kota Jakarta Utara menyambut baik dan mendukung proyek New Priok, Kali Baru yang merupakan salah satu proyek strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 20l6,” kata Plt. Walikota Jakarta Utara Wahyu Haryadi.

Setelah tiga tahun masa konstruksi, dan telah melakukan uji coba perdana sandar kapal domestik, MV Selat Mas dengan gross ton (GT) 14.000 ton yang membongkar 50 boks peti kemas.

Hari ini, PT New Priok Container Terminal One (NPCT1) melaksanakan uji coba perdana operasi atau trial operation untuk pelayanan internasional di NPCT1 yang mendatangkan Kapal Sinar Sumba Voy milik Samudera Indonesia Shipping Line dengan GT 18.000 ton.

“Uji coba operasi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional petikemas, baik dari sisi infrastruktur, suprastuktur, maupun sistem informasi di sisi dermaga, lapangan dan gaje. Uji coba sekaligus dilakukan untuk sinkronisasi proses pelayaran antara terminal dengan instansi-instansi pemerintah lain seperti Bea Cukai dan Karantina, maupun dengan para pelaku usaha logistik dan pemilik barang,”ujar Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha IPC Saptono Irianto, di Terminal Kalibaru Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Pelaksanaan uji coba perdana pelayaran internasional, rencananya dihadiri oleh mitra kerjasama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) melalui PT IPC Terminal Peti Kemas dalam pengoperasian NPCT1 yang terdiri atas Mitsui & Co, Ltd, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, dan PSA International Pte Ltd.

Turut hadir pula Plt Walikota Jakarta Utara Wahyu Haryadi, Komisaris Pelindo II Montty Girianna, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kepala Kantor Bea Cukai Pelayanan Kelas Utama Pelabuhan Tanjung Priok, wakil dari instansi-instansi pemerintah, asosiasi pengguna jasa dan stakeholders ke pelabuhan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok pada uji coba operasi kedua ini.

PCTl ini memiliki luas lahan kurang lebih 32 Ha dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. Dengan total panjang dermaga 450 meter saat ini (850 meter pada akhir 2016) dan kedalaman -14 meter LWS dan akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter. Terminal baru ini diproyeksikan untuk dapat melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 13 ribu – 15 ribu TEUs dengan bobot di atas 150 ribu DWT.

Terminal baru ini akan dikembangkan dan dioperasikan oleh salah satu perusahaan lPC Group yaitu PT New Priok Container Terminal One. NPCTl merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan Fase 1 Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk. Pembangunan Fase 2 Terminal New Priok akan dilaksanakan setelah pengoperasian Fase 1 New Priok. Ketika proyek New Priok telah selesai. akan ada total tujuh terminal peti kemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 Ha.

sumber: bisnis.com/detik.com/okezone.com

Sterilisasi DKT wajibkan stiker pada kargo udara

 

Sterilisasi DKT wajibkan stiker pada kargo udara

Sterilisasi DKT wajibkan stiker pada kargo udara

Pengusaha jasa titipan dan freight forwarder mengeluhkan tidak adanya sosialisasi atas Surat Edaran dari PT Angkasa Pura II terkait tata tertib memasuki Daerah Keamanan Terbatas Terminal Kargo pada 17 Mei 2016 yang menimbulkan gangguan proses pengiriman barang.

Suharso, Shipping Manager PT Pan Brothers Tbk. yang berlokasi di Boyolali, Sragen, Jawa Tengah mengeluhkan barang yang dikirimkan melalui truk-nya mendapatkan larangan masuk ke lini satu Daerah Keamanan Terbatas (DKT) Terminal Kargo pada Senin, (23/5/2016) dengan alasan tidak memiliki pass atau stiker.

“Angkasa Pura baru memberlakukan aturan itu pada 17 Mei 2016, padahal aturan ini sudah lama ada tetapi tidak ada sosialisasi dan implementasi yang baik. Kami memandang aturan ini menjadi tidak konsisten karena angkutan selama ini dibiarkan bebas masuk kesana sekarang tiba-tiba diatur lagi tanpa sosialisasi,” keluh Suharso kepada Bisnis, Selasa (24/5/2016).

Koordinator Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) Cabang Tangerang ini menyatakan pekan lalu pada tanggal 17–19 Mei 2016 memang tengah dilakukan audit dari European Union (EU) di Bandara Soekarno Hatta. Audit tersebut membuat Angkasa Pura II (AP II) dan Otoritas Bandara lekas-lekas mengetatkan kembali aturan yang sebanrnya sudah diberlakukan sejak 2015.

“Sebelum audit EU, aturan itu tak terlalu tegas. Otomatis pelaku usaha dari luar Jakarta atau yang tidak memiliki gudang di kawasan kargo Soetta jadi kelimpungan, ini secara otomatis mengganggu arus logistik akibat penundaan ekspor-impor kami,” terang Suharso.

Suharso mengakui ketergesaan ini membuatnya juga harus segera menghubungi klien truk untuk mengurus izin pass masuk ke lini satu. Dia juga mengimbau jika aturan tersebut ingin diberlakukan dengan baik, seharusnya ada mekanisme ideal bagaimana mendaftarkan truk atau mobil masuk ke kawasan kargo.

Suharso menolak jika aturan hanya mengizinkan truk yang bisa masuk ke lini satu adalah truk dari perusahaan kargo yang berlokasi di Soetta. Hal itu dipandang tidak adil bagi perusahaan lain yang berlokasi di luar kota Jakarta.

“Otoritas Bandara harus memikirkan implikasi dari kecerobohan implementasi aturan ini. Harusnya ada sosialisasi dengan waktu yang cukup, tidak dadakan. Otoritas Bandara juga harus menjamin apakah pass itu bisa mengamankan lini satu dengan steril? Kami dukung aturan asal jangan mengacaukan rantai logistik,” tutur Suharso.

Suharso mengingatkan kecerobohan pihak pengelola Bandara Soekarno Hatta membuat kerugian bagi perusahaan. “Perusahaan saya tentu merugi, karena harus menunggu proses pembuatan pass, kalau lama barang harus dititip dan ada biaya sewa gudang, biaya sewa gudang per malam sekitar Rp1.250 per kilo,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Soekarno-Hatta Arman Yahya menyatakan AP II dan Otoritas Bandara seharusnya tidak melakukan diskriminasi dengan mengizinkan truk yang bisa masuk ke lini satu hanyalah truk dari perusahaan kargo yang berlokasi di Soetta.

“Hal itu diskriminasi namanya, harusnya ada pilihan yang diberikan bagi perusahaan di luar kawasan Soetta juga,” tutur Arman.

Hal senada juga dialami oleh Hari Sugiandi, pemilik PT Rush Cargo Nusantara. Kepada Bisnis, Hari menceritakan pihaknya mengalami kesulitan untuk memasukkan barang ke lini satu pada Selasa, 24 Mei 2016, akibat tidak ada sosialisasi aturan pass atau stiker masuk ke DKT.

Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno-Hatta, Herson mengatakan aturan dengan Surat Edaran (SE) Nomor PEN.12.03./00.16.3/05/2016/0010 itu sudah lama diberlakukan.

Pasalnya SE tentang Tata Tertib Memasuki Kawasan DKT di Area Terminal Kargos sebelumnya bernomor 12.03/00.16.3/09/2015/1156 dikeluarkan pada 28 September 2015 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2015. SE itu sudah menyebutkan aturan tersebut disusun sesuai Peraturan Menteri No.33/2015 tentang pengendalian jalan masuk (access control) ke DKT.

“Tanda izin masuk berupa stiker bagi kendaraan pribadi maupun pengangkut kargo dan pos itu sudah lama. Mungkin implementasinya belum optimal. Saya juga yang sebelumnya sebagai Otban di Kualanamu kaget dan risih karena aturan itu di Soetta tidak terimplementasi dengan baik,” ungkap Herson.

Herson yang baru resmi menjadi Kepala Otban Soetta sejak 19 Mei 2016 lalu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisais kepada semua stakeholder terkait tentang implementasi aturan tersebut secara lebih serius.

“Kami menyambut baik kritik dari audit European Union bahwa area lini satu itu harus steril. Kami jadi mendapatkan PR bahwa yang terjadi di gudang kargo bandara Soekarno Hatta ini belum sesuai dengan aturan internasional dan kami akan berusaha memperbaiki dengan implementasi serius,” tambahnya.

Herson mengakui kritik dari pihak European Union sangat penting mengingat saat ini Indonesia sudah memasuki era Open Sky, oleh sebab itu pengelola bandara harus memperhatikan sterilisasi kawasan dengan baik.

“Saya mau semua ini dibereskan, terutama soal tatanan kargo. Karena selanjutnya akan ada pengiriman barang keluar negeri, akan sulit pihak luar negeri menerima barang dari Jakarta kalau DKT tidak steril, makanya kami undang Uni Eropa dan ICAO melalukan audit,” jelasnya.

sumber: bisnis.com

INSW percepat ijin eksim & perbaiki dwelling time

INSW percepat ijin eksim perbaiki dwelling time
INSW percepat ijin eksim & perbaiki dwelling time

Efektivitas Indonesia National Single Window (INSW) di Pelabuhan Tanjung Priok sering kali dipertanyakan. Sebab, koordinasi antar 18 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memegang peranan terhadap lamanya waktu inap barang atau dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok selama ini dinilai tidak berjalan baik.

Oleh sebab itu, beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) hari ini melakukan rapat koordinasi (rakor) di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian terkait INSW.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, hasil usulan dalam rakor adalah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Portal Indonesia National Single Window (INSW). Berupa penguatan aturan untuk Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam INSW.

Selama ini, lanjut Yuddy, belum begitu efektif dalam hal standard operation procedure (SOP) dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang menangani kegiatan ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

 “Jadi, intinya ada usulan untuk merevisi atau memperbaiki Perpres Nomor 76 Tahun 2014 tentang INSW,” ujarnya saat ditemui usai rakor di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Dia menjelaskan, revisi Perpres berkaitan dengan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki unit khusus dan terkoneksi secara sistem dengan INSW pusat.

Dengan demikian, diperlukan adanya kewenangan yang lebih besar dari INSW. Hal ini dilakukan agar bisa mendorong 18 Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat INSW benar-benar mengikuti SOP yang ada. Selain itu, dapat mempercepat mulai dari dwelling time maupun pemberian izin-izin untuk ekspor dan impor.

“Kementerian-kementerian atau badan dan lembaga yang mengeluarkan izin ini betul-betul mengikuti SOP yang dapat mempercepat dari mulai dwelling time maupun pemberian izin-izin untuk ekspor-impor,” pungkasnya.

Masih jauh dari target

Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya untuk menurunkan waktu bongkar muat peti kemas (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini dilakukan agar ekspor Indonesia mampu dilaksanakan lebih cepat sehingga produk-produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk global.

Presiden Jokowi meminta agar dwelling time bisa ditekan hingga dua hari, melihat Malaysia yang sudah mampu dua hari dan Singapura yang hanya satu hari. Indonesia sendiri, masih kalah jauh dari kedua negara tersebut.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui jika dwelling time saat ini masih jauh dari harapan presiden. Meski sudah mampu ditekan dari kisaran 6-7 hari menjadi 3,3 hari saat ini, namun perlu ditekan kembali agar mampu menggejot ekspor.

Dwelling time sekarang masih belum (sesuai harapan Presiden Jokowi),” ujar Darmin singkat saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2016) malam.

Pihaknya masih terus berupaya agar dwelling time terus dapat ditekan sehingga sesuai dengan keinginan Jokowi. Akan tetapi, untuk mencapainya bukanlah perkara mudah. Sebab, membutuhkan waktu agar bisa menyamakan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya.

“Kita memang mau mengarah menjadi dua hari, sesuai permintaan Presiden. Tapi masih butuh waktu sebenarnya. Ada tadi cara itu, tapi perlu perubahan sejumlah peraturan operasional,” imbuh dia.

Salah satu yang kini diupayakan adalah penguatan kelembagaan dan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pengelola portal Indonesia National Single Window (INSW). Darmin pun memanggil menteri-menteri terkait dan menyepakati untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Portal INSW.

Portal INSW menjadi salah satu ujung tombak cepat-lambatnya ekspor impor. Sebab izin ekspor impor yang ada di kementerian menjadi lebih mudah diberikan pada pengusaha melalui portal INSW. Dampaknya, mampu menekan dwelling time.

“Kita memang harus memperkuat kelembagaan INSW supaya mereka lebih bisa koordinasi agardwelling time bisa ditekan. Revisi Perpresnya sedang dipersiapkan dan mudah-mudahan cepat selesainya,” pungkas Darmin.

sumber: okezone.com/metrotvnews.com

BM, cukai & pajak mesti dibayar saat post clearance

 

BM, cukai & pajak mesti dibayar saat post clearance
BM, cukai & pajak mesti dibayar saat post clearance

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberlakukan deklarasi inisiatif untuk memfasilitasi sektor perdagangan serta mempercepat implementasi paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah.

Direktur Kepabeanan Internasional DJBC, Robert Leonard Marbun menyebutkan deklarasi inisiatif ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.04/2016 pada 27 April 2016.

Menurutnya, pemberlakuan deklarasi inisiatif ini untuk mengakomodasi praktik bisnis internasional terutama bila beberapa komponen pembentuk harga barang untuk penghitungan bea masuk belum diketahui besaran nilainya secara pasti saat menyampaikan dokumen pabean. Praktik bisnis internasional tersebut termasuk transaksi berjangka pada bursa komoditas yang menggunakan harga futures, transaksi yang mengandung royalti, maupun transaksi proceeds.

Untuk itu, jelasnya, pada saat menyampaikan pemberitahuan impor barang, importir wajib mencantumkan data barang yang diimpor sesuai dengan harga futures atau mengandung royalti atau proceeds, perkiraan harga serta, tanggal penyelesaian.

Selain itu, “importir memiliki tiga kewajiban saat post clearance yaitu pertama, melakukan pembayaran inisiatif berupa pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor atas harga atau biaya-biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi,” jelas Robert melalui keterangan resmi DJBC yang diterima Senin (23/5).

Robert menegaskan, pembayaran tersebut harus dilakukan paling lambat tujuh hari sejak tanggal penyelesaian dengan menggunakan dokumen dasar.

Kedua, lanjut Robert, importir juga wajib menyampaikan dokumen pembayaran inisiatif dan bukti bayar kepada kantor bea cukai tempat pemasukan barang paling lambat tujuh hari sejak tanggal pembayaran inisiatif. Ketiga, menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan deklarasi inisiatif untuk kepentingan audit kepabeanan.

Dia menerangkan, DJBC menggunakan audit kepabenan tersebut sebagai pengujian kepatuhan importir atas ketentuan deklarasi inisiatif dan pembayaran inisiatif.

Berdasarkan data laporan hasil audit dari 2011 hingga 2016 terdapat tagihan hasil audit atas kesalahan pemberitahuan nilai pabean karena royalti sebesar Rp203,12 miliar.

Sebagai informasi, pembayaran inisiatif tidak berlaku jika importir tidak melakukan deklarasi inisiatif, kecuali importir mengajukan pemberitahuan impor barang sebelum tanggal berlakunya PMK ini, dan belum dilakukan penetapan kembali oleh pejabat DJBC.

Dengan adanya peraturan ini, DJBC mengharapkan adanya kepatuhan pengguna jasa kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi importir yang melakukan deklarasi inisiatif sebagai bentuk kejujuran dalam penyampaian pemberitahuan pabean.

sumber: republika.co.id/cnnindonesia.com

Cara kerja sektor logistik perlu direvolusi

Cara kerja sektor logistik perlu direvolusi
Cara kerja sektor logistik perlu direvolusi

Di antara negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan biaya logistik tertinggi, yaitu 26% dari total PDB di tahun 2015. Biaya logistik Malaysia dan India hanya 14% dari PDB, sementara China mencapai 18%.

“Transformasi dari industri ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban biaya logistik. Selain itu transormasi model operasi dan pengembangan pelabuhan sangat dibutuhkan. Pasalnya transformasi ini bisa menekan biaya logstik menjadi 9% pada 2035. Baik sektor publik maupun swasta diharapkan bisa bekerja sama untuk mengurangi beban tersebut, “jelas Anthonie Versius, Managing Partner Roland Berger.

Ia juga menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan sistem jaringan hub-and-spoke, memperbaiki regulasi, dan menambah kapasitas jalan dan kereta api saat ini. Menurutnya, Indonesia timur memiliki peranan penting dalam pengembangan rute maritim. Harapannya, rute ini bisa meningkatkan pembangunan ekonomi di Kalimantan dan Sulawes iserta mampu meningkatkan manfaat pelabuhan juga pengiriman yang berbasis di Jawa Timur.

Apabila infrastruktur dan pengembangan pelabuhan di Jawa Timur ditingkatkan, maka operator logistik daerah ini akan bisa merebut pangsa pasar Tanjung Priok. Pelabuhan paling ramai di Jakarta Utara ini menjadi pelabuhan paling ramai dan menangani lebih dari 50% dari kargo trans-shipment di Indonesia. Sayangnya, penanganan kepabeanan masih cenderung lambat karena kapasitas pelabuhan yang terbatas. “Kita perlu merevolusi cara sektor logistik dan supply chain bekerja,” jelas Max Ward, CEO OpenPort.

Teknologi dan proses yang baru akan membuat sektor logistik menjadi lebih efektif. Juga, memungkinkan pemain lokal untuk bersaing dan melakukan bisnis dengan operator besar di dalam industri. Salah satunya dengan munculnya multi-shipper platformberbasis cloud yang dapat diadopsi dengan biaya minimal dan dapat diakses melalui smartphone.

Terobosan aplikasi mobile terintegrasi juga dapat digunakan untuk menghubungkan operator-operator truk amat diperlukan. Mengingat biaya logistik angkutan truk mencakup 72% dari biaya logistik transportasi di Indonesia. Openport, merupakan platform berbasis mobile untuk end-to-end manajemen supply chain perusahaan di pasar negara berkembang. Mereka menghubungkan pengiriman dan pengangkut untuk mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, dan terus mendorong optimasisupply chain melalui model Open Enterprise Logistics (OEL).

Hal ini memungkinkan platform ini untuk manajemen supply chain secara in-house. Ini dapat menjadi metode utama dalam mengurangi biaya. Sistem ini memungkinkan pembelian sesuai permintaan. Selain itu, sebagai suatu platform jaringan bersama, peningkatan efisiensi secara signifikan dapat direalisasikan dengan mengurangi jumlah truk kosong melalui backhaul dan shared loads.

Hal tersebut akan mengurangi biaya logistik untuk perusahaan pengiriman baik dari luar maupun di dalam negeri hingga sebesar 30%. Ini juga dapat memperbesar margin untuk penyedia transportasi domestik dengan cara meningkatkan pemanfaatan/utilisasi aset perusahaan.

World Class Port Operator

Asosiasi pengusaha freight forwarder mendukung direksi baru di jajaran PT Pelabuhan Indonesia II menjadi operator kepelabuhanan tingkat internasional dengan kualitas terbaik.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan perubahan jajaran direksi di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) yang kini dipimpin oleh Elvyn G Masassya mantan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, membawa angin harapan baru untuk perbaikan kualitas layanan operator pelabuhan.

“Kami menaruh harapan besar dengan direktur utama Pelindo II yang baru agar bisa melakukan perbaikan. Direksi baru ini membawa angi segar bagi perbaikan layanan Pelindo. Misalnya, dengan pengalaman Pelindo II mengelola sekitar 12 pelabuhan di Indonesia ALFI mendorong Pelindo II menjadi World Class Port Operator,” ungkap Yukki kepada Bisnis, Kamis (19/5/2016).

Yukki mengatakan ALFI mendorong Pelindo untuk bisa bersaing di tingkat internasional termasuk untuk melakukan ekspansi di pelabuhan luar negeri. Hal ini dapat diraih oleh Pelindo II, yang diyakini Yukki salah satunya dengan lengkah Pelindo untuk kembali fokus ke core business-nya.

“Tingkat pelayanan kepelabuhan menjadi prioritas utama, tidak hanya menghasilkan keuntungan usaha. Bagi para direksi ini diharapkan membentuk tim kerja yang solid, jauh dari kepentingan politik, serta di dalam pengambilan keputusan tidak ada tawar menawar politik, seperti yang terjadi di masa yang lalu,” ungkap Yukki.

Dengan misi tersebut, Yukki optimistis, Pelindo II bisa lebih obyektif sesuai dengan tujuan utamanya dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

Sementara itu, Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi sangat mengharapkan adanya perubahan positif jasa kepelabuhanan dalam negeri melalui tangan dingin Elvyn G Masasya. Perubahan itu penting mengingat 65% volume ekspor-impor di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

“Direksi baru IPC harus mengembangkan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan kelas dunia atau world class port dan pelabuhan hub alias hub port. Pelabuhan tersebut harus bisa dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Pelabuhan Singapura,” kata Setijadi kepada Bisnis.

Setijadi mencatat pada 2015 lalu, Pelabuhan Singapura menangani lebih dari 30,6 juta TEUs kontainer, 30 juta ton kargo konvensional, 200 ribu ton minyak bumi, dan 15 juta tonkargo curah nonmigas. Bahkan, Pelabuhan tersebut dirancang menjadi pelabuhan kontainer terbesar di dunia dengan kapasitas 65 juta TEUs per tahun.

Menurut Setijadi, Pelindo II harus fokus sebagai operator pelabuhan sesuai dengan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. Peningkatan kapasitas dan produktivitas harus dilakukan denganmengembangkan dan meningkatkan kinerja kepelabuhanan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana serta peralatan mekanik pelabuhan yang handal. Adapun peningkatan juga perlu dilakukan dalam melaksanakan seluruh kegiatan bisnis kepelabuhan berkaitan dengan layanan kapal, layanan barang, dan layanan enumpang.

Setijadi pun mengingatkan agar direksi baru Pelindo II perlu memberikan perhatian dalam peningkatan manajemen, operasional, dan standardisasi kepelabuhanan, termasuk mendorong profesionalisme tenaga kerja bongkar muat. Menurutnya, peningkatan kinerja tersebut membutuhkan kerja sama, sinergi, dan koordinasi yang baik dengan semua instansi di pelabuhan, termasuk koordinasi yang erat dengan Otoritas Pelabuhan.

“Hubungan dengan para pengguna yang selama ini bersifat transaksional harus berubah menjadi transformasional dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik, termasuk dalam penetapan tarif layanan kepelabuhanan,” tandasnya.

Dengan keterbatasan lahan dan kendala akses akibat kepadatan lalu lintas dari atau menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo II harus mengembangkan pelabuhan-pelabuhan feeder di barat dan timur Jakarta, termasuk optimalisasi penggunaan Cikarang Dry Port (CDP) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Gede Bage.

Selain dengan mengoptimalkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan trucking, rencana penggunaan kereta pelabuhan harus diteruskan melalui kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Berkaitan dengan kepadatan lintasan kereta, peningkatan volume barang kereta pelabuhan harus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas (panjang rangkaian) dan frekuensi kereta, termasuk operasionalisasi pada malam hari.

Tak hanya itu, Setijadi berpesan bahwa Pelindo II akan berperan penting dalam implementasi Program Tol Laut. Kata Setijadi, diiperlukan inisiatif direksi baru Pelindo II dalam membangun sinergi dengan Pelindo I, Pelindo III, Pelindo IV, dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) swasta untuk mengembangkan standardisasi infrastruktur dan prosedur kepelabuhanan, serta integrasi sistem informasi antar pelabuhan.

Pengembangan strategis dan operasional Pelindo II harus memperhatikan regulasi yakni UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Permenneg BUMN No. PER 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik) pada BUMN, serta melibatkan para pemangku kepentingan secara sinergis.

sumber: swa.co.id/bisnis.com

Pelindo agar lebih transparan dalam keuangan

Pelindo agar lebih transparan dalam keuangan
Pelindo agar lebih transparan dalam keuangan (foto: Antara)

Pelaku usaha kepelabuhanan dan perkapalan menampuk harapan kepada direksi baru dari PT Pelabuhan Indonesia II dan III agar semakin transparan dalam mengelola keuangan.

Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan sangat mendukung jajaran direksi baru di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) maupun di Pelindo III.

Dia optimistis Pelindo akan semakin transparan karena kini dipimpin oleh dua orang direktur utama yang memiliki latar belakang keuangan.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masasya pernah menjadi Direktur Investasi PT Jamsostek juga Direktur PT Bank Permata, sedangkan Direktur Utama Pelindo III Orias Petrus Moedak sebelumnya adalah Direktur Keuangan Pelindo II.

“Saya berharap dengan direksi baru baik di Pelindo II maupun Pelindo III bersama dirut-dirutnya yang baru bisa mengoreksi keuangan di perusahaannya masing-masing. Saya sangat harapkan harus lebih transparan apalagi beliau mantan Dirkeu di Pelindo II,” ungkap Carmelita.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perhubungan ini menyatakan Orias tentu sudah memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan secara transparan selama bertugas di Pelindo II.

“Beliau sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak perlu terlalu khawatir, justru beliau bisa lebih menggerakkan Pelindo III dengan lebih baik,” tutur Carmelita.

Menurut Carmelita, dengan jabatan baru sebagai direktur utama, Orias bertugas melanjutkan kinerja Djarwo Surjanto, Direktur Utama Pelindo III sebelumnya yang sudah sangat bagus.

“Kinerja Pak Djarwo itu sudah sangat bagus, sehingga saya sangat berharap Pak Orias yang datangnya juga bukan dari luar, tetapi sama-sama dari tubuh Pelindo bisa meneruskan karya Pak Djarwo dengan lebih baik, karena seharusnya sudah memahami seluk beluk pelabuhan,” terangnya.

Sementara itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita, direksi Pelindo II memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat dan harus segera dituntaskan yakni masalah hutang yang sejak lima tahun lalu tak selesai.

“Pelindo II juga harus ingat, tidak bisa lagi sekarang hanya mengandalkan Pelabuhan Tanjung Priok yang mulain ditinggalkan konsumen. Pelindo II harus mulai berorientasi pada pelayanan dengan biaya yang murah,” jelas Zaldy kepada Bisnis.

Senada dengan Carmelita, Zaldy berkomentar untuk jajaran direksi baru Pelindo III yang dinakhodai oleh Orias bisa mempertahankan reputasi baik yang sudah dibangun oleh Djarwo Surjanto. Zaldy menilai tingkat transparansi Pelindo III selama ini jauh lebih baik ketimbang Pelindo II.

“Pelindo III memiliki reputasi yang sangat baik dalam mengembangkan usahanya oleh Pak Djarwo. Kami berharap Pak Orias, minimal, kinerjanya bisa sama dengan Pak Djarwo meskipun Pak Orias tak terlalu istimewa di Pelindo II,” ungkap Zaldy.

Zaldy pun menyatakan direksi Pelindo II dan III harus bisa menyusun strategi baru untuk bisa bersaing secara fair dengan industri kepelabuhanan dalam negeri dan luar negeri, tidak mengandalkan hak monopoli sebagai badan usaha milik negara (BUMN).

 Obligasi dan IPO

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) akan menerbitkan obligasi dengan nilai Rp 1 triliun. Obligasi yang diterbitkan akan ditawarkan dalam 4 seri dengan jangka waktu jatuh tempo berbeda yakni 3, 5, 7 dan 10 tahun.

Pelindo I menawarkan bunga sebesar 8,25-9 persen untuk kupon dengan tenor 3 tahun, bunga 9-9,5 persen untuk kupon dengan tenor 5 tahun, 9,25-10 persen untuk tenor 7 tahun dan bunga 9,5-10,25 persen untuk tenor 10 tahun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melansir ada 22 perusahaan sektor maritim, termasuk bidang kelautan dan perikanan, yang menghimpun dana masyarakat melalui pasar modal. Hingga Mei 2016, jumlahnya mencapai Rp14,1 triliun.

Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK, I B Aditya Jayaantara, mengatakan, potensi pemanfaatan dana masyarakat lewat pasar modal oleh perusahaan sektor maritim masih akan bertumbuh, seiring dengan bertumbuhnya minat perusahaan sektor maritim untuk go public.

“Saat ini, OJK sedang memproses dua perusahaan sektor maritim yang akan melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering) sebagai sumber pendanaannya,” katanya.

sumber: bareksa.com/bisnis.com

Kargo udara menggiurkan AP II, ALFI tunggu kepastian

ALFI Soetta tunggu kepastian AP II
ALFI Soetta tunggu kepastian AP II

Pelaku usaha kargo menunggu kepastian dari badan usaha milik negara PT Angkasa Pura II yang ingin menjadi pelaku kargo atau service provider dengan cara menciptakan anak usaha baru khusus menangani bisnis kargo.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Soekarno Hatta Arman Yahya mengatakan pihaknya memerlukan kepastian dari PT Angkasa Pura II yang berniat membuka usaha baru di sektor kargo.

“Angkasa Pura Cargo belum bilang secara jelas usaha model apa yang mau mereka lakukan karena belum ada rapat umum pemegang saham,” terang Arman kepada Bisnis, Selasa (17/5/2016).

Rencananya, Arman Yahya bersama beberapa anggota ALFI akan mengadakan komunikasi dengan pihak Angkasa Pura II (AP II) terkait rencana ekspansi yang mengkhawatirkan bagi sejumlah pelaku usaha kargo swasta.

“Saya sudah mengatakan, kalau mereka (AP II) mau membuat demikian silahkan saja. Tetapi harus jelas mereka mau membuat kargo agent seperti kita atau fasilitatornya pengelola kargo?” tegas Arman.

Rencana komunikasi antara AP II dengan pelaku usaha kargo dan freight forwarding akan berlangsung pekan depan.

Arman mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi atau melarang inovasi yang akan dilakukan oleh AP II. Semua rancangan inovasi bisnis dari setiap badan usaha negara diizinkan selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami hanya tidak mau terjadi benturan seperti di Tanjung Priok ketika Pelindo juga mengambil ranah logistik, anggota ALFI di Priok kehilangan pendapatan. Kami, yang swasta membangun segala sesuatu sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Logistik dan Rantai Pasokan, Rico Rustombi menyatakan Indonesia yang kini sudah memasuki ASEAN Transport Action Plan perlu melakukan integrasi fasilitas transportasi udara baik dari tingkat regional hingga internasional ketimbang membuka bisnis kargo.

“Perlu ada peningkatan layanan kargo di bandara agar bandara di Indonesia dapat menjadi pilihan hub untuk kargo udara seperti contohnya dengan cargo village dan aerotropolis. AP I dan AP II diharapkan lebih menjadi penyedia infrastruktur yang handal di ASEAN,” ungkap Rico.

Sementara itu, Vice President of Cargo Business PT Angkasa Pura II Siswanto mengatakan untuk rencana bisnis kargo tersebut sudah terbentuk tim yang akan mengurusnya. Tim tersebut juga sudah mendapatkan restu dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Langkah yang masih harus ditempuh AP II adalah peresmian usaha untuk tim yang terbentuk dan program kerja anak usaha melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Anak usaha kami nantinya sudah jelas akan memosisikan diri sebagai services provider. Sekarang kami hanya penyedia jasa penunjang dan infrastruktur. Jadi kami mau mau ke lingkup kargo dan logistik,” ungkap Siswanto.

Siswanto berharap anak usaha AP II tersebut tidak akan menjadi pesaing bagi perusahaan kargo eksisting. Sebaliknya, Siswanto mengatakan bahwa AP II ingin bersinergi dengan pihak swasta untuk mencari dan mengelola peluang usaha baru.

“Dalam setiap kesempatan kami sudah umumkan rencana usaha services provider ini, kami memang belum diskusi khusus dengan perusahaan swasta eksisting, tetapk intinya kami inginkan sinergi bukan persaingan agar sama-sama bisa menggali potensi bisnis yang belum tergali,” tuturnya.

AP II memang ingin memacu pendapatan non inti dari bisnis kargo akibat kebijakan Asean Open Sky. Pasalnya, kontribusi pendapatan dari bisnis kargo hanya 3% dari total pendapatan AP II.

Oleh sebab itu AP II berencana ikut bermain sebagai pelaku kargo atau service provider dengan cara menciptakan anak usaha baru khusus yang menangani bisnis kargo.

Untuk tahap awal AP II akan menyuntikkan dana Rp200 miliar untuk mengelola fasilitas cargo village. Tak hanya cargo village, AP II juga mulai menyatakan niatnya mengincar usaha agen inspeksi atau regulated agent.

Open Enterprise Logistics (OEL)

Indonesia jangan ragu mengadopsi teknologi dan model bisnis sharing economy untuk menekan biaya logistik nasional.”Indonesia perlu merevolusi cara sektor logistik dan supply chain bekerja.

Indonesia dapat menjadi salah satu pasar yang paling kompetitif dan menarik secara ekonomi di ASEAN apabila mengubah cara berpikir tentang efisiensi pada proses supply chain dan adopsi teknologi baru.

“Teknologi dan proses yang baru tidak hanya akan membuat sektor logistik menjadi lebih efektif, tetapi juga memungkinkan pemain lokal untuk bersaing dan melakukan bisnis dengan operator besar di dalam industri, ” kata CEO OpenPort Max Ward dalam rilisnya, kemarin.

OpenPort adalah sebuah perusahaan solusi logistik berbasis aplikasi. Perusahaan ini memanfaatkan kemajuan teknologi dan adopsi massal dari smartphone  untuk pendekatan manajemen logistik baru.

Perusahaan menawarkan platform berbasis mobile yang bersifat netral untuk end-to-end manajemen supply chain perusahaan di pasar negara berkembang, yang menghubungkan pengirim dan pengangkut untuk mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, dan terus mendorong optimasi supply chain melalui model Open Enterprise Logistics (OEL).

Dijelaskannya, sebuah multi-shipper platform berbasis cloud dapat diadopsi dengan biaya minimal, dan terobosan aplikasi mobile terintegrasi yang juga dapat digunakan untuk menghubungkan operator-operator truk.

Saat ini biaya logistik angkutan truk mencakup 72% dari biaya logistik transportasi di Indonesia. Untuk itu diperlukanlah sebuah pendekatan pasar yang netral dan transparan dalam menghubungkan pengirim dengan truk pengangkut untuk dapat menghasilkan penghematan besar, meningkatkan efisiensi, pengurangan pihak ketiga serta peningkatan visibilitas supply chain.

Platform logistik berbasis digital, OpenPort memungkinkan pengirim untuk melaksanakan manajemen supply chain mereka secara in-house.

Menurut perusahaan konsultan berskala global  Roland Berger, langkah dari Openport dapat menjadi metode utama dalam mengurangi biaya. Sistem ini memungkinkan pembelian sesuai permintaan.

Selain itu, sebagai suatu platform jaringan bersama, peningkatan efisiensi secara signifikan dapat direalisasikan dengan mengurangi jumlah truk kosong melalui backhaul dan shared loads.

Hal tersebut akan mengurangi biaya logistik untuk perusahaan pengiriman baik dari luar maupun di dalam negeri hingga sebesar 30%, serta memperbesar margin untuk penyedia transportasi domestik dengan cara meningkatkan pemanfaatan/utilisasi aset mereka.

“Di OpenPort, kami memahami tantangan-tantangan dari negara berkembang seperti Indonesia. Melalui teknologi inovatif, kami ingin membawa konektivitas yang lebih baik dalam bidang logistik ke Indonesia, dan tentunya untuk membantu meningkatkan kinerja supply chain negara ini,” ungkapnya.

Sekadar informasi, saat ini biaya logistik di Indonesia kini sudah mencapai 26% dari total PDB, atau tiga kali lebih besar daripada negara maju.

Kajian  Roland Berger bersama OpenPort memperkirakan bahwa setiap perusahaan logistik di Indonesia memiliki potensi untuk dapat mengurangi biaya logistik sebanyak 30% dalam jangka pendek, apabila beban-beban yang signifikan dapat dihilangkan secara keseluruhan.

Selain itu dengan adanya perubahan peraturan yang mulai diberlakukan secara ekstensif dan terus-menerus, persentase biaya logistik di Indonesia dapat dikurangi hingga 9% dari PDB pada tahun 2035, atau sebanding dengan negara-negara OECD.

Indonesia Timur dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan rute maritim, yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kalimantan dan Sulawesi, serta manfaat pelabuhan dan pengirim yang berbasis di Jawa Timur.

Dengan mengembangkan infrastruktur dan bekerja sama dengan para ahli untuk menentukan muatan optimal, operator logistik di Jawa Timur akan mampu merebut pangsa pasar dari Tanjung Priok.

Saat ini, meskipun Tanjung Priok merupakan pelabuhan paling ramai dan menangani lebih dari 50% dari kargo trans-shipment di Indonesia, tetapi penanganan kepabeanan masih cenderung lambat dan kapasitas pelabuhan yang terbatas.

sumber: indotelko.com/bisnis.com

Sulit kejar dwelling time 2 hari

Kemenhub tak bisa kerja sendiri atasi dwell time Priok
Kemenhub tak bisa kerja sendiri atasi dwell time Priok (foto:detik)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan lamanya waktu bongkar muat untuk barang atau peti kemas impor (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dapat dipangkas menjadi 2 hari. Namun, praktik di lapangan tak mudah untuk mengurangi dwell time.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator pelabuhan mengaku tak bisa bekerja sendiri untuk memperkecil angka dwell time, perlu kerja sama berbagai pihak seperti Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenhub).

Dwell time itu kan antar instansi, nggak bisa cuma Kementerian Perhubungan aja, ada Bea Cukai dan yang lain,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Tonny Boediono di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2016).

Saat ini dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok masih memakan waktu lebih dari 3 hari. Lamanya waktu bongkar muat ini belum menunjukkan perbaikan pesat sejak Presiden Jokowi sidak di pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo II (Persero) itu.

“Sekitar 3,6 kalau nggak salah. Itu nggak bisa secara cepat,” tutur Tonny.

Kendati denikian, pihaknya berharap agar para pemangku kebijakan dapat dusuk bersama memangkas waktu dwelling time lebih cepat lagi.

“Kita harus terpadu, kan ada Bea Cukai, ada Kementerian Perdagangan,” imbuh Tonny.

Inaportnet di 4 pelabuhan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono menyebutkan empat pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Makassar, Belawan, Tanjung Priok, dan Surabaya.

Tonny menargetkan pada September ini inaportnet akan diterapkan di Pelabuhan Makassar terlebuh dahulu.

“September tahun ini harus. Kami mulai dari Makassar karena Makassar merupakan pelabuhan kecil, kalau yang kecil beres otomatis daerah lainnya lebih gampang,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Tonny mengatakan penerapan Inaportnet tersebut merupakan salah satu langkah awal setelah dirinya dilantik menjadi Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub.

“Saya ditunjuk jadi koordinator pengawasan Inaportnet, jadi saya genjot. Kami tekankan kepada mereka kalau Inaportnet itu hukumnya wajib,” katanya.

Sistem berbasis internet tersebut dibutuhkan saat ini untuk mencegah berbagai penyimpangan, seperti pungutan liar. “Agen-agen pelayaran itu jangan dibiasakan face to face , nanti bisa pungli, kalau Inaportnet semua online, kecuali keadaan emergency ,” katanya.

Ke depannya, Tonny akan menerapkan Inaportnet untuk 50 pelabuhan, tetapi untuk percontohan empat pelabuhan terlebuh dahulu.

“Kalau ada kesalahan dipikirkan bersama dicari solusinya yang penting kita tahu business process-nya. Kalau kita tahu business processnya, kita cari kelemahannya, mulai dari awal sampai akhir nanti ketahuan,” katanya.

Dengan Inaportnet, nantinya seluruh perizinan akan melalui sistem online, termasuk pendaftaran kapal dan sertifikasi pelaut yang dimaksudkan agar data terpusat dan keterbukaan informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga cepat, mudah dan transparan.

Sistem tersebut juga mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhan yang standar dalam melayani kapal barang untuk kegiatan kapal ekspor impor maupun domestik yang melibatkan sistem-sistem layanan di Kantor Pusat Kemenhub.

Nantinya, Inaportnet tersebar di seluruh unit pelaksana teknis serta terintegrasi Badan Usaha Pelabuhan, seperti Pelindo I,II,IIIdan IV, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Karabtina Tumbuhan, Kantor Karantina Ikan dan Kantor Imigrasi di Pelabuhan.

Ditjen Perhubungan Laut telah memetakan ada 16 pelabuhan dalam waktu dekat ini yang akan diterapkan inaportnet, yakni:

  1. Pelabuhan Belawan
  2. Pelabuhan Batam
  3. Pelabuhan Tanjung Priok
  4. Pelabuhan Tanjung Perak
  5. Pelabuhan Makassar
  6. Pelabuhan Tanjung Emas
  7. Pelabuhan Bitung
  8. Pelabuhan Dumai
  9. Pelabuhan Panjang
  10. Pelabuhan Banten
  11. Pelabuhan Tanjung Uban
  12. Pelabuhan Balikpapan
  13. Pelabuhan Banjarmasin
  14. Pelabuhan Sorong
  15. Pelabuhan Manggar
  16. Pelabuhan Ambon.

    sumber: detik.com/bisnis.com/antara

Operator perlu perhatikan kontener domestik

adil karim
adil karim

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak optimalisasi fasilitas eks terminal 2 Jakarta International Container Terminal (JICT) guna mendukung kelancaran arus barang dan waktu tunggu kapal atau waiting time di Pelabuhan Tanjung Priok.

JAKARTA (alfi): Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, saat ini fasilitas eks terminal 2 JICT di pelabuhan Priok tersebut tidak termanfaatkan secara komersial atau idle.

Dia memperoleh informasi bahwa saat ini fasiltas dermaga dan lapangan container (CY) terminal 2 tersebut sudah diserahterimakan pengelolaan operasinya kepada Pelindo II Tanjung Priok.

Sebelumnya,fasilitas yang memiliki draft sekitar – 9 meter low water spring (LWS) itu dikelola operasikan Hutchison Port Indonesia (HPI) dan Pelindo II melalui PT.Jakarta International Container Terminal (JICT).

Namun saat ini JICT hanya mengelola terminal 1 pasca adanya perubahan kontrak pengelolaan terminal peti kemas di pelabuhan Priok, pada akhir tahun lalu.

Pantauan Bisnis, fasilitas dermaga yang mampu melayani sekurangnya tiga kapal sekaligus tersebut saat ini hanya sesekali disinggahi untuk kepentingan sandar kapal-kapal tamu negara maupun kapal militer.

“Waktu dikelola bersama masih ada kapal kontener feeder internasional yang singgah di terminal tersebut dengan ukuran dibawah 1.000 TEUs. Tetapi saat ini fasilitas tersebut idle seharusnya kondisi ini tidak boleh dibiarkan.Sebab fasilitas itu kini merupakan milik Pelindo selaku BUMN kepelabuhanan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/5).

Adil mengatajan, sangat memungkinkan jika fasilitas eks terminal 2 JICT itu dioptimalkan guna melayani kegiatan pengapalan dan bongkar muat kontener domestik/antar pulau yang saat ini belum memdapat perhatian serius dari operator pelabuhan.

“Selama ini operator di pelabuhan Priok terlalu hanya fokus pada layanan kapal dan bongkar muat kontener internasional. Sedangkan layanan kontener domestik kurang mendapat prioritas,sehingga sering terjadi antrean kapal domestik di pelabuhan itu,”paparnya.

Adil menyebutkan,waiting time kapal kontener domestik juga memengaruhi kelancaran arus barang sebab banyak barang impor yang juga harus diangkut lanjut pengapalan tujuan antar pulau, begitupun kargo ekspor yang berasal dari daerah lain yang dikapalkan terlebih dahulu ke Priok sebelum proses pengapalan tujuan ekspor.

ALFI, kata dia, berharap Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo II sebagai operator pelabuhan Priok dapat mencarikan jalan keluar dengan melibatkan seluruh asosiasi pelaku usaha di Priok untuk mengoptimalkan fasilitas eks terminal 2 JICT itu.

Dikonfirmasi Bisnis, Dirut PT.Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), Arif Suhartono mengatakan, terkait pengelolaan dan operasional eks terminal 2 JICT oleh PTP masih menunggu selesainya proses legal.

Sementara itu, Kepala Kantor OP Tanjung Priok Jakarta, Bay M.Hasani mengatakan, instansinya akan mendorong pengoptimalan fasilitas eks terminal 2 JICT di pelabuhan Priok.

“OP Priok segera layangkan surat ke Pelindo II untuk mempertanyakan hal tersebut.Juga akan melibatkan pengguna jasa terkait dalam rangka bagaimana mengoptimalisasi fasilitas itu,” ujarnya.

Bay menegaskan, seluruh fasilitas dan pelayanan di pelabuhan harus bisa dioptimalkan dalam mendorong kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik.”Jangan sampai ada fasilitas yang idle,” tuturnya.

Sementara Dirut Pelindo II/IPC, Elvyn G.Masassya belum mau berkomentar banyak mengenai optimalisasi fasilitas eks terminal 2 JICT di Pelabuhan Priok.

“Saya sedang orientasi/konsolidasi untuk memetakan seluruh masalah. Baru dua pekan saya joint di Pelindo II. Nanti setelah terpetakan akan saya infokan semua,”ujar Elvyn kepada Bisnis (16/5)

 sumber: bisnis.com

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya