Rilis Media

Tol Layang Kelapa Gading-Pulo Gebang Dioperasikan, Pelaku Logistik Inginkan Tarifnya Terjangkau

ALFIJAK – Pelaku usaha logistik di DKI Jakarta mengapresiasi mulai beroperasinya Jalan Tol Layang Dalam Kota Jakarta Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer.

Jalan tol tersebut merupakan bagian dari pembangunan enam ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, selain dapat mempercepat pergerakan masyarakat, akses jalan Tol tersebut dapat meningkatkan akselarasi kegiatan distribusi logistik Jabodetabek, khususnya dari kawasan Tanjung Priok ke wilayah Bekasi dan sekitarnya.

“Seperti diketahui bahwa di wilayah Bekasi, cukup banyak aktivitas pabrik dan Industri maupun logistik. Akses jalan Tol tersebut berbatasan langsung antara Jakarta dan Bekasi. Hal ini tentu akan sangat membantu pergerakan distribusi logistik antar wilayah,” ujarnya pada Senin (23/8/2021).

Adil mengatakan, idealnya kawasan Jabodetabek terintegrasi dalam akses tol langsung guna memudahkan pergerakan orang maupun barang.

“Yang tak kalah pentingnya, mohon diperhatikan soal tarif tol-nya agar terjangkau, sebab  kalau mahal tidak membuat biaya logistik menjadi turun secara signifikan. Artinya jangan sampai tarifnya mahal sehingga bukan menjadi pilihan walaupun kita mengetahui investasinya tidaklah kecil,” ucap Adil Karim.

Dia mengingatkan hal tersebut agar tidak terulang kembali enggannya armada truk logistik untuk memanfaatkan akses tol langsung Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu lantaran tarifnya dinilai memberatkan trucking.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Layang Dalam Kota Jakarta Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer, pada Senin (23/08).

“Alhamdulillah, pada pagi hari ini Jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer telah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Jokowi dalam acara peresmiannya yang disiarkan melalui video youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/08).

Dengan beroperasinya Jalan Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang dapat meningkatkan kecepatan disribusi logistik dan daya saing komoditas perekonomian di kawasan tersebut.

“Kita harapkan dengan telah selesainya Jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer ini kecepatan distribusi logistik akan semakin baik,” ujar Presiden.

Jalan Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus Marunda dan terhubung juga dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Hal itu tentu saja akan memperkuat, meningkatkan daya saing, serta memudahkan mobilitas masyarakat di Jakarta.

“Juga utamanya mobilitas orang di Jakarta akan semakin baik, mobilitas barang antara kota Jakarta dengan sekitarnya juga akan semakin baik,” ujar Presiden.

Pembangunan jalan tol ini menggunakan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Presiden Jokowi berharap skema-skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi, di pelosok tanah air.

“Sehingga akan mampu mengatasi ketimpangan antar daerah, antar provinsi dalam pembangunan infrastruktur dan kita harapkan akan mempercepat konektivitas nasional kita,” ungkapnya.

Enam ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pembangunan jalan tol tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tahap 1 sepanjang 31,2 kilometer yang terdiri dari Seksi A Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer, Seksi B Semanan-Grogol sepanjang 9,5 kilometer dan Seksi C Grogol-Kelapa Gading sepanjang 12,4 kilometer.

Adapun total nilai investasi pembangunan tahap 1 Seksi A yaitu ruas Kelapa Gading-Pulo Gebang sebesar Rp 20,73 triliun dengan kontraktor pelaksana PT Jaya Konstruksi Tbk-PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau KSO.

Rilis Media

Usulan ALFI untuk Mengatasi Kelangkaan Peti Kemas & Kelancaran Logistik Ekspor Impor

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan beberapa usulan kepada  Pemerintah untuk  mengatasi persoalan kelangkaan peti kemas guna  mendorong kelancaran arus barang ekspor impor.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan kelangkaan petikemas   ini harus dicarikan solusi karena telah  mendorong kenaikan harga  freight yang sangat ekstrim pada sejumlah rute pengiriman internasional dan  mengakibatkan  kenaikan harga logistik.

Usul ALFI itu yakni: Pertama, mengoptimalkan utilisasi perputaran peti kemas dengan mengupayakan pengeluaran atau pemanfaatan peti kemas dengan status un-clearence (belum ada clearance) di setiap terminal Pelabuhan.  Kemudian, pihak pelayaran juga secara transparan menyampaikan laporan lebih awal kepada eksportir dan instansi terkait jika memang kapasitas muat mereka bermasalah atau sudah penuh booking oleh eksportir.  Kapasitas muat kapal utamakan peti kemas isi barang bukan peti kemas kosong (reposition).

Kedua, diberikan relaksasi / kemudahan untuk pengalihan barang ekspor / finished goods dari pabrik ke gudang logistik, jika pabrik ada fasilitas pabean (KB atau  KITE) maka telah di dukung pihak BC untuk memberikan kemudahan proses ijin relokasi sementara ini dari KB / KITE ke lokasi gudang PLB, TPS atau TLDDP (gudang umum dengan jaminan). Selain itu, pengendalian teknis sarana muat peti kemas dan ketersediaan peti kemas  dapat diawasi dan dimonitor oleh instansi terkait maupun pengguna jasa.

Ketiga, optimalisasi keterlibatan pelaku logistik swasta nasional untuk mendukung proyek infrastruktur pemerintah. Dalam kaitan ini, percepatan dan kemudahan perijinan kegiatan berusaha segera dapat dirasakan pelaku usaha tanpa mengabaikan kepentingan negara yang lebih besar (praktik monopoli, larangan / pembatasan ekspor / impor dan sebagainya).

Keempat, pemberian subsidi kepada eksportir, khususnya komoditas yang memiliki daya saing tinggi (RCA >1) sehingga mampu mengubah cara pembayaran ekspor dari FOB menjadi CIF dan memiliki bargaining terhadap buyer di luar negeri.

Kelima, memberikan subsidi kepada operator pelayaran sehingga mau melakukan repositioning (repo) kontainer kosong yang masih tertahan di beberapa tempat.

Di sisi lain,  menurut kajian ALFI , sedikitnya  terdapat tujuh sumber masalah penyebab  kelangkaan peti kemas yakni;

Pertama, shipping dengan kontainer / peti kemas diperlukan untuk aktivitas ekspor impor komoditas yang berupa produk jadi. Aktivitas ekspor komoditas SDA Indonesia seperti Batubara dan CPO tidak menggunakan kontainer, namun menggunakan Bulk Dry Cargo atau Bulk Liquid Cargo.

Kedua, ketersediaan kontainer di suatu negara salah satunya bergantung pada frekuensi impornya. Kontainer cenderung banyak bergerak ke Amerika seiring dengan impornya yang tinggi, sementara di Indonesia lebih sedikit.

Ketiga, selama pandemi COVID-19, terjadi penurunan impor Indonesia yang berakibat lebih sedikitnya kontainer yang masuk ke Indonesia. Dengan keterbatasan kontainer, pelaku usaha eksportir dan importir di Indonesia merasa kelangkaan kontainer, terutama ukuran 40 feet/ 40 feet highcube. Lebih lanjut, tekanan kenaikan biaya angkut tidak dapat mengkompensasi nilai tambah komoditas yang di ekspor.

Keempat, operator shipping line memberi klien free time window atau waktu ekstra secara gratis untuk menyimpan kargo mereka di dalam peti kemas di pelabuhan untuk mempertahankan hubungan bisnis.

Kelima, operator shipping line di Amerika Serikat mengurangi free time window  tersebut dan membebankan biaya tambahan  pembongkaran kontainer untuk mendorong kontainer kembali ke Asia secepat mungkin untuk pengiriman berikutnya.

“Namun, importir AS tidak dapat menemukan kapasitas truk yang cukup untuk mengosongkan kontainer,” ucap Yukki.

Keenam, para pelaku eksportir Asia menekan harga dengan memesan kontainer di muka, memesan ruang di kapal, dan menegosiasikan tarif dengan menggunakan kontrak kontainer yang terhubung dengan indeks dan alat manajemen risiko.

Ketujuh, pemerintah Tiongkok melakukan intervensi harga dan meminta Costco (perusahaan container milik Tiongkok dengan market share dunia 35%) untuk menahan harganya yang diharapkan dapat menahan kenaikan harga kontainer.

Menurut Yukki, hal ini semakin diperparah karena selama masa Pandemi terjadi aktivitas penurunan impor Indonesia yang menyebabkan kelangkaan kontainer terutama 40 feet untuk ekspor.

“Impor Indonesia yang lebih kecil tersebut menyebabkan rendahnya jumlah kontainer yang masuk ke Indonesia, selain itu terjadinya ketidakseimbangan arus kontainer ekspor dan impor Amerika Asia menaikkan harga container,” tuturnya.

Dia mengatakan, berdasarkan kondisi-kondisi tersebut kelancaran arus barang ekspor dan Impor di Indonesia dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 saat ini masih harus berhadapan dengan isu-isu dilapangan, yaitu: soal kelangkaan peti kemas (shortage container), tidak tersedianya space di kapal (full book).

Disamping itu, isu penumpukan barang ekspor dilokasi pabrik yang bisa mengakibatkan stop produksi, serta lemahnya ekosistem data/komunikasi antar pelaku moda transport, pemilik barang, forwarder, dan Instansi/Lembaga Pemerintah terkait.

Yukki mengatakan, meskipun begitu, situasi kelangkaan kontainer yang juga dialami  negara-negara di dunia diperkirakan akan mulai berkurang hingga akhir 2022. Apalagi, Indonesia termasuk negara yang dinilai paling siap menghadapi persoalan tersebut. Karena tidak mengalami lockdown dalam mengatasi Pandemi.

Selain masalah kelangkaan kontainer,  ALFI  telah menerima sejumlah  laporan berupa  kendala terkait  masalah di sektor logistik seperti tidak tersedia space di kapal karena full book, bahkan sempat ada penumpukan barang ekspor di lokasi pabrik yang bisa mengakibatkan stop produksi, hingga masih lemahnya ekosistem data di antara pelaku moda transportasi, pemilik barang, forwarder, dan instansi terkait.

“Di sisi lain, kelancaran arus barang ekspor dan impor serta pembiayaannya dalam situasi pandemi yang dialami dunia saat ini menjadi kunci meningkatkan kinerja ekspor nasional,” ujar Yukki. (*)

Rilis Media

Layanan Logistik, Aplikasi Sitolaut Terintegrasi dengan Digital BRI

ALFIJAK – Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut berkolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mengintegrasikan aplikasi Sitolaut dengan layanan perbankan digital BRI yaitu aplikasi BRISTORE dan BRIVA Web Service.

Integrasi ini diharapkan semakin memperlancar distribusi logistik dan mengoptimalkan program tol laut, khususnya di daerah tertinggal, terluar, terdalam dan perbatasan (3TP).

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dan Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN BRI Agus Noorsanto, yang disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Dengan integrasi aplikasi Sitolaut dengan salah satu Bank BUMN yang memiliki nasabah BRI hingga pelosok daerah sampai ke tingkat desa ini, diharapkan dapat memperluas informasi tentang tol laut kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha di wilayah 3TP.

Melalui integerasi Sitolaut dengan BRISTORE ini, dapat mempermudah pendaftaran melalui aplikasi tol laut bagi para pelaku usaha yang akan mendaftar sebagai penyedia barang dan pengirim barang yang memanfaatkan kapal tol laut. Sementara, melalui layanan BRIVA dapat memudahkan pembayaran pesanan kontainer kapal tol laut dari pengirim barang kepada operator kapal.

“Ini merupakan langkah yang baik dalam upaya kita untuk menjangkau end user atau pedagang terkecil yang berada di daerah yang dilayani oleh rute tol laut. Mereka bisa pesan barang langsung melalui gawainya. Ini dilakukan untuk menghindari monopoli dari pihak-pihak tertentu yang membuat harga-harga barang dari tol laut ini tidak kompetitif,” jelas Menhub.

Menhub meminta layanan ini diintensifkan di titik-titik daerah 3TP seperti di NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Menhub berharap, layanan ini dapat menjangkau para pelaku usaha UMKM, sehingga dapat membantu mereka untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi yang riil terhadap kegiatan ekonomi nasional.

Menhub berharap, kerja sama ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah 3TP, sesuai dari tujuan program tol laut yaitu untuk memperlancar distribusi logistik dan menghilangkan disparitas harga di daerah-daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Dengan adanya kolaborasi ini, juga diharapkan dapat memperluas informasi tentang tol laut kepada masyarakat pelaku usaha di daerah 3TP, yang diharapkan dapat berperan serta mengirimkan hasil bumi atau hasil komoditinya sehingga dapat mengoptimalkan muatan balik tol laut.(*)

Rilis Media

ALFI Raih Re-Validasi Pertama dari FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management

ALFIJAK – Dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Logistics dan Supply Chain Management (Rantai pasok), ALFI terus berupaya mensejajarkan pelaku-pelaku dan pemangku kepentingan serta mendorong agar memiliki value chain di dalam mobilitas pergerakan barang dan Rantai pasok.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan ALFI Institute memperoleh yang pertama Re-validasi dari FIATA Logistics Institute, Geneva- Switzerland pada tanggal 26 Juli 2021 dari FIATA Logistics Institute (FLI), yang merupakan payung pendidikan global dalam bidang Logistik & Rantai pasok dunia.

Ketua Umum DPP ALFI/AFFA , Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, Re-validasi FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan Capacity Building dan Profesionalisme melalui pendidikan Logistics & Rantai pasok di Indonesia dan merupakan pengakuan global dan status dari internasional FIATA Diploma guna kepentingan perkuatan pilar dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional dalam bidang Logistics dan Rantai pasok/Supply Chain Management.

Indonesia memperoleh validasi pertama FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management merupakan negara ke 16 sejak tahun 2016 yang memperoleh Akreditasi di seluruh dunia dan tidak semua negara mendapatkan Akreditasi pendidikan bertaraf global dari FIATA Logistics Institute (FLI).

Tentunya pendidikan ini dapat di manfaatkan bagi pemangku kepentingan dan Rantai pasok di Indonesia guna meningkatkan peran dan eksistensinya di Indonesia guna melihat peluang-peluang untuk pengembangan ke Rantai pasok serta memiliki kesejajaran dengan pelaku rantai pasok global melalui pendidikan.

“Sehingga dapat memberikan layanan peningkatan efisiensi dan efektifitas dan inovasi bagi semua pihak dan pelaku Logistics dan Rantai pasok, dan dapat  memahami peran dan kedudukannya sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun profesionalisme SDM Indonesia unggul,” ucap Yukki, pada Selasa (27/7/2021).

M. Supriyanto, Direktur ALFI Institute mengemukakan, pendidikan FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management (FIATA-FHDSCM) ini merupakan Higher Education Level yang dapat di ikuti oleh pemangku kepentingan baik Logistics dan Industri/manufaktur serta entitas lainnya yang berkaitan dengan Logistik dan Rantai pasok.

Selain itu ALFI Institute pun menyelenggarakan pendidikan FIATA-Diploma in Freight Forwarding merupakan pengakuan Diploma bertaraf internasional untuk membangun perkuatan SDM Indonesia melalui pendidikan vokasi yang bertaraf global.

“Dalam waktu dekat pendidikan FIATA FHDSCM ini akan di tawarkan kepada semua pihak dalam dalam bentuk daring/online dalam upaya meningkatkan nilai tambah SDM Indonesia dalam bidang Logistik dan Rantai Pasok di Indonesia,” ujar Supriyanto.(*)

Rilis Media

ALFI Mendukung Perpanjangan PPKM Darurat & Apresiasi Masukan KADIN

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan mendukung perpanjangan penerapan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Sebelumnya, Pemerintah RI juga telah memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 s/d 20 Juli 2021 guna meredam laju Pandemi Covid-19 di tanah air.

Dalam kaitan ini, Presiden RI Joko Widodo , juga telah meminta semua pihak agar bisa bekerjasama dan bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. “Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujar Presiden.

Pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp.55,21 Triliun, berupa: bantuan tunai,  bantuan sembako, bantuan kuota internet dan  subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta Usaha Mikro.

“Saya sudah memerintahkan kepada para Menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa, untuk bersatu padu melawan Covid-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19. Dan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” ujar Presiden.

Merespon hal tersebut, Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, mendukung yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan upaya dan solusi bersama untuk menekan penularan Covid-19 serta mempertahankan roda perekonomian nasional.

“Kami sebagai pelaku usaha di sektor logistik, dapat memahami kebijakan yang di ambil Pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli mendatang. Opsi ini tidak bisa kita hindari meskipun bagi kami inipun sangat berat,” ujar Yukki, pada Rabu (21/7/2021).

Dia mengatakan, ALFI akan selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan forwarder dan logistik di Indonesia untuk mendukung kebijakan perpanjangan PPKM Darurat itu dengan komitmen mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dalam setiap aktivitas usahanya.

“ALFI siap mendukung hal itu. Kami tidak pernah bosan untuk menyampaikan kepada usaha bidang Logistik dan Transportasi di Indonesia untuk selalu berkomitmen pada protokol kesehatan,” paparnya.

Yukki menegaskan, dalam pandangan pelaku usaha, PPKM Darurat tentu sangat berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha, serta efek domino yang ditimbulkan yaitu penurunan kegiatan ekonomi pasar domestik secara keseluruhan.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini kita semua agar bersikap tenang tidak resah dan panic buying,” paparnya.

Oleh karenanya, imbuh Yukki, ALFI merespon positif adanya usulan KADIN ke Pemerintah RI dalam perpanjangan PPKM Darurat itu.

Menurut Yukki, pasalnya apa yang disampaikan KADIN tersebut merupakan kondisi nyata dunia usaha saat ini dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir 18 bulan terakhir ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pelaku ekonomi mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk meredam laju pandemi. Arsjad mengatakan ada beberapa masukkan kepada pemerintah, yaitu:

Pertama, mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor, untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% karyawan operasional dan 25% karyawan penunjang operasional, apabila sudah melakukan vaksinasi minimal dua kali untuk seluruh karyawannya. Dalam hal ini, perusahaan harus tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara berkala pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kedua, mengizinkan industri manufaktur sektor non esensial serta industri penunjangnya untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% karyawan operasional dan 10% karyawan penunjang operasional serta tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat, dengan catatan karyawan yang masuk pada perusahaan sektor tersebut telah divaksinasi minimal dua kali dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kemenperin.

Ketiga, pemerintah dapat mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, baik melalui program proteksi sosial yang dieksekusi dengan cepat maupun insentif ekonomi untuk dunia usaha yang memadai.

Keempat, pemerintah juga perlu mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu dan melakukan komunikasi satu pintu, sehingga menciptakan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat.

Kelima, pemerintah perlu mendesain stimulus produktif bagi dunia usaha, selain kesehatan dan bantuan sosial. Hal ini diperlukan karena pengusaha juga memiliki kewajiban untuk mencicil pinjaman, membayar operasional perusahaan dan membayar gaji karyawan.

Untuk memperkuat langkah tersebut, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang kuat terhadap sejumlah kebijakan, seperti implementasi POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Keenam, mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada daerah-daerah yang merupakan area perindustrian dan perdagangan, dengan menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat (fasyankes) yang dapat bergerak cepat dan mempunyai P-Care Vaksinasi oleh BPJS.

Rilis Media

ALFI DKI : Perbaikan Sistem CEISA Kepabeanan Molor, Pebisnis Tekor

ALFIJAK – Pelaku usaha forwarder dan logistik di pelabuhan Tanjung Priok, kecewa dengan tidak adanya kepastian kapan sistem CEISA kepabeanan ekspor impor bisa berfungsi normal kembali.

Adil Karim, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengatakan mayoritas perusahaan anggota ALFI yang berkegiatan memproses dokumen ekspor impor melalui sistem CEISA, hingga siang hari ini, Selasa (13/7/2021), tidak bisa terproses.

Akibatnya, kata dia, kegiatan ekspor impor melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu, saat ini terancam stagnasi lantaran layanan tersebut terhenti sejak pekan lalu hingga hari ini, Selasa (13/7).

ALFI juga menilai gangguan CEISA kali ini merupakan kejadian terburuk setelah migrasi ke data centre (DC) Pusintek pada tahun 2013.

Dia mengatakan, Sistem Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, mengalami trouble sejak Kamis pekan lalu hingga sekarang ini, atau sudah berlangsung selama enam hari.

“Namun kami melihat belum ada solusi yang mumpuni oleh pihak Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu terhadap masalah itu. Bahkan penjelasan konkret dari instansi itu juga hingga kini tidak ada. Padahal ratusan dokumen ekspor impor yang diajukan melalui sistem CEISA tidak bisa diproses. Mayoritas perusahaan anggota ALFI juga mengeluh soal ini,” paparnya.

Setidaknya, kata dia, sudah ada tiga kali pemberitahuan dari CEISA Command Centre sejak sistem itu bermasalah.  Awalnya, pelaku usaha hanya diberitahukan bahwa perbaikan sistem CIESA akan rampung pada Selasa (13/7) dini hari, namun molor lagi dan diinfokan akan rampung pada pukul 13.00 WIB dihari yang sama.

“Namun, pada  Selasa Siang (13/7) pada pukul 14.07 Wib, CEISA Command Centre kembali menginformasikan bahwa pengaktifan sistem itu ditunda sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan. Pelaku usaha dilapangan sekarang ini terombang-ambing, tidak jelas apa solusinya untuk layanan ekspor impor tersebut,” ujarnya.

Adil mengatakan, seharusnya Ditjen Bea Cukai Kemenkeu tidak gegabah dalam mengupgrade sistem CEISA tanpa ada backup sistem itu terlebih dahulu.

“Jelas ini upgrade sistem ada yang tidak beres, kok sudah enam hari tidak rampung-rampung. Seharusnya kalau infrastruktur web bases CEISA 4.0 belum firm atau memadai jangan melangkah dulu ke CEISA 4.0. Kita semua pelaku usaha logistik sekarang yang kena imbasnya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap munculnya biaya tambahan seperti storage dan clossing time?. Apa pemerintah mau menanggung itu semua ?,” ujar Adil.

ALFI juga menyayangkan sikap Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu yang hingga kini tidak memberikan penjelasan resmi terhadap gangguan CEISA yang telah berlangsung selama 6 hari itu, padahal ini merupakan masalah nasional, bukan cuma di pelabuhan Tanjung Priok.

CEISA Command Center pada Selasa siang kembali mengumumkan bahwa s<span;>ehubungan dengan penympurnaan proses Switch Over sistem CEISA ke Disaster Recovery Center (DRC), bersama ini diinfomasikan pengaktifan sistem CEISA ditunda untuk sementara waktu.

Dokumen Impor, Ekspor, dan TPB yang sudah terkirim akan tetap diselesaikan melalui sistem CEISA. Direktorat IKC akan memberikan informasi data tersebut melalui file Excel.

Terhadap dokumen yang belum dikirim untuk dilayani secara Manual sebagaimana sebelumnya sesuai dengan keadaan Kahar yang sedang berlangsung saat ini.(*)

Rilis Media

ALFI Mendukung Pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa & Bali 3 s/d 20 Juli

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah RI mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali yang berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

PPKM Darurat diputuskan Presiden RI Joko Widodo, untuk menekan tingkat penyebaran virus Covid-19, dengan cara membatasi mobilitas masyarakat.

Dukungan ALFI tersebut juga sejalan dengan himbauan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kepada semua pihak termasuk para pengusaha untuk mendukung pemberlakuan PPKM Darurat tersebut.

Ketua DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengemukakan semua pihak kini berikhtiar, dengan PPKM Darurat diharapkan penyebaran virus bisa ditekan, hal itu bisa menjadi modal yang sangat berharga untuk memulihkan kondisi ekonomi bangsa.

“Marilah bersama-sama kita sukseskan PPKM Darurat 3 s/d 20 Juli. Hal ini menjadi bagian penting di tengah menghadapi dua peperangan sekaligus yakni perang di bidang ekonomi yang antara lain diakibatkan oleh pandemi Covid-19, dan perang di bidang kesehatan yang ke duanya saling terkait,” ujar Yukki, melalui siaran pers-nya, Senin (5/7/2021).

Dia juga mengimbau kepada seluruh perusahaan anggota ALFI di seluruh Indonesia untuk menyukseskan PPKM Darurat selama dua pekan kedepan tersebut.

Yukki mengakui, sektor logistik juga merupakan salah satu sektor yang turut terdampak akibat Pandemi yang telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun ini.  “Marilah kita berupaya bersama-sama untuk bisa mengatasi masalah ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi dua peperangan sekaligus yakni perang di bidang ekonomi yang antara lain diakibatkan oleh pandemi Covid-19, dan perang di bidang kesehatan yang ke duanya saling terkait.

“PPKM Darurat adalah bagian dari kita perang melawan Covid-19. Untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia kita juga harus menang dalam perang tersebut,” ucapnya.

Oleh karena itu Kadin  mengimbau semua pihak, termasuk pengusaha yang merupakan pejuang ekonomi untuk bersatu dan bergotong royong ikut mensukseskan PPKM Darurat.

Rasjid mengatakan, semua usaha yang terkait dengan kesehatan mari kita ambil bagian nyata dalam perang ini, memastikan semua kebutuhan kesehatan masih dalam harga yang wajar sehingga masyarakat dapat membeli.

“Masyarakat  juga diharapkan membeli semua barang sesuai kebutuhan,” ujar Arsjad Rasjid, Minggu (4/7/2021).

Dia meyakini, jika tingkat penyebaran virus sukses ditekan serendah-rendahnya, maka kedepannya kita bisa lebih maksimal lagi bekerja di bidang kita masing-masing. Pada akhirnya, kita bisa lolos dari keadaan ekonomi saat ini.

Arsjad Rasjid mengakui, bahwa tidak mudah untuk menjalani PPKM Darurat, sebagai pengusaha, ia mengaku juga merasakan dampak dari pandemi termasuk PPKM Darurat yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali saat ini.

“Kita semua merasakan dampaknya. Pengusaha besar, pengusaha kecil, termasuk para karyawan, juga merasakan dampaknya. Kami akui, hal ini tidak mudah. Tapi ini adalah bagian perjuangan kita, untuk sama sama berusaha agar kita semua bisa hidup normal, agar ekonomi Indonesia bisa seperti sedia kala,” terangnya.

Namun demikian, ia mengimbau agar para pengusaha walaupun ikut merasakan dampak dari PPKM darurat untuk tidak mengabaikan kesejahteraan karyawan. Menurutnya biar bagaimanapun juga karyawan harus tetap sejahtera agar bisa maksimal ikut membantu perekonomian bangsa.

“Saya juga mengimbau kepada para pengusaha, agar hak-hak karyawan tetap dipenuhi. Biar bagaimanapun, kita butuh kontribusi dari semua pihak, termasuk para karyawan, untuk sama-sama membawa Indonesia keluar dari situasi ekonomi saat ini,” tegasnya.

Arsjad Rasjid menyampaikan, Kadin Indonesia akan membantu pengusaha, agar pemerintah bisa memberikan vaksin ekonomis bagi pengusaha berupa stimulus yang dapat meringankan beban mereka sesuai dengan industri dan kondisi daerah masing-masing.

Untuk itu, Kadin Indonesia juga tetap mendukung program vaksinasi Gotong Royong.(**)

Rilis Media

ALFI Jakarta Beberkan Solusi Menghindari Praktik Pungli di Priok

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan solusi perbaikan layanan jasa kepelabuhanan di Tanjung Priok guna menghindari terulangnya praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, solusi perbaikan masalah pungli mesti komprehensif, tidak melihat satu sisi saja (SDM) namun perlu melihat sisi pengawasan yang melekat dari manajemen operator terminal yang ada di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Solusi yang diusulkan ALFI tersebut, yakni;
Pertama, terhadap service level agreement/service level guarante (SLA/SLG) receiving dan delivery kontainer yang telah disepakati bersama pihak terminal dengan otoritas pelabuhan setempat dan pengguna jasa mesti betul-betul dijalankan serta transparan.

“Jika diperlukan dipasang pengumuman ditempat-tempat yang bisa dilihat publik terkait SLA/SLG itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghandle pergerakan perkontainer baik ekspor maupun impor,” ujar Adil Karim, pada Rabu (16/6/2021).

Kedua, adanya kepastian waktu action operator terminal pasca submit data yang sudah dilakukan oleh pengguna jasa.

“Misalnya saat pengguna jasa sudah melakukan submit data/dokumen impor-nya melalui sistem dan terbit pemberitahuan terkena jalur merah /PJM, seharusnya sudah dapat langsung direlokasi ke tempat yang telah ditentukan, supaya tidak terjadi antrean untuk proses pemeriksaan barang selanjutnya,” ucapnya.

Ketiga, mengoptimalkan fungsi fasilitas control tower room yang ada di masing-masing terminal guna lebih mendeteksi gerakan-gerakan yang terjadi dilapangan.

“Jika fasilitas alat pemantau nya dirasa kurang agar ditambah lebih banyak lagi sehingga dapat memonitor keseluruhan titik-titik di terminal,” paparnya.

Keempat, memanfaatkan kontak pengaduan atau call centre yang ada di terminal/pelabuhan termasuk untuk pengaduan jika pelayanan tidak sesuai dengan SLA/SLG.

Kelima, penyeragaman sistem digitalisasi untuk pelayanan pembuatan kartu import (SP2) atau kartu eksport untuk mengurangi antrean di kantor masing-masing terminal pelabuhan Tanjung Priok.

Keenam, mempercepat implementasi single Truck Identity Document (TID) dan menyiapkan terminal booking system (TBS) serta fasilitas buffer truk yang memadai di sisi Timur Pelabuhan Tanjung Priok.

“Soalnya saat ini buffer truk baru tersedia di sisi barat Tanjung Priok. Tambahan Buffer truk disisi Timur yang tujuannya untuk mengurai kemacetan di jalur arteri ke dan dari pelabuhan Priok sehingga diharapkan bisa menekan tingkat premanisme di jalan raya dari dan ke Priok,” tegas Adil Karim.

Ketujuh, khususnya untuk mengatasi  persoalan praktik pungli di depo kontainer yang ada di luar pelabuhan, agar operator depo membuat SLA/SLG pelayanannya dan wajib dipublikasikan kepada customernya serta dilakukan pengawasan yang melekat oleh manajemen depo.

“Juga perlu standarisasi fasilitas depo yang disesuaikan antara luasan lahan yang dioperasikan dengan jumlah peralatan dan fasilitas pendukungnya,” ujarnya.

Adil mengatakan, pada prinsipnya asosiasi pelaku usaha logistik sangat mendukung perubahan-perubahan ataupun perbaikan pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok.

“Momentum ini agar dijadikan introspeksi oleh semua stakeholders demi mewujudkan pelayanan jasa kepelabuhaan yang lebih baik lagi, sehingga meningkatkan daya saing produk nasional, menarik investasi dan mampu mendongkrak logistik performance indeks (LPI) RI,” paparnya.

Adil mengatakan, Indonesia akan masuk pada conectivity Asean pada 2025, oleh karenanya semua pihak mesti menyiapkan diri untuk itu.

Rilis Media

Bikin Efisien, Reaktivasi Layanan KA Logistik Priok-Surabaya Didukung

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung pengaktifan kembali (reaktivasi) angkutan logistik kereta api (KA) yang terintegrasi dengan terminal petikemas, yakni dari Tanjung Perak Surabaya tujuan Terminal Pasoso, Tanjung Priok Jakarta.

Selain dapat mengefisiensikan proses bisnis logistik layanan tersebut diyakini dapat mendukung kelancaran arus barang serta mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi di jalur distribusi dari dan ke kawasan Tanjung Priok.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, dengan reaktivasi tersebut maka pengguna jasa atau pebisnis logistik disajikan pilihan moda  yang terintegrasi dan diharapkan dapat memberikan efisiensi waktu.

“ALFI sangat mendukung langkah tersebut, sebab bagi pebisnis logistik layanan ini bisa menjadi pilihan moda transportasi barang terutama untuk tujuan Tanjung Priok, termasuk juga seperti ke Cilegon,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya.

Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu juga mengemukakan, kolaborasi BUMN antara PT PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai langkah konkret dalam mewujudkan program Pemerintah terkait kelancaran arus barang dan memacu kinerja logistik performance Indonesia (LPI).

Dia mengatakan dengan adanya reaktivasi jalur KA Logistik itu biaya logistik yang kini berkisar 21- 23% dari Produk Domestik Bruto atau PDB dapat ditekan hingga 17-20% secara nasional, dan layanan itu sebagai alternatif pilihan untuk pengguna jasa.

“Angkutan logistik melalui KA dapat memberikan nilai lebih untuk industri logistik dan kepelabuhanan nasional maupun industri pendukungnya (hinterland) sehingga terwujud konektivitas layanan logistik yang lebih baik,” ucap Yukki.

Sebagaimana diketahui, Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) meresmikan konektivitas rute KA angkutan petikemas dari Tanjung Perak Surabaya tujuan Terminal Pasoso, Tanjung Priok.

Hal itu ditandai dengan diberangkatkannya 10 rangkaian gerbong berkapasitas 20 TEUs dari pelabuhan Tanjung Perak menuju Tanjung Priok, pada Kamis (3/6/2021).

Layanan kereta api logistik menuju terminal petikemas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terakhir kali dioperasikan pada 30 Maret 2016. Dalam pengoperasian kembali, PT KAI telah melakukan sejumlah persiapan, seperti pengadaan material hingga penggantian jalan rel.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, reaktivasi jalur kereta api yang terintegrasi dengan Terminal Petikemas Surabaya selaras dengan visi KAI yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia.

Pengaktifan kembali angkutan kereta api logistik terintegrasi dengan terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya itu terjadi berkat kolaborasi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI beserta PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III dan anak usahanya PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS).

Melalui reaktivasi ini, kegiatan muat dan bongkar barang yang sebelumnya dilakukan di Stasiun Kalimas, maka jalur untuk proses bongkar/muat barang bisa juga lewat Terminal Petikemas Surabaya.

Integrasi jalur KA dan pelabuhan ini merupakan salah satu wujud implementasi MoU antara KAI dan Pelindo III pada November 2020 lalu.

“Kami atas nama KAI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pelindo III dan TPS atas semangat kolaborasi ini mewujudkan sinergi dalam bentuk konektivitas antara angkutan kereta api dan pelabuhan,” ungkap Didiek dalam keterangannya kepada pers, Jumat (4/6/2021).

Didiek menyatakan, reaktivasi angkutan logistik ini merupakan batu loncatan yang sangat penting. Sebab dengan diaktifkannya kembali pengoperasian angkutan logistik kereta api dari dan menuju terminal petikemas ini dapat memberikan nilai lebih untuk industri logistik dan kepelabuhanan nasional sebagai value creator dan membuat lebih kompetitif.

Usai dilakukan proses reaktivasi, Terminal Petikemas Surabaya, kini memiliki 2 jalur kereta api yang masing-masing mampu mengakomodir angkutan KA Barang Petikemas dengan rangkaian 10 GD, sehingga total kapasitas muat Terminal Petikemas Surabaya adalah 20 GD berkapasitas 40 twenty foot equivalent units (TEUs). Adapun komoditi yang dilayani di Terminal Petikemas Surabaya yaitu petikemas multikomoditi ekspor-impor.

Dengan terintegrasinya angkutan kereta api dengan pelabuhan ini, maka para mitra angkutan barang KAI kini dapat melakukan bongkar muat di Terminal Petikemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak.

Potensi angkutan barang dari wilayah Industri di Jawa Timur diharapkan juga dapat diangkut menggunakan kereta api karena sudah terintegrasi dengan pelabuhan. Misalnya dari Gresik, dimana jumlah potensi angkutan barang menggunakan kereta api dalam 1 tahun mencapai 377 ribu ton barang.

“Angkutan barang (petikemas) menggunakan kereta api juga dilakukan dari Cilegon Banten tujuan Surabaya, dan ini pun sudah berjalan,” ucap Didiek.

Dengan terintegrasinya jalur kereta api dengan pelabuhan, maka diharapkan dapat membuat para pelaku logistik semakin tertarik untuk mengangkut barang dengan kereta api karena angkutan barang dengan kereta api memiliki keunggulan seperti kapasitas, ketepatan waktu, keselamatan, dan keamanan.

“Kami berharap semangat sinergi, kolaborasi, dan konektivitas yang terintegrasi ini dapat sustain untuk membangun value added bagi industri logistik dengan cara lebih efisien. Sehingga biaya logistik nasional yang masih sekitar 23-26% secara nasional dapat mendekati negara-negara maju antara 8-12%,” ucap Didiek.(**)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya