Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

‘Dry port baru sebatas kurangi YOR’

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Pebisnis di Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan, pengalihan tujuan akhir kontener impor atau port destination dari Pelabuhan Priok Jakarta ke Cikarang Dry Port (CDP) Jawa Barat t selaku pelabuhan darat, dinilai tidak akan berpengaruh signifikan pada masa inap barang atau dwelling time.

Hal ini hanya berdampak pada berkurangnya yard occupancy ratio (YOR) di lapangan penumpukan peti kemas lini satu pelabuhan Priok.

Sekretaris Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, peran pelabuhan darat seperti CDP tidak akan berpengaruh pada penurunan dwelling time dan mengurangi biaya logistik di pelabuhan Priok, sebab fungsi fasilitas itu juga sebagai fasilitas komersial yang pada ujungnya menimbulkan biaya logsitik bagi pengguna jasa.

“Dengan adanya CDP sebagai port destination hanya mengurangi YOR di terminal peti kemas namun tidak berpengaruh pada dwelling time. Ini yang harus kami luruskan jadi jangan kemudian importi atau pemilik barang di giring untuk masuk ke CDP,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (26/9/2016).

Adil mengatakan, keberadaan CDP saat ini hendaknya tidak mengganggu proses bisnis logistik yang sudah berjalan sesuai aturan kepabeanan yang berlaku, sebab pilihan untuk menentukan port destination barang impor itu ditentukan oleh shipper dan consigne dengan mempertimbangkan lokasi akhir gudang importir.

“Kalau pabrik atau gudangnya ada di wilayah barat seperti Tanggerang, Cikande dan sekitarnya tidak mungkin importirnya memilih port destinationnya CDP. Pasti akan pilih port destinationnya Pelabuhan Priok agar lebih efisien dan hemat biaya,” paparnya.

Impor

Menurut Adil, pilihan port destination CDP untuk barang impor bisa dimaklumi terhadap barang-barang impor yang dimiliki oleh importir yang lokasi fasilitas gudang akhirnya berada di Cikarang dan sekitarnya.

Sebab, imbuhnya, biaya penanganan barang impor dari pelabuhan asal hingga tujuan akhir atau port detination biasanya sudah termasuk dalam ocean freight.

“Jadi ini soal proses bisnis yang sudah dihitung detail oleh pemilik barang, tentunya mana yang lebih efisien pasti diambil tetapi jangan kemudian menggiring semua barang ke CDP karena justru akan menambah biaya logistik,” paparnya.

Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan, upaya mendorong fasilitas CDP sebagai solusi menekan dwelling time di Pelabuhan Priok merupakan hal yang kurang tepat.

“Tidak ada kaitannya peran CDP Jawa Barat itu dalam menekan dwelling time di Pelabuhan Priok. Sebab terbukti selama ini dwelling time Priok bisa di tekan karena ada Permenhub 117/2015 tentang relokasi barang impor yang sudah melewati batas waktu penumpukan,” ujarnya.

Taufan mengatakan, untuk mempercepat dwelling time di Pelabuhan Priok dari saat ini sudah mencapai rata-rata 3,2 hari menjadi kurang dari 3 hari, hendaknya di berlakukan service level agreement (SLA) dari setiap kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat dalam proses ekspor impor, dengan menerapkan single risk management.

Selain itu, kata dia, memberlakukan Indonesia National Single Window (INSW) secara benar, juga mendorong perusahaan pelayaran asing melalui agen-nya di dalam negeri menerbitkan dokumen delivery order (DO) online dan beroperasi 24/7.

“Importir juga mesti diberikan edukasi supaya mempercepat pengeluaran barangnya di pelabuhan,” ujar dia.

Sumber: bisnis.com

Bumi Laut bantah tidak kooperatif

hanjin
Hanjin

Biaya logistik nasional ikut terkerek naik lantaran perusahaan forwarder mengeluhkan kesulitan dalam menarik uang jaminan kontainer yang sudah disetorkan kepada agen pelayaran Hanjin Shipping di dalam negeri.

Perusahaan itu melakukan kegiatan pengangkutan peti kemas impor tetapi perusahaan pelayaran kargo terbesar Korea Selatan itu mengalami kebangkrutan.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan uang jaminan kontainer biasanya dibayarkan kepada perusahaan pelayaran global saat menebus delivery order (DO) untuk kegiatan impor melalui agen pelayaran di dalam negeri.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi jika terjadi kerusakan kontainer, termasuk jika terjadi kelebihan waktu pakai kontainer atau demurage.

Dia mengatakan besarnya uang jaminan kontainer impor itu bervariatif yakni Rp1 juta s/d 2 juta per boks, sedangkan untuk biaya demurrage rata-rata Rp1,5 juta per boks.

Menurut Adil, uang jaminan kontainer itu umumnya dikembalikan jika importasi sudah selesai dan kontainer sudah dikembalikan ke depo pelayaran. Namun, tambahnya, sekarang banyak forwarder yang hendak menarik uang jaminan kontainer di perusahaan keagenan Hanjin Shipping tidak bisa.

“Karena itu, pemerintah melalui instansi terkait harus segera turun tangan, sebab kondisi ini sudah menyebabkan kerugian pemilik barang di dalam negeri dan berimbas pada naiknya biaya logistik nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8/9/2016).

Adil mengatakan asosiasinya menerima banyak keluhan perusahaan forwarder di DKI Jakarta akibat sulitnya menarik kembali uang jaminan kontainer di pelayaran Hanjin Shipping melalui agennya di dalam negeri yakni PT BLS. “Alasan mereka sistem sedang off line. Ini tidak masuk akal dan sangat merugikan pemilik barang,” tuturnya.

Dia mengatakan saat ini ratusan kontainer milik Hanjin Shipping juga belum bisa dikeluarkan dari terminal peti kemas (TPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok. “Kondisi ini bisa menyebabkan pelabuhan padat,” ujarnya.

Dia mengatakan di Pelabuhan Priok kontainer ekspor Hanjin Shipping sudah tidak ada karena barang telah masuk kapal dan keluar pelabuhan sebelum adanya pengumuman pelayaran itu dinyatakan bangkrut pihak kurator.

Namun, kata dia, berdasarkan informasi manajemen TPK Koja, hingga kini masih ada 160 boks kontainer dan tidak bisa dikeluarkan karena seluruh kewajibannya belum diselesaikan oleh Hanjin Shipping melalui agen kapalnya di Indonesia yakni PT Bumi Laut Shipping (BLS).

Somasi & bantahan

Agen umum Hanjin Shipping untuk Indonesia, PT. Bumi Laut Shipping membantah pihaknya tidak bertindak kooperatif terhadap pihak freight forwarder terkait penghentian operasi mendadak dari maskapai pelayaran asal Korsel itu.

Demikian menurut surat bantahan (somasi) yang dikirimkan lewat kuasa hukum Bumi Laut, ASP & Partners kepada ALFI Jakarta dan bisnis.com kemarin.

“Kami selama ini melayani dan membantu para pelanggan maupun pemasok dan penyedia jasa di dalam mencari solusi penyelesaian masalah yang timbul akibat terhentinya operasi bisnis Hanjin  Shipping Co Ltd secara mendadak tersebut,” bunyi surat bernomor 092/ASP/IX/16 tersebut.

Sumber: bisnis.com/alfijakarta.com

 

Pelindo II bangun kanal ke Cikarang kejar pasar kargo Jabar

Pelindo II bangun kanal ke Cikarang kejar pasar kargo Jabar
Pelindo II bangun kanal ke Cikarang kejar pasar kargo Jabar

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan kecepatan produktivitas bongkar muat di terminal dan tersedianya market kargo ekspor impor yang cukup menjadi kunci utama agar terminal Kalibaru/NPCT-1 dapat disinggahi kapal berukuran besar atau mother vessel.

Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, fasilitas terminal Kalibaru atau New Priok Terminal Container One (NPCT-1) yang diproyeksikan mampu melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 13.000 hingga 15.000 TEUs, harus diikuti dengan peningkatan produktivitas bongkar muat serta giatnya mencari pasar kargo dari wilayah hinterland.

“Tanpa produktivitas bongkar muat yang bagus dan kargo yang memadai mustahil kapal besar akan mau singgah. Jadi pengelola NPCT-1 harus lebih gencar memarket fasilitas nya kepada pemilik barang di wilayah hinterland atau industry yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (29-8-2016).

Adil mengatakan, saat ini rata-rata tingkat produktivitas bongkar muat peti kemas di NPCT-1 mencapai 26 boxes/crane/hour (BCH) atau masih lebih rendah ketimbang di JICT dan TPK Koja yang rata-rata 28 BCH.

ALFI, kata dia, menyambut positif adanya NPCT-1 sebagai terminal peti kemas baru di pelabuhan Tanjung Priok untuk memberikan pilihan kepada pelaku usaha logistik di pelabuhan selain fasilitas terminal eksisting al; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dan Mustika Alam Lestari (MAL).

“Namun kuncinya kalau NPCT-1 mau bersaing dan menarik kargo lebih banyak, produktivitas BCH-nya juga harus di tingkatkan. Selain itu perlu komunikasi yang intensif dengan para asosiasi pelaku usaha di pelabuhan Priok,” tuturnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Dirut NPCT-1, Suparjo mengatakan bahwa saat ini produktivitas bongkar muat di terminal tersebut sudah lebih baik. “Saat ini rata-rata sudah mencapai 26 BCH,” ujarnya melalui telpon.

Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sodik Harjono mengharapkan keberadaan terminal baru NPCT-1 dapat mengurai persoalan kepadatan arus barang di pelabuhan Priok serta memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar pelabuhan.

“Produktivitas NPCT-1 harusnya bisa melebihi JICT dan TPK Koja, dan keberadaannya berpengarus positif bagi masyarakat di sekitar pelabuhan Priok,” ujarnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC menyatakan, dengan kehadiran NPCT1, diharapkan kapal peti kemas bermuatan besar tidak perlu lagi singgah di Singapura.

Menurut Direktur Utama PT Pelindo II, Elvyn G Masassya, pelabuhan yang secara komersial telah beroperasi sejak Kamis, 18 Agustus 2016 itu dibangun berdasarkan standar internasional dan steril.

NPCT1 memiliki luas lahan sekitar 32 Hektare dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun dengan total panjang dermaga 850 meter pada akhir 2016, dengan kedalaman -14 meter low wter spring (LWs).

Siapkan Rp3,6 triliun

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Massaya mengatakan pihaknya mempersiapkan sekitar Rp 3,6 triliun untuk membangun kanal yang menghubungkan Tanjung Priok ke Cikarang, Bekasi. Kanal sepanjang 40 kilometer tersebut nantinya akan dijadikan jalur bagi konteiner untuk langsung mendistribukan barang ke tempat tujuan.

Elvyn mengatakan kanal tersebut akan membuat efisiensi angkutan barang di Indonesia. Kanal Inland Waterways ini akan menggunakan sungai sebagai jalur angkut dagang. Kanal tersebut nantinya bisa dilewati kapal tongkang yang bisa mengangkut 150 kontainer.

“Kita siapkan Rp 3,6 triliun untuk bangun kanal. Dengan kanal itu akan menghilangkan kongesti dan arus barang lebih cepat,” ujar Elvyn di Kantor Menko Maritim, Jakarta, Senin (29/8).

Menurutnya, saat ini prosesnya tengah menanti persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebelum dilakukan pengerukan dan pelebaran daerah aliran sungai menjadi 50-100 meter, agar bisa dilalui kapal-kapal tongkang pengangkut kontainer.

Pembuatan kanal  ini pun menjadi salah satu rencana strategis Pelindo II tahun ini. Proyek ini sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yaitu Inland Waterways (Cikarang-Bekasi-Laut Jawa atau CBL), Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, dan Pelabuhan Kijing.

Lapor kesiapan

Elvyn G Masassya menyambangi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan. Pembicaraan ini guna melakukan perbaikan transportasi dan infrastruktur darat.

Elvyn mengaku pertemuan ini hanya dalam rangka melaporkan perkembangan PT Pelindo II (Persero) dalam rangka mendukung tol laut dan konektivitas khususnya antar pulau.

“Beliau memberi arahan bagaimana dipercepat proses konektivitas mengatasi constrain-constrain yang ada. Khususnya interland darat kalau barang datang ke pelabuhan kan harus dibawa ke darat,” ucapnya saat ditemui usai pertemuan di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Kemudian, Elvyn mengaku juga melaporkan kesiapan perseroan dalam mengoperasikan terminal baru Tanjung Priok yakni Pelabuhan Kalibaru atau New Priok Container Terminal 1. Selain itu, juga melaporkan kesiapan dalam membangun beberapa pelabuhan baru di Pantai Kijing, Kalimantan Barat dan Sorong, Papua.

“Membangun kanal memudahkan distribusi kontainer dari Priok ke Cikarang melalui jalur sungai. Saya laporkan itu, beliau berikan support,” tuturnya.

“Intinya sama konektivitas dan tol laut bagaimana Pelindo II lebih berperan mempercepat konektivitas termasuk gagasan operasikan sebagai pelabuhan yang selama ini di Kementerian Perhubungan, UPT, untuk kita kelola dan dikembangkan,” tambah dia.

Ambil alih pelabuhan

BUMN pelabuhan tengah mematangkan pemetaan untuk mengambilalih operasi sejumlah pelabuhan pemerintah yang berstatus Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam waktu dekat.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Orias P. Moedak mengatakan berdasarkan pemetaan pihaknya hanya akan mengambilalih pelabuhan UPT yang bersinggungan dengan wilayah kerja pelabuhan-pelabuhan milik perusahaan.

“Pelindo III hanya akan mengambil (pelabuhan) yang memang kami ada di sana. Kalau tidak ada, saya tidak mau ambil,” ujarnya, Senin (29/8/2016).

Alasannya, dia mengaku perusahaan sudah memiliki tenaga kerja yang cukup di sana sehingga tidak perlu menambah SDM baru untuk tempat yang baru. Selain itu, pengawasan terhadap pelabuhannya akan lebih mudah.

Berdasarkan pemetaan, Pelindo III akan mengajukan proposal pengambilalihan operasi di beberapa pelabuhan a.l. Probolinggo, Celukan Bawang, Bima, Maumere, Ende, Kupang, Kalabahi, Lembar dan Waingapu.

Lebih lanjut, dia mengaku tidak ada pelabuhan UPT di Kalimantan yang akan diambilalih. Berkaitan dengan model bisnis, dia mengatakan Pelindo III ingin sistemnya berupa bagi hasil dengan pemerintah atau kerjasama pemanfaatan (KSP).

“Kita ingin bagi hasil bukan bayar sewa,” tegasnya kepada Bisnis.

Namun, keinginan tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Direktur utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengaku perusahaannya sudah menetapkan untuk mengambilalih dua pelabuhan tahun ini.

“Sudah kami putuskan bahwa Pelindo I ambil dua pelabuhan UPT yaitu Pelabuhan Calang di Aceh dan Tanjung Buton di Riau,” ujarnya dalam pesan singkat kepada Bisnis.

Atas keputusan tersebut, dia menegaskan Pelindo I telah siap mengoperasikan dua pelabuhan UPT tersebut dalam waktu dekat, yakni kurang dari tiga bulan.

Untuk pelabuhan UPT lain, dia belum bisa mengungkapkan karena perlu proses dan waktu yang lebih lama untuk pengambilalihannya. “Yang lain perlu waktu atau baru bisa dioperasikan tahun depan,” katanya.

Pelindo II mengaku sudah mempertimbangkan mengambilalih pengoperasian sekitar empat sampai lima pelabuhan UPT. Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Massasya mengatakan pihaknya tengah melakukan peninjauan atas rencana mengelola pelabuhan yang ada di tangan Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, setelah peninjauan selesai barulah Pelindo II akan mengajukan pelabuhan mana saja yang akan diambilalih operasinya.

“Akan segera kita ajukan kepada Kemenhub, pelabuhan apa saja yang kita bisa kelelola. Salah satunya, misalnya, di Kalimantan Barat itu nama pelabuhan Sintete. Kita juga akan mengusulkan untuk mengelola pelabuhan Tanjung Batu dan beberapa pelabuhan pelabunan lain. Totalnya ada empat sampai lima pelabuhan,” ujarnya selepas kunjungan Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (27/8/2016).

Adapun selain pelabuhan tersebut, Elvyn mengungkapkan Pelindo II juga tertarik untuk masuk dan mengelola satu pelabuhan di Batam yang menjadi wilayah BP Batam.

Terkait bisnis model yang akan diambil, dia mengaku pihaknya masih harus mengkaji lagi lebih dalam karena ketika Pelindo II masuk ke pelabuhan tersebut maka perusahaan harus menanamkan modal untuk pengadaan alat.

“Ketika kita masuk di sana kita harus mengadakan peralatan. Kebutuhan peralatan ini tentu harus disesuaikan dengan lokasi pelabuhannya,” paparnya.

Secara umum, dia melihat sistem sewa menjadi pilihan model bisnis kerjasama yang paling memungkinkan dalam pengambilalihan operasional pelabuhan pemerintah ini. “Ya kalau sewa, kita bisa lihat prospek ke depannya bagaimana.”

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan pelabuhan UPT yang akan dikerjasamakan dengan BUMN adalah pelabuhan yang tidak memiliki Unit Pengelola Pelabuhan (UPP).

“Jadi ada KSOP. Misalnya, KSOP di Bima, dia regulator tapi punya dermaga juga yang sebelahnya ada Pelindo III. Daripada kita keluar cost yang besar, sementara pendapatan sebatas regulasi. Itu yang akan kita tawarkan,” ujarnya.

Dia mengatakan model bisnis tepat untuk situasi ini adalah kerjasama pemanfaatan (KSP). Dengan sistem ini, maka BUP BUMN harus membagi hasil pendapatan mereka. Contoh lain, Di Ambon, Pelindo IV memiliki dermaga yang bersebelahan dengan dermaga milik pemerintah. Padahal Hak Penggunaan Lahan (HPL) dermaga tersebut dimiliki oleh Pelindo IV.

Untuk kasus ini, Kementerian Perhubungan masih harus mempertimbangkan lebih lanjut model bisnisnya. Sejauh ini, dia memaparkan ada dua opsi, yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) atau KSP. Dengan model PMN, pihak Pelindo tidak perlu membayar sewa dan bagi hasil kepada pemerintah.

Namun, dia menegaskan dua model bisnis ini tetap mensyaratkan BUP BUMN untuk membayar biaya konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelabuhan tersebut.

Sejauh ini, dia mengaku Pelindo IV telah mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan untuk membicarakan model bisnis bagi pelabuhan di Ambon tersebut. “Mereka sih lebih senang aset-aset itu di-KSP-kan,” ujarnya.

Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo menuturkan model bisnis pengambilalihan operasi ini harus dikaji lebih dalam dengan BPK.

Dengan demikian, dia menuturkan perlahan Kementerian Perhubungan hanya akan fokus sebagai regulator dan mengoperasikan pelabuhan kecil yang belum diminati.

“Pelabuhan mana yang mau dikelola swasta dan mana yang mau dikelola Pelindo, ini sedang digarap. Sekarang bagaimana kita memetakan bersama-sama melihat kelayakan lokasi, aspek finansial dan aspek legalnya,” tegasnya, Jumat (26/8/2016).

sumber: republika.co.id/bisnis.com/okezone.com

 

 

 

Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini, layanan terpadu makin liar

Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini
Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini

Isu stagnasi, biaya logistik tinggi, dan dwelling time masih menjadi masalah klasik pelabuhan di Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II berkomitmen menjadikan pelabuhan sebagai smart terminal yang berbasis IT.

“Untuk saat ini, kami masih berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengaplikasikan Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok. Kami harapkan September sudah mulai beroperasi,” kata Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G. Masassya.

Menurut dia, pengalihan dari sistem manual ke online ini bermanfaat untuk mengurangi banyaknya prosedur birokrasi dan secara bertahap menghilangkan interaksi tatap muka antara pelanggan dan pengelola. Pelindo II juga sedang menggalakkan autogate (gerbang otomatis).

“Untuk masuk terminal sudah harus melewati sistem IT. Sehingga, mengurangi proses kegiatan di terminal dan menjadi lebih singkat,” ujar mantan orang nomor satu di BPJS Ketenagakerjaan ini.

Dia menjelaskan, seluruh hal yang terkait dengan jasa layanan pelabuhan harus memenuhi empat aspek utama. Pertama, kecepatan. Saat kapal datang lebih cepat, proses distribusi barang harus cepat. Kedua, akses. Pelabuhan harus bisa memudahkan kapal untuk merapat. Ketia, physical appearance. Dermaganya harus memadai, peralatan juga harus modern dan kelas dunia.

“Terakhir, friendly. Orang-orang di pelabuhan harus ramah dan ringan tangan. Saya punya obsesi bagaimana mengikis persepsi mengenai pelabuhan di Indonesia yang seram dan sangar,” katanya.

Pada tahun ini, Pelindo II menargetkan EBITA mencapai Rp 3-4 triliun. Hingga kuartal I-2016, realisasi telah mencapai Rp 1 triliun. Sepanjang tahun 2015, EBITDA tumbuh menjadi Rp 3 triliun dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun ini, kami berencana melakukan investasi baru dengan belanja modal sebesar Rp 5,9 triliun. Harapannya, aset IPC bisa mencapai Rp 46 triliun di akhir 2016,” ujar dia.

Elvyn menjelaskan, perusahaan tengah menyusun sejumlah langkah untuk menggenjot pendapatan dan menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Salah satunya, pembangunan Terminal Kalibaru (New Priok Container Terminal One-NPCT1).

“Kami telah melakukan trial operation Terminal Peti Kemas Kalibaru dengan lancar pada Januari-Mei 2016. Rencananya bisa beroperasi komersial penuh pada tahun ini,” katanya.

Kian liar

Pemilik barang meminta kepastian tarif layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) di Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini semakin liar dan membuat biaya logistik meroket bahkan berpotensi menguras devisa negara.

Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Achmad Ridwan Tento mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan rencana PT Pelindo II yang akan menyiapkan fasilitas logistik terpadu yang terintegrasi dengan hinterland/industri pelabuhan Priok. Namun, dia menilai yang mendesak saat ini dilakukan adalah mengatur tarif layanan kargo impor LCL di pelabuhan tersebut.

Dia mengatakan pengaturan tarif kargo impor berstatus LCL di Priok bisa diinisiasi oleh Kemenhub melalui Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo II selaku penyedia fasilitas dan operator di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu dengan melibatkan seluruh unsur pelaku usaha yang diwakili asosiasi terkait.

“Sudah sangat lama pemilik barang impor LCL di Priok itu dikenakan tarif liar di pelabuhan itu karena tidak ada patokannya. Sebab, pedoman tarif LCL yang ada saat ini sudah kedaluwarsa,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/8/2016).

Ridwan mengatakan di tengah gencarnya Pemerintahan Joko Widodo saat ini untuk menurunkan cost logistik dalam rangka meningkatkan daya saing komoditi nasional seharusnya juga dibarengi dengan pengawasan ketat oleh instansi berwenang di pelabuhan terkait tarif khususnya layanan kargo impor LCL tersebut.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan penataan dan pengaturan ulang komponen tarif layanan kargo impor berstatus LCL di Pelabuhan Priok sudah sangat mendesak dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kemenhub melalui OP Priok harusnya segera turun tangan dong. Masalah tarif LCL impor ini sudah waktunya diatur kembali dengan melibatkan asosiasi terkait,” ujarnya kepada Bisnis.

Dalam penelusuran Bisnis, masih ada forwarder konsolidator yang menangani layanan kargo impor LCL di Priok menagihkan sejumlah komponen biaya penanganan barang LCL tersebut di luar batas kewajaran dengan menyantumkan dalam invoice komponen a.l. biaya administrasi, agency fee, container freight station (CFS) charges, CAF, devaning, delivery order (D/O), document fee, biaya handling, dan pecah post umum.

Komponen dalam biaya penanganan kargo impor bersatatus LCL itu muncul diduga karena forwarder konsolidator di dalam negeri harus membayar refund atau pengembalian sejumlah uang kepada mitra forwarder konsolidator di luar negeri yang mengumpulkan kargo untuk diimpor ke Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam dokumen yang diperoleh Bisnis menyebutkan, besarnya refund bervariatif yakni untuk kargo impor LCL dari Shenzen-Jakarta berkisar US$210-US$250/CBM, Dalian-Jakarta US$220/CBM dan Shanghai-Jakarta sekitar US$175/CBM.

Dikonfirmasi Bisnis per telepon, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta I Nyoman Gde Saputra mengatakan instansinya siap menerima seluruh laporan pengguna jasa/pemilik barang yang dirugikan atas mahalnya tarif layanan kargo impor LCL di Priok.

“Silahkan laporkan ke instansi kami, bisa lewat e-mail atau langsung ke kami dan kalau ada data lengkapnya pasti kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Ketua Bidang Multimoda DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gagan Gartika mengatakan, pemerintah melalui OP Tanjung Priok harus turun tangan mengawasi tariff-tarif di pelabuhan Priok.

Dia mengungkapkan soal adanya permainan refund dari forwarder lokal ke forwarder luar negeri dalam layanan kargo impor LCL itu terjadi setelah penanganan kargo impor LCL yang sebelumnya dilakukan langsung oleh perusahaan pelayaran pengangkut barang tersebut, kini dilaksanakan oleh perusahaan forwarder konsolidator.

“Dulu kargo LCL langsung ditangani dalam paket service pelayaran hingga ke gudang, tetapi sekarang kan oleh forwarding konsolidator,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Pengusaha Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok. M.Qadar Djafar mengatakan sampai saat ini tarif layanan barang berstatus less than container load untuk impor di pelabuhan Priok masih liar dan tidak terkendali.

“Kami minta instansi terkait mengawasi soal tarif impor LCL ini sebab banyak komponen tambahan yang ditagihkan ke pemilik barang seperti administrasi fee dan devanning yang di luar batas kewajaran,” ujarnya.

Qadar mengatakan hal itu, sekaligus menanggapi adanya rencana Pelindo II yang akan menyiapkan fasilitas logistik terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok untuk kegiatan konsolidasi kargo ekspor impor yang bakal terintegrasi dengan kegiatan hinterland atau industri pendukung guna menekan biaya logistik dan dwelling time di pelabuhan tersebut.

Direktur Operasi dan Sistem Informasi PT Pelindo II Prasetiadi mengatakan pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Priok terkait penyiapan fasilitas itu yang akan ditargetkan bisa di realisasikan pada kuartal IV/2016.

“Fasilitas logistik yang terintegrasi dengan industri itu akan kita siapkan di dalam areal Pelabuhan Tanjung Priok. Ditargetkan bisa realisasi pada triwulan ke empat tahun ini karena kita butuh renovasi untuk fasilitasnya dan koordinasi dengan OP Priok maupun Bea dan Cukai setempat terkait penetapan zonasi pabeannya,” ujarnya.

Perlu IT handal

Terkait dengan rencana PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk menyiapkan fasilitas logistik terpadu untuk kargo ekspor impor, Supply Chain Indonesia menilai rencana ini perlu didukung dengan sistem informasi teknologi yang sesuai.

Rudy Sangian, Pakar Informasi Kepelabuhanan Supply Chain Indonesia (SCI), memaparkan logistik terpadu yang digadang Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II harus terlebih dahulu menata alur impor dan ekspor.

“Penataan alur impor dan ekspor yang mengandalkan logistik terpadu ini memerlukan MiddleWare Technology yang mampu menterjemahkan aneka ragam pesan elektronik masing-masing para pihak di pelabuhan,” ujarnya, Rabu (24/08).

Oleh karena itu, dia memandang perlu adanya koordinasi para pihak penyedia jasa logistik yang terdiri dari, agen pelayaran, freight forwarder, dan  perusahaan truk beserta pihak sektoral instansi pemerintah yang terkait dalam hal ini, a.l. Bea Cukai, dan Karantina.

Dengan koordinasi dan sistem IT terpadu, maka pertukaran data dimaksud harus dapat dilakukan minimal setiap hari atau 1x 24 jam sebelum fisik kapal tiba di area tambatan.

Dalam kurun waktu 1 x 24 jam, lanjutnya, operator pelabuhan harus mampu mengatur lapangan penumpukannya secara khusus sehingga memudahkan truk untuk mengantarkan barang-barang dari lini 1 ke tempat logistik terpadu.

Dengan demikian, dia menyimpulkan fasilitas logistik terpadu ini dapat efektif dalam menurunkan dwelling time di lini 1.

Namun, dia ragu rencana Pelindo II ini dapat menurunkan biaya logistik yang disebabkan adanya biaya truk khusus untuk memindahkan barang-barang dari lini 1 ke fasilitas terpadu tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yukki N. Hanafi menilai konsep fasilitas logistik terpadu ini lebih menonjolkan kepentingan kargo impor dan masalah dwelling time impor.

“Ini juga harus difokuskan pada kegiatan ekspor, karena ini kegiatan ekspor penting untuk menambah devisa negara,” tegasnya.

Tidak hanya kargo ekspor dan impor, ALFI meminta kargo domestik juga harus disediakan fasilitas serupa.

Senada dengan SCI, dia berpendapat fasilitas logistik terpadu harus diperkuat dengan sistem IT yang terpadu dari semua pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok. “Tidak ada gunanya kalau disitu hanya berdiri sendiri tidak melibatkan stakeholders.”

Menurutnya, dwelling time kargo impor bukan permasalahan utama di Tanjung Priok. Ada masalah lain yang juga perlu mendapatkan perhatian a.l. transhipment, sistem trucking, dan akses multimoda di pelabuhan.

“Jadi harus dibenahi secara menyeluruh. Kita mendukung sepenuhnya, tetapi menyusun rencana tata kelola logistik dan supply chain itu harus by design,” tegasnya.

sumber: bisnis.com/swa.co.id

 

Migrasi modul pabean bermasalah, ALFI Jakarta surati Menkeu

BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru
BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta kecewa, karena sudah sepekan proses migrasi dokumen  kepabeanan impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta belum ada perbaikan signifikan.

Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, sudah sepekan proses migrasi modul kepabeanan impor tersebut mengalami masalah yang ujungnya harus di tanggung pelaku usaha akibat biaya logistik membengkak.

“Kami menerima pengaduan,masih banyak forwarder dan PPJK di DKI yang gagal dalan proses pengajuan PIB secara online dengan respon reject dan masih kacau. Herannya, sampai hari ini belum beres juga,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/8/2016)).

Dia mengatakan, ALFI DKI akan kembali menyurati Menkeu Sri Mulyani sebab tidak seriusnya instansi terkait dalam penanganan sistem online kepabeanan melalui pelabuhan Priok itu.

Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok,M.Qadar Djafar mengungkapkan hal yang sama.

“Belum ada perbaikan.Sistem PIB online modul baru masih bermasalah. Sekarang saya sedang mendatangi PT.EDI untuk mengkonfirmasi masalah ini,” ujar  Djafar saat dihubungi Bisnis.

Penerapan modul baru kepabeanan untuk kegiatan pemberitahuan importasi barang (PIB) dari sebelumnya menggunakan versi modul PIB.5.0.7 ke versi PIB.6.0.3 diberlakukan sejak hari Kamis (11/8/2016) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Migrasi yang tidak berjalan mulus itu mengakibatkan ribuan dokumen impor tidak bisa di proses.

Implementasi migrasi modul tersrbut diatur lewat Perdirjen Bea dan Cukai No: PER-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perdirjen BC Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang mengatur perubahan tata laksana pelayanan impor dan format dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, R.Fadjar Dony mengatakan, instansinya bersama-sama dengan tim kantor Pusat Bea dan Cukai  dari Direktorat Teknis Kepabeanan serta tim dari PT EDI terus melakukan monitoring proses migrasi modul kepabeanan di Priok itu.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil monitoring hingga tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan pukul 17.04 WIB, data dokumen PIB yang telah mendapatkan Nopen dari CEISA Impor sejumlah 1.936 PIB.

“KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok sejak tanggal 11 Agustus 2016 juga telah membentuk Posko/Crisis Center, yang bertugas menerima pengaduan, memberikan bimbingan dan mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi,” ujar Fadjar.

sumber: bisnis.com

Perbedaan tarif CHC di Priok untungkan kapal asing

Perbedaan tarif CHC di Priok untungkan kapal asing
Perbedaan tarif CHC di Priok untungkan kapal asing

Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, tidak seragamnya tarif bongkar muat peti kemas atau container handling charges (CHC) akan menguntungkan operator kapal asing pengangkut ekspor impor.

Pasalnya THC yang dibayarkan pemilik barang kepada pelayaran di Pelabuhan Priok saat ini untuk peti kemas ukuran 20 feet US$95/bok. Saat ini di pelabuhan Priok terdapat empat fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yang dikelola JICT, TPK Koja, Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Menurut Adil, terdapat perbedaan tarif penanganan petikemas di Terminal 3 Tanjung Priok dan tiga terminal lainnya yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, dan Mustika Alam Lestari (MAL).

Padahal, kata Adil, untuk menciptakan persaingan yang sehat memerlukan penyeragaman untuk semua tarif terminal internasional. “Perbedaan tarif di Terminal 3 Tanjung Priok hanya menguntungkan pemilik kapal asing,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (27/7).

Saat ini besaran tarif terminal handling charges (THC) di Terminal 3 sebesar US$ 95 dollar per kontainer. Dari jumlah itu, sebesar US$ 73 adalah biaya container handling charges (CHC) yang dibebankan oleh pengelola terminal dan sisanya atau US$ 22 merupakan surcharges pelayaran.

Sedangkan jika di JiCT,TPK Koja dan MAL dengan THC US$ 95/peti kemas ukuran 20 feet, pelayaran hanya menikmati surcharges US$ 12/bok dan selebihnya atau US$ 83 merupakan CHC yang diperoleh pengelola terminal peti kemas.

“Pemilik barang bayar tetap US$ 95 per peti kemas 20 feet. Sehingga surchages yang dinikmati oleh pemilik kapal asing diterminal 3 Priok mencapai US$ 22 per bok, sedangkan jika di JICT,Koja dan MAL surcharges yang dinikmati pelayaran asing hanya US$ 12 per bok,”ujar Adil.

Adil mengatakan, besaran CHC di Terminal 3 tersebut lebih rendah US$10/bok ukuran 20 feet dibandingkan dengan biaya CHC yang dikenakan di terminal internasional lainnya di Tanjung Priok seperti di JICT, TPK Koja, dan Mustika Alam Lestari (MAL).

Di tiga terminal tersebut biaya THC yang berlaku sama yaitu US$ 95 per kontainer, sementara biaya CHC-nya yang sebesar US$ 83 per kontainer.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowner’s Asociation (INSA) Johnson W.Sutjipto meminta Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, untuk mengatur secara komprehensif operasional terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu untuk menghindari terjadinya kepadatan truk dan delivery arus peti kemas yang berpotensi kongesti di pelabuhan tersebut.

Dia mengatakan, pengaturan tersebut untuk melindungi konsumen dan pengguna jasa di pelabuhan agar tidak dirugikan apalagi jika sampai terjadi kongesti di pelabuhan. “Pemerintah, dalam hal ini Otoritas Pelabuhan, perlu mengintervensi dan hadir untuk mengatur operasional agar arus barang di pelabuhan terjamin lancar,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan tidak seragamnya tarif layanan bongkar muat peti kemas ekspor impor di terminal peti kemas yang ada di pelabuhan Priok saat ini, Johnson menyerahkan hal tersebut kepada Pemerintah dan mekanisme pasar.

“Market di Priok itu kan sudah matang jadi kalau menyangkut tarif CHC sebaiknya diserahkan ke pasar. Namun jika terjadi perang tarif dalam rangka melindungi konsumen, Pemerintah harus hadir,” ujar Johnson

Naik 30 persen

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) menaikkan tarif pelayanan jasa bongkar muat peti kemas domestik berstatus full container load (FCL) di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 30%, dan untuk peti kemas empty rerata 8%.

Tarif baru yang dituangkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pelindo II/IPC No. HK.568/7/6/2/P.II-16 tersebut mulai efektif berlaku 1 Juli 2016. SK itu juga mengatur tentang tarif pelayanan peti kemas transhipment, shifting peti kemas, dan peti kemas berisi barang berbahaya.

Mulai 1 Juli 2016, tarif bongkar muat peti kemas domestik berstatus FCL ukuran 20 feet dikenakan Rp650.000/boks, atau naik 30% dari sebelumnya Rp500.000/boks. Adapun untuk ukuran 40 feet yang sebelumnya Rp750.000/boks menjadi Rp975.000/boks.

Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok, anak usaha Pelindo II, Kiki M. Hikmat mengatakan tarif baru tersebut efektif sejak 1 Juli 2016, dan dalam kaitan ini Pelindo II sudah melakukan masa sosialisasi kepada pelaku usaha dan asosiasi terkait di pelabuhan Priok.

“Sosialiasi dengan asosiasi pelaku usaha di pelabuhan juga sudah kami lakukan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/7/2016).

Dalam SK Direksi Pelindo II itu juga disebutkan bongkar muat peti kemas kosong domestik ukuran 20 feet Rp405.000/boks atau naik 8% dari sebelumnya Rp375.000/boks. Adapun untuk ukuran 40 feet yang sebelumnya Rp562.000/boks naik menjadi Rp607.500/boks.

Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta Juswandi Kristanto mengatakan sebelum dilakukan penetapan tarif tersebut telah dilaksanakan pembahasan dan kesepakatan antarpenyedia dan pengguna jasa melalui asosiasi terkait di pelabuhan Priok.

Asosiasi yang terlibat dalam proses penaikan tarif itu, imbuhnya, yakni DPW APBMI DKI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta dan DPC Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya.

Juswandi mengatakan penetapan tarif baru untuk layanan peti kemas domestik di Pelabuhan Priok karena kesepakatan tarif yang lama telah habis masa berlakunya atau berakhir pada 2015.

Selain itu, ujar dia, penaikan tarif lantaran kenaikan upah buruh bongkar muat di pelabuhan Priok sudah dua kali dilakukan yakni pada 2015 sebesar 21% dan 9% pada 2016.

sumber: bisnis.com/tribunnews.com

INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup

INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup
INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup

PT Pelabuhan Tanjung Priok mengimbau  semua pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok agar memastikan kecukupan dana untuk keperluan jasa kepelabuhanan seperti auto collection, EDC, Net OFF, CMS dll pada waktu Cuti Bersama dan Libur Nasional  yang jatuh mulai awal-awal  bulan ini.

JAKARTA (alfijakarta): Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, Arif Suhartono dalam Surat Edaran yang diterima ALFI pekan ini menyebutkan pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok wajib memastikan status rekening untuk bertransaksi dalam status aktif (tidak dormant).

“Pengguna jasa wajib memastikan tidak ada piutang jatuh tempo pada PT Pelabuhan Tanjung Priok,” katanya dalam SE tersebut.

Ia menambahkan pengguna jasa juga wajib menyesuaikan jam dan hari operasional Bank-bank sehingga transaksi perbankan dapat berjalan lancar dan tidak terpengaruh terhadap pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Priok.

Selain itu, pengguna jasa juga wajib memastikan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

“Terhadap hal-hal yang terjadi karena kelalaian sebagaimana poin di atas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan,” terang Arif.

 

Priok wajibkan dokumen VGM untuk petikemas ekspor

http://beritatrans.com/cms/wp-content/uploads/2016/05/kapal-terbalik.jpg
http://beritatrans.com/cms/wp-content/uploads/2016/05/kapal-terbalik.jpg

Terhitung mulai 1 Juli 2016, pihak otoritas pelabuhan Tanjung Priok memberlakukan persyaratan berat kotor petikemas terverifikasi sebagaimana diatur dalam Amandemen SOLAS 1974 BAB VI Pasal 2 tentang Berat Kotor Terverifikasi atau Verified Gross Mass  of Container (VGM) yang mengatur perlunya penimbangan terhadap petikemas tujuan ekspor.

JAKARTA (alfijakarta): Dalam surat edaran yang diterima ALFI  minggu ini yang diteken Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Bay Mokhamad Hasani, disebutkan tentang, “Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK 103/2/4/DJPL-16 tanggal 1 Juni 2016 tentang Berat Kotor Terverifikasi Yang Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass of Container / VGM).

“Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan Surat Edaran Kepala Kantor Kesyahbandaran  Utama Tanjung Priok dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor UM 003/17/8/OP TPK-16 dan UM 003 /25/7/SYB TPK-16 tanggal 29 Juni tentang Pelaksanaan Penimbangan Berat Kotor Petikemas Terverifikasi (Verified Gross Mass of Container / VGM) di Pelabuhan Tanjung Priok,” bunyi surat tersebut.

Dalam SE itu dijelaskan;

a. Setiap terminal yang melayani petikemas ekspor wajib menyediakan fasilitas penimbangan untuk petikemas isi (ekspor) baik yang belum dilengkapi VGM maupun yang sudah dilengkapi VGM.

b. Jika petikemas yang belum masuk terminal telah dilengkapi dengan VGM dan pada saat dilakukan penimbangan di terminal terjadi perbedaan berat kotor petikemas isi yang signifikan, maka akan diterbitkan VGM baru oleh terminal atas persetujuan dari pengirim barang (shipper) untuk di-declared  kembali berdasarkan toleransi yang disepakati antara pengguna dan penyedia jasa pada masing-masing terminal atau fasilitas penimbangan.

c. Untuk akurasi berat kotor petikemas terverifikasi,  disampaikan juga bahwa setiap kendaraan pengangkut petikemas / trailer / chasis tidak diijinkan mengangkut 2 (dua) petikemas secara bersamaan dengan menggunakan satu (satu) kendaraan bermotor pengankut sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

d. terminal tidak diperkenankan memberikan pelayanan terhadap kendaraan pengangkut petikemas / trailer / chasis yang mengangkut 2 (dua) petikemas secara bersamaan sebagaimana dimaksud huruf c di atas.

Surat Edaran tersebut ditandatangai oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Capt. Sahattua P. Simatupang, MM, MH dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Bay Mokhamad Hasani, tertanggal 29 Juni 2016 di Jakarta.