Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

AKKMI Edukasi KKN53 FH UNSIKA tentang Problematika Pelayaran Nasional

ALFIJAK – Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) dan Kasubdit Gakum Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub memberikan pemaparan dan edukasi terhadap kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 53 Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA).

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (21/10/2021) itu dilaksanakan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat.

Edukasi kepada mahasiswa/i tersebut diberikan berkaitan dengan Upaya Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Nasional, mengingat aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Nasional merupakan tanggung Jawab Pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Jika hal tersebut diabaikan maka tentunya akan berdampak bagi keselamatan awak kapal dan penumpang yang pada akhirnya akan berproses pada penegakan hukum baik proses profesi maupun peradilan.

“Sebuah kapal dengan ukuran tertetu memiliki beberapa sertifikasi kompetensi baik dari kapal itu sendiri, kelengkapan kapal, nahkoda kapal, sarana keselamatan dan keamanan kapal, register Kapal, peruntukan kapal jika hal tersebut tidak diindahkan tentunya ada konsekwensi hukum yang siap dihadapi,” ujar Sekjen AKKMI Dr.Drs,H. A.Ridwan Tentowi,SH.,MH.

Selain itu, para mahasiswa/i juga diberikan pemahaman mengenai peran syahbandar turut menentukan kelayakan sebuah kapal dapat berlayar selain memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan kapal juga melakukan pengawasan terhadap kelaiklautan kapal,

Kegiatan KKN para Mahasiswa/i itu di dampingi Dosen Pendamping Lapangan dan Penerima HIPKA 2021 Dr. Indra Yudha Koswara,SH.,MH dan Hanna,SH,.MH. Keduanya selama ini  memfokuskan kepada dunia pelayaran sebagai upaya untuk lebih mencintai dunia Maritim.

Hal ini sebagai pengingat bahwa Sriwijaya dan Majapahit maju karena tatakelola bidang maritim pada saat itu sudah maju, hal ini luluh lantah saat Kolonial Belanda menjajah Indonesia dimana kemajuan bidang maritim dibumihanguskan karena adanya keinginan menguasai dunia pelayaran Nusantara saat itu demi perdagangan rempah-rempah yang laris manis dijual di eropa.

“Hal ini selaras dengan Keinginan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim yang maju Negaranya karena memanfaatkan kekayaan Maritim demi kesejahteraan rakyat,” ucap Ridwan melalui siaran pers-nya pada Sabtu (23/10).

Saat AKKMI menerima kegiatan KKN 53 Mahasiswa/i UNSIKA yang beralamat di Jalan Enggano No.94 Tj Priok Jakarta Utara, diterima langsung oleh Ketua Umum AKKMI , Capt. Sato Bisri , SH , MM, Sekjen AKKMI Dr.Drs,H. A.Ridwan Tentowi,SH.,MH, Wakil Sekjen Capt Toga Asman Panjaitan M.Mar.MM, dan Bendahara Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa,M.Mar.

Pertemuan tersebut membawa para peserta KKN53 seolah-olah berada di sebuah kapal dan menghadapai beberapa situasi baik situasi kebakaran kapal, situasi kecelakaan kapal, penyelamatan kru kapal, kegiatan Medis, keadaan menghadapai cuaca buruk, bahkan jika terjadi tindak pidana diatas kapal.

Selain itu AKKMI memberikan pemahaman bahwa dengan berlakunya UU No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran Nasional berlaku bagi kapal-kapal Indonesia dan kapal asing yang berlayar diwilayah Indonesia.

Ridwan menambahkan, UU tersebut juga mengadopsi beberapa aturan-aturan dalam SOLAS (Safety of Life At Sea).

“Peserta KKN53 mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan peserta KKN lainya di Fakultas Hukum UNSIKA karena dunia Pelayaran begitu banyak yang harus diketahui dan dipahamai agar keselamatan dan keamanan Pelayaran Nasional merupakan tanggungjawab bersama dalam upaya menekan kecelakaan kapal yang masih sering terjadi di Negeri ini,” ujar Ridwan Tentowi.(*)

ATASI PERSOALAN BIAYA LOGISTIK, Ini Upaya Kemenhub

ALFIJAK – Biaya logistik yang tinggi khususnya di moda transportasi laut menjadi sebuah tantangan yang dihadapi Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur yang terkenal dengan disparitas harga yang cukup tinggi dikarenakan tingginya biaya distribusi logistik dari daerah produsen ke daerah tersebut apalagi dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan transportasi laut untuk menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk angkutan laut penumpang dan barang serta peningkatan konektivitas.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Dr. Capt Mugen Sartoto, M.SC dalam Kegiatan FGD Pentarifan Muatan Penumpang Dan Barang Angkutan Laut dengan tema “Mewujudkan Sistem Logistik Nasional Yang Berdaya Saing Dan Profesional”, di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Melihat latar belakang tersebut, Capt Mugen menjelaskan strategi penetapan tarif (pricing strategy) menjadi isu penting dalam sistem transportasi dan logistik.

“Tarif merupakan salah satu pertimbangan penting bagi konsumen dalam memutuskan pembelian jasa transportasi, selain pertimbangan kinerja operasi transportasi dan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Adapun tujuan diadakan FGD ini adalah untuk menyamakan pemahaman tentang kendala, hambatan dan tantangan Angkutan Multimoda di bidang transportasi laut.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, umumnya strategi penetapan tarif transportasi didasarkan pada biaya yang menjadi faktor penting dalam pembentuk tarif transportasi yang dibebankan ke konsumen atau pengguna jasa.

“Tarif transportasi ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor utama yang memengaruhi tarif transportasi adalah jarak (distance), berat (weight), dan densitas (density),” ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa penetapan tarif transportasi juga ditetapkan berdasarkan dua pentahapan. Pertama, pengelompokkan kategori jenis produk atau barang yang diangkut. Kedua, penetapan tarif berdasarkan jenis kelompok produk atau barang, berat, densitas, dan jarak.

Klasifikasi produk atau barang yang diangkut berdasarkan karakteristik produk atau barang yang memengaruhi biaya handling atau biaya transport. Produk atau barang dengan kesamaan dalam densitas, stowbility, handling, packaging, liabilitas, dan nilai produk dikelompokkan dalam satu kelas kelompok produk atau barang.

“Tujuan dari klasifikasi produk atau barang ini agar diperoleh basis pentarifan yang sederhana, sehingga perusahaan operator transportasi tidak perlu menetapkan tarif per jenis produk atau barang yang diangkut,” jelasnya.

“Maka untuk mendukung kebijakan pemerintah, penetapan tinggi rendahnya tarif muatan penumpang dan barang angkutan laut merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan yang mempengaruhi maju mundurnya usaha pelayaran,” lanjutnya.

Penetapan tinggi rendahnya tarif merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan subsidi pengoperasian angkutan laut karena dapat mempengaruhi besaran subsidi yang diberikan pemerintah. Penentuan tarif yang terlalu kecil dapat mengakibatkan kerugian bagi negara karena biaya subsidi yang terlalu besar, namun tarif yang terlalu tinggi membuat masyarakat tidak dapat menggunakan jasa transportasi karena tingkat penghasilan yang masih rendah yang kemudian dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang disinggahi menjadi melambat karena mobilisasi penumpang dan barang menjadi turun.

“Tarif yang ideal sangat diperlukan disesuaikan dengan keterjangkauan masyarakat terhadap tarif saat ini, untuk itu perlu dibuatkan formulasi yang tepat dapat menentukan besaran tarif sehingga pergerakan system logistic nasional dapat maksimal dengan tidak selalu melakukan perubahan pada aturan yang baku,” tutupnya.

Sebagai informasi, FGD ini menghadirkan narasumber Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan – Kementerian Perhubungan; Kepala Biro Perencanaan   – Kemenhub; Direktur PNBP – kementerian Keuangan. Diikuti oleh peserta yang hadir secara langsung maupun online terdiri dari Pejabat Kementerian Perhubungan; Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait; UPT Ditjen Hubla; Pemerintah Daerah; dan Pemangku kepentingan terkait.

Dalam FGD ini akan diperoleh masukan dan informasi dari pemerintah terkait jenis dan golongan tarif angkutan di perairan. Memperoleh informasi terkait kendala, hambatan dan tantangan jenis dan golongan tarif angkutan di perairan. Serta memperoleh formulasi perhitungan tarif sesuai dengan jenis dan golongan tarif angkutan di perairan.

Terminal Multipurpose Wae Kelambu untuk Topang Layanan Logistik

ALFIJAK – Presiden RI Joko Widodo hari ini, Kamis (14/10) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kita memang ingin Pelabuhan Labuan Bajo yang lama bersih. Karena di sana adalah kawasan wisata. Sehingga kita geser ke sini untuk terminal (khusus logistik). Saya apresiasi Terminal ini bisa dikerjakan dengan cepat yang dimulai pada Agustus 2020, dan hari ini sudah diresmikan,” jelas Presiden.

Presiden mengatakan, Terminal Multipurpose Wae Kelambu menjadi pelabuhan logistik yang besar, sehingga dalam jangka 10 s.d 15 tahun kedepan masih dapat digunakan mendistribusikan barang-barang logistik di NTT dan sekitarnya.

“Biaya logistik kita dibanding negara tetangga masih jauh tertinggal. Biaya logsitik mereka hanya 12 persen, tetapi kita masih 23 persen lebih. Artinya ada yang tidak efisien. Maka itu dibangunlah infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, bandara dan lain-lain, karena kita ingin barang-barang kita bisa bersaing dengan negara lain,” ungkap Presiden.

Selain meresmikan Terminal khusus logistik di Wae Kelambu, Presiden juga sekaligus meresmikan penggabungan PT Pelindo I s.d IV menjadi satu yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Presiden mengapresiasi, setelah menunggu selama 7 (tujuh) tahun, akhirnya penggabungan Pelindo dapat direalisasikan hari ini. Presiden berharap, biaya logistik Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, memiliki jaringan yang luas dan terkoneksi dengan negara-negara lain, serta bisa masuk ke dalam Supply Chain Global.

Sementara itu, Menhub mengatakan, pembangunan Terminal Multipurpose ini  mulai dibangun Kemenhub pada Agustus 2020, sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk menjadikan Pelabuhan Labuan Bajo di pusat kota sebagai area pariwisata utama. Sedangkan Pelabuhan bongkar muat dipindahkan ke Wae Kelambu.

“Pembangunan terminal ini menggunakan dana APBN dan BUMN, dimana pembangunan sisi laut dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya. Sedangkan pembangunan infrastruktur dari sisi darat dikoordinasikan oleh PT. Pelindo 3 (yang sekarang menjadi PT. Pelabuhan Indonesia) dan dilaksanakan oleh PT. Wijaya Karya,” jelas Menhub.

Pelabuhan ini fokus melayani lalu lintas logistik dan kegiatan bongkar muat komoditas seperti peti kemas, general cargo dan curah cair, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Labuan Bajo yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2021.

Adapun fasilitas utama dari infrastruktur sisi laut yang telah dibangun antara lain : Dermaga (120×20) meter persegi, Trestle (60×12) meter persegi, Causeway (690×20) meter persegi dengan lebar jalan 10,5 meter. Selain itu Container Yard (3 Hektar), Gedung KSOP Kelas III Labuan Bajo 378 meter persegi, dan kolam pelabuhan   yang dapat disandari kapal hingga berukuran 25.000 DWT.

Selain itu fasilitas Pelabuhan pada sisi darat Terminal Multipurpose Wae Kelambu juga dilengkapi dengan fasilitas seperti Power House, Workshop, Gate Utama dan Gate in/out, Kantor Operasional, Signage, Base Transceiver Station (BTS), Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), Gudang, Masjid, Terminal BBM dan fasilitas pendukung lainnya.

“Pembangunan terminal ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan semua pihak. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR yang telah menyediakan akses jalan, Menteri BUMN yang telah menggerakkan BUMN, dan Gubernur NTT yang mendukung penuh terlaksananya pembangunan terminal ini. Semoga kehadirannya dapat menumbuhkan perekonomian Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang tengah dikembangkan, dan juga menjadikan biaya logistik kita lebih bersaing dengan negara lain,” ujar Menhub.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir, Wakil Menteri I & II BUMN, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero Arif Suhartono, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

ALFI : Merger Pelindo dan Kolaborasi Swasta bisa Perkuat Supply Chain & Logistik di RI

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengharapkan, merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I s/d IV mampu mendorong penguatan manajemen supply chain (rantai pasok) dan logistik di Indonesia secara jangka panjang.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengemukakan, pasalnya dengan merger tersebut maka aset, SDM dan keuangan Pelindo semakin besar dan kuat.

Merger BUMN kepelabuhanan itu secara resmi telah dimulai sejak 1 Oktober 2021, dengan nama PT Pelabuhan Indonesia. Berbagai juga berharap multiplier efek dari merger tersebut bukan sekedar demi efisiensi pelayanan logistik di tanah air namun mendorong Pelindo menjadi global player dengan melakukan ekspansi bisni jasa kepelabuhan ke luar negeri.

Yukki menilai operator global yang saat ini berada di peringkat teratas mampu mencapainya karena mengakuisisi pelabuhan di luar negeri dan sekaligus meningkatkan kapasitasnya di dalam negeri.

“Kalau bicara pelabuhan ada batasannya tapi kalau logistik nggak ada batasaanya. Jadi jangan berheti di aksi korporasi tapi jangka panjang, misalnya dengan Kementerian BUMN memperkuat ketahanan pangan dan energi juga kesehatan. Itu kan harus diperkuat supply chain di Indoensia dan dunia. Berani mengambil aksi yang lebih besar terhadap aktivitas ratai pasok,” ujar Yukki melalui keterangan tertulisnya.

Yukki juga menghendaki adanya kolaborasi bersama dengan swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam membangun ekosistem. Jangan sampai justru bersaing dengan perusahaan kecil.

“Kuncinya berkolaborasi besar dengan swasta. Ibaratnya akan besar kalau bisa dilakukan kolaborasi. Jadi merger ini lebih down to earth. Mengajak ekosistem bersama. Banyak Pelindo harus fokus tertentu tapi UKM juga harus jadi perhatian. Mendukung usaha kecil di lingkungan masing-masing. Perusahaan BUMN memberikan dampak positif terhadap keseluruhan ekosistem,” ucapya.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Freight Forwarder Association (AFFA) itu mengatakan, dengan merger Pelindo juga bisa diharapkan mampu meneraik investasi disektor transportasi, logistik dan kepelabuhan di Indonesia guna mendongkrak pertumbuhan Ekonomi (GDP) nasional bisa diatas 7%, sebagaimana yang dicanangkan Pemerintah RI.

“Dengan merger dan integrasi sistem pelayanannya, Pelindo telah duduk sebagai operator pelabuhan terbesar secara global di posisi 8 besar dari total throughput-nya. Tetapi, ambisi tersebut jangan berhenti di situ saja.  Dengan demikian pascamerger, dampak operasional Pelindo harus lebih dirasakan oleh semua rantai pasok di Indonesia. Pelindo diharapkan mampu mengelola lebih banyak pelabuhan tak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri,” tuturnya.

Yukki menjabarkan, penyatuan BUMN Pelindo itu mendapat reaksi positif dari market, baik di dalam maupun di luar. Namun saat ini market juga menanti general corporation action selanjutnya pasca merger, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam merealisasikan target-targetnya.

Oleh karenanya, dia berharap merger tersebut tak sebatas aksi korporasi, tetapi juga memudahkan pengguna jasa dengan mengedepankan penyederhanaan birokrasi layanan kepelabuhanan di Indonesia.

“Memang butuh waktu untuk mencapai targer-target itu semua. Namun secara prinsip bagi kami (Pelaku Usaha), bahwa merger tersebut merupakan langkah positif dan progresif yang sepatutnya perlu terus di dukung oleh semua stakeholders terkait,” ujar Yukki.(*)

Ini Harapan ALFI DKI, Menjelang Merger Pelindo

ALFIJAK – Pelaku bisnis di pelabuhan Tanjung Priok berharap, program digitalisasi layanan kepelabuhan serta komitmen operator pelabuhan terhadap service level agrement dan service level guarante (SLA/SLG) semakin ditingkatkan pasca dilakukannya merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I,II, III dan IV.

Hal tersebut dikemukakan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim dan Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta, Juswandi Kristanto.

“Komitmen operator pelabuhan terhadap SLA dan SLG yang telah disepakati dengan pengguna jasa dan asosiasi terkait di pelabuhan mesti dijalankan. Manajemen pelabuhan juga mesti memperbaiki kinerja layanannya termasuk integrasi dan digitalisasi sistem yang lebih mumpuni untuk menciptakan efisiensi logistik nasional,” ujar Adil Karim.

Sedangkan Juswandi, Ketua DPW APBMI DKI Jakarta berharap merger Pelindo bisa mempererat hubungan kerjasama antara Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang melakukan pekerja bongkar muat di pelabuhan dengan Pelindo sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

“Harapanya kami akan ada standarisasi model kerjasama yang seragam antara PBM dan Pelindo dari semua pelabuhan yang dikelola Pelindo,” ucapnya.

Juswandi juga berharap, model kerjasama antara PBM dan PT Pelindo di Tanjung Priok yang telah berjalan selama ini bisa semakin harmonis demi kepentingan kedua belah pihak serta mendukung kelancaran arus barang dan logistik melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, rencana merger empat BUMN Pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) menjadi satu Pelindo semakin dekat.

Sosialisasi tentang rencana tersebut kepada berbagai asosiasi dan instansi terkait pelabuhan terus dilakukan.

“Merger Pelindo I-IV merupakan milestone perjalanan pelabuhan di Indonesia dan rencana strategis dari pemerintah selaku pemegang saham untuk membuat layanan pelabuhan menjadi lebih baik. Sehingga rencana ini akan berperan besar dalam pengembangan kepelabuhan nasional untuk kita lebih bisa bersaing dengan kompetitor dari mancanegara,” kata Presetyo, Direktur Utama Pelindo I, dalam kegiatan sosialisasi, baru-baru ini.

Saat ini pengelolaan pelabuhan di Indonesia dilakukan oleh 4 entitas BUMN, yakni Pelindo I-IV. “Kapabilitas dari masing-masing BUMN ini bisa berbeda, baik dari sisi finansial, sumber daya manusia, maupun pengalaman yang mana hal ini berdampak pada perbedaan output pelayanan yang diberikan,” jelas Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo II.

Sehingga, menurut Arif, Integrasi keempat BUMN di masing-masing wilayah operasional menjadi satu BUMN Layanan Kepelabuhan ini, adalah untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan Pelabuhan dan layanan logistik yang terintegrasi.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung secara daring ini dihadiri oleh berbagai perwakilan asosiasi kepelabuhan, di antaranya Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI), Asosasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), dan Indonesia National Shipowner Association (INSA).

Selain itu, Indonesia Shipping Agencies Association, Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GPEI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, Koperasi Tenaga Kerja Bongkat Muat, dan lainnya.

Beberapa perwakilan instansi pemerintah di wilayah Pelabuhan juga turut hadir, yakni Kantor Syahbandar, Kantor Otoritas Pelabuhan, Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, Kantor Bea Cukai, Kantor Imigrasi, Navigasi, KKP dan Karantina serta pihak Kepolisian.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pelindo I-IV ingin memberikan informasi terbaru sekaligus meminta dukungan agar proses merger Pelindo bisa berjalan lancar.

“Kami tentunya berharap dan memerlukan dukungan dari teman-teman asosiasi sekalian. Karena dengan dukungan teman-teman asosiasi dan stakeholders, proses integrasi ini akan berjalan lebih lancar,” jelas Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto.

Seiring dengan penggabungan itu, visi Pelindo ke depan adalah “Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia”, dengan misi Pelindo adalah “Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.”

Dalam proses merger ini, nantinya PT Pelindo II (Persero) akan bertindak sebagai surviving entity atau perusahaan penerima penggabungan. Setelah merger, nama perusahaan hasil penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Direktur Utama Pelindo IV, Prasetyadi mengatakan, rencana proses merger Pelindo memang sudah didiskusikan sejak lama, namun baru dapat terealisasi sekarang dikarenakan dalam proses menggabungkan empat kekuatan besar operator bisnis pelabuhan di Indonesia. “Pemerintah selaku pemegang saham memerlukan waktu, pertimbangan, kajian yang cermat dan hati-hati untuk merealisasikan integrasi ini.”

Melalui proses merger ini, Pelindo terus berkomitmen untuk bisa menjadi lebih baik dalam setiap aspek. Putut Sri Muljanto, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III dalam paparan menjelaskan, ada atau tidak ada merger, sistem itu pasti akan berubah untuk bisa lebih baik.

“Misal beberapa pelabuhan saat ini belum beroperasi 24 jam, nah perubahan kedepannya adalah bisa melayani 24 jam dan tentunya ini rencana perubahan di pelabuhan Indonesia,” jelasnya.

“Jadi tentunya akan ada perubahan teknologi, perubahan sistem, perubahan alat-alat, dan lainnya yang tentunya baik bagi kita semua dan logistic cost di Indonesia,” lanjut Putut.

Pasca merger, Pelindo akan membentuk empat klaster bisnis atau subholding untuk anak perusahaan-anak perusahaan yang dimiliki oleh Pelindo I-IV. Subholding dibentuk berdasarkan kategori bisnis, yakni (1) peti kemas, (2) non peti kemas, (3) logistik & hinterland development, dan (4) marine, equipment, & port services.(*)

ALFI Mendukung Pengembangan Pelabuhan Logistik Anggrek Gorontalo

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung percepatan proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Sulut.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengemukakan, hal itu sebagai upaya mendorong terwujudnya konektivitas logistik RI dengan berbagai negara seperti Jepang, Korea, China, dan Hong Kong.

“Sebagai pelaku usaha logistik, ALFI mendukung pengembangan pelabuhan itu sebagai logistic port,” ujar Yukki, Kamis (23/9/2021).

Menurutnya, pengembangan pelabuhan Anggrek perlu dilakukan karena kapasitas operasional dermaga saat ini sudah melampaui standar kinerja pelabuhan, di mana ukuran kapal kapal-kapal yang bersandar (peti kemas dan kargo) lebih besar dari kapasitas dermaga eksisting sehingga kurang optimal.

“Kolaborasi berbagai pihak termasuk oleh swasta dalam pengembangan pelabuhan tersebut dan wilayah hinterland-nya diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah setempat maupun nasional,” ucap Yukki.

Sebagaimana diketahui, nilai investasi <span;>pengembangan Pelabuhan Anggrek menjadi pelabuhan logistik (logistics port) mencapai Rp 1,4 triliun.

Kemenhub lewat Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) pada 18 juni 2021 telah menetapkan Konsorsium Anggrek Gorontalo International Terminal sebagai pemenang. Konsorsium ini terdiri dari PT Gotrans Logistics International, PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic, PT Titian Labuan Anugrah, dan PT Hutama Karya (Persero).

Targetnya, keberadaan pelabuhan ini dapat mendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gopandang di Gorontalo, yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan serta simpul distribusi, produksi, dan konsolidasi yang mendukung dengan Pelabuhan Gorontalo sehingga dapat menciptakan efisiensi dan tidak menimbulkan masalah seperti kemacetan.

Menurut Rachmat Gobel anggota DPR RI asal Gorontalo, pengembangan Pelabuhan Anggrek tersebut akan dilakukan dalam dua tahap yang didukung penuh dari pemerintah, BUMN dan investor swasta.

“Pengembangan Pelabuhan Anggrek tersebut menggunakan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan ini merupakan skema pembiayaann yang inovatif, sehingga tidak menggunakan dana APBN, tapi melalui pendanaan kreatif non-APBN,” katanya, melalui keterangan pers yang dikutip Kamis (23/9/2021).

Pengusaha asal Gorontalo tersebut menjelaskan bahwa penyerahan proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek dari Kantor Unit Penyelenggara Kelas II Pelabuhan Anggrek, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan kepada PT. AGIT dijadwalkan akan dilaksanakan pada 28 September 2021 di Pelabuhan Anggrek, Gorontalo.(*)

Diklat Logistik Standard UNESCAP bagi Mahasiswa, ALFI & ALFI Institute Kolaborasi dengan Poltek Pos Indonesia

ALFIJAK- Peningkatan kualitas dan capacity building SDM logistik nasional yang berkelanjutan dalam bidang logistik dan rantai pasok atau supply chain sangat diperlukan.

Upaya tersebut guna dapat beradaptasi terhadap perubahan industri logistik yang kini dinamis dan terintegrasi begitu cepat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, dalam sambutan pembukaan Basic Logistics & Freight Forwarding Course kerjasama ALFI & ALFI Institute dengan Politeknik (Poltek) Pos Indonesia- Bandung, pada Senin (13/9/2021).

Kegiatan pelatihan secara virtual yang diikuti 277  Mahasiwa yang telah lulus program D-IV Logistik Bisnis & D-III Administrasi Bisnis tersebut dilaksanakan mulai 13 s/d 27  September 2021.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Freight Forwarders Asociation (AFFA), menyambut baik kolaborasi ALFI sebagai wadah Pelaku Usaha Freight Forwarding/Logistics Service Providers di Indonesia dengan Politeknik Pos Indonesia Bandung.

Kolabarasi tersebut, imbuhnya, sebagai upaya untuk mempersiapakan generasi/SDM logistik Indonesia agar lebih siap masuk dalam industri Logistik, dengan  berbekal pengetahuan pendidikan formal yang diperolehnya dengan melengkapi tambahan pendidikan yang berbasis industri standard Asia Pacific dalam bidang Freight Forwarding & Logistics.

“Hal ini juga guna memperkuat eksistensi Logistik Indonesia pada umumnya,” ucap Yukki.

Dia mengungkapkan, menjelang pemberlakuan ASEAN Connectivity 2025 dan internasional dalam bidang Logistik, maka kesiapannya tidak hanya menyangkut aspek pergerakan barang saja, akan tetapi peran SDM mutlak diperlukan sebagai basis logsitik melalui People to People (P to P) Connectivity.

“Artinya SDM Indonesia atau internasional tanpa batas dapat diterima bekerja di ASEAN /Internasional dengan melengkapi capaian pendidikan yang berstandard global yang berkelanjutan. Selain itu pendidikan yang berkelanjutan ini sebagai bagian percepatan masuk industri yang semakin luas dengan pengembangan melalui inovasi dan ketrampilan serta profesionalisme serta digitalisasi guna kemajuan industri Logistik Indonesia,” papar Yukki.

Yukki mengatakan, ALFI melalui ALFI Institute yang memiliki Standard pendidikan berbasis UNESCAP, AFFA dan FIATA tentunya sangat mendorong bagi entry level untuk melengkapi ijazah Pendidikan Formal serta sertifikat pendamping ijazah yang dikeluarkan oleh ALFI & ALFI Institute yang berbasis kurikulum industri, agar lebih memiliki nilai tambah dan kompetensi pendidikan berstandard internasional agar lebih “plug and play” masuk dalam industri Logistics khususnya Logistics Service Provider/Freight Forwarding pada umumnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik Pos Indonesia Dr. Ir. Agus Purnomo, MT menyampaikan saat ini kurikulum Politeknik Pos Indonesia sudah sesuai dengan industri guna menghadapi revolusi industri 4.0, serta aturan baru melalui kampus merdeka belajar dengan penyesuaian dan improvisasi perguruan tinggi vokasi agar lebih di terima di industri logistik.

Selain itu program internship yang didesain dengan jumlah yang lebih banyak yaitu  20 SKS, dan menghadiri Tenaga Pengajar dari industri sebagai nara sumber atau praktisi untuk meningkatkan capacity building mahasiswa dalam bidang Logsitik menyangkut Customs, Eksport, Import dan Logistics dengan dukungan dosen-dosen yang berbasis industri.

“Program lainnya yaitu penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian yang terpenting serta sertifikasi yang dibutuhkan bagi industri khususnya bidang logistik yang berkelanjutan,” ujar Agus.

Dia menjelaskan, program tahun 2021 ini merupakan program ke 2 bagi Poltekpos Indonesia bekerjasama dengan ALFI & ALFI Institute yang merupakan program yang sangat penting karena ALFI sebagai asosiasi yang kredibel memiliki kurikulum berbasis internasional standard.

“Semoga manfaat pengetahuan yang saling melengkapi yang di peroleh bagi mahasiswa dengan kolaborasi dukungan standard pendidikan berbasis internasional menjadikan SDM Politeknik Pos menjadi lebih unggul dalam bidang logistik dan rantai pasok,” ujar Agus Purnomo.(*)

Jepang Dukung Percepatan Proyek Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Transportasi di RI

ALFIJAK – Kunjungan kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Jepang membawa hasil yang cukup menggembirakan. Menhub mengatakan, Pemerintah Jepang secara umum menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur transportasi kerja sama Indonesia – Jepang.

“Saya sangat mengapresiasi hubungan kerjasama Indonesia – Jepang selama ini, khususnya di bidang transportasi. Apalagi baru saja kita peringati 60 tahun hubungan diplomatik  Indonesia dan Jepang,” demikian disampaikan Menhub pada konferensi pers Kunjungan Kerja Menhub Ke Tokyo, Jepang Jepang, Selasa (7/9/2021).

Menhub mengatakan, investasi yang ditanamkan pihak Jepang di Indonesia telah berhasil menciptakan berbagai nilai tambah bagi Indonesia, termasuk terciptanya lapangan kerja yang luas.

“Kami terus melobi pihak Jepang agar penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau kandungan lokal pada setiap kerja sama yang dilakukan semakin meningkat,” jelas Menhub.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, Mehub bersama Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi bertemu dengan sejumlah pihak dari Jepang baik dari pemerintah maupun non pemerintah untuk membahas sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi yaitu:  MRT Fase 2, KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Patimban, dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi.

Menhub mengungkapkan, terkait Pelabuhan Patimban, Pemerintah Jepang menyatakan akan mendukung optimalisasi Pelabuhan Patimban dengan mengajak para perusahaan industri otomotif dan operator pelabuhan asal Jepang, untuk turut memanfaatkan Pelabuhan Patimban dan mendorong pihak Konsorsium agar segera menyelesaikan kesepakatan membentuk joint venture (konsorsium).

Hal ini menjadi bentuk dukungan terhadap operasional Pelabuhan Patimban sebagai bagian dari ekosistem industri otomotif di Indonesia. Pemerintah Jepang juga menyatakan dukungannya mencari peluang untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan melibatkan lebih banyak perusahaan Indonesia pada proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban tahap 1-2.

Selanjutnya, terkait pembangunan MRT fase 2, Pemerintah Jepang juga akan mendorong pihak terkait untuk dapat mempercepat proses lelang sehingga proyek dapat segera direalisasikan tepat waktu. MRT Jakarta merupakan proyek kerjasama Infrastruktur kereta api yang monumental yang memberikan arti bagi hubungan Indonesia dan Jepang.

Sementara itu, terkait proyek KPBU Proving Ground di Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, pihak Jepang memberikan respon dan antusiasme yang baik terhadap proyek ini. Hal Ini menujukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun fasilitas ini. Dengan adanya fasilitas ini, Indonesia nantinya bisa melakukan ekspor kendaraan tanpa melakukan uji tipe di luar negeri.

Selain membahas proyek yang sudah berlangsung, Menhub juga menyampaikan undangan kepada pihak Jepang untuk bekerja sama pada lima proyek pelabuhan yang akan segera dibangun dan dikembangkan yaitu : pelabuhan New Ambon di Indonesia Timur untuk industri perikanan dan kargo; Pelabuhan New Palembang di Sumatera Selatan untuk industri oil dan gas serta batubara; Pelabuhan Natuna di ujung  Laut China Selatan untuk industri perikanan; Pelabuhan Gorontalo di sulawesi Bagian Utara untuk industri pertanian; dan Pelabuhan Batam untuk mengintegrasikan seluruh layanan pelabuhan di wilayah Kepulauan Riau.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel yang juga Wakil Ketua Japan-Indonesia Associaton, turut memberikan dukungannya dalam kerjasama Indonesia – Jepang dalam proyek infrastruktur transportasi. Ia menyampaikan kunjungan ini sangat penting karena pembahasan tdak hanya membahas proyek infrastruktur yang sedang dijalankan namun membahas agar proyek investasi menjadi insentif bagi investor Jepang seperti di sektor manufaktur dan memberikan nilai tambah investasi yang besar bagi Indonesia.

Selanjutnya, Wakil Duta Besar RI di Jepang Tri Purnajaya menyambut baik kunjungan dari Menhub untuk mendukung kerjasama bilateral kedua negara dan dukungan strategis atas kemitraan Indonesia-Jepang. Ia menyampaikan Jepang merupakan negara yang menjadi salah satu mitra strategis terbesar bagi Indonesia dan mitra kedua terbesar di sektor perdagangan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, selama dua hari (6-7 September 2021), Menhub menemui sejumlah pihak Jepang yakni:  Penasehat Perdana Menteri Jepang, Mr. Hiroto Izumi; Mantan Perdana Menteri Jepang Mr. Yasuo Fukuda; Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Jepang Mr AKABA Kazuyoshi; Menteri Negara Urusan Luar Negeri Jepang, Mr. Uto Takashi; Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Mr. Tadashi Maeda; dan pihak- pihak lain di luar pemerintahan yang terkait dengan kerjasama proyek Indonesia – Jepang.(*)

Pelaku Logistik Apresiasi Rencana ‘JASforT’ di JICT

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, mengapresiasi rencana program PT JICT menyiapkan sistem JICT Appointment System for Truck atau JASforT, yang dapat dapat di akses perusahaan truck untuk melakukan booking sebelum berangkat ke Terminal peti kemas tersebut.

Kendati begitu, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, mengatakan sistem ‘JASforT’ perlu disosialisasikan secara masif kepada stakeholders dan ke depannya juga harus terintegrasi dengan sistem National Logistic Ecosystem (NLE).

“Sifatnya kita dukung untuk inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengelola terminal peti kemas di Priok sepanjang bertujuan untuk efisiensi pelayanan serta menciptakan kelancaran arus barang/logistik ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan,” ujar Adil Karim pada Kamis (2/9/2021).

Dia juga mengingatkan agar pihak pengelola terminal peti kemas tetap memerhatikan<span;> pelayanan ekspor menjelang clossing time, lantaran aktivitas truk logistik menjelang clossing time ke pelabuhan biasanya sangat tinggi.

“Hal-hal sepert itu harus tetap diperhatikan oleh  pihak terminal, termasuk soal service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) yang saat ini berlaku. Selain itu sistem ‘JASforT’ juga mesti ada backup sistemnya, jangan sampai jika terjadi trouble justru menimbulkan permasalah baru,” ujarnya.

Sementata itu, Ketua Aptrindo DKI Jakarta, H Soedirman mengemukakan, program ‘JASforT’ yang rencananya di selenggarakan pihak JICT diyakni sangat membantu pengusaha truk anggota Aptrindo DKI yang berkegiatan melayani JICT.

“Harapan kami, dengan beberapa keunggulan-keunggulan dari inovasi tehnologi yang dijanjikan oleh JICT maka akan semakin terciptanya jaminan percepatan,ketepatan, dan tentunya tidak macet  dalam proses bongkar dan muat di pelabuhan,” ucap Soedirman.

PT JICT mengumumkan bahwa dalam waktu dekat akan segera meluncurkan sistem terbaru yang bisa memudahkan Trucking mendapatkan pelayanan Lift On dan Lift Off dalam terminal.

Sistem bernama JICT Appointment System for Truck atau di singkat ‘JASforT’ itu dapat di akses oleh perusahaan truck untuk melakukan booking sebelum berangkat ke Terminal.

Sistem ini juga akan mengurangi kepadatan pelayanan di Terminal karena truk yang biasa nya memenuhi terminal pada malam hari dapat di layani di waktu yang lebih fleksibel karena perusahaan telah melakukan booking sebelumnya.

Sistem itu dibangun untuk membagi kegiatan Receiving/Delivery (R/D) agar tidak terkonsentrasi pada satu waktu tertentu. Dengan adanya JAS for T, Pihak Pelayaran, Trucking, Terminal Operator, dan masyarakat sekitar pelabuhan akan merasakan manfaatnya.

Menurut Direktur Utama JICT, Ade Hartono, komitmen JICT adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pengguna jasa di bidang logistik yang menggunakan jasa Petikemas.

“Jika selama ini pengguna jasa hanya mengenal JICT hanya sebagai Terminal bongkar muat Petikemas, maka kami ingin memperkenalkan JICT lebih dari pada itu. Kami ingin menawarkan solusi pelayanan logistic yang lebih komprehensif,” ujarnya, pada Kamis (2/9/2021).

Ade menegaskan, jika Pengguna Jasa memilih JICT, maka mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih dari sekedar bongkar muat di dermaga, tetapi juga pelayanan di Lapangan dengan Truk dan system lainnya.

JASforT dapat di akses oleh pengguna jasa melalui aplikasi My.jict.co.id yang dibangun internal oleh team JICT. Pengusaha Truk dapat melakukan booking setelah mereka menyelesaikan proses administrasi pembayaran.

Manfaat lainnya yang dapat di rasakan oleh pengguna jasa dengan menggunakan JASforT adalah TRT truk menjadi lebih cepat, berkurangnya kemacetan di area Pelabuhan, pelayanan bongkar muat yang lebih optimal dan tentunya akan mengurangi biaya operasional pada trucking.

“Selain JASforT, JICT juga tengah mempersiapkan berbagai layanan logistik dan operasional melalui aplikasi. Kami ingin meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan dukungan dan Kerjasama berbagai pihak,  Pengguna Jasa akan mendapatkan pelayanan end to end service di Terminal JICT”, ucap Ade.(LN)