Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

MSA Kargo Perluas Layanan Logistik di Yogyakarta

BANTUL– Pertumbuhan ekonomi di wilayah DIY yang tinggi seiring hadirnya Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo menjadi daya tarik bagi masuknya investor.

Hal ini mendorong MSA Kargo untuk mendirikan gudang logistik center yang bisa menampung petikemas dan pengiriman barang ke berbagai daerah. Tidak hanya itu, mereka siap menjembatani dalam kegiatan ekspor dan impor.

“Hari ini kita resmikan Gudang Logistik Center, dalam menyambut dioperasionalkannya bandara YIA,” kata Chairman MSA Kargo, Monang Sianipar, di sela-sela peresmian gudang MSA Kargo di Jalur Lingkar Selatan, Dusun Gonjen, Tamantirto, Kasihan, Bantul, pekan lalu.

Gudang ini menempati lahan seluas 500 meter persegi, dengan fasilitas yang lengkap dan istimewa. Setidaknya akan mampu menampung dua hingga tiga kontainer. Hal ini sangat membantu industri manufaktur, baik perajin maupun produsen barang yang hendak mengirim barang ke luar negeri.

“Mereka tidak perlu lagi membawa barang yang hendak di ekspor ke luar negeri. Adanya gudang ini ongkos pengiriman lebih murah,” ucapnya.

Menurut, Monang, Yogyakarta masih menjadi daerah tujuan wisata dengan perkembangan industri manufaktur yang terus meningkat. Hal ini akan mendorong semakin meningkatnya transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Apalagi dengan hadirnya YIA menjadikan ketersedian infrastruktur jalur udara semakin terbuka. “Gudang ini akan membantu berkembang transportasi barang ke berbagai tempat tujuan,” katanya.

MSA Kargo telah menyebar di berbagai kota di Indonesia. Mulai dari Medan ada dua tempat, Jakarta lima lokasi, Bandung (2), Batam dan Balikpapan masing-masing satu, Ujung Pandang (2), Surabaya (2), Denpasar (4), Semarang, Solo dan Yogyakarta masing-masing dua, serta Jepara (1).

“Kami ingin membuat hotel barang dan membuat quality system sebagai garansi atas produk utama dengan mengutamakan kenyamanan, yakni safety dan security system,” ujar Regional Manager Jawa Tengah, Gandhi Yudi Widodo.

Selama ini, potensi ekspor impor di Yogyakarta kebanyakan pada handicraft, furniture, hingga tekstil. Pihaknya juga banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multi nasional yang mengedepankan sistem mutu dalam industri transportasi.

Sejak tahun 1999 MSA Kargo telah mendapat Sertifikasi Kompentensi ISO 9902 yang dikeluarkan oleh Sucofindo International Certification Services.

ALFI Desak Evaluasi Pembatasan Angkutan Logistik

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA: Pengusaha forwarder dan logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pembatasan kendaraan barang ke pelabuhan di Indonesia yang sudah sangat merugikan kegiatan distribusi dan logistik.

Pasalnya, kerugian yang ditimbulkan dari pembatasan kendaraan itu ditaksir mencapai Rp 6 triliun per tahun.

Ketua DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kebijakan pembatasan kendaraan angkutan barang itu selayaknya tidak ada.

“Ini soal pilihan pemerintah, mau mendahulukan ekonomi atau tidak. Saya tegas menyampaikan ini supaya kalau nanti eskpor tidak tercapai logistik yang disalahkan karena mahal. Padahal jam kerja kita dibatasi,” kata Yukki.

Menurut Yukki, pembatasan kendaraan angkutan barang ke pelabuhan dan bandara ini terjadi sudah berlangsung dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dan ALFI juga sudah kerap menyuarakan masalah tersebut berikut solusinya. Namun sejauh ini, pembatasan masih terus berlangsung.

“Ambil contoh yang kita usulkan dan kita dorong adalah daerah Cikampek untuk dicabut pembatasan waktu jamnya mulai pukul 06.00 sampai 09.00 untuk golong III ke atas. Kita mengusulkan ada satu line khusus untuk angkutan barang. Pembatasan tentunya setiap daerah berbeda-beda,” ungkapnya.

Menurut Yukki, masalah pembatasan kendaraan ini merata terjadi di sejumlah pelabuhan yang melakukan kegiatan ekspor, yakni pelabuhan di Palembang, Kalimantan Barat, Manado, Medan dan Bali.

Pembatasan tersebut tentu sangat disayangkan mengingat infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah dan menggunakan biaya tinggi tetapi tidak dioptimalkan. Seluruh anggota ALFI yang jumlahnya mencapai 3.412 dan tersebar 34 provinsi berharap pemerintah pusat segera bertindak.

“Semestinya tidak harus menungu Pak Jokowi dilantik. Pemerintah segera menurunkan tim khusus ke lapangan agar kerugian yang ditimbulkan tidak terjadi, apalagi pembatasan ini sudah sangat mengganggu distribusi dan logistik barang,” ujarnya.

Yukki menjelaskan, sektor transportasi darat itu menguasai dari moda satu kegiatan transportasi kurang lebih 70 persen untuk domestik dan eskpor 30 persen.

“Bisa dibayangkan kalau ada pembatasan kendaraan, kalau dari biaya logistik nasional sebesar Rp 1.783 triliun kita ambil 15 persen itu artinya ada Rp 230 triliun. Dari jumlah itu kalau kita ambil transportsi darat 40 persen aja berarti ada Rp 60 trliun. Dari jumlah itu kita ambil 10 persen berarti ada Rp 6 triliun. Itulah kerugian akibat pembatasan kendaraan di jalan. Kerugian itu juga belum termasuk multiplier effect di pelabuhan dan lainnya,” tandas Yukki.

Yukki menambahkan, pihaknya berharap pemerintah baru ini melanjutkan komitmen untuk mengkonektivitaskan antara pelabuhan dan bandara ke pusat-pusat ekonomi dan pusat-pusat UMKM serta industri pangan dan lainnya. “Termasuk komitmen untuk melakukan penghematan biaya logistik 5 persen dari GDP kita, yakni menjadi 18 persen hingga 19 persen,” tegas Yukki.(ri)

ALFI : Perizinan JPT Lewat OSS Membingungkan

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA- Pelaku usaha freight forwarder pemegang izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di DKI Jakarta mengeluhkan semerawutnya proses pengajuan perizinan berusaha secara online.

Saat ini, prosedur perizinan JPT dilaksanakan terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) pada saat proses pengajuan izin baru maupun perbaharuan perizinan.

Adil Karim, Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengatakan asosiasinya menerima banyak keluhan dari perusahaan forwarder pemegang izin JPT terhadap proses pengajuan perizinan itu.

Pasalnya, kata dia, klasifikasi JPT di sistem perizinan OSS seharusnya masuk pada kelompok jenis usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya (sesuai KBLI 5229), namun saat di upload melalui sistem OSS kini JPT bergeser ke kelompok atau induk klasifikasi usaha Aktivitas Penunjang Perairan (KBLI 5222).

“Akibatnya, saat dilakukan upload proses perizinan JPT itu tidak terbaca sesuai aturan KBLI meskipun izin usaha JPT yang diajukan statusnya tereport (muncul) namun tertera belum efektif,”ujar Adil, Senin (22/7/2019).

Dia mengatakan, lantaran dianggap izin JPT belum efektif melalui sistem OSS itu, maka pemohon izin JPT, kembali diminta berbagai persyaratan tambahan pemenuhan prasarana dasar sesuai kebutuhan seperti izin lokasi, izin lingkungan atau amdal, hingga izin mendirikan bangunan (IMB).

“Padahal kegiatan JPT atau freight forwarder lebih di dominasi pada aktivitas keagenan, dokumen dan clearance pabean yang bersifat administratif, gak perlu izin-izin tambahan seperti itu,”paparnya.

Menurut Adil, ada ketidaksinkronan antara aturan KBLI dengan modul OSS, sehingga ALFI mendesak agar proses pengajuan ijin JPT melalui OSS tetap menginduk pada kelompok usaha yang sebenarnya, yakni aktivitas penunjang angkutan lainnya, dan bukan berinduk pada aktivitas penunjang perairan.

Adil menegaskan, dengan fenomena lapangan yang terjadi saat ini, maka proses pengajuan izin JPT melalui OSS itu kini telah bertentangan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indoneaia (KBLI) sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No.19 tahun 2017 yang ditandatangani Kepala BPS Suharyanto pada Februari 2017.(ri)

Belum Semua Terminal Peti Kemas di Priok Bebas Keluhan Pungli

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

JAKARTA- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), menyatakan pelabuhan Tanjung Priok belum sepenuhnya bebas dari keluhan praktik pungutan liar (pungli).

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelaku bisnis forwarder anggota ALFI, hanya di terminal peti kemas Mustika Alam Lestari (MAL) pelabuhan Tanjung Priok, yang komitmen tidak terjadi pungli.

“Kalau terminal lainnya masih ada keluhan pebisnis soal pungli khususnya terhadap barang yang hendak di behandle/diperiksa serta pergerakan peti kemas.Padahal menurut sepengetahuan kami biaya pemeriksaan dan gerakan peti kemas sudah tercantum di nota tagihan,”ujarnya.

Oleh karenanya, pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok agar bisa mempertanggung jawabkan biaya-biaya yang sudah dipungut, jangan ada lagi biaya lain selain yang tercantum di nota tagihan.

Saat ini, di pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas,yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal-One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari, dan Terminal 3 Tanjung Priok yang dikelola IPC TPK-anak usaha Pelindo II.

Widijanto mengatakan, ALFI optimistis pihak regulator dalam hal ini Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok mampu menyelesaikan persoalan yang masih ada di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Apalagi, imbuhnya, Kantor OP Tanjung Priok cukup responsif dalam melibatkan stakeholders guna mencari solusi setiap kali terdapat permasalahan di pelabuhan.

“Berdasarkan kinerja terminal MAL di Priok perlu dicontoh oleh para pengelola terminal lainnya bagaimana cara memberantas pungli tersebut,” ucapnya.

Widijanto juga menegaskan, pelaku usaha forwarder mendukung sepenuhnya pelayanan 24/7 di pelabuhan Tanjung Priok, apalagi pengawasan dan keharusan layanan itu telah diatur melalui Surat Edaran Kantor OP Tanjung Priok Nomor UM.003/3/20/OP.Tpk 18 pada 31 Januari 2018.(ri)

Pencabutan BBM Subsidi Untuk Truk Logistik Berpotensi Kurangi Daya Saing Ekspor

JAKARTA- Pebisnis logistik menilai penghapusan BBM solar subsidi untuk angkutan umum terutama angkutan barang dalam rangka kegiatan rantai pasok industri, bakal memperburuk daya saing produk ekspor karena biaya logistik ikut melambung.

Trismawan Sanjaya, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) bidang Rantai Pasok, Digital Logistik dan e-Commerce, mengatakan, penghapusan BBM Solar Subsidi berpotensi mencetus inflasi komoditas pokok di daerah khususnya wilayah Timur Indonesia yang jauh dari Pusat industri produsen.

“Dalam hal kebijakan antisipasi pembatasan pemakaian solar seharusnya di Prioritaskan dengan menyediakan energi alternatif (diversifikasi energi) yang mampu mendukung efisiensi biaya logistik serta meningkatkan daya saing produk unggulan ekspor,” ujarnya, Selasa (16/7/2019).

Trismawan mengatakan, dalam situasi neraca perdagangan yang terjadi saat ini, maka dikhawatirkan bahwa penghapusan nilai subsidi BBM solar subsidi dapat pula memicu semakin tidak terkendalinya defisit neraca perdagangan.

“Jadi mesti dicari solusinya yang lebih bijak atas persoalan yang terjadi, bukan lantas ingin mencabut subsidi BBM truk logistik,”ucapnya.

Namun, pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyampaikan alasan untuk pencabutan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi truk logistik, dan lebih memilih menggunakan BBM Solar Industri.

Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan, saat ini banyak para pengusaha truk di sejumlah daerah kesulitan mendapatkan BBM Solar subsidi sehingga sangat memukul aktivitas trucking dan menghambat layanan logistik.

“Banyak anggota kami di daerah-daerah kesulitan memperoleh BBM Solar subsidi itu. Setelah kami croscek saat rapat dengan BPH Migas ternyata kuota BBM jenis itu kini semakin menipis. Kami setuju cabut subsidi dan gunakan harga BBM Industri saja asalkan kegiatan logistik tetap lancar,” ujarnya, usai mengikuti pertemuan itu, pada Selasa (16/7/2019).

Rapat tersebut juga diikuti PT.Pertamina (Persero), PT.AKR Corporindo Tbk, dan DPP Hiswana Migas, dan stakeholders terkait.

Gemilang mengatakan, BPH migas menyampaikan perlunya pembatasan volume penggunaan BBM Solar bersubsidi terhadap truk barang yang memiliki roda diatas 4 roda mengingat potensi adanya over kuota penggunaan jenis BBM tertentu /JBT (solar subsidi).

Berdasarkan data BPH Migas,kata dia, kuota JBT jenis minyak Solar tahun 2019 secara nasional sebesar 14,5 juta KL (dicadangkan 500.000 KL), adapun realisasi Januari s/d 31 Mei 2019 mencapai 6,4 juta KL atau sebesar 45,73% dari kuota penetapan.

Berdasarkan realisasi tersebut (dimana realisasi seharusnya sebesar 41% dari kuota penetapan), apabila tidak dilakukan pengendalian pendistribusian JBT jenis minyak Solar maka berpotensi over kuota tahun 2019.

Jika hal ini tidak diantisipasi, BPH Migas menyatakan akan ada 498 kabupaten/kota yang berpotensi over kuota JBT jenis minyak Solar pada tahun 2019, dan 16 kabupaten/kota yang under kuota JBT jenis minyak Solar pada tahun ini.

Bahkan berdasarkan realisasi harian,maka diprognosakan bahwa kuota JBT sebesar 14.500.000 KL akan habis tersalurkan pada 8 Desember 2019, dengan kata lain 23 hari di akhir tahun 2019 tidak tersedia lagi JBT jenis minyak Solar, untuk itu diperlukan pengendalian dalam penyaluran JBT jenis minyak Solar itu.

Sedangkan, prognosa realisasi hingga Desember 2019 sebesar 15.474.211 KL (diperlukan penghematan sebesar 974,211 KL) sehingga tidak terjadi over kuota JBT jenis minyak Solar pada tahun 2019.(ri)

Container Crane TPKS Ambruk Disenggol Kapal MV Seol

SEMARANG- Kapal pengangkut peti kemas MV. Soul of Luck menyenggol salah satu alat bongkar muat peti kemas/ container crane (CC) di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS).

Insiden yang terjadi pada Minggu (14/7/2019) sekitar pukul 17.10 Wib itu menyebabkan satu unit Container Crane nomor 3 dibTPKS roboh, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Detik-detik sebelum MV Seol menabrak CC di dermaga TPKS itu beredar luas melalui video amatir dan foto-foto lewat media sosial sejak sore hari ini.

Dalam video yang beredar, saat insiden terjadi terdapat beberapa orang maupun petugas yang menyaksikan dan mengabadikan peristiwa itu. Bahkan terdengar kalimat ‘Allahu Akbar’, saat kapal MV Seoul bersinggungan langsung dengan CC nomer 3 itu.

Informasi sementara yang berhasil dikumpulkan redaksi, insiden tersebut terjadi setelah adanya trouble pada kapal tunda milik anak perusahaan PT. Pelabuhan Indoneaian (Pelindo) III yang memandu kapal tersebut.

Adapun, fasilitas TPKS saat ini melayani bongkar muat terhadap kapal domestik maupun internasional.

Kalangan pelaku bisnis di pelabuhan itu juga belum ada yang bersedia memberikan komentarnya saat dikonfirmasi.

Namun, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, Ahmad Wahid menyatakan, kapal MV. Soul of Luck yang diageni oleh PT. Layar Sentosa menyenggol crane di dermaga TPKS sehingga satu unit Container Crane 3 ambruk.

“Korban jiwa tidak ada, hanya ada korban luka ringan satu orang yaitu operator head truk yang langsung dibawa ke rumah sakit Panti Wilasa Citarum,” ujar Ahmad Wahid, melalui keterangan pers-nya yang disampaikan Humas Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, Minggu (14/7/2019).

Kapal kontainer berbendera Panama dengan registrasi IMO 9148647 tersebut berlayar dari  Pelabuhan Port Klang Malaysia pada tanggal 11 Juli  2019 dan tiba di Pelabuhan Semarang 14 Juli 2019 pukul 17.10 WIB.

Menurut Wahid, insiden tersebut melibatkan kapal tunda KT Jayanegara 304, KT Jayanegara 201 yang dioperasikan oleh PT PMS-anak usaha PT Pelindo III sebagai induk udaha jasa pelayanan kapal (pandu tunda).

Sedangkan kapal MV Soul of Luck berbendera Panama berbobot GT 16.915 dengan panjang 168.05 meter serta lebar 27 meter ini menyenggol struktur crane di dermaga yang mengakibat satu unit crane roboh.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan PT. Pelindo III sebagai induk usaha perusahaan jasa pandu tersebut,”ucapnya.

Pasca insiden itu, Wahid memastikan pelayanan kepelabuhanan tetap berjalan seperti biasanya meski lokasi kejadian sudah disterilkan.

“Saat ini lokasi kejadian telah disterilkan namun layanan kepelabuhanan terus berjalan seperti biasanya. Kami akan berkoordinasi dengan KNKT untuk menginvestigasi penyebab kejadian tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, menyatakan telah mengasuransikan CC yang rusak itu yang berada di posisi paling ujung di dermaga.

“Sesaat setelah kejadian segera dilakukan pengamanan area kejadian radius beberapa meter tim tanggap darurat/evakuasi saat ini melakukan investigasi dan evakuasi. Tidak ada kecelakaan kerja baik meninggal atau luka berat dalam peristiwa ini karena pelindo III menerapkan standart safety yang tinggi untuk seluruh terminalnya termasuk Terminal Peti Kemas Semarang, mengenai crane yang rusak sudah diasuransikan,” kata VP Corporate Communication Pelindo III Wilis Aji Wiranata, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (14/7) petang.

Menurutnya, setelah seluruh proses evakuasi berjalan lancar sesuai dengan SOP dan kontigensi plan, operasional bongkar muat di dermaga diharapkan kembali berjalan normal, sehingga TPKS tetap bisa melayani para pengguna jasa logistik.

“TPKS sebagai gerbang ekspor impor utama para pengusaha di kawasan Jawa Tengah dan sekitarnya. Pelindo III akan berupaya untuk mengatasi insiden dengan cepat dan risiko yang terjadi dapat terkelola dengan baik,” ucap Wilis.(ri)

ALFI Dukung Implementasi Secara Penuh DO Online

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA-Pelaku usaha logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung penuh penerapan delivery order (DO) online kegiatan importasi barang di pelabuhan mulai Oktober 2019.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, aplikasi DO Online merupakan amanat PM 120 tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online), untuk barang impor di pelabuhan.

“ALFI mendukung penuh implementasi DO online yang akan dimandatorikan di bulan Oktober mendatang,”ujar Yukki melalui keterangan pers DPP ALFI, Kamis (11/7/2019).

Dia mengatakan, ALFI pada prinsipnya mengedepankan adanya integrasi di implementasi DO Online, dan harusnya dibebaskan ke pasar, agar pasar bisa memilih dan terjadi kompetisi yang sehat, sehingga tidak terjadi monopoli dalam pelaksanaan DO Online.

“Sebab pada akhirnya pasar akan memilih aplikasi yang terus terupdate dan penuh inovasi dan pengembangan,” ucap Yukki yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asean Freight Forwarder Association (AFFA).

Terpenting dalam implementasi DO online itu, imbuhnya, aplikasi tersebut harus tersambung dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) sebagai gateway dokumen DO online.

Yukki mengungkapkan, sudah sejak lama asosiasinya menginginkan agar DO online bisa dilaksanakan secara mandatori dalam kegiatan importasi barang.

“Bahkan kami telah sering memberikan masukan dan usulan kepada Kemenhub maupun kementerian tehnis terkait mengenai penerapan DO online mengingat dengan itu layanan logistik bisa lebih efisien,”paparnya.

Mulai Oktober 2019, aplikasi DO online importasi barang diimplementasikan secara penuh pada empat pelabuhan utama di Indonesia, yakni; Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, dan pelabuhan Makassar.

Operator terminal di empat pelabuhan utama itu, perusahaan pelayaran, maupun perusahaan jasa pengurusan transportasi/forwarding, wajib memanfaatkan aplikasi delivery order (DO) secara online tersebut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, setelah implementasi secara penuh pada Oktober mendatang akan diterapkan law enforcement seperti pemberian peringatan hingga sanksi bagi yang tidak mematuhinya.

Dia mengatakan, Indonesia Nasional Single Window (INSW) juga menyampaikan jika di bulan Oktober nanti setiap shipping line sudah menyediakan sistem DO Onlinenya maka diharapkan ketika INSW sudah siap dengan gatewaynya maka data yang dibutuhkan untuk good release Delivery Order online akan dipayungi oleh INSW.

Menurutnya, sejak diberlakukannya PM 120/2017, pelaksanaan DO online dari shipping Line ke Terminal Operator sudah berjalan dan setelah dievaluasi pelaksanaannya cukup baik meskipun beberapa terminal masih perlu ditingkatkan.

“Namun untuk sisi shipping line ke cargo owner/freight forwarder setelah dua tahun hasil evaluasi belum berjalan dengan baik,”ucap Wisnu.(ri)

BPTJ Imbau Truk Logistik  Gunakan Gate Koja Barat, Begini Respon ALFI & Aptrindo

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA- Pelaku usaha logistik di pelabuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengaku heran karena pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan edaran supaya angkutan barang menggunakan tol Koja Barat-Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kok edaran BPTJ seperti itu, terus siapa yang membayar tarif tolnya, karena gate Koja Barat belum terintegrasi dengan gate Kebon Bawang.Kalau seperti ini justru biaya logistik jadi bertambah,”ujar Adil Karim, Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta,kepada wartawan, Selasa (9/7/2019).

Adil mengingatkan agar BPTJ tidak mencampuri urusan business to business (b to b) layanan logistik antara penyedia dan pengguna jasa.

“Jangan kebablasan lah, kalau BPTJ mau ngatur kelancaran lalu lintas di jalan raya Jabodetabek boleh-boleh saja namun jangan serta merta menyentuh b to b nya.Kecuali tarif tol Koja Barat mau digratiskan,”ucapnya.

Adil Karim menyatakan hal itu merespon adanya surat edaran Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono melalui suratnya No:AI.3018/1/1/BPTJ.2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditujukan kepada Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Organda.

Surat edaran (SE) kepala BPTJ itu menyebutkan, dalam rangka efektifitas penggunaa jaringan lalu lintas di dalam dan disekitar pelabuhan Tanjung Priok secara terkoordinasi antara Kementerian Perhubungan, BPTJ dan Pemprov DKI Jakarta, bahwa mulai 8 Juli 2019 agar pengemudi angkutan barang golongan III,IV dan V menggunakan gerbang tol Koja Barat.

Untuk itu, Aptrindo dan Organda diminta untuk menghimbau kepada pengusaha angkutan dapat memberikan biaya tambahan kepada transporter guna pembayaran tarif tol sesuai tarif yang berlaku.

SE Kepala BPTJ itu juga ditembuskan kepada Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan.

Saat dikonfirmasi, Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan, asosiasinya sudah mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar gate Koja Barat di integrasikan dengan gate Kebon Bawang, Tanjung Priok.

“Integrasi kedua gate itu agar tidak terjadi dua kali pembayaran dalam jarak hanya sekitar satu kilometer saja,”ujar Gemilang.

Dia mengatakan, selama ini angkutan barang menghindari gate Koja Barat yang terletak tepat di depan pintu keluar/masuk terminal peti kemas Koja karena belum terintegrasi tarifnya dengan gate tol Kebon Bawang yang berada di jalan Yos Sudarso.

“Truk yang hendak masuk gate tol Kebon Bawang dari pelabuhan Priok memilih lewat arteri/non tol ketimbang harus bayar tarif dua kali,”ucapnya.(ri)

Harga Tiket Pesawat Turun 50 Persen

JAKARTA- Dua hari lagi harga tiket pesawat akan turun 50 persen. Pasalnya, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi (rakor) lanjutan tentang kebijakan tiket pesawat murah.

Rapat atau pertemuan itu dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II hingga maskapai penerbangan terkait.

Sebelumnya pada 1 Juli 2019, pemerintah memutuskan tiket penerbangan Low Cost Carrier (LCC) akan diturunkan 50 persen dengan kapasitas 30 seat untuk penerbangan maskapai Citilink dan Lion Air.

Adapun, tiket murah itu khusus untuk hari Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 10.00-14.00 WIB.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, penurunan harga tiket pesawat itu bakal mulai diberlakukan pada hari Kamis 11 Juli 2019. “Kita akan mulai efektif sejak hari kamis 11 juli 2019, karena penyesuaian sistem butuh 2-3 hari,” ujar Kemenko Perekonomian di Jakarta.

Dirincinya, penurunan tarif penerbangan itu akan diberlakukan pada maskapai Citilink untuk 62 penerbangan per hari dengan total kursi sebanyak 3.348 kursi. Sedangkan untuk Lion Air, sebanyak 146 penerbangan per hari dengan total 8.278 kursi.

Sedangkan untuk rute penerbangan pihaknya masih melakukan peninjauan. Ia memastikan, peninjauan rute selesai pada hari Kamis 11 Juli 2019. “Sebelum Kamis kami akan jelaskan, (penurunan harga tiket pesawat) ke mana saja dan jam berapa. Kami akan publish detail sebelum Kamis,” katanya.

Ditambahkannya, upaya pemerintah menyediakan tarif pesawat murah akan terus dievaluasi secara periodik.(egindo.co/ri)