Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

ALFI imbau forwarder tak layani importasi borongan

widijanto
Widijanto

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menghimbau perusahaan anggota asosiasi tersebut untuk tidak melayani kegiatan pengurusan dokumen maupun jasa kepabeanan terhadap importasi borongan.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan himbauan tersebut perlu disampaikan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah masuknya barang imporsecara illegal yang merugikan devisa negara serta memberantas pungutan liar (pungli).

“Kami sudah sampaikan pemberitahuan resmi kepada seluruh anggota ALFI DKI jakarta jangan agar jangan layani pengurusan importasi borongan di pelabuhan Priok,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (13-11-2016).

Dia mengatakan, selama ini perusahaan forwarder maupun perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) ditunjuk sebagai pelaksana pengurusan proses dokumen ekspor impor melalui pelabuhan ataupun Bandar Udara.

Forwarder maupun PPJK tersebut, kata Widijanto, mewakili kepentingan pemilik barang dalam menyelesaikan pekerjaan pengurusan persyaratan dokumen ekspor impor termasuk menalangi terlebih dahulu biaya yang muncul dalam kegiatan tersebut.

Widijanto mengemukakan, ALFI DKI juga mendukung sikap Menkeu Sri Mulyani dalam memberantas importasi barang secara borongan untuk meminimalisasi penyelundupan produk tekstil yang bisa merugikan industri dalam negeri.

“Kita pasti dukung upaya Kemenkeu dalam kaitan ini, bukan hanya untuk tekstil saja termasuk kegiatan importasi borongan pada komoditi lainnya. Semua harus di berantas,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan komitmennya memberatantas importasi borongan khususnya untuk produk tekstil.

Keputusan itu ditetapkan oleh jajarannya setelah melakukan pertemuan supervisi dengan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kepolisian, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Impor borongan adalah kegiatan importasi yang dilakukan secara gelondongan berbagai barang terutama tekstil dan produk tekstil termasuk pakaian bekas yang bisa dijadikan celah untuk melakukan penyelundupan dan merugikan industri dalam negeri. Tahun ini saja diperkirakan kerugian akibat impor ilegal mencapai Rp30 triliun,” ujarnya.

Sumber: bisnis.com

 

ALFI & APBMI dukung aturan no service no pay

Dunia usaha di Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi dan mendukung rencana Menteri Perhubungan membuat regulasi No Service No Pay di pelabuhan untuk megurangi cost logistic dan menggenjot daya saing industri dalam negeri.

Sekretaris Wiilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan hendaknya regulasi yang disiapkan harus menekankan adanya service level agrement (SLA) pada setiap kegiatan jasa kepelabuhan.

“Dengan demikian, bisa diukur tingkat ketepatan waktu dan kecepatan layanan serta biaya yang timbul,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (7/11/2016).

Dia menegaskan sudah seharusnya kita menghilangkan budaya pungli yang merusak sendi perekonomian masyarakat di tengah persaingan ekonomi global.

Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta Juswandi Kristanto berharap pelaku usaha dilibatkan dalam penyusunan aturan No Service No Pay tersebut.

“Kami pasti dukung kebijakan yang baik dari pemerintah. Namun aturan itu harus dikomunikasikan dahulu dengan pelaku usaha,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap pihaknya telah menyiapkan peraturan menteri yang akan dikeluarkan dalam satu atau dua minggu ke depan.

Dia melihat kegiatan bongkar muat di pelabuhan sudah dilakukan mengunakan mesin sehingga tidak lagi memerlukan tenaga kerja yang banyak.

“Sekarang sudah mekanisasi dengan alat. Namanya alat itu kan efisiensinya semakin tinggi. Berarti tidak ada lagi orang angkut, mobil yang dipindahkan atau menunggu dan lain sebagainya,” paparnya saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Minggu (6/11).

Selama ini, dia menilai praktik mengutip bayaran tanpa ada layanan membuat daya saing pelabuhan di Indonesia rendah. “Secara tidak langsung kejadian di Surabaya karena itu, ada yang no service tapi pay. Ini terus dipanen oleh beberapa orang karena mereka tidak kerja,” ungkap Menhub.

Nantinya, dia berharap peraturan ini harus disesuaikan dengan ketersediaan alat bongkar muat di pelabuhan. Menhub optimistis peraturan ini tidak akan menimbulkan gejolak karena dia berpikir langkah ini merupakan kesempatan untuk semua pihak melakukan reformasi diri.

“Jangan lagi kita mendapatkan manfaat dari apa yang tidak kita berikan. Saya pikir satu saat bisa kita mengerti,” katanya.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengungkapkan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tidak sengsara karena aturan baru ini. Yang lebih tertekan, lanjutnya, adalah koperasi TKBM. Menurutnya, koperasi TKBM sering kali memungut biaya yang besar selama ini.

Namun, sebelum mengeluarkan peraturan ini, dia menuturkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kementerian Perhubungan sepakat pihaknya akan tetap melindungi koperasi.

“Tetap harus dilindungi, tidak boleh kita mematikan koperasi. Berimbanglah,” ujarnya.

Saat ini, draf peraturan menteri tersebut tengah disempurnakan. Dia mengatakan peraturan baru itu akan dirilis dalam waktu dekat.

Sumber: bisnis.com

 

tmp_11461-081134200_1455780195-20160218-kereta-logistik-jakarta-ff3-233172407

 

 

New Priok perlu ekspansi pasar & umumkan tarif

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Pebisnis mendesak manajemen terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menambah layanan direct call, bukan saling rebutan market pelayaran yang sudah ada.

Wakil Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan mengatakan, pengelola terminal peti kemas di Priok perlu memperluas jangkauan layanan pasarnya dengan menambah service baru.

“Sekarang kok yang terjadi justru saling rebutan market pelayaran. Semestinya terminal peti kemas mampu meraih pasar pelayaran baru,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (26-10-2016).

Erwin menyebutkan saat ini tingkat persaingan bisnis terminal peti kemas di Priok semakin ketat menyusul mulai beroperasinya New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) yang sudah di resmikan Presiden Joko Widodo pada September lalu.

Sebelumnya,di Pelabuhan Priok sudah beroperasi 4 terminal peti kemas yang layani ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Sekretaris Perusahaan TPK Koja, Arif Nuryono mengatakan, untuk menghindari rebutan market antar terminal peti kemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo II mesti menugaskan NPCT1 harus mencari market baru bukan yamg eksisting.

“Untuk Terminal lain seperti JICT dan Koja juga harus melakukan perbaikan pelayanan dan juga kebijakan kommersial yang dapat memberikan kenyamanan pihak shiipping line,”ujarnya.

General Manager Terminal MAL, Paul Krisnadhi justru mengatakan kehadiran NPCT-1 tidak perlu dikhawatirkan.

“Saat ini kalau ada rebutan market wajar saja sebab volume barang tidak naik bahkan sama seperti tahun lalu. Yang terpenting terminal tetap harus tingkatkan kualitas layanan,”ujarnya.

Pelaku usaha logistik mengharapkan pengelola terminal peti kemas Kalibaru atau New Port Container Terminal One (NPC-1) bisa meraih market baru pelayaran global, bukan merebut market yang selama ini sudah di layani di terminal JICT, TPK Koja, Mustika Alam Lestari (MAL) maupun Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan pasalnya sampai saat ini belum ada market baru shipping line global yang memanfaatkan terminal peti kemas yang memiliki draft -14 low water spring (LWs) dan sudah di resmikan Presiden Joko Widodo pada pertengahan September 2016.

“Kami prihatin atas kondisi ini, sebab yang terjadi justru saling rebutan pasar yang sudah eksisting di Priok. Mestinya hal ini tidak terjadi jika pengelola NPCT-1 mampu meraih market pelayaran global yang baru,” ujarnya.

Widijanto mengatakan, dengan fasilitas yang canggih dan mumpuni yang saat ini di operasikan oleh terminal Kalibaru, semestinya bisa mewujudkan terminal tersebut sebagai Hub, dan mengalihkan kapal-kapal besar kontener (mother vessel) yang selama ini transhipment di pelabuhan negara tetangga seperti Singapuru dan Malaysia.

Disisi lain, ujar dia, sebagai terminal baru, NPCT-1 juga belum pernah mengumumkan secara resmi tarif pelayanan bongkar muat peti kemas ekspor impor di terminal tersebut.

Sumber: bisnis.com

 

 

 

Pengusaha desak birokrasi perijinan eksim dipangkas

JICT & TPK Koja kutip jasa timbang kontainer ekspor
JICT & TPK Koja kutip jasa timbang kontainer ekspor

Pelaku usaha logistik di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta optimistis masa inap barang atau dwelling time di Pelabuhan Priok bisa kurang dari 3 hari.

Pengurangan itu bisa dilakukan dengan cara memangkas birokrasi perizinan ekspor impor melalui pemberdayaan portal Indonesia National Single Window (INSW) secara menyeluruh.

Sekretaris Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan, untuk menekan dwelling time hendaknya pemerintah fokus mengimplementasikan INSW, sehingga seluruh dokumen perizinan ekspor impor dilayani pada sistem layanan tunggal berbasis IT tersebut.

Dia juga mengatakan, pelabuhan Priok sebagai port of destination yang juga berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat seharusnya di topang dengan kesiapan seluruh instansi terkait atau kementerian dan lembaga (K/L) dalam proses percepatan perizinan untuk menekan dwelling time.

Adil menyatakan, saat ini justru terjadi salah tafsir jika ada yang menganggap sebagai upaya menurunkan dwelling time di Priok itu dapat dilakukan dengan mengalihkan tujuan akhir barang impor ke lokasi pelabuhan darat seperti Cikarang Dry Port (CDP) Jawa Barat.

“Tidak ada kaitannya keberadaan pelabuhan darat seperti halnya CDP itu untuk menekan dwelling time di Pelabuhan Priok. Sebab CDP itu kan juga sebagai port of destination (POD) dan dalam hal ini penetapan POD itu tertuang dalam kesepakatan pengangkutan antara pemilik barang impor dan perusahaan pelayaran pengangkutnya,”ujarnya kepada Bisnis, Kamis (13/10/2016).

Adil mengatakan, salah satu pemangkasan proses birokrasi dan perizinan terkait ekpor impor itu al; dokumen perizinan komoditi yang terkena aturan larangan dan pembatasan (lartas) yang masih harus berurusan dengan banyak instansi, serta belum adanya sistem delivery order (DO) online yang di terbitkan oleh perusahaan pelayaran asing melalui keagenannya di dalam negri.

“Jadi menyoroti soal dwelling time itu jangan hanya soal bongkar muat karena kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di Priok itu sudah ada service level agreement (SLA)-nya,” tuturnya.

Dwelling time,imbuhnya lebih menyangkut soal perizinan yang masih berbelit sehingga barang menumpuk lama di pelabuhan padahal barang/kontener sudah di bongkar dan berada di di container yard namun tidak bisa keluar pelabuhan.

Karena itulah, ujar Adil, Kemenhub menerbitkan Permenhub 116/2016 yang membatasi paling lama kontener menumpuk di pelabuhan Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar hanya tiga hari.

“Seharusnya Permenhub ini juga menjadi acuan instansi yang terlibat dalam proses perizinan ekapor impor supaya bisa mempercepat pelayananannya.Makanya INSW harus dijalankan oleh seluruh instansi tersebut,”tuturnya.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera mengatakan, instansi sudah mengumpulkan seluruh stakeholder dan asosiasi pengguna jasa di pelabuhan Priok untuk mendorong penurunan dwelling time kurang dari 3 hari.

“Hari ini (Kamis,13/10/2016) sudah dilakukan pertemuan kordinasi dengan stakeholder sebagai upaya menurunkan dwelling time di Priok,” ujarnya.

Dikatakan, terkait implementasi DO online pelayaran juga menjadi perhatian serius yang mendesak dilaksanakan.

“Penerapan DO online itu merupakan salah satu poin penting yang dibahas agar dwelling time bisa kurang dari tiga hari di Priok

Dihubungi Bisnis, Ketua Forum Pengusaha Jasa Kepabeanan Pelabuhan Tanjung Priok, M.Qadar Djafar mengatakan,selama ini untuk menyelesaikan dokumen DO online di pelayaran saja menghabiskan waktu rata-rata satu hingga dua hari karena agen pelayaran belum beroperasi .

Sumber: bisnis.com

 

 

 

‘Dry port baru sebatas kurangi YOR’

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Pebisnis di Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan, pengalihan tujuan akhir kontener impor atau port destination dari Pelabuhan Priok Jakarta ke Cikarang Dry Port (CDP) Jawa Barat t selaku pelabuhan darat, dinilai tidak akan berpengaruh signifikan pada masa inap barang atau dwelling time.

Hal ini hanya berdampak pada berkurangnya yard occupancy ratio (YOR) di lapangan penumpukan peti kemas lini satu pelabuhan Priok.

Sekretaris Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, peran pelabuhan darat seperti CDP tidak akan berpengaruh pada penurunan dwelling time dan mengurangi biaya logistik di pelabuhan Priok, sebab fungsi fasilitas itu juga sebagai fasilitas komersial yang pada ujungnya menimbulkan biaya logsitik bagi pengguna jasa.

“Dengan adanya CDP sebagai port destination hanya mengurangi YOR di terminal peti kemas namun tidak berpengaruh pada dwelling time. Ini yang harus kami luruskan jadi jangan kemudian importi atau pemilik barang di giring untuk masuk ke CDP,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (26/9/2016).

Adil mengatakan, keberadaan CDP saat ini hendaknya tidak mengganggu proses bisnis logistik yang sudah berjalan sesuai aturan kepabeanan yang berlaku, sebab pilihan untuk menentukan port destination barang impor itu ditentukan oleh shipper dan consigne dengan mempertimbangkan lokasi akhir gudang importir.

“Kalau pabrik atau gudangnya ada di wilayah barat seperti Tanggerang, Cikande dan sekitarnya tidak mungkin importirnya memilih port destinationnya CDP. Pasti akan pilih port destinationnya Pelabuhan Priok agar lebih efisien dan hemat biaya,” paparnya.

Impor

Menurut Adil, pilihan port destination CDP untuk barang impor bisa dimaklumi terhadap barang-barang impor yang dimiliki oleh importir yang lokasi fasilitas gudang akhirnya berada di Cikarang dan sekitarnya.

Sebab, imbuhnya, biaya penanganan barang impor dari pelabuhan asal hingga tujuan akhir atau port detination biasanya sudah termasuk dalam ocean freight.

“Jadi ini soal proses bisnis yang sudah dihitung detail oleh pemilik barang, tentunya mana yang lebih efisien pasti diambil tetapi jangan kemudian menggiring semua barang ke CDP karena justru akan menambah biaya logistik,” paparnya.

Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan, upaya mendorong fasilitas CDP sebagai solusi menekan dwelling time di Pelabuhan Priok merupakan hal yang kurang tepat.

“Tidak ada kaitannya peran CDP Jawa Barat itu dalam menekan dwelling time di Pelabuhan Priok. Sebab terbukti selama ini dwelling time Priok bisa di tekan karena ada Permenhub 117/2015 tentang relokasi barang impor yang sudah melewati batas waktu penumpukan,” ujarnya.

Taufan mengatakan, untuk mempercepat dwelling time di Pelabuhan Priok dari saat ini sudah mencapai rata-rata 3,2 hari menjadi kurang dari 3 hari, hendaknya di berlakukan service level agreement (SLA) dari setiap kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat dalam proses ekspor impor, dengan menerapkan single risk management.

Selain itu, kata dia, memberlakukan Indonesia National Single Window (INSW) secara benar, juga mendorong perusahaan pelayaran asing melalui agen-nya di dalam negeri menerbitkan dokumen delivery order (DO) online dan beroperasi 24/7.

“Importir juga mesti diberikan edukasi supaya mempercepat pengeluaran barangnya di pelabuhan,” ujar dia.

Sumber: bisnis.com

Bumi Laut bantah tidak kooperatif

hanjin
Hanjin

Biaya logistik nasional ikut terkerek naik lantaran perusahaan forwarder mengeluhkan kesulitan dalam menarik uang jaminan kontainer yang sudah disetorkan kepada agen pelayaran Hanjin Shipping di dalam negeri.

Perusahaan itu melakukan kegiatan pengangkutan peti kemas impor tetapi perusahaan pelayaran kargo terbesar Korea Selatan itu mengalami kebangkrutan.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan uang jaminan kontainer biasanya dibayarkan kepada perusahaan pelayaran global saat menebus delivery order (DO) untuk kegiatan impor melalui agen pelayaran di dalam negeri.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi jika terjadi kerusakan kontainer, termasuk jika terjadi kelebihan waktu pakai kontainer atau demurage.

Dia mengatakan besarnya uang jaminan kontainer impor itu bervariatif yakni Rp1 juta s/d 2 juta per boks, sedangkan untuk biaya demurrage rata-rata Rp1,5 juta per boks.

Menurut Adil, uang jaminan kontainer itu umumnya dikembalikan jika importasi sudah selesai dan kontainer sudah dikembalikan ke depo pelayaran. Namun, tambahnya, sekarang banyak forwarder yang hendak menarik uang jaminan kontainer di perusahaan keagenan Hanjin Shipping tidak bisa.

“Karena itu, pemerintah melalui instansi terkait harus segera turun tangan, sebab kondisi ini sudah menyebabkan kerugian pemilik barang di dalam negeri dan berimbas pada naiknya biaya logistik nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8/9/2016).

Adil mengatakan asosiasinya menerima banyak keluhan perusahaan forwarder di DKI Jakarta akibat sulitnya menarik kembali uang jaminan kontainer di pelayaran Hanjin Shipping melalui agennya di dalam negeri yakni PT BLS. “Alasan mereka sistem sedang off line. Ini tidak masuk akal dan sangat merugikan pemilik barang,” tuturnya.

Dia mengatakan saat ini ratusan kontainer milik Hanjin Shipping juga belum bisa dikeluarkan dari terminal peti kemas (TPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok. “Kondisi ini bisa menyebabkan pelabuhan padat,” ujarnya.

Dia mengatakan di Pelabuhan Priok kontainer ekspor Hanjin Shipping sudah tidak ada karena barang telah masuk kapal dan keluar pelabuhan sebelum adanya pengumuman pelayaran itu dinyatakan bangkrut pihak kurator.

Namun, kata dia, berdasarkan informasi manajemen TPK Koja, hingga kini masih ada 160 boks kontainer dan tidak bisa dikeluarkan karena seluruh kewajibannya belum diselesaikan oleh Hanjin Shipping melalui agen kapalnya di Indonesia yakni PT Bumi Laut Shipping (BLS).

Somasi & bantahan

Agen umum Hanjin Shipping untuk Indonesia, PT. Bumi Laut Shipping membantah pihaknya tidak bertindak kooperatif terhadap pihak freight forwarder terkait penghentian operasi mendadak dari maskapai pelayaran asal Korsel itu.

Demikian menurut surat bantahan (somasi) yang dikirimkan lewat kuasa hukum Bumi Laut, ASP & Partners kepada ALFI Jakarta dan bisnis.com kemarin.

“Kami selama ini melayani dan membantu para pelanggan maupun pemasok dan penyedia jasa di dalam mencari solusi penyelesaian masalah yang timbul akibat terhentinya operasi bisnis Hanjin  Shipping Co Ltd secara mendadak tersebut,” bunyi surat bernomor 092/ASP/IX/16 tersebut.

Sumber: bisnis.com/alfijakarta.com

 

Pelindo II bangun kanal ke Cikarang kejar pasar kargo Jabar

Pelindo II bangun kanal ke Cikarang kejar pasar kargo Jabar
Pelindo II bangun kanal ke Cikarang kejar pasar kargo Jabar

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan kecepatan produktivitas bongkar muat di terminal dan tersedianya market kargo ekspor impor yang cukup menjadi kunci utama agar terminal Kalibaru/NPCT-1 dapat disinggahi kapal berukuran besar atau mother vessel.

Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, fasilitas terminal Kalibaru atau New Priok Terminal Container One (NPCT-1) yang diproyeksikan mampu melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 13.000 hingga 15.000 TEUs, harus diikuti dengan peningkatan produktivitas bongkar muat serta giatnya mencari pasar kargo dari wilayah hinterland.

“Tanpa produktivitas bongkar muat yang bagus dan kargo yang memadai mustahil kapal besar akan mau singgah. Jadi pengelola NPCT-1 harus lebih gencar memarket fasilitas nya kepada pemilik barang di wilayah hinterland atau industry yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (29-8-2016).

Adil mengatakan, saat ini rata-rata tingkat produktivitas bongkar muat peti kemas di NPCT-1 mencapai 26 boxes/crane/hour (BCH) atau masih lebih rendah ketimbang di JICT dan TPK Koja yang rata-rata 28 BCH.

ALFI, kata dia, menyambut positif adanya NPCT-1 sebagai terminal peti kemas baru di pelabuhan Tanjung Priok untuk memberikan pilihan kepada pelaku usaha logistik di pelabuhan selain fasilitas terminal eksisting al; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dan Mustika Alam Lestari (MAL).

“Namun kuncinya kalau NPCT-1 mau bersaing dan menarik kargo lebih banyak, produktivitas BCH-nya juga harus di tingkatkan. Selain itu perlu komunikasi yang intensif dengan para asosiasi pelaku usaha di pelabuhan Priok,” tuturnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Dirut NPCT-1, Suparjo mengatakan bahwa saat ini produktivitas bongkar muat di terminal tersebut sudah lebih baik. “Saat ini rata-rata sudah mencapai 26 BCH,” ujarnya melalui telpon.

Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sodik Harjono mengharapkan keberadaan terminal baru NPCT-1 dapat mengurai persoalan kepadatan arus barang di pelabuhan Priok serta memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar pelabuhan.

“Produktivitas NPCT-1 harusnya bisa melebihi JICT dan TPK Koja, dan keberadaannya berpengarus positif bagi masyarakat di sekitar pelabuhan Priok,” ujarnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC menyatakan, dengan kehadiran NPCT1, diharapkan kapal peti kemas bermuatan besar tidak perlu lagi singgah di Singapura.

Menurut Direktur Utama PT Pelindo II, Elvyn G Masassya, pelabuhan yang secara komersial telah beroperasi sejak Kamis, 18 Agustus 2016 itu dibangun berdasarkan standar internasional dan steril.

NPCT1 memiliki luas lahan sekitar 32 Hektare dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun dengan total panjang dermaga 850 meter pada akhir 2016, dengan kedalaman -14 meter low wter spring (LWs).

Siapkan Rp3,6 triliun

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Massaya mengatakan pihaknya mempersiapkan sekitar Rp 3,6 triliun untuk membangun kanal yang menghubungkan Tanjung Priok ke Cikarang, Bekasi. Kanal sepanjang 40 kilometer tersebut nantinya akan dijadikan jalur bagi konteiner untuk langsung mendistribukan barang ke tempat tujuan.

Elvyn mengatakan kanal tersebut akan membuat efisiensi angkutan barang di Indonesia. Kanal Inland Waterways ini akan menggunakan sungai sebagai jalur angkut dagang. Kanal tersebut nantinya bisa dilewati kapal tongkang yang bisa mengangkut 150 kontainer.

“Kita siapkan Rp 3,6 triliun untuk bangun kanal. Dengan kanal itu akan menghilangkan kongesti dan arus barang lebih cepat,” ujar Elvyn di Kantor Menko Maritim, Jakarta, Senin (29/8).

Menurutnya, saat ini prosesnya tengah menanti persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebelum dilakukan pengerukan dan pelebaran daerah aliran sungai menjadi 50-100 meter, agar bisa dilalui kapal-kapal tongkang pengangkut kontainer.

Pembuatan kanal  ini pun menjadi salah satu rencana strategis Pelindo II tahun ini. Proyek ini sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yaitu Inland Waterways (Cikarang-Bekasi-Laut Jawa atau CBL), Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, dan Pelabuhan Kijing.

Lapor kesiapan

Elvyn G Masassya menyambangi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan. Pembicaraan ini guna melakukan perbaikan transportasi dan infrastruktur darat.

Elvyn mengaku pertemuan ini hanya dalam rangka melaporkan perkembangan PT Pelindo II (Persero) dalam rangka mendukung tol laut dan konektivitas khususnya antar pulau.

“Beliau memberi arahan bagaimana dipercepat proses konektivitas mengatasi constrain-constrain yang ada. Khususnya interland darat kalau barang datang ke pelabuhan kan harus dibawa ke darat,” ucapnya saat ditemui usai pertemuan di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Kemudian, Elvyn mengaku juga melaporkan kesiapan perseroan dalam mengoperasikan terminal baru Tanjung Priok yakni Pelabuhan Kalibaru atau New Priok Container Terminal 1. Selain itu, juga melaporkan kesiapan dalam membangun beberapa pelabuhan baru di Pantai Kijing, Kalimantan Barat dan Sorong, Papua.

“Membangun kanal memudahkan distribusi kontainer dari Priok ke Cikarang melalui jalur sungai. Saya laporkan itu, beliau berikan support,” tuturnya.

“Intinya sama konektivitas dan tol laut bagaimana Pelindo II lebih berperan mempercepat konektivitas termasuk gagasan operasikan sebagai pelabuhan yang selama ini di Kementerian Perhubungan, UPT, untuk kita kelola dan dikembangkan,” tambah dia.

Ambil alih pelabuhan

BUMN pelabuhan tengah mematangkan pemetaan untuk mengambilalih operasi sejumlah pelabuhan pemerintah yang berstatus Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam waktu dekat.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Orias P. Moedak mengatakan berdasarkan pemetaan pihaknya hanya akan mengambilalih pelabuhan UPT yang bersinggungan dengan wilayah kerja pelabuhan-pelabuhan milik perusahaan.

“Pelindo III hanya akan mengambil (pelabuhan) yang memang kami ada di sana. Kalau tidak ada, saya tidak mau ambil,” ujarnya, Senin (29/8/2016).

Alasannya, dia mengaku perusahaan sudah memiliki tenaga kerja yang cukup di sana sehingga tidak perlu menambah SDM baru untuk tempat yang baru. Selain itu, pengawasan terhadap pelabuhannya akan lebih mudah.

Berdasarkan pemetaan, Pelindo III akan mengajukan proposal pengambilalihan operasi di beberapa pelabuhan a.l. Probolinggo, Celukan Bawang, Bima, Maumere, Ende, Kupang, Kalabahi, Lembar dan Waingapu.

Lebih lanjut, dia mengaku tidak ada pelabuhan UPT di Kalimantan yang akan diambilalih. Berkaitan dengan model bisnis, dia mengatakan Pelindo III ingin sistemnya berupa bagi hasil dengan pemerintah atau kerjasama pemanfaatan (KSP).

“Kita ingin bagi hasil bukan bayar sewa,” tegasnya kepada Bisnis.

Namun, keinginan tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Direktur utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengaku perusahaannya sudah menetapkan untuk mengambilalih dua pelabuhan tahun ini.

“Sudah kami putuskan bahwa Pelindo I ambil dua pelabuhan UPT yaitu Pelabuhan Calang di Aceh dan Tanjung Buton di Riau,” ujarnya dalam pesan singkat kepada Bisnis.

Atas keputusan tersebut, dia menegaskan Pelindo I telah siap mengoperasikan dua pelabuhan UPT tersebut dalam waktu dekat, yakni kurang dari tiga bulan.

Untuk pelabuhan UPT lain, dia belum bisa mengungkapkan karena perlu proses dan waktu yang lebih lama untuk pengambilalihannya. “Yang lain perlu waktu atau baru bisa dioperasikan tahun depan,” katanya.

Pelindo II mengaku sudah mempertimbangkan mengambilalih pengoperasian sekitar empat sampai lima pelabuhan UPT. Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Massasya mengatakan pihaknya tengah melakukan peninjauan atas rencana mengelola pelabuhan yang ada di tangan Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, setelah peninjauan selesai barulah Pelindo II akan mengajukan pelabuhan mana saja yang akan diambilalih operasinya.

“Akan segera kita ajukan kepada Kemenhub, pelabuhan apa saja yang kita bisa kelelola. Salah satunya, misalnya, di Kalimantan Barat itu nama pelabuhan Sintete. Kita juga akan mengusulkan untuk mengelola pelabuhan Tanjung Batu dan beberapa pelabuhan pelabunan lain. Totalnya ada empat sampai lima pelabuhan,” ujarnya selepas kunjungan Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (27/8/2016).

Adapun selain pelabuhan tersebut, Elvyn mengungkapkan Pelindo II juga tertarik untuk masuk dan mengelola satu pelabuhan di Batam yang menjadi wilayah BP Batam.

Terkait bisnis model yang akan diambil, dia mengaku pihaknya masih harus mengkaji lagi lebih dalam karena ketika Pelindo II masuk ke pelabuhan tersebut maka perusahaan harus menanamkan modal untuk pengadaan alat.

“Ketika kita masuk di sana kita harus mengadakan peralatan. Kebutuhan peralatan ini tentu harus disesuaikan dengan lokasi pelabuhannya,” paparnya.

Secara umum, dia melihat sistem sewa menjadi pilihan model bisnis kerjasama yang paling memungkinkan dalam pengambilalihan operasional pelabuhan pemerintah ini. “Ya kalau sewa, kita bisa lihat prospek ke depannya bagaimana.”

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan pelabuhan UPT yang akan dikerjasamakan dengan BUMN adalah pelabuhan yang tidak memiliki Unit Pengelola Pelabuhan (UPP).

“Jadi ada KSOP. Misalnya, KSOP di Bima, dia regulator tapi punya dermaga juga yang sebelahnya ada Pelindo III. Daripada kita keluar cost yang besar, sementara pendapatan sebatas regulasi. Itu yang akan kita tawarkan,” ujarnya.

Dia mengatakan model bisnis tepat untuk situasi ini adalah kerjasama pemanfaatan (KSP). Dengan sistem ini, maka BUP BUMN harus membagi hasil pendapatan mereka. Contoh lain, Di Ambon, Pelindo IV memiliki dermaga yang bersebelahan dengan dermaga milik pemerintah. Padahal Hak Penggunaan Lahan (HPL) dermaga tersebut dimiliki oleh Pelindo IV.

Untuk kasus ini, Kementerian Perhubungan masih harus mempertimbangkan lebih lanjut model bisnisnya. Sejauh ini, dia memaparkan ada dua opsi, yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) atau KSP. Dengan model PMN, pihak Pelindo tidak perlu membayar sewa dan bagi hasil kepada pemerintah.

Namun, dia menegaskan dua model bisnis ini tetap mensyaratkan BUP BUMN untuk membayar biaya konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelabuhan tersebut.

Sejauh ini, dia mengaku Pelindo IV telah mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan untuk membicarakan model bisnis bagi pelabuhan di Ambon tersebut. “Mereka sih lebih senang aset-aset itu di-KSP-kan,” ujarnya.

Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo menuturkan model bisnis pengambilalihan operasi ini harus dikaji lebih dalam dengan BPK.

Dengan demikian, dia menuturkan perlahan Kementerian Perhubungan hanya akan fokus sebagai regulator dan mengoperasikan pelabuhan kecil yang belum diminati.

“Pelabuhan mana yang mau dikelola swasta dan mana yang mau dikelola Pelindo, ini sedang digarap. Sekarang bagaimana kita memetakan bersama-sama melihat kelayakan lokasi, aspek finansial dan aspek legalnya,” tegasnya, Jumat (26/8/2016).

sumber: republika.co.id/bisnis.com/okezone.com

 

 

 

Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini, layanan terpadu makin liar

Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini
Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini

Isu stagnasi, biaya logistik tinggi, dan dwelling time masih menjadi masalah klasik pelabuhan di Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II berkomitmen menjadikan pelabuhan sebagai smart terminal yang berbasis IT.

“Untuk saat ini, kami masih berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengaplikasikan Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok. Kami harapkan September sudah mulai beroperasi,” kata Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G. Masassya.

Menurut dia, pengalihan dari sistem manual ke online ini bermanfaat untuk mengurangi banyaknya prosedur birokrasi dan secara bertahap menghilangkan interaksi tatap muka antara pelanggan dan pengelola. Pelindo II juga sedang menggalakkan autogate (gerbang otomatis).

“Untuk masuk terminal sudah harus melewati sistem IT. Sehingga, mengurangi proses kegiatan di terminal dan menjadi lebih singkat,” ujar mantan orang nomor satu di BPJS Ketenagakerjaan ini.

Dia menjelaskan, seluruh hal yang terkait dengan jasa layanan pelabuhan harus memenuhi empat aspek utama. Pertama, kecepatan. Saat kapal datang lebih cepat, proses distribusi barang harus cepat. Kedua, akses. Pelabuhan harus bisa memudahkan kapal untuk merapat. Ketia, physical appearance. Dermaganya harus memadai, peralatan juga harus modern dan kelas dunia.

“Terakhir, friendly. Orang-orang di pelabuhan harus ramah dan ringan tangan. Saya punya obsesi bagaimana mengikis persepsi mengenai pelabuhan di Indonesia yang seram dan sangar,” katanya.

Pada tahun ini, Pelindo II menargetkan EBITA mencapai Rp 3-4 triliun. Hingga kuartal I-2016, realisasi telah mencapai Rp 1 triliun. Sepanjang tahun 2015, EBITDA tumbuh menjadi Rp 3 triliun dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun ini, kami berencana melakukan investasi baru dengan belanja modal sebesar Rp 5,9 triliun. Harapannya, aset IPC bisa mencapai Rp 46 triliun di akhir 2016,” ujar dia.

Elvyn menjelaskan, perusahaan tengah menyusun sejumlah langkah untuk menggenjot pendapatan dan menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Salah satunya, pembangunan Terminal Kalibaru (New Priok Container Terminal One-NPCT1).

“Kami telah melakukan trial operation Terminal Peti Kemas Kalibaru dengan lancar pada Januari-Mei 2016. Rencananya bisa beroperasi komersial penuh pada tahun ini,” katanya.

Kian liar

Pemilik barang meminta kepastian tarif layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) di Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini semakin liar dan membuat biaya logistik meroket bahkan berpotensi menguras devisa negara.

Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Achmad Ridwan Tento mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan rencana PT Pelindo II yang akan menyiapkan fasilitas logistik terpadu yang terintegrasi dengan hinterland/industri pelabuhan Priok. Namun, dia menilai yang mendesak saat ini dilakukan adalah mengatur tarif layanan kargo impor LCL di pelabuhan tersebut.

Dia mengatakan pengaturan tarif kargo impor berstatus LCL di Priok bisa diinisiasi oleh Kemenhub melalui Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo II selaku penyedia fasilitas dan operator di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu dengan melibatkan seluruh unsur pelaku usaha yang diwakili asosiasi terkait.

“Sudah sangat lama pemilik barang impor LCL di Priok itu dikenakan tarif liar di pelabuhan itu karena tidak ada patokannya. Sebab, pedoman tarif LCL yang ada saat ini sudah kedaluwarsa,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/8/2016).

Ridwan mengatakan di tengah gencarnya Pemerintahan Joko Widodo saat ini untuk menurunkan cost logistik dalam rangka meningkatkan daya saing komoditi nasional seharusnya juga dibarengi dengan pengawasan ketat oleh instansi berwenang di pelabuhan terkait tarif khususnya layanan kargo impor LCL tersebut.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan penataan dan pengaturan ulang komponen tarif layanan kargo impor berstatus LCL di Pelabuhan Priok sudah sangat mendesak dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kemenhub melalui OP Priok harusnya segera turun tangan dong. Masalah tarif LCL impor ini sudah waktunya diatur kembali dengan melibatkan asosiasi terkait,” ujarnya kepada Bisnis.

Dalam penelusuran Bisnis, masih ada forwarder konsolidator yang menangani layanan kargo impor LCL di Priok menagihkan sejumlah komponen biaya penanganan barang LCL tersebut di luar batas kewajaran dengan menyantumkan dalam invoice komponen a.l. biaya administrasi, agency fee, container freight station (CFS) charges, CAF, devaning, delivery order (D/O), document fee, biaya handling, dan pecah post umum.

Komponen dalam biaya penanganan kargo impor bersatatus LCL itu muncul diduga karena forwarder konsolidator di dalam negeri harus membayar refund atau pengembalian sejumlah uang kepada mitra forwarder konsolidator di luar negeri yang mengumpulkan kargo untuk diimpor ke Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam dokumen yang diperoleh Bisnis menyebutkan, besarnya refund bervariatif yakni untuk kargo impor LCL dari Shenzen-Jakarta berkisar US$210-US$250/CBM, Dalian-Jakarta US$220/CBM dan Shanghai-Jakarta sekitar US$175/CBM.

Dikonfirmasi Bisnis per telepon, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta I Nyoman Gde Saputra mengatakan instansinya siap menerima seluruh laporan pengguna jasa/pemilik barang yang dirugikan atas mahalnya tarif layanan kargo impor LCL di Priok.

“Silahkan laporkan ke instansi kami, bisa lewat e-mail atau langsung ke kami dan kalau ada data lengkapnya pasti kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Ketua Bidang Multimoda DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gagan Gartika mengatakan, pemerintah melalui OP Tanjung Priok harus turun tangan mengawasi tariff-tarif di pelabuhan Priok.

Dia mengungkapkan soal adanya permainan refund dari forwarder lokal ke forwarder luar negeri dalam layanan kargo impor LCL itu terjadi setelah penanganan kargo impor LCL yang sebelumnya dilakukan langsung oleh perusahaan pelayaran pengangkut barang tersebut, kini dilaksanakan oleh perusahaan forwarder konsolidator.

“Dulu kargo LCL langsung ditangani dalam paket service pelayaran hingga ke gudang, tetapi sekarang kan oleh forwarding konsolidator,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Pengusaha Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok. M.Qadar Djafar mengatakan sampai saat ini tarif layanan barang berstatus less than container load untuk impor di pelabuhan Priok masih liar dan tidak terkendali.

“Kami minta instansi terkait mengawasi soal tarif impor LCL ini sebab banyak komponen tambahan yang ditagihkan ke pemilik barang seperti administrasi fee dan devanning yang di luar batas kewajaran,” ujarnya.

Qadar mengatakan hal itu, sekaligus menanggapi adanya rencana Pelindo II yang akan menyiapkan fasilitas logistik terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok untuk kegiatan konsolidasi kargo ekspor impor yang bakal terintegrasi dengan kegiatan hinterland atau industri pendukung guna menekan biaya logistik dan dwelling time di pelabuhan tersebut.

Direktur Operasi dan Sistem Informasi PT Pelindo II Prasetiadi mengatakan pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Priok terkait penyiapan fasilitas itu yang akan ditargetkan bisa di realisasikan pada kuartal IV/2016.

“Fasilitas logistik yang terintegrasi dengan industri itu akan kita siapkan di dalam areal Pelabuhan Tanjung Priok. Ditargetkan bisa realisasi pada triwulan ke empat tahun ini karena kita butuh renovasi untuk fasilitasnya dan koordinasi dengan OP Priok maupun Bea dan Cukai setempat terkait penetapan zonasi pabeannya,” ujarnya.

Perlu IT handal

Terkait dengan rencana PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk menyiapkan fasilitas logistik terpadu untuk kargo ekspor impor, Supply Chain Indonesia menilai rencana ini perlu didukung dengan sistem informasi teknologi yang sesuai.

Rudy Sangian, Pakar Informasi Kepelabuhanan Supply Chain Indonesia (SCI), memaparkan logistik terpadu yang digadang Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II harus terlebih dahulu menata alur impor dan ekspor.

“Penataan alur impor dan ekspor yang mengandalkan logistik terpadu ini memerlukan MiddleWare Technology yang mampu menterjemahkan aneka ragam pesan elektronik masing-masing para pihak di pelabuhan,” ujarnya, Rabu (24/08).

Oleh karena itu, dia memandang perlu adanya koordinasi para pihak penyedia jasa logistik yang terdiri dari, agen pelayaran, freight forwarder, dan  perusahaan truk beserta pihak sektoral instansi pemerintah yang terkait dalam hal ini, a.l. Bea Cukai, dan Karantina.

Dengan koordinasi dan sistem IT terpadu, maka pertukaran data dimaksud harus dapat dilakukan minimal setiap hari atau 1x 24 jam sebelum fisik kapal tiba di area tambatan.

Dalam kurun waktu 1 x 24 jam, lanjutnya, operator pelabuhan harus mampu mengatur lapangan penumpukannya secara khusus sehingga memudahkan truk untuk mengantarkan barang-barang dari lini 1 ke tempat logistik terpadu.

Dengan demikian, dia menyimpulkan fasilitas logistik terpadu ini dapat efektif dalam menurunkan dwelling time di lini 1.

Namun, dia ragu rencana Pelindo II ini dapat menurunkan biaya logistik yang disebabkan adanya biaya truk khusus untuk memindahkan barang-barang dari lini 1 ke fasilitas terpadu tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yukki N. Hanafi menilai konsep fasilitas logistik terpadu ini lebih menonjolkan kepentingan kargo impor dan masalah dwelling time impor.

“Ini juga harus difokuskan pada kegiatan ekspor, karena ini kegiatan ekspor penting untuk menambah devisa negara,” tegasnya.

Tidak hanya kargo ekspor dan impor, ALFI meminta kargo domestik juga harus disediakan fasilitas serupa.

Senada dengan SCI, dia berpendapat fasilitas logistik terpadu harus diperkuat dengan sistem IT yang terpadu dari semua pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok. “Tidak ada gunanya kalau disitu hanya berdiri sendiri tidak melibatkan stakeholders.”

Menurutnya, dwelling time kargo impor bukan permasalahan utama di Tanjung Priok. Ada masalah lain yang juga perlu mendapatkan perhatian a.l. transhipment, sistem trucking, dan akses multimoda di pelabuhan.

“Jadi harus dibenahi secara menyeluruh. Kita mendukung sepenuhnya, tetapi menyusun rencana tata kelola logistik dan supply chain itu harus by design,” tegasnya.

sumber: bisnis.com/swa.co.id

 

Migrasi modul pabean bermasalah, ALFI Jakarta surati Menkeu

BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru
BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta kecewa, karena sudah sepekan proses migrasi dokumen  kepabeanan impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta belum ada perbaikan signifikan.

Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, sudah sepekan proses migrasi modul kepabeanan impor tersebut mengalami masalah yang ujungnya harus di tanggung pelaku usaha akibat biaya logistik membengkak.

“Kami menerima pengaduan,masih banyak forwarder dan PPJK di DKI yang gagal dalan proses pengajuan PIB secara online dengan respon reject dan masih kacau. Herannya, sampai hari ini belum beres juga,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/8/2016)).

Dia mengatakan, ALFI DKI akan kembali menyurati Menkeu Sri Mulyani sebab tidak seriusnya instansi terkait dalam penanganan sistem online kepabeanan melalui pelabuhan Priok itu.

Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok,M.Qadar Djafar mengungkapkan hal yang sama.

“Belum ada perbaikan.Sistem PIB online modul baru masih bermasalah. Sekarang saya sedang mendatangi PT.EDI untuk mengkonfirmasi masalah ini,” ujar  Djafar saat dihubungi Bisnis.

Penerapan modul baru kepabeanan untuk kegiatan pemberitahuan importasi barang (PIB) dari sebelumnya menggunakan versi modul PIB.5.0.7 ke versi PIB.6.0.3 diberlakukan sejak hari Kamis (11/8/2016) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Migrasi yang tidak berjalan mulus itu mengakibatkan ribuan dokumen impor tidak bisa di proses.

Implementasi migrasi modul tersrbut diatur lewat Perdirjen Bea dan Cukai No: PER-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perdirjen BC Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang mengatur perubahan tata laksana pelayanan impor dan format dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, R.Fadjar Dony mengatakan, instansinya bersama-sama dengan tim kantor Pusat Bea dan Cukai  dari Direktorat Teknis Kepabeanan serta tim dari PT EDI terus melakukan monitoring proses migrasi modul kepabeanan di Priok itu.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil monitoring hingga tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan pukul 17.04 WIB, data dokumen PIB yang telah mendapatkan Nopen dari CEISA Impor sejumlah 1.936 PIB.

“KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok sejak tanggal 11 Agustus 2016 juga telah membentuk Posko/Crisis Center, yang bertugas menerima pengaduan, memberikan bimbingan dan mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi,” ujar Fadjar.

sumber: bisnis.com