Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

New Release: buku Aspek Komersial dan Hukum Transport Multimoda

Inilah buku yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha dan pemangku kepentingan angkutan barang, usaha logistik dan forwarder (rantai pasokan) atau supply chain di Tanah Air.

Buku  berjudul “Aspek Komersial dan Hukum Transport Multimedia” ini merupakan penjelasan rinci tentang aspek teknis dan bisnis angkutan barang baik dalam lingkup domestik, regional maupun internasional.

New Release: buku Aspek Komersial dan Hukum Transport Multimoda
New Release: buku Aspek Komersial dan Hukum Transport Multimoda

DAFTAR ISI

  • Sambutan Ketua Umum DPP ALFI
  • Kata Pengantar Penerjemah
  • Lampiran surat UN-ESCAP
  • Catatan Editor
  • BAB 1. KAITAN ANTARA PERDAGANGAN DAN ANGKUTAN BARANG
  • BAB 2. TRANSAKSI MENGGUNAKAN DOCUMENTARY CREDIT
  • BAB 3.  INCOTERMS
  • BAB 4.  PRAKTIK PERBANKAN
  • BAB 5.  PENGATURAN PENGANGKUTAN
  • BAB 6.  PERKEMBANGAN PERAN FREIGHT FORWARDERS
  • BAB 7. BILL OF LADING DAN DOKUMEN ANGKUTAN LAUT
  • BAB 8. LINGKUP TANGGUNG JAWAB DARI FREIGHT FORWARDERS
  • BAB 9. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP MUATAN
  • BAB 10. MANAJEMEN RISIKO DAN ASURANSI
  • BAB 11. PENANGANAN KLAIM DAN PROSES HUKUM
  • BAB 12. APLIKASI-APLIKASI PRAKTIS
  • DAFTAR PUSTAKA

 

  • Jumlah halaman: 170 halaman
  • Cover depan: Hardcover
  • Grafik: full color
  • Penerbit: DPP ALFI (ILFA) – Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (Indonesian Logistics & Forwarders Association)
  • Pengarang: Tim ALFI
  • situs: http://infologistic.id
  • Commercial partner: Suta Jaya Adv, Persbiro

Harga: Rp250.000,- (belum termasuk ongkos kirim)

Pemesanan: Ali Cestar (0821-55315751), call or WA only, no SMS, rek no. BCA 084 037 5811 a.n. Ali Cestar Drs.

 

RI siap jadi poros maritim dunia

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar seluruh instansi dan stakeholder terkait dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangun sektor maritim.

Partisipasi itu bisa melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, seperti program Tol Laut, Pemanduan di Selat Malaka, serta direct call atau pelayaran langsung kapal besar dengan tujuan internasional.

“Hal tersebut tentu akan membuktikan bahwa secara bertahap dan step by step, Indonesia bisa meraih kemandirian sebagai negara maritim yang besar,” ujar Budi Karya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/4/2019).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mencatat kemandirian maritim Indonesia dimulai dari program tol laut yang saat ini telah memasuki tahun ketiganya.

Pelaksanaan Tol Laut sedikit banyak telah memberikan kontribusi dan manfaat, khususnya dalam menekan angka disparitas harga serta meningkatkan pemerataan ekonomi.

Sehingga tol laut menjadi tonggak baru menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A Tonny Budiono menyebutkan bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang. Hal itu ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada tahun 2017, dengan rincian sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT.

Pelni melalui penugasan, dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum.

“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN telah menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut yang dinamakan ‘Rumah Kita’,” kata Tonny.

“Hadirnya tol laut di tengah-tengah masyarakat akan semakin menjamin ketersediaan barang melalui angkutan barang yang terjadwal, sehingga akan semakin meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia,” lanjutnya.

Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.

Menurut Tonny, pelaksanaan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan hasil perjuangan panjang Pemerintah Indonesia.

Permasalahan ini selalu menjadi isu utama yang dibahas oleh 3 (tiga) Negara Pantai (The Littoral States) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam kurun dasawarsa.

Pada kesempatan itu Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan kesanggupan untuk melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun 2017.

“Dengan melakukan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas Tonny.

Selanjutnya, dari sisi pengangkutan laut, Indonesia telah berhasil mendatangkan kapal petikemas terbesar pertama di Pelabuhan Tanjung Priok dengan rute pelayaran langsung Jakarta – Los Angeles, Amerika.

Dengan adanya pelayanan langsung ke Amerika Serikat dengan kapal berkapasitas besar, akan meningkatkan efisiensi logistik yaitu dari segi harga akan mengalami penurunan sebesar 20% hingga 30% dan dari segi waktu mencapai 10 hari.

Tonny menyebutkan dengan kehadiran kapal-kapal raksasa ini menunjukkan kepada masyarakat transportasi laut bahwa sekarang Pelabuhan Tanjung Priok sudah dapat melayani kapal dengan kapasitas besar.

Dengan begitu akan membuat efisiensi logistik Indonesia menjadi lebih baik dan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kalah bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Dengan adanya pelayaran langsung ini, akan memberikan keuntungan khususnya kepada para eksportir yang dapat melakukan penghematan biaya (cost saving) karena tidak harus transit di negara lain (double handling) seperti Singapura, sehingga pada akhirnya biaya logistik akan semakin kompetitif sehingga Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi transshipment di Asia Tenggara,” tutup Tonny.

Dengan pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara yang ‘Mandiri’ di bidang maritim sebagaimana perwujudan cita-cita Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden Joko Widodo juga memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.

Saat ini Pemerintah memiliki fokus untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat. Termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat sehingga nantinya kemandirian maritim dapat terwujud.

Adapun kemandirian bangsa menurut visi Presiden dapat dilihat dari kemampuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sumber: detik.com

 

JAX masuk ke Priok layani eksim ke AS

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyambut baik masuknya kapal kontainer asal Prancis, CMA-CGM dengan kapalnya yang bernama CMA-CGM Titus yang berkapasitas hingga 8.500 TEUS.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan bahwa DPP ALFI menyambut baik dengan adanya kapal besar masuk ke Tanjung Priok itu.

“Walaupun sebenarnya jenis ukuran 8500 TEUS bukan kapal terbesar yang ada di dunia saat ini. Tapi, sudah baik untuk memulai secara bertahap naik ke 10.000 TEUS, meski prinsip Ship Follow the Trade tetap berlaku,” ujarnya, kepada Bisnis, Rabu (5/4/2017).

Pihaknya berharap kesepakatan CMA-CGM ini dapat berjalan secara rutin dan bukan satu dua kali shipment saja, hingga pada akhirnya biaya ekspor dan impor khususnya, akan lebih efisien dan kompetitif.

Sekjen ALFI Akbar Djohan menuturkan, bahwa masuknya kapal kontainer berkapasitas besar ke Tanjung Priok seharusnya memang bukanlah hal yang luar biasa. Pihaknya menilai memang sudah menjadi kewajiban dan tugas Pelindo II untuk mendatangkan pelayaran asing dengan kapasitas besar demi menekan biaya logistik yang tinggi.

Namun demikian, pihaknya berharap, setelah berhasil mendatangkan kapal tersebut, Pelindo II harus memastikan dapat merawat dan mempertahankan keberadaan layanan dari kapal besar itu dengan memberikan insentif-insentif tertentu.

Menurut Akbar, untuk mempertahankan itu tidak bisa hanya bersandar kepada infrastruktur yang ada guna mendukung performa pelayanan Pelindo II.

“Akan tetapi pemberian insentif – insentif tertentu kepada perusahaan pelayaran akan lebih menjadikan biaya lebih kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan lainnya, seperti Singapura. Kalau tidak, mimpi untuk mewujudkan Priok sebagai transhipment port hanya akan selesai di angan saja,” ujarnya.

Diketahui, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II / Indonesia Port Corporation (IPC) memastikan salah satu perusahaan kapal kontainer raksasa di dunia asal Prancis, CMA-CGM mulai pekan depan akan melayari Pelabuhan Tanjung Priok.

Kepastian kerja sama Pelindo II dengan perusahaan pelayaran bernama lengkap Compagnie Maritime d’Affretement – Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM) itu akan diwujudkan dengan kedatangan kapal raksasa berkapasitas hingga sekitar 8.500 TEUS di Tanjung Priok pada 9 April 2017.

Kapal raksasa dengan bobot 95.367 ton, berkapasitas 8.469 TEUS, panjang 335 meter dengan estimasi draft sekitar -14 mLWS dan bakal menjadi kapal kontainer terbesar yang melayari Tanjung Priok itu bernama CMA-CGM Titus.

“Akhir pekan ini, 9 April 2017, satu kapal dari CMA-CGM kapasitas 8.500 TEUS akan sandar di Tanjung Priok untuk pertama kalinya. Rencananya, ke depan akan melayani setiap pekan sekali,” tutur Prasetyadi, Direktur Operasi dan Sistem Informasi Teknologi Pelindo II, kepada Bisnis, Rabu (5/4/2017).

CMA-CGM Titus yang merupakan kapal generasi kelima yang termasuk jenis Post Panamax Plus itu akan melayani pengangkutan barang-barang yang akan di ekspor atau impor ke Amerika Serikat dengan nama layanan Java Sea Express (JAX).

sumber: bisnis.com

 

 

Yukki: praktik monopoli BUMN ancam swasta

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, praktik monopoli membuat pelaku usaha swasta khawatir akan adanya persaingan tidak sehat yang berpotensi “mematikan” usaha perusahaan swasta. Selain itu, hal ini juga menyurutkan minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia.

“Monopoli BUMN yang terjadi untuk kesekian kalinya membuat iklim usaha menjadi tidak sehat, mengancam kelangsungan usaha swasta, dan tidak berkeadilan. Lebih lagi, praktik kartel dan monopoli ini tidak menarik untuk investor menanam modal di Indonesia,” ujar Yukki dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis.

Pernyataan Yukki tersebut menyusul rencana sinergi yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia bersama Angkasa Pura II untuk mengintegrasikan kargo pada lima bandara terbesar di Indonesia antarala lain Jakarta, Surabaya, Medan. Makassar, dan Denpasar.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Arif Wibowo mengatakan, kerja sama antara Garuda Indonesia Cargo dengan PT Angkasa Pura Kargo akan diberlakukan pada empat bandara tak hanya di Bandara Soekarno-Hatta. Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo, Denny Fikri, menyatakan kerjasama ini bisa mendogkrak pendapatan perusahaan yang baru berusia satu tahun tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Yukki menilai adanya kecenderungan monopoli yang dilakukan kedua BUMN tersebut. Kendati demikan ia mengaku ikut berbangga bila perusahaan-perusahaan BUMN bisa tumbuh besar.

“Kami terus terang ikut berbangga bila perusahaan- perusahaan BUMN tumbuh besar. Namun, kami meminta kepada pemerintah agar memperhatikan juga keseimbangan dan kelanjutan sektor usaha yang dimiliki pihak swasta. Sebab, perusahaan swasta juga memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing,” ungkap Yukki yang juga Ketua Umum AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Association) tersebut.

Selain berpotensi “mematikan” usaha sektor swasta, sambung Yukki, praktik monopoli juga memberi efek buruk terhadap iklim investasi dan performa logistik di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Syarkawi Rauf mengatakan berjanji akan melakukan kajian terkait sinergi antara PT Garuda Indonesia dan PT Angkasa Pura Kargo dari segi hukum maupun dampak yang ditimbulkan.

“KPPU akan melakukan kajian terhadap sinergi tersebut terkait dasar hukum dan dampaknya terhadap praktik monopoli,” ujar Syarkawi.

Disparitas
Kasus monopoli pun turut memicu reaksi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Bahlil Lahadalia. Ia meminta agar peran KPPU diperkuat untuk mencegah disparitas yang terlalu besar di dalam dunia usaha itu sendiri. Disparitas antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga usaha besar di Tanah Air sangat besar.

Ia mengatakan, UMKM di Indonesia terus bertambah bahkan diperkirakan mencapai 56 juta pelaku usaha. Herannya, pelaku UMKM ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari segi aset dan kapasitas usaha. Sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler.

“Ini yang membuat disparitas di dunia usaha itu kian complang. Ada yang kurang sehat di kebijakan dan struktur industri kita. Dari puluhan juta usaha kecil yang ada, rata-rata usaha kecil itu mentoknya nanti di menengah saja. Seperti ada kekuatan besar yang menghalangi dia naik ke atas. Ini yang harus kita perangi untuk pemerataan,” tandas Bahlil.

sumber: beritasatu.com

 

Mayoritas truk di Priok berumur 15 tahun

PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) sebagai pemimpin pasar di segmen medium duty truck, menggandeng Angkutan Khusus Pelabuhan Organda DKI Jakarta untuk melakukan peremajaan truk angkutan pelabuhan sebagai salah satu upaya menekan efisiensi biaya logistik.

Penandatanganan kesepakatan kerja sama kedua belah pihak dilakukan oleh Ketua umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono dan Presiden HMSI, Hiroo Kayanoki, serta disaksikan oleh Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI Jakarta, Hally Hanafiah dan Direktur Penjualan & Promosi HMSI, Santiko Wardoyo, bertempat di Hotel Grand Melia Jakarta, Senin (6/3) kemarin

Untuk tahap awal, peremajaan armada dilakukan terhadap 85 unit truk masing-masing milik PT Iron Bird 55 unit dan 30 unit milik PT Samudera Indonesia. Untuk ke depannya, jumlah armada yang diremajakan diharapkan bertambah bahkan hingga menjangkau luar Jakarta.

Hiroo Kayanoki mengatakan dalam kerja sama ini, Hino akan memberikan best fit product kepada anggota Angsuspel Organda DKI Jakarta, sehingga target biaya logistik yang rendah dapat tercapai.

“Kami sangat senang bisa bekerjasama dengan Angsuspel Organda DKI sebagai wujud dukungan kami terhadap program pemerintah dalam menurunkan biaya logistik yang saat ini masih tinggi,” katanya, Selasa (7/3).

Jumlah armada truk yang melayani angkutan barang maupun peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini mencapai sekitar 16.000 unit, di mana 43% usia kendaraan trailer di atas 15 tahun, 16% di atas 10 tahun dan 41% usia kendaraan antara 1-10 tahun.

Biaya Logistik Tinggi

Sementara itu biaya logistik nasional tercatat masih tinggi yakni 24% dari gross domestic product (GDP) dan kontribusi terbesar berasal dari transportasi darat dengan truk mencapai 48%. Sehingga membuat moda transportasi ini menjadi target utama pemerintah dalam mengatasi penurunan biaya logistik.

Hino menyediakan beragam pilihan truk untuk digunakan dalam angkutan pelabuhan yakni Hino New Generation Ranger Tractor Head dengan konfigurasi mulai dari 4×2 dengan tipe Hino New Generation Ranger FG dan SG series, serta 6×2 dengan tipe Hino New Generation Ranger FM series di mana pilihan tenaga pun beragam mulai dari 235 PS hingga 350 PS dan daya tarik beban 31 ton sampai 46 ton.

Hino juga memberikan layanan purna jual yang prima seperti Free Service Program (FSP), di mana konsumen dapat menikmati layanan servis berkala gratis hingga 2 tahun atau 60.000 KM. Selain itu HMSI sebagai main dealer Hino di Indonesia menyiapkan garansi selama 1 tahun untuk produk tersebut.

Truk trailer menjadi andalan transportasi di pelabuhan, termasuk di kawasan angkutan barang ataupun khususnya peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saat ini, jumlah truk yang melayani angkutan barang ataupun peti kemas di pelabuhan tersebut sudah lebih dari 16.000 unit.

Namun, sebagian besar dari jumlah itu sudah termakan usia bahkan sudah ada yang lebih dari 15 tahun. Dari jumlah itu, 41 persen usia kendaraan antara 1-10 tahun. Lalu 16 persen sudah di atas 10 tahun, sedangkan jumlah terbesar 43 persen usia kendaraan trailer sudah di atas 15 tahun.

Sementara itu, biaya logistik nasional masih tinggi yaitu 24 persen dari gross domestic product (GDP) dan kontribusi terbesar berasal dari transportasi darat dengan truk mencapai 48 persen. Dalam hal ini, moda transportasi darat tersebut menjadi target utama pemerintah dalam mengatasi penurunan biaya logistik.

Terpaut itu pula, PT Hino Motors Sales Indonesia melakukan kerja sama dengan Angkutan khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI untuk melakukan peremajaan truk angkutan pelabuhan. Hal ini dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam mengefisiensikan biaya logistik.

Peremajaan truk untuk tahap awal akan dilaksanakan bagi 85 truk angkutan pelabuhan yang dimiliki oleh PT Iron Bird sebanyak 55 unit dan 30 unit milik PT Samudera Indonesia. Ke depannya diharapkan dapat terus bertambah dan meluas hingga keluar Jakarta.

Sumber: kabaroto.com/otosia.com

 

Transhipment Priok mulai semester kedua tahun ini

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan menjadikan Tanjung Priok sebagai transhipment port. Dengan bertambahnya fungsi Tanjung Priok sebagai transhipment port pemilik barang dapat menghemat biaya hingga Rp1 juta – Rp 1,5 juta.

“Buat pemilik barang itu bisa dapat cost saving sekitar Rp1 juta sampai 1,5 juta,” terang Direktur Utama IPC Elvyn G. Masassya saat berkunjung ke redaksi Okezone, Rabu (22/2/2017).

Pemangkasan bea tersebut adalah imbas dari efisiensi lalu lintas laut. Saat ini barang yang hendak diekspor ke Jepang harus melalui transhipment port di Singapura. Sehingga menambah beban biaya bagi pabean.

Jadi transhipment port artinya barang – barang yang hendak di ekspor dari Jawa dan Sumatera tidak perlu ke Singapura, tapi ke Tanjung Priok,” terangnya.

Pemangkasan biaya transhipment dibutuhkan agar pelayanan jasa peti kemas di Indonesia dapat bersaing dengan pelayanan jasa di luar negeri. Transhipment port Tanjung Priok ditargetkan berjalan di semester kedua tahun 2017.

Sumber: okezone.com

 

JICT minta terminal 3 untuk domestik

Manajemen PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mendesak Pelindo II untuk merealisasikan pengoperasian terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok sebagai terminal peti kemas khusus untuk melayani kontener domestik.

Wakil Direktur Utama JICT, Riza Erivan mengatakan sesuai dengan peruntukkannya fasilitas terminal 3 Priok sangat dibutuhkan untuk kelancaran peti kemas antarpulau atau domestik.

“Terminal 3 Priok itu harusnya untuk domestik bukan ekspor impor,” ujarnya kepada Bisnis, disela-sela stakeholders coffee morning Pelindo II, Senin (20-2-2017).

Dia juga mengatakan, persaingan layanan peti kemas di Priok semakin ketat saat ini bahkan cenderung saling menarik market yang sudah ada mengingat minimnya market baru (shipping line) baru menyusul masih terjadinya pelemahan ekonomi global saat ini.

Bahkan, kata dia, semakin ketatnya persaiangan antar terminal itu sekarang sudah ada tiga shipping line global yang sebelumnya sandar di JICT kini berpindah layanan al; Maersk Line ke Terminal 3 Priok, serta NYK Line dan Evergreen ke New Priok Container Terminal One (NPCT-1).

Riza juga mengatakan, sedangkan fasilitas terminal 2 JICT saat ini sudah sepenuhnya diserahkan kepada Pelindo II kendati proses legalisasinya belum rampung.

“JICT akan fokus pada pengembangan fasilitas dan peralatan bongkar muat di terminal JICT-1,” paparnya.

Dia juga mengungkapkan, pada tahun ini JICT hanya menargetkan produktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor sebanyak 2,2 juta twentyfoot equivalent units (TEUs).

Sumber: bisnis.com

 

Pelindo yakin trefik peti kemas Priok tahun ini naik

PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) menargetkan trafik peti kemas tahun ini naik 11,8%.

Perusahaan membidik trafik peti kemas sekitar 6,8 juta unit ekuivalen dua puluh kaki (TEUs).

Seperti diketahui, tahun 2016 Pelindo II menangani 6,08 juta TEUs peti kemas.

Tahun ini, perusahaan akan menambah fasilitas terminal peti kemas dan melanjutkan pengembangan pelabuhan seperti terminal Kalibaru/New Priok untuk container terminal I dan container terminal III.

Sebelumnya, container terminal I telah melaksanakan trial operation pada Januari dan Mei 2016, serta mulai beroperasi secara komersial penuh pada tahun lalu.

Terminal I dan III tersebut dibangun untuk produk-produk liquid seperti gas maupun minyak.

Selain itu, sejumlah proyek juga akan digarap perusahaan antara lain pelabuhan internasional di Kijing, Kalimantan Barat dan di Sorong, Papua.

Kedua pelabuhan itu akan dilengkapi dengan kawasan industri.

Nantinya, Pelindo II akan menggandeng mitra untuk pengembang kawasan industri.

Sedangkan Pelindo II akan menjadi pengelola kawasan tersebut.

Perusahaan juga akan membangun lnland Waterways atau kanal dari Tanjung Priok ke Bekasi.

Upaya ini dilakukan agar distribusi barang dari pelabuhan ke pabrik menjadi lebih cepat.

Dengan demikian akan menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing.

Tahun 2017, Pelindo II menargetkan pendapatan bisa naik menjadi Rp 10,5 triliun dibandingkan akhir 2016 yang sekitar Rp 9 triliun.

“Total aset tahun ini ditargetkan bisa berkisar Rp 52 triliun, dan belanja modal tanpa equity participation berkisar Rp 4,6 triliun,” ujar Elvyn G. Masassya, Direktur Utama Pelindo II, akhir pekan.

Elvyn mengklaim, perusahaan telah menetapkan corporate roadmap yang sejalan dengan visi baru untuk menjadi pengelola pelabuhan berkelas dunia.

Tahun ini, Pelindo II akan melanjutkan transformasi untuk memperkuat dan mengembangkan bisnis.

Sumber: kontan.co.id

 

 

 

APJP & PPLBI luncurkan iCargo

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) Tbk dan Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) serta Perhimpunan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) menjalin sinergi implementasi layanan iCargo.

Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam acara sosialisasi dengan tema “iCargo: Value Creation to Digitize Indonesian Seaport” yang dihadiri oleh perwakilan anggota APJP dan PPLBI.

Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan visi IPC menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan melaui layanan digital.

iCargo merupakan solusi logistik untuk memudahkan pengguna jasa (Cargo Owner atau Consignee dan Freight Forwarder) dalam melakukan permohonan dokumen DO secara online tanpa harus datang ke Shipping Line.

Aplikasi ini, memiliki benefit antara lain proses permohonan dokumen DO dilakukan secara online, dengan manfaat terutama dalam efisiensi waktu dan efisiensi biaya, mengurangi antrian loket, terhindar dari kemacetan trafik dan juga keamanan bertransaksi.

Cara ini juga dapat memangkas waktu post clearance dalam pengurusan pengeluaran barang dari pelabuhan. Transaksi pun dilakukan secara elektronis dengan metode cashless transaction.

Direktur Utama ILCS, Yusron Hariyadi, mengungkapkan, layanan ini didedikasikan untuk digitalisasi Pelabuhan Indonesia sehingga memudahkan pelaku logistik terutama shipping line.

“Kami berterima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kepercayaan dalam implementasi iCargo ini. Kami melakukan pengembangan secara terus menerus sehingga layanan ini bermanfaat dan menjadi one stop solution terutama bagi komunitas Pelabuhan Indonesia.

” Kami harap, aplikasi ini membantu proses pengeluaran arus barang menjadi lebih lancar dan termonitor,” kata Yusron, di Jakarta, Rabu (8/2).

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, diwakili oleh Hermiyana menyatakan, dukungan dan apresiasi terhadap inisiasi digitalisasi yang dilakukan oleh ILCS dengan menelurkan layanan iCargo ini, sehingga dapat mempercepat proses post clearance bahkan mungkin akan membantu menurunkan angka Dwelling Time dan biaya logistik Indonesia.

“iCargo atau DO Online merupakan salah satu impian dan terobosan untuk pelaku ekspor impor terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, inisiasi ini sudah dilakukan sejak lama,” paparnya.

Sementara itu, Ketua PPLBI yang diwakili oleh Widiyanto menuturkan, seiring dengan semakin berkembangnya industri di Indonesia, bisnis pusat logistik berikat akan terus berkembang dan peran teknologi akan sangat vital.

“Oleh karena itu, dengan adanya iCargo dapat memberikan salah satu jawaban implementasi teknologi di kawasan Pusat Logistik Berikat sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai standar internasional,” ujarnya

Dalam kesempatan ini, APJP yang dalam hal ini diwakili oleh Cornelius F Atmadjie menjelaskan, pelaku usaha dimungkinkan untuk melakukan transaksi pembayaran administrasi kepelabuhanan dan pencetakan dokumen DO secara online, sehingga security dari proses operasi dapat lebih terjamin, disamping efisiensi dan efektivitas yang meningkat, karena berkurangnya proses manual dalam pengambilan DO.

“Kedepannya, kami berharap iCargo dapat diterapkan di semua Terminal Operator dan shipping line yang terintegrasi dalam iCargo ini,” jelasnya.

Sumber: beritasatu.com