Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

Perbedaan tarif CHC di Priok untungkan kapal asing

Perbedaan tarif CHC di Priok untungkan kapal asing
Perbedaan tarif CHC di Priok untungkan kapal asing

Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, tidak seragamnya tarif bongkar muat peti kemas atau container handling charges (CHC) akan menguntungkan operator kapal asing pengangkut ekspor impor.

Pasalnya THC yang dibayarkan pemilik barang kepada pelayaran di Pelabuhan Priok saat ini untuk peti kemas ukuran 20 feet US$95/bok. Saat ini di pelabuhan Priok terdapat empat fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yang dikelola JICT, TPK Koja, Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Menurut Adil, terdapat perbedaan tarif penanganan petikemas di Terminal 3 Tanjung Priok dan tiga terminal lainnya yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, dan Mustika Alam Lestari (MAL).

Padahal, kata Adil, untuk menciptakan persaingan yang sehat memerlukan penyeragaman untuk semua tarif terminal internasional. “Perbedaan tarif di Terminal 3 Tanjung Priok hanya menguntungkan pemilik kapal asing,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (27/7).

Saat ini besaran tarif terminal handling charges (THC) di Terminal 3 sebesar US$ 95 dollar per kontainer. Dari jumlah itu, sebesar US$ 73 adalah biaya container handling charges (CHC) yang dibebankan oleh pengelola terminal dan sisanya atau US$ 22 merupakan surcharges pelayaran.

Sedangkan jika di JiCT,TPK Koja dan MAL dengan THC US$ 95/peti kemas ukuran 20 feet, pelayaran hanya menikmati surcharges US$ 12/bok dan selebihnya atau US$ 83 merupakan CHC yang diperoleh pengelola terminal peti kemas.

“Pemilik barang bayar tetap US$ 95 per peti kemas 20 feet. Sehingga surchages yang dinikmati oleh pemilik kapal asing diterminal 3 Priok mencapai US$ 22 per bok, sedangkan jika di JICT,Koja dan MAL surcharges yang dinikmati pelayaran asing hanya US$ 12 per bok,”ujar Adil.

Adil mengatakan, besaran CHC di Terminal 3 tersebut lebih rendah US$10/bok ukuran 20 feet dibandingkan dengan biaya CHC yang dikenakan di terminal internasional lainnya di Tanjung Priok seperti di JICT, TPK Koja, dan Mustika Alam Lestari (MAL).

Di tiga terminal tersebut biaya THC yang berlaku sama yaitu US$ 95 per kontainer, sementara biaya CHC-nya yang sebesar US$ 83 per kontainer.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowner’s Asociation (INSA) Johnson W.Sutjipto meminta Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, untuk mengatur secara komprehensif operasional terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu untuk menghindari terjadinya kepadatan truk dan delivery arus peti kemas yang berpotensi kongesti di pelabuhan tersebut.

Dia mengatakan, pengaturan tersebut untuk melindungi konsumen dan pengguna jasa di pelabuhan agar tidak dirugikan apalagi jika sampai terjadi kongesti di pelabuhan. “Pemerintah, dalam hal ini Otoritas Pelabuhan, perlu mengintervensi dan hadir untuk mengatur operasional agar arus barang di pelabuhan terjamin lancar,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan tidak seragamnya tarif layanan bongkar muat peti kemas ekspor impor di terminal peti kemas yang ada di pelabuhan Priok saat ini, Johnson menyerahkan hal tersebut kepada Pemerintah dan mekanisme pasar.

“Market di Priok itu kan sudah matang jadi kalau menyangkut tarif CHC sebaiknya diserahkan ke pasar. Namun jika terjadi perang tarif dalam rangka melindungi konsumen, Pemerintah harus hadir,” ujar Johnson

Naik 30 persen

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) menaikkan tarif pelayanan jasa bongkar muat peti kemas domestik berstatus full container load (FCL) di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 30%, dan untuk peti kemas empty rerata 8%.

Tarif baru yang dituangkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pelindo II/IPC No. HK.568/7/6/2/P.II-16 tersebut mulai efektif berlaku 1 Juli 2016. SK itu juga mengatur tentang tarif pelayanan peti kemas transhipment, shifting peti kemas, dan peti kemas berisi barang berbahaya.

Mulai 1 Juli 2016, tarif bongkar muat peti kemas domestik berstatus FCL ukuran 20 feet dikenakan Rp650.000/boks, atau naik 30% dari sebelumnya Rp500.000/boks. Adapun untuk ukuran 40 feet yang sebelumnya Rp750.000/boks menjadi Rp975.000/boks.

Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok, anak usaha Pelindo II, Kiki M. Hikmat mengatakan tarif baru tersebut efektif sejak 1 Juli 2016, dan dalam kaitan ini Pelindo II sudah melakukan masa sosialisasi kepada pelaku usaha dan asosiasi terkait di pelabuhan Priok.

“Sosialiasi dengan asosiasi pelaku usaha di pelabuhan juga sudah kami lakukan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/7/2016).

Dalam SK Direksi Pelindo II itu juga disebutkan bongkar muat peti kemas kosong domestik ukuran 20 feet Rp405.000/boks atau naik 8% dari sebelumnya Rp375.000/boks. Adapun untuk ukuran 40 feet yang sebelumnya Rp562.000/boks naik menjadi Rp607.500/boks.

Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta Juswandi Kristanto mengatakan sebelum dilakukan penetapan tarif tersebut telah dilaksanakan pembahasan dan kesepakatan antarpenyedia dan pengguna jasa melalui asosiasi terkait di pelabuhan Priok.

Asosiasi yang terlibat dalam proses penaikan tarif itu, imbuhnya, yakni DPW APBMI DKI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta dan DPC Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya.

Juswandi mengatakan penetapan tarif baru untuk layanan peti kemas domestik di Pelabuhan Priok karena kesepakatan tarif yang lama telah habis masa berlakunya atau berakhir pada 2015.

Selain itu, ujar dia, penaikan tarif lantaran kenaikan upah buruh bongkar muat di pelabuhan Priok sudah dua kali dilakukan yakni pada 2015 sebesar 21% dan 9% pada 2016.

sumber: bisnis.com/tribunnews.com

INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup

INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup
INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup

PT Pelabuhan Tanjung Priok mengimbau  semua pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok agar memastikan kecukupan dana untuk keperluan jasa kepelabuhanan seperti auto collection, EDC, Net OFF, CMS dll pada waktu Cuti Bersama dan Libur Nasional  yang jatuh mulai awal-awal  bulan ini.

JAKARTA (alfijakarta): Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, Arif Suhartono dalam Surat Edaran yang diterima ALFI pekan ini menyebutkan pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok wajib memastikan status rekening untuk bertransaksi dalam status aktif (tidak dormant).

“Pengguna jasa wajib memastikan tidak ada piutang jatuh tempo pada PT Pelabuhan Tanjung Priok,” katanya dalam SE tersebut.

Ia menambahkan pengguna jasa juga wajib menyesuaikan jam dan hari operasional Bank-bank sehingga transaksi perbankan dapat berjalan lancar dan tidak terpengaruh terhadap pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Priok.

Selain itu, pengguna jasa juga wajib memastikan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

“Terhadap hal-hal yang terjadi karena kelalaian sebagaimana poin di atas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan,” terang Arif.

 

Priok wajibkan dokumen VGM untuk petikemas ekspor

http://beritatrans.com/cms/wp-content/uploads/2016/05/kapal-terbalik.jpg
http://beritatrans.com/cms/wp-content/uploads/2016/05/kapal-terbalik.jpg

Terhitung mulai 1 Juli 2016, pihak otoritas pelabuhan Tanjung Priok memberlakukan persyaratan berat kotor petikemas terverifikasi sebagaimana diatur dalam Amandemen SOLAS 1974 BAB VI Pasal 2 tentang Berat Kotor Terverifikasi atau Verified Gross Mass  of Container (VGM) yang mengatur perlunya penimbangan terhadap petikemas tujuan ekspor.

JAKARTA (alfijakarta): Dalam surat edaran yang diterima ALFI  minggu ini yang diteken Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Bay Mokhamad Hasani, disebutkan tentang, “Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK 103/2/4/DJPL-16 tanggal 1 Juni 2016 tentang Berat Kotor Terverifikasi Yang Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass of Container / VGM).

“Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan Surat Edaran Kepala Kantor Kesyahbandaran  Utama Tanjung Priok dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor UM 003/17/8/OP TPK-16 dan UM 003 /25/7/SYB TPK-16 tanggal 29 Juni tentang Pelaksanaan Penimbangan Berat Kotor Petikemas Terverifikasi (Verified Gross Mass of Container / VGM) di Pelabuhan Tanjung Priok,” bunyi surat tersebut.

Dalam SE itu dijelaskan;

a. Setiap terminal yang melayani petikemas ekspor wajib menyediakan fasilitas penimbangan untuk petikemas isi (ekspor) baik yang belum dilengkapi VGM maupun yang sudah dilengkapi VGM.

b. Jika petikemas yang belum masuk terminal telah dilengkapi dengan VGM dan pada saat dilakukan penimbangan di terminal terjadi perbedaan berat kotor petikemas isi yang signifikan, maka akan diterbitkan VGM baru oleh terminal atas persetujuan dari pengirim barang (shipper) untuk di-declared  kembali berdasarkan toleransi yang disepakati antara pengguna dan penyedia jasa pada masing-masing terminal atau fasilitas penimbangan.

c. Untuk akurasi berat kotor petikemas terverifikasi,  disampaikan juga bahwa setiap kendaraan pengangkut petikemas / trailer / chasis tidak diijinkan mengangkut 2 (dua) petikemas secara bersamaan dengan menggunakan satu (satu) kendaraan bermotor pengankut sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

d. terminal tidak diperkenankan memberikan pelayanan terhadap kendaraan pengangkut petikemas / trailer / chasis yang mengangkut 2 (dua) petikemas secara bersamaan sebagaimana dimaksud huruf c di atas.

Surat Edaran tersebut ditandatangai oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Capt. Sahattua P. Simatupang, MM, MH dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Bay Mokhamad Hasani, tertanggal 29 Juni 2016 di Jakarta.

 

Biaya logistik melonjak, akses waterway ke & dari Priok perlu

Biaya logistik melonjak, akses waterway ke & dari Priok perlu
Biaya logistik melonjak, akses waterway ke & dari Priok perlu

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tetap melayani aktivitas bongkar muat peti kemas selama musim Lebaran. Artinya, pelabuhan internasional ini tetap beroperasi nonstop selama 24 jam. Jelang Lebaran, pelabuhan pelat merah ini mengklaim ada peningkatan bongkar muat kargo sekitar 10 persen jika dibanding bulan-bulan biasanya.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II Saptono Irianto mengatakan, saat ini memang peningkatannya belum terlalu signifikan. Menjelang Lebaran, terutama satu minggu sebelumnya, kata Saptono, peningkatannya banyak karena ada ketentuan lima hari sebelum hari H.

“Untuk kargo peningkatannya belum banyaklah, tapi sudah mulai meningkat bicara kargo ya bicara jutaan ton bicara kontainer juga bicara jutaan TEUs. Kita siap, dari dulu tidak Lebaran juga 24 jam karena international ports itu harus open 24 hours 24/7,” ungkap Saptono di kantor JIEP, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (27/6).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan lamanya waktu bongkar muat untuk barang atau peti kemas (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dapat dipangkas menjadi 2 hari.

“Praktik di lapangan tak mudah untuk mengurangi dwell time. Meski begitu, dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok sudah membaik menjadi 3,4 hari. Membaik lah mendekati 3 hari sudah di bawah 4 hari ini, fluktuatif jadi kalau bulan kemarin ya kira-kira 3,4 hari.

Berbagai cara ditempuh untuk menekan dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok, seperti menghidupkan kembali jalur kereta ke Pelabuhan Tanjung Priok. Ada juga pengenaan tarif progresif untuk peti kemas yang telah lolos tahapan customs clearance.

Intinya gini distribusi barang keluar masuk pelabuhan itu bisa dicapai melalui moda transportasi, moda transportasi apa saja? Yaitu highway jalan raya, railway kereta api, maupun water way melalui sungai itu harusnya ada semuanya nanti tinggal tingkat efisiensi efektivitasnya mana yang paling unggul,” tepisnya.

Kembangkan Pulogadung

Di bagian lain, lima BUMN; PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), PT PP, PT Telkom, Pelindo II, dan PT Nindya Karya bersinergi menandatangani kerja sama pengembangan kawasan industri di Pulogadung, Jakarta Timur.

“Sinergi ini akan membantu upaya kami untuk mewujudkan target transformasi kawasan industri di Pulogadung yang bernilai tambah tinggi, mandiri, berstandar internasional, dan berwawasan lingkungan,” ujar Direktur Utama PT JIEP Rahmadi Nugroho.

‪Kerja sama JIEP dengan Telkom, rinci Rahmadi, meliputi pengelolaan pusat kesehatan dan penggunaan kartu pintar (smart card), pengelolaan media luar ruangan, serta cross selling product dan joint marketing.

Sementara dengan BUMN konstruksi, lanjut dia, PP dan Nindya Karya, kerja sama pengembangan dan optimalisasi lahan di kawasan JIEP, khususnya di Blok I.

Sedangkan dengan Pelindo II, kerja sama ini akan menjadi awal transformasi kawasan JIEP untuk mendukung sistem logistik nasional menjadi lebih baik.

“Saat ini Pelindo II dan JIEP juga tengah merintis adanya Internasional Halal Hub serta The International Logistics and Supply Chain Management Centre. JIEP masih memiliki lahan dengan luas sekitar 500 hektare yang akan dikembangkan.

Dalam rencana jangka panjang karena lokasi kita di tengah Jakarta kita tingkatkan daya gunanya salah satunya space sempit dengan basic IT kawasan ini 500 hektare kenapa nggak dikembangkan jadi kawasan kreatif based IT maupun budaya ada di sini salah satunya kuliner contohnya masih ada lagi lainnya,” ucap Rahmadi.

Namun Rahmadi enggan membeberkan nilai investasi pengembangan dan sistem pembiayaan pengembangan kawasan industri Pulogadung. “Saat ini masih dikaji pendanaan juga masih dikaji,” pungkasnya.

Biaya meroket

Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, sejak terminal operator (TO) 3 pelabuhan Priok melayani kegiatan peti kemas internasional seringkali menimbulkan kemacetan dan kepadatan di pelabuhan Priok.

“Mesti diatur kembali tata ruang pelabuhan Priok oleh Pelindo II agar arus barang bisa lebih lancar,”ujarnya kepada Bisnis, Rabu (29/6/2016).

Adil mengatakan, Alfi mendukung rencana Manajemen Pelindo II untuk menata ulang terminal Priok menjadi dedicated area.

“Pak Elvyn Dirut Pelindo II pernah menyampaikan akan tata kembali fungsi terminal di Priok menjadi dedicated area.Makanya kami dukung hal tersebut,”tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan, bahwa pengoperasian terminal operator (TO) 3 di Tanjung Priok sebagai terminal petikemas internasional sangat membebani pengusaha.

Selain biayanya mahal,kata dia, terbatasnya lahan di area terminal membuat pemilik barang harus mencari lahan lain untuk penempatan kontainer.

“Area yang terbatas membuat terminal 3 belum layak untuk melayani petikemas internasional. Karena secara biaya juga semakin memberatkan pemilik barang,” kata ketua Depalindo Toto Dirgantoro.

sumber: bisnis.com/indopos.co.id

Operator perlu perhatikan kontener domestik

adil karim
adil karim

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak optimalisasi fasilitas eks terminal 2 Jakarta International Container Terminal (JICT) guna mendukung kelancaran arus barang dan waktu tunggu kapal atau waiting time di Pelabuhan Tanjung Priok.

JAKARTA (alfi): Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, saat ini fasilitas eks terminal 2 JICT di pelabuhan Priok tersebut tidak termanfaatkan secara komersial atau idle.

Dia memperoleh informasi bahwa saat ini fasiltas dermaga dan lapangan container (CY) terminal 2 tersebut sudah diserahterimakan pengelolaan operasinya kepada Pelindo II Tanjung Priok.

Sebelumnya,fasilitas yang memiliki draft sekitar – 9 meter low water spring (LWS) itu dikelola operasikan Hutchison Port Indonesia (HPI) dan Pelindo II melalui PT.Jakarta International Container Terminal (JICT).

Namun saat ini JICT hanya mengelola terminal 1 pasca adanya perubahan kontrak pengelolaan terminal peti kemas di pelabuhan Priok, pada akhir tahun lalu.

Pantauan Bisnis, fasilitas dermaga yang mampu melayani sekurangnya tiga kapal sekaligus tersebut saat ini hanya sesekali disinggahi untuk kepentingan sandar kapal-kapal tamu negara maupun kapal militer.

“Waktu dikelola bersama masih ada kapal kontener feeder internasional yang singgah di terminal tersebut dengan ukuran dibawah 1.000 TEUs. Tetapi saat ini fasilitas tersebut idle seharusnya kondisi ini tidak boleh dibiarkan.Sebab fasilitas itu kini merupakan milik Pelindo selaku BUMN kepelabuhanan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/5).

Adil mengatajan, sangat memungkinkan jika fasilitas eks terminal 2 JICT itu dioptimalkan guna melayani kegiatan pengapalan dan bongkar muat kontener domestik/antar pulau yang saat ini belum memdapat perhatian serius dari operator pelabuhan.

“Selama ini operator di pelabuhan Priok terlalu hanya fokus pada layanan kapal dan bongkar muat kontener internasional. Sedangkan layanan kontener domestik kurang mendapat prioritas,sehingga sering terjadi antrean kapal domestik di pelabuhan itu,”paparnya.

Adil menyebutkan,waiting time kapal kontener domestik juga memengaruhi kelancaran arus barang sebab banyak barang impor yang juga harus diangkut lanjut pengapalan tujuan antar pulau, begitupun kargo ekspor yang berasal dari daerah lain yang dikapalkan terlebih dahulu ke Priok sebelum proses pengapalan tujuan ekspor.

ALFI, kata dia, berharap Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo II sebagai operator pelabuhan Priok dapat mencarikan jalan keluar dengan melibatkan seluruh asosiasi pelaku usaha di Priok untuk mengoptimalkan fasilitas eks terminal 2 JICT itu.

Dikonfirmasi Bisnis, Dirut PT.Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), Arif Suhartono mengatakan, terkait pengelolaan dan operasional eks terminal 2 JICT oleh PTP masih menunggu selesainya proses legal.

Sementara itu, Kepala Kantor OP Tanjung Priok Jakarta, Bay M.Hasani mengatakan, instansinya akan mendorong pengoptimalan fasilitas eks terminal 2 JICT di pelabuhan Priok.

“OP Priok segera layangkan surat ke Pelindo II untuk mempertanyakan hal tersebut.Juga akan melibatkan pengguna jasa terkait dalam rangka bagaimana mengoptimalisasi fasilitas itu,” ujarnya.

Bay menegaskan, seluruh fasilitas dan pelayanan di pelabuhan harus bisa dioptimalkan dalam mendorong kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik.”Jangan sampai ada fasilitas yang idle,” tuturnya.

Sementara Dirut Pelindo II/IPC, Elvyn G.Masassya belum mau berkomentar banyak mengenai optimalisasi fasilitas eks terminal 2 JICT di Pelabuhan Priok.

“Saya sedang orientasi/konsolidasi untuk memetakan seluruh masalah. Baru dua pekan saya joint di Pelindo II. Nanti setelah terpetakan akan saya infokan semua,”ujar Elvyn kepada Bisnis (16/5)

 sumber: bisnis.com