Arsip Kategori: Bisnis Terkait

Sektor usaha yang terkait dengan asosiasi logistik dan forwarder di Indonesia.

Bisnis Terkait, Peluang Usaha

Tim Delri coba urai hambatan ekspor mobil ke Vietnam

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyiapkan strategi baru setelah Vietnam membatasi impor mobil. Toyota akan menggenjot ekspor ke negara lain untuk menggantikan volume pengapalan yang sudah tertunda.

JAKARTA (alfijak): Director Administration, Corporate, & External Affairs TMMIN Bob Azzam mengatakan akan menambah volume ekspor mobil utuh atau completely built up (CBU) negara di Asia Tenggara dan Afrika Utara.

“Mudah-mudahan bisa cover 50 persen. Mulai April,” katanya, Rabu, 28 Februari 2018.

Bob melanjutkan kasus Vietnam merupakan ujian bagi pabrikan otomotif di Indonesia. Proteksi terhadap investasi berorientasi ekspor melalui prinsip-prinsip perdagangan bebas dipertanyakan.

“Tapi kami tetap berharap Vietnam bisa segera dinormalisasi,” ujarnya.

Berdasarkan Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Vietnam menyumbang signifikan terhadap capaian ekspor Toyota.

Sepanjang 2017, Toyota mengapalkan sekitar 69.700 unit Fortuner ke sejumlah negara. Sekitar 17 persen di antaranya adalah sumbangsih Vietnam.

Selain Toyota, Suzuki dan Hino juga tercatat mengirimkan mobil utuh ke Vietnam.

Bagi Hino, Decree 116 sudah mengganggu capaian ekspor perusahaan.

Pemerintah saat ini berupaya mengakomodasi keresahan pabrikan otomotif tersebut.

Tim Delegasi Republik Indonesia (Delri) tengah berada di Vietnam guna membahas regulasi impor baru yang diterapkan negara tersebut.

Tim Delri terdiri atas Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Gaikindo, Balai Uji, dan sejumlah perwakilan dari agen pemegang merek kendaraan penumpang dan niaga.

Lobi tingkat tinggi ini berlangsung pada 26-28 Februari 2018.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan regulasi impor mobil penumpang Vietnam menjadi kendala bagi Indonesia, terutama dengan adanya rincian persyaratan rumit yang ditetapkan.

Indonesia saat ini menjadi pemasok mobil ketiga terbesar di Vietnam setelah Thailand dan Cina. Produk otomotif asal Tanah Air menguasai pangsa pasar 13,12 persen. (tempo.co/ac)

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi

VGM peti kemas ekspor di Priok libatkan BKI

Kegiatan penimbangan peti kemas ekspor di pelabuhan atau verifikasi berat kotor kontainer ekspor/verified gross mass (VGM) di Pelabuhan Tanjung Priok bakal melibatkan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai penerbit dokumen sertifikasi VGM.

JAKARTA (alfijak): Wakil Dirut PT Jakarta International Container Terminal (JICT)  Riza Erivan mengatakan keterlibatan BKI dalam proses sertifikasi VGM kontainer ekspor diharapkan mulai bisa dilakukan dalam waktu dekat atau paling lambat pada Maret 2018.

“Sekarang tergantung kesiapan BKI. Dari sisi kami selaku pengelola terminal peti kemas sudah siap karena VGM sudah diimplementasikan sejak 2 tahun lalu di terminal peti kemas ekspor impor pelabuhan Priok,” ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (27/2/2018).

Dia mengutarakan pengelola terminal peti kemas di Priok sudah menjalin komunikasi dan melakukan korrdinasi dengan asosiasi pelaku usaha terkait menyangkut pelibatan BKI dalam sertifikasi VGM kontainer ekspor itu.

Riza mengungkapkan tidak ada rencana evaluasi terhadap tarif layanan berupa penambahan biaya VGM meskipun nantinya sertifikasi kegiatan itu dilaksanakan oleh BKI selaku BUMN yang selama ini telah bergerak pada bidang klasifikasi dan sertifikasi sektor usaha angkutan laut.

Kegiatan penimbangan peti kemas ekspor/VGM di JICT dan TPK Koja dilaksanakan sejak 1 Agustus 2016 dengan memberlakukan biaya jasa penimbangan di di auto gate JICT-TPK Koja sebesar Rp50.000 per boks kontainer serta biaya sertifikasi VGM sebesar Rp75.000 per boks jika pemilik barang atau eksportir melakukan sertifikasi VGM-nya di terminal.

Besaran biaya jasa tersebut sudah disetujui pengguna jasa melalui asosiasi terkait yakni Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) DKI Jakarta dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.

“Selain di JICT dan TPK Koja, keterlibatan BKI juga rencananya di terminal peti kemas lainnya di Pelabuhan Priok,” paparnya.

Saat ini, di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima pengelola fasilitas terminal ekspor impor yakni JICT, TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), Terminal 3 Priok, dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1).

A. Tjejep Zahrudin, Dirut PT Tenders Marine Indonesia (TMI), perusahaan logistik dan pengurusan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, mengatakan sertifikasi VGM ekspor selama ini diperlukan oleh pelayaran pengangkut ekspor dan sudah harus diserahkan oleh pihak eksportir sebelum kontainer ekspornya dimuat ke kapal.

Sayangnya, kata dia, tarif VGM di pelabuhan Tanjung Priok belum semuanya seragam di seluruh terminal, dan hanya di JICT dan TPK Koja yang sudah sama.

“Keterlibatan BKI dalam proses sertifikasi VGM ekspor boleh-boleh saja sepanjang tidak menambah beban biaya kepada pengguna jasa/eksportir,” ujarnya.

Kegiatan penimbangan peti kemas ekspor di pelabuhan atau VGM diamanatkan oleh International Maritime Organization (IMO) melalui amendemen International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) tahun 1972 Bab IV Pasal 2 dan diberlakukan di Priok mulai 1 Juli 2016. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi

Pengusaha dukung CFS Center untuk tertibkan tarif pergudangan

Ikatan Eksportir Importir Indonesia (IEI) menyatakan keberadaan fasilitas pusat konsolidasi barang atau container freight station (CFS) centre di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, diharapkan bisa menertibkan tarif layanan jasa pergudangan untuk kargo impor di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Ikatan Eksportir Importir Indonesia (IEI) Amelia Ahyar mengapresiasi kehadiran fasilitas CFS centre di Priok sekaligus diharapkan biaya layanan pergudangan dapat lebih tertib.

“Dengan single billing di CFS centre tidak ada pungutan atau biaya yang aneh aneh yang harus ditanggung pengguna jasa/pemilik barang, misalnya seperti biaya devaning [pecah pos],” ujarnya kepada Bisnis.com pada Kamis (22/2/2018).

Dia mengatakan IEI menyambut baik adanya fasilitas CFS centre sepanjang biaya lebih effisien, transparan, dan pelayanan bisa lebih cepat.

Dengan adanya fasilitas itu, Amelia berharap pengambilan DO (delivery order) tidak harus kebeberapa tempat lantaran untuk kargo impor berstatus LCL, bisa terjadi satu dokumen DO-nya ada beberapa pengantar.

Wisnu Waskita,Komisaris PTTata Waskita, salah satu perusahaan penyedia layanan forwarder dan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok, mengatakan pelayanan di CFS centre Priok telah menjadi  pilihan pengguna jasa untuk menangani kargo impor berstatus less than container load (LCL).

“Yang kami rasakan layanan CFS centre Priok kini semakin cepat dan efisien. Hal ini sangat membantu program pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional,” ujarnya.

Dia mengatakan sebagai pebisnis disektor tersebut, upaya PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/Indonesia Port Corporation (IPC) dalam menyiapkan CFS centre di Priok mesti mendapat dukungan seluruh pemangku kepentingan mengingat hal ini guna mewujudkan program digitalisasi dan modernisasi Pelabuhan Tanjung Priok.

“Yang kami rasakan layanan CFS centre Priok kini semakin cepat dan efisien. Hal ini sangat membantu program pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (22/2/2018).

Dia mengatakan, sebagai pebisnis disektor tersebut, upaya PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC dalam menyiapkan CFS centre di Priok mesti mendapat dukungan seluruh stakeholders mengingat hal ini guna mewujudkan program digitalisasi dan modernisasi pelabuhan Tanjung Priok.

Menurutnya, fasilitas CFS centre yang juga sudah mengimplementasi sistem billing dan dokumen yang terintegrasi itu bisa memangkas biaya-biaya siluman yang selama ini dikeluhkan dalam layanan kargo impor berstatus LCL.

Sejak mulai dioperasikan pada akhir Nopember 2017, fasilitas CFS centre di Pelabuhan Priok, kini mampu melayani 400-an transaksi (billing) layanan pergudangan untuk  kargo impor LCL setiap harinya dengan kecepatan layanan  dokumen billing yang sebelumnya rata-rata 7 menit/ dokumen kini sudah mencapai 2 menit/dokumen.

“Selama ini banyak pemilik barang keluhkan tarif layanan kargo impor LCL karena macam-macam komponennya. Kita apresiasi sebab di CFS centre diterapkan single billing,” ujar Wisnu.

PTPelindo II menghadirkan fasilitas CFS centre di Pelabuhan Priok agar proses pelayanan kargo impor berstatus LCL menjadi ringkas dan sederhana sehingga menjadi efisien bagi pengguna jasa.

Saat ini CFS centre Priok terintegrasi dengan sistem IT yang meliputi manajemen data pelanggan, booking service, layanan nota, pembayaran elektronik,tracking cargo, dan customer care. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait

Pelindo resmi gunakan billing center

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Pelindo II) melalui anak usahanya PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) meresmikan renovasi dan peningkatan layanan billing center di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin (19/2).

JAKARTA (alfijak): Billing center ini akan melayani transaksi pengguna jasa peti kemas dan non-peti kemas, serta dapat melacak (tracking) keberadaan peti kemas.

“Dalam sehari bisa dilakukan transaksi 1.000 nota atau sekitar Rp 2 miliar sehari, receiving delivery (lolo dan penumpukan), dan behandle peti kemas. Selain itu, bongkar muat kapal billing-nya juga dilayani,” ujar Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), Imanuddin kepada awak media di lokasi, Senin (19/2).

Sementara Direktur Commercial Pelindo II, Saptono menyebutkan selama ini pengguna jasa mengeluhkan antrean panjang dalam proses pembayaran di pelabuhan.

Dengan optimalisasi billing center, maka pengguna jasa memiliki opsi pembayaran.

“Tidak harus datang ke tempat, tapi cukup transaksi online via m-banking,” kata Saptono.

Billing center di terminal penumpang itu nantinya melayani e-registration, e-booking, e-tracking, e-billing, e-payment, dan e-care.

“Pelayanan akan dilakukan selama 7×24 jam non-stop,” kata dia.

Ia menyebutkan dengan keberadaan layanan tersebut, dapat memperlancar proses post-clearance SP2 dari sebelumnya 4-5 jam menjadi hanya 5-10 menit saja sehingga turut mengurangi proses dwelling time (bongkar muat) di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Payment gateway kita buka sehingga pelanggan bisa melakukan pembayaran lebih fleksibel. Proses tracking juga jauh lebih mudah. Suasana di sini lebih nyaman,” kata dia.

Adapun layanan electronic data capture (EDC) dilakukan oleh tiga bank pemerintah yakni BNI, BRI, Mandiri. Selain itu, BCA dan CIMB Niaga.

“Ini yang paling banyak digunakan pengguna jasa,” tambahnya. (beritasatu.com/ac)

Bisnis Terkait

Pelindo II terapkan e-service di TPK Priok

PT Indonesia Port Corporation Terminal Peti Kemas (IPC TPK) mengembangkan sistem layanan dokumen dan billing untuk penerimaan dan pengeluaran peti kemas berbasis elekronik atau e-service pada fasilitas terminal yang dikelolanya.

JAKARTA (alfijak): IPC TKP adalah  anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II atau Indonesia Port Corporation  (IPC).

Dirut IPC TPK M. Adji mengatakan e-service saat ini sudah diterapkan di terminal peti kemas yang dikelola perseroan di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan pelabuhan Panjang Lampung, kemudian akan diterapkan di empat pelabuhan lainnya yakni Palembang, Jambi, Teluk Bayur dan Pontianak.

“Pada fasilitas terminal peti kemas di empat pelabuhan itu juga akan diimplementasikan e-service guna mendukung program digitalisasi layanan jasa kepelabuhanan di wilayah operasional IPC,” ujarnya kepada Bisnis hari ini  Kamis (15/2/2018).

Dia mengatakan,dengan e-service pada pengelolaan terminal maka pengguna jasa/customer tidak perlu lagi datang kepelabuhan sangat mengajukan kegiatan receiving maupun delivery (R/D) peti kemas hingga penerbitan billing layanan secara keseluruhan.

“Semua bisa disampaikan dan diakses via elektronik,dan sudah didukung perbankan,” paparnya.

Adji menambahkan untuk menjamin efektivitas dan produktivitas seluruh peralatan bongkar muat, IPC TPK sudah melakukan kerjasama kontrak  full maintenance dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) yang juga merupakan anak usaha PT Pelindo II/IPC.

“Yang menyangkut peralatan bongkar muat sudah kami lakukan pengecekan ke cabang-cabang pelabuhan tersebut dan kondisinya masih layak operasional. Untuk 3 atau 4 tahun lagi kedepan (alat) itu masih oke,” paparnya.

Mulai 1 Januari 2018, PT. IPC TPK  memfokuskan bisnis penanganan dan layanan peti kemas domestik maupun internasional diseluruh cabang pelabuhan yang di kelola PT.Pelindo II, yakni Tanjung Priok, Panjang Lampung, Palembang Sumatera Selatan, Jambi, Teluk Bayur Sumatera Barat, dan pelabuhan Pontianak Kalimantan Barat.

PT.Pelindo II juga mendorong IPC TPK  menjadi global player dan untuk itu terus dilakukan pengembangan sistem operasional diterminal dan layanan dokumen termasuk yang menyangkut kompetensi SDM-nya.

“Kami juga terus berupaya melibatkan asosiasi pengguna jasa dalam rangka menjalankan program IPC TPK tersebut,” ujar dia. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait, Rilis Media, Siapa Mengapa

Susi ingin logistik & transportasi perikanan dibenahi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan sistem logistik dan transportasi yang mengangkut komoditas perikanan di Tanah Air dapat dibenahi dalam rangka melesatkan sektor kelautan nasional.

JAKARTA (alfijak); “Ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan detak usaha perikanan Indonesia. Beberapa hal tersebut di antaranya memperbaiki sistem logistik dan transportasi produk perikanan,” kata Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan program pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 12 lokasi.

Ke-12 lokasi tersebut adalah di Sabang, Mentawai, Sebatik, Natuna, Talaud, Morotai, Biak, Mimika, Merauke, Saumlaki, Rote Ndao, dan Sumba Timur.

Di wilayah SKPT dan sejumlah kawasan potensial perikanan, telah direncanakan penguatan sistem rantai dingin untuk menjamin mutu produk perikanan, seperti pengadaad “cold storage” hingga kendaraan berinsulasi guna menjamin keberlanjutan suplai bahan baku, perbaikan kualitas dan peningkatan daya saing produk perikanan domestik.

KKP juga telah menggelar Forum Bisnis dan Investasi sebulan sekali dalam rangka mendorong percepatan pembangunan industri perikanan nasional yagn memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing para pemangku kepentingan.

Selain logistik dan transportasi, papar Menteri Susi, sejumlah hal lainnya yang perlu dibenahi adalah mengubah paradigma pengusaha agar menjalankan usaha perikanan yang berkelanjutan, menyiapkan dukungan permodalan bagi nelayan dengan bantuan perbankan, dan menyiapkan pengusaha perikanan yang inovatif dan mampu mengelola diversifikasi produk perikanan.

Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan regulasi yang ada di berbagai kementerian seharusnya dapat membantu industrialisasi dan investor di beragam sektor perekonomian, seperti sektor kelautan dan perikanan.

“Industrialisasi yang menjadi tanggungjawab di beberapa kementerian sama sekali tidak berjalan, malah cuma mempersulit investor,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi, Bahlil Lahadalia.

Ketum Hipmi memberi contoh sektor perikanan dan kelautan, yang menjadi tanggung jawab KKP, sedangkan peta jalan industrilisasi perikanan hingga saat ini juga masih belum tampak jelas.

Bahlil mengatakan, industri perikanan Indonesia semestinya dapat menjadi andalan ekspor nasional, tetapi saat ini sudah tertinggal jauh dari Vietnam, padahal lautan negara tersebut tak seluas Indonesia.

Belum sinkron

Permasalahan logistik bagi perikanan diakui menjadi masalah di kalangan pengusaha. Beberapa penunjang logistik dinilai belum terjalin dengan baik.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang kelautan dan perikanan, Yugi Prayanto bilang sistem logistik di Indonesia masih belum sinkron.

“Sampai sekarang belum sinkron antara musim ikan, fasilitas cold storage, jadwal dan ketersediaan kapal, serta harga freight,” ujar Yugi kepada KONTAN, Senin (12/2).

Fasilitas cold storage menjadi penting untuk menjaga kualitas ikan tangkap. Rantai dingin pun perlu diperhitungkan agar penanganan ikan tidak menurunkan nilainya.

Selain itu rute tol laut yang digunakan sebagai jalur distribusi pun dinilai belum efektif. Yugi bilang masih terdapat daerah yang belum terjangkau oleh tol laut.

“Tol laut juga belum menjangkau beberapa pelabuhan perikanan,” terang Yugi.

Asal tahu saja, jumlah Pelabuhan Perikanan (PP) keseluruhan sebanyak 538. PP tersebut teridiri dari 4 kelas yaitu PP Samudera sebanyak 7 buah, PP Nusantara 17 buah, PP Pantai 32 buah dan sisanya merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Untuk PP Samudera dan PP Nusantara dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sementara untuk PP Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan dikelola oleh pemerintah daerah. (wartaekonomi.co.id/kontan.co.id/ac)

Bisnis Terkait, Rilis Media

ALFI dukung program zero accident JICT demi pelayanan

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyoroti komitmen seluruh pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada efisiensi pelayanan bongkar muat serta memperhatikan faktor keselamatan guna menghindari terjadinya kecelakaan kerja.

JAKARTA (alfijak): Ketua ALFI DKI Jakarta Widijanto mengatakan, komitmen efisiensi layanan di pelabuhan jangan sampai justru mengorbankan faktor keselamatan yang berdampak pada terganggunya layanan jasa kepelabuhanan wajib diimplemtasikan di seluruh fasilitas terminal.

“Mestinya semua manajemen terminal peti kemas di Priok melaksanakan hal ini, dan jangan hanya slogan,” ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (8/2/2018).

Widijanto mengemukakan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai operator terminal ekspor impor terbesar di Pelabuhan Priok sudah semestinya memberikan contoh dalam mengedepankan efisiensi layanan dan keselamatan kerja di terminal.

“Selama ini sering kami dengar terjadi kecelakaan kerja di JICT yang menimbulkan korban dari unsur tenaga kerja di terminal itu,” paparnya.

Di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal yang melayani ekspor impor yakni JICT, Terminal Peti Kemas Koja, Terminal Mustika Alam Leatari (MAL), Terminal 3 Priok, dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1).

Dirut PT.JICT Gunta Prabawa mengatakan JICT berkomitmen menjadi pelabuhan peti kemas yang terdepan dalam menjaga keselamatan kerja di lingkungan kerja pelabuhan.

Dia mengatakan hal itu saat meluncurkan program khusus Best Performance With Zero Accident saat apel siaga PT JICT pada Rabu (7/2/2018), sebagai komitmen perseroan itu bebas dari kecelakaan kerja dalam melaksanakan pelayanan kapal dan bongkar muat peti kemas.

Melalui program zero accident, kata Gunta, JICT akan menghadirkan sejumlah inisiatif dari seluruh elemen perusahaan agar aspek safety menjadi pemahaman mendalam setiap individu pekerja.

“Saya imbau safety itu harus ada di dalam hati, darah, dan jiwa seluruh pekerja JICT.Jadi istilah JICT think safety ini untuk memberi konteks bahwa kita ini dalam satu visi sehingga kinerja terbaik tanpa kecelakaan dapat tercapai,” ujar Gunta.

JICT Think Safety

Dalam rangka bulan keselamatan kerja, Jakarta International Container Terminal meluncurkan program khusus bertajuk “Best Performance With Zero Accident”, yang diluncurkan dalam acara apel pagi serentak, Rabu (7/02/2018).

Direktur Utama JICT, Gunta Prabawa mengatakan, menyambut bulan keselamatan, JICT menegaskan posisinya untuk menjadi pelabuhan petikemas yang terdepan dalam menjaga keselamatan kerja di lingkungan kerja.

Melalui program ”Zero Accident”, JICT akan menghadirkan sejumlah inisiatif dari seluruh elemen perusahaan agar aspek safety menjadi pemahaman menadalam setiap individu pekerja.

“Supaya nempel, saya himbau safety itu harus ada di dalam hati, darah dan jiwa seluruh pekerja JICT,” ujar Gunta dalam keterangannya, Rabu.

“Jadi istilah ‘JICT Think Safety’ ini untuk memberi konteks bahwa kita ini dalam satu visi sehingga kinerja terbaik tanpa kecelakaan dapat tercapai,” kata dia.

Sejumlah pejabat pemerintah hadir saat peluncuran JICT Zero Accident, a.l. perwakilan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Hotman Sijabat dan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara Dwi Untoro. (bisnis.com/tribunnews.com)

 

Bisnis Terkait, Rilis Media

ALFI: Status war risk Priok sarat kepentingan bisnis asuransi global

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) mensinyalir penilaian Joint War Commite (JWC) yang memasukkan area perairan dan pelabuhan Tanjung Priok termasuk dalam zona rawan perang atau war risk, sarat dengan kepentingan bisnis asuransi marine/kapal.

JAKARTA (alfijak); Atas pengkondisian melalui status JWC itu, pihak asuransi bisa mengenakan premi yang tidak sedikit lantaran pengangkutan kargo rute internasional dari dan ke Pelabuhan Priok dianggap dalam ancaman/bahaya perang maupun pembajakan.

“Kami melihat ini sangat kental dengan kepentingan pihak asuransi global yang mencover pengangkutan kargo internasional. Meskipun fakta lapangan, layanan di perairan dan pelabuhan Priok selama ini tergolong aman,” ujar Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta, Adil Karim kepada Bisnis.com, Rabu (7/2/2018).

Adil mengungkapkan pemerintah RI mesti menyikapi dengan bijaksana melalui upaya perbaikan terhadap penilaian JWC itu.

“Ya, mesti bijaklah menyikapinya.Sterilisasi kawasan perairan dan pelabuhan Priok yang sudah comply dengan ISPS code mesti ditingkatkan lagi. Tapi JWC juga harus bisa membuktikan dasarnya apa menilai pelabuhan Priok masuk war risk,” paparnya.

Adil mengatakan ALFI DKI Jakarta mendukung sepenuhnya nota protes sebagai upaya yang akan dilakukan Kemenhub dan Kementerian Luar Negeri terhadap penilaian JWC yang mengkategorikan Tanjung Priok rawan perang dan perompakan itu.

ALFI juga mengharapkan, selain fokus pada aspek keselamatan pelayanan di perairan sejumlah pelabuhan termasuk di Tanjung Priok, hendaknya pemerintah juga mesti komitmen pada upaya penurunan biaya logistik nasional yang selama ini masih membebani dunia usaha.

adil karim
adil karim

“Logikanya, dari sisi laut itu jika biaya asuransi kapal internasional yang melayani Priok bertambah besar, lalu dikoversikan dalam tarif pengapalan, efeknya juga memengaruhi biaya logistik di sisi daratnya,” ujar Adil.

Kementerian Perhubungan telah menyatakan akan menyurati Kementerian Luar Negeri agar mengajukan nota protes ke JWC terkait status Pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai rawan.

JWC merupakan komite yang mewakili perusahaan asuransi yang berbasis di London. JWC menilai Tanjung Priok masihi rawan karena banyak laporan tindak kejahatan di area pelabuhan maupun di atas kapal. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait, Peluang Usaha

Transportasi & pergudangan catat rekor pertumbuhan tertinggi

Badan Pusat Statistik telah melansir bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,07% sepanjang 2017. Berdasarkan sektor, transportasi dan pergudangan menjadi salah satu sektor yang paling bersinar sepanjang tahun lalu.

JAKARTA (alfijak): Data BPS yang dikutip Selasa (6/2/2018) menunjukkan, transportasi dan pergudangan mencetak pertumbuhan 8,49% secara tahunan, atau pertumbuhan kedua tertinggi setelah sektor informasi & komunikasi yang tumbuh 9,81%.

Dalam catatan Bisnis.com, sejak 2015 sektor transportasi & pergudangan mengalami akselerasi dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami kenaikan secara berturut-turut dalam dua tahun terakhir.

Pada 2017, kontribusi transportasi & pergudangan mencapai 5,41% sedangkan pada 2016 dan 2015 masing-masing 5,20% dan 5,02%.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai pertumbuhan sektor transportasi tak lepas dari realisasi pembangunan proyek infrastruktur.

Wakil Ketua Umum Aptrindo Kyatmaja Lookman mengatakan proyek infrastruktur turut mengerek sektor transportasi karena bahan bangunan dan peralatan perlu dimobilisasi ke lokasi proyek.

Kyatmaja menuturkan, sejalan dengan geliat proyek infrastruktur, anggota Aptrindo juga menambah armada. Penambahan armada bahkan lebih sering dilakukan karena usia pakai yang lebih pendek.

“Untuk segmen lainnya memang ada peningkatan dari 2016 tapi tidak banyak. Kalaupun ada peningkatan, itu dari sektor lain seperti e-commerce,” jelasnya kepada Bisnis.com, Selasa (6/2/2019).

Tahun ini Aptrindo tetap optimistis akan prospek transportasi. Kyatmaja menuturkan, pihaknya berharap laju konsumsi terutama menjelang Hari Raya bisa menjadi faktor pendorong.

Konsumsi menurut Kyatmaja menjadi faktor kunci bagi sektor transportasi karena laju konsumsi akan mempengaruhi sektor manufaktur secara langsung. Adapun, kinerja sektor transportasi juga dipengaruhi kinerja manufaktur.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmeilita Hartoto mengatakan kinerja transportasi yang moncer juga mendorong arus penanaman modal.

“Kami melihat beberapa kebijakan pemerintah juga telah mendorong tumbuh kembangnya investasi di sektor ini,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang dinilai mendukung sektor transportasi menurut Carmeilita yaitu Paket Kebijakan Ekonomi XV pada Juni 2017 yang menyangkut Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional.

Dia menambahkan, konsistensi pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur juga ikut mempengaruhi iklim investasi sektor transportasi pada 2017.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, penanaman modal dalam negeri di sektor transportasi, peralatan transportasi, telekomunikasi, dan pergudangan mencapai Rp35,78 triliun atau tumbuh 25,57%.

Sementara itu, realisasi investasi asing di sektor yang sama mencapai US$3,17 miliar atau naik 2,63%. (bisnis.com/ac)