Semua artikel oleh alec

Ali 'Mr Alec' Cestar is the webmaster & editor, the one who manages the entire aspect of ALFI Jakarta's website, mailing list and social media. Available at Whatsapp only, no SMS! 0821-55315751
Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Appkindo bantah jadi penyebab biaya logistik tinggi di bandara

Asosiasi Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (Appkindo) membantah jika pihaknya dianggap sebagai penyebab utama biaya logistik di bandara tinggi.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Appkindo Andrianto Soedjarwo mengatakan pemerintah harus objektif dalam menilai biaya logistik di bandara. Pasalnya, penentuan tarif agen inspeksi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

“Beberapa waktu lalu kami disurvei oleh Kemenko Maritim. Kami dianggap jadi penyebab biaya logistik tinggi. Padahal, biaya kami tinggi juga karena aturan yang dibuat pemerintah,” katanya kepada Bisnis di Jakarta pada Minggu (26/11/2017).

Biaya yang dimaksud Andrianto antara lain pembelian mesin pemindai (x-ray) baru dan biaya sewa gudang dan lahan di sekitar bandara.

Apalagi, baru-baru ini Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017. Dalam aturan baru tersebut regulated agent (RA) diharuskan menggunakan mesin x-ray dual view untuk kargo tujuan internasional.

“Sekarang x-ray harus dual view, mengadopsi standar Eropa dan Amerika. Jadi terpaksa kami harus beli lagi. Artinya kami harus naikkan harga,” ucapnya.

Andrianto menjelaskan harga mesin x-ray teknologi terbaru cukup mahal. Kisaran harganya antara Rp4,5 miliar-Rp6,6 miliar.

Sebelumnya, sejumlah pelaku industri logistik mengeluhkan keberadaan RA yang dinilai membebani biaya pengiriman barang.

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menilai RA sepatutnya dievaluasi karena membuat biaya pengiriman tinggi. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait, Kisah Sukses

GINSI siapkan action plan untuk bersinergi dengan Bea Cukai

Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta menyiapkan action plan untuk melakukan sinergi lebih konkret dengan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah terkait importasi untuk mendukung kelancaran arus barang.

JAKARTA (alfijak): Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan, pelayanan custom di pelabuhan Tanjung Priok yang kini dipimpin Dwi Teguh Wibowo dinilainya saat ini cukup humanis dan responsif agar terus ditingkatkan untuk menyukseskan program pemerintah menekan dwelling time dan menurunkan biaya logistik nasional.

Dia mengatakan faktor kelancaran arus barang dan efisiensi logistik di pelabuhan Priok sangat berdampak pada biaya logistik nasional mengingat lebih dari 65% arus barang ekspor impor saat ini dilayani melalui pelabuhan Priok.

“GiNSI akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (25/11/2017).

Kendati begitu, kata dia, GINSI DKI juga mengimbau kepada para importir agar bekerja secara profesional dan mentaati segala regulasi yang ada.

Subandi mengatakan, Ginsi DKI akan lebih sering melakukan sosialisasi kepada perusahaan importir agar para anggota dapat mengupdate dan mengupgrade terkait pengetahuan perdagangan luar negeri terutama soal importasi.

“Tentunya, Ginsi DKI juga berharap hubungan kemitraan dengan custom dapat terus ditingkatkan agar tercipta susana kondusif dan tidak ada kegaduhan di pelabuhan,” ujar dia.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Dwi Teguh Wibowo mengatakan, saat ini terdapat tiga kategori karakteristik importasi melalui pelabuhan Priok.

Untuk kategori importasi jalur merah mencapai 7%, jalur kuning 8% dan jalur hijau 85%.

“Dengan karakteristik itu, sentuhan Bea Cukai terhadap kegiatan importasi tidak terlalu banyak sebab yang 85% tersebut tidak perlu dilakukan pemeriksaan dokumen maupun fisik barangnya,” ujar Dwi Teguh. (bisnis.com/ac)


Bisnis Terkait, Peluang Usaha

Biaya logistik CBL perlu dihitung ulang

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) terus menggenjot persiapan proyek Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut Jawa (CBL).

JAKARTA (alfijak): Proyek inisiasi dari Pelindo II yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu diharapkan bisa berjalan sesuai target.

Direktur Operasi dan Sistem Informasi Pelindo II, Prasetyadi menyatakan saat ini hasil feasibility study (FS) Inland Wateways CBL telah selesai.

Namun pihaknya masih mengajukan kajian tambahan yang diminta Balai Besar Wilayah Ciliwung-Cisadane untuk dapat rekomendasi teknis sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan kanal dari Kementerian PUPR.

“Kita masih melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pengurusan izin penggunaan kanal dan secara simultan sedang menyusun detail desain dari aspek komersial, operasional dan teknik,” kata Prasetyadi kepada Kontan.co.id, Kamis (23/11).

Tapi dari hasil kajian FS, ada beberapa proyek infrastruktur eksisting yang bersinggungan dengan Inland Weterways CBL.

Di antaranya, adanya Jembatan Sukajaya, Jembatan Tembalang, Jembatan Baru, Jembatan Pulau Putar, dan Jembatan CBL. Untuk itu pihaknya akan mencarikan solusi.

“Akan dicarikan solusi dengan pihak terkait,” imbuhnya.

Dia menyatakan, proyek senilai Rp 3,4 triliun ini akan didanai dari capital expenditure (capex) secara multiyears tahun 2018 dan tahun 2019.

“Kita akan melakukan pembangunan secara bertahap disesuaikan dengan market,” pungkas dia.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono pihaknya mendorong agar proyek in bisa segera direalisasikan.

Maklum saja, proyek infrastruktur perhubungan ini akan jadi salah satu moda transportasi andalan memecah kemacetan angkutan barang dari Terminal Tanjung Priok.

Tapi pihaknya juga akan meminta Pelindo II untuk menghitung ulang aspek bisnis terkait logistik yang akan melalui proyek ini.

“Di khawatirkan, penggunaan CBL malah memberatkan cost logistik bagi pemakai jangan dengan pengenaan Canal Due dan penampungan barang di Container Yard milik Pelindo di Tanjung Priok,” jelas dia. (kontan.co.id/ac)

Bisnis Terkait, Peluang Usaha

JICT buka kembali rute THI intra-Asia

Jakarta International Container Terminal (JICT) kembali menerima layanan kapal baru tujuan Intra Asia.

JAKARTA (alfijak): Pelabuhan peti kemas terbesar se-Indonesia ini, melayani rute Taiwan – Hong Kong – Indonesia (THI) dari gabungan perusahaan pelayaran Yangming dan TS Line.

Kapal perdana Princess of Luck milik Yang Ming sandar tepat pukul 00.00 WIB. Kapal berbendera Siprus ini, memiliki bobot mati 24.346 dwt.

JICT layani rute THI dengan skedul rutin mingguan, dimulai Rabu hingga Jumat dini hari. Adapun dalam satu minggu, JICT mampu menangani 35 kapal sampai 40 Kapal.

Rute kapal baru yang dilayani meliputi Jakarta – Semarang – Surabaya – Kaohsiung – Hongkong – Shekou Container Terminal.

Direktur Operasional JICT, Kim Chang Su, mengatakan, pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

“Kami berharap, kerja sama ini bisa menguntungkan semua pihak,” ujar Kim saat seremoni di atas kapal, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (23/11).

Turut hadir pada acara Seremoni penyambutan kedatangan kapal perdana yakni Direktur Operasi JICT CS Kim, General Manager Yang Ming Santos Chu, Owner Representative TS Line Hank Liang dan Senior Manager Marketing JICT, Yanti Agustinova.

Nahkoda kapal Princess of Luck, kapten Tomchakovsky Sergiy, menyatakan, pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada JICT.

“Terimakasih kepada JICT. Saya berharap kinerja pelabuhan ini selalu prima,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur JICT, Riza Erivan mengatakan, kedatangan kapal-kapal baru ke JICT adalah bentuk kepercayaan terukur dari pelanggan.

“Bagi JICT, pelayanan yang utama. Kapal-kapal tujuan internasional ini harus dapat dilayani dengan baik,” kata Riza. (beritasatu.com/ac)

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi

Angsuspel tolak larangan beroperasi menjelang Natal & Tahun Baru

Seperti tahun-tahun sebelum menjelang Natal dan Tahun Baru, angkutan petikemas dan angkutan barang lainnya akan dilarang melintas di ruas tol serta jalan ekonomi yang akan dilalui para pemudik.

JAKARTA (alfijak); Namun tahun ini anggota Angkutan khusus pelabuhan (Angsuspel) Organda Provinsi DKI Jakarta menolak pembatasan/pelarangan operasional angkutan barang dan peti kemas (truk) pada musim libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Ketua DPU Angsuspel Organda DKI Jakarta, Hally Hanafiah mengatakan kebijakan pelarangan atau pembatasan operasional truk barang pada Natal dan Tahun Baru 2018 belajar pengalaman tahun sebelumnya tidak efektif menekan kemacetan, bahkan merugikan aktivitas ekonomi nasional.

Jika operasional truk pada musim libur Natal dan Tahun Baru dilarang beroprasi, cerita Hally akan terjadi kerugian bagi pengusaha truk mencapai ratusan miliar rupiah dalam waktu tersebut.

Kerugian itu, belum termasuk kerugian dari pihak produksi barang (pabrik) dikarenakan tertundanya pengiriman produksi.

“Kami menolak rencana pembatasan truk itu dikarenakan sangat mempengaruhi distribusi logistik dari pelabuhan Priok ke wilayah tujuan, apalagi kita ketahui di saat inilah high season barang, menjadi momentum untuk mengejar target delivery hingga pengujung tahun 2017,” ujarnya Hally, Selasa (21/11/2017).

Pada bulan Desember hingga awal tahun terdapat empat hari libur yang sudah ditetapkan pemerintah sesuai kalender nasional yakni pada 25-26 Desember 2017, kemudian 31 Desember 2017 dan pada 1 Januari 2018.

“Saya berharap jangan selalu angkutan barang yang dikorbankan dan dijadikan kambing hitam saja sebagai biang kemacetan pada Natal dan Tahun Baru,” tegas Hally. (poskotanews.com/ac)

Legal & Regulasi

‘Pelabuhan bukan tempat penumpukan barang’

Usulan perpindahan peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, mengacu pada hitungan jika yard occupancy ratio (YOR) di terminal peti kemas sudah mencapai 65 persen, mendapat sorotan pengusaha. Alasannya, pelabuhan bakal menjadi tempat penimbunan barang.

JAKARTA (alfijak): Menurut Sekretaris Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim, usulan itu hanyalah konsep yang sudah usang dan cenderung menyesatkan.

“Kami menilai usulan tersebut berpotensi membuat pelabuhan kongesti dan menggagalkan program pemerintah dalam menekan biaya logistik dan capaian dwelling time,” jelas Adil, Rabu (22/11).

Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantara mengatakan kegiatan relokasi peti kemas impor di Pelabuhan utama tetap harus mengacu pada batas waktu penumpukan maksimal tiga hari di lini satu pelabuhan atau terminal petikemas. Itu diatur dalam Permenhub Nomor 25 tahun 2017 tentang batas waktu penumpukan (longstay) di pelabuhan.

“Acuan YOR 65 persen dalam kegiatan relokasi peti kemas impor di pelabuhan Tanjung Priok pernah diterapkan beberapa tahun silam dan yang terjadi adalah pelabuhan seringkali dibanyangi kongesti lantaran fasilitas terminal berubah fungsinya sebagai tempat penimbunan barang,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Adil, pemilik barang impor (perusahaan forwarder) harus menalangi pembayaran biaya penumpukan yang tinggi.

“Hal itu karena berlaku tarif progresif dan pinalti di lini satu pelabuhan,” ujarnya.

Adil menambahkan berdasarkan kajian bersama penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok, telah disepakati bahwa terminal peti kemas harus menjalankan bisnis intinya.

“Yakni sebagai operator bongkar muat. Bukan mengandalkan pendapatan dari biaya penumpukan atau storage,” ujarnya.

Pihaknya, lanjut Adil, mendukung terbitnya Permenhub Nomor 25 tahun 2017. tentang batas waktu penumpukan barang impor di empat pelabuhan utama di Indonesia.

Barang impor hanya dibolehkan menumpuk maksimal tiga hari di lini satu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Makassar.

“Peraturan itu sudah sangat efektif menekan dwelling time dan tidak menimbulkan biaya tambahan logistik. Namun jika mengacu YOR 65 persen dalam kegiatan relokasi justru akan sulit mencapai dwelling time ideal di pelabuhan. Apalagi untuk kurang dari tiga hari,” jelas Adil.

Ia menambahkan, ALFI DKI Jakarta, mendesak Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menjalankan dengan tegas implementasi Permenhub 25/2017 itu.

Apalagi, implementasi beleid di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini terbatas pada peti kemas impor yang belum mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB). Namun sudah menumpuk lebih dari tiga hari di pelabuhan (overbrengen).

“Sedangkan terhadap peti kemas impor yang sudah SPPB meskipun sudah lebih dari tiga hari di pelabuhan belum dilaksanakan relokasi oleh pihak terminal,” pungkasnya. (indopos.co.id/ac)

Bisnis Terkait

Aptrindo siapkan SIAB dukung digitalisasi angkutan barang

Era industrialisasi digital mengharuskan semua sektor industri mengimplementasikan sistem digitalisasi guna meningkatkan daya saing industri, tak terkecuali industri angkutan barang.

JAKARTA (alfijak): Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menargetkan implementasi sistem digitalisasi dalam bisnis angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok dapat dilaksanakan pada triwulan pertama 2018.

“Kita perlu mengikuti tren digital khususnya dalam bisnis angkutan barang,” ujar Wakil Ketua Umum Aptrindo, Kyatmaja Lookman di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Ia menambahkan, untuk masuk digitalisasi industri, saat ini kami sudah menggandeng perusahaan telekomunikasi milik BUMN, Telkom melalui program SIAB (Sistem Informasi Angkutan Barang).

“Selain itu, kami juga berusaha untuk masuk kedalam marketplace untuk truk, tapi masih sangat sulit masuknya,” terangnya.

Menurutnya, dengan mencoba masuk digitalisasi ini, tujuannya untuk membantu anggota di Aptrindo dalam pendataan teknis kepada pelaku usaha dan driver truk.

“Dengan digitalisasi ini diharapkan bisa membantu mereka,” ucap Kyatmaja.

Lebih lanjut, ia mengatakan, di Tanjung Priuk saja mobilitas pelabuhan sudah mulai terbaca dan kita bisa meningkatkan atau pengembangan dengan adanya sistem digitalisasi.

“Dengan siatem digital kita bisa mengetahui jadwal shift, pergantian jadwal engkel, serta seberapa lama truk stay di pelabuhan. Karena dengan adanya sistem digital ini perbaikan bisa dilakukan per target,” katanya.

Dengan adanya sistem digitalisasi sudah mengikuti standarisasi International Maritime Organization ( IMO ).

Di IMO semua truk yang masuk harus sudah teridentifikasi. Sampai sekarang truk yang masuk di pelabuhan Tanjung Priok masih belum teridentifikasi lengkap.

“Dengan adanya sistem digital akan lebih optimal, serta akan meningkatkan pendapatan angkutan yang  belum bisa didata,” tutupnya.

Truck booking return cargo system

Aptrindo menargetkan implementasi sistem digitalisasi dalam bisnis angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok dapat dilaksanakan pada triwulan pertama 2018 setelah dirampungkannya koordinasi persiapan dengan seluruh stakeholders dan instansi terkait.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, Mustadjab Susilo Basuki mengatakan dengan digitalisasi itu diharapkan dapat menekan biaya logistik dari dan ke Priok di atas 10%, sedangkan penghematan biaya operasional pengusaha truk bisa di atas 25%.

“Sudah saatnya kita siapkan dan implementasikan sistem digital bisnis angkutan barang. Kita mulai dari Priok terlebih dahulu, mengingat hampir 65% volume ekspor impor nasional dilayani melalui pelabuhan ini,” ujarnya.

Dia mengemukakan hal tersebut dalam Seminar & Rapat Kerja Daerah I Tahun 2017 DPD Aptrindo Provinsi DKI Jakarta bertema Era Digitalisasi Dalam Bisnis Angkutan Barang di Jakarta pada Rabu (22/11/2017).

Rakerda tersebut juga dihadiri Kadiahub Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah, manajemen PT Pelindo II, asosiasi pelaku usaha di pelabuhan Tanjung Priok, dan 400-an perusahaan angkutan truk di DKI Jakarta.

Mustadjab juga mengatakan dengan digitaliasi bisnis angkutan barang bisa menghilangkan pungli dan adanya keteraturan pergerakan truk sesuai jadwal pengangkutannya/delivery dari dan ke pelabuhan Priok.

“Digitalisasi bisnis angkutan barang juga bisa memperoleh data akurat pergerakan truk dan berapa besar supply dan demand-nya di pelabuhan,” paparnya.

Menurut dia, selama ini di Pelabuhan Priok tidak ada data akurat pergerakan truk dari dan ke pelabuhan tersebut setiap harinya sehingga menyulitkan pihak terkait mengatur rekayasa lalu lintas.

Dia mengatakan digitalisasi juga untuk menghindari tatap muka kegiatan bisnis angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi semuanya berpulang pada masing-masing operator truk.

“Soalnya, selama ini pola kerja angkutan barang itu sangat bergantung pada pengemudi. Intinya suka-suka sopir dia mau narik jam berapa. Kondisi ini menyebabkan pergerakan truk tidak bisa diprediksi. Kalau sudah digitalisasi, pergerakan truk barang sudah terjadwal untuk hindari kemacetan.”

Mustadjab juga mengungkapkan untuk mendukung digitalisasi bisnis angkutan barang di Pelabuhan Priok akan diberlakukan truck booking return cargo system (TBRCs) agar setiap truk yang keluar masuk sudah terjadwal dengan baik.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan Pemprov DKI mengapresiasi program digitalisasi sistem bisnis angkutan barang di Ibukota.

“Pemprov tentunya mengapresiasi hal ini, tetapi yang paling penting juga mesti di-support semua pengusaha dan operator truk,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kadishub Provinsi DKI Jakarta juga menyerahkan sertifikat kompetensi pengemudi bagi angkutan barang beracun dan berbahaya (B3) kepada perusahaan anggota Aptrindo DKI Jakarta.

Sertifikasi kompetensi pengemudi itu diterbitkan okeh lembaga insan prima (LIP) yang merupakan lembaga sertifikasi dan kompetensi bidang logistik yang diprakarsai Asosias.i Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Depo Kontener Indonesia (Asdeki), dan Aptrindo. (industry.co.id/bisnis.com/ac)

Legal & Regulasi

ALFI usul congestion charge untuk kemacetan tol

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan tidak masalah dengan rencana kenaikan tarif tol di ruas tol Tangerang-Merak, Gempol-Pandaan, Makassar Seksi 4, dan Cikopo-Palimanan, dengan besaran kenaikan masing-masing tol 7%, pada Selasa, 21 November 2017.

JAKARTA (alfijak): Perusahaan logistik yang tergabung dalam ALFI menanyakan, apa alasan tarif dinaikan sedangkan kemacetan di jalan bebas hambatan ini terus menerus terjadi.

“Sebetulnya kami usul pada saat kemacetan tarif dinaikan ((congestion charge), setelah tidak kembali normal lagi,” tandas Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi kepada Okezone.

Dia menyoroti, pasti ada alasan dibalik kenaikan tarif.

Disamping memang sudah resmi ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

“Kita harap setiap tol bukan kenaikan adanya keperluan pembangunan infrastruktur di tempat lain, sehingga dinaikkan,”ujarnya.

ALFI protes pembatasan angkutan logistik tol Cikampek
ALFI protes pembatasan angkutan logistik tol Cikampek

Dia berharap, kenaikan tarif tol harus disertai dengan analisa kemacetan yang nyatanya masih terus terjadi.

Jalan tol yang fungsinya bebas hambatan, ternyata sudah berubah dengan kemacetan yang berjam-jam.

“Jadi kami usulkan adalah kenaikan saat kemacetan ini terjadi kemacetan, setelah tidak itu kembali normal dan ada contohnya di negara Eropa juga,”tandasnya. (okezone.com/ac)

Bisnis Terkait

MTI & Agung Raya jadi CFS, Barata bangun crane, Koja perkuat digital

Dua perusahaan penyedia layanan logistik di pelabuhan Tanjung Priok yakni PT. Multi Terminal Indonesia (IPC Logistic Services) dan PT.Agung Raya, menjadi operator fasilitas pusat konsolidasi kargo ekspor impor atau container freight station (CFS) center di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

JAKARTA (alfijak); PT. MTI merupakan salah satu anak usaha PT. Pelabuhan Indonesia II/ IPC, sedangkan PT. Agung Raya merupakan perusahaan swasta yang berkecimpung pada layanan logistik, pergudangan dan pengelola tempat penimbunan sementara (TPS) di wilayah pabean pelabuhan Priok.

Direktur Operasi dan Sistem Informasi Tehnologi Pelindo II, Prasetiadi mengatakan kedua perusahaan itu hanya berperan sebagai operator, sedangkan manajemen pengelolaan fasilitas CFS center dinaungi langsung oleh PT. Pelindo II cabang Tanjung Priok.

Jika tidak ada kendala berarti, imbuhnya, fasilitas CFS center di pelabuhan Priok bakal resmi dioperasikan pada pekan ini juga mengingat seluruh infrastruktur dan peralatannya sudah siap.

“Fasilitas CFS center di Priok sudah siap 100%.Pelindo II yang investasi termasuk menyediakan racking system, dan sistem IT terintegrasi untuk operasional maupun billing layanan termasuk SDM untuk melayani CFS itu,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (20/11/2017).

Prasetiadi menjelaskan, fasilitas CFS centre di pelabuhan Priok berlokasi dekat dengan gate utama Pos 9 Pelabuhan Priok yang terletak di gudang eks Masaji Kargo Tama (MKT) dan gudang Agung Raya.

Dia juga mengatakan terkait dengan tarif layanan di CFS centre pelabuhan Priok akan mengikuti tarif yang berlaku saat ini sesuai dengan kesepakatan penyedia dan pengguna jasa pelabuhan melalui asosiasi terkait.

“Soal tarif itu domainnya penyedia dan pengguna jasa, kami hanya penyedia fasilitas CFS center tersebut,” paparnya.

Penyediaan fasilitas CFS centre di Pelabuhan Priok dimaksudkan untuk menertibkan layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) yang selama ini dikeluhkan pemilik barang impor di pelabuhan itu lantaran besaran tarif layanannya tidak bisa dikontrol bahkan cenderung liar.

Layanan kargo impor berstatus LCL itu selama ini tersebar di sejumlah fasilitas TPS lini dua yang masih berada diwilayah pabean pelabuhan Tanjung Prio.

Bangun crane

PT Barata Indonesia (Persero)  dan PT Pelabuhan Indonesia III sepakat untuk membangun fasilitas peralatan pelabuhan, crane di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Direktur Utama Barata Indonesia Silmy Karim mengungkapkan bahwa kesepakatan antara kedua perusahaan tersebut merupakan realisasi dari MOU yang telah ditantangani sebelumnya, pada bulan Maret lalu dimana Pelindo III sepakat untuk meningkatkan local content dengan melakukan sinergi dengan perusahaan sesama BUMN.

Menurutnya, kerja sama ini merupakan suatu bisnis model  yang diterapkan  antara Barata dan Pelindo III dalam rangka mengoptimalkan sinergi BUMN dan meningkatkan semangat lokal konten dalam mewujudkan  kemandirian Indonesia dalam produksi crane pelabuhan.

”Selain itu  proyek pembangunan crane untuk pelabuhan ini juga merupakan salah satu dukungan dari Barata Indonesia untuk progam konvektivitas khususnya peralatan pelabuhan,” ujar Silmy melalui siaran pers, Senin (20/11).

Dalam paket kerjasama ini, Barata Indonesia akan memproduksi 4 (empat)  buah Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) yang akan disewa oleh Pelindo III untuk digunakan di pelabuhan Tanjung Perak.

Barata Indonesia juga akan memberikan pelayanan maintenance terhadap crane yang diproduksi tersebut.

Silmy mengatakan, pembangunan crane bukanlah hal baru bagi perusahaan itu. Sebelumnya, Barata Indonesia juga pernah memproduksi RTGC untuk Pelabuhan Teluk Bayur serta Rail Mounted Harbour Crane (RMHC) untuk Pelabuhan Bontang.

Selain dengan Pelindo III, Barata Indonesia juga telah menjajaki kerjasama dengan Pelindo I, Pelindo II serta Pelindo IV.

Layanan digital TPK

Terminal Peti Kemas (TPK) Koja berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan dengan menerapkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

TPK Koja menjadi terminal peti kemas yang pertama menerapkan ISO 9001:2015 di antara perusahaan-perusahaan sejenis lainnya di Tanjung Priok.

Manajer Quality Assurance & SMO TPK Koja Imam Sumedi menjelaskan, pada tahun ini perusahaan telah memulai migrasi dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015, ditandai dengan diterimanya sertifikat ISO 9001:2015 pada April 2017.

Pada akhir Oktober 2017, TPK Koja dinyatakan tetap layak menyandang sertifikat ISO 9001:2015 setelah dilakukan audit independen.

“Dalam kerangka saya, setidaknya TPK Koja menjadi yang pertama (penerapan ISO 9001:2015). Dan kami juga sudah berhasil meraih peringkat tertinggi score GCG dua tahun berturut-turut di antara seluruh anak perusahaan di bawah Pelindo II. Ke depan, kompetisi di terminal peti kemas akan bergerak ke arah persaingan mutu, kualitas, dan efisiensi,” kata di dalam rilisnya, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Menurutnya, perbaikan utama yang dituntut dalam penerapan standar ISO 9001:2015 antara lain proses bisnis yang lebih terorganisasi (organizing process) dan efisiensi di setiap proses bisnis serta melakukan peningkatan berkelanjutan (continual improvement).

“Mewujudkan ke tiga hal di atas, ISO versi 2015 mensyaratkan pada kemampuan perusahaan mendengar suara pelanggan dan antisipasi risiko bisnis,” ujar dia.

Dia menerangkan, pelanggan sebagai salah satu kunci utama dari pemangku kepentingan (stakeholders) memiliki arti penting dalam pengembangan proses bisnis.

Pelanggan di sini bisa diartikan shipping line dan cargo owner serta tentu saja para freight forwarder.

“Perbedaan yang berarti dari ISO 2008 dan ISO 2015, kami harus menyerap suara pelanggan, apakah mereka puas dengan kinerja dan pelayanan perusahaan. Kami tidak punya pilihan lain kecuali bicara tentang efisiensi, risiko, dan mendengar suara pelanggan. Ini mesti mengubah paradigma. Tanpa itu kami tidak akan survive,” tuturnya.

Sementara terkait efisiensi, penerapan ISO 9001:2015 menuntut perusahaan untuk memperbaiki efisiensi di setiap proses bisnis yang dijalani.

Dengan proses bisnis yang makin efisien, tentu kinerja akan meningkat yang pada akhirnya bisa menarik lebih banyak pelanggan.

“Contoh, kapal dengan 2.000 boks peti kemas mungkin biasa kita handle 36 jam. Kalau bisa kami selesaikan dalam 24 jam, maka akan ada space waktu yang tercipta. Ulangi itu untuk beberapa kapal berikutnya, maka tercipta akumulasi space yang bisa menarik satu kapal lagi,” imbuh dia.

Dengan demikian, efisiensi dapat membuat semua pihak menjadi sustainable dan lebih mengukur kinerja serta mengendalikan aneka sumber daya, sehingga pelanggan merasa puas.

Salah satu manfaat penerapan ISO 9001:2015 antara lain, peningkatan rasio bongkar muat peti kemas dari kapal atau Box Crane per Hour (BCH).

Imam menjelaskan, rata-rata BCH TPK Koja per September 2017 sudah mencapai 23 boks per jam, meningkat dari periode sama tahun lalu yang mencapai 20.

Selain itu, throughput TPK Koja di pengujung 2017 diprediksi bakal mencapai 1 juta TEUs (Twenty-footer Equivalent Unit) bila mengacu pada throughput Januari-Agustus 2017 yang telah mencapai 654.677 TEUs.

Dia menilai TPK Koja sebagai the second biggest market leader di Tanjung Priok harus mengutamakan mutu, kualitas, dan efisiensi untuk dapat bersaing di antara pelabuhan terminal peti kemas.

Selain itu, TPK Koja juga dalam proses mengembangkan teknologi digital untuk mendukung pertumbuhan ke depan.

“Digitalisasi dan otomatisasi adalah keniscayaan yang sedang terjadi di TPK Koja. Sebagai contoh para pelanggan telah melakukan billing secara elektronik. Customer membuat sendiri billing, dan memasukkan sendiri pembayaran secara cash-less atau elektronis, berbeda dengan salah satu kompetitor yang masih manual. Ini memang tuntutan dari pelanggan,” papar Imam. (sindonews.com/bisnis.com/ac)