Semua artikel oleh admin

Rilis Media

Mendorong Digitalisasi Layanan Angkutan Laut & Kepelabuhanan

Hasil gambar untuk port digitalisation photos

JAKARTA (Alfijak): Kementererian Perhubungan (Kemenhub) mendorong stakeholders (pemangku kepentingan) angkutan laut dan kepelabuhanan memanfaatan perkembangan teknologi informasi atau digitalisasi dalam layanannya.

Dirjen Perhubunagan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo megemukakan bahwa layanan berbasis digital harus terus dilakukan guna memperkuat layanan online yang sudah ada dan secara bertahap menggantikan proses-proses pelayanan yang saat ini masih dilakukan secara manual.

“Saya selalu meminta kepada seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk terus memperbaiki dan meningkatkan digitalisasi layanan di Pelabuhan,” ujar Dirjen Agus Selasa (22/1/2019) dalam Seminar Inaportnet di Le Meridien Hotel, Jakarta.

Menurutnya,  salah satu kunci mendorong pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dapat bersaing secara global adalah dengan cara memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah dan transparan yang tentunya harus didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Digitalisasi pelabuhan yang sudah dilakukan melalui Inaportnet,  tuturnya,  hanyalah salah satu segmen untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan national competitiveness.

Dengan penerapan Inaportnet, lanjut Agus, proses-proses di Pelabuhan menjadi lebih cepat, efisien, transparan dan kompetitif, yang tentunya dapat menurunkan cost.

“Ayo kita bersama bicara tentang competitiveness negeri kita. Bagaimana mewujudkan cost nasional yang kompetitif supaya ekspor kita bisa bersaing dengan dunia internasional,” kata Agus.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko, menambahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom) Perhubungan telah menerapkan Inaportnet secara bertahap di enam belas) Pelabuhan sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017.

“Inaportnet versi 1.0 ini kita terapkan untuk memberikan layanan kapal di Pelabuhan yang lebih transparan, cepat, mudah dan murah,” ungkap Capt. Wisnu.

Ditjen Perhubungan Laut dan Pustikom kembali melakukan pengembangan Inaportnet dan berhasil meluncurkan Inaportnet versi 2.0 pada tanggal 29 Juni 2018. Inaportnet versi kedua ini digunakan untuk layanan barang, khususnya peti kemas, serta penerapan Delivery Order (DO) Online di 10 terminal peti kemas internasional yang terdapat di lima pelabuhan, yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Tanjung Emas.

“Penerapan Inaportnet 2.0 ini memberikan manfaat dalam penghematan biaya operasional dan mempersingkat waktu pelayanan kapal dan barang di pelabuhan,” jelas Wisnu.

Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2016 sampai dengan saat ini Inaportnet telah membawa cukup banyak perubahan yang bermanfaat dalam pelayanan pelabuhan. (ri)

 

 

Rilis Media

BGR Logistics Optimalisasi Lahan Strategis

JAKARTA (Alfijak) : Dalam rangka optimalisasi lahan startegisnya, perusahaan plat merah penyedia jasa logistik, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan Perum Perumnas.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama BGR Logistics, M. Kuncoro Wibowo, dan Direktur Utama Perum Perumnas, Bambang Tri Wibowo, pada Senin (21/1/2019).

Dalam kesempatan yang sama Kuncoro menjelaskan bahwa salah satu aset lahan strategis yang dimiliki oleh BGR Logistics adalah komplek pergudangan BGR Logistics Regional DKI Jakarta yang berada di kawasan Kelapa Gading.

Pada lokasi tersebut BGR Logistics memiliki luas lahan sekitar 21 hektare yang direncanakan akan dibangun kawasan logistik terpadu, yang juga terdapat hunian dan kawasan komersial.

Kuncoro mengungkapkan supaya dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, BGR Logistics dan Perum Perumnas dapat segera merealisasikan kerjasama untuk bentuk pengembangan aset lahan milik BGR Logistics.

“Tentunya pengembangan ini akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh kedua belah pihak nantinya,” jelas Kuncoro dalam keterangannya, Senin (21/1).

Lebih lanjut, Kuncoro mengungkapkan bahwa penandatangan kesepahaman ini juga merupakan bentuk sinergi BUMN.

Selain itu, BGR Logistics juga mempercayai bahwa Perum Perumnas telah terbukti berpengalaman dalam hal pengembangan lahan agar lebih optimal.

“Dengan sinergi ini, nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi BGR Logistics dan Perumnas, dan juga bagi negeri dalam hal ini masyarakat nantinya,” terangnya.

Sementara itu Direktur Utama Perum Perumnas, Bambang Triwibowo, menjelaskan bahwa sinergi BUMN ini merupakan salah satu upaya Perumnas dalam mengurangi angka backlog.

Selain itu juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat menengah bawah di area dengan serapan pasar yang tinggi sehingga produk yang kami hasilkan adalah tepat sasaran.

Inisiasi sinergi BUMN ini dengan mengoptimalkan lahan idle akan terus kami garap kedepannya, seperti layaknya dengan KAI dengan konsep terintegrasi transportasi yang telah kami gaungkan di tahun sebelumnya,” urainya.

Lokasi yang akan dikerjasamakan dengan BGR Logistics ini sudah melalui beberapa kajian hingga pada tahapan hasil bahwa feasible untuk dikembangkan.

“Jadi kami tidak asal mengembangkan, sudah melalui beberapa tahap kajian, dan terdapat potensi pasar yang baik pada lokasi ini,” terang Bambang.

Perumnas berencana membangun hunian, lengkap dengan area komersial sebagai sarana pendukung kegiatan perekonomian di kawasan hunian ini, sehingga nantinya dapat difungsikan berbagai macam usaha oleh para penghuni. Adapun backlog tertinggi terdapat di area Jakarta, sekitar 52%. (ri)

 

Rilis Media

Aju Dokumen Ekspor Impor Via PDE Internet Berjalan Mulus

JAKARTA (Alfijak) : Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan selama dua pekan implementasi pertukaran data elektronik (PDE) internet untuk kegiatan impor dan ekspor berjalan lancar.

Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, mengatakan hingga saat ini belum ada keluhan terhadap PDE internet yang mulai diterapkan sejak 1 Januari 2019 itu.

“Alhamdulillah kami (ALFI) DKI belum mendengar adanya keluhan. Ini artinya PDE internet berjalan lancar,” ujarnya kepada Tabloid Maritim, Jumat (18/1/2019).

PDE internet bukan hal baru sebab sudah dijalankan sejak 2016 bersamaan dengan PDE EDI. Sehingga sebelum 1 Januari 2019, ada dua opsi memasukan data ekspor-impor ke Bea Cukai.

Namun mulai 1 Januari 2019, Bea Cukai hanya menerima submit data ekspor-impor melalui PDE internet. Dengan kebijakan itu maka importir dan eksportir bisa submit data dimana pun dan kapan pun selama ada akses internet.

Menurut Adil, transformasi dari PDE  Electronic Data Interchange (EDI) ke PDE internet pada kegiatan ekspor impor telah disosialisasikan Ditjen Bea dan Cukai, sehingga para pelaku usaha logistik telah mempersiapkannya.

Adil mengungkapkan bahwa jauh hari sebelum hal itu diimplementasikan, ALFI sudah mensosialisasikan kepada perusahaan forwarder maupun PPJK anggota asosiasi itu di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu di sejumlah pelabuhan.

“Makanya saat implementasi PDE internet per 1 Januari 2019 tidak ada masalah dan berjalan lancar,” ucapnya.

Pegiat logistik ekspor impor dari PT. Tender Marine Indonesia (TMI)  mengatakan implementasi PDE internet tidak ada hambatan sampai saat ini.

“Gak ada masalah, pengajuan dokumen lewat PDE internet berjalan lancar,” ujar Dirut TMI, Tjejep Zahrudin, dikonfirmasi Tabloid Maritim.

Dia mengatakan, PDE via internet memudahkan pelaku usaha dalam memasukan atau submit dokumen ekspor-impor melalui modul Bea Cukai secara online. Selain itu tidak berbayar alias gratis.

GENERASI 3

Sebelumnya, Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu mengatakan bahwa telah diimplementasikan menifest generasi 3 dalam kegiatan ekspor impor yang merupakan versi paling mutakhir yang mengedepankan prinsip otomasi dan simplifikasi sejalan dengan program reformasi Bea dan Cukai.

Adapun beberapa prinsip yang diusung dalam sistem ini di antaranya advance manifest system 24 jam sebelum kedatangan untuk sarana pengangkut laut sehingga customs clearance bisa dilalukan lebih cepat.

Selain itu, melalui sistem ini otoritas juga menambah non-vessel operating common carrier (NVOCC) dan penyelenggara pos agar pengajuan manifest dapat lebih cepat oleh masing-masing penerbit dokumen.

“Bea cukai juga menerapkan prinsip manajemen risiko perubahan manifest di mana perubahan dapat dilakukan secara online dan tidak semua perubahan wajib persetujuan kepala kantor, pencantuman NPWP, dan penutupan pos manifest,” ujarnya.

Penerapan Manifest Generasi 3 telah dilakukan secara bertahap yang dimulai pada tanggal 28 Desember 2017 di Kantor Pabean di Jakarta.

Menurutnya, hingga Agustus 2018, sistem ini telah diterapkan secara bertahap pada 12 Kantor Pabean utama di seluruh Indonesia yang meliputi enam (6) pelabuhan dan tujuh (7) bandara utama di mana secara statistik mewakili lebih dari 80% volume impor dan ekspor nasional.

Pada 26 September 2018, sistem Manifest Generasi 3 diberlakukan di seluruh pelabuhan dan bandara internasional yang diawasi oleh 104 Kantor Pabean di seluruh Indonesia.

Pengimplementasian Manifest Generasi 3 telah memberikan dampak positif dan menciptakan berbagai kemudahan di antaranya penurunan dwelling time khususnya pre-clearance di mana berdasarkan data di pelabuhan Tanjung Priok, terjadi penurunan pre-clearance sebesar 0,81 hari atau 19,69% setelah mandatori sistem Manifest Generasi 3. (ri)

Rilis Media

Program Tol Laut Diklaim Perkuat Jalur Pelayaran & Logistik

SURABAYA (Alfijak): Program tol laut yang menjadi salah satu program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diyakini dapat memperlancar dan mengefisienkan angkutan barang secara rutin, terjadwal, dari Barat sampai ke Timur Indonesia.

Pemerintah mengklaim program ini juga untuk memperkuat jalur pelayaran dan logistik.

“Kendati dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, namun secara bertahap nantinya bisa terselesaikan,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko , saat jadi pembicara kunci pada Focus Group Discussion (FGD) Tol Laut dengan tema “Melanjutkan Konektivitas, Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga di Hotel Garden Palace Surabaya, Kamis (17/1/2019).

Menurutnya, sejak program tol laut dicanangkan pada 2015, pelaksanaan program itu masih harus terus dioptimalkan agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung, yakni mampu menurunkan biaya logistik dan menekan angka disparitas harga barang.

“Dari tahun ke tahun penyelenggaraan angkutan barang di laut (tol laut) terus ditingkatkan. Ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah trayek, yang pada 2018 dan 2019 mencapai 18 trayek dilayani oleh 19 kapal,” kata dia.

Dari total 18 trayek pada 2019, sebanyak lima (5) trayek diopersikan oleh PT. Pelni, dua (2) trayek PT. ASDP dan empat (4) trayek oleh Djakarta Lloyd melalui penugasan. Sedangkan tujuh (7) trayek lainnya dioperasikan oleh perusahan pelayaran swasta melalui mekanisme pelelangan umum.

Kapal-kapal tol laut tersebut akan menyinggahi empat (4) pelabuhan pangkal, enam (6) pelabuhan transshipment dan 66 pelabuhan singgah.

Pada tahun 2019, subsidi angkutan tol laut mengalami penurunan sekitar 50 persen, dari 2018 sebesar Rp. 447,6 miliar jadi Rp. 222 miliar tahun 2019.

Kendala lain dalam program tol laut yakni masih minimnya fasilitas bongkar muat di beberapa pelabuhan singgah dan belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam tata kelola operasional tol laut.

“Ke depan Pemerintah bersama pihak terkait berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang yang profesional serta transparan melalui digitalisasi sistem pelayanan pelabuhan,” ujar Wisnu.

Hal lain yang harus dilakukan, imbuhnya, yakni dengan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan peralatan dalam mendukung pelayanan serta mengoptimalkan pelabuhan sebagai lokasi transhipment petikemas, baik domestik maupun internasional.

Dari data realisasi muatan berangkat tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 229.565 ton dengan 239 voyage. Sedangkan untuk realisasi muatan balik tercatat sebesar 5.502 ton sehingga harus terus ditingkatkan.

“Kurang optimalnya muatan balik juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dicari solusinya,”jelasnya.(ri)

 

Rilis Media

Tarif Layanan Jasa Kurir Naik 10%

JAKARTA (Alfijak): Perusahaan jasa pengiriman ekspres atau jasa kurir menyesuaikan tarif menyusul perusahaan penerbangan menaikkan biaya Surat Muatan Udara (SMU).

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) misalnya, mulai Selasa (15/1) resmi menaikkan tarif jasa pengiriman barang 10%-40%. Kenaikan tarif pengiriman itu berlaku dari Jabodetabek ke seluruh Indonesia khususnya yang menggunakan pesawat.

“Iya benar (karena harga kargo naik),” ujar Presiden Direktur JNE M Feriadi, dikutip dari Kontan.co.id.

JNE melakukan penyesuaian tarif untuk pengiriman dari Jabodetabek ke seluruh Indonesia. “Kenaikannya variatif tergantung tujuan,  perkiraan mulai 10%-40%,” imbuh Feriadi.

Feriadi mengatakan bukan saja JNE yang menaikkan harga pengiriman, tetapi anggota Asperindo juga sudah menaikkan harga.

“Kalau perusahaan yang jadi anggota Asperindo memang di bulan Januari diminta untuk naik karena itu hasil keputusan rapat pleno Asperindo bulan November tahun 2018 lalu,” ujar dia.

Feriadi mengatakan untuk harga pengiriman Jabodetabek tidak naik lantaran bisa ditempuh memakai transportasi darat.

“Sementara tidak akan naik, harga yang lain Jabodetabek ke seluruh wilayah yang memakai pesawat sudah naik per 15 Januari 2019,” ungkap dia.

Meski ada kenaikan harga pengiriman, Feriadi mengatakan, pihaknya masih memasang target pertumbuhan penjualan tahun ini. “Saya perkirakan naik 30% tahun ini,” tuturnya. (ri)

Rilis Media

Kapal Pembawa Narkoba Ditangkap

ACEH (Alfijak) : Tim Satuan Tugas Operasi BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Bea Cukai Berhasil menangkap kapal dengan tiga (3) anak buah kapal (ABK) yang diduga membawa narkotika di perairan Lhoksukon Aceh Utara dan Langsa.

Dikutip dari Sindonews.com, dari hasil penyergapan ini, petugas berhasil menemukan 72 bungkus sabu dan 2 bungkus pil ektasi seberat total 72 kilogram (kg).

Deputi Brantas Irjen Pol. Arman Depari dalam siaran persnya mengatakan, kasus penyeludupan sabu dan pil ektasi ini sudah lama diintai oleh Tim gabungan BNN dan Bea dan Cukai di tengah laut perbatasan Malaysia dan Indonesia.

Barang haram itu, katanya, dipindahkan dari kapal ke kapal (ship to ship) dan kemudian dibawa ke wilayah Aceh menggunakan kapal kayu bernama KM Karibia. “Saat ini masih dalam pengembangan,” tegas Arman.

Dia megatakan untuk barang bukti narkoba yang disita yaitu Kapal Kayu Karibia, GPS dan alat Navigasi, telepon genggam, telepon satelit dan lainnya.

“Seluruh kegiatan penyeludupan Narkoba tersebut dikendalikan oleh Napi di Lapas Tanjung Gusta, Medan bernama Ramli,” ujarnya.(ri)

Rilis Media

Diskon 35% Tarif Handling Peti Kemas di Pelindo III

 

SURABAYA (Alfijak): Perusahaan pelayaran mendapatkan diskon tarif handling (penanganan) peti kemas transshipment (alih pengapalan) antar-terminal di Pelabuhan Tanjung Perak sebesar 35%, menyusul penerapan tarif khusus di pelabuhan yang dikelola PT. Pelabuhan Indonesia III itu.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebenarnya sudah memberlakukan tarif khusus di Tanjung Perak, tetapi baru diterapkan di satu terminal saja. Dengan kebijakan baru ini, tarif handling peti kemas di pelabuhan itu menjadi 65% dari tarif normal (paket handling peti kemas domestik).

“Pemangkasan tarif ini sebagai bentuk komitmen Pelindo III dalam menekan biaya logistik nasional dan pemenuhan tugas sebagai agen pembangunan,” kata Direktur Utama Pelindo III Doso Agung pada acara Kerjasama Pelindo III dengan Perusahaan Pelayaran dalam Memperkuat Konektivitas dan Penyederhanaan Sistem Pembayaran (Single Billing) di Surabaya, Senin (14/1).

Dia mengatakan Pelabuhan Tanjung Perak saat ini mengemban peran sebagai penghubung antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia sehingga menjadi transshipment port peti kemas domestik.

Dengan tarif khusus itu, tutur Doso, perusahaan pelayaran mendapat diskon handling peti kemas transhipment sebesar 35%. “Ini baru diberlakukan di lingkungan Pelindo III atau bisa disebut sebagai yang pertama di pelabuhan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Doso, peti kemas transhipment di Tanjung Perak berasal dari wilayah Sumatera, Jakarta, dan sekitarnya.  Ada juga dari Kalimantan yang selanjutnya akan diangkut ke wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan sebaliknya.

“Dengan meningkatnya arus peti kemas transshipment domestik, Pelabuhan Tanjung Perak semakin mengukuhkan posisinya sebagai penghubung wilayah Indonesia bagian barat dan timur, dengan didukung sekitar 72 rute pelayaran peti kemas domestik,” jelas Doso.

Berdasarkan data Pelindo III, selama tiga tahun terakhir arus peti kemas transshipment di Pelabuhan Tanjung Perak terus meningkat. Pada 2016, arus peti kemas transshipment tercatat 33.374 boks, naik menjadi 35.131 boks pada 2017, dan mencapai 36.980 boks pada 2018.

Perusahaan pelayaran domestik yang melayani rute transshipment di antaranya Meratus, Tanto, Salam Pacific Indonesia Lines, Tempuran Emas, Mentari Sejati Perkasa, dan Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan.

Pelayanan peti kemas domestik juga dilayani oleh seluruh terminal di Pelabuhan Tanjung Perak, termasuk yang dioperatori oleh anak perusahaan Pelindo III seperti Terminal Petikemas Surabaya, BJTI Port dan Terminal Teluk Lamong.(ri)

Rilis Media

Aksi Lanjutan SPJICT: Sampaikan Tuntutan di Depan Istana Negara

JAKARTA (Alfijak): Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) dan pekerja pelabuhan Indonesia melakukan aksi lanjutan gerakan pengembalian aset bangsa JICT dan keadilan bagi pekerja.

Kali ini aksi lanjutan dilakukan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin 14 Januari 2019.

Dalam aksi tersebut, pekerja masih membawa payung hitam dan simbol hitung mundur sebagai tanda matinya keadilan bagi pekerja dan berlarutnya proses hukum kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja.

Dalam aksi tersebut, SP JICT bersama pekerja peabuhan nasional kembali menyampaikan empat hal tuntutannya.

Pertama, Presiden harus segera menindaklanjuti kasus-kasus korupsi pelabuhan nasional yang menurut BPK merugikan negara Rp 14,86 triliun.

“Jika dibiarkan berlarut maka akhirnya rakyat Indonesia terancam menanggung beban* akibat korupsi sistemik di pelabuhan,”kata Sekjen SPJICT, M. Firmansyah melalui keterangan tertulisnya.

Kedua, lanjutnya, dalam kasus JICT, kontrak Hutchison yang akan berakhir pada 27 Maret 2019. Audit investigatif BPK menemukan pelanggaran Undang-Undang dalam kasus JICT-Koja seperti tidak ada izin konsesi pemerintah, tanpa tender, tanpa RJPP-RKAP dan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Sehingga ada indikasi kerugian negara mencapai minimal hampir Rp 6 triliun,”ucapnya.

Padahal, imbuh Firmansyah, jika dikelola mandiri baik SDM, peralatan dan teknologi sangat mumpuni. Pasar pun tidak bergantung Hutchison.

Ketiga, selain kerugian negara kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja, ada masalah ketenagakerjaan serius. PHK non prosedural pekerja JICT dan PHK massal 400 pekerja outsourcing (SPC) JICT, kriminalisasi aktivis SP JICT.

“42 pelaut juga turut dipecat di anak usaha Pelindo II, Jasa Armada Indonesia (JAI) karena berserikat,” ujar Firmansyah.

Oleh karenanya, dia mendesak 400 pekerja outsourcing JICT (SPC) dan 42 pelaut PT JAI harus segera dipekerjakan kembali. Mereka pun layak diangkat sebagai pekerja tetap sesuai hasil investigasi alur produksi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara.

Keempat, Pekerja JICT tegaskan tidak anti investasi asing, tetapi investasi Hutchison di JICT-Koja terbukti melanggar hukum dan merugikan negara. Dalam jangka panjang akan membahayakan ekonomi dan kedaulatan negara.

Firmansyah menegaskan Hutchison bisa menggarap pelabuhan lain. Bukan aset negara yang untung seperti JICT-Koja dan siap kembali ke negara tahun ini.

“Pelabuhan Petikemas TPS Surabaya sudah berhasil kembali dari Dubai, kenapa JICT dan Koja tidak bisa?,”tuturnya.

Menurutnya, negara harus menjamin kepastian hukum kasus kontrak JICT-Koja dan keadilan bagi pekerja pelabuhan nasional yang telah berkontribusi terhadap produktivitas pelabuhan.

“Pekerja pelabuhan akan aksi di depan istana sampai ratusan pekerja oursourcing di Priok bekerja kembali dan aset bangsa JICT-Koja kembali ke NKRI saat berakhirnya kontrak Hutchison 27 Maret 2019,”ujar Firmansyah.(ari)

Rilis Media

Patimbam Siap 2019, Marunda Kini Jadi Magnet

JAKARTA (Alfijak): Kementerian Perhubungan menargetkan  Pelabuhan Patimban siap beroperasi pada akhir 2019.

Dalam kunjunganya ke Pelabuhan Patimban pada pekan lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan progres pembangunan Pelabuhan Patimban saat ini masih sesuai target.

“Izin sudah selesai semua. Konstruksi yang dibangun yaitu reklamasi, dermaga, trestle, dan breakwater sesuai target bisa selesai, car terminal dulu di bulan Desember,” kata Budi

Menurutnya, Pelabuhan Patimban adalah proyek yang prestisius. Untuk kapasitas Pelabuhan Patimban tahap I adalah 3.5 juta twenty-feet equivalent units (TEUs), tahap II menjadi 5,5 juta TEUs dan ketiga tahap ketiga menjadi total 7,5 juta TEUs.

Menhub menegaskan bahwa proyek pelabuhan Patimban cukup besar mengingat kapasitas pelabuhan yang disiapkan sama besarnya dengan pelabuhan Tanjung Priok, yakni sekitar 7,5 juta TEUs.

“Sehingga bisa dibayangkan segitiga emas Patimban, Kertajati dan Cirebon menjadi daerah yang sangat memenuhi untuk masa depan. Saat ini kita mengembangkan kurang lebih 400 hektar,” ucapnya.

Untuk menunjang mobilitas dari dan ke Pelabuhan Patimban, kata Menhub, dalam jangka pendek akan dibangun jalan akses, jalan arteri dan juga jalan tol yang menghubungkan pelabuhan dengan jalan tol yang ada.

“Artinya, pergerakan barang yang selama ini ke Tanjung Priok, bisa dikatakan 50 persen akan ke sini. Ini akan menjadi suatu daerah yang berkembang dan hal ini bisa menekan biaya logistik nasional” jelasnya.

Menhub juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemda Jawa Barat yang telah mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban.

MARUNDA JADI MAGNET

Sementara itu, Pelabuhan Marunda mencatatkan prestasi baru di penghujung tahun 2018 dengan keberhasilannya menangani volume barang hampir 60 juta ton.

Menurut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Marunda, Yuserizal, prestasi tersebut membuktikan bahwa pelabuhan Marunda dipercaya oleh pelayaran untuk menangani bongkar muat barang yang diangkutnya.

“Volume barang yang ditangani oleh Pelabuhan Marunda di Jakarta Utara terus meningkat. Jika di tahun 2017 mencapai 33 juta ton, di tahun 2018 (hingga November) tercatat sekitar 54 juta ton. Kemungkinan total volume barang di 2018 bisa mencapai sekitar 60 juta ton. Tapi yang untuk bulan Desember masih dihitung,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan untuk 2019 ini, sudah ada beberapa pasar yang mau masuk ke Marunda.

“Dengan masuknya sejumlah pasar baru, volume barang yang ditangani lewat pelabuhan Marunda akan lebih besar lagi,” ujarnya.(ri)