Semua artikel oleh admin

Pencabutan BBM Subsidi Untuk Truk Logistik Berpotensi Kurangi Daya Saing Ekspor

JAKARTA- Pebisnis logistik menilai penghapusan BBM solar subsidi untuk angkutan umum terutama angkutan barang dalam rangka kegiatan rantai pasok industri, bakal memperburuk daya saing produk ekspor karena biaya logistik ikut melambung.

Trismawan Sanjaya, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) bidang Rantai Pasok, Digital Logistik dan e-Commerce, mengatakan, penghapusan BBM Solar Subsidi berpotensi mencetus inflasi komoditas pokok di daerah khususnya wilayah Timur Indonesia yang jauh dari Pusat industri produsen.

“Dalam hal kebijakan antisipasi pembatasan pemakaian solar seharusnya di Prioritaskan dengan menyediakan energi alternatif (diversifikasi energi) yang mampu mendukung efisiensi biaya logistik serta meningkatkan daya saing produk unggulan ekspor,” ujarnya, Selasa (16/7/2019).

Trismawan mengatakan, dalam situasi neraca perdagangan yang terjadi saat ini, maka dikhawatirkan bahwa penghapusan nilai subsidi BBM solar subsidi dapat pula memicu semakin tidak terkendalinya defisit neraca perdagangan.

“Jadi mesti dicari solusinya yang lebih bijak atas persoalan yang terjadi, bukan lantas ingin mencabut subsidi BBM truk logistik,”ucapnya.

Namun, pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyampaikan alasan untuk pencabutan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi truk logistik, dan lebih memilih menggunakan BBM Solar Industri.

Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan, saat ini banyak para pengusaha truk di sejumlah daerah kesulitan mendapatkan BBM Solar subsidi sehingga sangat memukul aktivitas trucking dan menghambat layanan logistik.

“Banyak anggota kami di daerah-daerah kesulitan memperoleh BBM Solar subsidi itu. Setelah kami croscek saat rapat dengan BPH Migas ternyata kuota BBM jenis itu kini semakin menipis. Kami setuju cabut subsidi dan gunakan harga BBM Industri saja asalkan kegiatan logistik tetap lancar,” ujarnya, usai mengikuti pertemuan itu, pada Selasa (16/7/2019).

Rapat tersebut juga diikuti PT.Pertamina (Persero), PT.AKR Corporindo Tbk, dan DPP Hiswana Migas, dan stakeholders terkait.

Gemilang mengatakan, BPH migas menyampaikan perlunya pembatasan volume penggunaan BBM Solar bersubsidi terhadap truk barang yang memiliki roda diatas 4 roda mengingat potensi adanya over kuota penggunaan jenis BBM tertentu /JBT (solar subsidi).

Berdasarkan data BPH Migas,kata dia, kuota JBT jenis minyak Solar tahun 2019 secara nasional sebesar 14,5 juta KL (dicadangkan 500.000 KL), adapun realisasi Januari s/d 31 Mei 2019 mencapai 6,4 juta KL atau sebesar 45,73% dari kuota penetapan.

Berdasarkan realisasi tersebut (dimana realisasi seharusnya sebesar 41% dari kuota penetapan), apabila tidak dilakukan pengendalian pendistribusian JBT jenis minyak Solar maka berpotensi over kuota tahun 2019.

Jika hal ini tidak diantisipasi, BPH Migas menyatakan akan ada 498 kabupaten/kota yang berpotensi over kuota JBT jenis minyak Solar pada tahun 2019, dan 16 kabupaten/kota yang under kuota JBT jenis minyak Solar pada tahun ini.

Bahkan berdasarkan realisasi harian,maka diprognosakan bahwa kuota JBT sebesar 14.500.000 KL akan habis tersalurkan pada 8 Desember 2019, dengan kata lain 23 hari di akhir tahun 2019 tidak tersedia lagi JBT jenis minyak Solar, untuk itu diperlukan pengendalian dalam penyaluran JBT jenis minyak Solar itu.

Sedangkan, prognosa realisasi hingga Desember 2019 sebesar 15.474.211 KL (diperlukan penghematan sebesar 974,211 KL) sehingga tidak terjadi over kuota JBT jenis minyak Solar pada tahun 2019.(ri)

Container Crane TPKS Ambruk Disenggol Kapal MV Seol

SEMARANG- Kapal pengangkut peti kemas MV. Soul of Luck menyenggol salah satu alat bongkar muat peti kemas/ container crane (CC) di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS).

Insiden yang terjadi pada Minggu (14/7/2019) sekitar pukul 17.10 Wib itu menyebabkan satu unit Container Crane nomor 3 dibTPKS roboh, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Detik-detik sebelum MV Seol menabrak CC di dermaga TPKS itu beredar luas melalui video amatir dan foto-foto lewat media sosial sejak sore hari ini.

Dalam video yang beredar, saat insiden terjadi terdapat beberapa orang maupun petugas yang menyaksikan dan mengabadikan peristiwa itu. Bahkan terdengar kalimat ‘Allahu Akbar’, saat kapal MV Seoul bersinggungan langsung dengan CC nomer 3 itu.

Informasi sementara yang berhasil dikumpulkan redaksi, insiden tersebut terjadi setelah adanya trouble pada kapal tunda milik anak perusahaan PT. Pelabuhan Indoneaian (Pelindo) III yang memandu kapal tersebut.

Adapun, fasilitas TPKS saat ini melayani bongkar muat terhadap kapal domestik maupun internasional.

Kalangan pelaku bisnis di pelabuhan itu juga belum ada yang bersedia memberikan komentarnya saat dikonfirmasi.

Namun, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, Ahmad Wahid menyatakan, kapal MV. Soul of Luck yang diageni oleh PT. Layar Sentosa menyenggol crane di dermaga TPKS sehingga satu unit Container Crane 3 ambruk.

“Korban jiwa tidak ada, hanya ada korban luka ringan satu orang yaitu operator head truk yang langsung dibawa ke rumah sakit Panti Wilasa Citarum,” ujar Ahmad Wahid, melalui keterangan pers-nya yang disampaikan Humas Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, Minggu (14/7/2019).

Kapal kontainer berbendera Panama dengan registrasi IMO 9148647 tersebut berlayar dari  Pelabuhan Port Klang Malaysia pada tanggal 11 Juli  2019 dan tiba di Pelabuhan Semarang 14 Juli 2019 pukul 17.10 WIB.

Menurut Wahid, insiden tersebut melibatkan kapal tunda KT Jayanegara 304, KT Jayanegara 201 yang dioperasikan oleh PT PMS-anak usaha PT Pelindo III sebagai induk udaha jasa pelayanan kapal (pandu tunda).

Sedangkan kapal MV Soul of Luck berbendera Panama berbobot GT 16.915 dengan panjang 168.05 meter serta lebar 27 meter ini menyenggol struktur crane di dermaga yang mengakibat satu unit crane roboh.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan PT. Pelindo III sebagai induk usaha perusahaan jasa pandu tersebut,”ucapnya.

Pasca insiden itu, Wahid memastikan pelayanan kepelabuhanan tetap berjalan seperti biasanya meski lokasi kejadian sudah disterilkan.

“Saat ini lokasi kejadian telah disterilkan namun layanan kepelabuhanan terus berjalan seperti biasanya. Kami akan berkoordinasi dengan KNKT untuk menginvestigasi penyebab kejadian tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, menyatakan telah mengasuransikan CC yang rusak itu yang berada di posisi paling ujung di dermaga.

“Sesaat setelah kejadian segera dilakukan pengamanan area kejadian radius beberapa meter tim tanggap darurat/evakuasi saat ini melakukan investigasi dan evakuasi. Tidak ada kecelakaan kerja baik meninggal atau luka berat dalam peristiwa ini karena pelindo III menerapkan standart safety yang tinggi untuk seluruh terminalnya termasuk Terminal Peti Kemas Semarang, mengenai crane yang rusak sudah diasuransikan,” kata VP Corporate Communication Pelindo III Wilis Aji Wiranata, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (14/7) petang.

Menurutnya, setelah seluruh proses evakuasi berjalan lancar sesuai dengan SOP dan kontigensi plan, operasional bongkar muat di dermaga diharapkan kembali berjalan normal, sehingga TPKS tetap bisa melayani para pengguna jasa logistik.

“TPKS sebagai gerbang ekspor impor utama para pengusaha di kawasan Jawa Tengah dan sekitarnya. Pelindo III akan berupaya untuk mengatasi insiden dengan cepat dan risiko yang terjadi dapat terkelola dengan baik,” ucap Wilis.(ri)

ALFI Dukung Implementasi Secara Penuh DO Online

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA-Pelaku usaha logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung penuh penerapan delivery order (DO) online kegiatan importasi barang di pelabuhan mulai Oktober 2019.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, aplikasi DO Online merupakan amanat PM 120 tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online), untuk barang impor di pelabuhan.

“ALFI mendukung penuh implementasi DO online yang akan dimandatorikan di bulan Oktober mendatang,”ujar Yukki melalui keterangan pers DPP ALFI, Kamis (11/7/2019).

Dia mengatakan, ALFI pada prinsipnya mengedepankan adanya integrasi di implementasi DO Online, dan harusnya dibebaskan ke pasar, agar pasar bisa memilih dan terjadi kompetisi yang sehat, sehingga tidak terjadi monopoli dalam pelaksanaan DO Online.

“Sebab pada akhirnya pasar akan memilih aplikasi yang terus terupdate dan penuh inovasi dan pengembangan,” ucap Yukki yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asean Freight Forwarder Association (AFFA).

Terpenting dalam implementasi DO online itu, imbuhnya, aplikasi tersebut harus tersambung dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) sebagai gateway dokumen DO online.

Yukki mengungkapkan, sudah sejak lama asosiasinya menginginkan agar DO online bisa dilaksanakan secara mandatori dalam kegiatan importasi barang.

“Bahkan kami telah sering memberikan masukan dan usulan kepada Kemenhub maupun kementerian tehnis terkait mengenai penerapan DO online mengingat dengan itu layanan logistik bisa lebih efisien,”paparnya.

Mulai Oktober 2019, aplikasi DO online importasi barang diimplementasikan secara penuh pada empat pelabuhan utama di Indonesia, yakni; Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, dan pelabuhan Makassar.

Operator terminal di empat pelabuhan utama itu, perusahaan pelayaran, maupun perusahaan jasa pengurusan transportasi/forwarding, wajib memanfaatkan aplikasi delivery order (DO) secara online tersebut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, setelah implementasi secara penuh pada Oktober mendatang akan diterapkan law enforcement seperti pemberian peringatan hingga sanksi bagi yang tidak mematuhinya.

Dia mengatakan, Indonesia Nasional Single Window (INSW) juga menyampaikan jika di bulan Oktober nanti setiap shipping line sudah menyediakan sistem DO Onlinenya maka diharapkan ketika INSW sudah siap dengan gatewaynya maka data yang dibutuhkan untuk good release Delivery Order online akan dipayungi oleh INSW.

Menurutnya, sejak diberlakukannya PM 120/2017, pelaksanaan DO online dari shipping Line ke Terminal Operator sudah berjalan dan setelah dievaluasi pelaksanaannya cukup baik meskipun beberapa terminal masih perlu ditingkatkan.

“Namun untuk sisi shipping line ke cargo owner/freight forwarder setelah dua tahun hasil evaluasi belum berjalan dengan baik,”ucap Wisnu.(ri)

BPTJ Imbau Truk Logistik  Gunakan Gate Koja Barat, Begini Respon ALFI & Aptrindo

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA- Pelaku usaha logistik di pelabuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengaku heran karena pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan edaran supaya angkutan barang menggunakan tol Koja Barat-Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kok edaran BPTJ seperti itu, terus siapa yang membayar tarif tolnya, karena gate Koja Barat belum terintegrasi dengan gate Kebon Bawang.Kalau seperti ini justru biaya logistik jadi bertambah,”ujar Adil Karim, Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta,kepada wartawan, Selasa (9/7/2019).

Adil mengingatkan agar BPTJ tidak mencampuri urusan business to business (b to b) layanan logistik antara penyedia dan pengguna jasa.

“Jangan kebablasan lah, kalau BPTJ mau ngatur kelancaran lalu lintas di jalan raya Jabodetabek boleh-boleh saja namun jangan serta merta menyentuh b to b nya.Kecuali tarif tol Koja Barat mau digratiskan,”ucapnya.

Adil Karim menyatakan hal itu merespon adanya surat edaran Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono melalui suratnya No:AI.3018/1/1/BPTJ.2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditujukan kepada Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Organda.

Surat edaran (SE) kepala BPTJ itu menyebutkan, dalam rangka efektifitas penggunaa jaringan lalu lintas di dalam dan disekitar pelabuhan Tanjung Priok secara terkoordinasi antara Kementerian Perhubungan, BPTJ dan Pemprov DKI Jakarta, bahwa mulai 8 Juli 2019 agar pengemudi angkutan barang golongan III,IV dan V menggunakan gerbang tol Koja Barat.

Untuk itu, Aptrindo dan Organda diminta untuk menghimbau kepada pengusaha angkutan dapat memberikan biaya tambahan kepada transporter guna pembayaran tarif tol sesuai tarif yang berlaku.

SE Kepala BPTJ itu juga ditembuskan kepada Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan.

Saat dikonfirmasi, Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan, asosiasinya sudah mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar gate Koja Barat di integrasikan dengan gate Kebon Bawang, Tanjung Priok.

“Integrasi kedua gate itu agar tidak terjadi dua kali pembayaran dalam jarak hanya sekitar satu kilometer saja,”ujar Gemilang.

Dia mengatakan, selama ini angkutan barang menghindari gate Koja Barat yang terletak tepat di depan pintu keluar/masuk terminal peti kemas Koja karena belum terintegrasi tarifnya dengan gate tol Kebon Bawang yang berada di jalan Yos Sudarso.

“Truk yang hendak masuk gate tol Kebon Bawang dari pelabuhan Priok memilih lewat arteri/non tol ketimbang harus bayar tarif dua kali,”ucapnya.(ri)

Harga Tiket Pesawat Turun 50 Persen

JAKARTA- Dua hari lagi harga tiket pesawat akan turun 50 persen. Pasalnya, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi (rakor) lanjutan tentang kebijakan tiket pesawat murah.

Rapat atau pertemuan itu dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II hingga maskapai penerbangan terkait.

Sebelumnya pada 1 Juli 2019, pemerintah memutuskan tiket penerbangan Low Cost Carrier (LCC) akan diturunkan 50 persen dengan kapasitas 30 seat untuk penerbangan maskapai Citilink dan Lion Air.

Adapun, tiket murah itu khusus untuk hari Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 10.00-14.00 WIB.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, penurunan harga tiket pesawat itu bakal mulai diberlakukan pada hari Kamis 11 Juli 2019. “Kita akan mulai efektif sejak hari kamis 11 juli 2019, karena penyesuaian sistem butuh 2-3 hari,” ujar Kemenko Perekonomian di Jakarta.

Dirincinya, penurunan tarif penerbangan itu akan diberlakukan pada maskapai Citilink untuk 62 penerbangan per hari dengan total kursi sebanyak 3.348 kursi. Sedangkan untuk Lion Air, sebanyak 146 penerbangan per hari dengan total 8.278 kursi.

Sedangkan untuk rute penerbangan pihaknya masih melakukan peninjauan. Ia memastikan, peninjauan rute selesai pada hari Kamis 11 Juli 2019. “Sebelum Kamis kami akan jelaskan, (penurunan harga tiket pesawat) ke mana saja dan jam berapa. Kami akan publish detail sebelum Kamis,” katanya.

Ditambahkannya, upaya pemerintah menyediakan tarif pesawat murah akan terus dievaluasi secara periodik.(egindo.co/ri)

Priok Diminta Optimalisasi Layanan Ekspor

JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan jumlah ekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok, waktu operasional pelayanan pelabuhan akan dilaksanakan setiap hari.

Nantinya Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi, Operator Pelabuhan, Bank dan stakeholder terkait akan melakukan pelayanan optimal secara terus-menerus selama 24 jam 7 hari seminggu.

Menteri Perhubungan menegaskan hal ini usai mengadakan rapat dengan jajaran stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok, di Kantor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Minggu (7/7/2019).

Menhub mengatakan telah menyisir upaya-upaya yang bisa meningkatkan ekspor. Ia mengakui ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah meningkatkan waktu operasional pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Berkaitan dengan jumlah hari produktif pelayanan, sebelum ini 3 hari, sekarang sudah 4-5 hari, kita ingin 7 hari. Artinya 24/7 kita melayani. Agar orang-orang yang melayani di sini waktunya tersebar dan fasilitas tol, truk itu terbagi rata di 7 hari. Sehingga produktivitas itu lebih baik,” ucap Menhub.

Menhub mengilustrasikan dengan waktu pelayanan 3 hari, apabila ada eksportir yang ingin mengirim 14 kontainer barang, maka dalam satu hari harus ada 5 truk kontainer yang berjalan dalam sehari, namun jika waktu pelayanan menjadi 7 hari maka dalam satu hari hanya dibutuhkan 2 truk kontainer saja.

Imbasnya hal ini akan membuat jalanan dari dan menuju pelabuhan menjadi tidak terlalu padat, sehingga efek positifnya dapat mengurangi jumlah kemacetan.

“Jadi jalannya lengang, truknya produktif yang di pelabuhan juga enak mengaturnya. Dengan lengang itu maka kecenderungan untuk melakukan kegiatan ekspor khususnya itu bertambah. Pasti bertambah. Karena kemudahan itu equivalen dengan pertambahan jumlah. Kalau ini semua lancar maka otomatis yang ekspor juga menjadi lebih banyak,” jelas Menhub.

Selanjutnya yang juga menjadi pusat perhatian Menhub adalah empty container (kontainer kosong) dalam impor barang. Menurut Menhub banyak kontainer setelah melakukan proses impor barang, truk-truk kontainer tersebut berjalan dalam keadaan tanpa muatan atau kosong. Karena itu hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut agar truk-truk tersebut tidak berjalan dalam keadaan kosong.

“Truk banyak yang berjalan kosong. Setelah impor, dia kosong, dia dibawa ke Cikarang ke sini (Tanjung Priok) kosong. Kita akan minta kepada cargo owner, atau shipping line untuk menyiapkan supaya jangan ada truk yang kosong. Jadi kita upayakan itu dalam keadaan terisi,” ujar Menhub.

Kemudian yang terakhir yang menjadi sorotan Menhub adalah masalah sistem. Perlu ada satu sistem yang mengatur keseluruhannya.

“Dan terakhir adalah sistem. Kita akan tingkatkan koordinasi INSW, Inaportnet. Dengan Bea Cukai, Pelindo, Syahbandar, OP bersama Ditjen Perhubungan Laut akan kita rapatkan minggu depan agar sistemnya itu menjadi satu. Di sini juga saya sengaja mengundang para banker BNI, BRI dan Mandiri untuk Sabtu Minggu juga masuk. Jadi sekarang Sabtu Minggu masih sepi, jadi nanti akan ramai. Agar mereka juga beroperasi,” pungkas Menhub.(ri)

Yukki : Sistem Digital Security Untuk Pacu Daya Saing Logistik

JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menggandeng salah satu anak Perusahaan Perum Peruri yaitu PT. Peruri Digital Security untuk mengintegrasikan sistem pengamanan (security) dan labelling pada aktivitas logistik berbasis IT/online.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama Pengembangan Sistem Label, Segel Security Terpersonalisasi secara Online di Lingkungan Penyedia Jasa Logistik itu telah dilakukan Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi dengan Direktur Utama PT. Peruri Digital Security, pada 26 Juni 2019.

Yukki mengatakan, ALFI saat ini juga sedang mengembangkan digitalisasi logistik untuk menyongsong era industry 4.0, dengan program Smart Logistics melalui modul – modul impor, ekspor, track and trace, rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery.

“Track and Trace yang saat ini dikembangkan tentunya meliputi transport laut, darat dan udara, IoT, pergudangan, depo dan data exchange atau pertukaran data), sektor Perbankan untuk menunjang Trade Financing, tentunya tidak lepas dari aspek keamanan,”ujar Yukki melalui siaran pers DPP ALFI, pada Selasa (2/7/2019).

Yukki yang juga Chairman Asean Freight Forwarder Association itu, mengatakan kerjasama global terkait platform teknologi yang berbasis communities network akan menumbuhkan keyakinan bagi para anggota ALFI untuk menggunakan platform Smart Logistics tersebut.

“Platform ini diharapkan bisa beroperasi di tingkat Asean, beberapa Negara Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin dengan standar keamanan digital yang mumpuni,”ucapnya.

Keamanan digital tersebut,imbuhnya, tentunya mencakup teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber dan merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data, termasuk cyber-fisik, Internet of Things (IoT).

Selain itu mencakup komputasi awan (cloud-based) dan komputasi kognitif (cognitive computing, self-learning system) dan tentunya community-based, di mana outputnya akan tercipta kolaborasi global dan kemudahan bisnis proses logistik bagi para anggota ALFI.

“Tahap awal sistem ini, kami akan sosialisasikan setidaknya di lima wilayah DPW ALFI meliputi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar dan Belawan,”tuturnya.

Yukki optimis bahwa target integrasi global platform ini bisa terlaksana di quarter ketiga 2019.

Dia mengatakan, ALFI kini terus mengembangkan rantai pasok berbasis digital guna meningkatkan daya saing agar dapat menuju Indonesia yang kompetitif, dinamis dan inovatif.

Yukki menyadari, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan kolaborasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk pengembangan digital platform itu yang meliputi fitur-fitur seperti global manifest, cross border trade connectivity, dan supply chain service orchestration.

“Dengan pengembangan tersebut ALFI ditargetkan menjadi Trade Facilitator, community network di Asean, Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin,”ujar Yukki.(ri)

Bahas Solusi Kemacetan Priok, Ini Pandangan ALFI

JAKARTA – Kementerian Perhubungan menggelar rapat kordinasi dalam rangka menyelesaikan sejumlah persoalan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, pada pekan lalu.

Rapat itu dilakukan sesuai Undangan Sesditjen Hubla Arif Toha melalui suratnya UM 207/27/7/DJPL/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang disampaiakan kepada stakeholders terkait di pelabuhan Tanjung Priok.

Menhub Budi Karya Sumadi memimpin langsung rapat kordinasi itu yang melibatkan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Biro Perencanaan Sekjen Kemenhub, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, dan Manajemen PT.Pelindo II/IPC.

Juga diikuti pelaku usaha yang diwakili Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Indonesia National Shippowners Association (INSA), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Tiga persoalan yang menad agenda dalam pertemuan itu yakni; Rekayasa Lalu Lintas Wilayah pelabuhan Tanjung Priok, Tata Kelola Penumpukan Peti Kemas Ekspor Impor, dan Pengaturan Pergerakan Truk di Pelabuhan.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai tindak lanjut rencana aksi mengatasi kemacetan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Rekomendasi rencana aksi itu disampaikan Kepala BPTJ Bambang Prihartono, melalui surat BPTJ tanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketujuh rekomendasi itu yakni ; pemanfaatan buffer area, otomatisasi gate, optimalisasi depo peti kemas dan kontainer empty, penerapan terminal booking and trucking system (TBRC), batas akhir waktu pengapalan atau clossing time, manajemen rekayasa lalu lintas, dan skema antrian dalam area terminal peti kemas.

Kurang Tepat

Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk yang berkaitan dengan TBRC dan Clossing Time semestiya dilakukan kajian mendalam dan pelibatan stakeholder dalam hal ini pemilik barang/pengguna jasa.

“Sebelum rekomendasi dikeluarkan mestinya ada kajian suatu kebijakannya terlebih dahulu soal TBRC dan clossing time,” ujarnya.

Adil mengatakan pelibatan stakeholders untuk implementasi terminal booking and trucking system (TBRC) sudah semestinya melibatkan pemilik barang yang diwakili Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), maupun ALFI dan seluruh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok.

“Ini supaya pada saat implementasi dapat dilaksanakan dengan baik, dan rekomendasi yang disodorkan ke Menhub tidak salah sasaran,”paparnya.

Menurut Adil, jika berbicara terminal booking terminal system dari jaman Dirut Pelindo II masih di jabat RJ Lino, sudah mulai dibicarakan bahkan ALFI telah melakukan study banding ke Port Botani Sydney Auustralia, prihal implementasi TBRC itu.

“Sejak awal kami katakan jika akan dilakukan penerapan booking terminal system maka Pelindo II harus mempersiapkan buffer area disisi barat dan timur pelabuhan dan terminal juga harus melaksanakan service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) secara transparan supaya tidak ada yang dirugikan karena menyangkut ekspor impor,”ucap Adil.

Sedangkan yang berhubungan dengan clossing time atau batas akhir waktu pengapalan di pelabuhan, pada perinsipnya mengikuti jadwal pelayaran karena pelabuhan kita adalah port of destination.

Oleh karennya, ALFI menilai alangkah bijaksananya jika yang mengusulkan rekomendasi kepada Menhub menyangkut kemacetan Priok adalah Kantor Otoritas Pelabuhan karena sebagai wakil pemerintah.

Rekomendasi kepada Menhub itu, imbuhnya, hendaknya bukan dikeluarkan oleh BPTJ karena kalau dikaitkan dengan kemacetan Jakarta, kurang tepat lantaran arus barang ekspor impor lebih kurang 70% arahnya ke area timur pelabuhan mulai Bekasi hingga Cikampek dansekitarnya.(ri)

ALFI & Organda Kerjasama Digitalisasi Layanan Angkutan Mulimoda

JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) bersinergi dengan Organisasi Perusahaan Angkutan Darat di Jalan Raya (Organda) untuk mewujudkan sistem angkutan multimoda berbasis layanan digital di Indonesia.

Sinergi para pengusaha logistik dengan pengusaha Organda itu tidak hanya terhadap armada trucking atau angkutan barang tetapi mencakup armada/bus penumpang yang membawa barang-barang titipan.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan sinergi dalam rangka mengantisipasi persaingan perdagangan bebas global mulai 2025.

Menurutnya, perusahaan freight forwarding anggota ALFI yang bertindak sebagai operator angkutan multimoda kini tidak seluruhnya memiliki armada trucking sendiri, sedangkan perusahaan angkutan truk anggota Organda juga tidak semuanya dapat bertindak sebagai operator angkutan multimoda.

“Olehkarenanya, sinergi ini untuk mempermudah perusahaan anggota ALFI mendapatkan trucking yang laik jalan dan sesuai standard yang berlaku,”ujar Yukki usai melakukan penantanganan kesepakatan bersama/MoU antara ALFI dan Organda, di Jakarta, pada Rabu (26/6/2019).

MoU tersebut juga menyangkut program sertifikasi kompetensi guna peningkatkan kualitas sumber daya manusia keduabelah pihak, termasuk para pengemudi/sopir truk.

Untuk sertifikati kompetensi profesi, imbuhnya, ALFI telah memiliki lembaga sertifikasi profesi Logistics Insan Prima (LIP) yang telah mensertifikasi sekitar 2.500 pengemudi truk di Indonesia.

Dia mengungkapkan, ALFI juga telah memiliki lembaga pendidikan atau ALFI Institute dengan kurikulum berstandard internasional (UNESCAP maupun FIATA).

Dia menjelaskan, terkait aspek regulasi ditingkat nasional maupun internasional, perusahaan truk anggota Organda belum menggunakan sistem dokumen angkutan barang sesuai standard perdagangan global/trading condition internasional (STC).

Yukki yang juga merupakan Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu mengungkapkan, sejak 1989 eksistensi ALFI sudah mengantongi STC yang dapat diterima pasar domestik maupun regional.

“Kerjasama ALFI dan Organda ini diharapkan dapat mewujudkan sistem angkutan multimoda berbasis digital untuk mendukung kelancaran arus barang dan perdagangan serta meningkatkan daya saing logistik nasional,”ucapnya.

Andre Djokosoetono, Ketua Umum Organda berharap sinergi itu mampu mengefisiensikan kegiatan distribusi barang melalai angkutan darat guna menekan biaya logistik nasional.(ri)