Bappenas Usulkan Tarif Khusus Truk Logistik di Tol Trans Jawa

JAKARTA (Alfijak): Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan operator tol memberi tarif khusus untuk angkutan logistik, menyusul enggannya truk logistik melintas tol itu karena tarifnya dianggap mahal.

Bambang mengatakan, jalan tol dibangun agar bisa memudahkan angkutan logistik.”Paling penting nanti hitung-hitungan operator tol dengan potensial usernya, berapa harga yang bisa..atau mungkin ada harga khusus barangkali yang diberikan kepada angkutan truk. Karena jalan tol dibikin untuk memudahkan angkutan barang,” katanya di Kementerian PPN Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Menurutnya, jalan tol menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dengan transportasi yang lancar maka akan menurunkan biaya logistik.

“Saya melihat jalan tol justru sumber pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya jalan tol kelancaran transportasi menjadi lebih baik, biaya logistik bisa turun, tentunya kita tidak bisa bergantung pada jalan arteri,” katanya.

Selain itu, jalan arteri tidak bisa terus-menerus untuk angkutan logistik. Sebab, jalan tersebut akan rusak dan menimbulkan beban ke pemerintah.

“Jalan arteri memang bebas, problemnya itu akan menimbulkan beban biaya ke pemerintah karena setiap tahun jalan tersebut akan rusak dilewati truk-truk besar sehingga harus ada biaya perbaikan, ada porsi besar anggaran untuk pembangunan jalan di Indonesia untuk maintenance,” terangnya.

KUMPULKAN STAKEHOLDERS

Sebelumnya, Pemerintah bersama pelaku usaha di bidang logistik berupaya untuk menyusun grand design sistem logistik nasional. Hal ini dikarenakan masih tertinggalnya kualitas logistik dalam negeri jika dibandingkan dengan negara kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution pun mengumpulkan para pelaku usaha untuk membicarakan soal tantangan yang dihadapi dunia logistik, termasuk Asosisi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Pasalnya, logistik merupakan salah satu kunci untuk mendorong kuantitas sekaligus kualitas ekspor dan impor Indonesia. Meskipun, jika dilihat dari skala internasional, sudah terjadi peningkatan kualitas logistik dalam negeri. Dalam dua tahun, Indonesia sudah mencatatkan kenaikan peringkat Logistic Performance Index sebanyak 17 peringkat dari posisi 63 di 2016 menjadi peringkat 46 di 2018.

“Walaupun begitu kalau dibandingkan dengan negara ASEAN utama kita belum lebih baik. Kita masih peringkatnya lebih rendah dari Malaysia, Thailand dan bahkan Vietnam,” ujar Darmin .

Dia mengatakan upaya perbaikan kinerja logistik telah dilakukan pemerintah dengan pembangunan infrastruktur. Namun, hal itu tak cukup lantaran peningkatan di aspek digital juga penting untuk meningkatkan kinerja logistik yang bisa mendorong ekspor nasional.

Adapun hal penting yang akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi penerapan sistem Delivery Order Online, sistem InaPortNet, relaksasi prosedur ekspor otomotif, dan pembangunan otomotif center.(ri)

Manajemen  JICT  Tak  Toleransi Pelanggaran Hukum Oleh Pekerjanya

JAKARTA (Alfijak): PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak akan pernah memberi toleransi terhadap tindakan pelanggaran hukum para karyawannya.

“Kami tidak akan menoleransi kejahatan yang dapat merusak perusahaan dan mental profesional yang selalu menjadi standar kerja di JICT,” kata Wakil Direktur JICT Riza Erivan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis yang dikutip Antara.

Penegasan tersebut menanggapi keputusan penolakan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Jakarta Utara, Rabu (6/2) terhadap seluruh gugatan mantan eks anggota Serikat Pekerja (SP) JICT, Dadi Maudi Yusuf.

Majelis hakim yang diketuai Eko Sugianto dengan hakim anggota Lita Sari Seruni dan Purwanto, menolak seluruh gugatan Dadi.

“Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya dan juga menyatakan sah PHK yang dilakukan oleh manajemen JICT terhadap Dadi,” kata Eko Sugianto dalam amar putusan sidang PHI nomor nomor: 221/Pdt. Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Setahun lalu, Dadi seorang senior manajer HRD di JICT diPHK oleh manajemen karena telah memanipulasi gaji tanpa sepengetahuan manajemen JICT.

Dadi diketahui menambah gajinya sendiri dan beberapa karyawan lain tanpa persetujuan manajemen perusahaan. Aksinya ini diduga telah dilakukan cukup lama dan baru ketahuan ketika manajemen melakukan audit internal.

Manajemen JICT langsung melakukan PHK terhadap Dadi sehingga membuat sejumlah pengurus SP JICT protes dan membela kecurangan Dadi.

Riza melanjutkan, sebagai operator terminal petikemas terbesar di Indonesia, tingkat kesejahteraan di JICT sudah sangat tinggi dan melebihi standar di industri.

“Karena itu menjadi sebuah kejahatan jika ada pekerja yang merusak perusahaan sendiri, apalagi ia seorang anggota serikat pekerja,” ujar Riza.

Sejumlah Gugatan

Sebelum gugatan Dadi ditolak hakim, sejumlah gugatan pekerja JICT terhadap perusahaan juga ditolak hakim, seperti gugatan lima pekerja JICT terhadap manajemen terkait kenaikan gaji yang tidak sesuai ketentuan direksi.

Dalam putusan No 233/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst majelis hakim yang diketuai Wiwik Suharsono menolak seluruh gugatan para pekerja tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan, bahwa kenaikan gaji secara sepihak yang dinikmati oleh lima penggugat tidak sesuai dengan ketentuan direksi.

Kenaikan gaji pokok sebesar 14,26-36,82 persen pada 2017 yang dilakukan juga oleh Dadi Maudi Yusuf melebihi ketentuan direksi dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebesar 4,53 persen. Dalam kasus ini, Dadi diketahui telah menaikkan gaji pokok 73 pekerja JICT, sebagian besar merupakan anggota SP JICT, yang tidak sesuai ketentuan direksi JICT.

Gugatan SP JICT terkait perjanjian perpanjangan kontrak JICT antara PT Pelindo II dan Hutichison juga ditolak hakim di PN Jakarta Utara. Hakim berpendapat bahwa PN Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 312/Pdt.G/PN.Jkt.Utr.

Menurut Riza, hal itu membuktikan perpanjangan kontrak JICT antara Pelindo II dan Hutchison telah ditandatangi secara sah dan telah melalui mekanisme yang transparan sesuai aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, Riza menegaskan, berbagai aksi yang dilakukan SP JICT semata hanya untuk mencari sensasi demi kepentingan segelintir orang. Selain merugikan perusahaan, berbagai tindakan memaksakan diri yang dilakukan SP JICT selama ini juga menjadi ancaman bagi perekonomian.

“Aksi-aksi yang terus dilakukan beberapa orang anggota SP hanya upaya mencari perhatian dan sensasi. JICT dan seluruh pemegang saham telah menjalankan aturan dengan sangat tegas dan transparan. Semua proses hukum juga telah dilakukan manajemen dan terbukti setiap gugatan SP selalu ditolak hakim,” demikian Riza.(ri)