Pelayaran asing abaikan aturan pemerintah

Widijanto: ini ada konspirasi apa?

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 25/2017 tentang Perpindahan barang impor yang melewati batas waktu penumpukan dan sudah clearance kepabeanan atau long-stay, belum dijalankan.

JAKARTA (alfijak): Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan Permenhub 25/2017 dimaksudkan untuk menekan angka dwelling time atau masa inap barang di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

“Namun, sudah hampir setahun sejak beleid itu terbit, tidak ada implementasinya. Sebagai pelaku usaha, kami juga bingung kenapa ada aturan setingkat menteri tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Ini ada konspirasi apa?” ujarnya kepada Bisnis.com di Jakarta pada Senin (12/3/2018).

ALFI mengharapkan pemerintah tidak mudah membuat regulasi jika tidak bisa mengimplementasikannya, sebab hal tersebut pada kurang baiknya kepastian iklim dunia usaha.

“Otoritas Pelabuhan Priok sebagai wakil pemerintah atau Kemenhub semestinya bisa melaksanakan aturan yang sudah ada, bukan sekadar menjadikan aturan tersebut sebagai wacana,” paparnya.

Widijanto mengutarakan kegiatan perpindahan kontainer impor yang telah melewati batas waktu penumpukan atau long-stay dan sudah clearance dokumen kepabeanannya bakal mengefisiensikan biaya logistik yang ditanggung consigne di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Umum Forum Pengusaha Depo Kontainer Indonesia (Fordeki) Syamsul Hadi mengatakan berdasarkan perhitungan organisasi itu, jika kontainer impor yang sudah clearance pabean dan lebih dari 3 hari tetap menumpuk di lini satu atau terminal peti kemas Priok hingga lebih 7-10 hari, consigne harus menanggung biaya mencapai Rp9.094.100 per boks dengan perincian storage Rp3.916.800, penalti surat perintah pengeluaran barang (SPPB) Rp4.896.000, dan biaya lift-on Rp281.300.

Sedangkan jika direlokasi ke buffer area tidak terkena biaya penalti SPPB dan hanya dikenakan Rp3.047.200 per boks dengan perincian storage di pelabuhan Rp770.900, lift-on  Rp281.300, storage di depo selama 7 hari Rp595.000, lift on-lift off (lo-lo) Rp450.000, dan biaya moving Rp950.000.

“Dengan simulasi itu, jika kontainer impor long-stay yang sudah SPPB atau clearance pabean pada hari keempat langsung direlokasi ke depo buffer, akan ada penghematan biaya Rp6.046.900 per boksnya atau efisien lebih dari 60%,” ujarnya.

Miskomunikasi

Importasi dua peti kemas bermuatan steel sempat terlantar dan tidak bisa dikeluarkan pemilknya dari container yard atau lapangan penumpukan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1).

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta,Widijanto mengatakan kondisi tersebut terjadi pada jumat pekan lalu (9/3/2018) menyusul adanya keluhan perusahaan anggota ALFI.

“Kami coba mediasikan dengan pihak NPCT-1 dan ternyata ada masalah dalam penerbitan dokumen delivery order (DO) pelayaranya sehingga tidak bisa terakses dengan sistem di NPCT-1 yang menyebabkan peti kemas impor itu terbengkalai gak bisa diambil pemiliknya,” ujarnya kepada Bisnis.com hari ini Senin (12/3/2018).

Widijanto mengatakan kejadian ini bermula saat diberlakukan e-DO (DO online) untuk PT APL yang melakukan pengiriman barang menggunakan kapal NYK ISABEL/428S.

Waktu itu ada space kapal yang sudah booking oleh BenLine.  Oleh karena itu, APL meminta sebagian space tersebut kepada BenLine untuk menampung pengiriman peti kemas yang ditangani oleh APL.

Selanjutnya, peti kemas sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) atau sudah clerance kepabeanan dan hendak bayar TILA/menyelesaikan kewajibannya di NPCT-1 untuk keluar dari terminal. Akan tetapi proses itu  tidak bisa dengan dokumen e-DO dari APL, namun mesti melampirkan juga DO dari BenLine.

Widijanto mengungkapkan  kejadian itu dialami oleh forwarder anggotanya yakni PT Prima Sejahtera Abadi Mandiri (PSAM) yang menghandle importasi PT.Cungpao Steel Indonesia.

Saat dikonfirmasi Bisnis, Manager Marketing NPCT-1, Didip Sulaiman mengatakan tidak ada masalah dengan pencetakan TILA selama membawa hardcopy SPPB dan DO.

“Kelihatannya hanya miskomunikasi saja. Sampai dengan saat ini tidak ada keluhan mengenai hal ini,  saya juga konfirmasi dengan teman di billing kalau semua berjalan dengan baik dan kondusif,” ujarnya. (bisnis.com/ac)