Arsip Tag: tarif progresif

ALFI Minta Pembayaran Tarif Progresif Selama Libur Lebaran, Dilayani Manual

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak pembayaran sewa tarif penumpukan peti kemas di terminal peti kemas dilakukan secara manual selama masa libur Lebaran.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, pembayaran manual dapat dilakukan melalui loket pembayaran selama musim libur Lebaran untuk menghindari adanya restitusi yang disebabkan biaya penumpukan progresif.

“Karena dengan adanya restitusi itu pengursannya sulit, memakan waktu berbulan-bulan bahkan kalaupun dibayarkan (restitusinya) besarannya tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya,”ujar Widijanto.

ALFI berharap, kesepakatan penyedia dan pengguna jasa mengenai pembebasan tarif progresif peti kemas selama masa Libur Lebaran dapat ditaati oleh semua pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok.

Intinya, kata Widijanto selama masa libur Lebaran, terhadap peti kemas impor yang menumpuk di terminal peti kemas pelabuhan Priok tidak dikenakan tarif progresif, tetapi hanya berlaku tarif reguler/tarif dasar yang berlaku satu hari.

Saat ini, di pelabuhan Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yakni: Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Widijanto menghrapkan, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dapat mengawasi kesepakatan tidak berlakunya tarif progresif terhadap kegiatan penumpukan peti kemas selama masa Libur Lebaran.(ri)

Menyoal tarif progresif & dwelling time

Oleh Effnu Subiyanto

Setelah diberlakukan di pelabuhan Tanjung Priok Januari lalu, tarif progresif juga akan diberlakukan di Tanjung Perak, Surabaya. Gabungan importir Seluruh Indonesia (Ginsi) keberatan karena justru akan memicu biaya ekonomi tinggi baru. Jika ingin menyelesaikan dwelling time (waktu tunggu) bukan menaikkan tarif penggudangan pelabuhan.

Hal yang sama diberlakukan di Belawan, Tanjung Emas, dan pelabuhan Sukarno-Hatta Makassar. Berturut-turut angka dwelling time di Tanjung Perak adalah 7-8 hari, Belawan 7-8 hari), Tanjung Emas 4-5 hari dan Sukarno-Hatta 6-7 hari. Di Tanjung Priok memang sangat drastis karena mengenakan free of charge sehari setelah tanggal Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari semula tiga hari.

Lepas 24 jam barang tidak dikeluarkan dari gudang, kontainer 20 feet membayar 244.000 rupiah/hari. Dasar perhitungannya: bea 27.200 rupiah per boks dikalikan 900 persen. Besaran tarif progresif ini ditetapkan dalam Permenhub No 117/2015.

Banyak sekali upaya pemerintah menyelesaikan dwelling time. Tahun lalu dibentuk Single Risk Management (SRM), kini tidak terdengar kabarnya. Kebijakan SRM jika satu institusi yang terkait di pelabuhan berjumlah 21 kementerian/lembaga hijau maka hijau seluruhnya. Artinya pemprosesan dokumen kepabeanan lebih cepat. Setelah SRM, pemerintah meluncurkan tarif progresif.

Sungguh, persoalan dwelling time aktivitas bongkar muat di pelabuhan utama dikeluhkan para pengguna jasa kepelabuhanan. Tidak hanya eksportir dan importir, namun jasa broker, agen inklaring, jasa perusahaan bongkar muat (PBM) dan perusahaan inland trucking juga mengeluhkan kinerja lamban proses rilis kargo kapal.

Menaikkan tarif penggudangan secara spektakuler justru memicu ekonomi biaya tinggi baru. Di Tanjung Priok kini dipasangi rel kereta dengan kapasitas 18 kontainer sekali angkut. Ujung-ujungnya tambahan biaya baru. Sejauh ini dwelling time paling minim 7 hari. Ini masih kalah jauh dengan rekor pelabuhan Singapura, 4 jam.

Memang ada 21 instansi terkait pelabuhan, namun yang paling dapat disorot Direktorat Jenderal Bea Cukai. Akhirnya yang terjadi kinerja Bea Cukai selalu disorot negatif karena dianggap penyebab utama persoalan waktu tunggu. Rata-rata dwelling time jalur hijau 7 hari kerja, jalur kuning 9 hari kerja dan akan mencapai 30 hari. Jika terkena jalur merah tidak menentu.

Singkat dan lamanya kargo di pelabuhan amat tergantung jumlah kontainer yang harus diperiksa dan jumlah tenaga inspeksi Bea Cukai.

Memahami proses di pelabuhan sebetulnya tidak sulit. Kawasan pelabuhan berada di bawah otoritas BUMN Pelindo. Sementara formalitas pabean wewenang Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Seluruh instansi yang menitipkan regulasi berjumlah 21, tidak semuanya terlibat dan diperlukan dalam satu kegiatan di pelabuhan. Jika kargonya berhubungan dengan obat tentu saja hanya BPOM dan karantina yang diperlukan.

Jika dalam bentuk mesin biasa, sama sekali tidak diperlukan izin instansi karena diwakilkan sistem harmonisasi (HS code). Namun jika memiliki fasilitas impor tentu saja ada beberapa dokumen instansi lain yang diperlukan.

Tidak Tahu

Persoalannya, tidak semua pemilik barang mengetahui memproses kargonya agar segera bisa dikeluarkan dari kawasan pabean. Studi Subiyanto, E (2015) 100 persen importir tidak mengetahui jadwal kedatangan kapal. Bahkan sangat minim yang memahami mekanisme perdagangan internasional. Seluruh pengurusan dilakukan agen, broker atau perusahaan freight forwarder. Beban importir akan semakin berat jika agen kongkalikong dengan oknum petugas depo maskapai pelayaran dan gudang pelabuhan.

Regulasi sebetulnya perlu direlaksasi yang pro pemilik barang. Otoritas pelabuhan Pelindo dan Bea Cukai (BC) dapat menginformasikan kedatangan kapal kepada pemilik barang dan perlu dinotifikasi kesiapan dokumen untuk formalitas pabean. Submit dokumen dalam bentuk penyampaian dokumen BC1.0 atau Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dapat lebih dini dilakukan. Syukur sebelum kapal sandar, begitu kapal sandar submit BC2.0 dapat segera dilakukan untuk mendapat Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB).

Relaksasi kedua dapat dilakukan dalam kondisi emergensi seperti tahun lalu. BC dapat segera merilis SPPB khusus, diikuti pemeriksaan lokasi gudang pemilik barang. Importir tertentu yang reputasi baik, taat pajak, dan kooperatif layak mendapat relaksasi khusus tersebut berupa langsung pengeluaran barang.

Kedatangan barang diinformasikan dan importir hanya menyediakan peralatan angkut keluar wilayah pelabuhan. Importir dengan kualifikasi jalur merah tentu saja tidak layak terima relaksasi.

Kebijakan relaksasi dibarengi kebesaran jiwa otoritas pelabuhan Pelindo yang merelakan sebagian profitnya karena kargo kapal sebentar di pelabuhan. Namun ketika kinerja pelabuhan meningkat dan kepercayaan kapal internasional tumbuh, frekuensi lalu lintas kargo internasional akan meningkat yang menguntungkan Pelindo.

Sebagai ilustrasi, di Teluk Lamong, Jatim, memiliki kawasan 38 hektare. Ternyata hanya mampu memberi throughput 700 ribu kontainer per tahun. Luas lahan sebetulnya mampu diisi 12.667 kontainer ukuran 40 feet dan akan berjumlah 4,6 juta FEUs per tahun. Namun apa daya, kapasitas throughput hanya dipasang 1,5 juta TEUs. Artinya 12.667 kontainer itu dalam siklus setiap 45 hari.

Jadi rata-rata setiap kontainer mengendap di pelabuhan selama 45 hari. Sebab realisasinya setengah dari kapasitas terpasang. Maka, siklus kontainer bahkan mengerikan sampai 90 hari. Pelabuhan Singapura berkinerja mengesankan. Kapasitas lahan pelabuhan hanya mampu menampung 30 juta TEUs dalam setahun. Namun tahun lalu kinerjanya mencapai 64,10 juta TEUs per tahun. Artinya pelabuhan Singapura menyingkatkan waktu penggudangan agar lalu lintas kargo internasional lancar menuju pelabuhan akhir.

Para awak kapal menjadi betah berlama-lama di kota Singapura, sehingga banyak memberi devisa. Pendapatan pelabuhan mungkin lebih kecil, namun pendapatan dan ekonomi negara secara keseluruhan mendapat manfaat.

Persoalannya akankah Pelindo rela membiarkan uang sewa gudang 45 hari atau 90 hari hilang demi menekan dwelling time. Pendapatan Pelindo minimal 22,5 juta rupiah per kontainer dalam kurun waktu itu. Sebetulnya penyelesaian dwelling time mudah jika dibarengi niat jernih. Kebijakan sekarang dengan menaikkan tarif gudang progresif di pelabuhan justru memunculkan ekonomi biaya tinggi baru.

Penulis doktor ekonomi Unair

Sumber: koran jakarta

 

 

tmp_2613-screen-shot-2016-10-16-at-11-51-32-pm-1225648016