Arsip Tag: Suparjo

BC kurangi antrean behandle dengan opsi checking di buffer area & overbrengen

Pengguna jasa pelabuhan Priok anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengeluhkan lamanya waktu layanan penarikan peti kemas behandle di New Priok Container Terminal One (NPCT-1) yang memakan waktu rata-rata lima hari.

JAKARTA (alfijakarta): Padahal sesuai peraturan kepabeanan, kegiatan penarikan peti kemas impor behandle maksimal 1×24 jam.

Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok, M.Qadar Jafar mengatakan, fasilitas container yard maupun lapangan behandle NPCT-1 saat ini krodit karena yard occupancy ratio (YOR) di terminal itu cukup tinggi.

Lonjakan arus peti kemas di NPCT-1 tersebut dikarenakan beralihnya kegiatan sandar kapal peti kemas raksasa CMA-CGM yang sebelumnya dilayani di JICT ke NPCT-1 sejak terjadi aksi mogok pekerja JICT pada awal bulan lalu.

Akibat krodit pegawai perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) terpaksa harus bolak balik dalam pengurusan dokumen behandle-nya karena layanan dokumennya belum satu atap alias masih manual.

“Untuk ngurus peti kemas impor yang mau behandle petugas lapangan kami mesti lapor secara manual ke NPCT-1 kemudian loket billing-nya harus ke terminal penumpang Priok yang berjarak cukup jauh,” ujarnya.

Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo memutuskan ada dua opsi mengatasi persoalan lambannya layanan pemeriksaan fisik peti kemas impor jalur merah pabean dan karantina atau behandle di fasilitas commongate terminal yang kini dikelola IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK)-anak usaha PT.Pelabuhan Indonesia II.

“Mulai Rabu (6/9), ditempuh dua opsi pertama, segera menyelesaikan antrean penumpukan peti kemas impor yang saat ini kurang lebih 86 kontainer untuk diperiksa di commongate dan di buffer area,” katanya.

Kedua, lanjut Teguh apabila kegiatan penarikan masih jadi kendala, akan dilakukan pindah lokasi penumpukan atau overbrengen terhadap peti kemas impor yang wajib behandle itu ke kawasan lini 2 wilayah pabean pelabuhan Priok yang memungkinkan untuk dilaksanakannya pemeriksaan fisik.

Direktur NPCT-1, Suparjo mengatakan pihaknya akan patuh pada opsi yang akan ditempuh oleh KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok.

Suparjo juga mengatakan, lonjakan arus peti kemas di NPCT-1 terjadi pada Agustus 2017 dengan produktivitas bongkar muat mencapai 99.000 twentyfoot equivalent units (TEUs), padahal rata-rata setiap bulannya hanya 80.000-an TEUs.

Menurutnya, NPCT-1 sudah melayani kapal-kapal yang regular sandar di terminal peti kemas yang dikelolanya karena limpahan kapal dari JICT sebelumnya sebagai langkah kontingensi plan saat aksi mogok JICT berakhir.

sumber: poskotanews.com

Tarif terminal 3 seragam, asing bertambah ramai

Jabar anggap Kalibaru solusi jangka pendek, siapkan cetak biru Patimban

PT Pelabuhan Indonesia II/IPC akan menyosialisasikan penyeragaman tariff container handling charge di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok dari sebelumnya US$73/boks menjadi US$83 per boks untuk peti kemas ukuran 20 feet.

Tarif tersebut juga diberlakukan sama seperti di Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, dan New Priok Container Terminal One (NPCT-1).

Dirut Pelindo II, Elvyn G.Masassya mengatakan Direksi Pelindo II sudah menginstruksikan secara tertulis penyeragaman atau penyesuaian tarif di Terminal 3 Priok dengan terminal peti kemas ekspor impor lainnya di pelabuhan tersebut. “Tetapi harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait penyeragaman dan penyesuaian tarif tersebut,” ujarnya, Kamis (1/9/2016).

Dia mengatakan setelah dilakukan sosialiasi kepada seluruh pelaku usaha dan asosiasi pengguna jasa terkait di pelabuhan Priok, tarif baru di Terminal 3 bisa diimplementasikan.

Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok Arif Suhartono mengatakan pihaknya akan mulai menyosialisasikan penyesuaian tarif CHC di Terminal 3 Priok itu pada pekan depan kepada pengguna jasa pelabuhan. “Pekan depan (satu minggu dari sekarang) akan kami lakukan sosialisasi tersebut,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis.

Penyeragaman tarif di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan untuk menghindari persaingan tarif antarterminal ekspor impor sekaligus menghindari kemacetan atau kepadatan peti kemas di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Saat ini di pelabuhan Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yakni JICT, TPK Koja, Mustika Alam Lestari (MAL), Terminal 3 Tanjung Priok, dan NPCT-1.

Namun, selama ini terdapat perbedaan tarif penanganan peti kemas di Terminal 3 Tanjung Priok meskipun pemilik barang tetap membayar tarif terminal handling charges (THC) di Terminal 3 sebesar US$95 dolar per kontainer 20 kaki.

Dari jumlah itu, sebesar US$73 adalah biaya container handling charges (CHC) yang dibebankan oleh pengelola terminal dan sisanya atau US$22 merupakan surcharges pelayaran.

Sedangkan jika di JICT, TPK Koja dan MAL dengan THC US$95/peti kemas ukuran 20 feet, pelayaran hanya menikmati surcharges US$12/boks dan selebihnya atau US$83 merupakan CHC yang diperoleh pengelola terminal peti kemas.

General Manager TPK Koja Agus Hendrianto mengatakan tidak masalah dengan adanya kebijakan Pelindo II untuk penyeragaman tarif seluruh terminal peti kemas.

“Sekarang kita bersaing berdasarkan service kepada pengguna jasa. TPK Koja saja yang spek alat bongkar muatnya masih di bawah JICT dan NPCT-1 bisa memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa dengan CHC US$ 83/boks,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan asosiasinya belum menerima pemberitahuan rencana sosialisasi tarif CHC untuk di Terminal 3 Pelabuhan Priok itu.

Kendati begitu, dia mengatakan sudah sewajarnya pengelola Terminal 3 Priok mematuhi instruksi Direksi Pelindo II untuk penyeragaman/penyesuaian tarif CHC tersebut. “Tentunya hal itu sudah di pertimbangkan dengan matang supaya tidak terjadi persaingan tarif yang kurang sehat di pelabuhan Priok untuk layanan peti kemas ekspor impor,” ujar dia.

Pelayaran asing bertambah

Minat perusahaan pelayaran untuk menyandarkan kapalnya di terminal kontainer internasional, New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) kian tumbuh seiring dengan pertumbuhan kargo ke terminal ini.

Suparjo, Direktur NPCT1, mengatakan sejak terminal baru ini beroperasi secara penuh volume kargo yang masuk terus tumbuh dan rata-rata bongkar muat sudah diatas 1.000 TEUs dengan produktivitas 26-27 boks per jam.

“Volume makin bagus, dan produktivitas juga semakin bagus. Tinggal tunggu peresmian dengan Presiden saja. Tapi secara menyeluruh sudah oke semua,” ujarnya, Kamis (01/09).

Dia mengaku beberapa perusahaan pelayaran internasional banyak yang berminat untuk masuk, namun mereka masih melakukan negosiasi dengan perusahaan. Selain Evergreen yang sudah mulai mengunakan fasilitas ini, dia menuturkan NYK Lines juga siap menyandarkan kapalnya di NPCT1.

“Banyak yang mau masuk cuma masih negosiasi dulu,” paparnya.

Hambar Wiyadi, Corporate Secretary & General Affairs PT Pengembang Pelabuhan Indonesia yang menjadi kontraktor NPCT1, mengatakan Evergreen memiliki tiga rute utama yang terkoneksi dengan NPCT1. Rute tersebut a.l. TFI East (Thailand-Filipina-Indonesia), TMI (Thailan-Malaysia-Indonesia) dan TFI West (Kaohsiung-Sheko-Hong Kong-Jakarta-Semarang-Surabaya-Taipei).

Pada 31 Agustus 2016, Evergreen dengan kapal Uru Bhum berbendera Thailand dan nomor voyage 068107E berhasil sandar di NPCT-1. Dari kapal ini, NPCT1 berhasil melakukan bongkar muat sebanyak 1.109 boks atau 1.705 TEUs.

Ke depannya, dia mengatakan Evergreen sudah berkomitmen untuk melayani rute-rute yang terkoneksi dengan NPCT1 menggunakan kapal 4.000 TEUs.

“Jadi NPCT1 ini sudah mulai diminati oleh shipping lines asing,” ujar Hambar. Bahkan, dia mengaku NPCT1 sudah menjadi transhipment untuk kargo dari Balikpapan, Banjarmasin dan sekitarnya.

Tidak hanya itu, NPCT1 juga mampu menangani barang berbahaya (dangerous goods) dan overweight/overhead cargo, seperti alat berat.

Pada komersial perdana terminal ini (18/08), Evergreen dengan kapal MV. Uni Perfect berbobot 17,887 GT berbendera Panama berhasil melakukan kegiatan bongkar muat sebanyak 1.120 bok petikemas yang terdiri dari impor 408 boks dan ekspor 712 boks.

Direktur Komersial Saptono R. Irianto mengatakan perusahaan sudah memiliki agenda untuk melakukan roadshow kepada calon pelanggan NPCT1.

Namun, dia menegaskan Pelindo II sebagai pemegang saham ingin mendetailkan kembali program tersebut agar NPCT1 semakin dikenal di kancah internasional.

“Secara korporasi kita mau mendetailkan lagi,” tegasnya.

Sumber: bisnis.com

 

Pelindo II bangun kanal ke Cikarang kejar pasar kargo Jabar

Pelindo II bangun kanal ke Cikarang kejar pasar kargo Jabar
Pelindo II bangun kanal ke Cikarang kejar pasar kargo Jabar

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan kecepatan produktivitas bongkar muat di terminal dan tersedianya market kargo ekspor impor yang cukup menjadi kunci utama agar terminal Kalibaru/NPCT-1 dapat disinggahi kapal berukuran besar atau mother vessel.

Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, fasilitas terminal Kalibaru atau New Priok Terminal Container One (NPCT-1) yang diproyeksikan mampu melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 13.000 hingga 15.000 TEUs, harus diikuti dengan peningkatan produktivitas bongkar muat serta giatnya mencari pasar kargo dari wilayah hinterland.

“Tanpa produktivitas bongkar muat yang bagus dan kargo yang memadai mustahil kapal besar akan mau singgah. Jadi pengelola NPCT-1 harus lebih gencar memarket fasilitas nya kepada pemilik barang di wilayah hinterland atau industry yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (29-8-2016).

Adil mengatakan, saat ini rata-rata tingkat produktivitas bongkar muat peti kemas di NPCT-1 mencapai 26 boxes/crane/hour (BCH) atau masih lebih rendah ketimbang di JICT dan TPK Koja yang rata-rata 28 BCH.

ALFI, kata dia, menyambut positif adanya NPCT-1 sebagai terminal peti kemas baru di pelabuhan Tanjung Priok untuk memberikan pilihan kepada pelaku usaha logistik di pelabuhan selain fasilitas terminal eksisting al; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dan Mustika Alam Lestari (MAL).

“Namun kuncinya kalau NPCT-1 mau bersaing dan menarik kargo lebih banyak, produktivitas BCH-nya juga harus di tingkatkan. Selain itu perlu komunikasi yang intensif dengan para asosiasi pelaku usaha di pelabuhan Priok,” tuturnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Dirut NPCT-1, Suparjo mengatakan bahwa saat ini produktivitas bongkar muat di terminal tersebut sudah lebih baik. “Saat ini rata-rata sudah mencapai 26 BCH,” ujarnya melalui telpon.

Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sodik Harjono mengharapkan keberadaan terminal baru NPCT-1 dapat mengurai persoalan kepadatan arus barang di pelabuhan Priok serta memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar pelabuhan.

“Produktivitas NPCT-1 harusnya bisa melebihi JICT dan TPK Koja, dan keberadaannya berpengarus positif bagi masyarakat di sekitar pelabuhan Priok,” ujarnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC menyatakan, dengan kehadiran NPCT1, diharapkan kapal peti kemas bermuatan besar tidak perlu lagi singgah di Singapura.

Menurut Direktur Utama PT Pelindo II, Elvyn G Masassya, pelabuhan yang secara komersial telah beroperasi sejak Kamis, 18 Agustus 2016 itu dibangun berdasarkan standar internasional dan steril.

NPCT1 memiliki luas lahan sekitar 32 Hektare dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun dengan total panjang dermaga 850 meter pada akhir 2016, dengan kedalaman -14 meter low wter spring (LWs).

Siapkan Rp3,6 triliun

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Massaya mengatakan pihaknya mempersiapkan sekitar Rp 3,6 triliun untuk membangun kanal yang menghubungkan Tanjung Priok ke Cikarang, Bekasi. Kanal sepanjang 40 kilometer tersebut nantinya akan dijadikan jalur bagi konteiner untuk langsung mendistribukan barang ke tempat tujuan.

Elvyn mengatakan kanal tersebut akan membuat efisiensi angkutan barang di Indonesia. Kanal Inland Waterways ini akan menggunakan sungai sebagai jalur angkut dagang. Kanal tersebut nantinya bisa dilewati kapal tongkang yang bisa mengangkut 150 kontainer.

“Kita siapkan Rp 3,6 triliun untuk bangun kanal. Dengan kanal itu akan menghilangkan kongesti dan arus barang lebih cepat,” ujar Elvyn di Kantor Menko Maritim, Jakarta, Senin (29/8).

Menurutnya, saat ini prosesnya tengah menanti persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebelum dilakukan pengerukan dan pelebaran daerah aliran sungai menjadi 50-100 meter, agar bisa dilalui kapal-kapal tongkang pengangkut kontainer.

Pembuatan kanal  ini pun menjadi salah satu rencana strategis Pelindo II tahun ini. Proyek ini sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yaitu Inland Waterways (Cikarang-Bekasi-Laut Jawa atau CBL), Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, dan Pelabuhan Kijing.

Lapor kesiapan

Elvyn G Masassya menyambangi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan. Pembicaraan ini guna melakukan perbaikan transportasi dan infrastruktur darat.

Elvyn mengaku pertemuan ini hanya dalam rangka melaporkan perkembangan PT Pelindo II (Persero) dalam rangka mendukung tol laut dan konektivitas khususnya antar pulau.

“Beliau memberi arahan bagaimana dipercepat proses konektivitas mengatasi constrain-constrain yang ada. Khususnya interland darat kalau barang datang ke pelabuhan kan harus dibawa ke darat,” ucapnya saat ditemui usai pertemuan di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Kemudian, Elvyn mengaku juga melaporkan kesiapan perseroan dalam mengoperasikan terminal baru Tanjung Priok yakni Pelabuhan Kalibaru atau New Priok Container Terminal 1. Selain itu, juga melaporkan kesiapan dalam membangun beberapa pelabuhan baru di Pantai Kijing, Kalimantan Barat dan Sorong, Papua.

“Membangun kanal memudahkan distribusi kontainer dari Priok ke Cikarang melalui jalur sungai. Saya laporkan itu, beliau berikan support,” tuturnya.

“Intinya sama konektivitas dan tol laut bagaimana Pelindo II lebih berperan mempercepat konektivitas termasuk gagasan operasikan sebagai pelabuhan yang selama ini di Kementerian Perhubungan, UPT, untuk kita kelola dan dikembangkan,” tambah dia.

Ambil alih pelabuhan

BUMN pelabuhan tengah mematangkan pemetaan untuk mengambilalih operasi sejumlah pelabuhan pemerintah yang berstatus Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam waktu dekat.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Orias P. Moedak mengatakan berdasarkan pemetaan pihaknya hanya akan mengambilalih pelabuhan UPT yang bersinggungan dengan wilayah kerja pelabuhan-pelabuhan milik perusahaan.

“Pelindo III hanya akan mengambil (pelabuhan) yang memang kami ada di sana. Kalau tidak ada, saya tidak mau ambil,” ujarnya, Senin (29/8/2016).

Alasannya, dia mengaku perusahaan sudah memiliki tenaga kerja yang cukup di sana sehingga tidak perlu menambah SDM baru untuk tempat yang baru. Selain itu, pengawasan terhadap pelabuhannya akan lebih mudah.

Berdasarkan pemetaan, Pelindo III akan mengajukan proposal pengambilalihan operasi di beberapa pelabuhan a.l. Probolinggo, Celukan Bawang, Bima, Maumere, Ende, Kupang, Kalabahi, Lembar dan Waingapu.

Lebih lanjut, dia mengaku tidak ada pelabuhan UPT di Kalimantan yang akan diambilalih. Berkaitan dengan model bisnis, dia mengatakan Pelindo III ingin sistemnya berupa bagi hasil dengan pemerintah atau kerjasama pemanfaatan (KSP).

“Kita ingin bagi hasil bukan bayar sewa,” tegasnya kepada Bisnis.

Namun, keinginan tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Direktur utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengaku perusahaannya sudah menetapkan untuk mengambilalih dua pelabuhan tahun ini.

“Sudah kami putuskan bahwa Pelindo I ambil dua pelabuhan UPT yaitu Pelabuhan Calang di Aceh dan Tanjung Buton di Riau,” ujarnya dalam pesan singkat kepada Bisnis.

Atas keputusan tersebut, dia menegaskan Pelindo I telah siap mengoperasikan dua pelabuhan UPT tersebut dalam waktu dekat, yakni kurang dari tiga bulan.

Untuk pelabuhan UPT lain, dia belum bisa mengungkapkan karena perlu proses dan waktu yang lebih lama untuk pengambilalihannya. “Yang lain perlu waktu atau baru bisa dioperasikan tahun depan,” katanya.

Pelindo II mengaku sudah mempertimbangkan mengambilalih pengoperasian sekitar empat sampai lima pelabuhan UPT. Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Massasya mengatakan pihaknya tengah melakukan peninjauan atas rencana mengelola pelabuhan yang ada di tangan Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, setelah peninjauan selesai barulah Pelindo II akan mengajukan pelabuhan mana saja yang akan diambilalih operasinya.

“Akan segera kita ajukan kepada Kemenhub, pelabuhan apa saja yang kita bisa kelelola. Salah satunya, misalnya, di Kalimantan Barat itu nama pelabuhan Sintete. Kita juga akan mengusulkan untuk mengelola pelabuhan Tanjung Batu dan beberapa pelabuhan pelabunan lain. Totalnya ada empat sampai lima pelabuhan,” ujarnya selepas kunjungan Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (27/8/2016).

Adapun selain pelabuhan tersebut, Elvyn mengungkapkan Pelindo II juga tertarik untuk masuk dan mengelola satu pelabuhan di Batam yang menjadi wilayah BP Batam.

Terkait bisnis model yang akan diambil, dia mengaku pihaknya masih harus mengkaji lagi lebih dalam karena ketika Pelindo II masuk ke pelabuhan tersebut maka perusahaan harus menanamkan modal untuk pengadaan alat.

“Ketika kita masuk di sana kita harus mengadakan peralatan. Kebutuhan peralatan ini tentu harus disesuaikan dengan lokasi pelabuhannya,” paparnya.

Secara umum, dia melihat sistem sewa menjadi pilihan model bisnis kerjasama yang paling memungkinkan dalam pengambilalihan operasional pelabuhan pemerintah ini. “Ya kalau sewa, kita bisa lihat prospek ke depannya bagaimana.”

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan pelabuhan UPT yang akan dikerjasamakan dengan BUMN adalah pelabuhan yang tidak memiliki Unit Pengelola Pelabuhan (UPP).

“Jadi ada KSOP. Misalnya, KSOP di Bima, dia regulator tapi punya dermaga juga yang sebelahnya ada Pelindo III. Daripada kita keluar cost yang besar, sementara pendapatan sebatas regulasi. Itu yang akan kita tawarkan,” ujarnya.

Dia mengatakan model bisnis tepat untuk situasi ini adalah kerjasama pemanfaatan (KSP). Dengan sistem ini, maka BUP BUMN harus membagi hasil pendapatan mereka. Contoh lain, Di Ambon, Pelindo IV memiliki dermaga yang bersebelahan dengan dermaga milik pemerintah. Padahal Hak Penggunaan Lahan (HPL) dermaga tersebut dimiliki oleh Pelindo IV.

Untuk kasus ini, Kementerian Perhubungan masih harus mempertimbangkan lebih lanjut model bisnisnya. Sejauh ini, dia memaparkan ada dua opsi, yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) atau KSP. Dengan model PMN, pihak Pelindo tidak perlu membayar sewa dan bagi hasil kepada pemerintah.

Namun, dia menegaskan dua model bisnis ini tetap mensyaratkan BUP BUMN untuk membayar biaya konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelabuhan tersebut.

Sejauh ini, dia mengaku Pelindo IV telah mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan untuk membicarakan model bisnis bagi pelabuhan di Ambon tersebut. “Mereka sih lebih senang aset-aset itu di-KSP-kan,” ujarnya.

Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo menuturkan model bisnis pengambilalihan operasi ini harus dikaji lebih dalam dengan BPK.

Dengan demikian, dia menuturkan perlahan Kementerian Perhubungan hanya akan fokus sebagai regulator dan mengoperasikan pelabuhan kecil yang belum diminati.

“Pelabuhan mana yang mau dikelola swasta dan mana yang mau dikelola Pelindo, ini sedang digarap. Sekarang bagaimana kita memetakan bersama-sama melihat kelayakan lokasi, aspek finansial dan aspek legalnya,” tegasnya, Jumat (26/8/2016).

sumber: republika.co.id/bisnis.com/okezone.com

 

 

 

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru
A security guard rides a motorcycle inside a container terminal at Tanjung Priok port in Jakarta, Indonesia May 16, 2016. REUTERS/Darren Whiteside

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), operator Pelabuhan Tanjung Priok, diminta segera menyelesaikan persyaratan izin operasi bagi New Priok Container Terminal 1 atau terminal peti kemas Kalibaru.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan izin operasi belum keluar karena masih ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi.

“Saya sudah buat surat ke Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (18/7/2016).

Namun, dia yakin PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II telah memiliki dokumen tersebut, tetapi lupa dilampirkan pada saat pengajuan izin operasi.

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay M. Hasani mengaku telah meminta pihak Pelindo II untuk segera melengkapi syarat-syarat dokumen yang belum dilampirkan secepatnya.

“Kalau tidak dilengkapi nanti untuk full operation saya keberatan. Maksudnya kalau belum dilengkapi, saya tidak akan ajukan izin pengoperasiannya, berarti bisa tertunda lagi,” ungkapnya, Senin (18/7/2016).

Untuk operasi terminal peti kemas Kalibaru, dia menegaskan pihak Pelindo II harus mengajukan kepada Otoritas Pelabuhan untuk selanjutnya diteruskan oleh Kepala OP kepada Dirjen Perhubungan Laut.

Sebenarnya, surat pengajuan izin operasi ini telah dikirimkan pada 3 Juni 2016 oleh Otoritas Pelabuhan. Akibat kekurangan surat kelengkapan, Dirjen Perhubungan Laut melayangkan surat tertanggal 12 Juli 2016 yang meminta Pelindo II melengkapi lampiran beberapa dokumen yang kurang.

Menindaklanjuti hal tersebut, dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Pelindo II. Dalam rapat pada Jumat lalu (15/7), pihak Pelindo II telah berjanji akan segera melengkapi persyaratan dokumen tersebut pada minggu ini.

Adapun syarat yang diminta lampirannya a.l. dokumen berita acara selesainya pekerjaan pembangunan terminal, sistem pengelolaan lingkungan, sistem prosedur pelayanan terminal dan tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang mememenuhi kualifikasi dan potensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Sementara itu, Direksi PT NPCT 1 yang mewakili pemegang saham pemerintah Suparjo mengatakan semua kelengkapan dokumen sudah disiapkan dan akan diserahkan besok kepada Dirjen Perhubungan Laut.

“Kebetulan besok saya dipanggil oleh Dirjen Perhubungan Laut. Sudah ada dan sudah kita lengkapi. Kita siap mengajukan besok,” tegasnya.

Sebelumnya, M Qadar Zafar, Ketua Forum Pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok mengungkapkan, pada hari Jumat hingga Sabtu malam kondisinya di Tanjung Priok sangat parah dan menciptakan kongesti.

Pada hari Minggu (17/7) situasi baru mulai mencair, meskipun kemacetan masih terlihat.

“Lapangan penumpukan di Terminal 3 internasional yang terbatas menimbulkan tumpukan kontainer. Ini yang kemudian menyebabkan macet di Priok semakin parah,” katanya Senin (18/7).

Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok seharusnya mendesak para operator di pelabuhan itu untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Pelayanan di pelabuhan tidak boleh terganggu hanya karena adanya libur bersama, karena dapat mengganggu sistem logistik di Tanah Air.

“Dalam situasi apapun layanan pelabuhan harus tetap optimal. Apalagi Tanjung Priok sebagai gerbang utama perekonomian harus tetap dijaga standar layanannya,” jelas Siswanto (18/7).

Selain jadwal kerja yang belum normal, kongesti (kemacetan) yang terjadi di Pelabuhan Priok akhir pekan ini juga disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal besar yang melakukan bongkar muat kontainer.

Tercatat, sejumlah kapal seperti Maersk Line dan NYK Line tengah melakukan bongkar muatan.

“Pelabuhan tidak boleh libur, apalagi Tanjung Priok yang menjadi pelabuhan ekspor-impor utama di Indonesia. Pelayanannya harus tetap dijaga untuk beroperasi 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari.

Jika operator tidak menjalankan komitmennya untuk beroperasi sesuai jadwal yang ditentukan, Otoritas Pelabuhan, sebagai pemerintah, harus bertindak tegas kepada operator yang belum bekerja penuh,” tutur Siswanto.

Menurutnya, sebagai pemerintah, sudah menjadi ranah OP untuk mengatur operasional di pelabuhan untuk bekerja optimal.

Pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok merupakan wajah dari pelayanan logistik di Indonesia. Dengan demikian, pelabuhan tidak boleh libur atau mengurangi kinerjanya apapun alasannya.

“Pelayanan di pelabuhan itu sudah sama seperti di bandara, rumah sakit, kantor polisi, yang tidak boleh libur. Mall saja buka saat Lebaran, karena harus melayani konsumennya,” tutur Siswanto.

Dia menambahkan, kebijakan pelarangan truk melintas saat musim mudik-balik Lebaran itu tidak lazim di negara-negara lain. Hal ini akan mengganggu pengapalan barang, sehingga dampaknya akan mengganggu jadwal pelayaran.

Dengan kurang optimalnya kinerja di pelabuhan Tanjung Priok selama musim libur ini, Siswanto menambahkan, sudah banyak perusahaan pelayaran (shipping) yang mengeluh karena kurang terlayani ketika tiba di pelabuhan.

Shipping yang paling dirugikan apalagi perusahaan yang berasal dari luar negeri.

“Perusahaan shipping ini berasal dari zona waktu yang berbeda. Jika terhambat di salah satu pelabuhan, akan mengganggu kinerja kapal itu.

Shipping harus tepat waktu, perusahaan pelayaran akan terkena pinalti dari pemilik barang yakni dapat beralih ke perusahaan pelayaran lainnya. Ini tentunya sangat merugikan shipping,” ujar Siswanto.

sumber: bisnis.com/kontan.co.id