Arsip Tag: Sidang IMO

Sidang IMO Tetapkan Pemisahan Alur Laut Selat Sunda & Selat Lombok Berlaku Juni 2020

LONDON – Bagan pemisahan alur laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok resmi diberlakukan secara penuh di bulan Juni 2020 menyusul hasil sidang International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 yang berlangsung di Markas Besar IMO, London Inggris, Senin (10/6/2019).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo selaku Head of Delegation (HoD) Indonesia dalam sidang IMO MSC ke 101 tersebut mengungkapkan rasa bersyukurnya atas diadopsinya proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok oleh IMO setelah sebelumnya selama dua tahun lebih Indonesia memperjuangkan proposal tersebut.

“Alhamdulillah, pada agenda 11 sidang IMO MSC ke 101 ini, secara resmi IMO mengadopsi proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang akan diberlakukan 1 tahun kedepan, tepatnya di bulan Juni 2020,” ujar Dirjen Agus di London, Inggris (10/6).

Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di alur laut kepulauan Indonesia.

Dirjen Agus mengatakan bahwa perjuangan Indonesia dari sejak persiapan, pengusulan proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hingga akhirnya diadopsi dalam Sidang IMO MSC ke 101 tentunya bukan hal yang mudah dicapai karena perjalanan Indonesia dalam mengawal dari mengusulkan proposal TSS kepada IMO hingga diimplementasikan sangat panjang.

Perjalanan panjang selama lebih dua tahun untuk melakukan persiapan melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah dan menyita perhatian serta waktu yang lama untuk pengajuan proposal TSS Selat Sunda dan Selat Lombok ke IMO merupakan bukti keseriusan Indonesia untuk berperan aktif di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dunia serta perlindungan lingkungan maritim khususnya di wilayah perairan Indonesia.

Dirjen Agus menjelaskan bahwa sebelumnya Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Namun TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura tersebut berbeda pengaturannya mengingat dimiliki oleh tiga negara sedangkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki wewenang untuk pengaturannya.

Negara Kepulauan

Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan oleh IMO dan berada di dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II.

“Indonesia bersama Fiji, Papua Nugini, Bahama, dan Filipina merupakan lima negara berdaulat yang tertuang dalam UNCLOS 1982 sebagai negara yang memenuhi syarat sebagai negara kepulauan,” jelas Dirjen Agus.

Terkait dengan ALKI, Dirjen Agus mengatakan bahwa ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal – kapal internasional (freedom to passage) sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982.

“Sehingga dengan dipercayainya Indonesia oleh IMO untuk mengatur TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang juga merupakan ALKI tersebut menunjukan peran aktif Indonesia dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran internasional serta memperkuat jati diri Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ujarnya.

Dirjen Agus mengatakan bahwa dengan hasil Sidang IMO MSC ke-101 memutuskan untuk mengadopsi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok tentunya akan menjadi bekal dan prestasi Indonesia dalam upaya pencalonan kembali Indonesia sebagai negara anggota Dewan Council IMO kategori C untuk periode 2019 s/d 2020 melalui sidang Majelis / Assembly IMO Assembly pada bulan November-Desember 2019.

Dia juga mengingatkan agar setelah nanti TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok tersebut resmi diadopsi dalam sidang IMO MSC ke-101, tugas berat telah menanti untuk diselesaikan Indonesia mengingat IMO terus memonitor pelaksanaan dan implementasi TSS di kedua selat tersebut.

“Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang telah ditetapkan, meliputi Vessel Traffic Services (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP),dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

Selain itu, SDM Pengelola Stasiun VTS, serta peta elektronik yang terkini dan menjamin operasional dari perangkat-perangkat penunjang keselamatan pelayaran tersebut selama 24 jam 7 hari.

Dirjen Agus menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia juga wajib mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional terkait dengan operasional maupun urusan teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran di TSS yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para instansi dan stakeholder terkait dengan penetapan TSS tersebut.

Pada kesempatan ini, Dirjen Agus menyampaikan terima kasih atas dukungan instansi dan stakeholder terkait sehingga proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok diadopsi dalam sidang IMO MSC ke-101.

“Perjuangan Indonesia belum berakhir. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik agar pelaksanaan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok berjalan dengan baik,” ucapnya.

Hadir sebagai anggota delegasi Indonesia pada sidang IMO MSC ke 101 adalah perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI AL, Badan Keamanan Laut, PT. Pelindo II, PT. Pelni, PT.BKI, INSA dan KBRI di London serta Atase Perhubungan di London.(ri)

RI Kirimkan Delegasi Ke IMO Bahas GloFouling Partnership Project

LONDON–Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengirimkan delegasinya untuk menghadiri Inception Workshop dan 1st Meeting of the Global Project Task Force of the GEF-UNDP-IMO GloFouling Partnership Project yang diselenggarakan di Markas Besar International Maritime Organization (IMO) London pada 18-20 Maret 2019.

Delegasi Indonesia ini terdiri dari perwakilan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dipimpin oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono yang ditunjuk sebagai National Focal Point Indonesia untuk GloFouling Partnership Project dimaksud.

GloFouling Partnership Project, jelas Sudiono, adalah kegiatan yang diinisiasi oleh IMO, bekerja sama dengan Global Environment Facility (GEF) dan United Nation Development Program (UNDP). Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalkan perpindahan spesies aquatic melalui biofouling, atau untuk meminimalkan perkembangan kumpulan organisme aquatic pada bagian bawah lambung dan struktur kapal.

Project ini akan fokus pada implementasi IMO Guidelines for the Control and Management of Ships’ Biofouling to Minimize the Transfer of Invasive Aquatic Species (Biofouling Guidelines) sesuai dengan Resolusi MEPC.207 (62).

“Acara Workshop dan Meeting ini, dihadiri oleh para National Focal Point dan National Project Coordinator dari Lead Partnering Countries dari Projet ini, GEF, UNDP, serta potential donors sebagai observers,” ungkap Sudiono, melalalui siaran pers-nya, Selasa (19/3/2019).

Sudiono menjelaskan, bahwa Lead Partnering Countries (LPC) dalam Project ini terdiri dari 12 (dua belas) negara berkembang yang tersebar di seluruh dunia, yaitu Brazil, Ecuador, Fiji, Indonesia, Jordan, Madagascar, Mauritius, Mexico, Peru, Filipina, Sri Lanka, dan Tonga.

“Kedua belas negara ini memiliki akses langsung dengan IMO-based Project Team, dapat menyelenggarakan pertemuan-pertemuan regional, serta mendapatkan dukungan untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan di negara tersebut,” tambahnya.

Saat ini, lanjutnya, Project ini didukung oleh 50 (lima puluh) mitra, termasuk negara-negara maju, LSM, akademisi dan lembaga penelitian, serta sektor swasta.

Pada pertemuan ini, selain untuk membahas lebih mendalam mengenai GloFouling Project dan Biofouling Management, masing-masing National Focal Point dari setiap Lead Partnering Countries akan mempresentasikan terkait status terkini Project dimaksud di negara masing-masing.

“Saya selaku National Focal Point telah menyampaikan, bahwa untuk dapat menjalankan Project ini kita membutuhkan dukungan dari semua Kementerian dan Lembaga terkait, serta tentunya Indurstri Pelayaran,” jelas Sudiono.

Adapun Kementerian yang akan terlibat tersebut antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), PUSHIDROS TNI AL, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), serta Indonesian National Shipowners’ Association (INSA).

Selain itu, Sudiono juga menyampaikan, bahwa di samping Project Glofouling ini, Indonesia bersama enam negara anggota ASEAN lainnya saat ini telah tergabung dalam project Marine Environment Protection for South East Asia Seas (MEPSEAS), yang merupakan kerja sama dengan IMO Norad.

Adapun untuk Project MEPSEAS, Indonesia akan fokus pada pelaksanaan 2 konvensi, yaitu Konvensi Anti Fouling System (AFS) dan Konvensi BWM (Ballast Water Management).

Dalam Project MEPSEAS ini juga telah dibentuk Tim Task Force yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan agar MEPSEAS Project dapat berjalan sesuai target.

Sedangkan, jika bicara mengenai aspek implementasi, Sudiono memaparkan bahwa Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan GloFouling Project ini.

Salah satu tantangan besar, ujarnya, adalah luasnya wilayah yang perlu dikelola, ditambah dengan banyaknya organisame laut, wilayah-wilayah sensitif dan juga adanya 3 ALKI.

“Indonesia memang memiliki posisi strategis dalam rute pelayaran dunia, namun posisi strategis ini menimbulkan potensi terjadinya kerusakan lingkungan maritime yang diakibatkan oleh polusi lingkungan laut, termasuk perpindahan bio-fouling oleh kapal,” ucap Sudiono.

Dia mengatakan, sebagai Lead Partnering Country, Indonesia telah menyiapkan berbagai rencana untuk diterapkan dalam Project ini, seperti akan menunjuk kandidat untuk diusulkan sebagai National Consultant, menyiapkan dana untuk mendukung kelancaran project ini, serta menunjuk Tim Task Force.

“Sebagai perbandingan, pada MEPSEAS Project, Indonesia akan mulai melakukan baseline study pada tahun 2019. Oleh karena itu, kami berharap pada tahun ini sudah dapat dilaksanakan Workshop terkait dengan Glofouling Project,” ujar Sudiono.(ri)