Arsip Tag: Saptono Rahayu Irianto

Rute Jakarta – LA dibuka, CHC transhipment didiskon 50%

Perusahaan Pelayaran asal Perancis yaitu Compagnie Maritime d’Affretement-Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM) telah resmi membuka layanan jasa angkut peti kemas dari Tanjung Priok menuju West Coast (LA & Oakland) Amerika Serikat.

Nantinya, akan ada sekitar 17 kapal berkapasitas besar yang melayani rute itu.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha dan Pelaksana Pelindo II Saptono R Irianto mengatakan, untuk tarif bongkar muat kontainer ekspor dan impor ke Pelabuhan atau biasa yang disebut container handling charger (CHC), ditarif sebesar USD83 per TEUs.

“Aturan di sini sesuai penentapan CHC, yaitu USD83 per TEUs,” ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (23/4/2017).

Saptono melanjutkan, hampir semua tarif sama kecuali cargo transhipment. Untuk Cargo Transhipment ada perlakukan khusus yaitu sebesar USD56 per TEUs, dan ada diskon intensif sebesar 50%. Pemberian intensif diharapkan bisa memacu kompetisi nantinya

“Semuanya sama, kecuali transhipment ada pemberlakuan khusus. Dia tarifnya USD56 dolar per TEUs, tapi kita beri insentif 50% jadi kira kira tarifnya adalah USD28 per TEUsnya ,” jelasnya

Meski begitu, saat ini pihak Pelindo II ini tengah melakukan evaluasi untuk tarif kontainer transhipment.

Saat ini evaluasi transshipment sedang ada pada tahap perhitungan, dan ditargetkan bulan depan sudah mulai berlaku.

“Kan lagi dihitung. Kita tunggu lah, menunggu hasil evaluasi,” tukasnya.

Sumber: okezone.com

Jabar anggap Kalibaru solusi jangka pendek, Priok siapkan cetak biru

Jabar anggap Kalibaru solusi jangka pendek, siapkan cetak biru Patimban
Jabar anggap Kalibaru solusi jangka pendek, siapkan cetak biru Patimban

Operator Pelabuhan Tanjung Priok, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), menegaskan cetak biru atau rencana induk tata kelola baru pelabuhan dengan volume terbesar di Indonesia ditarget selesai sebelum akhir tahun.

Selain itu, rencana perubahan tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok ini tidak akan menimbulkan perubahan terhadap Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah ditetapkan pemerintah pada 2013.

Saptono Rahayu Irianto, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, mengatakan pihaknya memproyeksikan tata kelola baru ini akan selesai sebelum akhir tahun ini. “Tujuannya, Pelindo II ingin membuat semua fasilitas pelabuhan yang ada lebih efisien,” tegasnya, Selasa (23/8/2016).

Dengan demikian, isu terkait stagnasi, biaya logistik dan dwelling time akan dapat diurai dengan adanya tata kelola baru ini. Adapun rencana ini meliputi klasterisasi dermaga tempat Pelindo II akan menyiapkan dermaga khusus bagi pelayaran domestik dan internasional.

Dari jenis barangnya, dia mengatakan perusahaan juga akan menyiapka dermaga khusus bagi curah cair dan curah kering. Selain itu, bongkar muat bagi kendaraan dan alat berat akan dikhususkan di satu lokasi, yakni PT Indonesia Kendaraan Terminal, anak usaha PT Pelindo II.

Secara rinci, Pelindo II juga akan menyiapkan lapangan penumpuk khusus bagi kontainer impor LCL (less than container load). Dengan demikian, kontainer impor LCL akan dipisahkan dari lapangan bagi kontainer FCL (full container load).

Intinya, tata kelola baru ini disusun dengan mempertimbangkan kapasitas dan arus barang setiap terminal sehingga optimalisasi semua terminal dapat tercapai dan pengelolaan lalu lintas truknya bisa lebih lancar.

Atas rencana ini, dia menegaskan cetak biru (blueprint) tata kelola pelabuhan tidak akan mengubah Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok yang disepakati bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder lain di pelabuhan.

“Di dalam menyusun zona ini, kita tetap berpegang kepada masterplan RIP itu sebagai pegangan, jadi kita tidak akan melanggar itu atau mengubah itu. Jika ada perubahan pun, kita usul dulu kepada Otoritas Pelabuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Nyoman Gede Saputra mengingatkan blueprint tata kelola pelabuhan yang tengah digarap Pelindo II harus sesuai dengan RIP yang ada.

“Jadi harus dikombinasikan karena RIP sudah ada untuk Tanjung Priok. RIP itu disusun berdasarkan masukan stakeholders termasuk pemerintah propinsi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/8).

Jika penataannya tidak sesuai dengan RIP, maka Otoritas Pelabuhan harus merevisi kembali RIP yang ada. “Ingat, merevisi itu tidak bisa seketika begitu saja, karena pada 2013 untuk Tanjung Priok sudah ditetapkan masterplan-nya,” tegasnya.

Perubahan RIP bisa dilakukan dengan cepat hanya untuk kasus tertentu. Misalnya, pemerintah dapat mengubah RIP jika ada bencana alam, misalnya tsunami.

Patimban gelar market sounding

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengidentifikasi kebutuhan para pelaku usaha logistik dan industri yang hendak memanfaatkan Pelabuhan Patimban, Subang.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Deddy Taufik mengatakan pihaknya sudah menggelar market sounding mengundang stakeholder yang tertarik melakukan lalu lintas barang di Patimban.

Pihaknya perlu memaparkan karena para pelaku belum mendapatkan informasi yang jelas soal proyek ini. “Kami identifikasi kebutuhan para pengusaha nanti disesuaikan dengan kapasitas Patimban,” katanya di Bandung, Selasa (23/8/2016).

Hasil identifikasi ini penting karena dalam rencana pembangunan Patimban kebutuhan infrastruktur bisa dari pengguna jasa pelabuhan terukur. Menurutnya Patimban ditargetkan bisa beroperasi pada 2019 dengan menelan investasi sebesar Rp43,22 triliun.

“Pelabuhan yang berlokasi hanya 70 kilometer dari pusat industri Jawa Barat ini diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik di sektor pelabuhan,” ujarnya.

Menurutnya Patimban tak hanya akan menjadi pusat logistik karena dalam pembangunan tersebut akan dilakukan deliniasi kawasan. Deddy memaparkan agar dapat mengakomodasi ultra lage container ships (UCLS) berkapasitas 13.000 Teus pada tahap pertama saja akan dibangun kapasitas troughput petikemas sebesar 3,7 juta teus. “Terminal kendaraan dengan kapasitas 500.000 CBU,” paparnya.

Saat ini Kemenhub terus menggenjot proses pembangunan di lapangan karena sudah didukung oleh Peraturan Presiden terkait proyek strategis nasional di Jabar. Di tataran administrasi ruang, revisi RTRW Subang pun sudah masuk ke provinsi dan dilaporkan ke pemerintah pusat.

“Penting bagi kami melakukan koordinasi dari level pusat sampai ke para pelaku usaha agar ini berjalan,” katanya.

Diakui Deddy meski saat ini tengah pula dikembangkan Terminal Kalibaru, namun hal ini masih dianggap solusi jangka pendek untuk mengatasi kongesti di Tanjung Priok. Saat ini, pelabuhan Patimban yang eksisting sudah terbangun dari 2010-2015 yaitu untuk jalan yang menghubungkan darat dengan dermaga sepanjang 357, 5 meter dan trestle (tempat sandar kapal) 570 meter.

Plt.Bupati Subang Imas Aryumningsih meminta pepres yang sudah ada terus disosialisasikan Kemenhub pada semua aparat yang ada di lingkungan sekitar lokasi pelabuhan. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut supaya tidak terjadi. Salah paham dan hal hal yang tidak diinginkan juga tak terjadi.

Sebelumnya, tim konsultan memaparkan pada 2016 tahapan penyelesaian pembebasan tanah. Kemudian di 2017 pelaksanaan pembangunan dimulai. Kebutuhan area untuk pembangunan pelabuhan patimban ini terdiri dari dua, area pelabuhan seluas 301 hektare, dan backup area pembebasan seluas 250 hektare.

sumber: bisnis.com