Arsip Tag: Kemacetan Priok

Bahas Solusi Kemacetan Priok, Ini Pandangan ALFI

JAKARTA – Kementerian Perhubungan menggelar rapat kordinasi dalam rangka menyelesaikan sejumlah persoalan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, pada pekan lalu.

Rapat itu dilakukan sesuai Undangan Sesditjen Hubla Arif Toha melalui suratnya UM 207/27/7/DJPL/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang disampaiakan kepada stakeholders terkait di pelabuhan Tanjung Priok.

Menhub Budi Karya Sumadi memimpin langsung rapat kordinasi itu yang melibatkan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Biro Perencanaan Sekjen Kemenhub, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, dan Manajemen PT.Pelindo II/IPC.

Juga diikuti pelaku usaha yang diwakili Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Indonesia National Shippowners Association (INSA), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Tiga persoalan yang menad agenda dalam pertemuan itu yakni; Rekayasa Lalu Lintas Wilayah pelabuhan Tanjung Priok, Tata Kelola Penumpukan Peti Kemas Ekspor Impor, dan Pengaturan Pergerakan Truk di Pelabuhan.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai tindak lanjut rencana aksi mengatasi kemacetan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Rekomendasi rencana aksi itu disampaikan Kepala BPTJ Bambang Prihartono, melalui surat BPTJ tanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketujuh rekomendasi itu yakni ; pemanfaatan buffer area, otomatisasi gate, optimalisasi depo peti kemas dan kontainer empty, penerapan terminal booking and trucking system (TBRC), batas akhir waktu pengapalan atau clossing time, manajemen rekayasa lalu lintas, dan skema antrian dalam area terminal peti kemas.

Kurang Tepat

Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk yang berkaitan dengan TBRC dan Clossing Time semestiya dilakukan kajian mendalam dan pelibatan stakeholder dalam hal ini pemilik barang/pengguna jasa.

“Sebelum rekomendasi dikeluarkan mestinya ada kajian suatu kebijakannya terlebih dahulu soal TBRC dan clossing time,” ujarnya.

Adil mengatakan pelibatan stakeholders untuk implementasi terminal booking and trucking system (TBRC) sudah semestinya melibatkan pemilik barang yang diwakili Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), maupun ALFI dan seluruh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok.

“Ini supaya pada saat implementasi dapat dilaksanakan dengan baik, dan rekomendasi yang disodorkan ke Menhub tidak salah sasaran,”paparnya.

Menurut Adil, jika berbicara terminal booking terminal system dari jaman Dirut Pelindo II masih di jabat RJ Lino, sudah mulai dibicarakan bahkan ALFI telah melakukan study banding ke Port Botani Sydney Auustralia, prihal implementasi TBRC itu.

“Sejak awal kami katakan jika akan dilakukan penerapan booking terminal system maka Pelindo II harus mempersiapkan buffer area disisi barat dan timur pelabuhan dan terminal juga harus melaksanakan service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) secara transparan supaya tidak ada yang dirugikan karena menyangkut ekspor impor,”ucap Adil.

Sedangkan yang berhubungan dengan clossing time atau batas akhir waktu pengapalan di pelabuhan, pada perinsipnya mengikuti jadwal pelayaran karena pelabuhan kita adalah port of destination.

Oleh karennya, ALFI menilai alangkah bijaksananya jika yang mengusulkan rekomendasi kepada Menhub menyangkut kemacetan Priok adalah Kantor Otoritas Pelabuhan karena sebagai wakil pemerintah.

Rekomendasi kepada Menhub itu, imbuhnya, hendaknya bukan dikeluarkan oleh BPTJ karena kalau dikaitkan dengan kemacetan Jakarta, kurang tepat lantaran arus barang ekspor impor lebih kurang 70% arahnya ke area timur pelabuhan mulai Bekasi hingga Cikampek dansekitarnya.(ri)