Visi Poros Maritim Dunia digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tujuan agar Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Namun, agar visi itu bisa terwujud, banyak hal yang harus diperkuat dan dibenahi, terutama di sektor domestik.
PERTH (alfijak): “Bagaimana kita akan merealisasikan Poros Maritim Dunia? Pertama-tama kita harus memperkuat sektor domestik, muali dari pendidikan hingga ekonomi, sebagai fondasi dari visi Poros Maritim Dunia,” ujar Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono dalam seminar Indonesia Global Scholars Forum (IGSF) bertema “Global Maritime Fulcrum: Assessing Indonesia’s Policies, Strategies and Position” di Perth, Australia, Sabtu (24/2).
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (25/2) disebutkan, seminar itu diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia.
Acara digelar di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Perth dan dihadiri sekitar 100 mahasiswa program sarjana, pascasarjana, dan doktor Indonesia yang berdomisili di Australia, Inggris, dan Indonesia.
IGSF dibuka oleh Wakil Duta Besar RI untuk Australia, Derry Aman dan menghadirkan beberapa narasumber, antara lain pakar maritim Hashim Djalal, mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat c c dan beberapa pakar di bidang kemaritiman.
Menurut Diaz, Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa dunia berubah dengan cepat dan jangan sampai bangsa Indonesia tertinggal. Saat ini kompetisi menjadi lebih sengit, sehingga kita mesti meninggalkan rutinitas, berubah, dan berinovasi.
“Di mana kita memulai perubahan? Pemerintah memutuskan untuk memulainya dengan infrastruktur laut, darat, dan udara. Anggaran infrastruktur telah meningkat hingga Rp 409 triliun,” ujarnya.
Dikatakan, infrastruktur yang buruk membuat pembangunan sulit dilakukan, seperti di Papua. Hal ini disebabkan karena keberadaan jalan yang baik menjadi prasyarat pembangunan. Kehadiran jalan akan diikuti oleh masuknya listrik, internet, dan pembangunan lain yang memajukan Papua.
“Terkait infrastruktur laut, dwelling time kita telah menurun dan kini hanya 4,1 hari. Menurut data Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), biaya logistik Indonesia menurun dari 25,7% PDB pada 2013 menjadi 22,1% PDB pada 2018. Artinya, rakyat akan menikmati penurunan harga akibat dari menurunnya biaya distribusi barang,” kata Diaz.
Presiden Jokowi, ujarnya, juga telah menurunkan inflasi dari 8,36% pada 2014 menjadi 3,61% pada 2017. Tingkat kemiskinan juga menurun dari 10,96% pada 2014 menjadi 10,12% pada 2017 dan rasio gini dari 0,414 pada 2012 menjadi 0,393 pada 2017.
Ditambahkan Diaz, pertumbuhan perekonomian meningkat dari 4,79% pada 2015 menjadi 5,09% pada 2017. Selain itu, indeks daya saing naik dari peringkat ke-41 pada 2016 menjadi ke-36 pada 2017. Sementara, peringkat kemudahan berbisnis naik dari peringkat 106 (2015) menjadi 72 (2017).
“Dengan semua perbaikan di tataran domestik tersebut, Indonesia akan lebih siap bersaing di tataran global dan mewujudkan cita-cita Poros Maritim Dunia,” ujarnya.
Wakil Duta Besar RI untuk Australia, Derry menambahkan, sejak Poros Maritim Dunia dicanangkan Presiden Jokowi, Indonesia telah membangun 31 kerja sama maritim dengan 20 negara. Sejak 2015, ujarnya, Indonesia juga berhasil mendorong kerja sama maritim sebagai fokus KTT Asia Timur (East Asia Summit).
“Indonesia juga semakin aktif mempromosikan penyelesaian konflik maritim dengan damai, termasuk di Laut China Selatan,” tuturnya.
Sementara, Hashim Djalal mengatakan, sebelum ada visi Poros Maritim Dunia, Indonesia belum berhasil mendapatkan kemakmuran dari letak strategisnya. Dalam hal ini Indonesia kalah jauh dengan negara jiran Singapura.
“Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi memberikan Indonesia kesempatan untuk menjadi masyarakat maritim dan mendapatkan kemakmuran dari lautan,” tuturny.
Mantan Dubes RI untuk AS, Dino Patti Djalal mengatakan, guna membuat gagasan Poros Maritim Dunia yang berkelanjutan dalam jangka panjang, pemerintah perlu membangun kembali budaya maritim di masyarakat. (beritasatu.com/ac)