Arsip Tag: DITJEN HUBLA

Ini 4 Sasaran Utama Tol Laut

ALFIJAK – Tol Laut merupakan konektifitas laut yang efektif, berupa angkutan laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal, dari wilayah Barat sampai ke Timur Indonesia, dan sebaliknya.

Program ini menjadi bukti nyata upaya Pemerintah dalam meningkatkan pelayaran ke daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP), sehingga pemerintah dapat memastikan terpenuhinya logistik baik distribusi kebutuhan pokok maupun barang penting lainya secara terjadwal dan pasti.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pernyataan tertulisnya di acara pemberian penghargaan kegiatan Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut, Angkutan Kapal Ternak dan Perawatan Kapal Perintis, pada Kamis (16/7/2020), menegaskan dampak yang disasar dari program Tol Laut adalah pengurangan disparitas harga, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mayarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas.

Menhub menyampaikan, Pemerintah Indonesia melalui Kemenhub, bersinergi dengan seluruh Stakeholder perhubungan, menyatakan pemikiran dan langkah dalam pelaksanaan program Tol Laut, termasuk dengan para operator, agar implementasi program tersebut mencapai hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia sesuai dengan empat tujuan utamanya yaitu:

Pertama, untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Kedua, menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, untuk pentingnya konektivitas tentang pengiriman bahan pokok dan bahan penting (Bapokting) yang tidak boleh monopoli.

Keempat, muatan balik hasil industri daerah agar terjadi keseimbangan perdagangan.

Dalam hal inilah Pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait saling bekerja bersama bahu membahu, bekerja dengan lebih cepat dalam mensinergikan tahapan pada Sistem Perencanaan Nasional/Sistranas dan Sistem Logistik Nasional/Sislognas dengan melakukan inovasi perubahan secara terus menerus.

Hal itu, kata Menhub, agar yang sudah dicapai saat ini tidak membuat puas karena pada kenyataannya masih terdapat banyak kelemahan yang harus segera diperbaiki untuk mewujudkan sasaran akhir yaitu konektivias dan ketersediaan barang serta mengurangi disparitas harga.

“Melalui program Tol Laut ini kita juga ingin agar terjadi kesimbangan perdagangan antara wilayah barat dan timur, adalah pekerjaan besar membuat hasil industri daerah dapat dijual melalui perdagangan antar pulau, bahkan diekspor ke negara lain melalui perdagangan luar negeri,” ucapnya.

Menhub Budi menyampaikan, untuk mewujudkannya diperlukan jaringan kapal-rute pelayaran, fasilitas Pelabuhan yang memadai, konektivitas antar moda yang baik dan transparansi biaya logistik di setiap lini kegiatan pergerakan barang.

“Itulah sesungguhnya pekerjaan rumah yang harus kontinu diselesaikan dan dicari solusinya bersama,” paparnya.

Menhub Budi menekankan agar tetap memperhatikan elemen-elemen sebagai komponen dari penyelenggaraan Tol Laut baik sebagai komponen utama dan pendukung.

Komponen itu seperti : Pelabuhan, Kapal, Sistem Logistik dan Hubungan antar Lembaga, Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan selaku regulator sektor transportasi dalam merumuskan norma, standar, peraturan dan ketentuan selalu terus bersinergi juga dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Selain itu, perusahaan pelayaran, pengurusan transportasi, ekspedisi muatan, jasa bongkar muat, dan usaha jasa terkait lainnya dan asosiasi pelaku usaha terkait untuk terus bersama memperbaiki proses bisnis dan budaya kerja dengan memberikan solusi secara sinergi dan harmoni di setiap permasalahan yang timbul secara praktis.(sumber: beritakapal.com)

Mewujudkan Transportasi Laut Yang Efektif & Terintegrasi


JAKARTA- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 yang diselenggarakan dari tanggal 8-10 April 2019.

Dalam sambutannya, Menhub meminta agar seluruh jajaran Ditjen Hubla dapat bekerja dengan hati dalam menjalankan tugas dan mengabdi kepada bangsa.

“Ada visi misi yang bagus dari Ditjen Hubla yaitu mereka ingin bekerja dengan hati karena jika kita bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh bisa menyelesaikan pekerjaan,” ujar Menhub dalam Raker Ditjen Hubla yang mengambil tema ‘Transportasi Laut yang Bersih, Efektif dan Terintegrasi’, di Jakarta (8/4/2019).

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Laut atas beberapa capaian pada sektor transportasi laut di tahun 2018.

Beberapa capaian di tahun 2018 di antaranya keberhasilan Indonesia menduduki peringkat ke-III di Asia Tenggara untuk Index Pelayanan di Pelabuhan yang sejalan dengan penurunan Dwelling Time di pelabuhan.

Begitu juga dengan Logistic Performance Index yang telah mengalami peningkatan peringkat yang cukup signifikan dari peringkat 63 di Tahun 2016 menjadi peringkat 46 di tahun 2018.

Apresiasi juga diberikan atas kinerja dan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang pada tahun 2018 telah berhasil menerima Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Menhub berharap pelabuhan-pelabuhan lain dapat mengikuti Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjadi pelabuhan bebas korupsi dan meningkatkan kinerja pelayanan menjadi lebih baik.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo mengatakan bahwa Raker Ditjen Hubla diselenggarakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja sebagai upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan di bidang transportasi laut sekaligus menjawab tantangan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0.

Saat ini Indonesia tengah menyongsong era Industri 4.0 sehingga Ditjen Perhubungan Laut harus segera merespon dan beradaptasi, dengan mengimplementasikan teknologi informasi dalam kegiatan operasional dan pelayanan kepada para stakeholder.

“Dengan adanya digitalisasi pelayanan melalui penerapan Inaportnet dan Delivery Order Online, diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional dan Dwelling Time,” tutur Dirjen Agus.

Selain itu, Dirjen Agus akan terus mendorong agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla dapat melepaskan ketergantungan terhadap APBN. Salah satunya melalui percepatan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga ke depannya dapat meningkatkan daya saing pelayanan dan efisiensi pengelolaan anggaran.

“Begitu juga dalam pembangunan infrastruktur, dapat memanfaatkan pembiayaan dari sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti yang telah diterapkan pada Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau Bau ataupun melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang telah diterapkan dalam Pembangunan Pelabuhan Probolinggo dan Sintete,” jelasnya.

Dirjen Agus menambahkan, tantangan lain yang dihadapi ialah berdasarkan data World Economic Forum pada 2016, tiap tahunnya 8 juta ton sampah plastik mengalir ke laut yang dapat membahayakan ekosistem laut.

“Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025. Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Laut tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018,” imbuh Dirjen Agus.

Adapun dalam raker ini, selain pengarahan dari Menhub, dalam Raker diberikan juga pembekalan dari para narasumber yang berasal dari Bareskrim POLRI, pakar transportasi laut, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan pelaku usaha bidang transportasi laut.

Sedangkan peserta Raker terdiri dari seluruh unit kerja Ditjen Hubla baik di kantor pusat maupun di daerah serta perwakilan dari stakeholder dengan total jumlah peserta sebanyak 309 orang.(ri)