Arsip Tag: ALFI DKI JAKARTA

Rilis Media

ALFI Jakarta Desak Semua Impor Wajib Periksa Karantina di Priok, Menggunakan Hico-Scan

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mendesak semua barang impor yang wajib periksa karantina wajib dilakukan pemeriksaan fisik secara tetpadu melalui alat pemindai peti kemas atau Hico Scan (X-Ray).

“Dengan menggunakan Hico Scan, sudah terbukti pemeriksaan barang impor lebih efisien dan efektif. Hal ini juga sesuai dengan keinginan pengguna jasa pelabuhan untuk mewujudkan biaya logistik efisien,” ujar Ketua DPW ALFI Jakarta, Adil Karim kepada wartawan Rabu (18/1).

Adil mengatakan, sudah sejak lama ALFI DKI Jakarta menyampaikan ke pihak Balai Karantina Tanjung Priok supaya kegiatan inspeksi karantina dapat melalui tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) di kawasan pabean Tanjung Priok, bukan di lapangan terminal peti kemas (lini satu) pelabuhan.

“Kalau melalui TPFT dari sisi biaya dan SDM petugas pemeriksanya lebih efektif karena sudah terpadu. Tetapi kenapa sampai kini masih ada yang di periksa di lapangan TPK Koja Priok ?. Mestinya dialihkan saja ke TPFT yang sudah dilengkapi dengan Hico-Scan, untuk memudahkan petugas karantina dan mengurangi pertemuan langsung (personal) serta memperlancar arus barang dan menurunkan biaya logistik,” ucap Adil Karim.

Percepatan Layanan

Penggunaan HiCo-Scan pada kegiatan pemeriksaan atau behandle peti kemas impor di TPF, selain untuk percepatan layanan, juga diharapkan dapat menekan biaya demurage importasi maupun storage di terminal maupun cost logistik di TPFT.

“Sehingga hal ini menjadi bagian relaksasi bagi importir dalam rangka menurunkan biaya logistik di Indonesia,” papar Adil.

Bahkan, terhitung 9 Januari 2023, tarif paket behandle peti kemas impor yang menggunakan alat pemindai (Hico-Scan) dan dilakukan pemeriksaan fisik di tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) Graha Segara di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok, mulai di berlakukan.

Hal tersebut menyusul telah adanya kesepakatan bersama antara penyedia dan pengguna jasa yakni pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok yakni PT Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dengan pengguna jasa yakni Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.

Kesepakatan bersama itu juga diketahui oleh Manajemen Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat ini Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menempatkan Alat pemindai (X Ray) peti kemas itu pada tempat pemeriksan fisik terpadu atau TPFT Graha Segara, di kawasan  pabean Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk optimalisasi pemeriksaan barang dengan mengunakan Hi-Co Scan/ X-Ray System atau alat Pemindai tersebut, telah diamanatkan melalui keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu nomor Kep-99/BC/2003 dan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan/PMK No: 109/04/ tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.[*]

Rilis Media

Kunjungi JICT, ALFI DKI Pastikan Layanan Normal

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengunjungi Jakarta International Container Terminal (JICT) di pelabuhan Tanjung Priok guna memastikan sistem pelayanan peti kemas berbasis terminal operating system (TOS) JICT telah berjalan normal.

“Kami ingin memastikan layanan JICT tersebut telah berjalan normal, kalaupun masih tersisa kendala sifatnya bisa dicarikan solusi. Sudah lebih dari 95% layanan di JICT yang kami lihat sudah kembali normal sejak siang tadi. Semoga malam ini semuanya (100%) layanan JICT sudah normal,” ujar Adil Karim, Senin Sore (21/11/2022).

Pada kesempatan audiensi ALFI DKI Jakarta dengan manajemen JICT yang diterima langsung Wakil Direktur Utama PT JICT Budi Cahyono dan jajarannya itu, Adil Karim juga mem-follow up respon ALFI DKI Jakarta atas trouble-nya TOS di JICT pada akhir pekan lalu.

“Kami masih menunggu jawaban JICT atas surat yang telah kami sampaikan,” ujarnya.

Seperti diketahui, atas terganggunya TOS di JICT pada pekan lalu itu, ALFI DKI Jakarta telah melayangkan surat resmi kepada manajemen PT JICT prihal Permohonan Pembebasan Biaya Atas Terganggunya Sistem TOS di JICT.

Surat DPW ALFI DKI Jakarta bernomor: 092/DPW ALFI/DKI/XI/2022 itu di sampaikan ke manajemen PT JICT, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan PT Pelindo.

Sementara itu, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mengumumkan bahwa sistem layanan peti kemas berbasis terminal operating system (TOS) di terminal peti kemas tersibuk di Indonesia telah berangsur normal, pada Minggu Malam 20 Nopember 2022.

Hal itu disampaikan manajemen JICT melalui surat pemberitahuan tanggal 20 Nopember 2022 yang ditandatangani Dirut PT JICT Ade Hartono kepada para asosiasi pengguna jasa di pelabuhan Tanjung Priok.

JICT mengucapkan terimakasih kepada pengguna jasa layanan peti kemas JICT atas pengertiannya selama proses perbaikan gangguan sistem yang terjadi pada jasa layanan peti kemas JICT.

Manajemen JICT juga memohon maaf kepada pengguna jasa layanan peti kemas JICT apabila terdapat ketidaknyamanan selama proses perbaikan gangguan sistem, dimana JICT bekerja keras untuk proses perbaikan sistem tersebut dan memastikan proses layanan peti kemas berjalan dengan baik.

JICT berkomitmen memberikan layanan jasa peti kemas secara aman, terukur dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat langsung ke pengguna jasa/mitra kerja dan perekonomian nasional.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada pengguna jasa, asosiasi dan stakeholders yang memberikan dukungan terhadap operasional JICT sebagai salah satu gerbang utama perekonomian nasional,” jelas pemberitahuan JICT itu.[*]

Rilis Media

Bank Mandiri & ALFI Jakarta, Teken MoU untuk Manfaatkan Kemudahaan Fasilitas Layanan Perbankan

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) atau Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA) DKI Jakarta melakukan Nota Kesepahaman Bersama/MoU dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Perbankan.

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Adil Karim, SE, CPSCM selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI/ILFA Provinsi DKI Jakarta dengan Area Head Bank Mandiri Tanjung Priok  Nanang Wisnugroho, serta disaksikan Dewan Pembina ALFI DKI Jakarta Widijanto dan I Gede Raka Arimbawa selaku RCEO Regional 3/Jakarta 1.

Pada kesempatan itu, turut hadir antara lain Dewan Pembina ALFI DKI Jakarta Syukri Siregar, Wakil Ketua Umun (WKU) bidang Organisasi DPP ALFI Anwar Sata, Sekretaris Umum Fauzan Musa, dan Jajaran Pengurus ALFI DKI antara lain: Hary Soputan, Jusril Yusuf, serta yang mewakili kesekretaritan ALFI DKI Jakarta.

Adapun manajemen Bank Mandiri di hadiri oleh I Gede Raka Arimbawa (RCEO Regional 3/Jakarta 1), Fitri Handayani (RCBDH), Goverment Business Head  Ahadi Subri dan Area Head Tanjung Priok  Nanang Wisnugroho, dan jajaran staf Bank Mandiri.

Dalam sambutannya, RCEO Regional 3/Jakarta 1, I Gede Raka Arimbawa menyampaikan atas nama manajemen Bank Mandiri menyampaikan terimakasih kepada ALFI DKI Jakarta yang telah memercayakan kepada bank mandiri untuk kebutuhan dalam mendukung kegiatan jasa kepelabuhanan, transportasi, kepabeanan maupun logistik.

“ALFI memiliki peran strategis dalam merumuskan kegiatan jasa logistik dan Bank Mandiri sebagai jasa layanan perbankan nasional akan selalu mendukung hal itu dan kami sudah menyiapkan aplikasi layanan khusus untuk mendukung kebutuhan industri pelabuhan, logistik dan supply chain,” ujarnya.

I Gede mengungkapkan, terkait dengan kerjasama ini pihak Bank Mandiri  menyiapkan kebutuhan modal kerja dalan pengurusan jasa logistik dan forwarder, dan saat ini sudah ada dua perusahaan anggota ALFI DKI yang telah memanfaatkan fasilitas Bank Mandiri serta ada tujuh perusahaan lagi yang progres.

“Kita berkolaborasi dengan ALFI untuk fasilitas-fasilitas kemudahan ini dan ini hanya untuk perusahaan yang memiliki KTA atau anggota ALFI DKI. Kedepannya layanan fasilitas Bank Mandiri ini akan terus kami tingkatkan,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, ALFI DKI menfasilitasi agar anggota bisa terbantu demi kelangsungan bisnis san kegiatan usahanya.

“Ini salah satu bentuk kepedulian ALFI DKI dalam memerhatikan kelangsungan bisnis anggota dan membantu memfasilitasi kebutuhan mengatasi cash flow prusahaan anggota,” ujar Adil.

Nantinya, pasca MoU ini ALFI DKI Jakarta akan segera mensosialisasikan kepada seluruh anggotanya agar dapat memanfaatkan fasilitas MoU antara ALFI DKI dan Bank Mandiri.

“Ini pilihan anggota untuk mengatasi cash flow nya. Kami mengajak anggota ALFI DKI untuk memanfaatkan hal ini,” ucapnya.

Adil juga menyampaikan ALFI DKI Jakarta mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Bank Mandiri dalam hal ini.

“Pada dasarnya perusahaan-perusahaab anggota ALFI DKI selama ini cukup survive dan tidak cengeng meskipun diterpa Pandemi Covid-19 dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini,” paparnya.

Adil Karim juga mengatakan, dengan MoU antara ALFI DKI dan Bank Mandiri tersebut diharapkan bisa sebagai pilotting untuk melangkah kedepannya untuk kolaborasi dengan DPP ALFI sehingga bisa berjalan dengan perusahaan-perusahaan anggota ALFI diseluruh Indonesia.(*)

Rilis Media

ALFI Minta TPK Koja Perhatikan Layanan R/D

ALFIJAK – Indra Hidayat Sani dipercaya sebagai General Manager TPK Koja menggantikan Achmat Syaichu yang sudah pensiun per 1 Juli 2022 lalu.

Serah terima jabatan (sertijab) dilakukan pada Senin (4/7/2022), bertempat di Kantor TPK Koja, Jakarta Utara.

Sebagaimana diketahui Indra Hidayat Sani bukanlah sosok baru bagi TPK Koja maupun di Pelindo. Dia juga pernah menakhodai TPK Koja pada 2012-2013 lalu.

Indra optimistis bisa menjalankan amanah yang diembannya sebagai GM TPK Koja saat ini.

“Kami akan lebih mendepankan lagi kepuasan pelanggan dan terminal petikemas yang bersih dari Pungli,” ujar Indra.

Sementara itu secara terpisah, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada Indra Hidayat Sani yang dipercaya sebagai GM TPK Koja  menggantikan Achmad Syaichu.

“Semoga kedepannya dibawah kepemimpinan GM TPK Koja saat ini, kolaborasi dan komunikasi dengan stakeholders pelabuhan bisa lebih ditingkatkan,” ujar Adil Karim.

Menurut Adil, dengan komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik diharapkan bisa meminimalisir hambatan-hambatan arus barang dan logistik yang terjadi di pelabuhan khususnya di TPK Koja.

“Selamat dan sukses buat pak Indra Sani semoga bisa lebih amanah menjadi GM TPK Koja,” ucap Adil.(*)

Rilis Media

Kemacetan di NPCT-1 Hambat Logistik, ALFI Desak Ada Solusi Cepat

ALFIJAK – Pelaku usaha logistik dan forwarder di Tanjung Priok mengeluhkan antrean panjang kemacetan dalam kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang/peti kemas di fasilitas New Priok Container One (NPCT-1) sejak Sabtu dini hari hingga saat ini (21/5/2022).

“Banyak perusahaan anggota kami menanyakan prihal kemacetan itu. Kami mendesak upaya serius dari manajemen NPCT-1 untuk segera mengurai kemacetan tersebut, lantaran hingga Sabtu sore  antrean panjang masih terjadi” ujar Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, kepada wartawan pada Sabtu Malam (21/5/2022).

Dia mengatakan para pelaku usaha belum mendapat informasi pasti penyebab kemacetan di terminal peti kemas yang terjadi sejak Sabtu dini hari tersebut.

Namun, imbuhnya, menurut informasi sementara yang diperolehnya bahwa sejak Jumat kemarin ada tiga kapal yang sandar di NPCT-1, dan tidak ada sistem IT atau layanan yang error.

“Yang menjadi pertanyaan apakah karena adanya tiga kapal yang dilayani secara bersamaan itu menyebabkan macet beberapa hari masuk terminal tersebut ?, Patut diduga kemungkinan ada beberapa penyebab lainnya. Ini menjadi pekerjaan rumah juga buat Otoritas Pelabuhan setempat, sebab antrean ini berimbas pada keterlambatan arus barang dalam proses pengurusan barang ekspor impor dan menyebabkan biaya logistik tinggi,” ucap Adil Karim.

Dia mengatakan, kemacetan dan atrean di NPCT-1 itu masih terjadi hingga Sabtu malam.

Padahal untuk layanan importasi barang pada umumnya di hari Sabtu fasilitas gudang importir sudah tutup dan pada hari Minggu libur sehingga pada hari Senin baru buka kembali dan baru bisa bongkar barang di gudang.

Kondisi itu, kata Adil, berpotensi terjadi tambahan demmurage untuk layanan importasi. Sedangkan untuk ekspor juga bisa terkena clossing time sehingga terjadi penambahan biaya, apalagi jika tidak bisa sampai masuk kapal akan lebih parah lagi yakni direschedule sehingga terjadi keterlambatan pengiriman dinegara tujuan.

Dia menegaskan, sebagai pelaku usaha menginginkan kondisi seperti itu menjadi perhatian serius oleh manajemen NPCT-1, dan juga Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok agar bisa menegur para operator terminal peti kemas di pelabuhan itu yang lalai memberikan layanan efisien bagi pengguna jasa.

“Kalau fasilitas common gate nya tidak memadai, ya mestinya segera dibenahi dan ALFI DKI sudah seringkali menyuarakan soal itu. Bagaimana kita mau mendorong membangun NPCT-2 kalau kondisi NPCT-1 saja saat ini seringkali sudah macet seperti itu?,” tanya Adil Karim.(*)

Rilis Media

ALFI Jakarta Serahkan Bantuan untuk Korban Erupsi Semeru

ALFIJAK – Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban erupsi gunung Semeru, para pengusaha logistik dan forwarder yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi DKI Jakarta melakukan penggalangan dana untuk meringankan dan membantu para korban.

Erupsi Gunung Semeru pada awal Desember 2021 lalu menyisakan dampak korban jiwa, termasuk kerusakan fisik infrastruktur dan rumah warga sekitar maupun pengungsian.

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, mengatakan, p<span;>enggalangan dana tersebut dilakukan selama sebulan yakni sejak Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 yang dikordinasikan melalui WhatsApp Group anggota ALFI DKI Jakarta, dan terkumpul dari Pengurus serta Anggota sebesar Rp.105 juta.

Bantuan dari Pengurus dan Anggota DPW ALFI DKI Jakarta tersebut diterima oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq S.Ag MML yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lumajang Drs Basuni dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Patria  Selain itu juga disaksikan Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Lumajang, Puji Ardhi

“Kami mohon jangan dilihat nominalnya, semoga bantuan yang kami (ALFI DKI) serahkan ini bisa meringankan masayarakat yang terdampak dan menjadi korban erupsi Semeru,” ujar Adil Karim saat menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, di Ruang Rapat Terbatas Kantor Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur pada Jumat (4/2/2022).

Penyerahan secara simbolis itu juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta Fauzan A Musa, Wakil Ketua Umum bidang Organisasi Rifan Zamroni, Ketua Komite Tetap (Komtap) bidang Logistik & Pergudangan Tommy Darmawan, dan Wakil Komtap bidang Logistik Eka Triyadi.

Pada kesempatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lumajang Drs Basuni menyampaikan apresiasi serta terimakasih kepada ALFI DKI Jakarta yang turut peduli dan menyampaikan empatinya untuk para korban erupsi gunung Semeru.

“Sampai hari ini ada 62 orang yang telah teridentifikasi meninggal dunia dampak erupsi Semeru tersebut. Bantuan dari ALFI DKI Jakarta ini akan kami salurkan langsung ke masyarakat yang menjadi korban erupsi tersebut, ” ujar Basuni.

Sebagai informasi, selama ini ALFI juga aktif berkordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam membantu pergerakan/distribusi barang bantuan saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dengan melibatkan sejumlah perusahaan anggota ALFI.

Selain itu juga aktif dalam penyaluran donasi bantuan seperti ke Palu dan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia.(*)

Rilis Media

Rapimwil ALFI Jakarta 2021, Galang Komitmen Digitalisasi Logistik

ALFIJAK – Pelaku usaha logistik dan forwarder di DKI Jakarta menguatkan komitmen dalam mendorong digitalisasi logistik guna mendukung percepatan dan kelancaran arus barang.

“Kita harus beradaptasi dengan segala bentuk perubahan, salah satunya adalah digitalisasi di sektor logistik yang saat ini bergerak dinamis dan sangat cepat,” ujar Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim saat Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) ALFI DKI Jakarta yang dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (22/12/2021).

Rapimwil tersebut merupakan agenda rutin konsolidasi organisasi untuk mengevaluasi program kerja yang telah berjalan serta menyusun program kerja tahun berikutnya yakni 2022.

Adil Karim mengatakan, ditengah keterbatasan pergerakan akibat kondisi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, program kerja organisasi diharapkan dapat tetap berjalan untuk menaungi kepentingan seluruh perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta.

“Termasuk soal digitalisasi logistik, kami akan terus sosialisasikan kepada anggota untuk menyiapkan diri terhadap hal itu,” ucapnya.

Adil mengatakan, Pandemi Covid-19 yang telah berjalan hampir dua tahun telah mendisrupsi semua industri di Indonesia, tak terkecuali industri logistik.

Oleh karena itu,imbuhnya, para pelaku usaha pun harus mengambil langkah cepat untuk beradaptasi agar bisa bertahan selama pandemi di antaranya dengan digitalisasi logistik..

“Dunia usaha tetap optimistis industri logistik akan tumbuh positif dengan dukungan teknologi digital yang berkembang pesat saat ini,” kata Adil Karim.(*)

Rilis Media

ALFI DKI Jakarta & BPJS Ketenagakerjaan, Sosialisasikan Jamsostek untuk Tunjang Operasional di Pelabuhan

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menggelar sosialisasi kepada seluruh perusahaan logistik dan forwarder di DKI Jakarta agar SDM-nya diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi itu sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No:2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Lingkungan ALFI/ILFA sebagai Penunjang Operasional di Pelabuhan.

Kegiatan yang digelar di Jakarta, pada Kamis (18/11/2021) secara Hybrid tersebut terselenggara berkat kerjasama DPW ALFI DKI Jakarta dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Kelapa Gading Jakarta Utara. Kegiatan sosialisasi itu juga dihadiri Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko.

Dalam sambutannya, Capt Wisnu menyampaikan apresiasi kepada ALFI DKI Jakarta yang memprakarsai agar seluruh karyawan dan SDM  perusahaan anggota asosiasi tersebut untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan ALFI DKI ini sebagai role model, dan OP berharap kedepannya dapat juga diikuti oleh asosiasi-asosiasi lainnya di pelabuhan Priok terhadap perusahaan anggota-nya,” ujar Capt Wisnu.

Ka OP Tanjung Priok mengingatkan bahwa, geliat aktifitas di pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia perlu menjadi perhatian semua pihak dalam menjaga aspek keselamatan SDM yang bekerja di pelabuhan tersebut.

“Dengan di ikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan ada kepastian jaminan sosial ketenagakerjaan maupun hari tua para SDM atau pekerja di pelabuhan dan demi menunjang kelancaran arus barang dan logistik. SDM itu aset kita,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, monitoring terhadap aktivitas jasa pengurusan transportasi di pelabuhan Priok terus dilakukan dan termasuk optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai penunjang operasional khususnya terhadap para petugas di lapangan.

Komitmen 

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan mengingat komitmen pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi perusahaan anggota ALFI.

Apalagi, imbuhnya, terhadap perusahaan yang bergerak di sektor logistik, SDM merupakan kunci penting dalam meningkatkan performa dan layanan sektor logistik di tanah air.

Adil mengatakan, selain sebagai hak setiap pekerja, jaminan sosial tenaga kerja dapat meningkatkan produktifitas karyawan di perusahaan.

“Kami berharap seluruh perusahaan ALFI DKI turut aktif dalam mengikutsertakan semua SDM nya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menurut kami, meningkatkan SDM Perusahaan jasa logistik tidak cukup hanya meningkatkan keterampilannya saja, tetapi justru perlu jaminan keselamatan dan jaminan hari tua agar kinerja usaha kita lebih produktif,” ujar Adil Karim, dalam sambutannya.

Adil Karim juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya sosialisasi implementasi Inpres No:2/2021 tersebut.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaaan cabang Kelapa Gading, Erfan Kurniawan, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah percepatan implementasi Inpres No:2/2021 serta mendukung Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No: 12/2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sektor Angkutan Laut.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, dalam arahannya menghimbau agar program tersebut dapat di optimalisasikan.

“Saya juga ingin mengapresiasi kepada DPW ALFI DKI yang terus menerus menyosialisasikan kepada anggotanya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk soal Inpres No:2/2021,” ucap Yukki.

Pada kesempatan sosialiasi itu juga diserahkan bukti Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada DPP ALFI dan DPW ALFI DKI Jakarta, dan sejumlah perusahaan antara lain: PT Sieba Arta Mandiri, PT Tiga Bintang Ekspres, PT Pusaka Golden Utama.(*)

Rilis Media

Ini Harapan ALFI DKI, Menjelang Merger Pelindo

ALFIJAK – Pelaku bisnis di pelabuhan Tanjung Priok berharap, program digitalisasi layanan kepelabuhan serta komitmen operator pelabuhan terhadap service level agrement dan service level guarante (SLA/SLG) semakin ditingkatkan pasca dilakukannya merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I,II, III dan IV.

Hal tersebut dikemukakan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim dan Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta, Juswandi Kristanto.

“Komitmen operator pelabuhan terhadap SLA dan SLG yang telah disepakati dengan pengguna jasa dan asosiasi terkait di pelabuhan mesti dijalankan. Manajemen pelabuhan juga mesti memperbaiki kinerja layanannya termasuk integrasi dan digitalisasi sistem yang lebih mumpuni untuk menciptakan efisiensi logistik nasional,” ujar Adil Karim.

Sedangkan Juswandi, Ketua DPW APBMI DKI Jakarta berharap merger Pelindo bisa mempererat hubungan kerjasama antara Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang melakukan pekerja bongkar muat di pelabuhan dengan Pelindo sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

“Harapanya kami akan ada standarisasi model kerjasama yang seragam antara PBM dan Pelindo dari semua pelabuhan yang dikelola Pelindo,” ucapnya.

Juswandi juga berharap, model kerjasama antara PBM dan PT Pelindo di Tanjung Priok yang telah berjalan selama ini bisa semakin harmonis demi kepentingan kedua belah pihak serta mendukung kelancaran arus barang dan logistik melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, rencana merger empat BUMN Pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) menjadi satu Pelindo semakin dekat.

Sosialisasi tentang rencana tersebut kepada berbagai asosiasi dan instansi terkait pelabuhan terus dilakukan.

“Merger Pelindo I-IV merupakan milestone perjalanan pelabuhan di Indonesia dan rencana strategis dari pemerintah selaku pemegang saham untuk membuat layanan pelabuhan menjadi lebih baik. Sehingga rencana ini akan berperan besar dalam pengembangan kepelabuhan nasional untuk kita lebih bisa bersaing dengan kompetitor dari mancanegara,” kata Presetyo, Direktur Utama Pelindo I, dalam kegiatan sosialisasi, baru-baru ini.

Saat ini pengelolaan pelabuhan di Indonesia dilakukan oleh 4 entitas BUMN, yakni Pelindo I-IV. “Kapabilitas dari masing-masing BUMN ini bisa berbeda, baik dari sisi finansial, sumber daya manusia, maupun pengalaman yang mana hal ini berdampak pada perbedaan output pelayanan yang diberikan,” jelas Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo II.

Sehingga, menurut Arif, Integrasi keempat BUMN di masing-masing wilayah operasional menjadi satu BUMN Layanan Kepelabuhan ini, adalah untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan Pelabuhan dan layanan logistik yang terintegrasi.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung secara daring ini dihadiri oleh berbagai perwakilan asosiasi kepelabuhan, di antaranya Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI), Asosasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), dan Indonesia National Shipowner Association (INSA).

Selain itu, Indonesia Shipping Agencies Association, Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GPEI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, Koperasi Tenaga Kerja Bongkat Muat, dan lainnya.

Beberapa perwakilan instansi pemerintah di wilayah Pelabuhan juga turut hadir, yakni Kantor Syahbandar, Kantor Otoritas Pelabuhan, Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, Kantor Bea Cukai, Kantor Imigrasi, Navigasi, KKP dan Karantina serta pihak Kepolisian.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pelindo I-IV ingin memberikan informasi terbaru sekaligus meminta dukungan agar proses merger Pelindo bisa berjalan lancar.

“Kami tentunya berharap dan memerlukan dukungan dari teman-teman asosiasi sekalian. Karena dengan dukungan teman-teman asosiasi dan stakeholders, proses integrasi ini akan berjalan lebih lancar,” jelas Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto.

Seiring dengan penggabungan itu, visi Pelindo ke depan adalah “Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia”, dengan misi Pelindo adalah “Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.”

Dalam proses merger ini, nantinya PT Pelindo II (Persero) akan bertindak sebagai surviving entity atau perusahaan penerima penggabungan. Setelah merger, nama perusahaan hasil penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Direktur Utama Pelindo IV, Prasetyadi mengatakan, rencana proses merger Pelindo memang sudah didiskusikan sejak lama, namun baru dapat terealisasi sekarang dikarenakan dalam proses menggabungkan empat kekuatan besar operator bisnis pelabuhan di Indonesia. “Pemerintah selaku pemegang saham memerlukan waktu, pertimbangan, kajian yang cermat dan hati-hati untuk merealisasikan integrasi ini.”

Melalui proses merger ini, Pelindo terus berkomitmen untuk bisa menjadi lebih baik dalam setiap aspek. Putut Sri Muljanto, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III dalam paparan menjelaskan, ada atau tidak ada merger, sistem itu pasti akan berubah untuk bisa lebih baik.

“Misal beberapa pelabuhan saat ini belum beroperasi 24 jam, nah perubahan kedepannya adalah bisa melayani 24 jam dan tentunya ini rencana perubahan di pelabuhan Indonesia,” jelasnya.

“Jadi tentunya akan ada perubahan teknologi, perubahan sistem, perubahan alat-alat, dan lainnya yang tentunya baik bagi kita semua dan logistic cost di Indonesia,” lanjut Putut.

Pasca merger, Pelindo akan membentuk empat klaster bisnis atau subholding untuk anak perusahaan-anak perusahaan yang dimiliki oleh Pelindo I-IV. Subholding dibentuk berdasarkan kategori bisnis, yakni (1) peti kemas, (2) non peti kemas, (3) logistik & hinterland development, dan (4) marine, equipment, & port services.(*)